10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

10 

Langkah 

Mengembangkan 

Kebijakan Publik 

Mencegah Penularan 

HIV/AIDS 

Di Lingkungan 

Seks Komersial

10 Langkah 

Mengembangkan Kebijakan Publik 

I

II 

SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK

10 Langkah 

Mengembangkan Kebijakan Publik 

Mencegah Penularan HIV/AIDS 

di Lingkungan Seks Komersial 

ASA – INSIST 

2003 

III

SEPULUH LANGKAH MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK 

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Tim Penulis INSIST 

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: 

Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial, 

Yogyakarta: ReaD Book, November 2003 

83 + xxvii halaman 14.5 x 21 cm, ilustrasi, bibliografi 

1. Panduan Advokasi 2. Manual 

I Judul 

ISBN: 979-97233-6-1 

Cetakan pertama, November 2003 

Rancang Sampul: Martopo 

Ilustrasi: nTok 

Cetakan kedua, Maret 2007 

Redisain: Arifin Fitrianto 

Editor: Mansour Fakih dan Toto Rahardjo 

Penyelaras Akhir: Nanang Ananto 

Diterbitkan atas kerja sama Aksi Stop AIDS (ASA) dan INSIST 

ASA 

Kompleks P2M & PL Depkes RI 

Jl. Percetakan Negara No. 29 

Jakarta 10560 

Telp : (021) 4223463 

Fax : (021) 4223455 

Email: program-asa@fhi.or.id 

INSIST 

Blimbingsari CT IV/38 

Yogyakarta 55281 

Telp/Fax: (0274) 446340 

Email: insist@insist.or.id 

Dicetak oleh 

INSIST Press Printing 

IV

Buku ini dipersembahkan 

dan didedikasikan bagi mereka yang tanpa lelah bekerja untuk 

manusia yang ditindas, didiskriminasi dan mengalami 

ketidakadilan 

V

VI 


Kata Salam 

Pasal Pertama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka, memiliki 

martabat dan hak-hak yang sama. Pasal pembuka tersebut sekaligus 

menjadi inti dari Hak Asasi Manusia yakni tidak boleh ada 

pembedaan perlakuan pada siapapun, tidak boleh ada diskriminasi 

pada segenap manusia, siapapun dia. 

Namun kenyataanya semangat anti diskriminasi tidak sekuat 

semangat kebalikannya. Kepentingan ekonomi dan kepentingan 

politik seringkali telah mengaburkan kepentingan kemanusiaan, 

bahkan dimana-mana dengan mengatasnamakan “moral” dipakai 

untuk meruntuhkan moral kemanusiaan itu sendiri. 

Diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS 

merupakan contoh yang dapat dengan mudah kita saksikan. 

Permasalahan moralitas menjadi alasan utama mengapa mereka 

didiskriminasi. 

Sifat virus ini memang menular, namun cara pandang terhadap 

penyakit tersebut sungguh-sungguh merontokkan semangat anti 

diskriminasi. AIDS dilabeli sebagai sebuah penyakit yang terjadi 

vii VII


Menangkal Ancaman Bencana Nasional AIDS 

Melalui Gerakan Nasional Penanggulangan HIV/ 

AIDS 

Menyetujui hasil sidang khusus Majelis Umum PBB tentang HIV/ 

AIDS dan 7th ASEAN Summit on HIV/AIDS dengan memberi fokus 

prioritas pada : 

a. Menciptakan kepemimpinan yang kuat di semua tingkat 

pemerintah, non pemerintah, masyarakat. 

b. Pencegahan HIV/AIDS harus menjadi prioritas utama dan 

dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, terutama pendekatan 

agama. 

c. Perawatan, dukungan dan pengobatan yang terintegrasi dengan 

upaya pencegahan. 

d. Pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kerentanan 

penularan HIV/AIDS termasuk hak-hak reproduksi sehat. 

e. Merealisasikan pendidikan/penyuluhan kesehatan reproduksi 

pada remaja/ generasi muda dan memberikan keterampilan hidup 

sehat (life skill education) 

f. Merealisasikan hak asasi manusia untuk semua orang untuk 

mengurangi kerentanan, penghormatan atas hak-hak asasi 

penderita HIV/AIDS. 

g. Mengurangi dampak sosial melalui evaluasi dampak, memberi 

perlindungan hak dan martabat orang dengan HIV/AIDS di 

lingkungan tempat kerja. 

h. Melakukan, mengembangkan berbagai penelitian dan upaya 

selanjutnya untuk mengembangkan penggunaan obat terutama 

Anti-Retroviral (ARV) dan obat infeksi oportunistik yang dijamin 

kesediannya, murah dan terjangkau. 

i. Melakukan aksi untuk pencegahan HIV/AIDS pada penduduk di 

tempat berisiko tinggi penularan HIV/AIDS, wilayah konflik, 

bencana alam, termasuk pengungsian. 

viii VIII

Kata Salam 

karena rendahnya moralitas seseorang. AIDS dianggap semata-mata 

disebabkan karena seseorang yang tak bermoral, karena seks bebas, 

orientasi seksual yang berbeda dan adanya para penjaja seksual. 

Dinafikan bahwa tenyata penularannya juga bisa melalui jarum suntik, 

dari transfusi darah, bahkan bisa melalui ibu yang menyusui. 

Diskriminasi berjalan terus, sehingga diam-diam menutup akses 

bagi mereka yang terkena untuk menikmati berbagai haknya seperti 

halnya manusia yang lain. Hak untuk mengembangkan diri, hak untuk 

bekerja, hak kesehatan dll. 

Mengapa buku ini diterbitkan, yakni terutama dalam rangka 

mendorong para penentu kebijakan agar sensitive sekaligus 

mengambil langkah agar ada kebijakan yang memihak pada para 

penderita terutama juga bagi perlindungan hak masyarakat pada 

umumnya. Karena kalau para pelaksana negara membiarkan 

diskriminasi dan tidak menganggap penting pada persoalan ini, 

sesungguhnya sama saja dengan membiarkan pelanggaran HAM 

itu beranak pinak. 

Dari berbagai pengalaman penanganan HIV/AIDS dan secara 

khusus tentang sosialisasi berbagai produk alat kontrasepsi dalam 

rangka perlindungan terhadap perempuan, selalu mengalami 

pertikaian-paling tidak pada cara pandang. Ada pandangan yang 

sama sekali menolak karena didasari oleh nilai-nilai tertentu yang 

dianut, ada pihak yang sangat gencar menawarkan alat-alat 

kontrasepsi, bahkan terkesan menjadi “sales”nya industri alat 

kontrasepsi, dan ada pihak yang menggunakan isu alat kontrasepsi 

dalam rangka mengejar target untuk menekan angka kelahiran (ini 

terjadi pada masa penggalakan program KB yang sebenarnya 

bentuk dominasi negara sampai ke tempat tidur rakyatnya). Di sisi 

lain ada juga pihak yang didasari oleh kepentingan terhadap 

perlindungan terhadap perempuan terutama menyangkut alat 

ix IX

xvi 


reproduksinya. Jadi kewajiban penggunaan kondom diterapkan pada 

orang yang sudah beresiko, dan bukannya menggoda orang untuk 

masuk. 

Buku ini didasari oleh cara pandang dimana secara teknis tiada 

pilihan lain terhadap upaya melindungi masyarakat dari bahaya HIV/ 

AIDS yang sampai sekarang belum ada pemecahan dan kalaupun 

ada, tak terjangkau oleh semua pihak. 

Buku ini didesain bukan untuk kepentingan training, namun lebih 

merupakan sebuah panduan bagi siapapun yang akan bertindak 

memprakarsai perubahan melalui kebijakan. Semoga melaui buku 

ini dapat mendorong semua pihak (bahkan masyarakat luas) untuk 

mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil. 

Editor 

Mansour Fakih dan Toto Rahardjo 

i i x Xi 

v

ARGUMENTASI 

Mengapa Memilih Isu Penggunaan Kondom? 

Sampai saat ini industri seks terus menyebar di seluruh wilayah 

Indonesia, dengan perkiraan ada 190-270 ribu penjaja seks, dan 

ada 7-10 juta lelaki yang menjadi pelanggannya. Lebih dari 50% 

lelaki pelanggan tersebut ternyata mempunyai pasangan tetap atau 

berstatus kawin. Ironisnya penggunaan kondom secara tetap oleh 

pelanggan para penjaja seks tidak mencapai 10%. Angka 

penggunaan kondom yang rendah ini tidak berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan seseorang menganai HIV/AIDS, bagaimana 

virus ini ditularkan dan bagaimana pencegahannya. (Sumber: Estimasi 

Nasional Depkes 2002; Survei Surveilans Perilaku, Depkes, P2M, 

BPS, ASA, IHPCP 2003). 

Upaya-upaya pencegahan diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya penularan baru. Bila tidak ada upaya perluasan 

pencegahan yang intensif dan mampu menjangkau kelompokkelompok 

yang rawan tertular HIV/AIDS, maka penularan baru 

sulit dihindari. Berdasar hitungan matematis, dengan menggunakan 

informasi hasil perkiraan jumlah orang yang rawan tertular HIV/AIDS, 

diperkirakan ada 90 ribu orang yang akan tertular HIV/AIDS di 

tahun 2003 saja. Bila kita tidak bisa meningkatkan penggunaan 

kondom pada kegiatan seks komersial, maka penularan akan terus 

terjadi, tidak hanya dari penjaja seks ke pelanggan atau sebaliknya, 

tetapi juda meluas ke pasangan tetap (istri) dari suami yang 

merupakan pelanggan penjaja seks. 

xi XI

xvi 


Tidak ada alternatif lain, penanggulangan HIV/AIDS harus 

dengan upaya peningkatan penggunaan kondom pada setiap 

kegiatan seks berisiko. Pengalaman di banyak negara menunjukkan, 

dengan semakin tinggi penggunaan kondom pada kegiatan seks 

beresiko mampu mencegah penularan HIV/AIDS. Penggunaan 

kondom tidak hanya mencegah penularan antar kelompok beresiko 

tinggi, tetapi juga mencegah penularan selanjutnya pada kelompok 

beresiko rendah, yaitu pasangan atau istri serta anak-anak yang akan 

dilahirkan. 

Untuk mengurangi lajunya penularan HIV/AIDS, dengan 

mengupayakan penggunaan kondom di lingkungan seks komersial, 

yang diperlukan tidak hanya kampanye penyadaran kepada 

masyarakat luas, tetapi juga dibutuhkan perangkat peraturan untuk 

mendukung usaha-usaha pencegahan. Di era desentralisasi saat ini, 

kebijakan di daerah tidak lagi tergantung dari pemerintah pusat. 

Diharapkan desentralisasi ini akn memberikan peluang bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau dan mengelola 

kebijakan pembangunan di daerahnya dengan lebih demokratis, 

termasuk didalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Perubahan 

situasi politik saat ini nampaknya memungkinkan masyarakat turut 

mendesakkan berbagai perubahan kebijakan demi kepentingan 

masyarakat luas. 

Di lain pihak, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lain 

yang telah lama bergerak di bidang kesehatan pada umumnya dan 

pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS pada khususnya, 

seringkali tidak siap dan tidak cepat menanggapi perubahanperubahan 

politik dari tingkat lokal, nasional dan global. Dalam 

mengadvokasi sebuah kebijakan, seringkali mereka bertindak tidak 

strategis, tidak menguasai lapangan dan tidak tajam menganalisa 

siapa yang menjadi target advokasi mereka. Selain itu, terdapat 

indikasi lahirnya kebijakan-kebijakan baik di tingkat lokal maupun 

nasional yang justru menghalangi kerja-kerja pencegahan HIV/AIDS. 

XII 

i i xii iv

Argumentasi 

Data Tahun 2002 

Jumlah orang rawan tertular HIV/AIDS di Indonesia 

diperkirakan antara 13 juta-20 juta orang. 

Jumlah orang dengan HIV/AIDS di Indonesia sampai 2002 

antara 90.000-130.000 orang. 

Hasil survei surveilans perilaku di beberapa kota di Indonesia 

menunjukkan bahwa lebih dari separuh kelompok lelaki dengan 

mobilitas tinggi membeli jasa seks setahun terakhir ini. Sebagian 

lelaki itu memiliki pasangan tetap yaitu istrinya. 

Diperkirakan ada 7-10 juta lelaki pelanggan jasa seks di Indone 

sia. Yang memprihatinkan, ternyata tidak sampai 10% yang mau 

melindungi diri dari resiko penularan, dengan menggunakan 

kondom secara teratur pada setiap kegiatan seks komersial 

tersebut. 

Tingkat prevalensi HIV pada kelompok waria penjaja seks telah 

mencapai sekitar 22%, meningkat tajam hampir 4 kali lipat 

dibandingkan tahun 1997. 

Penularan HIV/AIDS telah meluas ke istri. Telah dilaporkan 

pada beberapa wilayah Jakarta, ada sekitar 3% dari 500 ibu 

hamil yang dites secara sukarela telah terkena HIV/AIDS. 

Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 2002, Laporan Eksekutif 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Ancaman HIV/AIDS di 

Indonesia 2002. 

xiii XIII

xvi 


Pengalaman-pengalaman dari Thailand 

Faktor penting yang mendukung kesuksesan Thailand adalah 

Komitmen Politik yang tinggi dari Perdana Menteri, Menteri 

Kesehatan, Kepolisian dan tokoh tokoh kampanye. 

Keterbukaan tentang keberadaan prostitusi, meskipun tetap 

ilegal, dan programnya ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, 

yaitu memotong rantai penularan HIV, bukan legalitas prostitusi. 

Kerjasama antara Gubernur, Dinas Kesehatan, Polisi, para 

pemilik dan manajemen tempat hiburan, dan LSM. 

Program Pemerintah di tingkat nasional maupun propinsi yang 

didukung oleh kebijakan, strategi terpadu, petunjuk teknis, 

anggaran dan sumber daya lain yang memadai. 

Komponen program Thailand adalah: 

Kerja sama antara Dinas kesehatan, Kepolisian dan manajemen 

tempat hiburan sesuai dengan peran dan tanggung jawab 

masing-masing yang jelas. 

Strategi, termasuk anggaran dan manajemen dari Dinas 

Kesehatan untuk pelaksanaan dan evaluasi program. 

Kondom yang bermutu yang disediakan, disimpan dan 

didistribusikan secara gratis oleh Dinas Kesehatan untuk 

pelaksanaan dan evaluasi program. 

Pemeriksaan IMS dengan tujuan pengobatan, pencegahan 

monitoring dan evaluasi. 

i XIV i xiv iv

Argumentasi 

- Untuk penjaja seks, wajuib diperiksa setiap 2-4 bulan 

- Untuk pelanggan, dapat memeriksa diri ke klinik IMS yang 

memadai. 

Kampanye besar dengan sasaran laki-laki. Upaya ini berupa 

kampanye melalui media massa, program-program di 

tempatkerja, dan kegiatan LSM dengan tujuan meningkatkan 

permintaan akan kondom dari laki-laki pembeli jasa seks 

Manfaat Program 

Program tersebut menguntungkan semua pihak, lagipula tidak ada 

strategi alternatif lain yang efektif. Keuntungan tersebut yaitu; 

Bagi pemerintah: mengurangi beban dari HIV; pemimpin 

dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan rakyat. 

Bagi PS: bisa “memaksa” penggunaan kondom dengan dukungan 

penuh dari pemilik dan manajemen tempat kerja. 

Bagi Pelanggan: program melindungi mereka dan pasangannya 

dan mengubah norma sosial sehingga penggunaan kondom adalah 

lazim pada transaksi seks komersial 

Bagi Industri Seks: mengurangi pendekatan “membumi 

hanguskan mereka; sehingga mereka tidak kehilangan penghasilan 

karena semua tempat mendukung dan diikutsertakan dalam 

program; PS akan lebih sehat sehingga “kinerja” mereka lebih baik; 

kerja sama kepolisian dan dinkes mengubah posisinya dari “akar 

masalah” ke “solusinya” 

xiv XV


Misalnya saja dengan menutup atau membungihanguskan komplekskompleks 

pelacuran, kebijakan yang melahirkan stigmatisasi dan 

diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), 

pelanggaran menyediakan kondom bagi mereka yang beresiko tinggi, 

penangkapan terhadap pengguna narkotika yang bukan pedagang 

obat bius, dan lainnya. 

Karena itulah kami merasa penting untuk menerbitkan sebuah 

buku panduan dalam melakukan advokasi untuk mengembangkan 

kebijakan Program Penggunaan Kondom 100% (PPK 100 %) di 

lingkungan seks komersial sehingga ada penggunaan kondom 100% 

pada 100% transaksi seks di 100% tempat transaksi seks di suatu 

daerah. Buku pegangan ini bukanlah buku teoritis mengenai apa itu 

advokasi tetapi lebih kepada langkah-langkah praktis melakukan 

advokasi mengembangkan kebijakan publik, khususnya penggunaan 

kondom 100% di lingkungan seks komersial. 

Bagaimana Menggunakan Buku Panduan 

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: 

Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks 

Komersial 

Buku ini adalah buku panduan dalam rangka melakukan kerjakerja 

mengembangkan kebijakan publik khususnya untuk 

memperjuangkan penggunaan kondom 100%. Maka buku ini sengaja 

diterbitkan bagi mereka yang mempunyai perhatian dan peduli 

terhadap HIV/AIDS. 

Membaca buku ini sebaiknya disejajarkan seperti halnya 

seorang aktor yang tengah mempelajari skenario yang akan dimainkan 

serupa dengan membaca suatu naskah drama. Bagi seorang 

advokator, bagaimana memperlakukan buku panduan ini diharapakan 

dapat membimbingnya pada suatu imajinasi tentang advokasi beserta 

seluruh aktivitasnya. Tanpa suatu imajinasi yang kuat, sulit untuk 

xvi XVI

Argumentasi 

memahami bagaimana tiap kegiatan dirancang untuk mencapai tujuan 

yang mengandung dimensi perubahan. 

Tentu tidak mudah utnuk mengembangkan kebijakan 

pencegahan HIV/AIDS di lingkungan seks komersial dengan 

menekankan penggunaan kodom 100%, maka diperlukan suatu 

kelompok pendukung yang bergerak layaknya suatu pertunjukan 

opera, dimana para pelaku utama dan pendukung bahu membahu 

mempengaruhi untuk kemudian membentuk kebijakan. Singkat kata 

diperlukan kerja advokasi yang sungguh-sungguh. Buku ini adalh 

salah satu upaya untuk ikut memberi andil bagi terwujudnya advokasi 

termaksud. Para pengguna buku ini diharapkan tidak menelan 

mentah-mentah dan menerapkan begitu saja semuanya. Bisa jadi, 

ada sejumlah hal yang lebih baik diubah dan disesuaikan dengan 

keadaan, kecakapan maupun ketersediaan sumber daya. 

Jika kegiatan mengubah kebijakan publik dipelajari dengan 

cermat, maka akan tampak satu hal yang sama, yakni pada dasarnya 

ditujukan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang 

menyangkut kepentingan umum. Mungkin saja hasil yang hendak 

dicapai atau diinginkan dari kegiatan itu memang berbeda; ada yang 

hanya sekedar agar peraturan tertentu dicabut atau dihentikan, ada 

juga yang menuntut peraturan tersebut diubah atau diganti sama 

sekali, bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan mengajukan 

usul-usul perubahan yang mereka inginkan, malah sampai 

mengajukan konsep-konsep tandingan terhadap seluruh peraturan 

atau inti kebijakan yang mendasari satu atau beberapa peraturan 

tertentu. Namun tujuan atau sasaran akhir sebenarnya sama saja: 

terjadi perubahan peraturan atau kebijakan. 

Dengan kata lain, advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk 

memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan 

kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya 

perbaikan atau perubahan tersebut. 

XVII xvii


Maka menjadi penting untuk memahami apa sebenarnya 

kebijakan publik itu sendiri? Salah satu kerangka analisis yang 

berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan 

melihat kebijakan tersebut sebagai suatu “Sistem Hukum” (System 

of Law) yang terdiri dari : 

Isi Hukum (Content of Law); yakni uraian atau penjabaran 

tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk 

perundang undangan, peraturan-peraturan dan keputusankeputusan 

pemerintah. Ada juga kebijakan-kebijakan yang lebih 

merupakan “kesepakatan umum” (konvensi) tidak tertulis, tetapi 

dalam hal ini kita lebih menitik beratkan perhatian pada naskah 

(text) hukum tertulis, atau “aspek tekstual” dari sistem hukum 

yang berlaku. 

Tatanan Hukum (Structure of law); yakni semua perangkat 

kelembagaan dan pelaksana dari isi hokum yang berlaku. Dalam 

pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, 

penjara, birokrasi, pemerintahan, partai politik dll) dan para 

pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara pejabat 

pemerintah, anggota parlemen dll) 

Budaya Hukum (Culture of Law); yakni persepsi, 

pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan 

penafsiran terhadap dua aspek system hukum diatas: sisi dan 

tatanan hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentukbentuk 

tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan 

tatanan hukum tersebut. Karena itu, hal ini merupakan “aspek 

kontekstual” dari sistem hukum yang berlaku. 

Sebagai suatu kesatuan sistem tiga aspek hukum tersebut saling 

terkait satu sama lain. Karena itu idealnya, suatu kegiatan atau program 

advokasi, harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. 

Karena dalam kenyataanya, perubahan yang terjadi pada salah satu 

XVIII xviii

Argumentasi 

aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada 

aspek lainnya. Perubahan suatu naskah perundang-undangan atau 

peraturan pemerintah, tidak dengan sendirinya mengubah mekanisme 

kerja lembaga atau aparat pelaksananya. Banyak contoh selama ini 

jelas-jelas memperlihatkan bahwa naskah undang-undang atau 

peraturan pemerintah yang, betapapun baiknya secara normatif, tidak 

didukung oleh kesiapan perangkat kelembagaan atau aparat 

pelaksana yang memadai dan akhirnya tersisa sebagai retorika murni 

belaka. 

Demikian juga dengan budaya hukum. Naskah hukum mungkin 

sudah ada dan memenuhi semua tuntutan normatif yang diperlukan, 

juga tersedia perangkat kelembagaan dan aparat pelaksana yang 

cukup handal dan terpercaya, tetapi sikap dan perilaku masyarakat 

umumnya justru tidak mendukung isi maupun tatanan hukum tersebut. 

Sebaliknya juga demikian, tatanan hukum yang berubah tidak 

serta merta mengubah isi hukum yang berlaku. Budaya hukum yang 

juga berubah, tidak dengan sendiriya mengubah tatanan maupun isi 

hukum yang sudah ada. 

Semua uraian tersebut memperlihatkan bahwa sasaran 

perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestulah mencakup 

ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus. Dengan kata 

lain, suatu kegiatan atau advokasi yang baik adalah yang secara 

sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesak 

akan terjadinya perubahan baik dalam isi, tatanan maupun 

budaya hukum yang berlaku. Kaidah ini tidak menafikan 

kenyataan bahwa perubahan bisa saja terjadi secara bertahap atau 

berjenjang, mulai dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang 

dianggap se3bagai titik tolak menentukan kemudian berlanjut (atau 

diharapkan membawa pengaruh atau dampak perubahan) ke aspekaspek 

lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan 

XIX xix


prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus mengorbankan prinsip 

dasarnya sebagai suatu upaya ke arah perubahan kebijakan 

secara menyeluruh. 

Kerangka Kerja Dasar 

Walaupun merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkait, 

namun tiga aspek hukum (kebijakan publik) yang menjadi sasaran 

advokasi tersebut harus didekati secara berbeda, terutama karena 

memang ketiganya terbentuk melalui proses proses legalisasi dan 

litigasi, sementara tatanan hukum dibentuk melalui proses-proses 

sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tatacaranya 

sendiri. Karenan itu kegiatan advokasi juga harus 

mempertimbangkan dan memnempuh proses-proses yang sesuai. 

Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Proses-proses legalisasi dan litigasi; proses ini meliputi 

seluruh proses penyusunan rancangan undang undang atau 

peraturan sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan 

yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan atau usul dan 

tuntunan perlunya penyusunan undang-undang atau, peraturan 

baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau 

tuntunan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet 

dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah 

awal, penyajian naskah awal kepada pemerintah , pengajuan 

kembali ke parlemen, sampai akhirnya disepakati atau disetujui 

dalam pemungutan suara dalam parlemen. Tetapi pengertian 

proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan 

tandingan atau bahkan peninjauan ulang undang-undang. 

XX xx

Argumentasi 

Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua 

tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai 

perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian 

terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini 

adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksana 

pada semua tingkatan birokresasi yang terbentuk. Karena itu, 

seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh proses-proses 

politik dan manajemen hubungan (relasi-relasi) kepentingan 

kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di 

dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, tawar menawar dan 

kolaborasi. 

Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi ; proses ini meliputi 

semua bentuk pembentukan kesadaran dan pendapat umum 

serta tekanan massa terorganiser yang akan membentuk suatu 

pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. 

Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbgai bentuk 

tekanan politik mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan 

(kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, 

pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa 

dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai ke tingkat 

pengerahan kekuatan. 

Secara skematis, proses-proses pembentukan kebijakan publik 

dan advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

XXI xx


PROSES-PROSES 

LEGISLASI & LITIGASI 

ISI/NASKAH HUKUM 

(pengajuan usul, konsep tanding & 

pembelaan) 

ISI 

HUKUM 

PROSES-PROSES 

PEMBENTUKAN/ 

POLITIK & BIROKRASI 

KEBIJAKAN PUBLIK 

(mempengaruhi pembuat 

pelaksana peraturan) 

TATA 

LAKSANA 

HUKUM 

P 

E 

R 

U 

B 

A 

H 

A 

N 

K 

E 

B 

I 

J 

A 

K 

A 

N 

PROSES-PROSES 

SOSIALISASI & MOBILISASI 

(membentuk pendapat umum 

pengorganisasian basis 

Dan tekanan politik) 

BUDAYA 

HUKUM 

Kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan 

kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namum tidak 

berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur “legal” (proses 

legislasi dan litigasi) saja, tetapi juga melalui jalur-jalur “para legal” 

(proses-proses politik dan birokrasi serta proses-proses sosialisasi 

dan mobilisasi) 

Barangkali memang perlu diperingatkan kembali disini bahwa 

salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka 

pembentukan kegiatan umum dan penggalangan dukungan massa, 

bukanlah semata mata membuat orang “sekedar tahu”, tapi juga 

“mau terlibat dan bertindak”. 

xvii XXII

Argumentasi 

Maka, menjadi jelas pula, bahwa kegiatan advokasi memerlukan 

keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda 

dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Selain alasan 

kapasitas teknis, juga ada pertimbangan strategis lainnya untuk 

melibatkan semakin banyak pihak dalam suatu kegiatan advokasi, 

yakni besaran masalah dan dampak pengaruhnya yang diharapkan 

semakin membesar pula dengan semakin banyaknya pihak yang 

terlibat menyuarakan hal yang sama. Keterlibatan berbagai pihak 

atau organisasi yang saling berbeda tersebut dapat digambarkan 

dalam suatu segitiga koordinatif seperti tampak dibawah ini. 

KERJA PENDUKUNG 

Menyediakan dukungan dana, logistik, 

informasi, data dan akses 

KERJA BASIS 

”Dapur” gerakan advokasi: 

Membangun basis massa, 

Pendidikan Politik kader, 

membentuk lingkar inti, 

Mobilisasi aksi 

KERJA GARIS DEPAN 

Melaksanakan fungsi 

juru bicara, perunding, 

pelobbi, terlibat dalam 

proses legislasi dan 

litigasi, menggalang 

sekutu 

XXIII xxiii


Meskipun dalam kenyataanya pembagian kerja antar ketiga 

unsur ini seringkali terkait satu sama lain, tetapi pemisahan fungsi 

utamanya masing-masing secara tegas harus disepakati antara semua 

pihak atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Ini 

penting untuk menegaskan terjadinya kinerja optimum dari setiap 

fungsi yang berbeda. Karena sifatnya satu sama lain adalah saling 

mendukung dan saling melengkapi, maka mekanisme kinerja terbaik 

antara ketiganya adalah rangkaian pertemuan koordinasi berkala 

untuk menyepakati bersama pembagian tugas, alokasi sumber daya, 

penjadwalan kegiatan, penentuan langkah-langkah dalam proses 

pelaksanaan, tata cara pelaporan dan dokumentasi, dan sebagainya. 

Semua ini mengandaikan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam 

suatu jaringan kerja advokasi, dimana tidak ada satu pihakpun yang 

merasa dirinya “pemimpin tertinggi”, tetapi lebih sebagai mitra kerja 

yang setara dan sinergik 

XXIV

Argumentasi 

XXV xxv


Bagan 10 Langkah Advokasi Penggunaan Kondom 

Tentukan isu strategis Sosialisasi & Mobilisasi 

Bentuk Pokja Inti Riset & Olah Data Galang pendukung Kerja Media 

Pengaruhi 

pembuat kebijakan keb 

Rancang sasaran 

& strategi 

Adakan seminar 

XXVI xxvi

Daftar Isi 

Kata Salam dari Editor ⎯ vii 

Argumentasi ⎯ xi 

Daftar Isi ⎯ xxv 

Langkah Pertama: Membentuk Kelompoki Kerja 

(POKJA) Inti 

1. Bentuk Kelompok Kerja (POKJA) 

Inti Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom 2 

Syarat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Inti 

Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom 3 

Proses Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Inti 

Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom 4 

Contoh Lembar Daftar Anggota POKJA 5 

Langkah Dua: Kajian dan Olah Data 

2. Kajian, Olah Data dan Kemas Isu 8 

Kaidah dan Ciri Pokok Kajian Advokasi 9 

Langkah-langkah Kajian Advokasi 9 

Apa yang Perlu Diperhatikan Ketika Mendesain Pesan 10 

Tunjuk Juru Bicara 11 

Ikhtisar Pengemasan Informasi Untuk Advokasi 12 

XXVII xxvi


Langkah Tiga: Menentukan Isu Strategis 

3. Tentukan Isu Strategis 14 

Tiga Ciri Pokok Isu Strategis 15 

Tolok Ukur Isu Strategis Advokasi Penggunaan Kondom 16 

Langkah-langkah Menentukan Isu Strategis 18 

Langkah Empat: Menggalang Dukungan 

4. Galang Sebanyak Mungkin Pendukung Untuk 

Memperjuangkan Kebijakan Penggunaan 

Kondom 100% di Lingkungan Seks Komersial 22 

Langkah-langkah Menggalang Dukungan 23 

Kelompok Pendukung yang Efektif 25 

Individu atau Organisasi yang Dapat Mendukung 

Advokasi 26 

Cara Lain untuk Memperluas Dukungan 27 

Bangun Jaringan Pendukung 28 

Apa yang Dilakukan Kalau Menghadapi Perbedaanperbedaan 

28 

Langkah Lima: Merancang Sasaran dan Strategi 

5. Tentukan Sasaran dan Strategi Advokasi kebijakan 

Penggunaan Kondom 100% 32 

Langkah-langkah 32 

Susunlah Kerangka Dasar Strategi Advokasi 34 

Langkah Enam: Sosialisasi dan Mobilisasi 

6. Lakukan Sosialisasi dan Mobilisasi 38 


xxvii XXVIII

Daftar Isi 

Media Sosialisasi 39 

Langkah Tujuh: Kerja Media 

7. Lakukan Sosialisasi dan Publikasi Melalui Media Massa 44 

Beberapa Kaidah 45 

Mengemas Pesan Pada Media 46 

Menyelenggarakan Talkshow 46 

Menyelenggarakan Konferensi Pers 47 

Feature 48 

Surat Pembaca 48 

Radio dan Televisi 48 

Langkah Delapan: Seminar 

8. Adakan Seminar 52 


Persiapan Pelaksanaan 54 

Pelaksanaan 55 

Yang Perlu Diperhatikan 56 

Evaluasi 56 

Langkah Sembilan: Mempengaruhi Pembuat 

Kebijakan 

9. Pengaruhi Pembuat Kebijakan 58 

Dasar Pelaksanaan Lobbi 58 

Siapa yang Akan Dilobbi? 59 

Cara-cara Melakukan Lobbi 60 

Kapan Melobbi? 63 

Beberapa Kiat Lobbi 64 

XXIX xxix


Langkah Sepuluh: Mendesakkan Perubahan 


10. Lakukan Desan untuk Perubahan Kebijakan 70 

Langkah-langkah Perumusan Legal Drafting 70 

Proses Konsultasi dan Pembentukan Opini Publik 72 

Pertemuan Evaluasi dan Sharing Proses di Tingkat 

Kabupaten, Propinsi dan Nasional 73 

Pustaka 75 

Appendix 77 

xxx XXX

Langkah Pertama 


Membentuk Kelompok Kerja 

(POKJA) Inti 

1


1 

Bentuk Kelompok Kerja (POKJA) 

Advokasi Kebijakan Penggunaan 

Kondom di Lingkungan Seks Komersial 

Untuk mengurangi lajunya penyebaran HIV/AIDS, Komisi 

Penanggulangan AIDS (KPA), LSM, akademisi, media massa dan 

organisasi sosial serta orang-orang yang peduli AIDS perlu untuk 

mengadvokasi kebijakan penggunaan kondom 100% dalam seks 

komersial dengan cara mempengaruhi pemerintah dan parlemen agar 

mengembangkan, mengesahkan dan mengeluarkan kebijakan dan 

peraturan mendukung usaha-usaha pencegahan penularan HIV/ 

AIDS. 

Langkah pertama dari proses advokasi adalah membentuk 

Kelompok Kerja Inti (POKJA). Dalam istilah advokasi sering disebut 

Tim Inti, yakni kumpulan orang-orang yang menjadi penggagas, 

pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan 

advokasi. Sebagai upaya sistematik dan terorganisir untuk 

mengembangkan kebijakan publik dalam rangka penggunaan 

kondom 100%, POKJA inilah yang akan melakukan terwujudnya 

segala persyaratan advokasi. Mulai melakukan riset, menentukan 

isu strategis, merumuskan sasaran yang akan dicapai, merancang 

strategi dan taktik yang akan digunakan, menyiapkan penggalangan 

dukungan sumber daya yang dibutuhkan, sampai pada pemantauan 

seluruh proses, hasil dan termasuk apa dampaknya. POKJA inti 

gerakan advokasi merupakan ’tim kerja’ yang siap bekerja purnawaktu, 

saling mendukung dan kompak, ibarat menghadapi suatu 

pertarungan antara ’menang’-’kalah’, POKJA berperan memegang 

2


kendali utama dalam menjalankan strategi yang selalu siap setiap 

saat selama proses advokasi berlangsung. 

Karena itu, pembentukan POJA inti dalam suatu gerakan 

advokasi memrlikan beberapa prasyarat tertentu yang cukup ketat, 

terutama dalam hal kesatuan atau kesamaan visi dan analisis (bahkan 

juga ideologis), dan kepentingan yang jelas terhadap persoalan yang 

diadvokasikan. 

Syarat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) 

Inti Advokasi Kebijakan Penggunaan Kondom 

Jumlah anggota POKJA sebaiknya tidak terlalu banyak untuk 

memudahkan koordinasi. 

POKJA terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan menjadi 

penggagas dan penggerak kegiatan advokasi. 

Anggota POKJA sebaiknya juga terdiri dari berbagai unsur seperti 

KPA, LSM yang berpengalaman di bidang HIV/AIDS, pengacara, 

akademisi serta mempunyai akses yang luas terutama kepada 

tokoh agama, pemerintah, legislatif dan tokoh masyarakat lain. 

Anggota POKJA harus memiliki visi,cara pandang dan 

kepentingan yang sama. 

Bersedia memberi waktu yang cukup sehingga dapat 

mencurahkan segala tenaga dan pikirannya. 

Rendah hati untuk bekerja dan menerima pembagian peran secara 

proporsional. Sebaliknya anggota POKJA tidak boleh merasa 

menjadi bintang apabila berada di garis depan. 

Mampu membedakan secara tegas kapan saatnya harus bersikap 

apa dan dengan cara bagaimana terhadap siapa. 

3


Proses Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Advokasi 

Kebijakan Penggunaan Kondom 

Pembentukan POKJA dapat dimulai dengan memilih orang orang 

yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penggagas dan 

penggerak kegiatan advokasi. 

Selanjutnya dilakukan pembagian peran dengan melihat rencana 

advokasi secara keseluruhan, sehingga dapat menentukan posisi 

dan peran masing-masing berdasar kemampuan yang dimiliki. 

Penentuan peran sampai perincian siapa yang akan menjalani 

fungsi kerja basis dan siapa yang bekerja di garis depan. 

Untuk menyatukan visi, cara pandang terhadap persoalan dan 

isu penggunaan kondom 100% yang akan diadvokasi perlu 

diadakan diskusi intensif dalam POKJA. 

Pertimbangkan, apakah jumlah orang dan kemampuan anggota 

POKJA telah mencukupi atau masih perlu menambah lagi. Jika 

masih dianggap perlu diskusikan bagian mana yang masih perlu 

dukungan dan pilihlah orang yang tepat untuk melakukannya. 

4


Contoh Lembar Daftar Anggota POKJA (DAP) 

Daftar Anggota POKJA 

No Nama Alamat Kemampuan Peran Keterangan 

5

Langkah Kedua 

Kajian dan Olah Data 

7


2 

Kajian, Olah Data dan Kemas Isu 

Berbeda dengan kajian akademis yang mementingkan formalitas 

baku dalam proses dan hasilnya, kajian untuk advokasi kebijakan 

lebih menitik beratkan pada manfaat praktis dari semua data, fakta 

dan informasi yang dihasilkannya. Karena itu, kajian advokasi 

sebenarnya lebih merupakan kajian praktis dan terapan terutama 

dalam bentuk kajian kebijakan. 

Tujuan utama kajian yakni untuk mengumpulkan sebanyak 

mungkin data/fakta, kemudian diolah dan dikemas menjadi informasi 

yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses 

advokasi. Data/fakta sangat berguna untuk merumuskan isu strategis, 

juga sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah advokasi 

berikutnya, mosalnya dalam rangka untuk kebutuhan proses legislasi, 

lobbi, kampanye dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, semua data dan informasi hasil riset itu pada 

akhirnya perlu dikemas sedemikian rupa untuk berbagai keperluan 

praktis. Data dan informasi yang sama, jika digunakan untuk 

keperluan melobbi pejabat pemerintah, misalnya, tentu saja 

memerlukan kemasan dan cara penyajian, dan sangat beda jika 

digunakan untuk menggalang dukungan langsung dan aktif dari 

berbagai pihak lain sebagai calon pendukung potensial atau jika 

digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat 

umum. 

8


Kaidah dan Ciri Pokok Kajian Advokasi 

Tujuan kajian advokasi adalah pembuktian kasus dan berpegang 

pada kebenaran isu yang diadvokasikan. 

Manfaat kajian advokasi adalah adanya pengakuan hak atau 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Kajian advokasi harus memihak dan dapat meyakinkan. 

Hindari kaidah-kaidah baku yang cenderung bersifat akademis. 

Penyajian hasil singkat, padat, jelas dan tegas. 

Langkah-langkah Kajian Advokasi 

POKJA Inti terlebih dahulu perlu memilih kebijakan publik apa 

yang menjadi obyek kajian. 

Selanjutnya adalah menentukan tujuan melakukan kajian 

advokasi, dengan memperhatikan data dan informasi akan 

disampaikan kepada siapa atau digunakan untuk apa. 

Di samping orang yang berpengalaman melakukan kajian, 

pelaksanaan kajian harus melibatkan aktivis dan rakyat (mereka 

yang terkena dampak kebijakan). 

Agar kegiatan kajian dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya 

juga dipikirkan hal-hal teknis, seperti pembuatan jadwal 

pelaksanaan kegiatan, pemilihan proses dan metoda 

pelaksanaannya. 

9


Apa yang perlu diperhatikan ketika mendesain 

informasi 

Informasi hasil kajian kebijakan untuk keperluan kegiatan 

advokasi harus disajikan agar menarik dan mudah dipahami. 

Pikirkan mengenai siapa yang akan dijangkau, kemudian 

kemaslah pesan dan sesuaikan dengan bahasa kelompok sasaran. 

Jika kita ingin menjangkau remaja, gunakanlah bahasa mereka. 

Jika ingin menjangkau orang tua, gunakan pesan untuk 

menyampaikan bahaya AIDS terhadap anak-anak mereka. 

Sedangkan jika akan menjangkau pejabat, pilihlah pesan yang 

tepat bagi mereka. 

Kumpulkan fakta dan informasi pendukung untuk memperkuat 

pesan. 

Gunakan cerita pribadi jika memungkinkan. Orang akan lebih 

mengenali cerita dibanding fakta kering. Gunakan cerita tersebut 

untuk menggambarkan mengapa isu itu penting. Gunakan contoh 

atau cerita pribadi yang berhubungan dengan pesan atau isu yang 

disampaikan. Lebih bagus lagi kalau ada orang saksi, misalnya 

ODHA, orang tua ODHA, dsb. 

Kumpulkan kutipan dan pernyataan dari orang terkenal dan 

minta ijin untuk menggunakannya. Itu akan memberikan 

kredibilitas pada upaya yang dilakukan dan membuat orang lain 

memberi perhatian. 

Maksimalkan nilai positif dan minimalkan nilai negatif. Beberapa 

nilai positif dari pemakaian kondom adalah pilihan, kesehatan 

dan merupakan tanggung jawab. Sedangkan nilai negatif yang 

harus dihindari adalah pernikahan dini, melegalkan zina/seks 

10


bebas, tidak natural. Ingat bahwa penggunaan kata/ kalimat yang 

berbeda dapat menimbulkan arti berbeda pula, dan akan 

mempengaruhi pemahaman serta penerimaan seseorang. 

Gunakan nilai-nilai yang dapat diterima kelompok sasaran serta 

diterima juga oleh masyarakat luas. Perhatikan bahwa tiap daerah 

mempunyai budaya yang berbeda pula. 

Untuk setiap hal yang akan disampaikan, pastikan mengingatkan 

orang adanya lawan yang menentang. Sebagai contoh jika kita 

menekankan penggunaan kondom dalam mencegah AIDS, pasti 

akan berhadapan dengan orang yang menentang penggunaan 

kondom. 

Buat jelas dan singkat pesan yang akan disampaikan. 

Gunakan setiap kata terfokus pada isu yang akan dibicarakan. 

Ulangi pesan dalam setiap media yang digunakan. Dengan lebih 

banyak diulang, akan lebih , memungkinkan didengar atau dibaca. 

Buat poin yang lebih penting duluan. Latar belakang informasi 

seperti jumlah penduduk dapat disampaikan kemudian. 

Tunjuk Juru Bicara 

Setelah kita menentukan isu dan pesan yang akan disampaikan, 

langkah berikunya adalah menunjuk juru bicara. Tidak setiap orang 

yang terlibat dalam kegiatan advokasi dapat menyampaikan pesan 

secara baik. Maka pilihlah orang yang : 

Fasih berbicara di depan umum. 

Mengetahui (memahami) isu sepenuhnya. 

Dapat mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan ringkas. 

11


Orang yang dikenal, orang dengan kredibilitas (seperti dokter, 

DPR dan public figure lain) atau orang yang energik dan antusias 

terhadap persoalan HIV/AIDS biasanya adalah juru bicara yang 

baik. 

Ikhtisar Pengemasan Informasi Untuk Advokasi 

12

Langkah Ketiga 

Menentukan isu Strategis 

13


3 

Tentukan Apa Isu Strategis POKJA 

Advokasi Kebijakan Penggunaan 

Kondom 100% di Lingkungan Seks 

Komersial 

Setelah POKJA terbentuk dan melakukan kajian, tugas mereka 

berikutnya adalah memilih dan menetapkan isu yang akan 

diadvokasikan. Bagaimana dapat menetukan Isu Strategis tentang 

kebijakan penggunaan kondom 100%?. Pertama yang harus 

dilakukan POKJA adalah melakukan riset, mengumpulkan data dan 

informasi sebanyak mungkin-termasuk mengumpulkan berbagai 

kebijakan yang menyangkut prostitusi dan Infeksi Menular Seksual 

(IMS). Data tersebut lalu diolah dan dipelajari yakni dengan 

menganalasis mana diantara sekian banyak isu aktual dalam 

masyarakat yang benar benar strategis untuk diadvokasikan. Isu 

strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah 

pertanyaan atau msalah kebijakan paling mendasar yang akan 

mempengaruhi kerja-kerja advokasi selanjutnya. 

Kebijakan yang berlaku di masyarakat ada yang tertulis dan ada 

yang tidak tertulis. Pada beberapa tempat prostitusi telah memberikan 

sumbangan yang besar bagi pendapatan daerah, tetapi banyak 

kebijakan yang kontra produktif dengan melarang prostitusi. Adanya 

pelarangan itu tetap menempatkan istri pada posisi yang rentan 

tertular HIV. Pada sisi lain, PPK 100% bisa saja dilakukan tanpa 

‘melegalkan’ prostitusi. 

14


Tiga Ciri Pokok Isu Strategis : 

a. Terumuskan secara singkat-padat-jelas, jika perlu dalam satu 

kalimat/ paragraf saja. Meskipun singkat rumusan ini harus 

mampu menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan 

POKJA terhadap isu tersebut. Kalau ternyata jawabannya 

adalah bahwa POKJA tidak dapat berbuat sesuatu apa pun, 

berarti isu tersebut bukanlah suatu isu yang strategis. 

b. Meskipun rumusannya singkat, namun rumusan itu merupakan 

hasil diskusi panjang dan mendalam tentang sejumlah faktor yang 

menjadi alasan mengapa penggunaan kondom 100% dapat 

dianggap sebagai suatu masalah kebijakan yang paling 

mendasar. Inilah yang menjadi dasar bagi perumusan isu. 

c. Meski ringkas, namun tersedia satu rumusan terpisah yang 

cukup rinci tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami 

POKJA jika nantinya gaagal menangani isu tersebut. Jika 

ternyata tidak ada konsekuensi atas kegagalan tersebut, maka 

isu tersebut tidak bisa dikatakan sebagai isu strategis. Sebaliknya 

jika konsekuensinya cukup berat jika terjadi kegagalan, maka 

berarti isu tersebut memeang sangat strategis dan harus ditangani. 

15


Isu Strategis Advokasi Kebijakan Penggunaan 

Kondom 100% 

1. Kewajiban negara melindungi masyarakat, masyarakat melindungi 

individu, individu melindungi diri sendiri dari HIV/AIDS. 

2. Selama ini istri tidak berdaya terhadap perilaku suami yang beresiko. 

3. Laki-laki yang beresiko tingi diharuskan menggunakan kondom, 

karena mereka yang menentukan kondom digunakan atau tidak 

dalam transaksi seks komersial. 

4. Penjaja seks perlu dilindungi dari kekerasan, tekanan, ancaman, 

pungutan dalam penerapan PPK 100% 

Tolok Ukur Isu Strategis Advokasi Penggunaan 

Kondom 

Selain faktor aktualitas (sedang hangat atau sedang menjadi 

perhatian masyarakat), pada dasarnya suatu isu dapat dikatakan 

sebagai ’isu yang strategis’ jika: 

a. Isu Strategis sangat penting dan mendesak, dalam artian tuntutan 

tentang kepastian akan penggunaan kondom semakin meluas 

di masyarakat, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih 

besar pada kehidupan masyarakat umum yakni tersebarnya 

HIV/AIDS dan penyakit lainnya. 

b. Berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya 

dalam rangka mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik 

16


c. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar 

seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh 

POKJA Advokasi Penggunaan Kondom 100% 

d. Harus sesuai, cocok dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian 

besar anggota masyarakat, khususnya bagi lapisan masyarakat 

bawah. Jika ada pendapat yang menentangnya, maka menjadi 

kewajiban POKJA Inti untuk meyakinkan pada masyarakat. 

PERHATIAN 

Dalam proses perumusan isu strategis sering ditemukan perbedaanperbedaan 

atau bahkan bisa jadi mengarah ke pertentangan. 

Perbedaan atau pertentangan itu biasa terjadi. Maka harus ditelusuri 

apa, bagaimana, mengapa, termasuk soal pilihan tempat (dimana), 

waktu (kapan) dan dengan siapa orang-orang atau kelompok yang 

nantinya akan memperoleh manfaat atau sebaliknya dirugikan. Karena 

itu POKJA dan semua pihak yang terlibat harus siap menghadapi 

perbedaan dan pertentangan. 

17


Langkah-langkah Menentukan Isu Strategis 

1. Lakukan tukar pendapat semua anggota POKJA yakni dengan 

cara mendaftar sebanyak mungkin isu yang mereka anggap 

penting. 

2. Setelah daftar isu terkumpul, lakukan penilaian terhadap setiap 

isu satu-persatu dengan menggunakan tolok ukur isu strategis 

yang telah dirumuskan dan disepakati 

3. Pilih salah satu isu, yakni yang paling memenuhi tolak ukur 

yang ada (jika ada beberapa isu yang memenuhi semua tolak 

ukur, POKJA harus tetap mendiskusikannya dan memilih salah 

satu saja!) 

4. Salah satu tulisan singkat (1-2 halaman saja) sebagai ’kertas 

posisi’ POKJA yang menjelaskan latar belakang data/ informasi 

dan alasan-alasan (argumentasi) mengapa isu tersebut dianggap 

penting dan perlu diadvokasikan. 

Dalam kenyataanya, ada kalanya isu strategis sudah dipilih dan 

ditetapkan lebih dahulu, dan baru belakangan POKJA dibentuk. 

Kalau terjadi praktek seperti itu maka POKJA yang telah terbentuk 

sebaiknya duduk bersama dan membahas bersama kembali, yakni 

dengan melakukan penilaian lagi apakah isu yang telah dipilih dan 

ditetapkan itu memang benar-benar strategis atau tidak menurut 

POKJA. 

18


Dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007 

disebutkan upaya pencegahan HIV/AIDS pada populasi beresiko 

tinggi seperti penjaja seks dan pelanggannya, ODHA dan 

pasangannya, penyalah guna napza suntik, dan petugas karena 

pekerjaanya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS harus dilakukan 

dengan efektif seperti penggunaan kondom penerapan pengurangan 

dampak buruk dan penetapan kewaspadaan umum. 

UNGASS 2001 telah mendeklarasikan bahwa tahun 2003 

mengesahkan, mendukung atau menegakkan peraturan dan 

ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk 

menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan 

hak-hak asasi dan kemerdekaan secara sepenuhnya oleh ODHA 

dan kelompok rentan. 

19

20 


Langkah Keempat 

Menggalang Pendukung 

21


4 

Galang Sebanyak Mungkin Pendukung 

untuk Memperjuangkan Kebijakan 

Penggunaan Kondom 100% di Linfkungan 

Seks Komersial 

Kerja-kerja mengembangkan kebijakan publik (advokasi) 

penggunaan kondom 100% adalah serangkaian kegiatan yang sangat 

rumit. Banyak jenis kegiatan yang harus dilakukan bahkan pada 

saat bersamaan, mulai dari pengumpulan data dan informasi, 

merumuskan isu, menggalang sekutu, beracara di peradilan, melobbi 

pejabat pemerintah, menyelenggarakan kampanye, berurusan 

dengan media, sampai membangun basis basis masyarakat 

pendukung. Padahal, tiap jen is kegiatan itu saja sudah cukup menyita 

banyak waktu , tenaga, pikiran dan dana. Sehingga tidak ada 

seseorang atau suatu kelompok (seberapapun besar dan kuatnya) 

yang akan mampu sendiri melakukan semua kegiatan advokasi 

tersebut. Dalam hal inilah, penggalangan pendukung menjadi 

sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. 

Kesuksesan membangun opini jarang dihasilkan oleh sedikit 

orang. Kegiatan advokasi biasanya merupakan kerja sama dari 

berbagai orang dan organisasi dengan masing-masing 

menyumbangkan sumber daya, waktu dan tenaga. Orang dan 

organisasi saling bekerja sama karena adanya persamaan dan tujuan. 

Dengan menunjukkan kegiatan advokasi memiliki pendukung yang 

luas, merupakan kesempatan bagi tumbuhnya basis konstituen 

masyarakat dan semakin mengurangi bahkan menghilangkan pihakpihak 

yang menentang. 

22


Kelompok kerja (POKJA) dalam kegiatan mengembangkan 

kebijakan publik bisa perorangan, atau berasal dari kelompok atau 

organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, 

informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang bersedia dan 

kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran 

atau menjalankan suatu fungsi, tugas tertentu dalam seluruh rangkaian 

kegiatan advokasi secara terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat 

secara langsung, misalnya sekedar menyediakan sarana dan logistik 

yang dibutuhkan, atau tenaga ahli yang menyumbangkan 

pemikirannya, dapat kita katakan sebagai satuan pendukung. Terlibat 

langsung atau tidak langsung, tetap dibutuhkan proses-proses 

pendekatan kepada mereka agar bersedia terlibat. Jelas diperlukan 

berbagai keterampilan teknis dan kiat khusus untuk itu. 

Kejelasan pada tujuan yang dirumuskan akan menguatkan upaya 

advokasi dan mendorong orang lain melihat kelompok advokasi ini 

kompak, serius dan dapat dipercaya. Persepsi demikian akan 

menarik dukungan masyarakat lebih luas. 

Langkah Langkah Menggalang Dukungan 

Dalam menggalang dukungan terhadap kegiatan advokasi, 

telebih dahulu tentukan pihak-pihak yang akan diajak kerja sama 

dan bagilah tugas atau peran yang harus mereka lakukan. 

Tentukan tolak ukur utama untuk menilai seseorang atau suatu 

organisasi dapat dijadikan pendukung kegiatan advokasi. 

Untuk menjaga kelancaran kerja, rumuskan mekanisme 

penugasan mereka keseluruh koordinasi/ jaringan advokasi 

tersebut. Dengan demikian pendukung dapat dilibatkan dalam 

setiap kegiatan advokasi. 

Selanjutnya dapat dilakukan pengkajian apakah mereka 

23

24 


melakukan perannya dengan baik, membantu kelancaran 

advokasi atau malah sebaliknya. 

Bila mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses kerja 

sama, segera atasi atau cari pemecahannya. 

Susun rencana kerja bersama satuan pendukung dalam rangka 

rencana strategi advokasi keseluruhan. 

Tanda keberhasilan advokasi adalah kemampuan untuk 

mengajak orang berfikir seperti apa yang kita fikirkan dan akhirnya 

mendukung upaya advokasi. 

Ketika telah mendapat dukungan, perhatikan hal-hal berikut: 

Hindari membentuk suatu struktur organisasi formal kecuali 

kalau memang sudah sangat dibutuhkan. Kalaupun terpaksa 

harus ada struktur formal, tetap pelihara situasi informal. 

Delegasikan tanggung jawab dan peran seluas mungkin kecuali 

pada hal-hal yang memang sangat strategis dan hanya boleh 

diketahui oleh POKJA inti. 

Usahakan selalu membuat keputusan secara bersama sama. 

Jadikan mekanisme keputusan bersama sebagai nilai penting. 

Pahami berbagai kendala, kekurangan dan keterbatasan yang 

dimiliki semua pihak yang terlibat. Beri peran dan fungsi yang 

sesuai dengan kendala dan keterbatasan mereka jangan 

membebani dengan hal-hal menyulitkan. 

Mutlak jaga kelancaran saluran komunikasi dengan mereka, 

POKJA harus mengambil prakarsa menghubungi mereka jika 

tidak terjadi komunikasi cukup lama, jangan tunggu mereka yang 

menghubungi. Jangan tunda menyampaikan informasi baru yang 

kita peroleh.


Kelompok Pendukung Yang Efektif 

Kelompok pendukung dalam kegiatan advokasi akan bekerja cukup 

baik dan efektif jika memenuhi beberapa hal berikut ini ; 

Terfokus pada tujuan atau sasaran advokasi yang telah disepakati 

bersama. 

Tegas menetapkan dan menggarap suatu isu tertentu atau 

menggarap beberapa isu sekaligus sepanjang disepakati bersama. 

Ada pembagian peran dan tugas yang jelas diantara semua yang 

terlibat. 

Terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan 

dalam masyarakat. Mereka yang bergabung adalah mereka yang 

benar-benar meraskan perlunya bekerja sama. 

Memanfaatkan berbagai ketegangan yang muncul dalam proses 

bekerja sama untuk menjaga dinamika dan perimbangan. Karena 

itu, kelenturan harus tetap dijaga tidak terlalu kaku dan serba 

mengikat. 

Memungkinkan lahirnya bentuk bentuk kerja sama yang baru 

yang lebih berkembang di masa masa mendatang. Kerja sama itu 

memungkinkan terjadinya proses saling membagi pengalaman, 

harapan, keahlian, informasi dan keterampilan. 

Ada mekanisme komunikasi yang lebih lancar, semua pihak 

mengetahui harus menghubungi siapa, tentang apa, pada saat 

kapan dan dimana. 

Dibentuk untuk jangka waktu tertentu yang jelas: jangka pendek, 

menengah atau panjang? Harus jelas ada batas waktu kapankerja 

sama itu selesai dan (jika dibutuhkan) boleh dimulai lagi. 

25


PERHATIAN 

Dalam menentukan apakah POKJA Inti perlu merekrut pendukung 

untuk mencapai tujuan, sebaiknya juga diperhatikan : 

Siapa yang saat ini menjadi mitra POKJA, mantapkan kembali 

hubungan POKJA dengan mereka sebelum mencari tanbahan 

teman. 

Apakah mencari partner yang tepat sesuai isu yang telah ditetapkan, 

pastikan kelompok atau individu lain yang mendukung dengan 

isu sejenis, sehingga tidak membawa isu lain. 

Dapat pula kelompok itu bekerja dalam area yang berbeda tetapi 

mempunyai isu yang sama. 

Pikirkan bagaimana cara menjangkau tiap pendukung potensial. 

Sebagai contoh kita perlu menggunakan pendekatan berbeda. 

Untuk mendekati penentu kebijakan dibanding mendekati media. 

Pendekatan pada individu yang telah terbiasa membicarakan 

kondom akan berbeda dengan individu yang tahu sedikit 

manfaatnya. 

Individu atau organisasi yang dapat diajak untuk 

mendukung advokasi 

Sebaiknya lakukan identifikasi pada berbagai pihak apakah 

ada kemungkinan sebagai pendukung, pikirkan orang yang akan 

bekerja pada isu sama atau mempunyai komitmen pada 

penanggulangan AIDS. Proses tersebut akan membantu kita untuk 

mengidentifikasi kelompok atau individu yang mungkin menjadi 

pendukung potensial. Kelompok atau individu yang dapat menjadi 

pendukung potensial adalah : 

26

Kelompok lokal/ nasional yang bekerja pada isu HIV/AIDS. 

Organisasi yang bekerja pada isu berbeda, tetapi mempunyai 

komitmen pada penanggulangan AIDS. 

Penentu kebijakan dan legislatif. 

Perawat, pekerja sosial dan pekerja kesehatan lain. 

Artis atau public figure yang dapat menambah kredibilitas upaya 

kita dan mempublikasikannya. 

ODHA. 

Tokoh masyarakat. 

Individu kaya yang dapat menyumbang dana untuk mencegah 

HIV/AIDS. 

Pemimpin agama. 

Petugas KB. 

Wartawan yang menulis tentang isu AIDS. 

Kelompok Perempuan. 

Cara lain untuk memperluas dukungan 

Setelah POKJA Inti memperolah dukungan dari pihak-pihak 

diatas, usahakan untuk selalu memperluas dukungan dan jangkauan, 

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

Ajak perwakilan kelompok lain untuk berbicara atau sebagai 

peserta pada acara atau kegiatan yang kita lakukan. 

Buat daftra terbaru apa yang kelompok lain kerjakan, dimana 

kita dapat berpartisipasi, seperti dalam seminar, acara dan 

kegiatan lainnya. 

Beri perhatian pada kelompok atau individu yang bersimpati 

pada kasus AIDS tetapi hanya terlibat secara tidak langsung. 

27


Ajak mereka pada acara seminar, atau bisa juga ajak mereka 

menjadi anggota kehormatan. 

Tidak kalah pentingnya untuk berbicara pada kelompok dan 

organisasi local, maka distribusikan informasi pada acara –acara 

local yang ada. 

Pasang informasi pada tempat umum dan sampaikan pada orang-orang 

bagaimana cara mereka dapat membantu. 

Putar film tentang kasus AIDS dan cara penanggulangannya 

pada masyarakat. 

Bangun Jaringan Pendukung 

Salah satu cara yang efektif agar kita dapat menjalin kerja sama 

adalah dengan berpartisipasi dalam sebuah jaringan. Jaringan adalah 

sebuah kelompok dari beberapa organisasi yang sependirian/ 

sependapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan 

tersebut dapat bersifat tetap atau sementara, dengan isu tunggal 

penggunaan kondom 100%. 

Jaringan dapat berperan untuk : 

Membangun kelangsungan basis dukungan 

Meningkatkan pengaruh dan upaya advokasi 

Memperluas jaringan advokasi 

Meningkatkan keuangan dan sumber daya 

Apa yang dilakukan kalau menghadapi perbedaan 

pendapat 

Kalau dua atau lebih kelompok bergabung, senantiasa akan 

terdapat perbedaan pendapat. Sebelum menjadi anggota jaringan, 

28


sebaiknya dipikirkan apakah kita cukup fleksibel dan dapat 

melakukan kompromi, misalnya : 

Berapa banyak yang siap dikorbankan untuk mencapai tujuan 

bersama 

Apakah kita mau berbagi akses dengan organisasi lain 

Bagaiman mengatasi konflik diantra anggota jika terjadi. 

Pahami dan hargai kepentingan lembaga masing-masing. Cari 

tahu lebih dalam semua organisasi atau individu yang ada dalam 

jaringan itu; bagaimana sejarah, budaya nilai dan agenda mereka. 

Adalah penting untuk setiap anggota memahami hal tersebut dan 

menghargai perbedaan-perbedaan. 

Ketika konflik terjadi, gunakan itu sebagai kesempatan untuk 

menjaga dinamika dan menghargai perbedaan pandangan serta 

sikap. Pelihara agar upaya-upaya yang dilakukan dalam jaringan 

tetap terfokus pada tujuan bersama. 

29

30 


Langkah Kesepuluh 

Langkah Kelima 

Merancang Sasaran dan Strategi 

31


5 

Tentukan Sasaran dan Strategi Advokasi 

Kebijakan Penggunaan Kondom 100% 

Apakah yang harus diingat dalam proses perumusan sasaran 

advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi itu sendiri 

sebagai upaya untuk mengembangkan kebijakan publik penggunaan 

kondom 100%, sehingga rumusan sasaran harus tetap mengacu pada 

tujuan tersebut. Ini penting diingatkankembali terlebih dahulu untuk 

mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang 

berlebihan atau sudah diluar batas lingkup advokasi. Ingat bahwa 

advokasi adalah gerakan yang menggunakan cara-cara bukan 

kekerasan melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan 

yang ada. 

Karena itu sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah 

pada kebijakan-kebijakan publik (atau bahkan hanya satu kebijakan 

publik tertentu) saja, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi 

pada satu kebijakan tersebut akan membawa dampak positif atau, 

paling tidak merupakan titik awal dari perubahan-perubahan yang 

lebih besar. 

Langkah-langkah 

Dalam merancang sasaran dan strategi hendaknya 

memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut : 

Sebelum menentukan kebijakan sasaran advokasi, lihat kembali 

hasil perumusan Isu Strategis yang telah dirumuskan olah 

POKJA Inti. 

32


Berdasar Isu Strategis tersebut kemudian kita dapat menentukan 

kebijakan publik mana yang akan menjadai sasaran advokasi. 

Jika berbentuk peratauran atau undang undang resmi, harus 

disebutkan secara jelas: nomor berapa, tentang apa, dan pada 

tingkatan apa (desa, daerah, nasional). 

Selanjutnya pilihlah aspek apa dari kebijakan publik tersebut 

yang akan difokuskan atau diprioritaskan sebagai sasaran 

advokasi. Aspek tersebut meliputi isi naskah, tatalaksana, 

budaya atau semuanya. 

Ukurlah rancangan strategi dengan tolak ukur 

‘SMART’ 

Specific-Apakah rumusan sasarannya itu memaeng spesifik, konkrit 

dan jelas 

Measurable-Apakah hasilnya nanti cukup terukur (ada indicator 

yang jelas bisa dipantau dan diketahui) 

Achievable-Apakah sasaran atau hasil itu memang sesuatau yang 

mungkin dicapai atau diwujudkan (bukan mimpi dan angan-angan 

yang mustahil)? 

Realistic-Apakah team advokasi memang mungkin atau mampu 

melaksanakan dan mencapainya (punya kemampuan, sumber daya 

dan akses untuk itu)? 

Time-bound-Apakah ada batas waktu yang jelas (kapan dan berapa 

lama) tim advokasi mencanangkan pencapaian sasaran tersebut? 

33


Rumuskan pula bentuk perubahan apa yang diinginkan sebagai 

hasil konkret dari rencana advokasi 

Perkiraan waktu yang diperlukan untuk melakukan advokasi 

dan mencapai sassaran tersebut 

Susunlah kerangka dasar strategi advokasi sebagai 

acuan kerja : 

Pilihlah proses-proses pembentukan kebijakan publik dan 

sasaran advokasi yang akan ditempuh dan diprioritaskan (proses 

legislasi-yuridiksi, proses politik birokrasi, atau prosses 

sosialisasi mobilisasi). 

Atas dasar itu, tentukan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang 

akan ditempuh. 

Tentukan siapa atau pihak-pihak mana saja yang akan diajak 

untuk bekerja sama mendukung advokasi tersebut. Mengapa 

dan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing 

pihak tersebut? 

Rancanglah cara mengkoordinasikannya. (buatlah gambaran 

umum struktur kelompok dan mekanisme kerja yang akan 

diterapkan) 

Lihatlah sumber daya yang dimiliki dan darimana saja akan 

memperolehnya? Bagaimana cara mengatasi berbagai 

kelemahan yang mungkin dimiliki atau kemungkinan hambatan/ 

ancaman yang dihadapi nanti. 

34


Tabel kerangka dasar strategi advokasi 

Tujuan 

Proses yang 

akan ditempuh 

Bentuk 

Kegiatan 

Pihak yang 

diajak kerja 

sama 

Peran yang 

dilakukan 

Cara 

Koordinasi 

Sumber 

daya yang 

dimiliki 

35

36 


Langkah Keenam 

Sosialisasi dan Mobilisasi 

37


6 

Sosialisasi dan Mobilisasi 

Proses sosialsisasi dan mobilisasi, bentuk-bentuk kegiatannya 

lebih beragam dan majemuk, mulai dari kampanyepembentukan 

kesadaran masyarakat dan pendapat umum, kampanye penggalangan 

dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang suatu isu kepada 

anggota dan waraga korban, pembentukan basis-basis organisasi 

gerakan, samapai pengerahan kekeuatan massa melakukan berbagai 

aksi-aksi kesetiakawanan, bahkan bilamana perlu lakukan aksi unjuk 

rasa. 

Kampanye pembentukan pandapat umum penting dalam 

kegiatan advokasi, bahkan mungkin bentuk kegiatan yang paling 

lazim dilakukan oleh banyak organisasi/ jaringan advokasi selama 

ini. Tetapi tidak banyak, terutama dikalangan ORNOP di Indonesia 

selama ini, yang pernah melakukannya secara cukup sistematis, 

efektif, kreatif, inovatif dan menarik! (bahkan ada kesan sering dibuat 

’asal-asalan’ 


Tentukan apa sasaran yang ingin dicapai sebagai hasil kampanye 

pembentukan pendapat umum dalam kerangka kerja advokasi 

Kenali siapa saja yang akan menjadi sasaran utama kampanye. 

Pilih tema (pesan-pesan) pokok yang akan dikampanyekan 

dan siapkan bahan-bahan pendukungnya. 

Rancanglah penyajian pesan-pesan yang akan disampaikan. 

38


Pilih bentuk media yang tepat untuk menyampaikannya dan 

kemas pesan dengan efektif dan kreatif. 

Buatlah jadwal pelaksanaan kampanye; berapa kali dan berapa 

lama kampanye akan dilakukan? Kapan, pada saat apa dan 

dimana saja? 

Tentukan orang-orang yang akan melaksakan kampanye. 

Pikirkan cara mangkoordinasikannya secara terpadu dengan 

semua kegiatan advokasi lainnya. 

Media Sosialisasi 

Lembar Fakta 

Lembar fakta memuat tentang fakta dari berita/ suatu topik 

tertentu. Lembar fakta merupakan suatu cara yang sangat efektif 

untuk memberikan informasi ke publik, media pembuat kebijakan, 

karena lembar fakta menyimpulkan berita dengan ringkas. Lembar 

fakta juga seringkali menggunakan data yang menarik publik. 

Ketika menulis lembar fakta, yakinlah bahwa kita menggunakan 

data terkini yang ditemukan, dengan catatan kaki/ petunjuk dimana 

dan dari siapa data tesebut berasal. Hal ini akan sangat meningkatkan 

kredibilitas kita diamta orang-otrang yang membaca lembar fakta 

tersebut. 

Pamflet 

Pamflet merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan pesan 

yang akan disampaikan ke publik. Biasanya pamflet berisi 1 halaman 

dan memberikan informasi tentang siapa/ apa/ mengapa/ dimana/ 

kapan kegiatan dilakukan. Selain disebarkan, dapat pula dipasang 

pada papan buletin perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat, toko, 

universitas dan tempat-tempat umum lainnya. Pamflet sangat baik 

39


digunakan apabila kita ingin memberitahukan kepada publik tentang 

agenda aktifitas advokasi, misalnya; rencana pertemuan mendatang, 

konferensi pers, atau kegiatan untuk membawa informasi dengan 

cepat. Pamflet juga baik digunakan mengirimkan pesan-pesan untuk 

orang dengan jumlah banyak. Tetapi kita perlu hati-hati 

menggunakannya, terutama jika pesan yang disampaikan masih 

menimbulkan kontroversi. 

Brosur 

Brosur merupakan salah satu dari kebanyakan publikasi dengan 

biaya yang efisien yang bisa kita gunakan. Dalam beberapa hal brosur 

juga bisa lebih efektif. Brosur harus mengandung unsur; menyolok/ 

menarik perhatian dan mudah dibaca. 

Brosur harus meringkas inti utama dari misi dan kegiatan advokasi 

sesingkat mungkin, dan brosur juga harus dapat dipahami semudah 

mungkin. Brosur dengan kat yang banyak akan kurang menarik untuk 

dibaca. Ukuran dari brosur dan desainnya tergantung pada banyaknya 

informasi yang ingin dimasukkan. 

Buku kecil/ Buku Saku 

Buku kecil memberikan berita/ tempat yang lebih lengkap dan 

membutuhkan perencanaan, penelitian dan penulidan yang seksama. 

Buku kecil lebih mahal dalam pembuatannya, karena buku kecil 

biasanya berisis lebih banyak dokumentasi dan penelitian yang 

substansif. Buku kecil dapat digunakan untuk menumbuhkan 

kredibilitas dan visibilitas pada media massa, pelajar, pendididk, dan 

pendukung lainnnya. Untuk membuat buku kecil menarik minat baca, 

berilah halaman ringkasan atau kata-kata penutup yang merupakan 

ringkasan dari berita utama. Buku kecil juga dapat dijual kepada 

publik, apabila informasi itu bagi mereka dinilai dirasa bernilai dan 

dibutuhkan. 

40


Laporan Berkala 

Laporan berkala berisi berita yang berkaitan dengan 

perkembangan organisasi. Laporan berkala secara luas bisa 

menimbulkan pendidikan publik dan berfungsi sebagai alat 

membangun dukungan. Namum demikian Laporan Berkala harus 

terbit dengan waktu yang teratur. Ini berarti kita harus menyediakan 

waktu yang cukup untuk mengumpulkan bahan dan membuatnya 

serta untuk memperbaharui daftar pengiriman dan penyebarannya. 

Pamflet dapat dikerjakan dengan cepat dan brosur dikerjakan dengan 

waktu yang sebentar, sedangkan laporan berkala memerlukan waktu 

yang lama. 

Laporan berkala dapat disajikan dalam bentuk yang panjang/ 

pendek sesuai dengan yang dibutuhkan, namun dalam kampanye 

tertentu, laporan berkala yang berbentuk pendek biasanya lebih baik. 

Suatu laporan berkala berisi suatu gambaran dari organisasi dalam 

setiap laporan/ berita dan menjelaskan secara lengkap kemenangan/ 

kekalahan kelompok pada saat ini. 

Laporan Tahunan 

Laporan tahunan merupakan dokumen komprehensif yang bisa 

dibuat oleh suatu organisasi. Laporan tahunan menjelaskan organisasi 

dan kegiatan kita selama setahun dan memberikan laporan keuangan 

yang lengkap, daftar karyawan, sumber-sember dana, dan preatasi 

organisasi. 

Naskah Posisi 

Naskah posisi menyatakan posisi organisasi kita pada maslahmasalah 

tertentu. Meskipun naskah posisi mudah dalam 

membuatnya, namun naskah posisi seringkali lebih sulit dalam 

menulisnya. Perhatikan betul betul isi tulisannya, karena akan berisi 

sikap organisasi kita. 

41


Ketika menulis pernyataan/ naskah posisi, perhatikan hal-hal 

berikut: 

Gunakan bahasa yang tidak membingungkan dan pernyataan 

yang logis. 

Nyatakan posisi kita dengan jelas dan ringkas. Beri kesempatan 

pembaca unttk membenarkan suatu posisi secara perlahanlahan. 

Hindari penggunaan bahasa kelompok tertentu dan 

bahasa yang berlebih lebihan. 

Berilah kesempatan pembaca lainnya untuk menyatakannya dan 

meyakinkan bahwa naskah tersebut sudah jelas. Mintalah pada 

individu yang sama untuk mencermati sisi yang berlawanan dari 

posisi kita dan perhatikanlah kesalahan/ ketidak konsistenan 

dalam posisi kita sehingga perubahan dapat dibuat sebelum 

dokumen disebar luaskan. 

Petisi 

Petisimerupakan pengumpulan nama dan alamat orang orang 

yang mendukung suatu kampanye tertentu. Petisimerupakan cara 

yang efektif dalam mengumpulkan nama dan alamat dari pendukung 

dan sukarelawan baru yang potensial, dan untuk dokumentasi 

kekuatan dari konstituen yang mendukung kita. Setiap orang yang 

akan menandatangani petisi harus diminta untuk melakukan beberapa 

kegiatansukareladalamendukungupaya- 

upayadvokasi. 

42


Langkah Ketujuh 

Kerja Media 

43


7 

Lakukan Sosialisasi dan Publikasi Melalui 

Media Massa 

Berbagai macam media massa dapat digunakan untuk 

kepentingan advokasi, apakah dalam bentuk cetakan atau bentuk 

siaran, seperti surat kabar, jurnal, majalah, radio dan televisi. Semua 

bentuk media ini berguna untuk menyampaikan pesan atau informasi 

kepada masyarakat. 

Karakteristik masing-masing media tersebut sangat berbeda, 

oleh karena itu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Media 

massa terutama media cetak dan elektronik memiliki dampak 

yang luas dan kompleks terhadap pola kehidupan sosial di kota 

maupun di desa. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada satu bidang 

tertentu, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

termasuk aspek kesehatan. 

Kerja media dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan 

menggunakan atau bekerjasama dengan media massa yang ada, baik 

itu elektronik, cetak maupun cyber media. Kegiatan mandiri yang 

dapat dilakukan antara lain menerbitkan bulletin, newsletter atau 

mebentuk radio komunitas. Sedangkan kegiatan kerja yang dilakukan 

dengan menggunakan atau bekerjasama dengan media yang ada 

antara lain, menerbitkan press release (siaran pers), mengundang 

untuk liputan, talk show, spot iklan dan lain-lain. 

44


Garis besar tujuan dari kerja media ini adalah: 

Memberikan informasi dan penyadaran pada masyarakat 

mengenai isu yang sedang diadvokasi. 

Mengajak masyarakat untuk mendukung isu yang diadvokasi 

dalam bentuk perilaku. 

Membentuk pendapat umum dalam rangka menciptakan tekanan 

sosial-politik bagi terjadinya perubahan kebijakan publik. 

Beberapa Kaidah Asas 

Dalam melakukan kerja media perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

Kenali dengan baik siapa (posisi, fungsi dan jenis) media massa 

tersebut. 

Ketahui dengan jelas siapa khalayak sasaran (segmen pemirsa, 

pembaca, pelanggan) utama mereka. Jangan memilih media yang 

segmennya bukan sasaran atau tidak sesuai dengan pesan-pesan 

yang akan disampaikan. 

Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum berurusan dengan media 

massa. Kita harus yakin dan tahu persis apa pesan yang akan 

disampaikan, menguasai betul data dan fakta-fakta 

pendukungnya, dapat memperkirakan pertanyaan-pertanyaan 

apa saja yang mungkin akan diajukan dan mampu memutuskan 

secara cepat dan tepat apakah kita akan menjawabnya dan pada 

saat kapan. 

45


Siap untuk selalu menyampaikan dan menceritakan kebenaran. 

Sekali berbohong, seumur hidup media tidak akan percaya lagi. 

Mengemas Pesan Pada Media 

Pesan (informasi fakta, pernyataan, dll) yang akan disampaikan lewat 

media sebaiknya: 

Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu yang 

diadvokasikan. 

Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang. 

Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat (unsur 

setempat). 

Ada orang yang memang tepat, cakap dan terpercaya bertindak 

sebagai ’juru bicara’ untuk menyampaikannya secara lancar dan 

mudah dipahami oleh masyarakat luas. 

Lebih bagus lagi dan sangat disarankan melengkapinya dengan 

bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis, dll) terutama jika 

berhubungan dengan media elektronik (televisi). 

Peran Media dalam kasus HIV/AIDS ibarat pisau bermata dua. Di 

satu sisi bisa membantu dalam menyebarkan informasi yang benar, 

namun di sisi lain dengan menampilkan berita atau artikel yang 

penuh ‘bumbu’ atau bahkan yang tidak berdasarkan fakta, justru 

akan mankut-nakuti masyarakat. 

Menyelenggarakan Talk Show 

Seleksi dulu media yang akan diajak kerja sama 

menyelenggarakan talk show, siapa segmennya dan kapan akan 

ditayangkan/disiarkan? 

46


Pilih moderator dan pembicara yang cakap. 

Persiapkan Terms of Reference (ToR) kerangka acuan kegiatan 

untuk diberikan pada moderator dan pembicara agar talk show 

lebih terarah. 

Menyelenggarakan Konferensi Pers 

Seleksi dulu siapa saja wartawan dan dari media massa yang 

mana yang akan diundang? 

Pilih tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. 

Tentukan waktu yang tepat (jika perlu, sepakati dengan mereka) 

agar tidak bentrok dengan kegiatan peliputan mereka di tempat 

lain. 

Kirimkan pemberitahuan awal tertulis (sehingga mereka tidak 

akan menyalahkan kita dengan alasan mereka tidak tahu rencana 

melakukan konferensi pers). 

Siapkan kemasan informasi sepadat mungkin untuk dibagikan 

kepada mereka yang hadir pada saat konferensi pers 

berlangsung. 

Pilih seorang moderator yang cakap dan faham apa yang 

umumnya diminati dan terbiasa atau tahu bagaimana caranya 

menghadapi wartawan yang suka suasana informal dan langsung 

pada pokok persoalan. 

Selama konferensi pers berlangsung, arahkan jawaban-jawaban 

dan pernyataan-pernyataan kita tetap terfokus pada inti tema 

atau pesan yang akan disampaikan, jangan terlalu longgar 

47


membiarkan pembicaraan berkembang kesana-kemari, jangan 

terpancing oleh ’keusilan’ wartawan yang suka mengaitkan 

sesuatu dengan banyak hal lain di luar permasalahan. 

Apabila ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, jawablah 

dengan sesuatu yang kita ketahui. Contohnya, jika ditanya 

berapa persentase pengidap HIV/AIDS secara nasional dan 

kita tidak mengetahuinya, katakanlah, “Saya tidak mempunyai 

jumlah yang pasti yang ada pada saya, tetapi saya benar-benar 

mengetahui bahwa jumlah pengidap HIV/AIDS di klinik kami 

meningkat 18 bulan yang lalu,” misalnya. 

Feature 

Kadang-kadang feature sering juga disebut “op-eds” yang 

merupakan opini editorial atau tulisan yang agak panjang yang ditulis 

dalam suatu berita tertentu yang muncul di halaman editorial surat 

kabar. Ketika menulis suatu bentuk opini, isi pernyataannya 

merupakan pemikiran kita tentang sesuatu dengan beberapa contoh 

atau anekdot yang dapat kita berikan untuk memperkuat argumen. 

Surat Pembaca 

Surat pembaca dapat ditulis dalam menanggapi tulisan terkini 

atau opini tokoh yang diterbitkan oleh surat kabar. Nyatakan 

persetujuan atau ketidaksetujuan kita dalam sebuah tulisan, juga 

berikan dukungan atau informasi tambahan. Surat pembaca 

mempunyai kesempatan yang besar untuk diterbitkan apabila surat 

tersebut ditulis dengan baik dan jelas serta disajikan dengan seringkas 

mungkin. Beberapa surat kabar dan majalah ada yang membatasi 

panjang maksimum yang akan mereka terbitkan, tetapi ada pula 

yang memberi kebebasan. Selalu harus cantumkan nama dan posisi 

kita dalam organisasi di samping nama sendiri. 

48


Radio dan Televisi 

Radio dan televisi merupakan salah satu media paling efektif 

untuk menyampaikan pesan yang kita berikan. Tetapi kita harus 

menyeleksi sumber pembicara yang akan muncul di radio atau di 

televisi. Berusahalan untuk menggunakan sumber pembicara yang 

mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai berbicara, karena 

biasanya acara yang ditampilkan adalah dalam bentuk wawancara. 

Sebelum kita menyetujui melakukan wawancara, yakinkan bahwa 

kita mengetahui: 

Apakah programnya, apa sajakah informasi yang mereka punyai, 

alasan mereka ingin wawancara, apakah mereka mempunyai 

pengetahuan dan bahan-bahan pendukung yang sesuai. 

Apakah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan dan berapa 

lama kita akan diberi kesempatan untuk berbicara? 

Apakah wawancara itu secara langsung atau direkam, apabila 

dalam bentuk wawancara langsung, maka menuntut kesiapan 

yang lebih besar. 

Hingga saat ini, pers masih banyak yang menuliskan berita (liputan) 

HIV/AIDS pada sisi sensasional semata-mata seperti yang terjadi 

pada kasus Surabaya November 1991. Pengambilan shot-shot di lokasi 

Wanita Pekerja Seks (WPS) Dolly oleh sebuah TV swasta, mengejar 

HIV/AIDS sampai ke kampung halaman, kendati berhasil mengangkat 

ketakutan massal terhadap sindrom ini, ternyata tidak mampu 

menimbulkan kesadaran yang justru amat dibutuhkan dan mitosmitos 

yang berkembang sama sekali tidak mampu diredam. 

Siyaranamual 1994:2 sebagai dikutip oleh Ishadi Siregar. 

49


Bagaimana mengemas pesan agar media massa efektif 

menyampaikan pesan AIDS? Pesan yang disampaikan harus benar, 

karena pekerja media seringkali tidak memiliki pengetahuan yang 

benar tentang AIDS. Ketidakjelasan atau bahkan kekeliruan suatu 

informasi dapat berakibat luas, diantaranya menimbulkan kepanikan 

dan menanamkan pengetahuan yang keliru pada masyarakat, yang 

dapat menjadikan kepercayaan dan mitos yang tidak mudah untuk 

dikoreksi kembali. 

50

Langkah Kedelapan 

Seminar 

51


8 

Adakan Seminar 

Salah satu langkah penting lainnya untuk mempromosikan kasus 

dan mendidik masyarakat adalah melalui penyelenggaraan seminar. 

Seminar merupakan suatu kegiatan pertemuan atau persidangan 

untuk membahas suatu masalah dengan melibatkan dukungan orang 

yang dianggap pakar, biasanya kalangan akademisi. 

Dalam rangka advokasi mencegah penularan HIV/AIDS, 

penyelenggaraan seminar dapat ditujukan untuk: 

Menghadirkan orientasi, konsep, pandangan umum terhadap 

suatu permasalahan, misalnya permasalahan penyebaran HIV/ 

AIDS dan cara pencegahannya. 

Memandu orang-orang untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan 

advokasi, seperti mendorong agar legislatif menganggap penting 

terhadp isu yang sedang diperjuangkan. Seminar juga dapat 

untuk mempererat hubungan dengan media. 

Membentuk pendapat umum dalam rangka menciptakan tekanan 

sosial politik bagi terbentuknya kebijakan dalam rangka 

penanggulangan HIV/AIDS. 

Menghasilkan pandangan akademik dan rekomendasi yang 

akan dijadikan acuan pembuatan legal draft kebijakan 

pencegahan HIV/AIDS. 

52



Untuk menyelenggarakan seminar terdapat tiga langkah besar 

yang sangat penting untuk dilakukan : 

Perencanaan 

Jauh sebelum seminar diselenggarakan perlu dilakukan hal-hal 

berikut: 

Tentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan 

seminar. Desain dari seminar akan sangat memperngaruhi pada 

hasil yang akan dicapai. Contohnya : suatu seminar yang memberi 

informasi baru tentang HIV/AIDS kepada peserta akan berbeda 

dengan seminar yang memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk berkomunikasi dan saling menukar strategi menanggulangi 

HIV/AIDS. 

Tentukan siapa yang akan menghadiri seminar tersebut. 

Kebanyakan seminar yang sukses adalah melibatkan orangorang 

dengan kesamaan latar belakang, tingkat pengalaman, 

atau orang-orang yang mempunyai kesamaan pandangan. 

Tentukan biayanya bagi peserta, dengan mempertimbangkan 

apakah dapat menutupi biaya seminar jika tidak ada sumbersember 

lain. 

Siapkan dengan baik muatannya. Untuk menghemat waktu dan 

energi, dan untuk mendisain suatu seminar yang bermanfaat, 

sebelumnya kenali apa yang telah diketahui oleh peserta dan 

apa yang ingin mereka ketahui tentang permasalahan yang akan 

dibahas dalam seminar. 

53


Kirimkan suatu daftar pertanyaan yang ditujukan pada peserta 

yang potensial lebih dahulu, teleponlah dan tanyakan hal-hal 

apakah yang justru akan sangat bermanfaat bagi mereka. 

Tentukan tema, subtema dan nara sumber yang relevan serta 

pemandu dan moderator yang cakap. Tema seminar, subtema 

dan nara sumber dibuat berdasarkan isu yang akan diadvokasi 

dan tujuan dari penyelenggaraan seminar. 

Bentuklah kepanitiaan yang terdiri dari panitia pengarah dan 

panitia pelaksana. Panitia pelaksana dapat dibagi lagi dalam 

beberapa divisi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan 

seperti sekretaris, bendahara, seksi perlengkapan, publikasi dan 

dokumentasi, dan lain lain. 

Tentukan waktu pelaksanaan seminar, jangan memakai hari libur 

minggu atau hari libur nasional karena kemungkinan sebagian 

peserta yang diundang dan diharapkan tanggapannya justru tidak 

akan datang. 

Persiapan Pelaksanaan 

Sebelum hari H pelaksanaan seminar perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut ini : 

Menyebar undangan; meskipun undangan diumumkan kepada 

khalayak umum, akan lebih baik jika panitia menyiapkan beberpa 

undangan khusus yang diperkirakan dapat memberikan 

sumbangan pemikirannya dalam acara tersebut. 

Berikan surat balasan dengan tenggang waktu pada peserta 

sehingga mereka dapat mengirimkan kembali kepada panitia. 

54


Dengan cara ini panitia akan mengetahui siapakah yang akan 

datang atau tidak datang. 

Hubungi pembicara dan panelis dan undang mereka yang 

direncanakan menjadi nara sumber. 

Persiapkan tempat dan fasilitas lainnya: penentuan tempat dan 

fasilitas juga memiliki kedudukan penting utuk dipertimbangkan 

karena hal ini akan menunjang keberhasilan pencapaian tujuan. 

Siapkan bahan-bahan pendukung: bahan pendukung yang 

dimaksud adalah materi seminar. Meski pembicara atau nara 

sumber sudah memaparkan pemikirannya, materi yang 

dibicarakan lebih baik dicopy dan dibagikan kepada peserta agar 

lebih memahami apa yang dipaparkan nara sumber. 

Siapkan perekam proses: sebagai dokumen yang kemungkinan 

diperlukan sekaligus memudahkan pembuatan legal draft. 

Rekaman proses tidak hanya menulis kesimpulan hasil seminar 

tetapi seluruh dialog yang terjadi selama acara berlangsung. 

Dialog yang terjadi selama seminar merupakan bahan yang sangat 

relevan untuk menjadi acuan pembuatan legal draft. 

Siapkan perlengkapan pendukung, seperti komputer beserta 

printernya, tape recorder, ATK, dan lain-lain. 

Pelaksanaan : 

Selama pelaksana kegiatan panitaia pengarah maupun panitia 

pelaksana harus melakukan pengecekan ulang segala perlengkapan 

acara. 

Apakah pembicara sudah datang, siapa yang menjemput? 

55


Apakah makalah sudah dibagikan? 

Apakah sound system dapat berfungsi dengan baik? 

Bagaimana dengan makan dan minum peserta? Apakah sudah 

disiapkan? Dan lain-lain. 

Yang perlu diperhatikan! 

Bekerjalah dengan deadline dalam setiap tahapan, seperti 

ketersediaan undangan, memesan tempat, dan pastikan bahwa 

semua sudah siap beberapa hari sebelum pelaksanaan. Sehingga 

penyelenggara harus mempunyai cukup waktu dalam perencanaan, 

pembuatan publikasi, dan penetapan pembicara. 

Evaluasi 

Pada akhir acara, sempatkan bertanya pada para peserta 

untuk memberikan umpan balik, sebagai evaluasi penyelenggaraan 

seminar. Bagikan formulir diakhir seminar untuk mengetahui pendapat 

para peserta tentang penyajian makalah, jalannya diskusi, dan 

makanan serta penginapan. Mintalah saran mereka dan gunakanlah 

umpan balik ketika merencanakan kegiatan yang akan datang. 

Evaluasi harus dalam bentuk spesifik dan hasilnya dapat terukur. 

56


Langkah Kesembilan 

Mempengaruhi Pembuat 


57


9 

Pengaruhi Pembuat Kebijakan 

Cara mempengaruhi pembuat kebijakan dapat dilakukan melalui 

proses lobbi. Istilah lobbi dalam kegiatan advokasi merupakan 

proses dimana masyarakat, secara perorangan maupun mewakili 

suatu kelompok, mencoba mempengaruhi wakil-wakil pilihan mereka 

di parlemen maupun pejabat pemerintah untuk memperhatikan, 

mendukung dan mengambil tindakan terhadap suatu isu tertentu yang 

sedang dipermasalahkan oleh masyarakat. 

Dalam hal ini seperti tujuan awal yang telah dikemukakan yaitu 

supaya penguasa (pembuat kebijakan) harus mendukung dan 

menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau 

perangkat hukum lain tentang PPK 100% di lingkungan seks 

komersial. Jadi panduan singkat ini tidak membahas secara rinci 

proses-proses lobbi yang lebih rumit. 

Dasar Pelaksanaan Lobbi 

Alasan yang mendsari perlunya dilakukan lobbi adalah untuk 

menjawab pertanyaan mau perubahan atau tidak. Dengan kata lain, 

alasan utama mengapa harus mendekati para politisi dan pembuat 

kebijakan memperhatikan keluhan dan persoalan yang terjadi di 

masyarakat, mengerti perkembangan kasus AIDS dan akhirnya 

mengeluarkan kebijakan untuk mencegahnya. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menuntut suatu hasil yang sangat rinci dan khas, yaitu 

diterbitkannya peraturan daerah atau perangkat hukum lainnya 

58


tentang penggunaan kondom 100% sebagai upaya mencegah dan 

menanggulangi HIV/AIDS di lingkungan seks komersial. 

Kegiatan ini diharapkan dapat bekerja secara cepat dan efektif 

dimana para pemimpin politik akan sensitif dan masyarakat akan 

melihat hal ini sebagai suatu langkah maju, pemimpin yang 

bertanggungjawab dan aktif mengambil tindakan yang efektif untuk 

melindungi masyarakat dari HIV/AIDS. Tanpa dilakukan lobbi, 

kadangkala bisa saja merupakan sesuatu yang nyaris mustahil dicapai 

melalui tindakan-tindakan atau proses-proses politik resmi. 

Siapa yang Akan Dilobbi? 

Langkah pertama sekali adalah menemukan bidang atau 

lembaga pemerintah mana yang terkait erat dengan isu pencegahan 

HIV/AIDS. Barangkali lebih baik mulai mendekati pejabat 

pemerintah yang berwenang pada departemen yang berkaitan, yaitu 

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Jika kemudian 

isunya banyak menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan undangundang 

dan peraturan, maka kalangan legislatif pun harus didekati. 

Kalangan legislatif yang dapat didekati adalah Komisi E-DPRD yang 

menengani masalah kesehatan. 

Untuk mendesakkan dikeluarkannya peraturan daerah 

penggunaan kondom 100%, DPRD adalah sasaran yang baik dan 

tepat untuk memulai lobbi. Jadi usahakan memperoleh daftar namanama 

anggota DPRD yang bertugas pada Komisi E yang menangani 

masalah kesehatan. Ushakan mendapat nama-nama mereka yang 

terpilih atau mewakili daerah dimana kasus terjadi, kalau perlu dari 

semua unsur partai atau fraksi. Temui pimpinan fraksinya, demikian 

seterusnya, sampai ketingkat nasional (DPR-RI). Kita juga harus 

tahu persis bagaimana cara terbaik, termudah dan tersingkat 

menghubungi mereka. 

59

60 


Cara-cara Melakukan Lobbi 

Berikut ini adalah beberpa cara lobbi yang umum digunakan 

dan disusun secara berurutan menurut tingkat keberhasilan atau 

efektifitasnya selama ini. 

Pertemuan Pribadi 

Kontak langsung atau tatap muka biasanya merupakan cara 

paling efektif untuk menyampaikan sikap, pandangan dan tuntutan 

kita, tetapi juga biasanya merupakan cara yang paling rumit 

diselenggarakan. Maka kita perlu mencari tahu anggota-anggota 

DPRD yang bisa “dihitung” sebagai sekutu, kemudian mereka di 

lobbi dulu sebagai langkah awal mengembangkan strategi. 

Kalau ternyata kita berhasil membujuk mereka dan mau 

bertemu, pastikan diri kita memang sangat menguasai 

permasalahannya secara keseluruhan atau bahkan serinci mungkin 

dan bersiaplah untuk menjawab semua kemungkinan pertanyaan 

atau sanggahan dengan sikap dingin dan serasional mungkin. Untuk 

itu sebaiknya kita menyiapkan ringkasan tertulis mengenai kasus atau 

isu dan tutntutan yang disampaikan, sehingga mereka bisa 

merujuknya kapan saja. 

Percakapan Telepon 

Percakapan lewat telepon sangat tepat untuk keperluan 

mendadak, seraba cepat dan langsung menghubungi para politisi 

yang akan dilobbi, juga tidak membutuhkan terlalu banyak waktu 

dan kerja persiapan. Karena persiapan inilah banyak pelobbi lebih 

suka memilih cara ini daripada pertemuan tatap muka langsung. 

Maka, sikap berendah hati dan kemampuan memberi penjelasan 

singkat, padat dan tidak bertele tele adalah penting sekali jika 

menggunakan cara ini.


Surat Pribadi 

(termasuk melalui fax, email dsb.). Ini adalah cara yang umum 

digunakan untuk menjelaskan lebih lengkap dan rinci tentang 

pandangan, sikap dan tuntutan kepada para politisi. Umumnya cukup 

efektif, meskipun tidak mampu menyampaikan pesan secara cepat 

dan bersifat langsung. Keuntungan cara ini adalah adanya 

kesempatan bagi para politisi untuk membacanaya kapan saja yang 

tidak bisa dilakukannya melalui pertemuan langsung. 

Surat Pribadi ke Beberapa Orang Secara Terpisah 

Kalau kita memiliki kekurangan atau kelemahan menulis suatu 

surat pribadi yang bagus dan menyentuh, maka kita bisa 

memanfaatkan membuat surat pribadi ke beberapa orang politisi 

sekaligus. Biasanya surat jenis ini lebih singkat, 1-2 halaman saja 

dengan catatan tambahan tentang apa, dimana dan bagaimana 

caranya mereka dapat memperoleh informasi lanjutan yang lebih 

lengkap jelas dan rinci. 

Surat Terbuka 

Ini adalah cara yang biasanya digunakan oleh kelompok pelobbi 

untuk program kampanye, yakni dalam bentuk meminta banyak 

orang menulis surat dan menandatanganinya bersama-sama ditujukan 

kepada satu atau beberapa orang politisi sekaligus tentang isu 

tertentu. Surat bisa saja ditulis oleh seseorang yang memang pakar 

lalu ditanda tangani beramai-ramai, tetapi bisa juag berbentuk satu 

surat jadi yang sudah siap atau kartu pos yang tinggal ditanda tangani 

saja. 

61


Pernyataan (statement) 

Ini adalah cara yang biasanya dilakukan oleh para pelobbi atau 

jur kampanye pemula yang belum berpengalaman, karena memang 

paling gampang dilakukan dan sudah banyak contohnya, termasuk 

melalui email. Namun cara seperti ini sudah terlalu biasa bagi para 

politisi, sehingga mereka umumnya malas jarang atau malas lagi 

menanggapinya secara sungguh-sungguh, dan biasanya mereka pun 

hanya membacanya sepintas lalu. 

Minta Bantuan Profesional 

Ada banyak pelobbi professional yang bekerja demi uang atau 

demi kesenangan atau kepuasan pribadi mereka. Tapi biasanya 

mereka juga pasang harga mahal sebanding dengan pengalaman dan 

mutu pekerjaan mereka. Karena itu kalau kita ingin minta bantuan 

mereka, harus mempertimbangkan sumber dan kemampuan dana, 

selain itu harus juga memilih mereka yang benar-benar mampu dan 

dapat dipercaya. 

Melalui Organisasi Masyarakat 

Kita mungkin bisa menemukan atau membentuk satu organisasi 

khusus para relawan yang membantu. Carilah kelompok yang 

memiliki minat dan kepentingan yang sma terhadap isu pencegahan 

HIV/AIDS. Namun kelompok kelompok semacam ini biasanya 

memiliki urutan prioritas mereka sendiri, juga umumnya terbats 

sumber dayanaya, sehingga jangan terlalu berlebihan mengharapkan 

mereka melakukan sesuatu habis habisan untuk mendukung. Tetapi 

mereka tetap merupakan kelompok pendukung yang potensial dan 

mungkin saja memiliki beberapa kemampuan lobbi atau akses 

kepada para politisi. 

62


Unjuk-rasa Massa 

Cara ini biasanya dilakukan oleh kelompok pelobbi yang 

bekerja secara terselubung. Unjuk-rasa massa memang mampu 

memancing perhatian media massa, akhirnya pemberitaan mereka 

sama sekali tidak sebanding dengan besarnya peristiwa unjuk-rasa 

itu sendiri. Juga sudah menjadi rahasia umum bahwa para politisi 

lama kelamaan semakin terbiasa (imun) dengan berbagai unjuk rasa, 

lalu merasa hal itu bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. 

Kalau tujuannya hanya untuk memancing perhatian, banyak teknik 

lain yang diuraikan disini jauh lebih efisien dan efektif mencapai hasil 

yang sama daripada melakukan pengerahan massa. Ibaratnya “jangan 

pakai bazoka untuk membunuh seekor nyamuk” 

Kapan Melobbi? 

Keberhasilan suatu lobbi tergantung juga pada waktu yang tepat, 

selain faktor-faktor lain. 

Manfaatkan Momentum Sebelum Pemilihan Umum 

Bulan-bulan menjelang pemilihan adalah waktu terbaik dan paling 

tepat untuk memulai mendekati para politisi yang mencalonkan 

diri, karena inilah saat mereka harus mendengarkan tuntutan-tuntutan 

rakyat jika ingin memperolah dukungan suara. 

Sebelum Isu Dimasyarakatkan 

Jika kita tahu bahwa isu penggunaan kondom akan segera mulai 

muncul dalam sorotan masyarakat, maka itulah saat terbaik utnuk 

juga segera mulai mendekati para politisi. Mereka umumnya sangat 

suka omong tentang suatu isu mendahului yang lain dan tidak akan 

terkejut lagi kalau isu itu akhirnya muncul dan meledak. 

63


Pada Puncak Publisitas 

Untuk isu-isu yang terus bertahan dan tetap menarik perhatian 

masyarakat, ada saat-saat dimana isu tersebut mencapai puncaknya, 

biasanaya ketika ada perkembangan baru yang berkaitan dengannya, 

diberitakan lagi oleh media massa. Pada saat-saat puncak seperti 

itulah minat dan perhatian para politisi terhadap isu tersebut juga 

menjadi lebih besar. 

Sebelum Perdebatan Parlemen 

Jika isunya menyangkut perlunya perubahan undang-undang 

atau peraturan, maka inilah saatnya untuk melobbi pejabat 

pemerintah atau partai-partai politik dalam parlemen sebelum mereka 

bersepakat membuiat suatu keputusan. Jelas, jauh lebih mudah 

mempengaruhi suatu kebijakan yang masih dalam proses perumusan 

daripada kalau sudah terlanjur menjadi undang-undang atau 

peraturan yang sah. 

Selama Pembahasan Parlemen 

Kalau ternyata sudah terlambat untuk memmulai lobbi sebelum 

perdebatan parlemen, maka masih tetap ada kesempatan untuk 

melakukannya selama rancangan tesebut dibahas di parlemen. 

Beberapa Kiat Lobbi 

Sekali berhasil menggaet minat dan perhatian para politisi untuk 

bersedia bertemu atau bicara dengan kita, maka kitapun harus siap 

mengatakan sesuatu. Berikut ini adalah beberpa kiat penting yang 

perlu kita perhatikan ketika sedang melakukan lobbi. 

64


Nalar yang Memikat 

Dalam melakukan lobbi sebaiknya langsung menyampaikan 

pandangan, sikap dan tuntutan kita dengan alasan yang memikat 

dan masuk akal adalah kiat terbaik untuk memulai pembicaraan. 

Banyak politisi percaya bahwa diri mereka sedang berusaha 

membangun dunia yang lebih baik, dan tak ada ruginya bagi kita 

jika memberi mereka kesempatan untuk melakukan dan 

membuktikannya. 

Ingatkan Ideologi Mereka 

Akan sangat bermanfaat jika kita juga memiliki pengetahuan 

cukup tentang ideologi politik seseorang dan menyampaikan isu 

penggunaan kondom pada transaksi seks komersial dalam kerangka 

ideologi tersebut. Misalnya kita boleh menyitir ayat-ayat atau ajaran 

kitab suci untuk membingkai isu yang disampaikan kepada seorang 

politisi dari partai politik berbasis agama. Atau membingkai isu dengan 

mengutip kereangka dasar pemikiran kritis pada seorang politisi 

yang kritis dan sebagainya. 

Katakan yang Benar 

Jangan pernah berbohong tentang isu yang kita sampaikan. 

Kepercayaan terhadap kita adalah modal utama yang paling 

berharga. Jika ingin mempengaruhi pendapat orang lain. Sekali kita 

kemudian terbukti berbohong maka kita tak pernah atau sangat sulit 

untuk mereka percayai lagi. 

Kaitkan Dengan Minat Pribadi 

Kita harus siap dengan data dan infromasi memadai tentang 

pendapat masyarakat tersebut, kemudian coba kaitkan dengan 

pandangan-pandangan pribadi para politisi tersebut, 

65


Pada Mulanya Kita Semua Alergi Politik 

Pada awalnya, penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia 

dikembangkan berdasarkan paradigma kesehatan modern yang 

berusaha bekerja profesional berdasarkan bukti-bukti yang ada. 

Selain itu pendekatan yang dilakukan masih sektoral, medis ’oriented’ 

dan belum terpadu dengan mengandalkan kerja Lembaga 

Swadaya Masyarakat di lapangan. Sebagai contoh: Departemen 

Kesehatan memfokuskan diri pada surveilans di lingkungan 

kelompok perilaku resiko tinggi sedangkan Lembaga Swadaya 

Masyarakat diarahkan untuk melakukan pencegahan di lingkungan 

kelompok perilaku resiko tinggi dengan terutama utnuk program 

kampanye, pemasaran dan distribusi kondom. Anehnya kedua 

institusi itu hampir tidak pernah bertemu untuk berkoordinasi. 

Akibatnya yang terjadi bukan kerja sinergi tapi malah menempatkan 

LSM sebagai lembaga pemonitoring dan pengkritik kerja pemerintah 

yang tidak mengindahkan kerahasiaan dan informed consent ketika 

melakukan survei. Lalu media massa terutama koran sibuk 

melaporkan hasil temuan dari surveilans di lingkungan pelacuran 

menimbulkan sentimen anti lokalisasi. Anti lokalisasi muncul di Jawa 

Timur sejak 1993. Kemudian memuncak dengan demonstrasi 

masyarakat menuntut penutupan lokalisasi pelacuran di Jawa Timur. 

Sekarang lokalisasi di Jawa Timur banyak yang ditutup secara resmi 

oleh pemerintah daerah setempat. Yang masih bertahan adalh 

lokalisasi di Surabaya. (Lihat penelitian “Implementasi 

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia: Studi kasus di Surabaya”) 

Kerja sektoral seperti itu sekarang kita rasakan akibatnya yakni 

kerja surveilans di lingkungan pelacur dan kebijakan penggunaan 

kondom 100% di lingkungan pelacur menjadi semakin sulit sekali 

dilaksanakan. Para pelacur sekarang banyak yang menyebar di jalanjalan. 

Lalu bagaimana policy surveilans, KIE dan PPK 100% mau 

diterapkan? Pemerintah daerah setempat menjadi lebih berhati-hati 

ketika berhadapan dengan isu kondom dan lokalisasi pelacur. Mau 

tidak mau isu itu menjadi isu politik yang sensitif dan sama sekali 

tidak populer sekarang ini. Kelompok moderat di pemerintah 

66


sekarang inipun menjadi berhati hati ketika berhadapan dengan 

kedua isu tersebut. 

Memang pernah pemerintah pusat melalui Dirjen P2PL yakni 

almarhum Dokter Abednego membuat surat keputusan tentang 

Penggunaan kondom 100% di Lingkungan Pelacur. Surat keputusan 

itu mengundang protes dari Gubernur Jawa Timur yang merasa 

tidak terikat oleh surat keputusan itu kalau tidak ada persetujuan 

atau perintah dari Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan itu 

akhirnya hanya tinggal surat keputusan tanpa ada satupun daerah 

lokalisasi di Indonesia yang melaksanakan surat keputusan 

tersebut. 

Apa yang bisa dipelajari dari Surat Keputusan Dirjen yang tidak 

implementaitif itu? Pertama, kebijakan penggunaan kondom 100% 

dari dirjen dibuat tergesa-gesa dengan tidak melibatkan orang-orang 

dan aparat yang terlibat dalam masalah tersebut. Kedua, kebijakan 

itu tidak dibuat melalui proses politik yakni proses legislasi yang 

dibuat oleh eksekutif maupun legislative. Ketiga, karena itu isunya 

kemudian hanya menjadi isu teknis medis semata. Orang-orang 

diluar kesehatan merasa tidak berurusan dan terlibat masalah 

tersebut. Padahal aparat setempat terutama Muspika di lingkungan 

pelacuran menempati posisi strategis dalam pelaksanaan PPK 100%. 

Pada merekalah kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan PPK 100% 

dapat dijalankan. 

Karena itu sekarang kita perlu berbesar hati untutk mau memulai 

proses yang belum kita lalui bersama yakni proses politik untuk 

kerja legislasi. Kelompok konsevatif sebaiknya tidak kita musuhi 

tetapi kita ajak bersama sama untuk menanggulangi HIV/AIDS. 

Untuk mengurangi sensitifitas para eksekutif dan legislatif maka 

perlu ada gerkan masyarakat yang mendukung adanya legislasi 

untuk melindungi warga negara yang sakit maupun yang sehat 

termasuk didalamnya kebijakan tentan PPK 100% 

-Ditulis oleh; Esti/ Hotline Surabaya 

67


atau dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika 

berhadapan dengan masyarakat mengenai isu tersebut. Kiat ini 

terutama berhasil jika kita dapat meyakinkan mereka bahwa terdapat 

dukungan luas masyarakat terhadap isu penggunaan kondom dan 

pencegahan HIV/AIDS yang akan bermanfaat nanti dalam pemilihan 

umum. Tetapi perlu diingat karena banyak politisi umumnya lebih 

peduli pada berbagai kemungkinan akibatnya terhadap karir politik 

mereka daripada peduli pada penegakan keadilan dan kebenaran 

sesungguhnya. 

Dukunglah Si Orang Baik 

Kalau ternyata politisi yang kita lobbi memang sudah terbukti 

sebagai politisi yang memiliki integritas pribadi dengan reputasi yang 

terpuji selama ini, mungkin tak ada salahnya kita juga menawarkan 

kemungkinan membantu mereka dalam kampanye politik pada 

pemilihan mendatang. 

68


Mendesakkan Perubahan 


69


70 

10 

Lakukan Desakan untuk Perubahan 


Upaya pendesakan perubahan kebijakan agar tiap daerah 

memiliki Perda terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS atau 

perangkat hukum lainnya, ditekankan pada proses-proses legislasi 

terutama yang sekaligus melibatkan dan banyak berkaitan dengan 

proses-proses politik dan proses-proses sosialisasi, yakni pengajuan 

rancangan tanding yang memang memungkinkan kalangan 

masyarakat awam sekalipun terlibat didalamnya , bukan hanya pakar 

maupun praktisi hukum semata-mata. Proses ini sekaligus merupakan 

inti semangat advokasi, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam 

proses-proses pembentukan kebijakan publik yang bermanfaat bagi 

kepentingan bersama. 

Salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka 

pembentukan pendapat umum dan penggalangan dukungan massa, 

diharapkan tidak semata-mata membuat orang “sekedar tahu” tapi 

juga “mau terlibat dan bertindak”. Hal terakhir ini jelas lebih 

menyangkut soal afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) 

Langkah langkah Perumusan Legal Drafting 

Perumusan legal drafting dapat dimulai dengan meneliti dan 

menganalisa berbagai naskah kebijakan penanggulangan HIV/AIDS 

sampai petunjuk pelaksanaannya di tingkat desa, kabupaten dan 

propinsi. Apabila didaerah belum ada, dapat mengacu pada 

peraturan bidang kesehatan secara umum. Selain itu juga perlu untuk 

melakukan kajian terhadap persoalan ekonomi, sosial budaya, 

maupun politik yang timbul berkaitan denan kebijakan yang ada.


Hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis 

advokasi serta bahan masukan bagi draf kebijakan daerah. 

Dalam menganalisa naskah kebijakan, periksalah pasal demi 

pasal dari kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang ada dan 

tentukan pasal-pasal mana saja yang kita setujui. Sebaliknya pasalpasal 

yang tidak kita setujui. Kemukakan alasan yang jelas mengapa 

kita menyetujui atau menilik suatu pasal. Alasan tersebut harus kuat 

sehingga dapat diterima pihak-pihak lain. 

Terhadap pasal-pasal yang tidak kita setujui, kemukakan apa 

saran untuk perbaikan atau perubahan tersebut secara lengkap. 

Perbaikan yang kita lakukan baik secar substansi maupun kalimat 

harus bisa diterima dan difahami pihak lain. Kita perlu mengajak 

ahli hukum dalam POKJA untuk melakukan langkah-langkah 

tersebut. 

Lakukan Workshop Untuk Mendapat Masukan 

Hasil riset penanggulangan HIV/AIDS dan persoalan yang 

menyertainya yang telah dianalisis dan dirumuskan kemudian 

disosialisasikan untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen 

masyarakat. Maksud dilakukannya workshop yang diselenggarakan 

di tingkat kabupaten maupun propinsi ini adalah untuk mendapatkan 

input maupun umpan balik dari berbagai elemen masyarakat demi 

penyempurnaan pembuatan draf yang akan disusun. 

Selenggarakan Seminar Perumusan Kertas Posisi 

Rumusan hasil serial workshop kemudian diseminarkan bersama 

dengan para individu atau organisasi peduli AIDS, dibantu oleh pihak 

akademisi dan pakar hukum. Output dari seminar ini adalah sebuah 

kertas posisi (position paper) yang menjabatrkan berbagai rumusan 

71


penting sebagai bahan penyusunan draf kebijakan dan acuan 

kampanye, lobby dan tahapan proses advokasi selanjutnya. 

Proses Konsultasi Dan Pembentukan Opini Publik 

Diseminasi Draft 

Setelah draf tersusun perlu dicopy dan didistribusikan kepada 

pihak-pihak yang berkompeten, terutama pada legislatif dan 

eksekutif daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk mempromosikan, 

membentuk wacana dan selanjutnya mampu menggalang dukungan 

publik yang lebih luas. 

Sosialisasi 

Dalam rangka lebih memassifkan dan meningkatkan rasa 

kepemilikan dan kepedulian terhadap draft yang telah tersusun, perlu 

dilaksanakan beberapa diskusi intensif di tingkat kelompokkelompok. 

Kampanye 

Untuk mendukung pembentukan wacana dan opini publik 

terhadap draft yang telah disebarluaskan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan kampanye melalui media (media cetak, audio visual, multi 

media), juga melalui media massa. 

Pembuatan Lobby Paper 

Untuk mensistematisir proses dan materi lobby dilakukan melalui 

pertemuan perumusan lobby paper yang akan dijadikan sebagai 

panduan bagi tim lobby ke legislatif daerah. 

72


Proses Lobbi 

Tim lobbi yang telah terbentuk selanjutnya melakukan beberapa 

kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan 

daerah. Kegiatan ini dilakukan baik dengan cara mendatangi wakil 

rakyat maupun mengundang mereka ke wilayah kasus. Pada saat 

itulah, akan didesakkan draft Perda atau usulan pembaruan 

kebijakan. 

Sampaikan hasil perubahan yang telah kita susun pada para 

legislator (DPRD) untuk segera ditindaklanjuti. Ajak pihak-pihak 

lain atau yang dapat membantu agar rancangan tanding tersebut dapat 

masuk ke dalam agenda pembahasan DPRD. 

Pelajari proses-proses legislasi di DPR/DPRD yang selama ini 

berlangsung, serta tata tertib dewan pada daerah masing-masing. 

Kenali kemungkinan peluang atau hambatannya untuk rancangan 

tanding yang kita usulkan. 

Pertemuan Evaluasi dan Sharing Proses di tingkat 

Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional 

Di tengah dan akhir proses advokasi kebijakan, lakukan 

pertemuan antar aktivis dan organisasi peduli AIDS di tingkat 

kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Pertemuan ini dilakukan 

dalam rangka sharing dan evaluasi proses serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. Hasil sharing dan evaluasi akan menjadi bagian penting bagi 

perubahan serta perencanaan kerja-kerja selanjutnya. 

73


Lembaga 

Yudikatif 

Pemerintah 

Daerah 

Pemerintah 

& DPRD 

Partai politik 

Ormas 

Media massa 

Pakar 

Kelompok kepentingan 

Ornop 

Bagan umum proses Legislasi 

DPRD 

(Panja, pansus, Komisi) 

Bupati/ 

Walikota 

74

PUSTAKA 

Topatimasang, Roem, et.al., 2000, Mengubah Kebijakan Publik: 

Panduan Pelatihan Advokasi, Yogkakarta: ReaD Book. 

Wiwat, Bahan Presentasi. 

_____ , 1995, Advocacy Guide, International Planned Parenthood 

Federation. 

_____ , 2002, Ancaman HIV/AIDS di Indonesia Semakin Nyata, 

Perlu Penanggulangan Lebih Nyata, Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional. 

_____ , 2000, Lembar Informasi Kondom Berseri, Jakarta: The 

Futures Group International. 

_____ , 2000, Program Penggunaan Kondom 100% di 

Lingkungan Penjaja Seks, Bakti Husada, Indonesia Sehat 

2010. 

_____ , 1997, The UNAIDS Guide to the United Nations Human 

Rights Machinery. 

75

APENDIKS 

Hasil Rapat di Kantor Menko Kesra – Juli 2003 

Pengantar 

Advokasi merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir 

untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam 

suatu kebijakan. Agar mempunyai arah yang jelas, bagi suatu 

organisasi atau lembaga yang akan melakukan advokasi, perlu 

mempunyai pegangan yang menjadi dasar kemana kebijakan tersebut 

akan dikembangkan. Suatu tujuan dan harapan bersama yang 

dirumuskan secara jelas akan memudahkan organisasi tersebut 

menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kejelasan suatu 

tujuan akhirnya akan dapat menjadi suatu gagasan yang dapat 

diterima oleh semua pihak dan akan menjadi landasan melakukan 

tindakan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu 

untuk melampirkan hasil pertemuan pada tanggal 2 – 3 Juli 2003 di 

Kantor Menko Kesra, karena dalam pertemuan itu telah disepakati 

kerangka operasional kebijakan dan program penunjang Program 

Penggunaan Kondom 100% di tempat transaksi seks komersial. 

PENDAHULUAN 

Dalam Konferensi AIDS Sedunia yang ke-14 yang 

diselenggarakan pada bulan Juli 2001, dilaporkan lebih dari 40 juta 

penduduk dunia hidup dengan HIV/AIDS. Tiga puluh juta 

77


diantaranya berada di Afrika dan sisanya tersebar di belahan dunia 

lain seperti Asia, Amerika Selatan, Australia dan Eropa. 

Diperkirakan setiap 13 detik terjadi satu kasus meninggal karena 

AIDS dan setiap 8 detik terjadi satu kasus infeksi baru. Meskipun 

sampai sekarang 75% kasus AIDS di seluruh duania diperkirakan 

berada di Afrika, namun Asia sekarang sedang menghadapi 

peledakan kasus baru HIV/AIDS. 

HIV/AIDS dilaporkan pertama kali di Indonesia pada tahun 

1987. Sampai dengan pertengahan 2003 Departemen Kesehatan 

memeprkirakan bahwa di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 

pengidap HIV, tapi hampir semua belum tahu bahwa dirinya telah 

terinfeksi. Sekitar 4000 orang di Indonesia telah meninggal karena 

AIDS, sebuah angka yang cukup memprihatinkan. 

Sejak HIV/AIDS menjadi fenomena yang mendunia, Indonesia 

sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Akan 

tetapi penanganan yang serius terpadu baru mulai dilaksanakan pada 

tahun 1994, ditandai oleh pembentukan Komisi Penanggulangan 

AIDS di pusat, disusul dengan pembentukan Komisi Penanggulangan 

AIDS di propinsi dan kabupaten berdasarkan Keputusan Presiden 

(Keppres) Republik Indonesia No. 36 Tahun 1994. 

Sebagai upaya tindak lanjut dan landasan operasional dari 

Keppres tersebut, menteri Koordinator Bidang kesejahteraan 

Rakyat yang secara ex officio menjadi Ketua komisi Penanggulangan 

AIDS, mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/1995 

tentang Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Pelita VI yang 

kemudian dijadikan sebagai rujukan bagi propinsi dan kabupaten. 

Pada awal tahun 2003 Komisi Penanggulangan AIDS 

mengeluarkan Strattegi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 

78

Apendiks 

2003-2007. Dokumen Strategi Penanggulangan HIV/AIDS yang 

baru ini disusun tidak saja dimaksud untuk menyesuaikan Keputusan 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/Kep/ 

Menko/Kesra/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan 

HIV/AIDS, tetapi juga untuk mengakomodir perkembangan 

penanggulangan yang secara global dicanangkan dalam Dokumen 

UNGASS (Juni 2001) dan Sidang Khusus Kabinet Sesi Khusus 

tahun lalu (Maret 2002) Strategi Nasional 2003-2007 juga 

memperhatikan kecenderungan epidemi HIV/AIDS, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pengobatan, dan perubahan 

sistem pemerintahan ke arah desentralisasi. 

Secara umum StrategiNasional yang baru telah menggambarkan 

secara komprehensif segala hal yang diperlukan demi suksesnya 

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. 

Hal ini terlihat jelas dalam penetapan area prioritas yang meliputi: 1) 

Pencegahan HIV/AIDS, 2) Perawatan, Pengobatan dan Dukuinga 

terhadap ODHA, 3) Surveilans HIV/AIDS dan IMS, 4) Penelitian, 

5) Lingkungan Kondusif, 6) Koordiansi Multipihak dan, 7) 

Kesinambungan Penanggulangan. (Strategi Nasional Penanggulangan 

HIV/AIDS 2003-2007, Bab III No. 1) 

Kendati demikian, dalam mengaplikasikan pelbagai area prioritas 

dan program yang ada dalam Strategi Nasional dirasakan masih 

ada kendala selain anggaran, khususnya dlam hal belum sinkronnya 

kebijakan nasional dan kebijakan daerah (di tingkat propinsi maupun 

kabupaten) baik dalam bidang legalitas maupun legitemasi yang 

diberikan; juga belum terpadunya program penanggulangan yang 

dilakukan oleh berbagai sektor terkait. Setiap propinsi dan kabupaten 

disarankan untuk mengembangkan rencana strategis disesuaikan 

dengan masalh HIV/AIDS di daerahnya. 

79


Progam Penggunaan Kondom 100% 

Departemen Kesehatan RI memperkirakan ada 7-10 juta lakilaki 

di Indonesia yang membeli jasa seks dari penjaja seks setiap 

tahun. Hasil dari Survei Surveilens Perilaku (SSP) 2003 yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kurang 

dari 10% laki-laki tersebut tetap menggunakan kondom dalau 

berhubungan dengan penjaja seks. Salah satu akibat perilaku ini, 

selain penularan HIV dari laki-laki ke penjaja seks dan sebaliknya, 

adalah penularan IMS dan HIV makin meningkat diantara para istri 

dan bayi dari laki-laki yang berperilaku risiko tinggi tersebut. 

Intervensi perubahan perilaku untuk penjaja seks supaya mereka 

meminta para pelanggannya menggunakan kondom telah diterapkan 

sejak sepuluh tahun yang lalu. Namun, pendekatan tersebut jelas 

kurang memadai, terutama karena yang menentukan penggunaan 

kondom dalam transaksi seks komersial adalah pelanggan. Yang 

sangat dibutuhkan adalah program-program yang akan membawa 

perubahan perilaku pelanggan tersebut. 

Seperti yang ditulis dalam Strategi Nasional HIV/AIDS salah 

satu pendekatan adalah program untuk mendukung penggunaan 

kondom pada setiap transaksi seks komersial: 

“Cara-cara penanggulangan HIV/AIDS yang terbukti efektif 

perlu menjadi perhatian utama, seperti...penggunaan kondom 

100%...” (Bab II No. 1.2.) 

“Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaankondom 

100% diantara penjaja seks dan pelanggannya, pasangan ODHA 

serta pemanfaatan fungsi ganda (dual protection) kondom dalam 

keluarga.” (Bab II No. 3.7) 

80

Apendiks 

Program penggunaan komdom 100% (PPK 100%) adalah 

program terpadu dan kebijakan terkait yang mempromosikan 

penggunaan kondom 100% pada 100% transaksi seks komersial 

di 100% tempat transaksi seks di daerah tertentu. Program 

Penggunaan Kondom 100% tersebut dipelopori oleh Thailand dan 

Kampuchea dan dapat menurunkan angka prevalensi HIV secara 

drastis dan bermakna di kedua negara tersebut. Program ini terbukti 

berhasil bila memperoleh kesepakatan dari para pelaku, disertai 

program penunjang yang memadai, dan didukung dengan perangkat 

hukum dan kebijakan lain yang efektif. 

Pertemuan di Kantor Menko Kesra 

Sudah ada beberapa program perintis yang mendukung PPK 

100% di Indonesia. Namun, semula ini telah berjalan tanpa 

kesepakatan bersama atau persepsi yang sama tentang elemenelemen 

program dan kebijakan yang menunjang, baik dari pihak 

pemerintah, maupun dari pihak pelaksana program tersebut atau 

para donor yang memberikan dana atau bantuan teknis. 

Oleh karena itu, pada tanggal 2-3 Juli 2003 diselenggarakan 

suatu pertemuan di Kantor Menko Kesra yang dihadiri staf teknis 

para lembaga donor, dan anggota KPAD dari beberpa propinsi 

prioritas, untuk membicarakan dan menyepakati hal-hal penting 

berkenaan dengan Kebijakan dan PPK 100%. 

Dalam dua hari pertemuan itu, para pesert telah mendengarkan 

presentasi tentang pelbagai hal penting yang berkenaan dengan PPK 

100%, kemudian melakukan diskusi sampai tercapai suatu 

kesepakatan bersama. Yang direkomendasikan dari diskusi dan 

kesepakatan ini adalah dua hal penting, yakni kerangka dari 

serangkaian Program Penunjang PPK 100% yang dibutuhkan, dan 

prinsip-prinsip yang perlu dipakai sebagai dasar kebijakan terkait 

81


yang dapat mensukseskan PPK 100%. Hasil diskusi, kesepakatan 

dan rekomendasi tertera pada pembahasan berikut : 

82 

BAB II 

PROGRAM PENUNJANG 

KEBERHASILAN PROGRAM 

PENGGUNAAN KONDOM 100% 

Berdasarkan kajian dari program-program yang sudah 

diterapkan di luar negeri, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang 

terkait, maka ditetapkan komponen-komponen program yang perlu 

ada untuk menunjang keberhasilan PPK 100%. 

1. Advokasi kepada semua pihak untuk mendukung dan 

melaksanakan PPK 100% 

2. Komitmen pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, 

organisasi kemasyarakatan, pengelola tempat hiburan dan 

pekerja yang menyediakan jasa seks. 

3. Keikutsertaan berbagai instansi dan lembaga dengan peran dan 

tanggung jawab yang jelas 

4. Peningkatan kemampuan (capacity building) 

5. Akses terhadap kondom. 

6. Pendanaan. 

7. Monitoring dan evaluasi. 

1. ADVOKASI 

Yang ingin dicapai dari advokasi adalah terciptanya lingkungan 

yang mendukung (enabling environment) agar peningkatan

Apendiks 

pemakaian kondom dapat dilihat sebagai suatu upaya penting dalam 

menanggulangi penularan HIV/AIDS di daerah tersebut. Hal ini 

sesuai dengan Strategi Nasional HIV/AIDS Bab III No. 1.2.3, yang 

menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam rangka pencegahan 

penularan HIV adalah: 

“Meningkatkan penggunaan kondom sebagai alat pencegahan 

infeksi HIV dan IMS pada setiap hubungan seks beresiko” 

Yang paling utama perlu diadvokasikan agar program ini dapat 

diterima dengan baik dan mendapatkan legitemasi adalah para 

pejabat dan penentu kebijakan publik, baik eksekutif maupun 

legislatis. Diperlukan kesepakatan baik di tingkat propinsi maupun 

kecamatan atau kota agar merumuskan posisi terhadap PPK 100% 

sampai diterbitkan Perda dan peraturan lain yang terkait. 

Yang perlu diciptakan adalah iklim dimana para tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dll. Diharapkan dapat 

mengkampanyekan perilaku seksual yang bertanggung jawab dan 

tidak beresiko yang mengurangi penularan IMS dan HIV secara 

seksual, yaitu dengan abstinensi, setia pada satu pasangan serta tidak 

menghalangi pelaksanaan PPK 100% di tempat tertentu. Terutama 

pada para remaja dan generasi muda perlu dibudayakan perilaku 

seksual yang bertanggung jawab, dengan menunda hubungan seks, 

mengurangi jmlah pasangan dan memakai kondom pada setiap 

hubungan seks beresiko. 

Dalam melakukan advokasi, sebaiknya dipaparkan data 

penunjang, yang meliputi: 

Data Survei Surveilens Perilaku (SSP, yaitu Behavioural Surveillance 

Survey; sumber data dari Badan Pusat Statitstik); 

83


Data estimasi populasi beresiko dan ODHA di wilayah tersebut 

(sumber data dari Departemen Kesehatan) 

Hasil dari penelitian perilaku seksual lainnya; 

Data mengenai dampak HIV/AIDS terhadap ekonomi di 

wilayah tersebut (misalnya tentang kemiskinan, pengangguran, 

kesehatan dll. bila ada). 

Advokasi merupakanproses yang penjang dan 

berkesinambungan. Teknik advokasi akan berbeda-beda, tergantung 

daerah masing-masing, dan juga tergantung kepada pihak mana 

advokasi itu ditujukan. Pihak yang terkait disetiap daerah perlu 

memilih sendiri advokatornya (advocate), target kegiatan dan 

strategi advokasi itusendiri. 

Indikator Keberhasilan Advokasi Adalah : 

Adanya dukungan penuh dari semua puhak, terutama: 

- Pimpinan daerah eksekutif dan legislatif; 

- Pihak masyarakat, menurut daerahnya, yangmeliputi tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kaum 

perempuan antara lain; dan 

- Pengelola tempat hiburan dan penjaja seks. 

Tidak ada halangan pelaksanaannya PPK 100% didaerah 

tertentu dari pihak agama maupun masyarakat 

Adanya anggaran yang memadai untuk menjalankan program 

program HIV/AIDS. 

84

Apendiks 

2. KOMITMEN 

Kesuksesan PPK 100% dalam upaya pencegahan HIV/AIDS 

tidak akan tercapai tanpa adanya komitmen mutlak pada semua 

tingkat dan pihak, terutama pada para pimpinannya. Termasuk di 

sini adalah: 

Gubernur, Bupati, Walikota; 

DPRD; 

Sektor-sektor yang terkait; 

Kepolisian; 

Tokoh Masyarakat; 

Tokoh Agama; 

Pengelola Tempat Hiburan. 

Indikator keberhasilan adalah: 

Dari pihak Pemda, termasuk DPRD dan sektor terkait: 

Adanya dana yang memadai; 

- Adanya program multipihak yang memadai; 

- Adanya perangkat hukum yang efektif. 

Dari pihak pengelola tempat hiburan: 

- Dapat menyediakan kondom dengan mekanisme yang sesuai 

pada tempatnya; 

- Dapat mewajibkan laki-laki yang membeli jasa seks untuk 

memakai kondom; 

- Adanya upaya pemberdayaan kepada para penjaja seks 

agar mereka mampu menerapkan PPK 100%; 

3. KEIKUTSERTAAN INSTASI DAN LEMBAGA 

Dalam hal mengareahkan dan mengkoordinasikan program dan 

kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, termasuk PPK 100%, KPAD 

hrus mapu mengambil peran utama. Untuk kepentingan ini, 

85


kelembagaan KPAD perlu ditingkatkan Perlu ada Sekretariat KPAD 

yang tetap beranggotakan orang-orang yang bekerja penuh waktu 

(full-time) untuk menjalankan kegitan sehari-hari secara profesional. 

Penanggung jawab KPAD tetap adalah pimpinan daerah. 

Agar PPK 100% bisa berhasil, maka diperlukan kepemimpinan 

yang kuat, serta hal-hal yang menunjang sebagai berikut: 

Ada Rencana Strategis dan rencana kerja di daerah tersebut 

yang melibatkan secara aktif dan jelas berbagai sektor dan pihak 

yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. 

Ada pemberdayaan KPAD dalam rangka meningkatkan 

efektifitas dan kinerjanya. 

Ada kerja sama multipihak yang berkesinambungan anatra 

sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat atau LSM. 

Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dlam Strategi Nasional 

Bab III No.6: 

“...masalah AIDS harus ditangani secara terkoordinasi oleh 

sektor pemerintah, sektor swasta/ dunia usaha dan LSM. Koordinasi 

mencakup aspek perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan 

ecvaluasi.” 

Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai: 

Mekanisme kerja KPAD: 

Uraian tugas (job description) masing-masing anggota 

Pembagian tugas yang jelas dan memadai. 

86

Apendiks 


Kinerja kelembagaan yang efektif. Dan merujuk pada Strategi 

Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007 (Bab IV no. 

8), maka keberhasilan akan tercapai jika KPAD mampu: 

- Mengidentifikasi lokasi/ wilayah yang berpotensi untuk 

penyebaran HIV/AIDS dan membuat upaya tindak lanjut 

yang terkait dengan PPK 100%. 

- Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya 

yang berasal dari daerah masyarakat secara efektif dan 

efisien untuk menjalankan PPK 100%; 

- Melakuka bimbingan tentang penanggulangan HIV/AIDS 

kepada instansi terkait dan LSM di wilayahnya. 

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK 100% 

di daerahnya dan melakukan langkah tindak lanjut. 

4. PENINGKATAN KEMAMPUAN 

Agar PPK 100% dapat direncanakan, dilaksanakan dan 

dievaluasi secara efektif dan efisien, kemampuan masing-masing 

instansi dan pihak yang terkait perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan 

kemampuan ini perlu ditujukan kepada: 

1. KPAD, dalam hal-hal yang diuraikan dalam no.3 diatas, 

peningkatan kemampuan ini dapat meliputi perencanaan, 

manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di propinsi, 

manajemen anggaran, dan momitoring dan evaluasi. 

2. Dinas kesehatan, khusunya dalam hal penanggulangan IMS 

yangmemadai sebagai dasar evaluasi program PPK 100% serta 

memberikan pelayanan konseling dan testing sukarela yang 

efektif. 

3. Organisasi kemsyarakatan, organisasi keagamaan dan LSM, 

untuk menggerakan dan menjadi juru bicara untuk masyarakat 

masing-masing. 

87


4. LSM , untuk menyelenggarakan program komunikasi perubahan 

perilaku untuk laki-laki pembeli jasa seks dan penjaja seks. 

5. DPRD, untuk merancang legislasi yang mendukung dan juga 

untuk memantau perkembangan program. 

6. Instansi terkait lainnya: Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, 

BKKBN, Dinas Pariwisata dan Depnaker, dalam hal menunjang 

PPK 100% baik dari segi program maupun kebijakan, termsuk 

penyelenggaraan program penanggulangan HIV/AIDS di tempat 

kerja. 

7. Sektor swasta, terutama yang memperkerjakan laki-laki yang 

berpotensi untuk membeli jasa seks pada penjaja seks, 

umpamanya laki-laki dengan mobilitas tinggi akibat sifat kerjanya 

(misalnya sopir truk, pelaut dll.). 


Jumlah orang yang dilatih 

Jumlah organisasi yang diikutsertakan 

Jumlah program yang bermutu yang berjalan didaerah tersebut. 

Keterpaduan dan keberlangsungan program 

Hasil evaluasi program. 

5. AKSES TERHADAP KONDOM 

Distribusi kondom perlu ditingkatkan dengan cara menjalin 

jejaring dengan perusahaan-perusahaan kondom yang ada di Indonesia. 

Perlu dipikirkan serangkaian mekanisme penjualan kondom 

yang memadai sesuai dengan situasi setempat, termasuk penjualan 

88

Apendiks 

kondom bergulir oleh LSM dan tempat hiburan, penyediaan yang 

cukup dari sektor terkait, dan sebagainya. Perlu dipikirkan juga 

mengenai harga kondom agar bisa terjangkau oleh semua orang 

yang membutuhkannya. 

Penerimaan msyarakat terhadap kondom perlu ditingkatan 

dengan menghilangkan “stigma” terhadap kondom, sebaliknya harus 

dipromosikan fungsi ganda kondom sebagai alat untuk mencegah 

kehamilan yang tak diinginkan maupun untuk mencegah penularan 

IMS dan HIV/AIDS di dalam maupun diluar pernikahan 

Masalah kualitas kondom yang dijual di Indonesia sudah 

dikontrol melalui standar internasional yang ditetapkan balai POM, 

sehingga mutu kondom tidak perlu didebatkan lagi. 

Penanggung jawab terhadap akses kondom adalah: 

Pemda, terutama Dinas Kesehatan; 

Pengelola tempat hiburan; 

Pengelola tempat penjualan kondom 


Jumlah tempat penjualan kondom 

Jumlah penjualan kondom di daerah tersebut 

Jumlah pemakaian kondom, yang diukur melalui Survei 

Surveilens Perilaku. 

Cara-cara lain sebagai teobosan baru, tergantung kreativitas 

masing-masing komunitas. 

6. PENDANAAN 

Sumber dana utama untuk progam penanggulangan HIV/AIDS 

termasuk PPK 100% di tingakt propinsi dan kabupaten adalah dari 

89


APBD. Sumber ini seharusnya didukung oleh Dana Alokasi Khusus 

untuk HIV/AIDS. 

KPAD perlu memobilisasi sumber dana lain, seperti pihak 

swasta, donor dan LSM internasional. 

Perlu dipikirkan bahwa, bukan hanya jumlah dana yang penting, 

tetapi pemakaiannya secara efektif, yaitu berdasarkan rencana 

strategis. Pertanggung jawaban harus jelas dan terbuka. 


Jumlah dana 

Jumlah sumber dana 

Efektifitas dan efesiensi program 

7. MONITORING DAN EVALUASI 

Agar PPK 100% berhasil, perlu adanya klinik IMS (baik yang 

dikelola pemerintah, maupun yang tidak) yang beroperasi 

berdasarkan standar yang ditetapkan Departemen Kesehatan dan 

WHO, dengan pelayanan yang memadai dan dapat diakses oleh 

oran berperilaku beresiko tinggi yang membutuhkannya. 

Standar internasional petunjuk operasional PPK 100% 

termasuk Monitoring dan Evaluasi telah ditetapkan oleh WHO yang 

menjadi mitra kerja Departemen Kesehatan. Monitoring dan Evaluasi 

PPK 100% perlu dilakukan secara berkala dan mengikuti panduan 

(guidelines) yang telah ditetapkan oleh WHO. 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan bekerja 

sama dengan KPAD. 

90

Apendiks 


Jumlah infeksi baru IMS/HIV pada penjaja seks dan pasangan 

seksualnya menurun 

Penjualan kondom meningkat 

Survei Surveilens Perilaku menunjukkan perubahan perilaku 

seksual yang memadai, yaitu perilaku beresiko menurun secara 

bermakna. 

BAB III 

KEBIJAKAN PROGAM PENGGUNAAN 

KONDOM 100% 

Menurut Strategi Nasional HIV/AIDS Bab II 3.7 upaya 

pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% 

diantara penjaja seks dan pelanggannya, Menurut Bab II 3.11, 

seharusnya diusahakan agar peraturan perundang undangan 

mendukung dan selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan 

HIV/AIDS di semua tingkat. Berdasarkan dua hal ini dan mengingat 

program-program yang telah dilaksanakan dan berhasil di negara 

lain, ada beberpa prindip operasional yang harus diikuti untuk 

mengembangkan kebijakan yang efektif sebagai berikut: 

Prinsip-prinsip operasional untuk pengembangan 

kebijakan PPK 100% 

Peraturan dan kebijakan tentang PPK 100% pada tempat 

tertentu tidak terkait dengan legal tidaknya prostitusi, tetapi 

semata-mata terkait dengan upaya perlindungan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

91


PPK 100% layak untuk diterapkan pada tempat-tempat yang 

ada penjaja seks dengan adanya sistem pengelolaan, dan ada 

perizinan sebagai tempat hiburan malam, atau sejenisnya dari 

sektor pemerintah tertentu, sesuai denga situasi di daerah 

masing-masing. 

Upaya kesehatan masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka 

memotong mata rantai penularan IMS/HIV sehingga menurunkan 

angka prevalensi IMS/HIV 

PPK 100% adalah intevensi struktural di tempat tertentu yang 

dapat diatur pemerintah, dikendalikan dan diawasi dengan 

evaluasi yang membuktikan keberhasilannya menurut panduan 

standar (Depkes/WHO) 

Kebijakan ditujukan pada pengelola tempat untuk 

menerapkannya, bukan pada penjaja seks dan pelanggannya, 

meskipun merekalah yang menerapkan “penggunaan” kondom 

itu sendiri. 

Sanksi terfokus pada ssanksi administratif, seperti proses denda 

diikuti pencabutan izin. 

Sanksi tidak dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. 

KUHAP Pasal 281 tidak melarang orang membawa atau 

menggunakan kondom, tetapi hanya melarang 

mempertontonkan alat kontrasepsi kepada orang dibawah umur. 

Produk hukum dari sektor lain serta pengertiannya, yang 

bertentangan dan yang dapat mengurangi efektifitas program 

kesehatan masyarakat ini agar ditinjau kembali dengan 

koordinasi dan pengawasan dari KPAD (sesuai dengan Strategi 

92

Apendiks 

Nasional Bab III, 3.11). Sebagai contoh, Perda yang 

mempermasalahkan adanya tempat hiburan atau orang yang 

menyediakan kondom 

Kebijakan perlu menghindari diskriminasi, stigmatisasi dan 

kesempatan untuk kolusi atau korupsi. 

Advokasi 

Merujuk pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 

2003-2007, Bab III No. 5.2.2, maka salah satu kegiatan yang 

diperlukan adalah: 

“Advokasi kepada pemerintah dan DPRD untuk membuat 

peraturan perundang undangan agar tercipta lingkungan yang 

kondusif, serta peraturan perundangan yang mendukung 

pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yang bersifat khusus, 

seperti Program Penggunaan Kondom 100% dan pengurangan 

dampak buruk akibat penyalahgunaan Napza suntik” 

Proses advokasi ini menyangkut tiga bidang yaitu: 

Substansi hukum, yang ditempuh dengan legislasi dan proses 

pengadilan 

Tatanan hukum, yang ditempuh dengan proses birokrasi dan 

proses politik. 

Budaya hukum, yang ditempuh dengan mendidik masyarakat 

tentang perauran dan penerapannya. 

93


Agar menghasilkan produk hukum yang baik, efektif dan dapat 

diterima, proses advokasi perlu dilakukan sepanjang proses 

pembuatan perangkat hukum, baik sebelum, pada saat dan 

setelahnya. 

KPAD memfasilitasi proses pengembangan keputusan dan 

kebijakan 

Pada waktu yang sama, melakukan advokasi pada penentu 

kebijakan di semua tingkat (Gubernur, Bupati, Walikota, ketua 

DPRD, anggota KPAD, tokoh agama dll. Dalam rangka 

penanggulangan HIV/AIDS). 

Advokasi juaga ditujukan kepada pemilik atau pengelola tempat 

hiburan, masyarakat dan pihak lain yang terkait. 

Proses pembuatan Perda juga perlu koordinasi multipihak. Yang 

harus dilibatkan adalah Biro Hukum dari Sekretariat Daerah semua 

tingkat, yang perlu diberdayakan untuk menangani hal-hal yang terkait 

dengan pengembangan dan penerapan kebijakan tersebut. 

Program Legislasi Daerah di tingkat pusat dan Kanwil 

Kehakiman dan HAM juga perlu dilibatkan. 

Bentuk Perangkat Hukum 

Ada berbagai macam perangkat hukum yang dapat 

dikembangkan untuk mendukung PPK 100%. Masing-masing punya 

keuntungan dan kerugian sendiri. 

Surat Edaran: 

Keuntungan: Mudah diproses; dapat dipakai sebagai “test 

94

Apendiks 

case” untuk mengukur reaksi masyarakat, karena tidak mengikat 

secara yuridis. 

Kerugian: Hanya berupa himbauan, sehingga tidak ada sanksi 

Surat Keputusan Bersama/Memorandum of 

Understanding: 

Surat keputusan bersama antara Pemerintah Kecamatan, 

Pemerintah Kota/ Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi dengan pihak 

pengelola atau yang lain. 

Keuntungan: Cepat, praktis dan mengatur hal teknis 

koordinatif; dalam prinsip saling menguntungkan. Wewenang penuh 

ada pada kepala instansi 

Kerugian: Hanya mengikat sektor-sektor terkait dengan garis 

kerja yang ketat; tidak ada saksi 

Surat Keputusan (SK) 

Perangkat ini dipandang perlu untuk mengatasi hal-hal tertentu. 

Surat Keputusan merupakan instrumen pelaksana dari peraturan 

yang lebih tinggi (misalnya, Keputusan Gubernur atau Bupati). Dalam 

SK ini dapat disebutkan hal-hal operasional yang tidak ada dalam 

ketentuan yang lebih tinggi. 

Keuntungan: SK merupakan “embrio” dari Perda. Mudah 

dicabut, bila setelah evaluasi dibuktikan kurang efektif, atau isinya 

sudah ditampung ke dalam Perda 

Kerugian: Oleh karena SK hanya mengikat lingkungan 

eksekutif, dan tidak mengikat masyarakat, maka sanksi hanya 

terhadap lingkungan eksekutif 

Instruksi 

Perangkat hukum ini bersifat perintah untuk tindakan yang 

95


insidentil dan segera, untuk jangka waktu yang terbatas dan tretentu. 

Peraturan Daerah (Perda) 

Keuntungan: Perda mengikat secara yuridis keluar dan 

kedalam, maka masyarakat luas terikat. Perda dapat dijadikan upaya 

hukum, karena telah ada sanksi dan mekanismenya. 

96

10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik - Komunitas AIDS ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?