Banjarmasin Post Senin, 10 November 2014

ibun
Politika
20 SENIN 10 NOVEMBER 2014
ISTIMEWA
HABIB Abdurrahman saat menghadap Gubernur Kalsel Rudy Ariffin
(kanan), Minggu (9/11)
www.banjarmasinpost.co.id
Minta Restu Rudy Ariffin
Habib Abdurahman Mencalon Wali Kota Banjarmasin
BANJARMASIN, BPOST - Meski baru
seumur jagung melaksanakan tugas
sebagai Anggota DPD RI, namun
Habib Abdurahman Bahasyim memberanikan
diri untuk mencalon kepala
daerah di Kalsel.
Ulama sekaligus senator yang
akrab disapa Habib Banua itu memang
sudah lama menunjukkan ketertarikan
untuk ikut membangun Kalsel.
Selain menjadi wakil Kalsel di Senayan,
dia juga berminat untuk terjun langsung
mengabdi.
Belum lama tadi, niatnya itu disampaikan
langsung ke Ketua DPW
PPP Kalsel H Rudy Ariffin. Ketika itu,
Habib Banua sedang reses di Kalsel
sekaligus sowan ke kediaman Gubernur
Kalsel.
“Betul. Saya minta ijin ke beliau
(Rudy Ariffin) untuk maju sebagai
calon wali kota Banjarmasin,” ungkapnya
kepada BPost, Minggu (9/11).
Dia menerangkan, banyak wejangan
yang didapat dari Rudy Ariffin
saat sowan sekaligus meminta ijin
tersebut. “Beliau bilang, kalau mau
mengabdi untuk daerah jangan rambang
(ragu). Alhamdulillah, itu yang
akan saya laksanakan.
Disinggung mengenai pencalonannya
di Banjarmasin, Habib Abdurahman
mengaku lantaran kota berjuluk
Seribu Sungai ini adalah tempat
kelahirannya.
“Ada banyak konsep dan ide untuk
daerah tercinta, tapi itu nanti. Selain
itu, menjadi wali kota merupakan
keinginan kalangan akar rumput dan
konstituen di Kalsel,” ucapnya.
Apakah dalam pencalonan akan
melalui jalur independen? Habib
Abdurahman belum memastikan.
Namun dirinya berharap PPP bisa
menjadi ‘perahu’ utamanya.“Kita
berharap melalui PPP. Tapi tak menutup
kemungkinan merangkul partai lain. Ya,
kita lihat saja ke depan,” katanya.
Selain Habib Abdurahman Bahasyim,
kandidat lain dari calon independen
untuk Pilwakot Banjarmasin
2015 mendatang ada Anang Rosadi
Adenansi dan Rahmat Norpliardi.
Dalam beberapa kesempatan, keduanya
mengaku sudah jalan di kalangan
bawah untuk mensosialisasikan
sekaligus mencari dukungan. “Sudah
ribuan KTP dukungan warga yang
kami dapat,” kata Rahmat.
Selain dari jalur independen, Pilwakot
Banjarmasin juga diramaikan
dengan keinginan mencalon dari sejumlah
birokrat aktif atau mantan.
Dari jajaran petahana ada Wakil Wali
Kota Banjarmasin Irwan Anshari dan
Sekdakot Zulfadli Gazali. Selain itu
dari kalangan mantan birokrat menguat
nama Hesly Junianto. (nic)
Masuk IGD
hingga Tembus
Hutan
Dinamika Reses DPRD Kalsel
BANJARMASIN, BPOST -
Berbagai kegiatan terjadi saat
beberapa anggota DPRD Kalsel
melakukan reses di daerah
pemilihan (dapil) masingmasing.
Ada yang ambruk
setelah reses dan masuk rumah
sakit, ada pula yang harus
melintasi hutan.
Adalah Rosehan NB. Anggota
Komisi I DPRD Kalsel ini
harus menjalani perawatan di
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Sari Mulia karena mengalami
sesak nafas sesuai melakukan
reses.
“Setelah reses dengan warga
Banjar Utara dan Barat,
Jumat (7/11) malam, saya
langsung dilarikan ke IGD Sari
Mulia. Tiba-tiba sesak nafas,”
ucapnya, Minggu (9/11).
Kala itu, Rosehan harus
BANJARMASIN, BPOST -
Anggaran pemeliharaan rutin
atau berkala gedung
kantor beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di
Kalsel pada 2014 tidak wajar
dan patut diduga terindikasi
ada mark up.
Ketidakwajaran ini disebabkan
karena beberapa
SKPD ada yang menganggarkan
sangat besar, bahkan
sampai berjumlah miliaran rupiah.
Sedangkan SKPD yang
lain menganggarkan cukup
dengan jumlah yang kecil,
yaitu Rp 66 juta saja.
Koordinator LKOMDEK
Muhith Afif menilai angka fantastis
pemeliharaan gedung
SKPD tersebut terkesan diskriminasi.
Padahal, luas bangunan
antara SKPD yang
menganggarkan miliaran dengan
SKPD yang yang menganggarkan
puluhan juta tidak
jauh berbeda.
“Contoh SKPD yang
menganggarkan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
dengan jumlah anggaran
fantastis adalah sekretariat
daerah dengan jumlah anggaran
Rp 4.908.000.000,” ucap-
1011/B20
dibantu alat pernafasan yang
menghubungkan ke tabung
oksigen. “Kelelahan fisik dan
udara yang tidak enak. Banyak
asap,” ceplosnya.
Karena kondisinya itu, legislator
PDIP itu kemudian
membatalkan agenda reses
keduanya di Kelayan, Sabtu
(8/11) sore.
“Warga sudah diundang,
tapi saya tidak hadir. Terpaksa
pakai uang pribadi untuk konsumsi
warga Banjarmasin
Selatan. Tidak banyak, paling
Rp 1,5 juta,” kata dia.
Kegiatan reses lain juga
dilakukan oleh Wakil Ketua
Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie
Fauzie. Dia mengaku melakukan
reses di Kabupaten
HSS dan sekitarnya.
“Ya, menyerap aspirasi
masyarakat. Ada yang minta
bantuan dan banyak lainnya,”
ceplos Anggota Fraksi PKB
DPRD Kalsel itu.
Reses juga dilakukan Masrur
Auf Ja’far. Anggota Fraksi
PAN itu melakukan reses di Desa
Lokbaintan dalam dan Pematangpanjang,
sungai lakum
dan takisung di Tanahlaut.
Pun juga dengan Ibnu Sina.
Legislator asal PKS ini
bahkan harus menembus hutan
di Kecamatan Sungaipinang,
Kabupaten Banjar. Tepatnya
Ketua DPW PKS Kalsel
itu melakukan reses di Desa
Sungai Pinang Lama.
“Ya, menjemput aspirasi
dan keluhan warga. Ada yang
lapor jembatan rusak, tanaman
kering dan kabut asap,”
ceplosnya. (nic)
Anggaran Pemeliharaan
Dinilai Tak Wajar
“Contoh SKPD yang
menganggarkan pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor dengan
jumlah anggaran fantastis
adalah sekretariat
daerah dengan jumlah
anggaran
Rp 4.908.000.000,”
MUHITH AFIF
Koordinator LKOMDEK
nya, Minggu (9/11).
Posisi kedua terbanyak ditempati
dinas pendapatan
daerah. Dinas yang terletak di
Jalan Ahmad Yani KM 5,5 ini
menganggarkan pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor untuk tahun 2014 sejumlah
Rp 3.398.150.000. Sedangkan
posisi ketiga diduduki
sekretariat dewan dengan
jumlah anggaran Rp 1.134.-
200.000.
Muhith menerangkan, apabila
dibuat perbandingan anggaran
pemeliharaan rutin a-
tau berkala gedung kantor antara
sekretariat daerah, dinas
pendapatan daerah dan sekretariat
dewan, justru jauh
berbeda dengan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Ulin.
Jika dibanding rumah sakit
daerah yang memiliki kelas A
dengan luas lahan 63.920 meter
persegi dan memiliki 506
tempat tidur inap itu, maka
anggaran yang dimiliki
sekretariat daerah, dinas pendapatan
daerah dan sekretariat
dewan semakin tidak
wajar.
Kabag Tata Usaha Sekretariat
DPRD Kalsel Fitri Zulfikar
mengatakan untuk pemeliharaan
gedung DPRD
Kalsel cuma mengeluarkan
anggaran sedikit.
“Setahu saya sekitar Rp 80
juta saja,” ucapnya.
Dia menjelaskan, anggaran
pemeliharaan itu digunakan
untuk melakukan pengecatan
dan perbaikan apabila ada
kerusakan pada gedung dewan.
“Tidak banyak kok,”
ceplosnya.
Untuk 2015 mendatang,
Sekretariat DPRD mengajukan
berapa untuk pemeliharaan?
“Sekitar Rp 100 juta lah
per tahun,” kata dia. (nic)
Rosehan NB
BANJARMASIN, BPOST -
Wali Kota Banjarmasin H Muhidin
curhat perihal keinginannya
untuk maju dalam
kontestasi Pemilukada Gubernur
Kalsel 2015 mendatang.
Curhat itu sekaligus menjawab
sejumlah pertanyaan
dari kalangan mahasiswa IA-
IN Antasari yang mempertanyakan
alasannya tidak
mencalon kembali sebagai
Wali Kota Banjarmasin periode
2015-2020.
“Kenapa hanya satu periode?
Sebelum jadi wali kota
saya belum mengerti pemerintahan,
tapi setelah menjabat
jadi tahu. Ternyata seperti ini,”
ceplosnya saat menjadi narasumber
Diskusi Publik yang
digelar KAMMI Banjarmasin
di PSB IAIN Antasari, Sabtu (8/
11).
Pada intinya, dirinya masih
punya keinginan untuk membantu
dan membangun Kota
Banjarmasin. Namun, dinamika
yang terjadi selama ini
justru keingannya itu terkendala
dana.
“Ternyata sharing provinsi
juga hanya sedikit untuk
membangun Banjarmasin,”
terang dia.
Dia mencontohkan, seperti
pembangunan siring Piere
Tendean. Saat itu, Pemko
BANJARMASIN, BPOST - Wajah Kota
Banjarmasin ditentukan oleh pemimpinnya.
Masing-masing pimpinan tentu
punya kebijakan sendiri untuk membangun
Kota Banjarmasin.
Hal itulah yang dikupas dalam Diskusi
Publik “Merumuskan Format Kepemimpinan
Kota Banjarmasin 2015-
2020” yang digelar KAMMI Banjarmasin
di PSB IAIN Antasari, Sabtu (8/11).
Dalam diskusi itu hadir Wali Kota
Banjarmasin H Muhidin, Wakil Wali
Kota Banjarmasin Irwan Anshari, Ketua
DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali,
Ketua Komisi III Aulia Ramadhan Supit,
Koordinator LKOMDEK Muhith Afif
dan Ketua KAMMI Kalsel Laifvan Shuffy
Irwani.
Wali Kota Banjarmasin H Muhidin
mengaku punya keinginan untuk membangun
rusun di pinggir sungai.
“Ini solusi terus bertambahnya jum-
Penggunaan Anggaran Biaya Reses
Biaya Kegiatan
ATK 3 tempat penyelenggaraan yang berbeda
Sewa tempat penyelenggaraan 3 tempat yang berbeda. 3 x Rp
1,5 juta : Rp 4,5 juta (pajak 11,5 persen)
Konsumsi Makan : 3 x 125 x Rp 30 ribu (max) : Rp 11.250.000
(pajak 11,5 persen) Snack : 3 x 125 x Rp 10 ribu (max) : Rp
3,750 juta (pajak 11,5 persen)
Total keseluruhan Rp 17.726.361 juta (sudah pajak 11,5 persen)
Rincian Biaya Perjalanan Dinas Reses Anggota DPRD Kalsel
Uang Harian 3 hari x Rp 500 ribu : Rp 1,5 juta
Biaya Penginapan 2 x Rp 700 ribu : Rp 1,4 juta
Uang representasi 3 titik x Rp 250 ribu : Rp 750 ribu
Biaya Transpor 1 x Rp 400 ribu (disesuaikan daerah) : Rp 400
ribu
Total Rp 4.050.000
Harus Ada Pendamping
DALAM melaksanakan
reses, anggota DPRD Kalsel
tak sendiri. Sesuai Surat
Edaran Menteri Dalam
Negeri No 188.31/066/
BAKD, mereka harus
didampingi oleh salah satu
staf Sekretariat atau
Bendahara DPRD Kalsel.
Para pendamping ini
nantinya bertugas menyalurkan
dan memastikan
penyaluran dana reses
benar-benar sampai ke
pihak ketiga.
“Ada 20 pengawas dari
sekretariat dewan. Satu
dapil ada 1-2 pengawas,”
ucap Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Rosaida.
Dia mengatakan, semua
biaya yang timbul akibat
pelaksanaan reses dibayar-
Harus Dekat dengan Rakyat
kan oleh pendamping.
Sementara itu, Pengawas
Dapil IV, Risma Ferliani
mengatakan bahwa tugas
pengawas nantinya sampai
menanyakan di desa, bayar
makan di sini mana tempat
pelaksanaan reses.
“Di dapil yang saya
pegang ada pak Riswandi
dan Yazidie Fauzi yang
berangkat,” ucapnya.
Pengawas Dapil V Yurida
Risna mengatakan yang
menyatakan berangkat
reses adalah Supian HK,
Hermansyah dan Hormansyah.
Sedangkan untuk
Ahmad Bisung, Murhan
Effendie, Syahdillah,
Suwardi Sarlan, Habib Said
Hasan dan Riduansyah,
tidak berangkat. (nic)
BPOST/DOK
Bangun Banjarmasin Lewat Provinsi
Banjarmasin meminta bantuan
ke provinsi, namun dalam
perjalanannya ternyata
tidak dianggarkan.
“Karena tak juga dianggarkan,
saya coba mengajukan
ke DPRD Banjarmasin.
Setelah dibahas di DPRD, ternyata
disetujui,” kata dia.
Contoh lainnya adalah
keinginan H Muhidin untuk
membangun rumah sakit.
Untuk mewujudkannya
setidaknya diperlukan dana
Rp 40 miliar.
“Tak bisa juga. Makanya
saya mundur saat ini. Karena
saya pikir, jika mencalon lima
tahun ke depan tak bisa juga
berbuat banyak dalam hal
pembangunan dan tak banyak
perubahan. Itu karena
terkendala provinsi,” kata
pria yang juga tamatan Sekolah
Guru Olahraga (SGO) ini.
Sebagai kota tertua dan
menjadi pintu gerbang, seharusnya
Kota Banjarmasin
harus menjadi prioritas ketimbang
daerah lain. Pasalnya,
wajah Kalsel ada di Banjarmasin.
Lebih lanjut H Muhidin mengungkapkan,
Silpa yang ada
di Pemprov Kalsel sebesar Rp
1,6 triliun. Sebenarnya dana
itu bisa dibagi-bagi ke daerahdaerah.
“Di daerah lain baik,
di daerah sendiri kada,” ucapnya.
Karena dinamika pemerintahan
itulah dirinya
bertekad untuk mencalon
menjadi Gubernur
Kalsel. “Saya ingin membangun
Banjarmasin dan
Kalsel, makanya mencalon
gubernur. Kalau kada
terpilih gubernur tak masalah,”
kata dia sembari
menambahkan masih menunggu
kepastian pembahasan
Perppu Nomor 1
Tahun 2014 di DPR RI.
Selain Muhidin, acara
tersebut juga dihadiri Ketua
DPRD Kota Banjarmasin
Iwan Rusmali. I-
wan disebut-sebut juga
akan menjadi bakal calon
kandidat yang diusung
Partai Golkar untuk Pilwakot
Banjarmasin.
Dalam beberapa kali
kesempatan, dia tak memermasalahkan
apakah
mencalon melalui pemilihan
langsung atau DPRD.
Namun saat ditanya perihal
pencalonan, Iwan
justru mengatakan untuk
saat ini belum berminat
maju Pilwakot. “Belum berminat.
Tapi jika partai memberi
amanah, saya siap.
Sebagai kader Partai Golkar,
saya taat apapun arahan
partai,” ucapnya. (nic)
lah penduduk di sini. Rencananya di
Kampung Melayu. Sudah dicek dan
konsul ke pusat. Jadi sebenarnya tak
masalah, asal berada di 3-5 meter setelah
siring,” ungkapnya.
Dirinya menerangkan, seorang pemimpin
harus bisa bekerja sama dengan
masyarakat, kompromi dengan masyarakat
dan merangkul DPRD untuk
satu jalan
“Saya bersyukur di penghujung kepemimpinan
ini tidak tersandung hukum.
Begitu juga dengan pejabat lain di
pemko. Mohon doa mudahan kami bisa
menyelesaikan tugas,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan
Rusmali mengatakan antara legislatif dan
eksekutif harus ada kolaborasi. Keduanya
harus menghasilkan produk nyata
bagi masyarakat.
“Sebelum jadi ketua, saya sempat
jadi wakil ketua DPRD. Alhamdulillah,
H Muhidin
DOK/BPOST
selama ini kerjasama apik terkalin
dengan pemko,” kata dia.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin
Aulia Ramadhan Supit mengatakan banyak
para pakar yang memberikan solusi
untuk menjadi pemimpin di daerah.
“Banyak cara. Yang pasti bisa dekat
dengan masyarakat dan dirasakan
hasilnya secara langsung,” katanya.
Sementara itu, Koordinator LK-
OMDEK Muhith Afif mengatakan format
kepemimpinan 2015-2020 saat ini
masih berdasarkan penentuan Perppu
Nomor 1 tahun 2014.
“Yang bagus dari Perppu ini adalah
adanya uji publik kepada calon kepala
daerah. Dengan begitu jadi masyarakat
diberi akses ke calon yang dipilihnya.
Selain itu produk SBY ini mengakomodir
calon perseorangan, tapi minimal
mengantongi 5 persen dari 2,4 juta
masyarakat Kalsel,” ucapnya. (nic)