inkonsistensi pendidikan agama islam - Kemenag Sumsel

INKONSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Masalah, Solusi dan Re-orientasi)
Oleh : Muhammad Isnaini
email: isnain_m@yahoo.co.id
http//www.muhammadisnain.blogsopt.com
A. Pengantar
Problematika pendidikan agama secara umum di Indonesia adalah
lambannya upaya-upaya re-orientasi pendidikan agama secara mendasar
sehingga diharapkan mampu menghasilkan out put yang disamping
memiliki kompetensi juga berkarakter (berkepribadian) yang baik. Reorientasi
yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjawab berbagai kritik
mengenai gagalnya pendidikan agama di Indonesia selama ini. Dalam
kaitan ini, pendidikan agama harus diarahkan menjadi bentuk pendidikan
yang berkeadaban. Yakni, pendidikan agama yang mampu menumbuhkan
kesadaran keberagamaan siswa didik yang berisi berbagai hal mendasar
seperti kesadaran akan Tuhan, komitmen moral, rasa kemanusiaan dan
kepedulian sosial.
Oleh karena itu, pendidikan agama seyogyanya tidak hanya
mengedepankan pengkayaan aspek kognitif semata, tetapi juga
pembentukan karakter dengan pembenahan segi afektif serta pemberian
ruang kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dengan rangsangan
pada aspek psiko-motorik merupakan hal yang penting untuk
dilaksanakan secara seimbang.
B. Masalah Mendasar : Sekularisme Sebagai Paradigma Pendidikan
Jarang ada orang mau mengakui dengan jujur, sistem pendidikan
kita adalah sistem yang sekular-materialistik. Biasanya yang dijadikan
argumentasi, adalah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang
berbunyi, ―Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

erbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat
dan tanah air.‖
Tapi perlu diingat, sekularisme itu tidak otomatis selalu anti agama.
Tidak selalu anti ―iman‖ dan anti ―taqwa‖. Sekularisme itu hanya menolak
peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek
pendidikan. Jadi, selama agama hanya menjadi masalah privat dan tidak
dijadikan asas untuk menata kehidupan publik seperti sebuah sistem
pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekular,
walaupun para individu pelaksana sistem itu beriman dan bertaqwa
(sebagai perilaku individu).
Sesungguhnya diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah
sistem pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini dapat dibuktikan
antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur,
jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang
berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,
akademik, profesi, advokasi, keagaman, dan khusus. Dari pasal ini
tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan
pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah
gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam sekaligus
mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains
dan teknologi.
Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada
pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang
dikelola oleh Departemen Agama; sementara pendidikan umum melalui
sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum
dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang
sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan
oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan
agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting
dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama
1

ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat
minimal, bukan menjadi landasan dari seluruh aspek kehidupan.
Hal ini juga tampak pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang
ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mewajibkan
memuat sepuluh bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang
tidak proposional dan tidak dijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang
lainnya.
Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai
dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dari asasnya yang
sekular, yang kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum
yang tidak memberikan ruang semestinya bagi proses penguasaan
tsaqâfah Islam dan pembentukan kepribadian Islam.
Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan
orang pandai yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum
yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal
membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan tsaqâfah Islam.
Berapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja ‗buta agama‘
dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di
lingkungan pendidikan agama memang menguasai tsaqâfah Islam dan
secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi lain, ia
buta terhadap perkembangan sains dan teknologi.
Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan,
dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena
orang-orang yang mengerti agama terkumpul di dunianya sendiri
(madrasah, dosen/guru agama, Depag), tidak mampu terjun di sektor
modern. Jadi, pendidikan sekular memang bisa membikin orang pandai,
2

tapi masalah integritas kepribadian atau perilaku, tidak ada jaminan sama
sekali. Sistem pendidikan sekular itu akan melahirkan insan pandai tapi
buta atau lemah pemahaman agamanya. Lebih buruk lagi, yang dihasilkan
adalah orang pandai tapi korup. Profesional tapi bejat moral. Ini adalah out
put umum dari sistem pendidikan sekular.
Mari kita lihat contoh negara Amerika atau negara Barat lainnya.
Ekonomi mereka memang maju, kehidupan publiknya nyaman, sistim
sosialnya nampak rapi. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan publik
tinggi. Tapi, perlu ingat bahwa agama ditinggalkan, gereja-gereja kosong.
Agama dilindungi secara hukum tapi agama tidak boleh bersifat publik.
Hari raya Idul Adha tidak boleh dirayakan di lapangan, azan tidak boleh
pakai mikrofon. Pelajaran agama tidak saja absen di sekolah, tapi muridmurid
khususnya Muslim tidak mudah melaksanakan sholat 5 waktu di
sekolah. Kegiatan seks di kalangan anak sekolah bebas, asal tidak
melanggar moral publik. Narkoba juga bebas asal untuk diri sendiri. Jadi
dalam kehidupan publik kita tidak boleh melihat wajah agama.
Sistem pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya
hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat
dan bernegara yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan,
pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja
digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.
Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai
bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama.
C. Masalah Cabang : Rendahnya Kualitas dan Kuantitas
Masalah-masalah cabang yang dimaksud di sini, adalah segala
masalah selain masalah paradigma pendidikan, yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan. Masalah-masalah cabang ini tentu banyak
sekali macamnya, di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan
tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media
3

elajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium
tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan
sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung
sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan
sebagainya.
Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD
terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta
memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak
364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami
kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami
kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya
lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya.
Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun
dengan persentase yang tidak sama.
2. Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan.
Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk
menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No
20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan
pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak
layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam
tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak
mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP
54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan
64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri)
dan 58,26% (swasta).
Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat
pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998)
menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang
4

erpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar
680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-
Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru,
baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan
tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas
(3,48% berpendidikan S3).
Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu
keberhasilan pendidikan tetapi, pembelajaran merupakan titik sentral
pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar
memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi
tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga
dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
3. Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat
rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII
(Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005,
idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah.
Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta.
guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp
10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru
terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di
sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang
mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya
(Republika, 13 Juli, 2005).
Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan
guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan
jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen
akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain
meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi,
dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan
5

tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga
berhak atas rumah dinas.
Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi
masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah
kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat
9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan
Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai
dengan amanat UU Guru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006).
4. Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik,
kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun
menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan
matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.
Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004),
siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal
prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal
prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa
Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.
Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for
Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi
tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui
laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam
laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177
negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi
Indonesia berada jauh di bawahnya.
Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia
(Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of
Educational Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan
membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata
skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura),
65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).
6

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari
materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal
berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena
mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science
Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa,
diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia
berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam
dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas
yang disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia
hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.
5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan.
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat
Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan
Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999
mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori
tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,
8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih
sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu
akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara
keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi
pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah
ketidakmerataan tersebut
6. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan
Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang
menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun
1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh
lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT
sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan
7

kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan
yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%.
Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3
juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga
menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya
ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini
disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terhadap
keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
7. Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk
menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk
mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman
Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat
miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin
tidak boleh sekolah.
Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, —
sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta.
Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari
kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis
Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya
untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan
Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur
pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.
Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu
berkedok, ―sesuai keputusan Komite Sekolah‖. Namun, pada tingkat
implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi
pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan
Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator
kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari
8

pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan
rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan
Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik
publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan
politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara
mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya
kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi
Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan
pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada
melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor
pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk
memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-
40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong
privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar
seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga
tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan.
Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25%
belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah
memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum
Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan
Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada
privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu
disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang
didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum
pendidikan.
9

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal
untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM
Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika,
10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti
Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan
menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar.
Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan
sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan
mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan
mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu
untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat
semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan
miskin.
Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir.
Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global
yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank
Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
(RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua
satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP)
yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh
sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.
Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah
status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok.
Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka
argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan
di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang
bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara
ada yang menggratiskan biaya pendidikan.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau
tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang
seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang
10

erkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan
dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan
bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari
tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan
bagi Pemerintah untuk ‗cuci tangan‘.
D. Solusi Masalah Mendasar dan Masalah Cabang
Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara
fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan
secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan
sekular menjadi paradigma Islam. Ini sangat penting dan utama.
Ibarat mobil yang salah jalan, maka yang harus dilakukan adalah :
(1) langkah awal adalah mengubah haluan atau arah mobil itu terlebih
dulu, menuju jalan yang benar agar bisa sampai ke tempat tujuan yang
diharapkan. Tak ada artinya mobil itu diperbaiki kerusakannya yang
macam-macam selama mobil itu tetap berada di jalan yang salah. (2)
Setelah membetulkan arah mobil ke jalan yang benar, barulah mobil itu
diperbaiki kerusakannya yang bermacam-macam.
Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai
macam masalah cabang pendidikan diselesaikan, baik itu masalah
rendahnya sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan gutu, prestasi siswa,
kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan
kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan.
Solusi masalah mendasar itu adalah merombak total asas sistem
pendidikan yang ada, dari asas sekularisme diubah menjadi asas Islam,
bukan asas yang lain. Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah
mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada dengan cara
menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan Islam. Hal paling mendasar
yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas
sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam
sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.
11

Berikut beberapa solusi lain tetapi mendasr untuk perubahan pendidikan
agama Islam di antaranya adalah :
1. Belajar Agama Secara Tuntas, Bukan Sekedar Hafalan
Membicarakan pendidikan agama adalah membicarakan tentang
keyakinan, pandangan dan cita-cita hidup dan kehidupan umat manusia
dari generasi ke generasi. Pendidikan agama tidak dapat dipahami
sebatas 'pembelajaran agama'. Karena itu, parameter keberhasilan
pendidikan agama tidak cukup diukur hanya dari segi seberapa jauh anak
menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran
agama atau ritus-ritus keagamaan semata. Lebih-lebih penilaian yang
diberikan melalui 'angka-angka' yang didasarkan pada seberapa siswa
didik menguasai materi sesuai dengan buku ajar. Justru penekanan yang
lebih penting adalah seberapa dalam tertanamnya nilai-nilai keagamaan
tersebut dalam jiwa dan seberapa dalam pula nilai-nilai tersebut terwujud
dalam tingkah laku dan budi pekerti siswa didik sehari-hari. Wujud nyata
nilai-nilai tersebut dalam tingkah laku dan budi pekerti sehari-hari akan
melahirkan budi luhur (akhlakul karimah). Karena itu pendidikan agama
adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang manusia.
Seorang tokoh filsafat perennial, Seyyed Hossein Nasr,
menegaskan bahwa pendidikan agama (Islam) musti berkepedulian
dengan seluruh manusia untuk dididik. Tujuannya bukan hanya melatih
pikiran, melainkan juga melatih seluruh wujud pribadi. Itulah yang
menyebabkan mengapa pendidikan agama (Islam) bukan hanya
menyampaikan pengetahuan (al-Ta'lim), tetapi juga melatih seluruh diri
siswa (al-Tarbiyah). Fungsi guru bukan sekedar seorang muallim,
penyampai pengetahuan, tetapi juga seorang murabbi, pelatih jiwa dan
kepribadian.
Sementara itu, model pendidikan agama hendaknya tidak
menekankan pada metode hafalan. Alasannya, metode hafalan hanya
memperkaya wilayah kognitif semata, sehingga mengesankan pendidikan
agama hanya bersifat 'formalitas' semata. Siswa didik kurang diajak untuk
12

memasuki wilayah pemahaman, penghayatan serta pengamalan ajaran
agama. Namun pada kenyataannya saat ini, parameter keberhasilan
pendidikan agama selama ini masih diukur dari penguasaan aspek kognitif
tentang agama yang ada di buku, bukan pada aspek afektif yang menuju
pada pembentukan perilaku siswa didik. Dengan demikian perlu adanya
upaya re-oirentasi, yaitu perubahan proses yang diawali dengan merubah
metodologi, dari hafalan menjadi penciptaan kompetensi berbasiskan
agama. Dengan berbasis kompetensi semacam ini, pendidikan agama
diorientasikan untuk menciptakan perilaku siswa didik yang sesuai dengan
ajaran agama. Penekanan kompetensi berbasis agama ini juga
mengandaikan pendidikan agama dilaksanakan dengan menyeimbangkan
tiga aspek sekaligus, yakni; aspek Iman, aspek Ilmu, dan aspek Amal.
Sungguhpun demikian, di antara tiga hal tersebut yang dapat
dijadikan tolok ukur adalah sejauhmana pengamalan ajaran agama yang
telah diajarkan di sekolah, sebab meskipun siswa didik mampu menguasai
materi pelajaran agama yang didapat disekolah, dus juga dianggap
memiliki iman yang kuat, tetapi prilakunya buruk, maka pendidikan agama
dapat dianggap belum berhasil.
2. Menggagas Pendidikan Agama "Rahmatan Lil Alamin"
Salah satu fungsi pendidikan agama adalah mejadikannya
'rahmatan lil alamin'. Cita-cita semacam ini senafas dengan kandungan
nilai-nilainya yang universal serta berpihak kepada kemanusiaan. Kedua,
semangat ini memuat pemahaman bahwa agama tidaklah diperuntukkan
bagi segolongan manusia semata, tetapi agama diwahyukan untuk
seluruh makhluk. Agama merupakan solusi bagi terciptanya perdamaian,
kebahagiaan bagi seluruh makhluk terutama umat manusia sebagai
khalifatullah fi al-ardl. Semangat yang demikian itulah yang semestinya
menjadi spirit pendidikan agama di semua institusi pendidikan, dan bukan
sebaliknya, agama hanya diajarkan sebatas ritual semata. Nilai-nilai
ajaran agama yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, menerima
perbedaan, setiakawanan sosial, saling menghormati, menjunjung tinggi
13

kebenaran, keadilan, dan menghargai hak asasi orang lain seharusnya
menjadi topik-topik pokok dalam pembelajaran agama.
Lebih dalam dari itu, pembelajaran nilai-nilai luhur itu tidak hanya
sebatas mendorong agar siswa didik menghafal dan mengetahui, tetapi
juga perlu ditekankan agar siswa didik mampu memahami dan
menghayati secara mendalam (menginternalisasikan) serta mampu
memperaktekkannya (mengaktualisasikan) dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga apa yang telah diketahui, difahami, dan dihayati tersebut dapat
berbanding lurus dengan perilaku keseharian dalam hidup bermasyarakat.
Pendidikan agama yang ber fungsi sebagai media penyadaran
umat, pada kenyataannya saat ini dihadapakan pada problem bagaimana
ia dapat dijadikan sebagai institusi yang dapat mengembangkan sebuah
teologi inklusif dan pluralis. Dengan begitu, dalam masyarakat akan
tumbuh pemahaman yang inklusif. Sehingga harmonisasi agama-agama
ditengah kehidupan masyarakat dapat terwujud. Tertanamnya kesadaran
pluralitas yang demikian itu, niscaya akan menghasilkan corak paradigma
beragama yang hanif dan toleran. Oleh sebab itu, perlu adanya upayaupaya
untuk merubah paradigma pendidikan yang eksklusif menuju
paradigma pendidikan agama yang toleran dan inklusif.
Model pembelajaran agama yang hanya menekankan kebenaran
agamanya sendiri dan ketidak-benaran agama lain, seharusnya
direorientasi. Konsepsi pemahaman yang biner seperti iman-kafir, muslimnon
muslim dan baik-benar, yang sangat berpengaruh terhadap cara
pandang masyarakat terhadap agama lain misalnya, mau tidak mau harus
'dibongkar ulang' agar sekelompok penganut agama tidak lagi
memandang agama lain sebagai agama yang 'salah' dan tidak ada jalan
keselamatan kecuali dalam agama yang diyakininya. Sebab cara pandang
atau pemahaman teologis yang ekslusif dan intoleran yang demikian pada
gilirannya akan dapat merusak harmonisasi agama-agama dan
menghilangkan sikap untuk saling menghargai kebenaran dari agama lain.
14

Dari hasil penelitian yang sebagaimana diungkapkan oleh Amin
Abdullah bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai
ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga
yang paling tinggi atau dari TK sampai perguan tinggi, nyaris kurang
(untuk tidak mengatakan sama sekali) tersentuh oleh gelombang
pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu
pluralisme dan dialog antar umat beragama. Padahal, guru-guru inilah
yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai toleransi
dan pluralisme kepada siswa, yang pada tahap selanjutnya juga ikut
berperan aktif dalam mentransfomasikan kesadaran toleransi secara lebih
intensif dan massif.
Karena itulah, meminjam filsafat pendidikan yang dikembangkan
oleh Paulo Freire, bahwa fungsi pendidkan adalah untuk pembebasan,
bukan untuk penguasaan (dominasi). Pendidikan harus menjadi proses
pemerdekaan, bukan penjinakan sosial-budaya (social and cultural
domestication). Tujuan pendidikan adalah untuk menggarap realitas
manusia, dan karena itu, secara metodologis bertumpu pada prinsipprinsip
aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah
kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terusmenerus
menjumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk
merubah kenyataan yang menindas.
Dengan cara pandang seperti ini, maka sekarang kita mesti
melakukan 'pembebasan' terhadap pendidikan yang selama ini dilakukan
oleh masyarakat dengan memberikan warna yang lebih inklusif. Yang
perlu untuk kita lakukan adalah mendekonstruksi visi pendidikan agama
yang ekslusif ke arah penguatan visi inklusif. Hal ini dianggap penting
karena kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan
pluralisme dalam pendidikan agama pada akhirnya akan menyuburkan
gerakan radikalisme (yang mengatasnamakan) agama. Namun
sebaliknya, keberhasilan dalam menumbuhkan sikap toleran dalam
pendidikan agama, akan semakin menciptakan cita-cita perdamaian antar
15

agama. Inilah yang mesti kita renungkan bersama agar pendidikan agama
kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama.
Karena itulah, kebijakan pendidikan yang mengabaikan arti penting
keanekaragaman dan kemajemukan tidak akan menciptakan kehidupan
yang toleran dan pluralis dalam pergaulan sosial. Bahkan cenderung
kepada kegagalan yang dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan. Inilah
yang mesti diantisipasi bahwa merancang sistem pendidikan nasional
tidak hanya dapat dicapai dengan mengandalkan penguasaan materi
(kognisi), tetapi juga bagaimana membentuk kesadaran beragama dalam
tata pergaulan bermasyarakat yang damai tanpa konflik. Merancang
sistem pendidikan agama justru menampung nilai-nilai luhur yang
mendasari kehidupan masyarakat yang lebih substansial, yakni
pencerdasan kehidupan sosial secar lebih luas. Dengan logika pendidikan
agama yang seperti ini, maka diharapkan akan tercipta sebuah sistem
pendidikan nasional yang sangat menghargai pluralitas, bersikap toleran,
dan mengupayakan kehidupan damai di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian untuk memberikan solusi pada masalah-masalah cabang
dalam pendidikan agama Islam seperti rendahnya sarana fisik, rendahnya
kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa,
rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi
pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Untuk
mengatasi masalah-masalah cabang di atas, secara garis besar ada dua
solusi yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistemsistem
sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui
sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang
diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam
konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang
berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara
dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.
16

Maka, solusi untuk masalah-masalah cabang yang ada, khususnya
yang menyangkut perihal pembiayaan –seperti rendahnya sarana fisik,
kesejahteraan gutu, dan mahalnya biaya pendidikan– berarti menuntut
juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita
menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi
kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan
dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa
pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan
negara.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis
yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk
menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi
untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis
untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru,
misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi
solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan
kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alatalat
peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.
Tetapi yang paling mendasar untuk memecahkan masalah
pendidikan agama Islam di Indonesia saat ini adalah berasawal dari
sistemnya itu sendiri, berikut penulis uraikan tentang hal itu :
1. Tujuan Pendidikan Islam
Pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram,
dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang
berkarakter, yakni:
Pertama, berkepribadian Islam. Ini sebetulnya merupakan konsekuensi
keimanan seorang Muslim. Intinya, seorang Muslim harus memiliki dua
aspek yang fundamental, yaitu pola pikir (‘aqliyyah) dan pola jiwa
(nafsiyyah) yang berpijak pada akidah Islam.
17

Untuk mengembangkan kepribadian Islam, paling tidak, ada tiga
langkah yang harus ditempuh, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah
saw., yaitu:
1. Menanamkan akidah Islam kepada seseorang dengan cara yang
sesuai dengan kategori akidah tersebut, yaitu sebagai ‗aqîdah
‗aqliyyah; akidah yang muncul dari proses pemikiran yang mendalam.
2. Menanamkan sikap konsisten dan istiqâmah pada orang yang sudah
memiliki akidah Islam agar cara berpikir dan berprilakunya tetap
berada di atas pondasi akidah yang diyakininya.
3. Mengembangkan kepribadian Islam yang sudah terbentuk pada
seseorang dengan senantiasa mengajaknya untuk bersungguhsungguh
mengisi pemikirannya dengan tsaqâfah islâmiyyah dan
mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT.
Kedua, menguasai tsaqâfah Islam. Islam telah mewajibkan setiap
Muslim untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya, menurut
al-Ghazali, ilmu dibagi dalam dua kategori, yaitu:
1. Ilmu yang termasuk fardhu ‗ain (kewajiban individual), artinya wajib
dipelajari setiap Muslim, yaitu tsaqâfah Islam yang terdiri dari konsepsi,
ide, dan hukum-hukum Islam; bahasa Arab; sirah Nabi saw., Ulumul
Quran, Tahfizh al-Quran, ulumul hadis, ushul fikih, dll.
2. Ilmu yang dikategorikan fadhu kifayah (kewajiban kolektif); biasanya
ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapanketerampilan,
seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll.
Ketiga, menguasai ilmu kehidupan (IPTEK). Menguasai IPTEK
diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material sehingga
dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan
baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu kifayah, yaitu
jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimi,
fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll.
Keempat, memiliki keterampilan yang memadai. Penguasaan ilmuilmu
teknik dan praktis serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian
18

merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam, yang harus dimiliki umat
Islam dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT.
Sebagaimana penguasaan IPTEK, Islam juga menjadikan penguasaan
keterampilan sebagai fardlu kifayah, yaitu jika keterampilan tersebut
sangat dibutuhkan umat, seperti rekayasa industri, penerbangan,
pertukangan, dan lainnya.
2. Pendidikan Islam Adalah Pendidikan Terpadu
Agar keluaran pendidikan menghasilkan SDM yang sesuai
harapan, harus dibuat sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Artinya,
pendidikan tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek saja. Sistem
pendidikan yang ada harus memadukan seluruh unsur pembentuk sistem
pendidikan yang unggul. Dalam hal ini, minimal ada 3 macam yang harus
menjadi perhatian, yaitu :
Pertama, sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Pendidikan yang integral harus melibatkan tiga unsur di atas. Sebab,
ketiga unsur di atas menggambarkan kondisi faktual obyektif pendidikan.
Saat ini ketiga unsur tersebut belum berjalan secara sinergis, di samping
masing-masing unsur tersebut juga belum berfungsi secara benar.
Buruknya pendidikan anak di rumah memberi beban berat kepada
sekolah/kampus dan menambah keruwetan persoalan di tengah-tengah
masyarakat seperti terjadinya tawuran pelajar, seks bebas, narkoba, dan
sebagainya. Pada saat yang sama, situasi masyarakat yang buruk jelas
membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di tengah
keluarga dan sekolah/kampus menjadi kurang optimum. Apalagi jika
pendidikan yang diterima di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah
kehancuran dari tiga pilar pendidikan tersebut.
Kedua, kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat
TK hingga Perguruan Tinggi. Kurikulum sebagaimana tersebut di atas
dapat menjadi jaminan bagi ketersambungan pendidikan setiap anak didik
pada setiap jenjangnya. Selain muatan penunjang proses pembentukan
kepribadian Islam yang secara terus-menerus diberikan mulai dari tingkat
19

TK hingga PT, muatan tsaqâfah Islam dan Ilmu Kehidupan (IPTEK,
keahlian, dan keterampilan) diberikan secara bertingkat sesuai dengan
daya serap dan tingkat kemampuan anak didik berdasarkan jenjang
pendidikannya masing-masing.
Pada tingkat dasar atau menjelang usia baligh (TK dan SD),
penyusunan struktur kurikulum sedapat mungkin bersifat mendasar,
umum, terpadu, dan merata bagi semua anak didik yang mengikutinya.
Khalifah Umar bin al-Khaththab, dalam wasiat yang dikirimkan kepada
gubernur-gubernurnya, menuliskan, ―Sesudah itu, ajarkanlah kepada
anak-anakmu berenang dan menunggang kuda, dan ceritakan kepada
mereka adab sopan-santun dan syair-syair yang baik.‖
Khalifah Hisyam bin Abdul Malik mewasiatkan kepada Sulaiman al-
Kalb, guru anaknya, ―Sesungguhnya anakku ini adalah cahaya mataku.
Saya mempercayaimu untuk mengajarnya. Hendaklah engkau bertakwa
kepada Allah dan tunaikanlah amanah. Pertama, saya mewasiatkan
kepadamu agar engkau mengajarkan kepadanya al-Quran, kemudian
hapalkan kepadanya al-Quran…‖ Di tingkat Perguruan Tinggi (PT),
kebudayaan asing dapat disampaikan secara utuh. Ideologi sosialismekomunisme
atau kapitalisme-sekularisme, misalnya, dapat diperkenalkan
kepada kaum Muslim setelah mereka memahami Islam secara utuh.
Pelajaran ideologi selain Islam dan konsepsi-konsepsi lainnya
disampaikan bukan bertujuan untuk dilaksanakan, melainkan untuk
dijelaskan dan dipahami cacat-celanya serta ketidaksesuaiannya dengan
fitrah manusia.
Ketiga, berorientasi pada pembentukan tsaqâfah Islam, kepribadian
Islam, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Ketiga hal di atas
merupakan target yang harus dicapai. Dalam implementasinya, ketiga hal
di atas menjadi orientasi dan panduan bagi pelaksanaan pendidikan.
3. Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Negara
Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap
berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan
20

Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks
pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban
untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan
yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh
rakyat secara mudah. Rasulullah saw. bersabda:
Artinya: Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR al-Bukhari dan
Muslim).
Perhatian Rasulullah saw. terhadap dunia pendidikan tampak ketika
beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka
mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Hal ini
merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu
merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini sama nilainya
dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya, Rasulullah saw.
telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang
tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Dengan kata lain, beliau
memberikan upah kepada para pengajar (yang tawanan perang itu)
dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Kebijakan
beliau ini dapat dimaknai, bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh
atas setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan.
Imam Ibnu Hazm, dalam kitabnya, Al-Ihkâm, menjelaskan bahwa
kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana
pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik
masyarakat. Jika kita melihat sejarah Kekhalifahan Islam, kita akan
melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan
rakyatnya. Demikian pula perhatiannya terhadap nasib para pendidiknya.
Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al-Wadliyah
bin Atha‘ yang menyatakan, bahwa di kota Madinah pernah ada tiga orang
guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin al-Khaththab
21

memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1
dinar=4,25 gram emas).
Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan
sekolah, tetapi juga sarana pendidikan seperti perpustakaan, auditorium,
observatorium, dll. Pada masa Kekhilafahan Islam, di antara perpustakaan
yang terkenal adalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja‗far bin
Muhammad (w. 940 M).
Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk
membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan
segala alat yang diperlukan secara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dll.
Bahkan para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu
diberi pinjaman buku secara teratur. Seorang ulama Yaqut ar-Rumi
memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena mereka
mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun
perorang. Ini terjadi pada masa Kekhalifahan Islam abad 10 M. Bahkan
para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para
penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang
ditulisnya.
4. Strategi dan Pengembangan Pendidikan Agama Inklusif
Realitas keberagamaan dalam kehidupan masyarakat seringkali
nampak tidak sinkron dengan fungsi serta tujuan agama itu sendiri. Hal
demikian tergambar dalam beberapa fase 'sejarah buram' agama, dimana
agama dianggap tidak mampu untuk menyuarakan kekuatan spiritualnya
atau dengan bahasa lain, agama telah kehilangan elan vitalnya dalam
menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, agama menjadi pengabsah
berbagai bentuk kekerasan. Dalam rentang sejarah pergumulan agamaagama
tercatat banyak sekali 'adegan pertikaian' yang bersimbah darah
antar umat beragama dengan dalih atas nama penegakan kebenaran.
Misalnya, perang antar umat Katolik dengan Protestan pada abad 16,
pembantaian kalangan Yahudi oleh NAZI di Jerman, peristiwa perang
salib antara umat Islam dengan umat Kristiani hingga berbagai macam
22

entuk kekerasan dan permusuhan di bawah kibaran bendera agama
yang banyak terjadi akhir dekade ini di Indonesia seperti peristiwa Poso,
Ambon, Maluku dan lain-lain.
Mengapa hal itu terjadi? Ada salah apa dengan agama?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang seringkali dilontarkan oleh
banyak kalangan. Jika kehadiran agama di muka bumi ini adalah
membawa misi perdamaian, mengapa fenomena kekerasan bernuansa
agama masih juga sering terjadi. Kesimpulan sementara dikatakan bahwa
yang menjadi penyebab utamanya bukanlah ajaran-ajaran yang dibawah
oleh setiap agama, melainkan pemahaman umat yang kadang dangkal
sehingga tidak mampu menangkap pesan asasi Tuhan seperti
bertoleransi, berbuat adil dan menegakkan keadilan, serta selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan lainnya. Bilamana
pesan-pesan asasi Tuhan tersebut dapat dipahami dengan seksama serta
dapat diimplementasikan dalam tindak laku, maka niscaya agama akan
selalu dalam 'rel utamanya', yakni sebagai pembawa berita kebahagiaan
dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia secara menyeluruh.
E. Penutup
Untuk mencapai tujuan diatas, maka ada suatu kebutuhan yang
mendasar yang harus dipenuhi oleh para pemeluk agama masing-masing
yaitu sebuah kesadaran penuh dalam rangka melestarikan pesan-pesan
agama dan integritas agama. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya
haruslah ada sebuah gagasan dalam menyelenggarakan pendidikan
agama yaitu sebuah kerja-kerja yang konkrit dari semua pemeluk agama.
Pesan-pesan dan integritas agama dalam hal ini sangatlah berperan
penting dalam dunia pendidikan, karena apa yang ada pada ajaran
masing-masing agama tersebut akan menjadi barometer sejauh mana
mentalitas anak didik terbentuk serta mereka dapat berperilaku sesuai
dengan pemahaman yang didapatnya dari sekolah.
23

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita perlu menyusun suatu
rumusan konsepsional strategi pengembangan pendidikan agama yang
inklusif. Peran tersebut dapat berjalan kalau kemudian kita dapat
membuat rancangan-rancangan yang terkonsepsi dan dapat dituangkan
dalam metode pendidikan agama dan kurikulum pendidikan yang
kemudian harus kita terapkan menurut kebutuhan-kebutuhan yang ada.
Wahai kaum Intelektual Muslim, guru agama, dan para Guru besar
yang peduli dengan pendidikan agama Islam, apakah sistem pendidikan
sekuler yang rusak dan bobrok saat ini akan terus kita pertahankan?
Apakah sistem pendidikan yang buruk lagi gagal ini akan terus kita
lestarikan?. Marilah kita bergegas membangun sistem pendidikan Islam,
dalam negara Indonesia tercinta ini, yang akan melahirkan generasi yang
berkepribadian Islam. Generasi inilah yang akan mampu mewujudkan
kemakmuran dan kemuliaan peradaban manusia di seluruh dunia.
Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.
24

BIBLIOGRAFI
Abdurrahman An-Nahlawi, 1996, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan
Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. II.
Arifin, M, 1991, Kapita Selekta Pendidikan, Bina Aksara, Jakarta.
Azra, Azyumardi.,1999, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju
Melenium Baru, Logo Macana Ilmu, Jakarta.
Craib, Ian 1992 Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. New
York: St. Martin‘s Press.
Dewantoro, Hajar., 1997, ―Urgensi Inovasi Pendidikan dalam
Pemberdayaan Umat”, dalam : Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ
[Penyunting], Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi,
Aditiya Media, Yogyakarta.
Dhofier, Zamakhsyari, 1982, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan
Hidup Kiyai Jakarta: LP3ES.
Fadjar, A. Malik., 1999, Reformasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia.
Fadjar, A. Malik, 1996, "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren
Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif", rnakalah
pada Diskusi Panel "Pola Keterkaitan Pesantren, Perguruan
Tinggi dan LSM dalam Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat" (Bandung: Lembaga Kemahasiswaan Salman ITB,
t.t., 1996).
Hing, Lee Kam, 1995, Education and Politics in lndonesia 19451965
(Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
Indra Djati Sidi, Ph.D., 2001, Menuju Masyarakat Belajar Menggagas
Paradigma Baru Pendidikan, Jakarta: Paramadina dan Logos
Kuntowijoyo, 1991, "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa:
Potret sebuah Dinamika", dalam Paradigma Islam: Interpretasi
untuk Aksi, Bandung: Mizan.
Maarif, A.Syafii., 1996, ―Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan
Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah”,
makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan
Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.
25

Muhaimin, Yahya [Menteri Pendidikan Nasional], 2000, ―Reformasi
Pendidikan Nasional Munuju Indonesia”, Majalah Dwiwutan BPK
Penabur Jakarta,
Midyawarta, No. 69/Thn.XII, From: http://www.bpk. Penabur. or.id/ KPS.
Jkt/ widya/69/69.pdt.
Mastuhu 1994 Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS.
Muchtar Buchori, 2001, Transformasi Pendidikan, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, Cet. II.
Muhammad Tholhah Hasan, 2000, Diskursus Islam dan Pendidikan
(Sebuah Wacana Kritis), Jakarta: PT. Bina Wiraswasta Insan
Indonesia.
Munzier S. Dan Hery Noer Ali, 2000, Watak Pendidikan Islam, Jakarta:
Friska Agung Insani.
Nasr, Seyyed Hossein, 1987, Traditional Islam in the Modern World,
London: KPI.
Noer, Deliar, 1973, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-
1942 Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Saqib, Ghulam Nabi, 1977, Modernization of Muslim Education, Lahore:
Islamic Book Service.
Steenbrink, Karel A., 1974, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan
Islam dalam Kurun Moderen, Jakarta: LP3ES.
Suroyo, 1991, Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan
Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Pendidikan Islam, Kajian
tentang Konsepo Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya,
Volem 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta.
--------,1992, ‖Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan”,
UNISIA,No.12 Th. XIII,1992,UII,Yogyakarta.
Syafii Maarif, Ahmad., 1997, ―Pendidikan Islam dan Proses
Pemberdayaan Bangsa, dalam: Muslih Usa [Penyun.], Pendidikan
Islam dalam peradaban Industrialisasi, Aditya Media bekerja
sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar 1945
26

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003
Rahman, Fazlur, 1982, Islam and Modernity: Transformation of an
Intellectual Tradition, Chicago: University of Chicago Press.
Zuhri, Saifuddin 1981 Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya
di Indonesia. 3 rd edition. Bandung: Al-Ma‘arif.
27