Laporan KPPU Tahun 2008

More documents

Recommendations

Info

Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008 99 No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha Isi Saran Pertimbangan Keterangan 1 2 3 4 mampu menuntaskan akar permasalahan dari kinerja buruk PT Rukindo. 2. apabila Kementrian Negara BUMN berketetapan untuk memilih bentuk penyehatan yang dibebankan kepada PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Peindo IV, maka hendaknya hal tersebut dilandasi oleh dasar hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk UU No. 5/1999. 3. 76/K/III/ 2008Tanggal 6 Maret 2008Perihal : Saran KPPU terhadap Draft Peraturan BPH Migas tentang Pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan di Bandar Udara Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir dilakukan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Sehingga dalam implementasinya terjadi pembukaan pasar yang sangat terasa di sisi migas hilir. Sebelumnya, Pertamina memonopoli dalam sisi migas hilir. Namun kini pelaku usaha lain diberikan kesempatan untuk ikut melakukan kegiatan usaha migas hilir. Salah satu yang telah menerapkan mekanisme persaingan usaha adalah komoditi BBM non BPH Migas tersebut, KPPU memberikan masukan sebagai berikut. Pada Pasal 2 ayat 5 perlu dipertegas dengan bentuk: “untuk kepentingan produksi BBM Penerbangan dalam negeri, badan usaha wajib mengutamakan produksi kilang dalam negeri”. Pasal 5 ayat 1 disempurnakan menjadi “pada satu bandara terbuka bagi seluruh pelaku usaha yg memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan dan/atau niaga BBM Penerbangan dengan tetap Masukan dari KPPU diterima oleh BPH Migas. Masukan tersebut telah dielaborasikan dalam Draft Peraturan BPH Migas tersebut yang akhirnya Peraturan BPH Migas tersebut disahkan pada bulan Juni 2008.
100 Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008 No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha Isi Saran Pertimbangan Keterangan 1 2 3 4 subsidi seperti Pertamax. Kemudian kini yang sedang dalam proses menuju pembukaan pasar adalah BBM penerbangan atau avtur. BPH Migas selaku regulator di sisi migas hilir perlu untuk menerbitkan peraturan agar tercipta persaingan usaha yang sehat. memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan.” Persyaratan untuk menjadi penyedia dan pendistribusi BBM Penerbangan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 hendaknya tidak menjadi entry barrier bagi pelaku usaha baru. 4. 101/K/III/2008 Tanggal 17 Maret 2008 Perihal : Sara & Pertimbangan KPPU terhadap Keputusan Menteri Perhubungan No.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan Penyelenggaraan tally di pelabuhan telah menimbulkan kontoversi karena potensi ekonomi biaya tinggi di dalamnya. Keberadaan Kepmenhub No. 15 tahun 2007 ditujukan untuk mendorong hadirnya perusahaan tally independen, yang dijalankan oleh badan hukum tersendiri, sesuai dengan UU No. 12 tahun 1992 tentang Pelayaran. Tujuan dari keberadaan tally independen adalah untuk mendapatkan data kepelabuhanan, terutama data keluar masuk barang dari/ke kapal, yang akurat serta terhindar dari proses manipulasi. Tetapi kemudian muncul potensi inefisiensi sebagai akibat hadirnya pelaku usaha tally. Tally independen ini menjadi perusahaan tersendiri dengan pendapatan tersendiri yang akhirnya Terkait dengan keberadaan tally independen untuk mendapatkan data kepelabuhanan, KPPU memandang penting upaya pengaturan lintas departemen. Hal ini dikarenakan permasalahan data pelabuhan seharusnya menjadi tugas lintas departemen, yaitu antara Departemen Perhubungan dengan Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, BAPPENAS, serta instansi pengguna data lainnya. Pengaturan yang mengedepankan kepentingan instansi tertentu akan berpotensi menimbulkan aturan yang tumpang tindih dan menimbulkan inefisiensi. Seharusnya hanya ada satu data resmi Pemerintah di pelabuhan yang dikelola melalui Saran dan Pertimbangan tersebut mendapat tanggapan resmi dari Sekretariat Negara melalui suratnya Nomor B-1777/Setneg/ D-4/04/2008 yang menyatakan bahwa saran dan pertimbangan dari KPPU tersebut telah diteruskan kepada Menteri Perhubungan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan. Pada tanggal 20 Juni 208 KPPU melakukan audiensi dengan Departemen Perhubungan. Hasil audiensi tersebut adalah saran dan pertimbangan tersebut akan dievaluasi kembali terhadap KM No. 15 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan tally di pelabuhan.
Page 2 and 3:
Menyongsong Babak Baru Implementasi
Page 4 and 5:
Laporan Tahunan Komisi Pengawas Per
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Per
Page 74: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Per
Page 78 and 79: PERKEMBANGAN kelembagaan Sekretaria
Page 82: Laporan Tahunan Komisi Pengawas Per
Page 85 and 86: 84 Laporan Tahunan Komisi Pengawas
Page 97 and 98: telekomunikasi yang bermuara pada r
Page 99: 98 Laporan Tahunan Komisi Pengawas
Page 126: LAMPIRAN 2 Resume Evaluasi dan Kaji
show all

Laporan KPPU Tahun 2008

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?