Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan ... - KPPU

Laporan Tengah Tahun 2009Komisi Pengawas Persaingan UsahaRepublik IndonesiaKomisi Pengawas Persaingan UsahaRepublik IndonesiaTahun 2009

Laporan Tengah Tahun 2009Komisi Pengawas Persaingan UsahaRepublik IndonesiaDiterbitkan olehKPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Republik IndonesiaJl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120Telp.: +62 21 351 9144 - 350 7015 - 350 7016 - 350 7043Faks. : + 62 21 350 7008website : www.kppu.go.idEmail: infokom@kppu.go.id

Daftar IsiPengantar 5BAB 1 Pendahuluan 7BAB 2 Penegakan Hukum Persaingan Usaha 112.1 Penanganan Pelaporan 132.2 Penanganan Perkara 152.3 Putusan KPPU 152.4 Monitoring Putusan dan Litigasi 16BAB 3 Kebijakan Persaingan Usaha dan Sektor Industri Strategis 193.1 Harmonisasi Kebijakan Persaingan 213.2 Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah 213.3 Evaluasi Kebijakan dan Analisa Dampak Persaingan 223.4 Kajian Sektor Industri dan Perdagangan 233.5 Pembahasan Amandemen UU No.5 / 1999 273.6 Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5 / 1999 273.7 Analisa Strategi Pelaku Usaha 283.8 Penyusunan Kebijakan Persaingan Indonesia di Forum Internasional 293.9 Kajian Implementasi UU No. 5 / 1999 303.10 Monitoring Pelaku Usaha 31BAB 4 Pengembangan Nilai-nilai Persaingan Usaha 374.1 Sosialisasi Persaingan Usaha 394.2 Kerjasama Antar-Lembaga Tingkat Domestik 414.3 Pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) 434.4 Kerjasama Antar Lembaga Tingkat Internasional 44Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 3

BAB 5 Penguatan Pengembangan Kelembagaan 55BAB 6 Penutup 63LampiranLampiran Resume Saran dan Pertimbangan KPPU Tengah Tahun 20094Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PengantarDalam kiprahnya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukumpersaingan usaha. Kinerja ke depan yang diemban lembaga ini meliputi peningkatan kesadaran dan perubahanperilaku usaha dan pengambil putusan dan peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatankesejahteraan rakyat (welfare improvement).Dalam konteks ini, program prioritas 2009 adalah pada sektor-sektor strategis dengan indikator sebagaiberikut:1. Adanya fenomena kenaikan harga yang harus dibayar konsumen, dimana kenaikan tersebut dapatdikategorikan tidak wajar (excessive).2. Adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan yang secara signifikan mengakibatkan instabilitaskepada pasar.3. Adanya praktek monopoli atau penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha (terutama olehBUMN/BUMD).4. Adanya alokasi lisensi atau konsesi (hak monopoli) dari pemerintah yang masih kurang transparandan melalui tender semu.Langkah-langkah KPPU merupakan rangkaian program dan kegiatan yang terencana dan terukur yang meliputibidang:1. Pengkajian industri2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan3. Sosialisasi dan advokasi4. Pemberian saran dan pertimbangan5. Penegakan hukum6. Kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam dan luar negeriKedepannya diharapkan KPPU tidak sekedar menjadi lembaga penegak hukum yang hanya menitikberatkanpada besaran denda atau banyaknya penanganan perkara tapi juga pada perannya sebagai agen perubahanperilaku usaha pelaku usaha.Tolok ukur keberhasilan KPPU bukan pada seberapa banyak perkara yang ditangani namun pada kinerja perannyapada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi penindakan dalam bentuk penghukuman pada dasarnyaadalah upaya terakhir (ultimum remedium) setelah upaya penyadaran melalui advokasi perubahan perilakupelaku usaha dan kebijakan regulator dilakukan.Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 5

6Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKarena itu, program dan langkah penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan serta perubahankebijakan pemerintah agar sejalan dengan competition policy tidak dapat ditinggalkan. Di sinilah pentingnyatekad untuk mewujudkan KPPU sebagai center of knowledge sebagai modal untuk menjalankan advokasidan pengembangan hukum persaingan secara lebih baik. Cita-cita KPPU sebagai center of knowledge hukumpersaingan ini diharapkan pula menjadi instrumen pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnyabersaing usaha sehat dalam jangka panjang tidak saja untuk masyarakat dewasa ini tapi juga untuk generasimendatang.Laporan Tengah Tahun 2009 ini adalah bagian dari pertanggungjawaban dan tekad KPPU untuk berpartisipasidalam implementasi hukum persaingan usaha.Ketua KPPUBenny Pasaribu, Ph.D

BAB1Pendahuluan

Tahun 2009 merupakan momentum yang berharga dalam implementasi hukum persaingan, karena padatahun ini diperingati satu dasawarsa lahirnya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha tidak Sehat dan juga sembilan tahun lahirnya KPPU. Momentum satu dasawarsa UU No.5/1999 tersebut menjadi semacam penanda kinerja KPPU dalam menjalankan dua tugas utamanya, yaitupenegakan hukum serta pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah.Untuk kedepannya, KPPU telah mengupayakan program kerja yang terukur dalam hal penegakan hukum,pemberian saran dan pertimbangan, pengkajian industri, pelaksanaan evaluasi kebijakan, sosialisasi danadvokasi serta kerjasama dan koordinasi antarlembaga di dalam dan luar negeri. Awal dari seluruh kerjakeras dan pemantapan kinerja KPPU sepanjang keberadaannya adalah selalu mengacu pada tujuan UU No.5/1999 sebagaimana ketentuan dalam pasal 3. Penegakan hukum persaingan dan perangkat kebijakandalam UU No. 5/1999 senantiasa akan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengambilkeputusan, perubahan perilaku, peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yangmeningkat (welfare improvement).Mengawali tahun 2009, KPPU menyusun program prioritas pengawasan yang meliputi pengawasan terhadapsektor dengan indikasi tertentu, yaitu:a. adanya fenomena kenaikan harga yang tidak wajar (excessive),b. adanya kelangkaan atau hambatan pasokan yang secara signifikan mengakibatkan instabilitas kepadapasar,c. adanya praktek monopoli atau penguasaan pasar oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/BUMD),d. pengadaan barang dan jasa dan pemberian lisensi (hak monopoli) dari pemerintah.Beberapa sektor strategis juga menjadi perhatian KPPU yaitu sektor infrastruktur, energi, migas hulu dan hilir,logistik, transportasi, pelayanan kesehatan publik dan sektor pertanian termasuk agroindustri, serta usahakecil menengah (UKM). Dalam kerangka ini, KPPU menggunakan strategi penyadaran untuk meningkatkankesadaran masyarakat dan perubahan perilaku usaha, sebelum menjalankan wewenang penegakan hukumpersaingan usaha.Kiprah KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha di Indonesia sendiri telah banyak mencapai hasilyang baik, dengan tetap mengakomodasi perubahan perilaku ke arah persaingan sehat. KPPU telah mengukuhkanindikator kinerjanya di sejumlah bidang, salah satunya adalah menurunnya tarif/harga di sejumlahsektor, terutama telekomunikasi. Dalam konteks ini, isu hangat terkait sektor telekomunikasi yang sedangdikaji oleh KPPU adalah mengenai pengaturan menara telekomunikasi di beberapa daerah di Indonesia.Selain itu, KPPU juga mengharapkan pasokan dan distribusi yang semakin lancar, kualitas pelayanan publikyang semakin meningkat, dan pengadaan barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha yang semakinLaporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 9

10Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiatransparan dan kompetitif. Terbukti, pasca berlakunya UU No 5/1999, regulasi dan kebijakan perizinanserta pengadaan (procurement) sudah mengadopsi prinsip persaingan yaitu keterbukaan, transparansi dannon diskriminasi dengan adanya e-procurement. Model ini menjadi instrumen untuk mengurangi prosespengadaan barang dan jasa yang konspiratif.Dalam perkembangannya, UU No. 5/1999 telah menjadi sarana yang tepat untuk membangun iklim usahayang kondusif. Selanjutnya implementasi UU No. 5/1999 akan dimanifestasikan dalam bentuk strategiinovatif sejalan dengan dinamika kegiatan usaha. Jadi, apapun sektor industri yang dikelola oleh pelakuusaha maka KPPU harus sigap mengawasi perilaku mereka dan mengimplementasikan pasal-pasal dalamUU No. 5/1999 menjadi landasan yang kokoh dalam menegakan hukum persaingan.

BAB2Penegakan HukumPersaingan Usaha

2.1 Penanganan PelaporanPada semester I tahun 2009, jumlah laporan yang diterima KPPU adalah sebanyak 81 laporan. Laporanterbanyak masuk dari wilayah Sumatera, yaitu sebesar 30,86%. Berikut tabel jumlah laporan yangditerima oleh KPPU berdasarkan wilayah selama periode Januari-Juni 2009:Tabel 2.1Jumlah Laporan yang Diterima oleh KPPU berdasarkan Wilayah Periode Januari-Juni 2009Januari-Juni 2009No.WilayahJumlah Laporan Persentase1. DKI Jakarta 17 20.99%2. Jawa Barat, Banten 7 8.64%3. Jawa Tengah & DIY 6 7.41%4. Jawa Timur 7 8.64%5. Sumatera 25 30.86%6. Kalimantan 4 4.94%7. Sulawesi 9 11.11%8. Bali, NTB, NTT 4 4.94%9. Papua, Maluku 2 2.47%Total 81 100%Sementara itu, laporan mengenai dugaan pelanggaran masih didominasi oleh persekongkolan tender,yaitu sebanyak 62 laporan.Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 13

Tabel 2.2Variasi Dugaan Pelanggaran Yang Disampaikan Pelapor Semester I Tahun 2009No. Dugaan Pelanggaran Jumlah1. Oligopoli Ps. 4 12. Penetapan Harga (Ps. 5, 6, 7, 8) 23. Pembagian Wilayah (Ps. 9) 14. Kartel (Ps. 11) 15. Perjanjian Tertutup (Ps. 15) 16. Monopoli (Ps. 17) 77. Monopsoni (Ps. 18) 28. Penguasaan Pasar/ Diskriminasi (Ps. 19, 20, 21) 159. Persekongkolan Tender (Ps. 22) 6210. Persekongkolan Lain (Ps. 23, 24) 411. Umum (Ps. 25) 212. Jabatan Rangkap (Ps. 26) 213. Pemilikan Saham (Ps. 27) 1Variasi Dugaan Pelanggaran Semester I 2009Oligopoli1%Penetapan Harga4%2%1%2%2%1% 1% 1%7%2%15%Pembagian WilayahKartelPerjanjian TertutupMonopoliMonopsoni61%Penguasaan Pasar/DiskriminasiPersekongkolan TenderPersekongkolan LainUmumJabatan RangkapPemilikan Saham

2.2 Penanganan PerkaraPada periode Januari-Juni 2009, KPPU menangani 14 perkara, yang terdiri dari 11 perkara mengenai tenderdan 3 perkara non-tender. Total perkara yang ditangani oleh KPPU sejak tahun 2000 hingga Juni 2009adalah 186 perkara.2.3 Putusan KPPUSampai dengan tengah tahun 2009, KPPU telah menjatuhkan sebanyak 128 putusan, dengan rincian sebagaiberikut:Jumlah Putusan KPPUJumlah5045403530252015105024 47 72000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 s/dJuni200918Tahun Pembacaan12274317Grafik 2.1Putusan KPPU 2000-Juni 2009Putusan yang dibacakan tersebut adalah:1. 34/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007.2. 38/KPPU-L/2008 tentang Tender Peningkatan Ruas Jalan Poros/Penghubung Beras Jiring-UPT Bi-

nangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2007.3. 39/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Alat Peraga Buku Pengayaan/Referensi dan Multimediadi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007.4. 41/KPPU-L/2008 tentang Lelang Pengadaan Televisi, DVD, dan Antena di Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2007.5. 42/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan dan pemasangan marka jalan LLAJ satuan Kerja PengembanganLLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007.6. 43/KPPU-L/2008 tentang Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK PaketPekerjaan rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Pemukinan dan Pengembangan KotaSamarinda.7. 45/KPPU-L/2008 tentang Tender pengadaan dan/atau penggandaan modul/buku pendidikan luarsekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Timur TA 2007.8. 47/KPPU-L/2008 tentang Proyek Nasional ICT Center Depkominfo.9. 49/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Alat Kedokteran Polysomnograph (PSG) di RumahSakit Duren Sawit oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.10. 53/KPPU-L/2008 tentang Pembagian wilayah DPP AKLI Pusat.11. 57/KPPU-L/2008 tentang Pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AKSN:26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007.12. 58/KPPU-L/2008 tentang Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah SungaiSumatera VI Tahun Anggaran 2007.13. 60/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Pipa dan Aksesories di PDAM Tirta Raharja KabupatenBandung Tahun Anggaran 2008.14. 62/KPPU-L/2008 tentang Tender Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan PaketPeningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk di Sumbawa Tahun Anggaran 2008.15. 64/KPPU-L/2008 tentang Pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengendalianbanjir dan perbaikan Sungai Kota Pontianak tahun anggaran 2008.16. 66/KPPU-L/2008 tentang tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 padaPaket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.17. 67/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ padaSatker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan.2.4 Monitoring Putusan dan LitigasiSampai dengan bulan Juni 2009, terdapat 48 Putusan KPPU yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri telah memutus keberatan terhadap Putusan KPPU sebanyak 44 Putusan dan saat inimasih 4 Putusan KPPU dalam proses keberatan, yaitu:a. Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 24/KPPU-L/2007 tentang Tender Dinas PU di Banyuasin,Sumatera Selatan, masih dalam tahap penggabungan perkara.b. Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS, masih dalamtahap penggabungan perkara.c. Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2008 tentang Tender di Dinas PU JakartaUtara masih dalam tahap penggabungan perkara.d. Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2008 tentang Tender Konstruksi didinasPU Kepahiyang, Bengkulu, dijadwalkan akan dibacakan Putusan pada tanggal 15 Juli 2009.

Dari 44 Putusan Pengadilan Negeri tersebut, sebesar 52% atau sebanyak 23 Putusan Pengadilan Negerimenyatakan menguatkan Putusan KPPU dan sebesar 48% atau sebanyak 21 Putusan Pengadilan Negerimembatalkan Putusan KPPU, dengan rincian sebagai berikut:Tabel 2.3Amar Putusan PNBagi pihak yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke MahkamahAgung. Saat ini terhadap 44 Putusan Pengadilan Negeri, terdapat 39 Putusan PN yang diajukan ke MA.Sedangkan 4 lainnya telah diterima oleh Terlapor dalam perkara tersebut dan saat ini sedang dalam proseseksekusi karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap.Terhadap 39 Putusan PN tersebut, MA telah memutus sebanyak 18 perkara, yang mencapai 46% dari totalKasasi yang diterimanya dan selebihnya sebanyak 22 Putusan atau sebesar 54% masih dalam proses. Adapunrincian Putusan PN yang diajukan ke MA, dan Putusan MA adalah sebagai berikut:Grafik 2.2Putusan PN diajukan ke MA dan Putusan MA

18Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaDari 18 Putusan tersebut, sebesar 72% atau sebanyak 13 Putusan KPPU telah dikuatkan oleh MA dansebesar 28% atau sebanyak 5 Putusan KPPU dibatalkan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:Tabel 2.4Amar Putusan MAGrafik 2.4Putusan MA yang Menguatkan dan Membatalkan Putusan KPPUTerhadap Putusan MA tersebut, sebanyak 4 Putusan MA telah diajukan upaya hukum luar biasa PeninjauanKembali, dan MA telah memutus 2 diantaranya, yaitu tentang VLCC dan RSUD Cibinong. Adapun rinciandari upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Tabel 2.5Amar Putusan PK

BAB3Kebijakan Persaingan Usahadan Sektor Industri Strategis

3.1 Harmonisasi Kebijakan PersainganSebagai bagian dari program harmonisasi kebijakan, KPPU terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi kebijakandengan pemerintah/regulator sektoral. Secara umum, hasil yang diharapkan dari berbagai diskusitersebut adalah peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antara KPPU dengan regulator dan ataudepartemen teknis. Berikut adalah tabel diskusi kebijakan yang telah dilakukan oleh KPPU selama periodeJanuari–Juni 2009 berikut instansi terkait dan informasi ringkas mengenai tema diskusi:3.2 Saran dan Pertimbangan kepada PemerintahKegiatan pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah merupakan salah satu tugas pokok KPPU yangstrategis bagi implementasi kebijakan persaingan di Indonesia. Pemberian saran pertimbangan merupakanproses lanjutan dari beberapa kegiatan sebelumnya, seperti kajian persaingan usaha sektor industri danperdagangan, diskusi kebijakan dengan pemerintah dan atau kegiatan evaluasi kebijakan dan dampak per-Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 21

22Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiasaingan usaha. Pada periode Januari-Juni 2009 KPPU mengirimkan beberapa saran pertimbangan kepadapemerintah/regulator teknis. Saran pertimbangan tersebut dapat dibaca pada Lampiran.Statistik Saran dan Kebijakan KPPUJumlah18161412108642042103122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 s/d Juni2009Tahun511175Gambar 3.1 Jumlah saran dan pertimbangan periode 2001-2008Saran pertimbangan yang disampaikan tersebut berkaitan dengan berbagai sektor industri, sebagai berikut:Tabel 3.1 Sektor yang diberikan Saran

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 233.3 Evaluasi Kebijakan dan Analisa Dampak PersainganSelama periode Januari–Juni 2009, KPPU mengagendakan 9 program evaluasi kebijakan, yaitu:1. Evaluasi Kebijakan Industri GulaSK 527/MPP/2004 tentang Tata Niaga Impor merupakan kebijakan yang melatarbelakangi kajian ini.Selain itu perkembangan dalam komoditi gula terutama yang terkait dengan harga pun menjadi salahsatu perhatian utama dalam evaluasi ini.2. Evaluasi Kebijakan Industri Tepung TeriguLatar belakang kajian ini adalah diberlakukannya kembali SNI Wajib tepung terigu yang terkait dengan isufortifikasi pada tahun 2008. Perkembangan dalam industri ini pun senantiasa terus dicermati, terutamakarena beberapa tahun belakangan investasi baru dalam industri ini mulai masuk.3. Evaluasi Kebijakan Industri PerikananLatar belakang kegiatan ini adalah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.05/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mensyaratkan adanya rekomendasi asosiasi sebagaibagian dari persyaratan perizinan. Evaluasi dilakukan guna mengukur dampak regulasi tersebut terhadapiklim persaingan usaha.4. Evaluasi Kebijakan Sektor FarmasiLatar belakang kegiatan ini adalah pemberlakukan Permenkes 1010 Tahun 2008 tentang registrasiobat yang mewajibkan pendaftaran obat hanya boleh dilakukan oleh produsen. Evaluasi dilakukan gunamengindentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha.5. Evaluasi Kebijakan Sektor Angkutan DaratLatar belakang kegiatan tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah yang memberikan pengelolaanprasarana moda angkutan darat kepada pihak swasta. Evaluasi dilakukan guna mengindentifikasi dampakkebijakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha.6. Evaluasi Kebijakan terkait Asuransi Angkutan DaratLatar belakang kegiatan ini adalah adanya monopoli asuransi angkutan darat oleh PT. Jasa Raharjaberdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan PengawasanRI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Kegiatan dilakukan untuk mengevaluasi regulasi tersebutterhadap persaingan usaha.7. Evaluasi Kebijakan Komoditi Minyak GorengLatar belakang kegiatan ini adalah adanya fenomena penurunan harga input industri minyak goreng yangtidak direspon secara proporsional dengan penurunan harga minyak goreng. Evaluasi dilakukan gunamenilai efektifitas kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah serta dampaknya terhadappersaingan usaha.8. Evaluasi Kebijakan terkait UU MinerbaLatar belakang kegiatan ini adalah pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967. Kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasiketerkaitan UU tersebut dengan aspek persaingan usaha.9. Evaluasi Kebijakan terkait Pengadaan Pemerintah terkait Pengelolaan oleh SwastaLatar belakang kegiatan ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menyerahkanhak pengelolaan aset pemerintah kepada pihak swasta. Dalam hal ini difokuskan terhadap pengelolaanpelabuhan sebagaimana yang diatur dalam UU 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

24Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia3.4 Kajian Sektor Industri dan PerdaganganKPPU menetapkan 5 sektor yang akan dikaji pada tahun anggaran 2009 sebagai berikut:1. Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Pembiayaan (multifinance)Latar Belakang:a. Industri pembiayaan (multifinance) menunjukkan perkembangan yang signifikan.b. Jasa pembiayaan berhubungan kuat dengan kesejahteraan konsumen terutama dalam penyediaanproduk konsumsi.c. Pengembangan jasa pembiayaan yang mengarah ke integrasi dengan jasa perbankan (hulu) serta unitretail produk (hilir) perlu dianalisa dalam perspektif persaingan usaha.Tujuan:Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui iklim persaingan usaha untuk industri jasapembiayaan, yang dapat diketahui dari beberapa parameter berikut:a. Melakukan analisa terhadap struktur industri jasa pembiayaan berdasarkan analisis terhadap beberapaindikator keuangan (aset, leverage, revenue, NIM, profit margin, dan lain-lain).b. Melakukan analisa pola dan skema hubungan perusahaan pembiayaan dengan sektor terkait yaituasuransi, dealer/ATPM, serta perbankan.c. Melakukan analisa pola dan bentuk produk jasa pembiayaan dari sisi skema pembiayaan, penetapantarif, serta butir pengaturan persyaratan pembiayaan.d. Analisa terhadap tatanan regulasi untuk industri jasa pembiayaan.Cakupan dan Fokus Kajian:a. Fokus pada jasa pembiayaan kendaraan roda dua dan empat (produk) serta pelaku usaha terkait.b. Cakupan kajian adalah wilayah Indonesia, terutama Sumatera Utara, Batam, Kalimantan Selatan,Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.c. Populasi kajian adalah seluruh perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia yang menawarkanjasa pembiayaan kendaraan bermotor.2. Kajian Industri dan Perdagangan tentang Posisi dan Peranan BUMN dalam Perekomian IndonesiaLatar belakang:a. Jumlah BUMN di Indonesia relatif besar (sekitar 139 perusahaan), dimana sebagian besarnya merupakanperusahaan eks nasionalisasi perusahaan Belanda.b. Keberadaan BUMN tidak selalu sejalan dengan konsep penguasaan negara untuk sektor strategis atauyang menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 33 UUD 1945). Kondisi tersebut makin sulit denganlahirnya UU No. 19/2003 tentang BUMN yang secara eksplisit menyebutkan bahwa BUMN sebagaiunit usaha komersial.c. Dalam implementasinya, sebagian BUMN masih mengalami kerugian, terutama yang menjalanidwifungsi yaitu fungsi komersial dan fungsi pelayanan publik. Dengan demikian, tidak saja kontribusifinansial terhadap APBN belum optimal, namun peranan BUMN tersebut terhadap peningkatan kesejahteraanjuga masih dipertanyakan.d. Beberapa BUMN memperoleh pelimpahan kekuasaan negara untuk beberapa sektor baik berupa hakmonopoli berdasarkan regulasi atau hak konsesi. Beberapa BUMN yang telah memperoleh pelimpahankekuasaan negara (pemegang hak monopoli) terbukti telah melakukan berbagai kegiatan yang dikat-

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 25egorikan sebagai praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pelindo, Pertamina, Sucofindo,Peruri, dan lain-lain).e. Mengingat historis BUMN yang sebagian besar adalah peninggalan Belanda serta kondisi obyektifyang terjadi sekarang, maka perlu dilakukan analisa terhadap kontribusi dan peranan BUMN dalamperekonomian Indonesia mengacu pada UUD 1945 dan kebijakan persaingan usaha sehat.Tujuan:a. Melakukan elaborasi konseptual terhadap peranan negara melalui BUMN dalam perekonomian nasional.b. Melakukan estimasi terhadap kontribusi BUMN dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutamadalam perspektif kelanggengan pasokan (supply) dan harga yang kompetitif/terjangkau.c. Melakukan pemetaan terhadap kinerja BUMN dalam dimensi finansial dan juga dimensi eksternalitaspasar.d. Memformulasikan strategi revitalisasi BUMN terutama dalam perspektif kebijakan persaingan usaha.Cakupan dan Fokus Kajian:a. Obyek kajian adalah BUMN baik Perum, Persero, Persero (Tbk), dan perusahaan dimana terdapatkepemilikan saham minoritas oleh pemerintah.b. Kajian bersifat cross sectoral dengan mencakup sektor industri dan perdagangan sesuai dengan bidangusaha dari BUMN yang ada, namun tidak menutup kemungkinan adanya analisa studi kasus untuksektor atau BUMN tertentu apabila diperlukan.c. Pengukuran consumer welfare dapat menggunakan parameter kelancaran pasokan produk serta hargayang kompetitif/terjangkau.d. Pengukuran eksternalitas pasar dapat menggunakan parameter antara lain karakter monopoli alamiah,public service obligation, dan atau sektor dimana private gain < social benefit.3. Kajian Industri dan Perdagangan Sektor KetenagalistrikanLatar Belakang:a. Industri ketenagalistrikan merupakan industri yang strategis bagi perekonomian Indonesia.b. Industri ketenagalistrikan merupakan industri natural monopoly yang dikelola oleh PLN sebagai satusatunyaperusahaan yang mengelola listrik di Indonesia.c. Sebagai satu-satunya perusahaan, PLN mempunyai kekuatan monopoli dan monopsoni yang dapatberdampak kepada persaingan.Tujuan Kajian:a. Memperoleh informasi yang komprehensif mengenai iklim persaingan usaha sektor ketenagalistrikan.b. Melakukan estimasi terhadap kinerja dan efisiensi dari industri ketenagalistrikan di Indonesia.Cakupan dan Fokus Kajian:a. Analisa terhadap perkembangan supply dan demand ketenagalistrikan.b. Analisa terhadap struktur industri ketenagalistrikan Indonesia khususnya level pembangkit berupakomposisi pembangkit berdasarkan jenis input, daya pembangkit, kepemilikan, dan pengelolaan.

26Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiac. Mengidentifikasi serta menganalisa regulasi di sektor industri ketenagalistrikan Indonesia, sertadampaknya terhadap perkembangan industri tersebut selama ini.d. Mengukur kinerja/efisiensi industri ketenagalistrikan per sektor mulai dari hulu hingga hilir, denganmengambil studi kasus di beberapa daerah tertentu.4. Kajian Industri dan Perdagangan Sektor Jasa Layanan KesehatanLatar Belakang:a. Jasa layanan kesehatan merupakan jasa yang vital dan berperan sangat penting terkait dengan upayameningkatkan mutu hidup masyarakat.b. Bahwa selama ini jasa layanan kesehatan relatif tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakatIndonesia yang berpenghasilan rendah.c. Dalam jasa layanan kesehatan, tidak diketahui dengan pasti biaya dan kualitas wajar yang seharusnyadibayarkan konsumen. Konsumen tidak memiliki daya tawar yang cukup dibandingkan denganpenyedia layanan kesehatan.Tujuan:a. Mengidentifikasi dan memetakan layanan kesehatan yang ada di instalasi kesehatan pemerintah danswasta.b. Mengidentifikasi pola pembayaran untuk tiap layanan kesehatan yang dilakukan konsumenc. Mengidentifikasi praktek pemilihan partner layanan kesehatan antara asuransi dan rumah sakitd. Mengidentifikasi proses mendapatkan dokter ahli sehubungan dengan layanan kesehatan yang komprehensifdan memadai.Fokus dan Cakupan:a. Kajian mencakup seluruh layanan kesehatan di Indonesia.b. Analisa terhadap interaksi yang terjadi antara asuransi dan penyedia layanan kesehatan.c. Analisa terhadap interaksi yang terjadi antara dokter ahli dan penyedia layanan kesehatan.5. Kajian Industri dan Perdagangan terkait dengan Posisi Persaingan Usaha dalam Pengelolaan EkonomiIndonesiaLatar Belakang:a. Bahwa seiring dengan kebijakan reformasi perekonomian Indonesia, kebijakan persaingan menjadisalah satu instrumen yang penting dan strategis. Hal ini tercermin dari lahirnya UU No. 5/1999 sebagaihukum persaingan usaha serta beberapa kebijakan sektoral yang sejalan dengan prinsip persainganusaha sehat.b. Dalam perkembangannya, menjadi sangat relevan untuk melakukan analisa terhadap peranan dankontribusi persaingan usaha yang sehat dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal ini penting mengingatamanat dari UU No. 5/1999 sangat sejalan dengan UUD 1945, khususnya dengan pasal 33yaitu memaksimumkan kesejahteraan rakyat.Tujuan:a. Melakukan analisa komprehensif terhadap eksistensi persaingan sebagai instrumen ekonomi danhukum dalam tatanan regulasi dan perundangan di Indonesia.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 27b. Menganalisis konsep dan implementasi persaingan usaha sehat sebagai bagian dari upaya implementasiUUD 1945, khususnya pasal 33.c. Melakukan estimasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan persaingan dalam bebeberapasektor, yang dapat dijadikan indikator peranan atau kontribusi persaingan sebagai instrumenekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Cakupan dan Fokus:a. Analisa terhadap peraturan perundangan/regulasi/kebijakan di bidang ekonomi yang sudah sejalanatau belum sejalan dengan prinsip persaingan.b. Obyek analisa adalah regulasi sektor ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah se-Indonesiadengan tidak menutup kemungkinan case study untuk daerah atau regulasi tertentu.c. Analisa peranan dan kontribusi persaingan bersifat cross sectoral, namun tidak menutup kemungkinanpenggunaan case study untuk sektor ekonomi tertentu.d. Indikator kesejahteraan rakyat dapat dianalisa melalui parameter kelancaran pasokan untuk produkstrategis atau harga yang kompetitif/terjangkau.3.5 Pembahasan Amandemen UU No. 5/1999Penyusunan amandemen UU No. 5/1999 dilaksanakan dengan bekerja jasa dengan akademisi selakulembaga yang netral untuk menyusun RUU amandemen dan naskah akademisnya. Beberapa isu yang akandijadikan topik utama bahasan amandemen, antara lain adalah penguatan kelembagaan KPPU meliputistruktur kelembagaan, kewenangan, status sebagai lembaga negara. Dalam amandemen dibahas pula mengenaipenyempurnaan tata cara penangan perkara, baik di KPPU maupun di tingkat pengadilan. Disampingitu ketentuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga disempurnakan, terutama mengenai notifikasi,sifat mandatory, threshold, dan perluasan cakupan untuk menampung pengambilalihan aset yangdapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendefinisian praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan umum juga akan diatur kembali dengan lebih jelas dantegas dalam amandemen.3.6 Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5/1999, khususnya dalam Pasal 35 huruf f tentang tugas Komisiuntuk menyusun pedoman berkaitan dengan UU No. 5/1999, maka KPPU melaksanakan penyusunan beberapapedoman berkaitan dengan tugas tersebut, yaitu:Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang telah diterbitkan oleh KPPU adalah:1. Pedoman tentang Pengecualian Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan denganPerjanjian Hak Kekayaan Intelektual (Peraturan Komisi No. 2/2009)Pedoman ini memberikan penjelasanan mengenai batasan pengecualian yang diterapkan terhadap perjanjianHKI. Batasan pengecualian tersebut dimaksudkan agar ketentuan pengecualian digunakan sebagaimanamestinya untuk mendorong perkembangan inovasi teknologi, menjamin kesempatan berusahadan tidak merugikan konsumen.2. Pedoman tentang Pasar Bersangkutan (Peraturan Komisi No. 3/2009)Penentuan pasar bersangkutan adalah hal yang penting dilakukan sebelum melakukan analisis persaingan

28Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiasuatu pasar. Untuk itu maka perlu ada pedoman yang jelas mengenai cara menentukan pasar bersangkutan.Dalam pedoman tersebut dielaborasi mengenai penentuan pasar bersangkutan dari sisi produkdan wilayah.Disamping Pedoman yang telah dikeluarkan tersebut, pedoman lain yang telah disusun yaitu Pedoman tentangKartel, Pedoman tentang Integrasi Vertikal, dan Pedoman tentang Posisi Dominan. Dalam pedoman inidijelaskan mengenai pengertian dan cakupan Kartel, penjabaran unsur dalam Pasal 11 tentang kartel, definisidan praktek kartel dari best practices, metodologi dan analisis dalam menilai kartel, serta contoh kasus.3.7 Analisa Strategi Pelaku UsahaUntuk kegiatan analisa strategi pelaku usaha, rapat komisi telah memutuskan dua tema yang akan dianalisayaitu strategi terkait posisi dominan dan strategi bundling dalam sektor ICT. Penetapan kedua tema tersebutdilakukan dengan mempertimbangkan makin banyaknya pelaku usaha yang mengimplementasikan keduabentuk strategi tersebut baik yang terkait dengan posisi dominan maupun bundling. Hal tersebut perlu diantisipasimengingat bahwa kedua strategi tersebut memiliki dua sisi dampak, yaitu sisi positif karena dapatmeningkatkan efisiensi dan consumer welfare, namun di sisi lain dapat berdampak negatif terhadap iklimpersaingan (lessening competition). Berikut adalah latar belakang serta fokus kegiatan analisa strategi:a. Penyusunan Strategi Pelaku Usaha dalam perspektif persaingan yang fokus pada Posisi DominanLatar Belakang:a. Strategi pelaku usaha merupakan pengejewantahan bentuk perilaku (conduct) yang bertujuan untukmemaksimalkan profit, terutama untuk perusahaan yang memiliki posisi dominan.b. Masih diperlukannya pendalaman/elaborasi terhadap konsep strategi pelaku usaha terkait denganposisi dominan dalam perspektif persaingan.c. Sampai saat ini, belum banyak terdokumentasi penelitian yang fokus pada analisa strategi pelaku usahadalam konteks posisi dominan, baik dari sisi survey literatur dan konseptual serta analisa empiris.Tujuan Kajian:a. Melakukan analisa konseptual terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan posisi dominan.b. Melakukan analisa empiris terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan posisi dominan.c. Memformulasikan metodologi analisa terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan posisi dominan.Fokus Kajian:a. Tinjauan konseptual mengenai posisi dominan berikut berbagai bentuk strategi pelaku usa yangterkait.b. Tinjauan literatur (best practice dan empirical facts).c. Analisa empiris strategi terkait posisi dominan di Indonesia (case study).d. Analisa Strategi terkait posisi dominan dalam perspektif persaingan.b. Penyusunan analisa strategi pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha yang fokus pada tyingdan bundling dalam sektor ICTLatar Belakang:a. Bahwa strategi bundling dan tying semakin banyak diterapkan oleh pelaku usaha, terutama untuk

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 29produk yang terkait dengan sektor ICT (Information, Communication, and Technology).b. Berkaitan dengan hal tersebut, masih diperlukannya pendalaman/elaborasi terhadap konsep startegipelaku usaha terkait dengan bundling dan tying dalam perspektif persaingan.c. Sebagai otoritas pengawas persaingan, KPPU harus memiliki informasi dan pemahaman yang komprehensifmengenai praktek tying dan bundling dalam perspektif persaingan usaha.Tujuan Kegiatan:a. Melakukan analisa konseptual terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan bundling dan tying.b. Melakukan analisa empiris terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan bundling dan tying dalamsektor ICT.c. Memformulasikan metodologi analisa terhadap strategi pelaku usaha terkait dengan bundling dantying dalam sektor ICT.Fokus Kajian:a. Tinjauan konseptual mengenai tying dan bundling.b. Tinjauan literatur (best practice dan empirical facts).c. Analisa empiris strategi terkait tying dan bindling di Indonesia (Case study sektor ICT).d. Analisa Strategi tying dan bundling dalam perspektif persaingan.Sebagaimana disebutkan di awal, kegiatan analisa strategi pelaku usaha dilakukan secara swakelola, dimanatim KPPU melakukan diskusi dengan narasumber serta melakukan pengumpulan dan analisa data sekunder.Untuk menopang analisa, dilakukan kegiatan pengumpulan data primer melalui survey terhadap pelaku usahadan konsumen dengan batasan sampling serta lokasi yang telah ditetapkan. Hasil olahan survey kemudiandigabungkan dengan analisa data sekunder untuk kemudian disusun dalam bentuk laporan analisa strategipelaku usaha. Sesuai dengan jadwal, kegiatan analisa diselesaikan pada pertengahan November 2009.3.8 Penyusunan Kebijakan Persaingan Indonesia di Forum InternasionalKegiatan penyusunan kebijakan persaingan di forum internasional dimaksudkan untuk menyiapkan saranrekomendasi KPPU mengenai posisi Indonesia di bidang kebijakan persaingan dalam berbagai forum Internasional.Posisi Indonesia disusun dengan mendasarkan pada kondisi dan perkembangan persaingan usahadi Indonesia. Dalam menyiapkan materi posisi Indonesia tersebut dilaksanakan pengumpulan data dan diskusidengan berbagai pihak terkait, khususnya pembuat kebijakan, pelaku usaha dan kalangan akademisi.Forum internasional yang melibatkan kebijakan persaingan usaha adalah APEC, ASEAN Expert Group onCompetition (AEGC), dan pertemuan dalam rangka kerjasama di bidang perdagangan seperti ComprehensiveEFTA-Indonesia Trade Agreement (CEITA), Indonesia-Australia Free Trade Agreement (IAFTA).Kegiatan di dalam AEGC meliputi penyusunan Regional Guidelines on Competition and Law dan Handbookon Competition Policy and Law. Dalam Regional Guidelines memuat mengenai model hukum dan kebijakanpersaingan yang dianut di ASEAN dan best practices di negara lain yang telah lebih dulu menerapkan hukumpersaingan. Dalam pembahasan Regional Guideline on competition law and policy KPPU menekankanpada peningkatan efektifitas pengaturan dan implementasi UU Persaingan Usaha, sedangkan isu kebijakanpersaingan memerlukan koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. DalamHandbook on Competition Policy and Law diuraikan mengenai kondisi aktual hukum dan kebijakan persaingandi kawasan ASEAN. Dalam penyusunan handbook ini KPPU mendasarkan pada UU No. 5/1999 dan saranpertimbangan yang telah dikeluarkan oleh KPPU.

30Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKebijakan persaingan juga menjadi salah satu cakupan kerjasama yang diusulkan dalam rangka CEITA. Haltersebut dilakukan dengan pertimbagan bahwa perlu adanya upaya untuk menghalangi distori dan praktekpersaingan usaha tidak sehat yang mungkin terjadi dalam CEITA. Hal yang perlu dilarang adalah mengenaiperjanjian antara elaku usaha, baik privat maupun publik yang bertujuan untuk menghambat, menghalangidan mendistorsi persaingan, dan penyalahgunaan posisi dominan oleh satu atau lebih pelaku usaha. Dalamhal terjadi pelanggaran tersebut yang dapat berdampak pada perdagangan maka diusulkan adanya konsultasiantar negara.Dalam rangka perjanjian IAFTA diusulkan adanya kerjasama di bidang persaingan usaha untuk mencegahtindakan anti persaingan dan meningkatkan penanganan terhadap perilaku tersebut. Pembahasan mengenaikebijakan persaingan dalam IAFTA akan menjajaki kerjasama dalam implementasi dan pengembangankebijakan persaingan usaha.Baberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan menyusun posisi Indonesia, khususnya dalamrangka perjanjian perdagangan adalah identifikasi dan analisis antara lain mengenai:1. Kebijakan sektor dan persaingan usaha negara mitra dagang2. Kebijakan sektor dan persaingan usaha nasional3. kesiapan daya saing pelaku usaha nasional4. Hambatan pasar, baik tarif maupun non tarif5. Kesesuaian dengan sistem hukum nasional3.9 Kajian Implementasi UU No. 5/1999Kegiatan dimaksudkan untuk mengkaji efektifitas implementasi UU No. 5/1999 yang telah dilakukan olehKPPU, baik melalui penegakan hukum (putusan) maupun saran pertimbangan dikaitkan dengan asas dantujuan UU No. 5/1999. Untuk itu, pengkajian fokus pada inti dari asas dan tujuan UU No. 5/1999 yaituefisiensi dan peningkatan kesejahteraan.Pengukuran dilakukan dengan membandingkan anggaran biaya yang digunakan oleh KPPU dan quantifikasihasil yang telah dicapai oleh KPPU secara keseluruhan. Selanjutnya identifikasi hasil capaian KPPU tersebutditelaah lebih mendetail guna melihat kesesuaiannya dengan tujuan dari UU No. 5/1999. Adapun beberapahasil implementasi UU No. 5/1999 oleh KPPU yang relatif mudah untuk diindentifikasi melalui dampakfinansial, dampak langsung, dan dampak kesejahteraan ekonomi.1) Dampak finansialPenegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU banyak yang berujung pada pengenaan denda pada pelakuusaha yang terbukti melanggar UU No. 5/1999. Pada saat ini terhadap putusan-putusan KPPU yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagian denda telah disetor pada kas negara sedangkansisanya sedang dalam proses eksekusi2) Dampak ekonomi langsungPada prinsipnya setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU tentunya menimbulkan efek pencegahan.Perhitungan mengenai dampak efek pencegahan (detterence effect) didapatkan setelah menganalisakemungkinan (potensi) dampak kerugian yang diakibatkan apabila pelanggaran UU No. 5/1999 tidaksegera dihentikan oleh KPPU. Potensi kerugian ditentukan berdasar kerugian nyata yang dihasilkan daripelanggaran UU No.5 yang telah dianalisa oleh KPPU. Kemudian, diprediksikan kerugian total apabila tidaksegera dilakukan penegakan hukum oleh KPPU. Perhitungan kerugian total tersebut mempertimbangkankondisi pasar yang terjadi serta karekteristik dari industri yang terkena dampak pelanggaran tersebut.Pengukuran detterence effect dilakukan pada sektor industri yang dianggap penting serta dianggap manfaatimplementasi persaingan telah terasa, sektor industri tersebut yaitu selular dan industri ritel modern.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 313) Dampak kesejahteraan ekonomiSaran/pertimbangan KPPU dapat memberikan dampak efisiensi industri yang pada ujungnya dapat memberikanmanfaat tidak hanya pada konsumen tetapi juga pelaku usaha (produsen). Penurunan harga yangterjadi akibat saran/pertimbangan KPPU adalah salah satu bentuk efisiensi industri yang menguntungkankonsumen. Hal ini dapat mendorong konsumsi meningkat sehingga pada akhirnya akan meningkatanpenjualan dari produsen yang berujung pada peningkatan pendapatan. Total peningkatan kesejahteraankonsumen dan produsen tersebut tentunya merupakan bukti nyata dari kinerja KPPU dalam mengimplementasikanUU No. 5/1999.Serupa dengan diatas, pengukuran dampak kesejahteraan ekonomi difokuskan pada sektor industria yangdianggap penting serta dianggap manfaat implementasi persaingan telah terasa, sektor industri tersebutyaitu industri penerbangan (airlines).3.10 Monitoring Pelaku UsahaMonitoring pelaku usaha merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPPU dalam upaya melaksanakanamanat UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaiwujud pelaksanaannya, monitoring pelaku usaha dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang dilakukan olehKPPU untuk menemukan kejelasan ada tidaknya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berdasarkaninsiatif KPPU.Hal yang mendasari adanya upaya-upaya inisiatif untuk menemukan ada tidaknya dugaan pelanggaranterhadap UU No. 5/1999 adalah adanya indikasi-indikasi sebagai berikut:1. Adanya kenaikan harga yang berlebihan (excessive).2. Adanya kelangkaan dan terhambatnya distribusi.3. Pemberian konsesi yang diduga mengakibatkan praktek monopoli.4. Adanya dugaan persekongkolan dalam tender-tender dalam skala besar. Selain adanya indikasi-indikasitersebut di atas, struktur pasar yang dikuasai oleh 1 (satu) pelaku usaha lebih dari 50% (lima puluhpersen) atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) juga dilakukanmonitoring oleh KPPU. Meskipun dengan kriteria yang telah disebutkan di atas terpenuhi untuk dilakukanmonitoring, namun tetap disesuaikan dengan skala prioritas dan jumlah sumber daya manusiayang tersedia.Pada semester pertama tahun 2009, KPPU telah melaksanakan kegiatan monitoring sebanyak 17 kegiatanmonitoring yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat KPPU dan 8 kegiatan monitoring yang dilaksanakan olehKantor Perwakilan Daerah KPPU. Kegiatan monitoring tersebut adalah:1. Monitoring dugaan kartel dan penetapan harga dalam industri minyak goreng di IndonesiaIndustri minyak goreng sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak sawit (CPO). Pergerakan hargaminyak sawit yang cenderung terus menurun pada kurun waktu tertentu tidak diimbangi oleh penurunanharga minyak goreng. Tidak seimbangnya penurunan harga minyak sawit (CPO) dengan harga minyakgoreng diindikasikan terdapat pola praktek monopoli oleh pelaku usaha besar dalam industri minyakgoreng untuk mengontrol harga minyak goreng2. Monitoring dugaan penetapan harga dalam penjualan BBM non subsidiPada saat terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, bahan bakar minyak jenis premium non subsidimengikuti trend kenaikan harga tersebut. Pergerakan harga premium non subsidi mengikuti secara linierharga-harga minyak mentah.

32Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaPada saat harga minyak mentah turun pada level terendah yang diperkirakan oleh banyak pihak bahwaharga keekonomian premium pada saat itu berada lebih rendah daripada BBM bersubsidi, harga BBMnon subsidi tidak bergerak secara linier mengikuti pola penurunan harga minyak mentah tersebut. Adanyafenomena penurunan harga premium non subsisi yang tidak linier dengan penurunan harga minyak mentahini diduga terdapat pengaturan harga oleh pelaku usaha BBM non subsidi untuk menentukan harga.3. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam distribusi LPGTerjadinya kelangkaan dalam penyediaan gas di duga sebagai akibat praktek monopoli karena hanyaterdapat 1 (satu) pelaku usaha penyedia gas di Indonesia.4. Monitoring dugaan kartel dalam industri semenTerjadinya pergerakan harga-harga semen yang secara bersamaan dilakukan oleh pelaku usaha semendiduga merupakan bentuk koordinasi harga diantara para produsen untuk mengatur harga semen. Meskipunharga-harga yang terjadi berbeda, namun trend pergerakan yang sama dan adanya kelebihan pasokanmerupakan indikasi adanya kartel.5. Monitoring dugaan praktek monopoli di Central Java Power (Tanjung Jati B)Pembangunan pembangkit listrik Tanjung Jati B 1 dan 2 yang memberikan kontribusi ROE yang sangattinggi bagi pengembangnya diduga akibat adanya persekongkolan untuk menunjuk pengembang sebagaipelaksana pembangunan pembangkit listrik Tanjung Jati B 1 dan 2.6. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam penetapan tarif pesawat dan fuel surchargePenerapan fuel surcharge oleh maskapai penerbangan domestik diduga merupakan bentuk praktekmonopoli. Fuel surcharge yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menutupi biaya kelebihan kenaikanavtur yang melampaui ambang batas diduga disalahgunakan sebagai komponen untuk bersaing sehinggaberpotensi sebagai eksploitasi konsumen dengan cara merendahkan harga tiket namun meninggikan fuelsurcharge.7. Monitoring dugaan praktek monopoli PLN dalam pengadaan bahan bakarPLN sebagai Badan usaha Milik Negara yang memiliki aturan dalam pengadaannya diduga terdapatpenyimpangan dalam pengadaan bahan bakarnya. Kecenderungan adanya pemusatan pengadaan bahandi Kantor Pusat PLN diduga merupakan upaya untuk melakukan persekongkolan.8. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi di SemarangPara pelaku usaha taksi di Jawa Tengah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk taksi-taksiyang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Penetapan tarif para pelaku usaha taksi tersebut di di dugamerupakan bentuk praktek monopoli yang merugikan konsumen.9. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi di JakartaPara pelaku usaha taksi di Jakarta menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk taksi-taksi yangberoperasi di wilayah DKI Jakarta. Penetapan tarif para pelaku usaha taksi tersebut di di duga merupakanbentuk praktek monopoli yang merugikan konsumen.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 3310. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri pupukPupuk sebagai sarana pertanian yang sangat dibutuhkan oleh petani sering terjadi kelangkaan terutamapupuk bersubsidi. Alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah yang salah sasaran dan atau adanyapenyimpangan dalam penyalurannya, disamping karena penyelewengan yang berpotensi pidana,juga diduga merupakan bentuk praktek monopoli karena distributor pupuk bersubsidi dalam posisidominan.11. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri farmasiHarga-harga obat yang tinggi diduga sebagai akibat persaingan usaha yang tidak sehat di antarapara produsen obat tersebut. Demikian juga dugaan keterlibatan dokter dalam rantai pemasaran obatdengan imbalan tertentu, menjadikan persaingan obat terutama ethical menjadi tidak sehat, hargamenjadi tinggi dan merugikan konsumen.12. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam perdagangan daging sapiIndustri daging sapi dalam negeri yang masih banyak di pasok dari daging impor diduga dikuasai olehpelaku usaha tertentu. Meskipun pemerintah membuka ijin distributor untuk mengimpor daging sapi,namun dalam prakteknya hanya pelaku usaha tertentu saja yang dapat menguasai pasokan dagingsapi dari negara-negara tertentu.13. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri kedelai di IndonesiaHarga kedelai yang sempat mencapai angka tertinggi di duga sebagai akibat adanya perilaku praktekmonopoli oleh pelaku usaha tertentu. Industri kedelai dalam negeri yang sebagian besar masih dipasokdari kedelai impor diduga dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Meskipun terdapat banyak importirkedelai yang terdaftar, namun pada prakteknya hanya beberapa pelaku usaha saja yang menguasaiimpor kedelai. Diduga diantara pelaku usaha tersebut melakukan koordinasi harga dan pasokan untukmengatur harga kedelai dalam negeri.14. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri pengolahan susu (IPS)Petani susu mengalami tekanan pembelian susu segar dari para produsen susu. Tekanan ini dalambentuk penentuan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha industri pengolahan susu.Posisi petani yang sangat tergantung pada serapan produsen susu menyebabkan tidak ada posisi tawaryang seimbang diantara produsen susu dan petani susu. Kondisi ini diduga berpotensi menyebabkanpraktek monopoli oleh pelaku usaha produsen susu.15. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam distribusi film nasionalPenguasaan penayangan film nasional oleh pelaku usaha tertentu diduga sebagai akibat adanya posisidominan. Penolakan para produser film untuk menayangkan film hasil karyanya di bioskop-bioskopyang lebih luas dengan pelaku usaha yang berbeda dalam waktu yang bersamaan diduga akibat adanyapengaruh posisi dominan pelaku usaha tersebut. Perilaku ini diduga merupakan bentuk persaingantidak sehat.16. Monitoring dugaan kartel dan pembagian wilayah dalam industri buku di IndonesiaPelaku usaha buku pelajaran sekolah SD sampai SMU sangat banyak jumlahnya. Namun demikianjumlah pelaku usaha yang banyak tersebut menimbulkan persaingan usaha yang sehat. Persainganyang ketat dalam memasarkan buku diduga dijadikan alasan oleh pelaku usaha besar untuk membagi-

34Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiabagi pasar dengan pelaku usaha besar lainnya dan pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil digandengdalam bentuk konsorsium yang dikendalikan oleh pelaku usaha besar namun tetap ada pembagianpasar. Perilaku ini diduga merupakan bentuk praktek monopoli.17. Monitoring dugaan praktek monopoli dan diskriminasi dalam industri chlorine di IndonesiaDi Indonesia, hanya terdapat satu produsen chlorine sebagai produk disenfektan air yang banyakdikonsumsi oleh PDAM. Kondisi monopoli ini diduga telah menimbulkan praktek monopoli dalampemasarannya dalam bentuk pengaturan wilayah pemasaran dan harga yang diskriminatif meskipunpara distributor tersebut dinyatakan sebagai distributor yang independen dan saling bersaing.Dari 17 kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh kantor pusat, telah diselesaikan sebanyak 6 monitoringyaitu:1. Monitoring dugaan kartel dan penetapan harga dalam industri minyak goreng di Indonesia.2. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam distribusi LPG.3. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam penetapan tarif pesawat dan fuel surcharge.4. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi di Semarang.5. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi di Jakarta.6. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri pengolahan susu (IPS).6 (enam) kegiatan monitoring yang telah diselesaikan tersebut, 5 (lima) diantaranya dilimpahkan ke bagianpemberkasan sedangkan 1 (satu) monitoring yaitu Monitoring dugaan praktek monopoli dalam distribusiLPG dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti adanya praktek monopoli ataupun persaingan usahatidak sehat.Selain itu, ada kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah KPPU, yaitu:- KPD MAKASSAR1. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara di Bandar Udara HasanuddinMakassarPelayanan angkutan taksi di Bandara Hasanuddin yang hanya dilayani oleh 1 pelaku usaha taksimembuat konsumen tidak memiliki pilihan untuk menentukan taksi yang akan digunakan padahal diwilayah Makassar dan Kota-kota sekitarnya banyak pelaku usaha taksi yang beroperasi. Kecenderunganadanya kondisi monopoli dalam operasi taksi di bandara berpotensi menimbulkan praktek monopolidalam bentuk harga yang berlebihan dan adanya hambatan bagi pelaku usaha taksi lain untuk masukadalam pasar taksi bandara.2. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD MakassarKegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang diduga terjadipraktek monopoli dalam bentuk kesepakatan tarif. Adanya kesepakatan tarif ini berpotensi kerugianpada konsumen dalam bentuk: tidak adanya pilihan harga dan kualitas pelayanan yang diberikantidak baik.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 35- KPD SURABAYA1. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara di Bandar udara JuandaPelayanan angkutan taksi di Bandara Juanda yang hanya dilayani oleh 1 pelaku usaha taksi membuatkonsumen tidak memiliki pilihan untuk menentukan taksi yang akan digunakan padahal di wilayahSurabaya dan Kota-kota sekitarnya banyak pelaku usaha taksi yang beroperasi. Kecenderungan adanyakondisi monopoli dalam operasi taksi di bandara berpotensi menimbulkan praktek monopoli dalambentuk harga yang berlebihan dan adanya hambatan bagi pelaku usaha taksi lain untuk masuk adalampasar taksi bandara.2. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD SurabayaKegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang diduga terjadipraktek monopoli dalam bentuk kesepakatan tarif. Adanya kesepakatan tarif ini berpotensi kerugianpada konsumen dalam bentuk: tidak adanya pilihan harga dan kualitas pelayanan yang diberikantidak baik.- KPD BALIKPAPANMonitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD BalikpapanKegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang diduga terjadi praktekmonopoli dalam bentuk kesepakatan tarif. Adanya kesepakatan tarif ini berpotensi kerugian pada konsumendalam bentuk: tidak adanya pilihan harga dan kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik.- KPD MEDAN1. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD MedanKegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang diduga terjadipraktek monopoli dalam bentuk kesepakatan tarif. Adanya kesepakatan tarif ini berpotensi kerugianpada konsumen dalam bentuk: tidak adanya pilihan harga dan kualitas pelayanan yang diberikantidak baik.2. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam industri pengolahan kopi di Sumatera Utara, NanggroeAceh Darussalam dan Sumatera barat.Munculnya pedagang besar dalam pembelian kopi mengakibatkan pelaku usaha kecil kehilanganpasokan kopi dari petani karena kemampuan pembelian pedagang besar jauh lebih mampu sehinggapetani lebih memilih menjual kepada pedagang besar. Persaingan antara pedagang besar dan kecildalam pembelian kopi dari petani di duga terjadi praktek monopoli.

- KPD BATAMMonitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD BatamKegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar barang-barang diduga terjadi praktekmonopoli dalam bentuk kesepakatan tarif. Adanya kesepakatan tarif ini berpotensi kerugian pada konsumendalam bentuk: tidak adanya pilihan harga dan kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik.Dari 8 (delapan) kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Daerah (KPD), telah diselesaikansebanyak 2 (dua) monitoring yaitu:1. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara di Bandar Udara HasanuddinMakassar.2. Monitoring dugaan praktek monopoli dalam jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD Surabaya.2 (dua) kegiatan monitoring yang telah diselesaikan tersebut dilimpahkan ke bagian pemberkasan. Terkaitdengan monitoring taksi ini, KPPU menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untukmelakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Menghilangkan monopoli dalam penyelenggaraan taksi di Bandara.2. Angkutan taksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menggunakan argo meter.Dalam kegiatan monitoring, dilaksanakan juga kegiatan public hearing dengan stakeholders dalam rangkapenanganan perkara. Sampai semester pertama tahun 2009, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan publichearing dengan stakeholders dalam rangka penanganan perkara yaitu:1. Public hearing dengan stakeholders tentang pelayanan jasa taksi bandara di Bandar Udara HasanuddinMakassar2. Public hearing dengan stakeholders tentang pelayanan jasa taksi bandara di Bandar Udara JuandaSurabaya

BAB4Pengembangan Nilai-nilaiPersaingan Usaha

4.1 SOSIALISASI PERSAINGAN USAHAKegiatan sosialisasi menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari usaha KPPU untuk memperkenalkan tentanghukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang mengawasinya, yaitu KPPU sendiri. Kegiatantersebut terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tercatat, sejumlah perkembangan dalampelaksanaan kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan adalah pengembangan jaringan, peningkatan kemampuanadvokasi dan pelaksanaan evaluasi. Peningkatan tersebut adalah upaya dari pelaksanaan kegiatanadvokasi untuk menjawab tantangan dari dinamika usaha yang kian berkembang dan sarat dengan strategiinovasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut.1. Pengembangan Jaringan Media MassaPeningkatan kerjasama dengan media massa diawali dengan momentum pemilihan ketua dan wakil ketuaKPPU pada 15 Januari 2009. Pada kesempatan tersebut, KPPU memperkenalkan ketua dan wakil ketuaKPPU baru yang bertugas selama periode 2009-2010.Sedangkan, untuk akses informasi yang lebih baik ke depannya, KPPU menyelenggarakan forum jurnalisrutin dan media visit ke sejumlah media cetak dan elektronik. Pada periode Januari–Juni 2009, forumjurnalis yang dilaksanakan membahas sejumlah isu–isu persaingan usaha baik di tingkat pusat maupundaerah, yaitu:- Ketentuan Trading Term- Isu persaingan usaha pada elpiji dan industri pupuk- Kajian pada industri farmasi- Pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi- Industri hutan- Akuisisi oleh Carrefour- Kartel semen- Persaingan usaha di sektor Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)- Pengelolaan taksi bandara- Fuel surcharge2. Seminar Persaingan UsahaKPPU menyelenggarakan seminar persaingan usaha dalam rangka meningkatkan pemahaman stakeholdertentang UU No. 5/1999 dan lembaga yang berwenang mengawasinya, yaitu KPPU. Seminar tersebutLaporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 39

40Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiadilaksanakan di beberapa daerah, di antaranya Ternate (Maluku Utara), Mamuju (Sulawesi Barat), Balikpapan(Kalimantan Timur), dan Batam (Kepulauan Riau).3. Sosialisasi bersama dengan ParlemenBeberapa spesifikasi yang dimiliki oleh lingkungan kebijakan di sejumlah daerah di Indonesia dianggapmemberikan tantangan yang cukup berarti terhadap KPPU dan implementasi regulasi persaingan. Pembentukantingkat pemahaman UU No. 5/1999 di daerah tentu dapat ditelusuri dari berbagai sisi, hanyasaja yang harus dihindari adalah terjadinya diskrepansi antara struktur regulasi persaingan ini denganharapan masyarakat.Jejaring KPPU dalam menumbuhkan perekonomian daerah dibangun melalui kerjasama dengan pemerintahbaik di pusat maupun di daerah. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk audiensi dan penyelenggaraanseminar persaingan usaha. Kegiatan seminar dengan pemerintah daerah telah dilaksanakan di sejumlahpropinsi sebagai berikut :- Kupang, Nusa Tenggara Timur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dilihat dari Perspektif PersainganUsaha yang Sehat.- Jambi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa serta Bisnis Waralaba dilihat dari Perspektif PersainganUsaha yang Sehat.- Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam mengenai Kebijakan Daerah Pasca Rehabilitasi- Bukittinggi, Sumatera Barat mengenai Peran Serta Pemkot Bukittinggi dalam Implementasi KebijakanPersaingan Usaha sesuai dengan Ketentuan UU No. 5/1999.4. Forum Diskusi yang diselenggarakan di KPDForum diskusi ini merupakan kegiatan diskusi yang dilaksanakan di wilayah kerja KPD dengan berbagaikalangan stakeholder dengan tujuan menginventarisir kondisi persaingan usaha di daerah. Selama periodeJanuari-Juni 2009, forum diskusi ini telah dilaksanakan di 9 daerah, yaitu:- Mataram, Nusa Tenggara Barat mengenai Pengadaan Barang dan jasa dilihat dari Perspektif PersainganUsaha yang Sehat.- Surabaya, Jawa Timur mengenai Pengendalian Merger melalui Pra-Notifikasi.- Manokwari, Papua Barat mengenai Pelaksanaan UU No. 5/1999 dalam Pengawasan KPPU.- Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengenai Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang danJasa Pemerintah.- Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengenai Free Trade Zone (FTZ)- Batam, Kepualauan Riau mengenai Persaingan Sehat di Sektor Waralaba.- Medan, Sumatera Utara mengenai Persaingan Sehat di Sektor Waralaba.- Balikpapan, Kalimantan Timur mengenai Persaingan Sehat di Sektor Waralaba.- Makassar, Sulawesi Selatan mengenai Persaingan Sehat di Sektor Waralaba.5. Standarisasi Materi AdvokasiStakeholder KPPU yang beragam tentu mempunyai kepentingan yang berbeda juga terhadap akses informasitentang KPPU dan UU No.5/1999, sehingga materi sosialisasi dalam bentuk seminar, forum diskusi,dan pelatihan yang dilaksanakan untuk kalangan akademisi, instansi pemerintah di pusat dan daerah,pelaku usaha, hakim pengadilan negeri, serta media massa disesuaikan untuk kebutuhan informasi UUNo. 5/1999 bagi setiap unsur masyarakat tersebut.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 41Alasan dari pemilahan stakeholder tersebut adalah bahwa setiap forum sosialisasi akan efektif jika dipertajambahasannya pada isu–isu persaingan usaha tertentu. Di sisi lain, KPPU harus berpacu dengan dinamikadunia usaha yang sarat nuansa persaingan. Berbagai inovasi yang mengiringi laju dunia usaha harusdicermati dalam pelaksanaan tugas KPPU. Hal tersebut menjadi penting karena inovasi kerap dijadikandalih strategi pemasaran yang dapat bersinggungan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat.Pada semester I tahun 2009, penyusunan standarisasi materi advokasi dilaksanakan di:- Pontianak, Kalimantan Barat- Semarang, Jawa Tengah- Banjarmasin, Kalimantan Selatan4.2 KERJASAMA ANTAR-LEMBAGA TINGKAT DOMESTIKSebagai institusi pengemban amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tanggungjawab guna melakukan pengawasan atas persaingan usaha di Indonesia serta menjamin terwujudnyaperekonomian yang sehat. Untuk dapat menjalankan kinerjanya secara optimal KPPU perlu membangunkerjasama dengan beberapa institusi di Indonesia, khususnya institusi Pemerintah. Hal itu diupayakan agardalam menjalankan kinerjanya, KPPU dapat menjalankan perannya bersama-sama lembaga yang lainnya.Karena tida dapat dipungkiri, KPPU tidak mungkin melaksanakan pengawasan atas persaingan usaha diIndonesia secara sendiri, karena dengan terbatasnya jumlah sumber daya di KPPU dan luasnya cakupantanggung-jawab KPPU diperlukan suatu kerjasama dengan banyak institusi secara bersama-sama untukmenjamin terwujudnya perekonomian yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Dalam hal ini, secara umum kerjasama antar lembaga tingkat domestik diselenggarakan KPPU dalam bentuk:4.1.1. AUDIENSIPada tahun 2009 KPPU telah menyelenggarakan beberapa audiensi, khususnya dengan beberapa lembagaPemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan audiensi tersebut bertujuan sebagai langkah awal dalam membentuksuatu kesepahaman sebelum membangun sebuah kerjasama dengan institusi lainnya.Audiensi KPPU dengan Pimpinan MPRTanggal 5 maret 2009, KPPU mengadakan audiensi dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) yang bertempat di gedung MPR, dalam kunjungan tersebut delegasi KPPU dipimpin oleh Ketua KPPU.Audiensi tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan KPPU secara institusional dengan MPR sebagai representasiseluruh rakyat Indonesia. Dalam audiensi tersebut, KPPU melaporkan capaian kinerja yang telahdicapai dalam mengemban amanah UU No. 5/1999 dalam rangka mewujudkan persaingan sehat, selainitu KPPU juga melaporkan keberhasilan, hambatan serta potensi tantangan yang akan dihadapi di masayang akan datang. Dalam hal ini MPR mendukung penuh keberadaan KPPU secara institusional, dimanakeberadaan KPPU mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan persaingan sehat, demi terwujudnya perekonomianyang tangguh bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.Audiensi KPPU dengan Pimpinan DPRTanggal 16 Pebruari 2009, KPPU mengadakan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)yang bertempat di Gedung MPR/DPR RI, dalam kesempatan tersebut delegasi KPPU terdiri atas JajaranPimpinan Komisi dan Direksi Sekretariat. Audiensi tersebut bertujuan untuk lebih mempererat hubunganKPPU dengan DPR RI sebagai representasi aspirasi masyarakat Indonesia secara institusional. Dalam audiensitersebut KPPU melaporkan capaian kinerja KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Selain ituKPPU juga menjelaskan indikator-indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerjaberdasarkan efisiensi ekonomi, kepuasan publik dan kelancaran pasokan barang serta jasa. Selain itu KPPU

42Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiajuga melaporkan beberapa rencana strategis yang hendak dicapai, hambatan dan beberapa kebutuhan yangdiperlukan KPPU dalam melaksanakan amanah UU No. 5/99 tersebut. Dalam hal ini Pimpinan DPR sebagairepresentasi DPR-RI memberikan apresiasi atas kinerja KPPU secara umum, selain itu DPR RI memberikandukungan kepada KPPU dalam upayanya menegakkan persaingan sehat di Indonesia.Audiensi KPPU dengan Badan Diklat DepdagriAudiensi dengan jajaran Badan Diklat Departemen dalam Negeri (Depdagri) yang diselenggarakan pada 1April 2009 di kantor Pusdiklat Depdagri, delegasi KPPU dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh DirekturEksekutif. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai proses awal dalam penjajakan adanya kerjasama antaraKPPU dan Lembaga Diklat DEPDAGRI dalam rangka pengadaan diklat dalam bidang persaingan usaha yangdiperuntukkan bagi jajaran Staf Pemerintahan Daerah. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah akandikajinya pengadaan kajian persaingan usaha dalam pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Daerah sertaakan dikaji adanya kerjasama antara KPPU dengan lingkungan badan-badan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Depdagri.Audiensi KPPU dengan BPKPada 3 Juni 2009, KPPU mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) di kantor BPK, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat dengan delegasi KPPU dipimpin oleh KetuaKPPU, Bapak Benny Pasaribu. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai langkah awal dalam pembentukankerjasama antara KPPU dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana selama ini banyak temuan BPKatas beberapa pelanggaran dalam bidang pengadaan publik yang terjadi di banyak instansi Pemerintahanbaik itu di tingkat pusat atau daerah yang seharusnya masuk dalam wilayah otoritas KPPU, belum dapatditindaklanjuti oleh KPPU. Diharapkan kedepannya terdapat kerjasama antara KPPU dengan BPK, dimanahasil temuan BPK yang berhubungan dengan pelanggaran nilai-nilai persaingan usaha dapat diteruskan danditindaklanjuti oleh KPPU, selain itu KPPU juga mendapatkan akses untuk menindaklanjuti beberapa datadatatemuan BPK yang terindikasi melanggar hukum persaingan.4.1.2. RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan antara KPPU dengan DPR RI khususnya Komisi VI yang membidangimasalah perekonomian, termasuk bidang persaingan usaha. RDP tersebut diselenggarakan sebagai bentuklaporan rutin KPPU sebagai sebuah institusi negara kepada DPR sebagai institusi representasi seluruhmasyarakat Indonesia. Dengan RDP yang diselenggarakan secara rutin atau ketika DPR membutuhkan beberapaketerangan tambahan dari KPPU, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan dan/atau beberapa hambatanKPPU di masa yang akan datang dapat segera ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Pemerintah.RDP I (11 Februari 2009)RDP antara KPPU dengan Komisi VI DPR RI yang diselenggarakan pada 11 Februari 2009 merupakanRDP yang pertama pada tahun ini. RDP ini berusaha untuk membahas tentang kinerja yang telah dilakukanKPPU pada tahun sebelumnya seperti pencapaian target pada tahun 2008 dan juga target yang akan dicapaipada tahun 2009. Pada periode 2000-2006, KPPU mempunyai 5 program prioritas, seperti: (1) PengembanganKelembagaan, (2) Pengembangan Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan, (3) PengembanganKebijakan Persaingan Usaha, dan (4) Pengembangan Dukungan Publik/Multistakeholders. Kemudian targetpada tahun 2009 seperti fokus pada sektor perekonomian yang menunjukkan indikasi praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat; serta infrastruktur, energi, Migas Hulu dan hilir, transportasi dan logistik,pelayanan kesehatan publik, sektor pertanian termasuk agroindustri, dan UKM.RDP II (30 Juni 2009)RDP antara KPPU dengan Komisi VI DPR-RI yang kedua dalam tahun 2009 diselenggarakan pada 30 Juni2009, dengan pokok pembahasan adalah pencapaian target kinerja KPPU sepanjang semester I tahun 2009.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 43KPPU melaporkan capaian kinerja sepanjang semester I tahun 2009, adalah laporan perkembangan jumlahkasus persaingan yang ditangani KPPU, serta perkembangan hasil pembuatan beberapa aturan baru, yakni:pembuatan kode etik komisi KPPU, membuat 5 pedoman pasal, yakni: pasal 47 tentang sanksi, pasal 50(a) tentang aturan pengecualian, pasal 50 (b) tentang HKI, pasal 28-29 tentang pra-notifikasi member sertapasal 1(10) tentang pasar bersangkutan, guna melengkapi pedoman pasal 22 tentang tender. Selain ituKPPU juga melaporkan realisasi penggunaan anggaran tahun 2009 serta beberapa hambatan yang dihadapiKPPU dalam melaksanakan kinerjanya. Selain itu KPPU juga menyampaikan bahwa pada semester I tahun2009 ini KPPU telah menerima kunjungan jajaran pimpinan Korea Fair trade Commission (KFTC) yang baruterpilih serta melaksanakan kegiatan peer review yang diselenggarakan United Nation Conference in tradeand development (UNCTAD).4.3. PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)KPPU dalam tahun 2009, telah mengagendakan penyusunan beberapa nota kesepahaman yang ditujukantidak hanya sebagai upaya sinergi kerjasama dengan institusi lain secara bersama-sama dalam menegakkanhukum kompetisi di Indonesia. Dengan adanya kerjasama berdasarkan nota kesepahaman yang sudah terjalin,maka KPPU juga dapat melakukan advokasi dengan menanamkan nilai-nilai persaingan usaha secaramenyeluruh dalam sebuah institusi/lembaga pemerintah, sehingga institusi tersebut dalam menjalankan tugasdan wewenangnya sejalan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sesuai amanah UU No. 5/1999.MoU KPPU dengan POLRIKPPU dalam tahap finalisasi persuasif pembentukan nota kesepahaman dengan jajaran Kepolisian RepublikIndonesia (POLRI), MoU tersebut bertujuan guna membentuk kerjasama antara KPPU dengan POLRI dalambidang penegakan hukum persaingan usaha di lapangan. Dalam hal ini poin-poin yang ada dalam MoUtersebut adalah adanya kesediaan POLRI guna membantu KPPU dalam: proses penyelidikan, menghadirkanterlapor atau saksi ahli yang menolak/tidak memenuhi panggilan KPPU dalam persidangan perkara persainganusaha serta dapat menjadikan keputusan KPPU sebagai salah satu bahan penyelidikan perkara. Selainitu KPPU akan melakukan sosialisasi persaingan usaha di lingkungan POLRI melalui badan pendidikan danpelatihan POLRI. Pada saat ini draft MoU tersebut sedang diproses lebih lanjut oleh Team MoU KPPU gunamenyempurnakan esensi serta redaksionalnya, selain itu KPPU juga sedang mengupayakan membangunhubungan dengan beberapa pejabat teras di jajaran POLRI sebagai langkah awal sebelum membangunkerjasama antar institusi.MoU KPPU dengan BPKSelain itu KPPU juga dalam tahap proses pembentukan nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK-RI) guna merencanakan kerjasama dalam bidang penyelidikan atas temuan-temuan BPK dalam lingkuppemerintahan yang diindikasi terkait dengan kasus-kasus persaingan usaha. MoU dengan BPK tersebutmerupakan tindak lanjut audiensi yang diselenggarakan sebelumnya antara jajaran pimpinan KPPU denganpimpinan BPK. Dan dengan adanya MoU tersebut akan terjalin kerjasama antara BPK dengan KPPU, dimanabeberapa hasil temuan BPK yang terindikasi melanggar undang-undang persaingan dapat diteruskan untukdiselidiki lebih lanjut oleh KPPU, selain itu agar KPPU juga dapat memiliki akses mendapatkan informasidari BPK dan institusi pemerintahan yang lain.MoU KPPU dengan Perguruan TinggiDalam tahun 2009, KPPU juga dalam proses penawaran kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesiayang direncanakan akan diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman dengan Perguruan tinggi sebagai institusipendidikan, dalam hal ini adanya MoU tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama antara KPPUdengan perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama tersebut dalam bidang: sosialisasi nilai-nilai persaingan usahadan pengadaan kuliah umum persaingan usaha kepada akademisi bidang hukum dan ekonomi, kerjasamaperguruan tinggi dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan KPPU, kerjasama pembentukan

44Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiakajian persaingan usaha serta pengembangan pusat-pusat studi di daerah. Sementara pembangunan jaringanantara KPPU dengan perguruan tinggi juga dilaksanakan secara bersamaan sebagai langkah awal sebelumnaskah kerjasama tersebut disosialisasikan. Adapun perguruan tinggi yang dipilih sebagai pilot project adalahUniversitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, yang nantinya akan dikembangkan kepada lima universitasnegeri terkemuka di seluruh Indonesia.4.4. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA TINGKAT INTERNASIONALSelain melaksanakan kerjasama dengan beberapa lembaga di tingkat domestik, KPPU juga melaksanakankerjasama dengan beberapa instansi pada tingkat internasional. Kerjasama lembaga di tingkat internasionaltersebut diperlukan sebagai sarana aktualisasi KPPU dan nilai-nilai persaingan di Indonesia kepada duniainternasional, selain itu dengan adanya kerjasama tingkat internasional tersebut juga bermanfaat dalammendapatkan informasi dan study atas situasi-situasi terkini terkait hukum persaingan, saling tukar-menukarinformasi serta beberapa hal lain yang bermanfaat dalam penguatan kelembagaan KPPU.Kerjasama Tingkat Multilateral1. UNCTADUNCTAD sebagai salah satu lembaga bagian dari United Nations khususnya yang membidangi DivisiCompetition Law dan Consumer Policies Branch. Formulasi bantuan technical assistance yang sudahdirintis sejak akhir 2004 antara KPPU dan UNCTAD, maka tahun 2007 telah dicapai sebuah kerangkakerjasama bilateral antara KPPU dan UNCTAD untuk periode 2 (dua) tahun kedepan yaitu 2008 - 2009.Dalam kerjasama tersebut, KPPU diminta secara khusus untuk menjadi pusat pengembangan hukumdan kebijakan persaingan untuk wilayah Asia Tenggara.1.1. Workshop on Merger ControlKerjasama dengan UNCTAD pada tahun 2009 yang mendapat dukungan project GTZ-ICL, yaitudalam bentuk Workshop yang membahas Merger Control yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 15Mei 2009 di Jakarta dimana peserta yang berpartisipasi aktif selain secretariat KPPU dan perwakilandari beberapa instansi terkait yaitu Bappepam, BKPM dan Dephumkam. Dalam acaratersebut dijelaskan beberapa definisi dari market power dan juga terdapat suatu diferesiansi antarapenggunaan legal dan illegal dari kekuatan pasar. Terdapat tiga penetapan dalam menentukanpenyalahgunaan dominansi pasar yakni : definisi pasar, dominansi pasar, dan penyalahgunaankekuatan pasar dominant. Selain itu juga ada beberapa indikator yang digunakan untuk menetapkanapakah suatu perusahaan tersebut mengontrol pasar seperti : market share, tingkatan dankondisi dari entry barriers, kekuatan dari persaingan impor, perluasan dari kekuatan perlawanandari konsumen, kesanggupan bersaing dari perusahaan kecil didalam pasar, dan juga hambatanterhadap invstasi asing secara langsung.Dalam workshop tersebut KPPU juga menjelaskan mengenai Peraturan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan(merger) per tanggal 13 Mei 2009 (Perkom 1 Tahun 2009). Pedoman tentang merger dan akuisisitersebut, berisikan prosedur yang mengatur dengan jelas mengenai aspek dan tahap penilaian terhadapmerger dan akuisisi dan menentukan apakah tindakan merger dan akuisisi tersebut dapatmengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat atau tidak. Pedoman tersebutakan membantu pelaku usaha dalam melakukan merger agar kemudian hari tidak dibatalkanmergernya. Pra notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yangakan melakukan merger dan atau akuisisi untuk mendapatkan pendapat komisi mengenai dampakyang ditimbulkan dari rencana merger dan atau akuisisi.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 45Bahwa bagi pelaku usaha yang telah melakukan pra notifikasi dan ternyata dikemudian mergernyamenggangu persaingan maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan Insentif Pra Notifikasi, yaitumergernya tidak batal, tapi hanya kena denda atau sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaranyang dilakukan. Sedangkan merger yang menggangu persaingan dan belum di pra notifikasikan,maka sanksinya bisa berupa merger dinyatakan batal.Workshop ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman dan capacity building bagi KPPUselaku otoritas Persaingan di Indonesia serta turut memberikan dinamisasi dalam implementasihukum persaingan usaha di Indonesia. Workshop ini merupakan bagian dari kerjasama antaraUNCTAD dengan otoritas persaingan di Indonesia dalam hal ini KPPU.1.2. Validation Workshop Training of Trainer (ToT) for the Competition Manual”Sebagai rangkaian kegiatan UNCTAD maka juga dilaksanakan “Validation Workshop Training ofTrainer (ToT) for the Competition Manual” yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Mei 2009 yangmerupakan langkah awal untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan oleh KPPU, yaitu mencetaktenaga pengajar (trainer) yang berkompeten dalam bidang hukum dan kebijakan persaingan usahaIndonesia. Nantinya, para pengajar ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPPU dalamupaya mensosialisasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha kepada para stakeholder. Secaraaktif, diharapkan para pengajar ini berperan sebagai partner KPPU untuk melakukan internalisasiprinsip-prinsip persaingan usaha ke seluruh lapisan masyarakat.Program ini diikuti oleh staf senior KPPU dan akademisi dengan latar belakang Ilmu Hukum yangberasal dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Program ToT merupakan program inisiatifKPPU yang melihat bahwa proses advokasi hukum persaingan di Indonesia belum maksimal. Halini karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki KPPU yang memiliki kemampuan dan kapabilitassebagai pengajar, sehingga proses transfer ilmu yang diharapkan menjadi terhambat. Karena ituKPPU bekerjasama dengan UNCTAD merumuskan program ToT sebagai salah satu bagian kerjasamabilateral antara kedua institusi. Melalui ToT diharapkan proses advokasi dapat dilakukansecara konsisten dan berkesinambungan sehingga membantu pencapaian tujuan akhir KPPU, yaituinternalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha ke seluruh lapisan masyarakat.Sebagai langkah awal untuk melaksanakan program ToT, UNCTAD mengembangkan sebuah bukumanual mengenai hukum persaingan yang nantinya akan menjadi pegangan (handbook) bagi parapengajar. Manual ini diadopsi dari UNCTAD Manual on Competition Law, yang selanjutnya diadaptasisedemikian rupa dengan konteks di Indonesia, terutama telah disesuaikan dengan prinsip-prinsippersaingan sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/1999. Workshop validasi ToT yang dilaksanakanoleh KPPU dan UNCTAD ini dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa CompetitionManual yang telah disusun oleh pihak UNCTAD telah sesuai dengan kondisi dan situasi persainganusaha di Indonesia, khususnya dengan UU No.5/1999. Secara khusus, melalui Workshop Validasiini KPPU dan UNCTAD ingin menilai apakah materi dalam Manual telah dapat dipahami denganbaik oleh calon trainer Indonesia, serta apakah materi tersebut telah merefleksikan secara benardan tepat tentang situasi persaingan usaha di Indonesia.Materi yang terangkum dalam manual “Competition Law and Policy for Practitioners” terdiri dari10 bab, yang dimulai dari pemahaman mendasar tentang definisi hukum persaingan dan gambaranakan tujuan serta manfaat dari hukum persaingan, hingga pembahasan mengenai konsepmonopoli alami serta pengaturan essential facilities yang menguasai hajat hidup orang banyak,dilihat dari sudut pandang hukum persaingan. Dengan cakupan materi yang sangat luas tersebut,KPPU memilih 5 bab diantaranya untuk menjadi subjek diskusi pada workshop validasi ini, yaitubab 2 (Restrictive business agreements), bab 3 (The abuse of market power), bab 4 (The con-

46Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiatrol of mergers and acquisitions), bab 5 (Authorisations, notifications, exemptions) serta bab 7(Competition policy and the small business sector).1.3. UNCTAD Peer ReviewPelaksanaan acara UNCTAD Peer Review terhadap KPPU dilaksanakan dalam sidang 10th Sessionof Inter-Governmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy (CLP) tanggal 7 – 9Juli 2009 di Geneva, Swiss. Rangkaian pertemuan tersebut membahas beberapa mata agendaseperti :1. Hubungan antara kebijakan industri dan kebijakan persaingan dalam pengembangan ekonomi2. Hubungan antara monopoli public, konsesi dan hukum/kebijakan persaingan3. Voluntary peer review atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di IndonesiaUNCTAD Voluntary Peer Review bagi kebijakan persaingan usaha di Indonesia dipandang kontribusiyang positif untuk pengembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Penegasanpentingnya independensi lembaga persaingan usaha, khususnya dari instansi eksekutif maupunlegislative yang terkait. Hal ini merupakan implementasi dari komitmen UNCTAD untuk ikut berpartisipasidalam meningkatkan pengembangan persaingan usaha di negara-negara berkembang.Beberapa isu yang mengemuka pada roundtable discussion mengenai hubungan antara kebijakanindustri dan kebijakan persaingan dalam pengembangan ekonomi yakni pentingnya peranan kebijakanindustri dan kebijakan persaingan yang selalu berkembang termasuk hubungannya denganpenegakan hukum persaingan. Namun selama ini kebijakan industri dan kebijakan persainganusaha cenderung saling bertentangan dan sering menimbulkan konflik. Maka untuk mengatasipertentangan antar kedua kebijakan tersebut, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang diajukanantara lain meliputi pentingnya koordinasi antar kedua kebijakan, baik melalui badan penengahmaupun melalui kerjasama resmi antar dua lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu advokasikebijakan juga diutamakan untuk menjamin bahwa proteksi tersebut tidak mengganggu persainganusaha secara luas.Pada sesi diskusi atas Peer Review Indonesia, terdapat sejumlah isu yang dibahas yaitu :I. Kelemahan UU. No. 5 Tahun 1999 mengenai multiple objectives yang dapat mengakibatkankonflik antara tujuan-tujuan penegakan hukum persaingan usaha.II. Perlunya definisi yang tepat dan akurat dalam mendeskripsikan sejumlah terminology hakumpersaingan usaha yang dimuat dalam UU. No. 5 Tahun 1999III. Pendekatan rule of reason yang tidak sesuai dengan pendekatan yang selama ini digunakandalam hukum persaingan usahaIV. Pentingnya perumusan progam leniency oleh KPPU sebagai alat yang efektif untuk memberantasaktivitas perdagangan kartelV. Ketentuan mengenai merger akuisisi yang mengatur mengenai post merger notification jugadipandang kurang tepat dan disarankan agar memberikan ruang bagi pelaku usaha untukmelakukan pre merger notificationVI. Batasan sanksi maksimum yang diberikan oleh UU. No. 5 Tahun 1999 dipandang terlalu keciluntuk dapat memberantas praktek anti persaingan yang biasanya dilakukan oleh pelaku usahabesar dan menyangkut jumlah yang besar. Untuk itu direkomendasikan adanya besaran sanksiyang cukup memadai untuk menggantikan kerugian yang terjadi dan memberikan efek jera.Hasil pelaksanaan Peer Review atas kebijakan persaingan usaha di Indonesia dimana mendapatkansambutan dan tanggapan positif dari perwakilan delegasi negara-negara anggota IGE-CLP UNCTAD,ahli hukum persaingan usaha dan LSM yang merupakan observer dari pertemuan tersebut. Hal ini

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 47menunjukan pengakuan masyarakat internasional atas komitmen dan dedikasi Indonesia dalammengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha yang komprehensif.Bahkan Indonesia dinilai sebagai lembaga terbaik dari 16 lembaga yang telah di-review UNCTADsebelumnya. Sidang peer review yang berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009 menghasilkan beberapahal penting sebagai rekomendasi yang diharapkan untuk mendapat tindak lanjut dari KPPU, antaralain: amandemen UU No. 5 Tahun 1999, penguatan kelembagaan kerjasama dengan penegak hukum lain integrasi competition policy dan consumer policyBentuk realisasi dan menindaklanjuti Peer Review dan proposal secretariat UNCTAD mengenaiprogram pengembangan kapasitas maka kerjasama melalui program technical assistance dariUNCTAD melalui dukungan financial dari negara Australia, Jerman, Korea Selatan dan Swiss akandilaksanakan melalui program untuk periode 3 tahun (2009 – 2012).2. OECDPada periode 2009, KPPU terus melakukan upaya penguatan eksistensi kelembagaan KPPU baik melaluiperwujudan reformasi regulasi, yaitu pengadopsian integrated checklist on regulatory reform, peningkatankapasitas sumber daya manusia, berbagi ilmu tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha pada foruminternasional, pelaksanaan negosiasi tentang kebijakan persaingan di tingkat internasional, dan peningkatanperanan KPPU sebagai regular observer pada OECD. Selain aktif dalam pertemuan tersebut, KPPU jugamelakukan pertemuan dengan OECD expert terkait dengan kemungkinan bantuan OECD dalam bentuktechnical assistance pemberian pelatihan mengenai implementasi OECD assessment toolkit.2.1. Workshop on OECD Competition AssessmentWorkshop tersebut diselenggarakan di Jakarta, tanggal 22-24 Juni 2009 tersebut bertujuan untukmemberikan sosialisasi dan sharing knowledge antara organisasi internasional, dalam hal iniOrganization for Economic Cooperation and Development (OECD) dengan KPPU dan instansi pemerintahdi Indonesia. Seminar yang menghadirkan expert dari OECD, US FTC dan biro persainganKanada tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan pada jajaran staf di SekretariatKPPU dan instansi Pemerintah lainnya (dalam hal ini sebagai peserta di forum tersebut adalahdari: BKPM, BKF-Depkeu, BRTI, Depdagri, DepKumHAM, serta akademisi sebagai representasibeberapa Perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Seminar tersebut dilakukan guna memberikanpengetahuan tentang update atas metode-metode yang digunakan dalam membuat penilaianefektivitas regulasi persaingan usaha, metode dalam penyusunan regulasi, evaluasi pelaksanaanregulasi tersebut serta upaya melakukan analisa dampak kebijakan.Sebagai upaya mengharmonisasikan kebijakan yang menjadi kewenangan antara lembaga penegakhukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang atas kebijakan persaingan yang harussenantiasa bahu membahu dalam mengawasi dan menata iklim usaha. Salah satu upaya yangdilakukan adalah advokasi kebijakan persaingan berdasarkan analisa dampak kebijakan dari sisipersaingan usaha merupakan jawabannya.Terdapat 3 (tiga) kunci utama yang digunakan lembaga persaingan dalam menilai apakah suatukebijakan pemerintah berdampak atas persaingan usaha yang sehat. Ketiga kunci tersebut adalah:1. Apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi jumlah atau keberagaman pelaku usaha suatubarang atau jasa.2. Apakah suatu kebijakan pemerintah membatasi kemampuan pelaku usaha untuk bersaing.3. Apakah suatu kebijakan pemerintah mengurangi insentif pelaku usaha untuk bersaing. Apabila

48Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiasuatu kebijakan menunjukkan adanya salah satu kunci tersebut, maka adalah tugas suatulembaga persaingan untuk menilai kebijakan tersebut secara mendalam, khususnya pada sisipasar bersangkutan yang terpengaruh dan alasan ekonomis dibalik penetapan tersebut.Harapan dengan hasil penyelenggaraan workshop tersebut, KPPU maupun instansi teknis Pemerintahdapat secara bersama-sama dalam menciptakan beberapa regulasi yang saling tersinkronisasidalam rangka menerapkan nilai-nilai persaingan sehat secara utuh dalam mewujudkan sistemperekonomian yang efektif dan efisien.3. The International Competition Network (ICN)International Competition Network (ICN) merupakan jaringan informal bagi lembaga persaingan seluruhdunia, didirikan bulan Oktober 2001 dengan tujuan untuk memfasilitasi kesamaan prosedur dansubstansi dalam penegakan hukum persaingan. Anggota ICN mencapai 100 lembaga persaingan dari88 negara di seluruh dunia (per 1 April 2007). ICN terdiri dari Steering Group yang bertanggung jawabuntuk pengambilan keputusan serta berbagai kelompok kerja yang berfokus pada implementasi kebijakanpersaingan dan operasional ICN. Kelompok kerja ini mengadakan workshop dengan tema tertentu terkaitdengan aktifitas kelompok kerjanya. Melalui aktifitas ini, ICN tidak hanya menyediakan institusi anggotadengan kesempatan untuk mengangkat isu persaingan tertentu, namun juga memfasilitasi komunikasiantar institusi anggota. ICN juga melakukan pertemuan tahunan dimana setiap kelompok kerja melaporkankegiatannya selama setahun dan berdiskusi tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha.Untuk tahun ini, KPPU berpartisipasi aktif dalam ICN khususnya dalam Workshop merger yang diadakansebagai bentuk antisipasi dalam era liberalisasi dan internasionalisasi perdagangan yang membuat parapelaku usaha melakukan merger sebagai salah satu tindakan bisnis. Merger diantara para pelaku usahadapat mengakibatkan konsentrasi dalam struktur pasar, yang kemudian dapat membawa konsekuensimunculnya persaingan usaha tidak sehat seperti meningkatkan harga dan mengurangi produksi barangdan jasa, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.Tugas dari otoritas persaingan usaha di setiap negara adalah menetapkan ambang batas minimal (threshold)untuk melaporkan tindakan merger dan melakukan penilaian terhadap merger tersebut, untuk menyelaraskankeseimbangan antara kebebasan usaha dengan penegakan prinsip persaingan usaha yangsehat. Melalui workshop ini, diharapkan agar masing-masing otoritas dapat memberikan kontribusi yangsignifikan bagi penegakan aturan merger di negaranya masing-masing.1. OECD – Korea Policy CenterWadah sharing experience dan capacity building bagi otoritas pegawai lembaga persaingan di wilayahAsia Pacific yang merupakan bagian dari OECD ini yang lebih dikenal sebagai OECD-Korea RegionalCenter for Competition (OECD-RCC), tahun 2009 telah mengganti namanya menjadi OECD – KoreaPolicy Center (KPC). Tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu lembaga-lembaga persaingan dikawasan Asia dalam mengembangkan dan menerapkan hukum dan kebijakan persaingan secara efektif.Kegiatan Regional Antitrust Workshop on The Use of Quantitative Methods in Competition Analysis pada15 – 17 April 2009 di Seoul, Korea Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga PengawasPersaingan di Kawasan Asia tersebut, membahas secara mendalam best practices yang diterapkan olehberbagai lembaga persaingan di negara-negara Asia. Topik khusus yang dibahas tentang implementasiaturan terkait persaingan sehat dikaitkan dengan teknik pengumpulan dan analisis data, penentuan pasar,mengukur kemungkinan pelanggaran dalam merger, menganalisa persaingan dalam pasar, mengumpulkanbukti dalam pelanggaran kartel, metode kuantitatif untuk menganalisa data. Workshop ini mengkombinasikanteori dan pelatihan dengan contoh kasus dari Inggris, Jepang, Korea dan Pakistan.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 49Kerjasama Tingkat Regional1. ASEAN melalui pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC)Dalam upaya membangun kerangka kebijakan persaingan dalam skala regional yang efektif, maka melaluiASEAN telah disepakati terbentuknya ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) pada bulan Agustus2007 pada pertemuan ASEAN-Senior Economic Official Meeting (SEOM) untuk dapat berada di bawahSEOM. Adapun kesepakatan yang berhasil dicapai dari pertemuan ini adalah bahwa AEGC menyepakatisemua negara anggota ASEAN sudah memiliki hukum persaingan pada 2015, sejalan dengan berlakunyaASEAN Economic Community (AEC). AEGC dibentuk dengan tujuan sebagai forum untuk mendiskusikandan mengkoordinasikan kebijakan persaingan dengan sasaran mempromosikan terciptanya lingkunganpersaingan usaha di wilayah ASEAN, setelah sebelumnya ASEAN memiliki Asean Consultative Forum onCompetition (ACFC) yang bersifat sukarela.1.2. The 1 st AEGC The First Workshop on Regional GuidelineAEGC The First Workshop on Regional Guideline yang diselenggarakan pada 30-31 Juli 2009tersebut merupakan workshop pertama yang dilakukan oleh ASEAN Experts Group on Competition(AEGC) yang difasilitasi oleh InWent lembaga Capacity Building dari Jerman yang berkomitmenmemberikan bantuan technical assistance pada pengembangan hukum dan kebijakan persainganbagi semua negara ASEAN dalam bentuk Regional Guidelines sebagaimana ditetapkan dalamASEAN Economic Blueprint. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan peranan KPPU ataspengembangan kebijakan persaingan di tingkat ASEAN, khususnya melalui keanggotaan KPPUdalam ASEAN Expert Group on Competition (AEGC). Diharapkan produk yang dihasilkan oleh kegiatanini akan membantu pengembangan kebijakan persaingan di Indonesia sekaligus membantunegara-negara ASEAN dalam menyusun kebijakan yang komprehensif dan memperhatikan aspekpersaingan usaha yang sehat.1.3. The 1 st Workshop on the Handbook on Competition Policies and Laws in ASEAN for BusinessKegiatan tersebut diselenggarakan pada 18-19 Agustus 2009 dan dilakukan dalam rangka peningkatanperanan KPPU atas pengembangan kebijakan persaingan di tingkat ASEAN, khususnyamelalui keanggotaan KPPU dalam ASEAN Expert Group on Competition (AEGC). Secara garisbesar kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengadakan diskusi antara perwakilan lembagapersaingan usaha atau badan pemerintah yang berwenang dalam bidang persaingan usaha di antaranegara-negara di Kawasan ASEAN, dengan perwakilan dari Sekretariat ASEAN dan expert dariFratini Vergano. Adapun forum tersebut diselenggarakan dengan membahas pengenalan prinsipprinsipdasar dalam Competition Policy and Law oleh expert, selanjutnya adalah pembahasan danevaluasi kondisi negara-negara di kawasan ASEAN yang telah memiliki competition Policy dandilanjutkan dengan pembahasan tentang negara-negara di kawasan ASEAN yang sampai saat inibelum memiliki Competition Law. Selain itu, workshop tersebut membahas prinsip-prinsip dasardalam pembentukan guidelines on competition policy, dimana handbook tersebut adalah pedomandasar dalam pengenalan, implementasi, penegakan hukum persaingan serta kegiatan advokasipersaingan usaha secara umum di kawasan Asia Tenggara.1.4. The 3 rd AEGC Workshop : Costs and Benefit of Competition Policy, Law and Regulatory BodiesKegiatan 3 rd AEGC Workshop : Cost and Benefit of Competition Policy, Law and Regulatory Bodiestelah diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 18-19 Mei 2009.Acara tersebut merupakan bagian dari progam capacity building dari AEGC. Workshop tersebutmembahas tentang dinamika yang terjadi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selaindiperlukan adanya suatu kegiatan penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatupenerapan hukum dan kebijakan persaingan usaha secara maksimal, dan kegiatan tersebut dapatdiperoleh antara lain dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan itu baik dapatberupa membentuk study group atau juga dengan melakukan MoU.

50Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia1.5. The 4 th AEGC Training Workshop on Approaches, Methodologies and Techniques of CompetitionLawKegiatan The 4 th AEGC Training Workshop on Approaches, Metodologies and Techniques of CompetitionLaw, telah diselenggarakan di Westin Hotel & Resort, Pulau Langkawi, Malaysia, padatanggal 10-12 Agustus 2009.Dalam training tersebut dibahas General Elements of Competition Policy dimana tujuan utamadari adanya hukum persaingan adalah Total Welfare, bukan Consumer Welfare. Pendekatan yanglazim dipakai dalam menganalisa perkara hukum persaingan adalah Per Se dan Rule of Reason,tergantung dari perkara yang dihadapi. Ada tiga hal utama yang dibahas dalam hukum persaingandan kebijakan persaingan yaitu mengontrol kartel, mencegah penyalahgunaan posisi dominan danmengontrol merger dan akuisisi. Selain itu juga diulas tentang Vertical Agreements and VerticalRestraints, Abuse of Dominant Market Positions, dan juga Control of Mergers and Acquisition.Tujuan dari kontrol merger dan akuisisi ini adalah untuk mencegah perilaku anti kompetitif di masayang akan datang, termasuk perkiraan dari akibat yang akan terjadi dari suatu merger dan akuisisidalam perkembangan pasar. Yang sebenarnya diperlukan notifikasi adalah merger horisontal,karena terjadi diantara pesaing. Ada empat tipe merger yang menjadi pengawasan dalam hukumpersaingan.2. APECDalam semester pertama tahun 2009, KPPU telah menunjukkan peran dan partisipasi aktif dalamproses penyusunan APEC Individual Action Plan 2009 (APEC-IAP, Rencana Aksi Individu 2009) dibawahkoordinasi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya dalam Chapter Competition. KPPUtelah mengkoordinasikan dengan Menko Perekonomian mengenai isu hukum dan kebijakan persainganyang akan disampaikan dalam Peer Review. Sedangkan SOM I APEC : APEC–IAP Peer Review sendirimembahas gabungan berbagai isu yang terkait dengan kebijakan ekonomi di suatu negara, antara lain tarifdan non tarif, jasa, investasi, standarisasi, bea cukai, pengadaan pemerintah, hak kekayaan intelektual,dan kebijakan persaingan. Disamping itu juga dijelaskan pula mengenai kemajuan Indonesia diberbagaibidang terkait dengan pencapaian Bogor Goals. Terkait dengan isu-isu persaingan usaha adanya suatupertanyaan yang yang ditujukanKerjasama Tingkat BilateralDalam tingkat kerjasama bilateral, KPPU telah dan terus membangun kerjasama yang sudah terbina denganlembaga persaingan Negara sahabat. Kerjasama yang telah terjalin tersebut ditujukan untuk memperkuatposisi KPPU dalam forum internasional. Dalam kerangka kerjasama tersebut, KPPU telah memperkuat kerjasamadengan beberapa lembaga persaingan yaitu :1. JICA Technical cooperation Project Tahap IIKPPU dan JFTC, dalam kerangka kerjasama JICA, bekerjasama mengembangkan Project Phase II onCompetition Policy and Law,. yang dijadwalkan mulai pada bulan April 2009 hingga April 2012 dimanaProject Phase I telah berakhir bulan April 2008. Tujuan yang diharapkan adalah untuk meningkatkanimplementasi system kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia. Adapun kegiatan yang diagendakanmencakup training, seminar/workshop, internship dan kajian, yang berlokasi baik di Jepang maupun diIndonesia. Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proyek ini, output yang diharapkan adalah meningkatnyakemampuan staff KPPU dalam menangani dan menegakkan UU No. 5 Th. 1999 serta dalamkegiatan kerja organisasi sehari-hari.KPPU telah menerima project dari Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 2004-2007 (Technical Cooperation Project Tahap I), dan pada tahun 2009 ini telah disetujui adanya TechnicalCooperation Project tahap II untuk tahun 2009-2014. Disetujuinya TCP tahap II tersebut terjadi setelahJICA melakukan analisis ke KPPU pada 27-29 Juli 2009 dan dilakukan penandatanganan Minute of

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 51Meeting antara Direktur Eksekutif KPPU dengan Director Fiscal and Sector Management JICA pada 29Juli 2009. Bentuk project yang disepakati antara KPPU dengan JICA antara lain: Joint Coordinator committee(suatu kerjasama antara KPPU dengan expert dari Jepang dalam memonitor Progress implementasiproject tersebut), Working group, Koordinasi dengan donor internasional lainnya, penempatan staf JICAdi KPPU, adanya pelatihan ke Jepang bagi staf KPPU, bantuan dalam upgrading sistem manajemenadministrasi serta evaluasi bersama atas pelaksanaan project tersebut.2. GTZ –ICL (Implementation on Competition Law)Selama tahun 2009 KPPU telah menerima sejumlah project terkait technical assistance ataupun capacitybuilding dari sejumlah lembaga donor. Dimana project tersebut merupakan kerjasama yang bersifatsaling membantu antara KPPU dengan lembaga tersebut, yang memberikan manfaat antara lain; salingtukar-menukar informasi, study kasus serta pengalaman sebagai sesama lembaga persaingan usaha sertabeberapa hal teknis yang dapat membantu kinerja masing-masing lembaga. Kemudian kerjasama KPPUdan GTZ-ICL juga memiliki program beserta I-Radio dalam acara Talkshow yang membahas perkara-perkarayang berkaitan dengan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoly dan PersainganUsaha tidak Sehat, dengan narasumber dari Komisioner KPPU. Tanggapan masyarakat untuk acara inisangat baik, dengan demikian KPPU dapat menarik perhatian masyarakat dan mengembangkan sosialisasinyakepada seluruh masyarakat Indonesia.2.1. GTZ Project - Penyusunan Buku Ajar Hukum Persaingan UsahaKegiatan ini merupakan salah satu bagian kerjasama dari KPPU dengan GTZ-ICL Project (Implementatiinon Competution Law) untuk memberikan suatu pemahaman yang komprehensif terkaitdengan dinamika hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya bagi civitas akademika. Selainitu juga sebagai suatu guidelines terhadap informasi dan keterangan terkait dengan persaingan usahadan UU No. 5/1999. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat KPPU No. 25/Kep/KPPU/II/2009,KPPU terdapat beberapa akademisi yang turut terlibat aktif didalam kelompok kerja penyusunanBuku Ajar Hukum Persaingan Usaha tersebut. Diharapkan kegiatan penyusunan buku ajar tersebutdapat memberikan edukasi bagi masyarakat luas dan juga dapat mereduksi kesenjangan pemikirandan perspektif antar otoritas persaingan usaha dengan kalangan akademisi.2.2 Fasilitasi Kerjasama dengan Mahkamah Agung dan GTZWorkshop yang diselenggarakan di Bali, pada 13-15 Agustus tersebut tersebut merupakan kerjasamaKPPU dengan Mahkamah Agung yang difasilitasi oleh GTZ guna merumuskan teknik-teknikimplementasi persaingan usaha di Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan sosialisasiidentifikasi dalam analisis perkara-perkara terkait persaingan usaha baik secara konseptualmaupun secara teknis. Dalam hal ini, acara tersebut merupakan suatu bentuk sinkronisasi dalamimplementasi hukum persaingan di Indonesia antara KPPU sebagai lembaga pengemban amanahUU N0. 5/1999 dan lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dengan Mahkamah Agungsebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia.Rangkaian workshop tersebut membahas analisis secara utuh tentang merger, yang meliputi analisapasar bersangkutan (pasar produk dan wilayah), konsentrasi pasar, faktor efisiensi, dan faktor lainseperti persaingan asing, perusahaan bangkrut, substitusi, hambatan masuk, tingkat persaingansetelahnya, hilangnya pesaing yang efektif, dan perubahan dalam inovasi yang juga dibandingkandengan studi kasus atas kondisi Kanada. Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan melakukananalisis atas posisi dominan yang dilakukan atas pasar produk, pasar geografis, dan indikasi adanyaabuse of dominant, hal tersebut dilakukan untuk menganalisis bahwa apakah pelaku posisi dominantersebut mempengaruhi struktur pasar atau tidak. Tahapan selanjutnya adalah teknik investigsikartel, sehingga berdasarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapatdianalisis menjadi barang bukti terjadinya kegiatan kartel.

52Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia2.3 Kerjasama GTZ-KPPU dengan Media MassaKerjasama KPPU dan GTZ-ICL turut juga menggandeng media massa dalam hal ini stasiun radioyakni I-Radio dan juga dengan Trax FM dalam acara Talkshow yang membahas perkara-perkara yangberkaitan dengan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang praktek monopoly dan persainganusaha tidak sehat, dengan narasumber dari KPPU. Kegiatan di I-Radio tersebut dilakukan sebulansekali pada setiap minggu ketiga dengan mengadakan interaktif dengan para pendengar I-Radio.Kegiatan ini mengambil tema “Main Bersih bersama KPPU”. Kemudian kegiatan yang sama jugaterjadi di Trax FM namun mengambil tema tentang “Murah Meriah Bersama KPPU”. Tanggapanmasyarakat untuk acara tersebut sangat baik, dengan demikian KPPU dapat menarik perhatianmasyarakat dan mengembangkan sosialisasinya kepada seluruh masyarakat Indonesia.3. Korea Development Institute (KDI)-Knowledge Sharing Program (KSP)KPPU juga berperan sebagai bagian entitas Pemerintah Indonesia dalam kegiatan Knowledge SharingProgram (KSP), yang diselenggarakan oleh Korea Development Institute (KDI) guna melakukan studymengenai “Developing Policy Soltions for Four High Policy Priority Areas of the Indonesian Government:Financial Supervision, Capital Market Development, Medium-Term Fiscal Expenditure Managementand Competition Policy”. Kegiatan tersebut merupakan sarana KDI dalam menyelenggaraan study terkaitekonomi strategis di Indonesia serta melakukan analisis kebijakan tertentu terkait kebutuhan atas bantuanteknis dalam implementasi kebijakan tersebut.Di Indonesia, kegiatan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah beserta instansinya termasuk KPPU, yangdipimpin oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan. Delegasi KDI telah melakukan studyvisit di Indonesia pada 29 Juni – 3 Juli 2009, sedangkan study visit KPPU telah diselenggarakan pada 30Juni dan 1 Juli 2009. Sebagai tindak lanjut atas study tersebut, akan dilaksanakan Policy practitionersworkshop serta penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan KDI, yangselanjutnya akan diselenggarakan Senor Dialogue Program sebagai tindak lanjut hasil KSP tersebut.4. ACCC (Australia Competition and Consumer Commission)Tahun 2009, KPPU masih secara intensif melakukan proses kerjasama hubungan bilateral denganACCC. Secara intens KPPU dan ACCC telah melakukan hubungan korespondensi untuk saling menjajakihubungan kerjasama yang bisa dilakukan oleh lembaga persaingan antar dua negara. Sebagai salah satuupaya penjajagan kerjasama, KPPU telah mengirimkan proposal kerjasama technical assistance kepadaACCC. Dalam proposalnya, KPPU menjabarkan latar belakang organisasi, sistem penegakan hukum,sistem kebijakan persaingan dan sistem SDM yang diterapkan oleh KPPU.Melalui proposal ini, pihak ACCC selanjutnya akan memformulasikan bantuan technical assistance yangsesuai dengan topik dan kebutuhan pengembangan capacity building KPPU dengan prinsip custom madetraining oleh ACCC. Program/kegiatan capacity building yang diajukan KPPU dalam proposal ke ACCCtersebut antara lain training investigative, market definition, merger and acquicition serta kemungkinancomparative study dan pengiriman expert ACCC di KPPU. Periode yang diajukan dalam kerjasamatersebut adalah periode 2 – 3 tahun.5. Study Visit dari The International Republican Institute (IRI) AfghanistanDalam rangka “Rising Stars Exchange Program” yang diselenggarakan oleh International Republican Institute(IRI) dan Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA), KPPU mendapat kehormatan untukmenerima kunjungan delegasi Afghanistan pada tanggal 11 Juni 2009. Para delegasi terdiri para pembuatkebijakan, akademisi, dan tokoh masyarakat di Afghanistan dan merupakan kandidat terpilih yang kelakakan menempati posisi-posisi penting dalam perekonomian Afghanistan.Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Afganistan diterima oleh jajaran pimpinan Sekretariat KPPU. Dalampresentasinya, KPPU menjelaskan tentang Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peran KPPU sebagai otoritas penegak hukum persain-

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 53gan usaha di Indonesia. Penjelasan tentang UU mencakup tentang latar belakang pengesahan hukumpersaingan usaha Indonesia serta penjelasan beberapa prinsip persaingan sehat sebagaimana tercantumdalam pasal-pasal UU No.5 Tahun 1999, seperti Prohibited Agreements, Prohibited Activities, DominantPosition serta sector-sektor yang dikecualikan dari UU tersebut. KPPU juga menjelaskan mengenai prosedurpenanganan perkara persaingan usaha dan prosedur pengajuan keberatan terhadap keputusan KPPU.6. Kunjungan Kelembagaan dari Korea Fair Trade Commission (KFTC)Sebagai otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan Ketua Korean Fair Trade Commision (KFTC), Mr.Yong-Ho Baek pada tanggal 14 Mei 2009. Dalam kunjugan tersebut, delegasi KFTC yang didampingioleh perwakilan Kedutaan Besar Korea.Pertemuan bilateral antara KPPU dan KFTC memuat beberapa agenda penting antara lain penyampaianperkembangan terkini mengenai hukum dan kebijakan persaingan, diskusi tentang hukum dan kebijakanpersaingan, diskusi mengenai penegakan hukum terhadap perkara persaingan usaha, sharing pengalamanantara kedua lembaga yaitu KPPU dan KFTC, peningkatan kerjasama, serta penjajakan untuk kerjasamalebih lanjut.Target dan tujuan dari diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan komunikasi dankoordinasi dalam penerapan hukum dan kebijakan persaingan yang lebih baik di kedua negara. Hal tersebutdapat dicapai melalui beberapa kegiatan, antara lain melalui pertemuan atau diskusi berkala untuksharing pengetahuan dan informasi dalam beberapa permasalahan subtansial, mengadakan workshopdan seminar, serta pertukaran staf.Pada pertemuan tersebut Ketua KPPU menyampaikan perkembangan terkini mengenai hukum dankebijakan persaingan di Indonesia. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan di Indonesia memilikitujuan-tujuan strategis terkait penegakan hukum persaingan usaha yaitu adanya peningkatan kesadarandari masyarakat dan para pembuat keputusan mengenai persaingan usaha, adanya perubahan perilakupara pelaku usaha, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pencapaian tujuan ini,KPPU menggunakan beberapak indikator kerja, antara lain turunnya tarif atau harga di beberapa sektor(seperti telekomunikasi), pasokan dan distribusi barang yang lancar, peningkatan kualitas pelayanan publik,pengadaan barang dan jasa serta pemberian lisensi usaha semakin transparan dan kompetitif.

BAB5Penguatan PengembanganKelembagaan

Upaya pengembangan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan momentumnya denganpengesahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 20 Desember 2009. Pokok-pokokperubahan yang diatur secara lebih terperinci dalam Perpres tersebut adalah:1. Anggaran KPPU, dimana ditetapkan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran KPPU dikelolaoleh Ketua Komisi selaku Pengguna Anggaran KPPU dan pembentukan Bagian Anggaran KPPU.2. Pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di KPPU.3. Remunerasi untuk Sekretariat Komisi yang ditetapkan oleh Ketua Komisi melalui evaluasi jabatan danmendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.Berdasarkan Perpres tersebut pada awal tahun 2009, KPPU mulai dapat melakukan akselerasi dan pengembangandi bidang kelembagaan, yang meliputi aspek organisasi dan tata kerja, aspek perencanaan dan anggaran,keuangan, Sumber Daya Manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana. Uraian masing-masingaspek adalah sebagai berikut:1. Aspek organisasi dan tata kerjaGuna meningkatkan kapasitas kelembagaan, KPPU menyempurnakan struktur organisasi dan tata kerjaSekretariat KPPU yang sampai sekarang proses ini masih berlanjut. Oleh karena itu, KPPU telah menetapkanKeputusan KPPU yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPPU Nomor 58/Kep/KPPU/III/2009 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPU.Selain itu, Komisi dan Direksi juga berkomitmen dan secara terus menerus melakukan pendekatan denganpihak-pihak terkait seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional danMenteri Keuangan. Upaya tersebut telah berkembang dengan cara merubah kembali Peraturan PresidenNomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentangKomisi Pengawas Persaingan Usaha. Telah dibuat Rancangan Perubahan Peraturan Presiden yang akanmembentuk kelembagaan Sekreatriat KPPU menjadi suatu lembaga setingkat eselon I yang dipimpin olehSekretaris Jenderal dengan status kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil. Namun masih dimungkinkanuntuk alternatif lain tentang status kepegawaian dengan kombinasi antara Pegawai Negeri Sipil denganNon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga masih berlanjut prosesnya selama tahun 2009 ini.2. Aspek Perencanaan dan AnggaranDari mulai berdirinya KPPU pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, anggaran KPPU masihmenjadi salah satu bagian anggaran dari Departemen Perdagangan yang berkode 090. Dengan adanyaLaporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 57

58Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaPerpres Nomor 80 Tahun 2008 sebagai dasar hukum, KPPU mulai merintis pembentukan Bagian Anggaranmandiri melalui koordinasi secara intensif dengan instansi yang berwenang, dalam hal ini denganDepartemen Keuangan dan Departemen Perdagangan.Upaya ini membuahkan hasil dengan ditetapkannya persetujuan dari Departemen Keuangan tentangpembentukan Bagian Anggaran KPPU dengan kode 108 yang berlaku mulai tahun anggaran 2010. Konsekuensipenting dari ditetapkannya Bagian Anggaran yang mandiri adalah KPPU dituntut untuk dapatlebih mandiri dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasananggaran.Oleh karena itu, dalam RDP dengan DPR RI tentang anggaran untuk tahun 2010 pada tanggal 30Juni 2009, KPPU tidak lagi digabung dengan Departemen Perdagangan sehingga dapat lebih leluasamenyampaikan usulan dan permasalahan lembaga kepada DPR. Dalam rapat tersebut antara lain diputuskanbahwa DPR menyetujui pagu anggaran KPPU pada tahun 2010 dari pagu indikatif sebesar Rp.82.313.900.000,- menjadi sebesar Rp. 199.128.334.300,-. Rencananya tambahan pagu tersebut akandigunakan untuk pengadaan gedung kantor KPPU, remunerasi, dan meningkatkan kualitas program ataukegiatan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU yang sebagaimana diamanatkandalam UU No. 5/1999.Selain itu, sejalan dengan program reformasi perencanaan dan penganggaran nasional, KPPU sedangmempersiapkan penyusunan Rencana Strategis yang berjangka 5 tahun (2010 – 2014) yang selarasdengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) II serta melaksanakan restrukturisasiprogram dan kegiatan. Tujuannya adalah agar program, kegiatan serta indikator kinerja KPPUdapat menjadi alat ukur untuk menilai efektifitas pencapaian sasaran pembangunan, efisien belanja, danakuntabilitas kinerja.3. Aspek Sumber Daya Manusiaa. Remunerasi Dan Sistem Manajemen KinerjaTim internal KPPU telah mulai menyusun sistem remunerasi yang terintegrasi dengan sistem manajemenkinerja sejak bulan Januari 2009 dengan bekerjasama dengan tim tenaga ahli. Kegiatan tersebutmencakup hal-hal sebagai berikut:• Penyempurnaan data jabatan (job description)• Evaluasi/ pembobotan jabatan dengan metode FES (Factor Evaluation System)• Penyusunan harga jabatan (job pricing) dan job class (kelas jabatan)• Penyusunan KPI (key performance indicator) dan KRA (key result area) sebagai dasar bagi penerapansistem manajemen kinerja.Pada bulan Maret 2009, KPPU telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 93/KPPU/KEP/III/2009 tentangRumpun Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nama Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi PengawasPersaingan Usaha dan Surat Keputusan No. 94/KPPU/KEP/III/2009 tentang Kompensasi Bagi PegawaiKomisi Pengawas Persaingan Usaha. Kedua SK tersebut merupakan landasan bagi penerapan sistemkompensasi yang baru saja disepakati di Sekretariat KPPU. Namun, sebelum sistem remunerasi barudapat diterapkan, KPPU harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan sebagaimana yangtercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hinggasaat ini, Sekretariat KPPU masih melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan terkait denganpenerapan sistem remunerasi baru di KPPU.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 59b. Pengembangan Sumber Daya Manusia• Pendidikan Dan Pelatihan- Pelatihan Economic Analysis (bekerjasama dengan GTZ-Jerman): dilaksanakan tanggal14 April – 20 Mei 2009 di Kantor Sekretariat KPPU.- Pelatihan ESQ (Emotional Spiritual Quotient) : dilaksanakan tanggal 18-20 Juni 2009 di SantaMonica 2, Ciawi, Bogor.- Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan dilaksanakan tanggal 18-20 Juni 2009 di Santa Monica2, Ciawi, Bogor.- Pelatihan Kerjasama tim dilaksanakan dilaksanakan tanggal 18-20 Juni 2009 di Santa Monica2, Ciawi, Bogor.- Diklat Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dilaksanakan selama 3 (tiga) haridi Jawa Barat yaitu dari tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2009Pelatihan yang dilakukan bersama dengan pihak luar:- Pelatihan Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dilaksanakan selama 21 (dua puluhsatu) hari di Jakarta yaitu dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 17 Mei 2009- Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan pada Hari/tanggal Senin-Rabu/23-25Februari 2009 di Ruang Pertemuan Sari Kuring Lt. 2, Jl. Batu Ceper Raya No. 55 A, JakartaPusat- Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Lanjutan diadakan pada Hari/tanggal: Rabu-Jumat/10-12 Juni 2009 bertempat di Ruang Pertemuan Sari Kuring Lt. 2, Jl. Batu Ceper Raya No. 55A, Jakarta Pusat- Pelatihan Etika dan Pribadi Profesional: dilaksanakan tanggal 12 Juni 2009 sampai dengantanggal 14 Juni 2009 di Hotel Mercure, Jalan Pantai Indah Taman Impian Jaya Ancol, JakartaPusat.- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan selama 8 (delapan) kali pertemuan diJakarta yaitu pada tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009.• Beasiswa PascasarjanaPada tahun 2009, Sekretariat KPPU memberikan beasiswa pascasarjana kepada 12 Pegawai (8dari angkatan 2007, 2 dari angkatan 2008, dan 2 dari angkatan 2009). Pada bulan Juli 2009,2 Pegawai KPPU diterima sebagai Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Indonesai. Sejak tahun2005, KPPU telah menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia, khususnya fakultas Ekonomi(Magister Perencanaan Kebijakan Publik) dan Fakultas Hukum (Magister Hukum) yang secarabidang keilmuan terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi KPPU.• Pembinaan PegawaiPembinaan Pegawai dilaksanakan oleh Subdirektorat SDM dengan bantuan dari unit-unit lain yangterkait. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan mental spiritual, baik yang diperuntukkanbagi individu maupun seluruh Pegawai KPPU. Pembinaan individu dapat dilakukan atas permintaandari atasan langsung Pegawai yang bersangkutan maupun berdasarkan data dan informasi dariSubdit SDM (misalnya data presensi).Pembinaan untuk seluruh pegawai KPPU dilaksanakan dalam wadah kegiatan Bimbingan Jasmanidan Rohani (Islam dan NonIslam). Hingga bulan Juli 2009, Subdit SDM telah melaksanakan 4(empat) kali kegiatan pembinaan jasmani rohani.c. Penyusunan peraturan KepegawaianHingga Bulan Juni 2009, Subdit SDM telah menyusun beberapa draft peraturan kepegawaian, yaituperaturan tentang manajemen sumber daya manusia KPPU, peraturan tentang pola mutasi, peraturantentang Dewan Pertimbangan Jabatan, dan peraturan tentang Penyesuaian Pendidikan. Ke-empat drafttersebut sedang dalam masa pembahasan yang melibatkan tim internal, narasumber, dan Kelompok

60Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKerja Hukum. Direncanakan keempat peraturan tersebut akan selesai dan ditetapkan pada akhirtahun 2009.d. Asuransi Kesehatan, Pembayaran honorarium, dan Tunjangan Makan SiangAsuransi kesehatan tahun 2009 dibagi dalam 4 plan (Komisi, Direksi, Kasubdit, dan Staf) yang meliputi296 Pegawai dan keluarga (1 istri dan 2 anak) bagi Pegawai yang telah berkeluarga. Layananasuransi kesehatan (kerjasama dengan Asuransi Syariah Mubarokah – EASCO) dapat melalui reimbursemaupun layanan langsung pada Rumah Sakit/ klinik provider asuransi. Reimburse diambil olehpihak ASM setiap hari Selasa dan dapat ditransfer dalam jangka waktu 10 hari sejak klaim reimbursediterima oleh pihak asuransi.Pembayaran honorarium dilakukan oleh Subdit Keuangan dengan dukungan data dari Subdit SDM,yaitu berupa data pegawai dan SK perubahan jabatan. Perubahan data kepegawaian harus disetorkanSubdit SDM ke Subdit Keuangan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.Tunjangan Makan Siang (TMS) diberikan kepada semua Pegawai, baik tetap maupun tidak tetap)sebesar Rp. 15,000,- per tiap hari kehadiran, maksimal 22 hari kerja/ bulan. Pembayaran dilakukanoleh Subdit Keuangan dengan dukungan data dari Subdit SDM, yaitu rekapitulasi presensi semauPegawai tiap bulan.e. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JabatanPelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pegawai dilakukan untuk mengukuhkan seorang Pegawaipada suatu jabatan tertentu. Hingga bulan Juli 2009, KPPU telah melaksanakan satu kali pelantikanuntuk Pejabat baru (Kasubdit dan Kasubag) di Lingkungan Sekretariat KPPU pada bulan Maret 2009.Selanjutnya, pada bulan Agustus akan dilakukan satu kali lagi kegiatan pelantikan untuk para CalonPegawai yang diangkat menjadi Pegawai tetap di Sekretariat KPPU.4. Aspek Keuangana. Pengelolaan AnggaranPengelolaan anggaran ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan di KPPU.Proses pengelolaan anggaran meliputi penyelenggaraan administrasi keuangan seluruh kegiatan padaSatker KPPU, penyusunan pertanggungjawaban keuangan/anggaran seluruh kegiatan pada SatkerKPPU, penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran Satker KPPU serta pelaksanaan prosespengadaan barang dan jasa pada Satker KPPU.Selama Januari-Juli 2009, kegiatan pengelolaan anggaran berhasil melakukan pengelolaan sesuaidengan perencanaan. Kegiatan pengelolaan anggaran berhasil meningkatkan efisiensi dalam penggunaananggaran serta meningkatkan sinergi antar kegiatan.Keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Anggaran adalah Laporan Keuangansetiap bulannya (sebelum tanggal 8 (delapan)) selalu diberikan ke Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) Jakarta I dengan tepat waktu. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca danLaporan Realisasi Anggaran. Untuk per semester, laporan keuangan tersebut ditambah dengan CatatanLaporan Keuangan (CaLK).b. Pengelolaan Pelaksanaan AnggaranUntuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran denga baik, maka Subdirektorat Keuangan telahmelakukan beberapa kegiatan, seperti:1. Kegiatan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Pelaksanaan Pojok NPWP.Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 03 Maret 2009 jam 13.00 WIB – selesai..2. Kegiatan Sosialisasi Internal Pajak.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 61Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 24 Juni 2009, ditujukan untuk para Direktur dan paraSekretaris Komisi.c. Pendidikan dan Pelatihan TeknisUntuk melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran denga baik, maka Subdirektorat Keuangan telahmelakukan beberapa kegiatan, seperti:1. Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 23 – 25 Februari 2009 di Ruang pertemuan Sari Kuring,Jakarta dan diikuti oleh 28 (duapuluh delapan) orang peserta. Narasumber untuk kegiatan iniberasal dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal PerbendaharaanDepartemen Keuangan.2. Pelatihan Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 26 – 29 Mei 2009 di Hotel Grand Jaya Raya, Bogor.3. Pelatihan Sistem SAI.Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 10 – 12 Juni 2009 di Ruang pertemuan Sari Kuring,Jakarta dan diikuti oleh 20 (duapuluh) orang peserta. Narasumber untuk kegiatan ini berasaldari Direktorat AkuntansiSelama periode Januari – Juni 2009, KPPU telah membuat Laporan Keuangan Semester I Tahun 2009.Adapun rincian dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB6Penutup

Dalam kiprahnya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukumpersaingan usaha. Kinerja ke depan yang diemban lembaga ini meliputi peningkatan kesadaran dan perubahanperilaku usaha dan pengambil putusan dan peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatankesejahteraan rakyat (welfare improvement).Meskipun hampir satu dasawarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdiri, tetap ada masyarakat yangbelum cukup menyadari peran serta KPPU sebagai lembaga independen yang diberi amanat untuk menegakkanhukum persaingan usaha. Tidak mengejutkan bila banyak pihak yang masih meragukan kiprah KPPU,bahkan meragukan arti penting persaingan usaha bagi kepentingan publik.Karena itu, program dan langkah penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan serta perubahankebijakan pemerintah agar sejalan dengan competition policy tidak dapat ditinggalkan. Di sinilah pentingnyatekad untuk mewujudkan KPPU sebagai center of knowledge sebagai modal untuk menjalankan advokasidan pengembangan hukum persaingan secara lebih baik. Cita-cita KPPU sebagai center of knowledge hukumpersaingan ini diharapkan pula menjadi instrumen pembentukan kesadaran bersama tentang pentingnyabersaing usaha sehat dalam jangka panjang tidak saja untuk masyarakat dewasa ini tapi juga untuk generasimendatang.Kedepannya diharapkan KPPU tidak sekedar menjadi lembaga penegak hukum yang hanya menitikberatkanpada besaran denda atau banyaknya penanganan perkara tapi juga pada perannya sebagai agen perubahanperilaku usaha pelaku usaha. Penindakan dalam bentuk penghukuman pada dasarnya adalah upaya terakhir(ultimum remedium) setelah upaya penyadaran melalui advokasi perubahan perilaku pelaku usaha dankebijakan regulator dilakukan.Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 65

LAMPIRANResume Saran danPertimbangan KPPU TengahTahun 2009

1. Surat Nomor 107/K/II/2009 tanggal 16 Februari 2009Perihal: Kebijakan Sektor LPGIsi Saran1.2.3.4.secara tegas dan jelas menetapkan kebijakan LPG terutama yang terkaitdengan penetapan LPG sebagai produk subsidi dan non subsidi. Pemerintahjuga harus tegas dalam menetapkan apakah akan melepas LPG dalammekanisme pasar atau tidak.melakukan pengawasan yang ketat dalam pendistribusian LPG sampai ketingkat konsumen. Pemerintah harus menjamin distribusi berjalan lancarsehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan LPG bagi konsumen akhirserta jaminan harga jual LPG di titik konsumen yang wajar.menetapkan formula harga jual dan harga eceran tertinggi )HET) untukseluruh jenis produk LPG. Melalui formula dan HET tersebut maka prosespenetapan harga akan menjadi transparan juga akan melindungi konsumendari upaya eksploitasi melalui exxecive pricing.Agar Pemerintah memikirkan kembali konsep konversi energi dengan lebihmempertimbangkan ketersediaan pasokan, dengan mengutamamakanpasokan dalam negeri dibandingkan impor. Namun jika Pemerintahmenganggap pilihan LPG adalah yang terbaik, maka perlu dilakukanantisipasi agar tidak terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap impor danmelakukan perbaikan infrastruktur untuk menjamin ketersediaan LPG.2 Surat Nomor 114/K/II/2009 tanggal 27 Februari 2009Perihal: Kebijakan Standarisasi Tata Niaga Bulu Bebek di Wilayah Jawa TimurIsi Saran1.2.Kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebek di Jawa Timur telah mendistorsipersaingan usaha yang sehat dalam industri shuttlecock di Jawa Timur.Dalam jangka panjang, dikhawatirkan kebijakan ini dapat menghambatpertumbuhan industri shuttlecock dalam memberikan kontribusinya bagiperekonomian di Jawa Timur.Mengingat dampak negatif dari kebijakan standarisasi tata niaga bulu bebekini bagi iklim persaingan dan perekonomian di Jawa Timur, maka KPPUmenyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencabut kebijakantersebut. Selanjutnya dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelakuusaha, baik importir produsen maupun importir umum untuk melakukanimpor bulu bebek bahan baku industri shuttlecock, namun tetap denganmematuhi kaidah teknis dan sesuai dengan prosedur impor yang ditetapkanoleh Pemerintah.Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 69

70Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia3 Surat nomor 143/K/III/2009 tanggal 19 Maret 2009Perihal: Surat Jawaban Walikota Makassar No. 555/059/Ekbang/II/2009Isi Saran1.2.3.Tidak perlunya membatasi pelaku usaha penyedia menara hanya terbataspada perusahaan pembangun menara saja.untuk mencegah eksklusifitas penguasaan titik menara telekomunikasitertentu oleh operator telekomunikasi tertentu, maka pemkot Makassarmewajibkan penyedia menara telekomunikasi untuk menerapkan prinsipopen access untuk dipergunakan secara bersama oleh seluruh operatirtelekomunikasi.jika pemerintah bermaksud membatasi titik lokasi menara bersama atasdasar kebijakan tata ruang, maka :- penentuan titik tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan teknisseluruh operator telekomunikasi dalam melayani hak masyarakat dalammendapatkan akses telekomunikasi. Penetuannya dapat dilakukanmelalui kajian teknis independen yang informasinya terbuka bagi seluruhpenyedia menara- pada titik yang telah terdapat menara telekomunikasi, maka disarankanagar menara eksisting dapat tetap dipertahankan selama memenuhiaspek teknis dengan tetap menerapkan prinsip open access.- Pada titik yang belum terdapat menara telekomunikasi, maka perludilakukan proses seleksi penentuan pemenang hak pengelolaan titik lokasimenara. Proses tersebut dilakukan dengan tender/lelang izin denganmemperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat serta peraturanperundang-undangan yang berlaku.- Untuk menghindari terjadinya potensi praktek monopoli atas pengelolaanmenara telekomunikasi di kota Makassar, patut dipertimbangkan untuktidak menghasilkan satu pemenang yang menguasai seluruh titik lokasidi kota Makassar.- Pemerintah disarankan untuk mengatur batas atas tarif sewa, kualitaslayanan minimum dan persyaratan perjanjian.4 Surat Nomor : 296/K/V/2009 tanggal 12 Mei 2009Perihal: Kebijakan Pemerintah dalam Industri KakaoIsi Saran1.2.3.Pemerintah menyusun grand design kebijakan industri kakao ygkomprehensif untuk mengakomodasi pengaturan seluruh aspekindustri kakao, dari mulai budidaya pertanian, industri pengolahandan perdagangannya.Diperlukan kebijakan lintas instansi untuk menetapkan prioritaspengembangan industri kakao Indonesia, sehingga penanganan ygdilakukan tidak lagi parsial tetapi lebih menyeluruh dan menyentuhakar permasalahan dari indutri kakao selama iniKPPU menyarankan kepada Pemerintah agar merevisi kebijakan tsbdengan kebijakan yang bersifat perlindungan dan pemberdayaanpelaku usaha nasional, yg diarahkan untuk meningkatkan kemampuanbersaing dalam menghadapi eksportir PMA. Melalui kebijakan tsb,makan akan terjadi sinergi antara pertanian dan pabrik penglahankakao yg diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatsecara keseluruhan.

Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 715 Surat Nomor :408/K/VI/2009 tanggal 18Juni 2009Perihal: Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi TerpaduIsi Saran 1. Memperbaiki substansi pengaturan tentang menara bersama sebagaimanayang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun2008 yaitu :a. Menara di lokasi hasil Mapping yang sudah ditempati oleh pelakuusaha eksisting, pengelolaannya harus tetap dapat dilakukan olehpelaku usaha eksisting, hal ini untuk menghindari terjadinya inefisiensiekonomi.b. Mengingat model pengelolaan yang cenderung mengarah ke monopoli/oligopoli, maka Pemerintah Kota sebagai regulator harus melakukanintervensi untuk melindungi hadirnya abuse of monopoly/oligopolypower dari operator menara terhadap operator telekomunikasi.Intervensi dapat dilakukan menyangkut tarif, kualitas pelayanan, danpersyaratan perjanjian.c. Apabila standar kinerja minimal yang ditetapkan tidak tercapai,Pemerintah Kota dapat mencabut lisensi penyelenggaraan pengelolaanmenara, untuk kemudian melakukan proses tender ulang terhadaplisensi tersebut, untuk mendapatkan pelaku usaha yang lebih memilikikemampuan dalam mengelola menara bersama.2. Mencabut pasal 10 ayat 2 dan 5 serta pasal 14 dalam perjanjian kerjasamaantara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT BTS karena tidak sesuaidengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini ditujukanagar penambahan titik-titik lokasi menara telekomunikasi bersamatidak secara otomatis akan diberikan kepada PT BTS, tetapi juga dapatdiselenggarakan oleh penyedia menara lain selama memenuhi ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.3. Memperhatikan butir-butir revisi substansi pengaturan tersebut di atas,maka Pemerintah Kabupaten Badung dapat segera mencabut hak eksklusifPT Bali Tower Sentra dan mengijinkan menara telekomunikasi eksistingdan penyedia menara lainnya menjadi pengelola menara telekomunikasibersama di Kabupaten Badung selama memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.5 Surat Nomor :547/K/VII/2009Perihal: Kebijakan Tarif Taksi dan Perizinan Angkutan KotaIsi Saran1.2.3.Mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan angkutan kota melaluiupaya penegakan hukum terhadap para pelanggar regulasi terkait denganmekanisme perizinan, evaluasi dan sanksi terhadap para pelaku usaha(perseorangan maupun badan usaha sehingga kinerja angkutan kota akanterus membaik, khususnya menyangkut kualitas pelayanan.Menggunakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalammemilih operator angkutan kota, dengan mengedepankan kompetensipengelolaan.Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan untuk menyeragamkankebijakan yang berbeda-beda antar daerah, dengan memberikan penekananpada kebijakan untuk :a. Hanya menetapkan tarif batas atas dalam kebijakan tarif taksi, yanglebih ditujukan untuk melindungi konsumen dari eksploitasi operatortaksi. Mencabut kebijakan tarif batas bawah yang akan berpotensimenghambat pelaku usaha yang bisa menawarkan tarif yang terjangkauoleh masyarakat.

72Laporan Tengah Tahun 2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiab.c.Menetapkan standar minimal kualitas pelayanan taksi denganpenindakan yang tegas terhadap para pelanggarnya.Melarang secara tegas Organda untuk menetapkan tarif, karena akanmenciptakan kartel yang bertentangan dengan prinsip persaingan usahayang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999.