P U T U S A N SELA NOMOR : 49/C/PK/PJK/2007 DEMI KEADILAN ...

P U T U S A N SELA 

NOMOR : 49/C/PK/PJK/2007 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H A G U N G 

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan 

sela sebagai berikut dalam perkara : 

PT. LANDMARK, beralamat di The Landmark Centre Tower A Lt. 

33, Jalan Jend. Sudirman No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 

12910; 

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pembanding; 

m e l a w a n 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot 

Subroto No.40-42, Jakarta 12190. 

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding; 

Mahkamah Agung tersebut, 

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata 

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan 

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. 

Put.08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan 

hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali 

dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut : 

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak 

Januari s/d Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04 tertanggal 10 September 

2004, yang didalamnya menyatakan : 

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 5.352.211.447,- 

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri : Rp. 535.221.144,- 

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan : Rp. 0,- 

PPN yang kurang dibayar : Rp. 535.221.144,- 

Sanksi administrasi : Rp. 256.905.149,- 

Jumlah yang masih harus dibayar : Rp. 792.126.149,- 

Bahwa karena kami tidak dapat menerima isi dari Surat Ketetapan Pajak 

tersebut di atas, maka melalui surat kami Ref. LMK.293/IX/04/Fin.MO 

tertanggal 28 September 2004 kami telah mengajukan keberatan atas Surat 

Keterapan Pajak tersebut di atas; 

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 49/C/PK/PJK/2007

Bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-838/- 

WPJ.07.BD.05/2005 tertanggal 19 Agustus 2005 yang baru kami terima pada 

tanggal 26 Agustus 2005, pihak Direktur Jenderal Pajak telah menolak 

permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak 

Pertambahan Nilai No. 00001/207/00/059/04 tersebut di atas; 

Bahwa kami tidak menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

tersebut di atas, oleh karena itu bersama ini kami mengajukan permohonan 

banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-838/- 

WPJ.07.BD.05/2005 tertanggal 19 Agustus 2005 dengan alasan dan 

pertimbangan sebagai berikut : 

Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 5.352.211.447,- 

Bahwa menurut Pemeriksa Peredaran Usaha dari PT. Landmark adalah 

sebesar Rp. 48.745.675.514,- sedangkan menurut Surat Pemberitahuan Masa 

PPN yang kami laporkan adalah sebesar Rp. 43.393.464.067,- sehingga 

terdapat selisih sebesar Rp. 5.352.211.447,- 

Adapun selisih sebesar Rp. 5.352.211.447,- tersebut adalah disebabkan oleh: 

1. Income BR tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000 Rp. 34.202.375,- 

2. Income SC tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000 Rp. 8.786.675,- 


4. Income Carpass tahun 2001 dilaporkan pada th 2000 Rp. 254.000.000,- 

5. Income Citibank tahun 2001 PPN telah dilaporkan (Rp. 906.666.406,-) 

6. Income BR tahun 2000 dilaporkan tahun 1999 (Rp. 234.263.900,-) 

7. Income Electricity tidak kena PPN (Rp. 1.099.114.321,-) 

8. Income Citibank tahun 1999 diretur tahun 2000 Rp. 3.111.835.144,- 

9. Income OT & Parking Ticket 1999 dilapor th. 2000 Rp. 242.409.941,- 

10. Income Parking harian tahun 2000 tidak kena PPN (Rp. 566.608.023,- 

11. Selisih kurs Rp. 12.877.356,- 

T o t a l Rp. 5.352.211.447,- 

Dari keterangan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa perbedaan peredaran usaha 

tersebut adalah dikarenakan adanya beberapa transaksi tahun 1999 yang baru 

terutang PPN nya pada tahun 2000, ada juga transaksi tahun 2000 yang baru terutang 

PPN nya tahun 2001, dan adanya PPN yang diretur, serta pula ada transaksi yang 

tidak terutang PPN; 

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka perhitungan PPN terutang yang 

seharusnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak tersebut ialah sebagai berikut : 

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,- 

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 0,- 

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 0,- 

PPN yang kurang dibayar 

Rp. Nihil,- 


Agar jelasnya, bersama surat ini kami lampirkan pula : 

- Copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04; 

- Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-838/-WPJ.07.BD.05/2005; 

- Copy SSP pembayaran atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 

2000; 

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 

08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang telah berkekuatan tetap 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan 

Terbanding No. KEP-838/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 19 Agustus 2005 

mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan 

Desember 2000 No. 00001/207/00/059/04 tanggal 10 September 2004, atas 

nama PT. Landmark, NPWP : 01.060.114.4-059.000, alamat : The Landmark 

Centre Tower A Lt. 33, Jalan Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi, Jakarta Selatan 

12910, tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 08663/PP/M- 

V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 

28 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan 

peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 November 2006 

sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. PKA- 

186/SP.51/AC/XI/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan 

disertai memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak 

tersebut pada hari itu juga; 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 

Desember 2006 namun pihak lawannya tidak mengajukan jawaban; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama 

dan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan 

Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan 

alasan-alasan Peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai 

berikut : 


1. Bahwa di dalam salah satu pertimbangannya Pengadilan Pajak 

menyatakan Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan, dimana 

sebenarnya dikarenakan bahwa Direksi kami sedang berada diluar kota, 

melalui surat PT. Landmark Ref. LMK-01/VII/06/ACC-HK, tertanggal 11 Juli 

2006 yang ditujukan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Pajak, Herwati 

Karijawan telah memohon untuk dapat menunda sidang tersebut sampai 

jangka waktu Direksi kami kembali; 

2. Bahwa PT. Landmark tidak setuju dengan Putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam No. Put. 08663/PP/M- 

V/16/2006 yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2006 yang menyatakan 

bahwa Surat Banding tersebut tidak memenuhi ketentuan formal 

sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 

2002 tentang Pengadilan Pajak, karena ditandatangani oleh karyawan 

Pemohon Banding, bukan pengurus atau kuasa hukum, dengan alasan 

sebagai berikut : 

1. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Banding dapat diajukan oleh Wajib 

Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya; 

2. Hasil analisa/penelitian kami terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 

2002 tentang Pengadilan Pajak baik di pasal-pasal maupun 

penjelasannya tidak ditemukan adanya definisi istilah Wajib Pajak pada 

Undang-undang tersebut; 

Istilah Wajib Pajak sendiri ada pada Pasal 1 huruf l Undang-Undang No. 

16 Tahun 2000 yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut 

pajak atau pemotong pajak tertentu. 

Pasal 32 Bab Ketentuan Khusus Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan : 

Ayat (1) Dalam menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban 

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : (huruf a) 

”Badan oleh Pengurus”. 

Ayat (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa 

dengan surat kuasa khusus atau badan dapat menunjuk 

seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; 


3. Dengan tidak adanya definisi Wajib Pajak dalam Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka menurut kami, 

definisi Wajib Pajak adalah sesuai dengan Pasal 1 huruf 1 Undang- 

Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan; 

4. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka surat kuasa untuk 

menandatangani dan mengurus permohonan banding yang ditujukan 

kepada Herawati Karijawan (Akunting Manajer PT. Landmark) dari 

Johnny Onggo (Wakil Presiden Direktur PT. Landmark) seharusnya 

dapat menyatakan bahwa Surat Banding tersebut ditandatangani oleh 

Wajib Pajak dengan alasan bahwa Johnny Onggo mewakili Wajib Pajak 

(PT. Landmark) untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban 

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang 

menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; 

5. Surat Kuasa dibuat pada tanggal 10 Oktober 2005, Surat Bandung 

No. LMK-013/X/05 ACC HK tertanggal 10 Oktober 2005, dengan kata 

lain Surat Kuasa dibuat/disahkan bersamaan dengan tanggal surat 

Banding. Surat kuasa tersebut tidak disusulkan tetapi dilampirkan pada 

surat banding; 

6. Kami berpendapat bahwa tidak seharusnya surat permohonan banding 

kami ditolak secara formal, kami mohon kepada Mahkamah Agung 

untuk mempertimbangkan permohonan kami sehingga secara formal 

permohonan kami memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut; 

3. Bahwa sesuai dengan permohonan kami, supaya secara formal 

permohonan banding dapat diproses lebih lanjut maka kami sampaikan 

alasan material ketidak setujuan kami atas diterbitkannya ketetapan pajak 

tersebut, yaitu : 

Menurut Pemeriksa Peredaran Usaha PT. Landmark Rp.48.745.675.514,- 

Menurut SPT PPN Wajib Pajak adalah 

Rp.43.393.464.067,- 

Selisih (koreksi Pemeriksa) Rp. 5.352.211.447,- 

Selisih peredaran sebesar Rp. 5.352.211.447,- disebabkan oleh: 


2. Income SC tahun 1999 dilaporkan pada tahun 2000 Rp. 8.786.675,- 



4. Income Carpass tahun 2001 dilaporkan pada th 2000 Rp. 254.000.000,- 

5. Income Citibank tahun 2001 PPN telah dilaporkan (Rp. 906.666.406,-) 

6. Income BR tahun 2000 dilaporkan tahun 1999 (Rp. 234.263.900,-) 

7. Income Electricity tidak kena PPN (Rp. 1.099.114.321,-) 

8. Income Citibank tahun 1999 diretur tahun 2000 Rp. 3.111.835.144,- 

9. Income OT & Parking Ticket 1999 dilapor th. 2000 Rp. 242.409.941,- 

10. Income Parking harian tahun 2000 tidak kena PPN (Rp. 566.608.023,- 

11. Selisih kurs Rp. 12.877.356,- 

T o t a l Rp. 5.352.211.447,- 

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan peredaran usaha karena 

adanya beberapa transaksi tahun 1999 yang baru terutang PPN tahun 2000, 

transaksi tahun 2000 yang baru terutang PPN tahun 2001, dan adanya PPN yang 

diretur, serta adanya transaksi yang tidak terutang PPN; 

Berdasarkan hal tersebut, maka perhitungan PPN terhutang yang seharusnya 

tercantum pada Surat Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut : 

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,- 

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 0,- 

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 0,- 

PPN yang kurang dibayar Rp. 0,- 

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan 

alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut : 

Mengenai alasan ke 2 : 

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali ke 2 tersebut dapat 

dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah salah dalam menerapkan 

hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut : 

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 

2002 menyebutkan : “Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau 

mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah Keluarga Sedarah atau 

Semenda sampai dengan derajat kedua, Pegawai atau Pengampu, 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan; dan 

Pasal 37 ayat (1) berbunyi “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli 

warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya”; 

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh Pegawai dari Wajib Pajak; 

- Bahwa dengan demikian Herwati Karijawan Jabatan Akunting Manager 

sebagai Karyawan dapat mewakili/kuasa PT. Landmard dalam perkara ini; 


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa 

mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali lainnya 

Mahkamah Agung menganggap cukup alasan untuk mengabulkan 

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. 

LANDMARK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. 

Put.08663/PP/M-V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006 serta Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan 

disebutkan dibawah ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung menganggap 

perlu untuk memerintahkan Pengadilan Pajak memeriksa kembali perkara ini 

dan selanjutnya memutus pokok perkara; 

Menimbang, bahwa penetapan biaya perkara harus ditangguhkan 

sampai ada putusan akhir dari Mahkamah Agung; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; 

M E N G A D I L I 

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali : PT. LANDMARKI tersebut; 

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.08663/PP/M-V/16/- 

2006 tanggal 28 Juli 2006 tersebut; 

MENGADILI KEMBALI 

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan 

dalam perkara ini, dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri 

sidang yang akan ditentukannya dan melakukan pemeriksaan materi pokok 

perkara; 

Memerintahkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengirimkan kembali 

hasil pemeriksaan tambahan beserta berkas perkara itu kepada Mahkamah 

Agung; 

Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara ditangguhkan sampai 

adanya putusan akhir; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 oleh WIDAYATNO 

SASTROHARDJONO, SH.M.Sc. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua 

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan 

TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 


Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 

A. KARIM MANAP, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para 

pihak. 

Hakim-Hakim Anggota : Ketua : 

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. Ttd/WIDAYATNO 

SASTROHARDJONO, SH.M.Sc. 

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. 

Panitera Pengganti : 

Ttd/A. KARIM MANAP, SH. 

Biaya-biaya : 

1. M e t e r a i ………………………………… : Rp. 6.000,- 

2. R e d a k s i …………………………………: Rp. 1.000,- 

3. Administrasi Peninjauan Kembali ….....… : Rp.2.493.000,- 

--------------------------- 

Jumlah : Rp.2.500.000,- 

Untuk Salinan 

MAHKAMAH AGUNG R.I. 

a.n. Panitera 

Panitera Muda Tata Usaha Negara, 

ASHADI, SH. 

NIP. 220000754

P U T U S A N SELA NOMOR : 49/C/PK/PJK/2007 DEMI KEADILAN ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?