Jurnal Perempuan 45 - CEDAW Southeast Asia

No. 45, 2006 

Pendiri 

Gadis Arivia 

Pemimpin Redaksi 

Adriana Venny 

Redaktur Pelaksana 

Mariana Amiruddin 

Redaksi 

Eko Bambang Subiyantoro 

Sekretaris Redaksi 

Suprihadi 

Desain & Layout 

Agus Wiyono 

Penjualan & Sirkulasi 

A. Nazaruddin 

Budi Hermawan 

Endang Setiyawati 

Percetakan 

SMKG Desa Putera, Jakarta 

Alamat Redaksi 

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 

Jakarta Selatan 12810 

Telp.: (021) 83702005 (hunting) 

Faks: (021) 8302434 

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com 

Website: www.jurnalperempuan.com 

Penerbit 

YAYASAN JURNAL PEREMPUAN 

Cetakan Pertama, Jakarta, Januari 2006 

ISSN : 1410-153X 

Didukung oleh 

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, mengkopi 

sebagian atau keseluruhan tanpa seijin Yayasan Jurnal Perempuan. 

Isi tulisan tidak harus mencerminkan pandangan redaksi.

Prolog 

4 CEDAW tak Bertaring, Salah 

Siapa? 

• Daftar Isi • 

Daf tar Isi Edisi 45 

Topik Empu 

7 Sejauh Mana Negara Memperhatikan 

Masalah Perempuan? 

(CEDAW dan Pertanyaan 

tentang Kebijakan- 

Kebijakan Negara) 

Ratna Batara Munti 

31 Apakah Hukum Boleh 

“Berpihak”? Sebuah 

Pertanyaan Perempuan 

Sulistyowati Irianto 

47 Sejauh Mana Indonesia 

Merespon ICPD-KAIRO? 

Atashendartini Habsjah 

65 Counter Legal Draft Kompilasi 

Hukum Islam: Upaya 

Implementasi CEDAW 

dalam Perkawinan 

Siti Musdah Mulia 

101 Pemenuhan Hak-Hak Politik 

Perempuan Sejauh Manakah? 

Ani Soetjipto 

19 Diskriminasi Itu Bernama 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan 

Rita Serena Kolibonso 

111 Menjamin Hak Perempuan 

dan Anak Melalui Konvensi 

Magdalena Sitorus 

CEDAW-Restoring Rights To Women, americantruths.com, maisonneuve.org, Nico Haryono, 

petersenlawoffice.com, saltspring.com, unfpa.org, rapereliefshelter.bc.ca, gelos.ru, 

intranet.usc.edu.au, pepper-graphics.com, childtrafficking.com, amnesty.org 

2 Jurnal Perempuan 45

KLIPING 

78 Hak Asasi Perempuan Belum 

Menjadi Bagian Institusional 

Hukum 

• Daftar Isi • 

WAWANCARA 

122 Sri Danti, Dra. M.A 

“Negara dan Pemahaman 

CEDAW yang Lemah...” 

PROFIL 

139 Sjamsiah Achmad: 

Pengawal Keadilan Melalui 

Konvensi 


Kolom Budaya 

156 Puisi 

160 Cerpen 

Serba-serbi 

131 Kata dan Makna 

148 Rak Buku 

172 Surat Pembaca 

173 Tentang Penulis 

JURNAL PEREMPUAN mengundang anda menuliskan ide-ide kritis dan 

pemikiran-pemikiran alternatif yang berkaitan dengan persoalan 

perempuan dan isu-isu gender. Jumlah halaman tulisan 10-15 halaman 

kuarto, spasi 2, dilengkapi dengan catatan belakang/daftar pustaka dan 

biodata singkat penulis. Redaksi dapat menyingkat, mengubah dan 

mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Dianjurkan tulisan 

dikirim dalam bentuk file dalam disket atau melalui e-mail dalam bentuk 

attachment. Untuk tulisan yang dimuat akan disediakan honorarium yang 

pantas. Tulisan yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kecuali atas 

permintaan penulis dengan menyertakan perangko secukupnya. 

Jurnal Perempuan 45 

3

• Prolog • 

CEDAW tak Bertaring, 

Salah Siapa? 

Tepatnya 25 tahun yang lalu di markas besar PBB, Indonesia 

meratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan mengimplementasikannya 

lewat UU No. 7 tahun 1984. Apa hasil dari perjalanan 

CEDAW selama lebih dari 20 tahun di republik ini? Hanya segelintir 

orang yang tahu dan menjalankannya. Selebihnya, mendengar kata 

CEDAWpun hanya terbengong-bengong. Nasib perempuan pun hampir 

tak mengalami perubahan. 

Hebatnya lagi, selain CEDAW, sebenarnya telah banyak instrumen 

internasional lainnya yang bicara soal hak dan nasib perempuan, antara 

lain Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi 

Prostitusi (1949), Konvensi 100 ILO tentang Persamaan Pendapatan 

(1951), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952), Konvensi 

mengenai Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah (1957), Konvensi 

mengenai Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan 

Perkawinan (1962), Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak 

dalam situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), ICPD di Kairo 

dengan fokus kesehatan reproduksi perempuan (1994), Beijing Platform 

untuk melihat perkembangan isu perempuan di berbagai bidang 

misalnya: kesehatan, kemiskinan, media, di wilayah konflik, dan lainnya 

(1995), Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang 

antara lain menyepakati nilai kesetaraan gender guna mencapainya 

(2000), serta Resolusi 1325 dari Dewan Keamanan PBB tentang dampak 

konflik bagi perempuan, tentang perlindungan 

perempuan dan anak di wilayah 

konflik dan apa yang dapat dilakukan 

perempuan untuk mewujudkan perdamaian 

(2000). 

Delegasi Indonesia juga tak kalah 

sibuk mondar-mandir ikut kongres 

guna mengucap sepakat dengan 

4 


CEDAW-Restoring Rights To Women

• Prolog • 

segala komitmen internasional ini. Namun malang bagi PBB dan terlebih 

untuk perempuan, banyak negara (tidak hanya Indonesia), masih gemar 

menjadi macan kertas konvensi. Dalam pelaksanaan justru banyak hal 

yang bertolak belakang. 

Simak isi konvensi CEDAW yang disisipkan di Jurnal Perempuan 

kali ini, dalam pasal yang sangat penting yakni 2 poin 5 CEDAW: 

mewajibkan negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, 

termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan 

undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktekpraktek 

yang diskriminatif terhadap perempuan. 

Dari contoh ini, amatlah jelas, alih-alih menegakkan hak perempuan, 

Indonesia dengan segala perangkat hukumnya justru menganggap 

perempuan angin lalu. Tak heran bila angka kematian ibu melahirkan 

serta angka kekerasan terhadap perempuan di ruang domestik dan 

publik justru kian membumbung tinggi. 

Ketidakseriusan negara dalam menerapkan CEDAW masih ditambah 

lagi dengan tercetaknya berbagai peraturan daerah (Perda) dan aneka 

rancangan undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan 

termasuk RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang sebentar lagi bakal 

disahkan. Padahal dalam CEDAW jelas dikemukakan bahwa setiap 

produk perundang-undangan dan tata aturan haruslah dikaji secara 

mendalam guna menghindari praktik diskriminasi dan kekerasan 

terhadap perempuan. 

Maka tak berlebihan kiranya jika Sekjen PBB Kofi Annan, pada 

konferensi PBB di awal tahun 2005 yang lalu mengawali peringatan 10 

tahun Beijing Platform dengan nada pesimis; “Millenium Development 

Goal tidak akan pernah berarti apa-apa jika masing-masing negara tidak 

abai pada 12 bidang kritis yang sudah dicanangkan oleh Beijing 

Platform”. Yang ini berarti pula bahwa selama ini CEDAW sebagai batu 

penjurunya telah dibiarkan merana tanpa ada yang serius menjalankannya. 

Meski hasil evaluasi tiap lima tahun CEDAW selalu menggambarkan 

tiadanya kemajuan, bagaimanapun kita masih butuh sikap optimis di 

balik semua kepedihan itu. Dan karenanya tak berlebihan pula kiranya 

jika dalam rangka memperingati hari perempuan internasional 8 Maret 

kali ini CEDAW kembali didengung-dengungkan serta dikupas dengan 

lebih tegas, agar bangsa ini tak lagi mundur ke belakang. (Adriana Venny) 

Jurnal Perempuan 45 5

americantruths.com

• Topik Empu • 

Sejauh Mana Negara 

Memperhatikan 


(CEDAW dan Pertanyaan tentang 

Kebijakan-Kebijakan Negara) 


“Sejauh mana negara telah sungguh-sungguh memberi 

perhatian terhadap masalah perempuan? Khususnya 

yang berkaitan dengan komitmen negara terhadap 

penghapusan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan 

terhadap perempuan di negeri ini?” 

Pernyataan di atas dibuat untuk ditujukan pada negara, 

sejauh mana kepedulian negara terhadap persoalan perempuan 

dalam kebijakan-kebijakan yang dirancang dan disahkan, 

ataupun terhadap konvensi-konvensi internasional dimana negara ini 

ikut menandatanganinya. 

Ketahuilah, bahwa pemerintah Indonesia telah membuat komitmen 

dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan atau CEDAW (The Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984. 

Namun setelah berjalan sekian waktu, ratifikasi ini kemudian 

memunculkan pertanyaan: sejauh manakah implementasi Konvensi 


7

Sejauh Mana Negara Memperhatikan 



tersebut, terutama terkait dengan prinsip adanya kewajiban negara untuk 

menghapus berbagai bentuk diskriminasi baik secara de jure (berdasarkan 

hukum) maupun de facto (berdasarkan kenyataan sesungguhnya). 

Istilah diskriminasi dalam Konvensi CEDAW dirumuskan dengan; 

Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas 

dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 

untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan 

atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan 

pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 

sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status 

perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan 

perempuan’’. 

Kata persamaan di atas tidak hanya pada akses terhadap penerapan 

HAM yang sama bagi perempuan tetapi juga persamaan terhadap 

manfaat atau pada hasilnya (equality of acces, equality of opportunity and 

equality of result). 

Hal terpenting dalam konvensi ini adalah bahwa ada penegasan 

prinsip tentang kewajiban negara untuk membuat atau mengubah 

hukum, menghapus stereotip dan kebiasaan yang diskriminatif, serta 

melakukan upaya atau langkah khusus yang diperlukan guna 

memastikan adanya persamaan secara de facto. Dalam konteks ini, 

konvensi mengakui bahwa sifat diskriminasi terhadap perempuan 

adalah historis dan sistemik (dilatari atau dibentuk oleh sejarah maupun 

sistem), sehingga tujuannya diarahkan pada persamaan de facto melalui 

jaminan secara konstitusional, hukum dan regulasi-regulasi, juga 

menempuh langkah-langkah lainnya termasuk langkah-langkah khusus 

seperti ‘affirmative action’. 1 

Implementasi CEDAW dan Kekerasan Negara dalam Membuat 

Kebijakan 

Dalam kenyataannya, implementasi konvensi ini oleh pemerintah 

Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Meski telah 21 tahun 

diratifikasi (artinya telah menjadi produk nasional), banyak pihak 

terutama pemerintah yang diantaranya aparat penegak hukum dan 

pembuat kebijakan yang paling berkewajiban melaksanakan konvensi 

tersebut ternyata tidak memahami substansi serta prinsip-prinsip 

persamaan yang tercantum dalam konvensi, bahkan tidak mengetahui 





keberadaan konvensi tersebut. Mereka masih sangat terpaku pada 

aturan-aturan konvensional seperti KUHP/KUHAP, UU Perkawinan 

serta peraturan perundangan lainnya yang bias gender. Padahal 

kehadiran Konvensi 

tersebut justru 

untuk mengkritisi 

keberadaan berbagai 

aturan yang melanggengkan 

diskriminasi 


2 Sejauh 

ini belum banyak 

langkah-langkah 

nyata yang dilakukan 

khususnya dalam 

membuat kebijakan 

baru atau kebijakan 

yang mengoreksi 

hukum 

yang masih diskriminatif. Kebijakan dalam hal ini dilihat sebagai suatu 

sistem, yang tidak saja menyangkut substansi atau isi dari kebijakan/ 

keputusan hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut struktur baik 

kelembagaan atau pun pribadi aparat pemerintahan, dan juga terakhir 

mencakup budaya di masyarakat, seperti norma, nilai-nilai dan 

keyakinan atau penafsiran ajaran tertentu yang hidup di masyarakat. 

Meski lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23/2004 serta Undang-undang Pemilu 

yang memuat affirmative action tidak dapat dipungkiri telah memberi 

peluang bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasibnya, namun 

yang terjadi akhir-akhir ini khususnya pasca pemerintahan Megawati 

(Presiden Perempuan Pertama RI), justru memukul balik apa yang sudah 

diperjuangkan selama ini oleh kelompok perempuan. Seperti arus politik 

yang berkembang saat ini di pusat-pusat kekuasaan (pemerintah dan 

legislatif), tidak saja di tingkat nasional (pusat) tetapi juga di tingkat 

lokal diantaranya munculnya peraturan-peraturan daerah yang 

diskriminatif terhadap perempuan malah membuka peluang baru 

munculnya kekerasan terhadap perempuan yang terlegitimasi oleh 


9




negara, atau dengan kata lain kekerasan yang dilakukan negara. Apa 

yang disebut “politik seksualitas negara” yang menempatkan tubuh dan 

seksualitas perempuan sebagai yang potensial bersalah dan ancaman 

bagi norma-norma masyarakat sehingga ia ditempatkan menjadi 

sasaran/target berbagai aturan yang ada. 

Hal ini misalnya tercermin melalui pengaturan pornografi dan 

pornoaksi baik dalam RUU KUHP maupun dalam RUU khusus yang 

mengatur Pornografi dan Pornoaksi (RUU Pornografi dan Pornoaksi). 

Selain itu di tingkat lokal, Peraturan Daerah atau Perda-Perda tentang 

maksiat, kewajiban berbusana tertentu, pengaturan jam malam bagi 

perempuan dan lain sebagainya merebak di banyak daerah, seperti 

Medan, Aceh, Padang, Gorontalo, dan daerah-daerah lainnya, seiring 

dengan berlakunya otonomi daerah. 3 Fenomena ini dapat dibaca di suratsurat 

kabar lokal dimana banyak peraturan-peraturan daerah yang 

hanya sibuk mengurus perempuan di malam hari, cara berpakaian, 

berjalan dengan saudaranya atau tidak, dan lain sebagainya. 

Semua aturan-aturan tersebut kembali mengukuhkan stereotip 

terhadap perempuan, mendomestikasi perempuan, mendikotomi 

seksualitas perempuan (perempuan baik versus perempuan pelacur), 

yang intinya menempatkan tubuh/seksualitas perempuan sebagai target 

pengaturan (kontrol) negara. 

Saat ini memang ada beberapa dari aturan lama yang sedang 

diupayakan perbaikan atau revisinya untuk menjadi lebih baik, seperti 

Revisi UU Kewarganegaraan (RUU Kewarganegaraan), Revisi UU 

Kesehatan (RUU Kesehatan) dan Revisi KUHP (RUU KUHP), yang 

bahkan saat ini menjadi prioritas dalam agenda Prolegnas (Program 

Legislasi Nasional) di DPR masa sidang 2005 - 2009. Namun, yang 

menjadi persoalan di sini, justru usulan perubahan baik dari pihak DPR 

(inisiatif DPR) maupun pihak pemerintah masih jauh dari yang 

diharapkan kelompok perempuan, khususnya bila dikaitkan dengan 

implementasi CEDAW. Tampaknya kedua kelompok perumus kebijakan 

ini tidak sungguh-sungguh memiliki kemauan (political will) untuk 

menerapkan prinsip-prinsip CEDAW maupun ketentuan-ketentuannya 

yang jelas-jelas merupakan kewajiban (akuntabilitas) mereka sebagaimana 

yang ditegaskan dalam prinsip kewajiban negara di dalam pasal 

CEDAW di atas. 





Berikut adalah penjelasan bagaimana prinsip-prinsip CEDAW masih 

jauh dari implementasi kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. 

Diskriminasi terhadap Perempuan dalam RUU KUHP, dan UU 

Kesehatan 

Rumusan RUU KUHP yang menjadi inisitaif pemerintah dan kini 

sedang dibahas di DPR, kenyataannya telah memperluas kriminalisasi 

yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. RUU ini didasarkan pada 

asumsi-asumsi moralitas sempit dan cenderung mengebiri hak-hak asasi 

manusia, seperti rumusan kriminalisasi ‘hidup bersama’. Implikasinya 

terkait dengan definisi perkawinan (UU Perkawinan) yang sangat 

terbatas pada perkawinan heteroseksual yang tercatat dan yang sematamata 

oleh agama yang diakui negara. Di luar itu, terkait dengan rumusan 

RUU KUHP di atas, maka segala bentuk kehidupan perkawinan –di 

luar rumusan tersebut– akan terancam sebagai tindak pidana. 

RUU KUHP juga meng-kriminalisasi para pekerja seks (prostituted-women) 

yang berada di jalanan sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan ini jelas 

sangat ‘bias kelas’ (hanya perempuan di jalan yang mayoritas perempuan 

kelas bawah) serta ‘bias gender/ jenis kelamin’ (hanya perempuan yang 

menjadi target kriminal). Selain itu hal ini juga bertentangan dengan 

Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Manusia dan Eksploitasi 

Prostitusi, yang menempatkan prostituted-women sebagai korban dari 

sistem kejahatan khususnya kejahatan perdagangan manusia. Selain 

itu, RUU ini juga kembali menafikan hak-hak perempuan untuk hidup 

sehat dengan meng-kriminalisasi bentuk aborsi apapun tanpa mempertimbangkan 

kondisi perempuan seperti korban perkosaan atau akibat 

kondisi-kondisi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) lainnya yang 

menyebabkan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Saat 

ini AKI di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN, yaitu 307 kasus 

per 100.000 angka kelahiran hidup. Ini artinya dalam 1 jam ada 2 orang 

perempuan meninggal karena proses kehamilan, persalinan, dan pasca 

melahirkan. 4 

Sementara itu, UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 sangat minim dalam 

mengatur persoalan aborsi dan hak-hak reproduksi perempuan/ 

kesehatan reproduksi lainnya. Perempuan jadi terbatas untuk mengakses 

pelayanan kesehatan terkait dengan hak/kesehatan reproduksinya. Saat 

ini UU Kesehatan tengah direvisi, dan kepentingan perempuan adalah 

Jurnal Perempuan 45 11




memastikan agar UU tersebut tidak diskriminatif terhadap perempuan 

yakni memastikan agar kaum perempuan dapat menikmati hak-haknya 

untuk bisa hidup sehat dan bebas dari ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu, sebagai hak asasinya, sebagaimana telah dijamin 

dalam Amandemen Konstitusi (pasal 28 g ayat 1) . 

Diskriminasi dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi 

RUU Pornografi dan Pornoaksi adalah salah satu RUU yang tidak 

mengakomodasi kepentingan perempuan terutama seperti yang menjadi 

prinsip-prinsip dalam CEDAW, karena semata-mata menjadikan isu 

moralitas sebagai acuan dan tidak menempatkan masalah perlindungan 

terhadap perempuan dan anak yang justru rentan menjadi objek 

pornografi. Alih-alih mengatur pornografi dan melindungi korbannya, 

RUU ini memberi peluang kemungkinan munculnya kekerasan serta 

premanisme oleh kelompok masyarakat tertentu yang mengaku sebagai 

‘polisi-polisi moral’ yang dengan sewenang-wenang mengintervensi 

kehidupan pribadi orang lain atau juga melakukan pemerasan. Hal ini 

maisonneuve.org 





dimungkinkan terjadi karena rumusan delik pornografi dan khususnya 

pornoaksi sudah terlalu jauh mencampuri pilihan bebas seseorang 

untuk mengekspresikan diri/identitas diri. Selain membatasi ekspresi 

seseorang, unsur-unsur perbuatan pidana tidak dirumuskan dengan 

jelas sehingga dapat terjadi multi-tafsir yang menyebabkan rentannya 

seseorang menjadi tertuduh sebagai pelaku kriminal, terutama dalam 

ketentuan pornoaksi. Contohnya pada pasal 29 dan 30 5 RUU yang 

melarang seseorang melakukan gerakan tubuh yang menyerupai 

kegiatan masturbasi atau onani, serta gerakan tubuh yang menyerupai 

kegiatan hubungan seks. Unsur-unsur serta batasan dalam perbuatan 

ini tidak jelas dan tentunya akan menimbulkan penafsiran beragam. 

Begitupula dalam pasal 25 ayat 1 yang melarang keras untuk 

mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual. Ketentuan ini 

mengarah pada pengaturan cara berbusana yang pada akhirnya 

membatasi pilihan ekspresi diri seseorang. Dalam pengecualian pasal 

di atas, cara berbusana atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan 

menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan hanya diperbolehkan 

sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau 

kepercayaan. 6 Padahal dalam kenyataannya, mereka tidak hanya 

menggunakan busana adat hanya untuk ritus, tetapi juga dalam 

keseharian mereka, seperti komunitas suku-suku di Papua dan daerah 

lainnya. 

Selain itu, Pasal 27 RUU ini juga melarang orang berciuman bibir di 

muka umum dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun/ 

maksimal 5 tahun serta denda minimal 100 juta/maksimal 500 juta 

rupiah, dan pasal 28 RUU yang melarang menari/bergoyang erotis 

dengan ancaman pidana penjara minimal 18 bulan/maksimal 7 tahun 

dan atau denda minimal 150 juta/maksimal 750 juta. 

Perlu dipertanyakan, apakah sudah tepat tindakan-tindakan tersebut 

di atas dikategorikan sebagai tindak kriminal dan pelakunya 

diposisikan sebagai pelaku kriminal? Apakah tidak lebih baik penjara 

kita dipenuhi dengan pelaku perkosaan dan pencabulan yang justru 

sering dibebaskan atau dihukum ringan dalam hitungan bulan sementara 

ini jelas-jelas merupakan bentuk kejahatan terhadap orang, ketimbang 

pelaku kriminal karena berciuman bibir atau menari/bergoyang erotis? 

Rumusan-rumusan pasal di atas (dalam RUU ini) jelas membatasi hak 

asasi seseorang untuk mengekspresikan diri (menari), rasa kasih sayang 


13




(berciuman) maupun kreativitasnya (berbagai karya seni yang tercipta). 

Selain itu berapa banyak jenis tari-tarian tradisional yang katanya harus 

dilestarikan, akan ikut pula terpasung dengan pasal ini. Bayangkan 

penjara kita akan disesaki oleh para artis dangdut, penari, peragawati 

atau designer, atau para remaja ibukota yang kebetulan menggunakan 

busana kelihatan pusar; semua komunitas di wilayah/suku tertentu 

yang sehari-hari menggunakan busana adat yang ‘terbuka’, tidak hanya 

pada saat ritus keagamaan; ibu-ibu yang menyusukan bayi di tempat 

umum; mereka yang mandi di pinggir kali atau remaja yang berciuman 

bibir. Sekali lagi, apakah sudah tepat menjadikan mereka semua pelaku 

kriminal melalui RUU ini? 

Memang terkecuali dalam pasal 36 ayat 2, larangan pornoaksi tidak 

berlaku terhadap kegiatan seni. Tetapi lagi-lagi dibatasi pada kegiatan 

seni yang dilaksanakan hanya ditempat khusus pertunjukan seni. 

Padahal karya seni ditujukan untuk mendapat perhatian dari 

masyarakat umum. Dengan adanya ketentuan ini, karya seni hanya 

dapat dipertunjukan di tempat pertunjukan seni secara eksklusif. Seni 

menjadi barang mahal yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok 

masyarakat tertentu saja. Ini merupakan pembatasan hak berekspresi 

dan hak masyarakat untuk menikmati seni. 

RUU Pornografi dan Pornoaksi pada dasarnya adalah bentuk 

ekspresi dari ‘moral panic’ kelompok masyarakat tertentu yang kemudian 

dipolitisasi oleh kelompok penguasa untuk tujuan-tujuan kekuasaan 

seperti antara lain mendapatkan dukungan politik dari kelompokkelompok 

dominan di masyarakat. RUU ini telah mengaburkan batasan 

apa yang menjadi wilayah himbauan moral, dengan apa yang 

selayaknya diakomodasi ke dalam wilayah hukum/pidana (menjadikan 

seseorang sebagai pelaku kriminal melalui UU). RUU Pornografi dan 

Pornoaksi pada akhirnya berpotensi melanggar HAM dan kehidupan 

privasi seseorang warga negara, karena RUU ini tidak menempatkan 

prinsip-prinsip utama seperti mempertimbangkan segala aspek 

pluralisme (adat, budaya, keyakinan, gender), HAM, dan perspektif 

korban dalam merumuskan deliknya. RUU ini akan mengurangi 

penghormatan terhadap hak untuk berekspresi, memiliki identitas diri, 

hak atas keamanan pribadi, serta hak atas informasi sebagai HAM. 

Khususnya juga bagi orang dewasa terutama perempuan yang berhak 

mengakses informasi dan fasilitas dukungan berkaitan dengan 





pelaksanaan hak-hak reproduksi dan seksual/kesehatan reproduksi dan 

seksual sebagaimana termuat dalam Hasil Konferensi Kependudukan 

di Kairo (ICPD, 1999) yang juga ikut ditandatangani oleh pemerintah 

Indonesia . 

Diskriminasi dalam RUU Kewarganegaraan 

Dalam revisi UU Kewarganegaraan (RUU Kewarganegaraan) yang 

tengah dibahas Pansus Kewarganegaraan di DPR saat ini dan yang 

merupakan inisiatif DPR, ternyata masih saja membuat perbedaan 

terhadap prempuan, dimana menjadikan kelompok laki-laki sebagai 

sentral, sementara perempuan disubordinasikan dan dijadikan warga 

negara kelas dua. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuannya yang 

mengabaikan hak yang sama bagi perempuan dalam perkawinan campur 

untuk diperlakukan sama dengan laki-laki terkait dengan haknya untuk 

menentukan kewarganegaraan dirinya maupun anaknya. RUU 

Kewarganegaraan masih menganut asas kesatuan kewarganegaraan 

dengan pusat sentralnya pada laki-laki/bapak sebagai pihak yang 

menentukan ataupun memutuskan. Perempuan Indonesia dapat 

kehilangan kewarganegaraannya akibat perkawinannya dengan suami 

berkewarganegaraan asing (WNA). 7 Diperlukan syarat bagi istri bila 

ingin mempertahankan WNI-nya, yakni permohonan kepada Presiden 

melalui Menteri/Pejabat/Perwakilan RI yang diajukan dalam tenggang 

waktu 2 tahun sejak tanggal pernikahan. 8 Namun, pada ketentuan lain 

juga disebutkan bahwa permohonan tidak menyebabkan berkewarganegaraan 

ganda. 9 Hal ini tentunya membuat dilema bagi istri 

dimana secara hukum suami menentukan istri untuk mengikuti 

warganegaranya. 

Selain itu perempuan juga tidak dapat secara otomatis menentukan 

kewarganegaraan anaknya seperti halnya laki-laki, tetapi ia (perempuan) 

harus melakukannya melalui perjanjian nikah dan lagi-lagi 

dengan tidak menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda (yang 

menyebabkan dilema), melalui permohonan serta dalam konteks apabila 

pengadilan telah menetapkan hak asuh pada ibu (pasca perceraian). 10 

Intinya, RUU Kewarganegaraan masih diskriminatif terhadap 

perempuan/istri, dan dengan begitu jauh dari harapan untuk 

mengoreksi atau memperbaiki situasi perempuan, khususnya yang 

berada dalam perkawinan campur (berlainan kewarganegaraan). 


15




Tantangan Perempuan dan Agenda ke Depan 

Merupakan tantangan bagi kelompok perempuan untuk terus 

menerus menuntut tanggungjawab negara agar sungguh-sungguh 

mengimplementasikan komitmen yang telah dibuat (CEDAW) terutama 

juga didesak oleh situasi saat ini yang dalam kenyataannya kebijakankebijakan 

banyak yang berakibat semakin memburuk bagi perempuan. 

Terutama munculnya gerakan konservatisme seiring dengan kebijakan 

otonomi daerah tentu saja merupakan tantangan serius dalam upaya 

mewujudkan demokratisasi dan penegakan HAM dalam kehidupan 

perempuan. Dalam kerangka ini, maka advokasi kebijakan menjadi satu 

strategi yang penting dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui 

advokasi kebijakan, kelompok perempuan dapat mendesakkan agendaagenda 

legislasi yang meletakkan sasaran pada kondisi, kebutuhan serta 

kepentingan perempuan. 

Saat ini melalui jaringan pro-legnas pro-perempuan (program 

legislasi nasional pro perempuan), kelompok perempuan tengah 

berupaya mendesakkan agenda legislasi perempuan dalam pembahasan 

Program Legislasi Nasional 2005-2009 di DPR RI, yakni dengan 

merespon berbagai draf RUU seperti RUU KUHP, RUU Pornografi dan 

Pornoaksi, Revisi UU Kewarganegaraan, serta mendesakkan Revisi UU 

Kesehatan, RUU Perlindungan Saksi, RUU Anti Trafiking, RUU 

Perlindungan bagi PRT, serta Amandemen UU Perkawinan. Begitupun 

di tingkat lokal, kelompok perempuan berupaya mengadvokasi Perda- 

Perda seperti Perda Trafiking, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) 

atau tentang penanggulangan HIV/AIDS, seperti yang dilakukan oleh 

kelompok perempuan di Bengkulu, Makasar, Yogjakarta dan Surabaya, 

selain juga mengkritisi Perda-Perda yang diskriminatif. 

Belajar dari pengalaman mengadvokasi UU Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 tahun 2004, diperlukan dukungan 

dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli 

dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan. Sebab mengubah 

suatu kebijakan di masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah dan 

tidak dapat ditempuh hanya oleh segelintir orang atau sekelompok orang 

saja. Hal ini melibatkan kerja-kerja advokasi yakni suatu upaya 

sistematis dan terorganisir dari kelompok-kelompok masyarakat untuk 

melakukan serangkaian kegiatan mulai dari perumusan masalah, 





membuat rumusan-rumusan perubahan kebijakan yang diharapkan, 

pembentukan jaringan dan opini publik, kampanye dan sosialisasi, 

mobilisasi massa, hingga lobi-lobi dan terlibat dalam setiap proses 

pembahasan dan pengambilan keputusan. 

Oleh karena itu untuk ke depan, penting untuk melakukan konsolidasi 

di antara kelompok masyarakat yang peduli HAM dan demokrasi baik 

di tingkat nasional maupun di tingkat lokal untuk mengkritisi 

konservatisme dan wacana moralitas yang dominan, khususnya dalam 

melihat serta mengambil solusi terhadap persoalan-persoalan sosial 

yang saat ini terjadi. Perlu menggalang kekuatan bersama untuk 

merespon fenomena pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan 

dengan upaya-upaya yang lebih sistematis dan sinergis antar anggota/ 

kelompok masyarakat. 

Catatan Belakang 

1 

Affirmative action adalah tindakan sementara untuk mengangkat kaum minoritas atau 

marginal (masyarakat yang terpinggirkan). Misalnya kebijakan tentang kuota 

perempuan 30% untuk melibatkan perempuan di parlemen sehingga kebijakankebijakan 

untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dapat terakomodasi. 

2 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 butir f dalam Konvensi tersebut yang 

menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk 

legislasi, untuk mengubah atau menghapuskan hukum, peraturan, kebiasaan dan 

praktek yang mendiskriminasikan perempuan. 

4 

Binkesmas Depkes RI malah memperkirakan kontribusi aborsi tidak aman antara 30 

– 50 persen dari kematian ibu di Indonesia. 

5 

Lihat draft RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang sudah beredar di seminarseminar 

atau diskusi publik dan menjadi prioritas untuk segera di sahkan. Akhir-akhir 

ini RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi bahkan di tolak oleh seniman dan budayawan 

dalam sebuah pertemuan di Taman Ismail Marzuki yang diselenggarakan oleh Dewan 

Kesenian Jakarta. 

6 

Lihat RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pasal 36 ayat 1 

7 

Lihat pasal 26 ayat 1 RUU Kewarganegaraan. 

8 

Lihat pasal 26 ayat 2 dan 3 RUU Kewarganegaraan. 

9 

Lihat pasal 8 RUU Kewarganegaraan. 

10 

Lihat pasal 2 RUU Kewarganegaraan. 


17

Foto: Nico Haryono


Diskriminasi Itu Bernama 

Kekerasan Terhadap 



Pada tahun 1992, penegasan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan merupakan momentum penting bagi advokasi 

gerakan penegak hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi 

perempuan. Penegasan ini dilatari oleh pertama, penajaman konsep hak 

asasi manusia tersebut telah ditegaskan oleh Komite PBB yaitu tentang 

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kedua, seiring dengan 

dikeluarkannya duapuluh butir rekomendasi khusus dari Komite PBB 

tersebut yang isinya mengenai landasan aksi yang harus dilakukan oleh 

negara-negara peserta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of 


19


Kekerasan Terhadap Perempuan 


All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dari latar belakang 

inilah mulai terjadi kemajuan (progress) dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat di berbagai negara 

termasuk Indonesia. 

Di badan PBB, langkah ini telah diawali dengan disetujuinya 

penunjukkan Pelapor Khusus PBB mengenai masalah Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Special Rapporteur on Violence Against Women, 1993) 

dan disepakati Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 

(20 Desember 1993). 

Pada sidang ke 11 tahun 1992, Komite PBB tentang Penghapusan 

Diskriminasi terhadap Perempuan mengeluarkan Rekomendasi Umum 

Nomor 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. 1 Rekomendasi ini 

pada dasarnya memberikan penjelasan tambahan kepada pasal 1 

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

2 yang mengatur definisi “diskriminasi terhadap perempuan”. 

Konvensi tersebut pertama kali ditandatangani Indonesia di PBB tanggal 

29 Juli 1980 dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada 

tanggal 24 Juli 1984. 3 

Menurut pasal 1 konvensi, diskriminasi terhadap perempuan berarti 

setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar 

jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi 

atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hakhak 

asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas 

dari status perkawinannya, atas dasar persamaan antara perempuan 

dan laki-laki. 

Penjelasan tambahan definisi “diskriminasi terhadap perempuan” 

ini menurut Rekomendasi No. 19, termasuk juga kekerasan berbasis 

gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap sosok 

perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi 

akibat pada perempuan secara proporsional. Hal tersebut termasuk 

tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan 

seksual atau penderitaan atau ancaman, atas tindakan tersebut atau 

kekerasan/paksaan dan perampasan kebebasan (Komentar Umum pasal 

20 

Jurnal Perempuan 45




1). Komite juga menambahkan komentarnya dalam Rekomendasi ini 

bahwa kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan Konvensi 

tersebut tanpa membedakan apakah ketentuan tersebut mengekspresikan 

kekerasan yang dimaksud. Ditambahkan pula, bahwa kekerasan 

berbasis gender yang merusak, menghalangi atau menghapuskan 

kenikmatan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental di bawah 

hukum umum dan di bawah konvensi hak asasi manusia adalah suatu 

diskriminasi dalam pengertian pasal 1 konvensi ini. 4 

Mengapa Perlu Ditegaskan? 

Salah satu latar belakangnya, pemahaman bahwa kekerasan berbasis 

gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius 

menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan 

kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. 

Hak-hak dan kebebasan tersebut termasuk hak untuk hidup, hak untuk 

tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, hak untuk mendapat 

perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-norma kemanusiaan 

pada saat konflik bersenjata nasional atau internasional, hak atas 

kebebasan dan keamanan seseorang, hak untuk mendapatkan kesamaan 

atas perlindungan hukum di bawah Undang-undang, dan hak untuk 

mendapatkan standar tinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik. 

Selanjutnya untuk melengkapi penegasan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan termasuk bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Komite 

PBB ini juga memberikan tambahan ulasan dan komentar atas pasalpasal 

tertentu dari konvensi yakni pasal 2, pasal 6, pasal 11, pasal 12, 

pasal 14, pasal 16 dan pasal 5. 

Salah satunya adalah ulasan pasal 2 (f) 5 dan 10 (c) konvensi, 

menyebutkan bahwa sikap-sikap tradisional dimana perempuan 

dianggap sebagai subordinasi laki-laki atau seperti juga pembakuan 

peran-peran gender (stereotype) yang dalam prakteknya terus-menerus 

meluas, dalam hubungannya dengan kekerasan atau paksaan, misalnya 

kekerasan dan penganiayaan dalam keluarga, kawin paksa, mas kawin, 

kematian, penyerangan dan penyunatan perempuan. Prasangkaprasangka 

dan perlakuan seperti itu, membenarkan adanya kekerasan 

berbasis gender sebagai sebuah bentuk perlindungan dan kontrol atas 

perempuan. Efek atau akibat dari kekerasan semacam itu terhadap 

integritas perempuan adalah penghilangan atau pencabutan atas 


21




kesamaan penikmatan, pelaksanaan dan pengetahuan akan hak asasi 

manusia dan kebebasan fundamental. 

Sementara itu, sebagian besar fakta atau ancaman kekerasan atas 

dasar suatu konsekuensi yang mendasari bentuk-bentuk dari kekerasan 

berbasis gender tadi, membantu ikut serta membuka mata untuk 

menegakkan hak-hak perempuan dalam subordinasi perannya, atas 

rendahnya posisi perempuan dalam partisipasi politik, rendahnya 

tingkat pendidikan, serta sedikitnya kesempatan kerja untuk mereka. 

Sikap-sikap ini juga memberikan sumbangan besar pada perkembangan 

persoalan pornografi dan gambar porno yang bertujuan mengeksploitasi 

perempuan sebagai objek seksual daripada sebagai individu. 

Pada ulasan mengenai pasal 16 dan pasal 5 Konvensi, Komite PBB 

tersebut menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah 

salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling 

berbahaya. Sebab kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap 

lazim bagi masyarakat di banyak negara. Dalam hubungan kekeluargaan 

di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan 

termasuk pemukulan, perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan 

seksual serta mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. 

Ketergantungan ekonomi dalam hal ini memaksa perempuan untuk 

bertahan pada hubungan yang dijalankan berdasarkan tindakan 

kekerasan. Pencabutan atau pengambil-alihan tanggung jawab oleh lakilaki 

dapat juga disebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan paksaan. 

Selain itu bentuk-bentuk dari kekerasan ini juga menempatkan 

perempuan pada risiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas 

dasar suatu kesamaan. 5 

Duapuluh Butir Rekomendasi Khusus PBB 

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 

telah menetapkan 20 butir rekomendasi khusus kepada negara-negara 

yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Rekomendasi Umum Nomor 

19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi-rekomendasi 

tersebut mengharuskan negara-negara peserta konvensi untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

22 





Tabel 1. 

Butir-butir Rekomendasi untuk Negara-Negara yang telah Meratifikasi 

CEDAW 

No. Butir-Butir Rekomendasi 

1 Menentukan suatu ukuran yang tepat dan efektif untuk mengatasi segala bentuk 

kekerasan yang berbasis gender, dalam hal apakah hal tersebut merupakan 

suatu tindakan yang bersifat umum atau privat. 

2. Membuat Undang-undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (domestic 

violence) dan penganiayaan, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk 

lain dari kekerasan yang berbasis gender, bertujuan memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap perempuan serta untuk menghargai integritas dan 

martabatnya. Perlindungan dan pelayanan yang tepat harus disediakan bagi 

korban-korban. Pelatihan bersensitif gender kepada Hakim Pengadilan dan 

Penegak Hukum serta pekerja sosial di masyarakat harus diberikan dan sangat 

penting bagi efektifnya pelaksanaan Konvensi ini. 

3. Mendorong diadakannya kompilasi data statistik dan penelitian tentang penyebab 

dan akibat dari kekerasan dan keefektifan ukuran/standar untuk mencegah dan 

mengatasi kekerasan. 

4. Ukuran/standar efektif harus diambil untuk memastikan bahwa media 

menghormati adanya dukungan penghargaan terhadap perempuan. 

5. Dalam hal laporan kekerasan ini harus dengan mengidentifikasi sifat dan tingkat 

sikap, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang menghidupkan terus 

kekerasan terhadap perempuan, serta macam-macam kekerasan yang 

mengakibatkan mereka harus melaporkan ukuran-ukuran yang harus mereka 

lakukan untuk menanggulangi kekerasan dan efek dari ukuran/ standar tersebut. 

6. Memperkenalkan pendidikan dan program informasi untuk umum guna membantu 

menghapus berbagai prasangka yang menghalangi kesamaan hak perempuan. 

7. Pencegahan yang efektif dan standar hukuman yang sangat penting untuk 

mengatasi perdagangan perempuan serta eksploitasi seksual. 

8. Dalam laporannya harus menggambarkan tingkat dari semua masalah ini dan 

standar-standarnya termasuk ketentuan-ketentuan pidana, perlindungan dan 

standar rehabilitasi yang sudah dilakukan untuk melindungi perempuan 

sehubungan dengan pelacuran paksa atau perdagangan perempuan dan bentuk 

lain dari eksploitasi. Efektivitas dari pelaksanaan standar ini, juga harus 

digambarkan dengan jelas. 

9. Prosedur pengaduan dan bantuan yang efektif termasuk ganti rugi, harus 

diberikan. 

10. Memasukkan dalam laporan yakni informasi tentang pelecehan seksual dan 

standar-standar untuk melindungi perempuan dari pelecehan dan bentuk lain 

dari paksaan atas kekerasan di tempat kerja. 

11. Membentuk dan mendukung berbagai pelayanan untuk korban-korban kekerasan 

dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk lain dari 

kekerasan berbasis gender termasuk pengungsi, khususnya pelatihan kesehatan 

bagi pekerja rehabilitasi dan konseling. 


23




12. Mengambil ukuran untuk mengatasi praktik-praktik tersebut dan harus 

mempertimbangkan adanya rekomendasi Komite atas penyunatan perempuan 

(Rekomendasi No. 14) dalam laporan masalah kesehatan. 

13. Memastikan bahwa standar yang harus diambil untuk mencegah paksaan dalam 

hubungannya dengan kesuburan dan reproduksi perempuan serta memastikan 

bahwa perempuan tidak dipaksa untuk menggunakan prosedur medis yang tidak 

aman misalnya aborsi yang tidak aman karena tidak tersedia pelayanan yang 

tepat/ layak sehubungan dengan kontrol kesuburan. 

14. Dalam laporannya harus memastikan tingkat ketidakberhasilan dari masalahmasalah 

itu dan harus menunjukkan standar yang sudah diambil dan akibatnya. 

15. Memastikan bahwa pelayanan untuk korban kekerasan dapat dicapai oleh 

perempuan di pedesaan dan dipadukan pelayanan khusus di masyarakat. 

16. Standar-standar untuk melindungi korban kekerasan adalah termasuk pelatihan 

dan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan serta pengawasan atas kondisi 

pekerjaan serta pekerja rumah tangga (PRT). 

17. Melaporkan risiko-risiko yang dialami perempuan pedesaan, tingkat dan sifat 

dari kekerasan dan penganiayaan dimana mereka adalah subjeknya, kebutuhannya 

dan akses untuk mendukung dan pelayanan lain serta efektivitas dari standar 

tersebut untuk mengatasi kekerasan. 

18. Ukuran-ukuran penting untuk mengatasi hal tersebut harus termasuk: hukuman 

pidana jika dibutuhkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 

Undang-undang untuk mengubah/menggantikan “the defence of honour” 

sehubungan dengan penyerangan atau pembunuhan dari seorang anggota 

keluarga; pelayanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan korban KDRT 

termasuk tempat pengungsian (shelter), konseling dan program rehabilitasi; 

program rehabilitasi untuk pelaku KDRT; serta mendukung pelayanan bagi 

keluarga-keluarga dimana penganiayaan seksual telah terjadi. 

19. Melaporkan tentang tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan 

seksual dalam pencegahannya, hukuman dan standar bantuan yang sudah diambil. 

20. Mengambil semua standar hukum dan standar lain yang penting untuk memberikan 

perlindungan yang efektif kepada perempuan dari kekerasan berbasis gender. 

Termasuk didalamnya: Ukuran/standar hukum yang efektif, termasuk sanksi 

pidana, bantuan perdata dan ketentuan yang mengatur kewajiban untuk 

melindungi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan termasuk kekarasan 

dan penganiayaan dalam keluarga, penyerangan dan pelecehan seksual di tempat 

kerja. 

- Ukuran/standar pencegahan termasuk informasi publik dan program 

pendidikan untuk merubah sikap, dalam hubungannya dengan peranan dan 

status laki-laki dan perempuan. 

- Melampirkan semua bentuk kekerasan berbasis gender dalam laporannya 

dan memasukkan semua data yang ada atas kejadian dari setiap kekerasan 

dan akibatnya bagi perempuan yang menjadi korban. 

- Laporan-laporan harus termasuk informasi hukum, pencegahan dan standar 

perlindungan yang sudah diambil untuk mengatasi kekerasan terhadap 

perempuan dan sejauhmana efektivitas dari standar itu. 

24 





Mencermati isi rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, sekaligus 

dapat menjadi refleksi dan evaluasi atas perjalanan advokasi 

penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya, dan 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 

khususnya. Perjalanan panjang pengesahan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

pengadaan layanan sejumlah women’s crisis centre serta layanan-layanan 

terpadu bagi perempuan sebagai korban kekerasan yang mulai 

disediakan oleh kepolisian dan tenaga kesehatan; merupakan sebagian 

saja dari kebutuhan upaya dan aksi yang harus dan telah dilakukan. 

Sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai standar data statistik 

nasional tentang statistik kasus kekerasan terhadap perempuan atau 

Kasus KDRT dan untuk kasus perkosaan. Namun contoh data statistik 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan secara teratur 

setiap tahun oleh Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre sejak tahun 

1998 dan lembaga-lembaga layanan dan pendampingan korban 

kekerasan terhadap perempuan lainnya sangat bermanfaat untuk 

dikompilasi sebagai laporan Statistik yang tersedia di Indonesia 

sebagaimana disebutkan dalam Rekomendasi Umum No.19 tersebut di 

atas. Berikut ini statistik tahun 2002-2005 untuk kasus kekerasan 

terhadap perempuan di Mitra Perempuan WCC. 

Tabel 2. 

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Data Mitra Perempuan) 

Tahun 

Kasus 

2005 455 

2004 329 

2003 272 

2002 226 

2001 258 

Sumber: Mitra Perempuan 2002-2005 

Bahkan data statistik dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa di 

tahun 2005, 4,74% anak-anak di bawah umur 18 tahun mengalami 

kekerasan. Selain itu, dari kasus yang datang, 9 dari 10 perempuan 

mengalami lebih dari 1 jenis atau bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual 

dan penelantaran atau ekonomi), 9 dari 10 anak mengalami dampak 


25




yang mengganggu kesehatan jiwa. Bahkan sebanyak 26 orang mencoba 

bunuh diri, 16,26% terganggu kesehatan reproduksinya, serta 55,32% 

mengalami konflik domestik. Berikut adalah data statistik Mitra 

Perempuan bagaimana hubungan (relasi) pelaku dengan korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan. 

Tabel 3. 

Relasi Pelaku dengan Korban KDRT dan Kekerasan terhadap Perempuan 

No. Pelaku Korban KDRT Perempuan korban kekerasan 

1. Suami 77,36% 

2. Mantan suami 3,08% 

3. Orangtua/ saudara/ anak 6,15% 

4. Majikan 0,22% 

5. Pacar/ teman dekat 9,01% 

6. Tetangga 1,54% 

7. Lainnya 2,64% 

86,81% 13,19% 

Sumber: Data statistik Mitra Perempuan 2005 

Demikian pula beban kekerasan terhadap perempuan lebih banyak 

menunjukkan kekerasan yang berlapis atau dalam berbagai bentuk 

(psikis, fisik, penelantaran, dll.). 6 

Grafik 1. 

Beban Kekerasan Perempuan 

Sumber: Mitra Perempuan, 2005 

26 





Namun dari berbagai bentuk kekerasan yang ada, grafik menunjukkan 

bahwa perempuan lebih banyak mengalami kekerasan psikis. 7 

Grafik 2. 

Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan 


Bahkan dari kasus yang datang ke Mitra Perempuan, perempuan 

korban kekerasan menempuh upaya sendiri untuk memulihkan dirinya 

sendiri. Berikut adalah bagan yang menunjukkan perempuan korban 

kekerasan memilih bantuan dari keluarga atau orang terdekat di luar 

keluarga: 8 Bagan 1. 

Upaya yang Ditempuh Perempuan sebelum ke Mitra Perempuan 



27




Sedangkan bantuan yang banyak dilakukan Mitra Perempuan 

terhadap perempuan korban kekerasan adalah lebih banyak dalam 

bentuk konseling. 9 Bagan 2. 

Bantuan Mitra Perempuan 


Dari data-data yang terlampir dan disajikan melalui Mitra Perempuan 

adalah sedikit dari jutaan perempuan yang mengalami kekerasan di 

Indonesia. Nampaknya masih panjang perjalanan rencana aksi yang 

harus dilakukan Indonesia di masa mendatang untuk menghapuskan 

kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu kebutuhan di masa 

mendatang dalam merespon masalah KDRT diantaranya meliputi, 

pertama, sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 untuk mencegah 

KDRT, kedua, sosialisasi dan kerjasama di kalangan penegak hukum, 

layanan kesehatan, pekerja sosial dan relawan pendamping di 

masyarakat, ketiga, peningkatan perlindungan bagi korban kekerasan 

dan saksi, keempat, menambah jumlah bantuan dan layanan pendampingan, 

serta membebaskan korban dari biaya visum et repertum. 

Oleh karena itu kesinambungan komitmen dan agenda jangka 

panjang menjadi tuntutan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat secara bermitra. 


1 

PBB, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 1979. 

28 





2 

Ibid. 

3 

Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita. 

4 

LBH Apik, Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 

Jakarta. 

5 

Rita Serena Kolibonso, Optional Protokol terhadap Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Jakarta: Mitra Perempuan, 

2001). 

6 

Mitra Perempuan, Informasi Tahun 2005 Statistik Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

7 

Ibid. 

8 

Mitra Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Layanan Women’s 

Crisis Centre, Laporan tahun 2005. 

9 

Ibid. 

DAPATKAN JURNAL PEREMPUAN EDISI 44 

Pendidikan Alternatif 

untuk Perempuan 

Ada tiga alasan mengapa pendidikan alternatif 

bagi perempuan menjadi amat penting: akses 

perempuan ke dalam dunia pendidikan masih 

rendah; kurikulum yang masih bias gender dan; 

pendidikan formal yang belum mampu menjawab 

kebutuhan spesifik perempuan. Akibatnya tingkat 

perempuan yang buta huruf di berbagai wilayah di 

Indonesia selalu lebih tinggi dari laki-lakinya dan 

pendidikan formal tidak membebaskan perempuan 

dari berbagai persoalan-persoalan seperti trafiking, 

kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi 

terhadap perempuan di tempat kerja, dan 

sebagainya. 


29



Apakah Hukum Boleh 

“Berpihak”? 

Sebuah Pertanyaan Perempuan 


Pendahuluan 

Penggunaan kata “hukum berpihak”, sebagaimana tertuang dalam 

tulisan ini, dapat menimbulkan debat dan polemik yang tidak 

berkesudahan, terutama bila dilakukan di lingkungan studi hukum. 

“Netralitas”, “objektivitas”, “kepastian hukum”, merupakan nilai dan 

prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh para sarjana hukum. Prinsip 

tersebut hampir merupakan “harga mati”, sehingga hukum tidak boleh 

berpihak. Hukum dipercaya berdiri di atas semua golongan, memberi 

keadilan kepada semua orang, tidak pandang bulu. Dalam paradigma 

positivisme, hukum dipandang mengandung kebenaran dan keadilan 

yang sudah pasti. Lebih jauh terdapat klaim bahwa satu-satunya hukum 


31

Apakah Hukum Boleh “Berpihak”? 



yang paling tinggi adalah hukum negara, dan negara adalah satusatunya 

institusi yang mendistribusi keadilan kepada segenap warga 

negara. 

Klaim ini sama sekali tidak ada salahnya, terutama pada masyarakat 

yang memiliki kondisi sine qua non yaitu strukturnya tidak berlapis secara 

jelas, dimana setiap orang memiliki akses kepada sumber kesejahteraan 

yang relatif sama, dan birokrasi peradilannya relatif bersih dari korupsi. 

Prinsip “equality before the law” dapat ditegakkan dan memberi keadilan 

secara pasti kepada hampir setiap warga negara dalam kondisi di atas. 

Namun dalam masyarakat yang sangat berlapis, ada kesenjangan 

ekonomi yang luar biasa tinggi, yaitu ada kelompok masyarakat yang 

begitu kaya dan berkuasa secara politik, ada golongan menengah, dan 

kemudian golongan miskin yang juga sangat beragam lapisannya, maka 

implementasi dari prinisip “kesamaan di muka hukum”, menjadi 

diragukan dapat memberi keadilan yang sama. Apalagi pada masyarakat 

yang di dalamnya “menyimpan” berbagai persoalan ketidakadilan, 

di mana orang-orang yang berasal dari ras, golongan, kelas, agama 

minoritas, dan jenis kelamin yang berbeda tidak mendapat akses 

perlakuan yang sama, ditambah lagi dengan kondisi birokrasi peradilan 

yang relatif korup, maka implikasi dari prinsip “equality before the law”, 

justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Perlakuan yang berbeda 

terhadap pihak yang dipandang sebagai “the other” (yang lain/liyan) 

dapat dijumpai dalam rumusan yang eksplisit berbagai peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan, maupun dalam kehidupan praktek 

sehari-hari. 1 

Dalam telaah hukum kritis dapat dilihat bahwa pada hakekatnya 

hukum adalah “pedang bermata dua”. Di satu sisi hukum memang bisa 

digunakan sebagai sebuah acuan yang paling adil dan paling 

mengayomi. Namun, di pihak lain, janganlah diabaikan bahwa hukum 

juga bisa digunakan sebagai “alat” untuk mendefinisikan kekuasaan 

dan kepentingan, dan tentunya akan ada pihak yang menjadi korban 

dari hukum yang tidak adil. Hukum dapat mengklaim kebenarankebenaran 

sampai ranah yang tidak terbatas. 2 Pada sisi yang kedua ini, 

terbuka berbagai diskusi dan perdebatan, terutama ketika hukum 

“dipersandingkan” dengan berbagai pengalaman perempuan, kelompok 

miskin, minoritas, pendeknya kelompok yang tidak memiliki kekuasaan 

untuk menyuarakan keberadaannya. Dengan demikian, apakah hukum 





akan digunakan untuk tujuan baik atau “tidak baik” (melanggengkan 

kekuasaan), adalah tergantung “man behind the gun” atau siapa aktor di 

balik hukum itu. 

Pertanyaan tentang Hukum Perempuan 

Sering orang lupa bertanya kepada perempuan: adakah hukum telah 

menjamin dia dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia 

yang bermartabat? Apakah hukum sudah menjamin perempuan untuk 

didengar suaranya dalam ruang-ruang publik pengambilan keputusan 

penting dalam bernegara dan bermasyarakat? Apakah hukum sudah 

melindungi diri perempuan dari kekerasan, kelaparan, kebodohan? 

Apakah hukum sudah menjamin perempuan untuk dapat mengekspresikan 

dirinya apa adanya dan mengontrol tubuhnya sendiri? 

Nyatanya tidak, hukum bahkan telah membatasi ruang gerak 

perempuan, menentukan jam berapa perempuan baru boleh keluar 

rumah, harus menggunakan pakaian seperti apa 3 , harus berperilaku 

seperti apa, dan sudah sejak lama hukum menempatkan perempuan 

dalam hal perkawinan secara tidak layak karena disebut sebagai 

“nakhoda” keluarga bersama dengan suaminya. Hukum bahkan telah 

menyebabkan perempuan, keluar dari hutan-hutan tanah leluhurnya, 

ketika masyarakat adat kehilangan aksesnya kepada tanah dan 

sumberdaya alam, menjadi “budak” di negara orang, hanya demi sesuap 

nasi bagi keluarga dan dirinya sendiri, dan kehilangan haknya sebagai 

orang merdeka. 4 Di tengah-tengah bangsa yang menyebut diri sebagai 

“religius” , hukum telah memberi legitimiasi kepada sekelompok orang 

untuk menjadi “polisi moral” mengejar perempuan yang tidak beruntung 

dan menjajakan tubuhnya untuk dapat bertahan hidup, kemudian 

menghukumnya sebagai pelaku kejahatan. 5 Sebentar lagi melalui 

Undang-Undang yang gagah perkasa 6 , “kegenitan” perempuan akan 

dihabisi, bahkan perempuan dan laki-laki, tidak boleh lagi mengekspresikan 

kasih sayang, sebuah perasaan kodrati kemanusiaan. 

Pertanyaan kritis dalam mengkaji persoalan hukum dari perspektif 

perempuan adalah: “Benarkah bahwa hukum sungguh netral dan 

objektif?” Benarkah prinsip “equality before the law” memang menjamin 

setiap orang berada dalam posisi yang setara dan adil? Dalam hal ada 

kelompok tertinggal yang tidak mendapatkan akses kepada keadilan 

dalam masyarakat, dan untuk dapat “mengejar” ketertinggalan itu maka 


33




dibuatkan affirmative action, apakah dalam arti ini maka akan dibolehkan 

“hukum yang berpihak”? 

Pejabat dan pembuat undang-undang bermegah dalam “singgasana”, 

terus menciptakan hukum-hukumnya sendiri, mengklaim kebenarannya 

sendiri dalam rangka mendefinsikan kekuasaannya. Bagi mereka, target 

legislasi adalah menciptakan sekian ratus undang-undang, jauh lebih 

penting daripada memperhitungkan kepentingan rakyat miskin dan 

perempuan, yang bahkan akan menjadi target dari peraturan perundangundangan. 

Akibatnya, hukum tidak responsif terhadap persoalanpersoalan 

perempuan. Hukum tidak dapat mengikuti perkembangan 

masyarakat yang begitu cepat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan 

perempuan, “yang berdimensi baru”, misalnya perdagangan 

perempuan. 

Selanjutnya para pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya 

“hanya” berpatokan pada apa yang tertulis dalam Undang-Undang, 

dan tidak mengadakan “ujian” terhadap kasus-kasus dan pengalaman 

masyarakat. Para pelaksana hukum seolah “tidak menyadari” bahwa 

kerja hukum dalam masyarakat potensial “berbenturan” dengan 

kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan budaya. Dalam kondisi seperti 

ini sebenarnya yang diharapkan adalah terobosan-terobosan baru yang 

lahir dari para pelaksana hukum dalam rangka memberi akses keadilan 

kepada warga masyarakat. Namun pembaharuan hukum, khususnya 

berupa “pemikiran paradigmatik hukum baru”, dan keberanian untuk 

melakukan terobosan-terobosan terutama dalam memberikan keadilan 

kepada perempuan, sangat lambat datangnya. 

Perempuan dalam Pandangan Hukum 

Sebenarnya pembaharuan hukum telah terjadi, ditandai oleh adanya 

berbagai instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan, 

bersumber dari berbagai konvensi internasional, hukum positif nasional, 

termasuk berbagai jurisprudensi atas kasus-kasus dimana perempuan 

mendapat keadilan. 7 Perlu disebutkan disini bahwa jaminan keadilan 

dapat dicari mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27, 

hingga berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang terbaru 

yakni UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no.7/ 

1984 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Wanita 8 yang sangat 

komprehensif mengatur larangan diskriminasi terhadap perempuan 





hampir di segala bidang kehidupan. Di samping itu terdapat berbagai 

prinsip dan nilai keadilan bagi perempuan dan laki-laki yang terserak 

di berbagai peraturan perundang-undangan lain. 

Namun terdapat jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya 

(das sollen) dikehendaki terjadi oleh hukum, dan implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari (das sein), sehingga hukum hanya dapat 

dipandang sebagai “payung fantasi” 9 . Kemudian keberadaan instrumen 

hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan dilemahkan oleh 

berbagai peraturan perundang-undangan lain, yang berimplikasi tidak 

adil bagi perempuan. Standar ganda dan penempatan perempuan yang 

tidak setara dalam perumusan hukum juga dapat dijumpai dan terserak 

dalam pasal-pasal tertentu dalam berbagai peraturan perundangundangan 

lain, seperti UU Perkawinan no.1/1974, Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana, Undang-undang keimigrasian, UU Kesehatan, 

UU yang berkenaan dengan kedudukan perempuan dalam politik, 

peraturan daerah, dan tidak kalah pentingnya adalah berbagai kebijakan 

di tingkat pusat maupun daerah. 

Jangan lupa, hukum adat dalam banyak hal juga menyimpan potensi 

diskriminasi terhadap perempuan. Dalam banyak etnis dapat ditemukan 

bahwa perempuan tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki 

kepada sumberdaya alam termasuk tanah. Pada masyarakat dengan 

kekerabatan patrilineal, perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris 

oleh ayah maupun suaminya, dan bila sudah tua ditempatkan dalam 

tanggungjawab anak laki-laki tertuanya. 10 Pada masyarakat dengan 

sistem kekerabatan matrilineal, 11 sungguh pun garis keturunan dan waris 

dihitung menurut garis ibu, tetapi kontrol terhadap harta lebih berada 

pada saudara laki-laki ibu (mother’s brother). Sementara itu pada 

masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral/ parental 12 dimana 

garis keturunan boleh dihitung melalui garis ayah maupun ibu, 

perempuan mendapat separuh saja dari bagian yang diperoleh saudara 

laki-lakinya. 13 

Jurang Antara Acuan Normatif dan Kenyataan Sosial 

Mengapa ada kesenjangan antara hukum sebagai acuan normatif 

dan kenyataan sosial? Beberapa faktor dapat menjawab pertanyaan ini. 

Pertama, adanya hukum, termasuk kebijakan yang tidak berselaras 

dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan dan 


35




keadilan bagi perempuan. Kedua, adanya persoalan yang “tersimpan” 

dalam hukum sendiri. Ketiga, menjadikan hukum sebagai alat rekayasa 

sosial tidaklah mudah. 

Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan “Tandingan” 

Sebagaimana telah diungkapkan dalam pengantar tulisan ini, 

sungguhpun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang 

menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, tetapi 

tidak sedikit peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan, dan 

rancangan undang-undang sekalipun, yang tidak responsif terhadap 

kepentingan perempuan, malahan berimplikasi terhadap terjadinya 

diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan perundangundangan 

yang saling bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal 

maupun horisontal. 14 Dalam ajaran mengenai hierarkhi peraturan 

perundang-undangan (teori Stuffenbaum dari Hans Kelsen) yang sangat 

dikenal di kalangan sarjana hukum sebenarnya keadaan ini tidak boleh 

terjadi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

apalagi Undang-undang Dasar. Namun keadaan inilah yang terjadi di 

Indonesia. 

Meski UUD 45 Pasal 27 (b) telah menjamin kesamaan di muka hukum 

bagi setiap warga negara, tetapi terdapat banyak undang-undang sampai 

peraturan daerah, yang mengandung rumusan yang berstandar ganda. 

Sekadar mengambil beberapa contoh, Pasal 34 UU No. 1/1974 mengenai 

Perkawinan memberikan status kepada suami sebagai kepala keluarga 

dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan berbagai implikasinya, 

terutama bagi perempuan bekerja karena tidak dianggap sebagai pencari 

nafkah utama. Ketentuan mengenai keimigrasian dan kewarganegaraan, 

15 tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk 

menentukan hak memilih kewarganegaraan bagi anaknya, dengan 

dampaknya yang merugikan terutama bagi perempuan yang bercerai 

dari suaminya yang orang asing dan memiliki anak. Spirit dari berbagai 

peraturan daerah telah menempatkan sebagai kriminal, perempuan yang 

karena kemiskinannya, bekerja sebagai pekerja seks. Mereka dikejar-kejar 

oleh “polisi moral” yang adalah aparat penegak hukum, untuk digiring 

ke panti rehabilitasi, untuk “disucikan” selama 3 bulan. Sementara itu 





pelanggan mereka, laki-laki, tidak dikenakan sanksi apapun. Lebih parah 

lagi, untuk mencegah maksiat, kepada seluruh perempuan dikenakan 

jam malam, yang sangat membatasi ruang gerak perempuan untuk 

beraktivitas di ruang publik. 

Kepada perempuan juga diatur untuk mengenakan pakaian yang 

seragam, suatu hal yang tidak dapat dimengerti bagaimana negara bisa 

mengintervensi begitu jauh urusan pribadi perempuan. 

Kondisi di atas juga menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya tidak 

netral dan objektif, karena telah menetapkan dan menerapkan standar 

ganda bagi mereka yang memiliki kekuasaan (laki-laki) dan mereka 

yang tidak memiliki kekuasaan (perempuan). Kenyataan ini telah 

menjugkirbalikkan sebuah prinsip yang diagung-agungkan tentang 

“netralitas”, “obyektivitas” dan “kepastian hukum”. 

Ketidakadilan terhadap perempuan juga tercermin dalam kebijakan 

anggaran, sebagaimana yang dapat ditemukan di beberapa daerah. 

Lihatlah beberapa contoh perbandingan alokasi anggaran bagi 

kepentingan perempuan, dan kepentingan pejabat eksekutif dan legislatif 

di beberapa daerah berikut ini. 

Tabel 1. 

Perbandingan Alokasi Anggaran untuk Perempuan 

No Daerah Peruntukan dana bagi Peruntukan dana bagi 

perempuan dan anak pejabat 

1 Ciamis, 2004 Penanganan gizi buruk anak Jamuan makan pemerintah 

Rp 10 juta 

Rp 4 milyar lebih 

2 DI Yogyakarta, 2004 Pemberdayaan perempuan Dana purna tugas DPRD 

(DI Yogyakarta, 2001) Rp 40,616 (Rp 0,-) Rp 98 juta/orang 

(Rp 9,7 miliar) 

3 Subang, 2004 Bantuan ibu hamil risiko Perjalanan dinas DPRD 

tinggi keluarga miskin Rp 2,3 milyar 

Rp 10 juta 

4 Kulon Progo, 2004 Posyandu Balita Rp 4 juta Pembangunan dermaga 

Karangwuni-Glagah 

Rp 135 milyar 

Sumber: Diolah dari Warta Korupsi, Seri Perempuan dan Anggaran, edisi 4/ September - Oktober 

2004, Yogyakarta: IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) 

Begitupula khususnya dalam bidang kesehatan dapat dilihat alokasi 

APBD DI Yogyakarta, sebagai berikut. 


37




Tabel 2. 

Alokasi APBD Yogyakarta tahun 2004 

NoAPBD kota Yogyakarta Penerima Manfaat Jumlah 

tahun 2004 

1 Tunjangan kesehatan 45 orang anggota DPRD Rp 198.450.000,- 

DPRD Yogyakarta 

2 Peningkatan gizi masyarakat Pasien kurang mampu Rp 64.409.700 

3 Biaya perawatan dan Masyarakat khususnya Rp 62.394.000,- 

pengobatan lokal 

anak-anak 

4 Bantuan keuangan untuk Balita gizi buruk Rp 17.500.000,- 

balita gizi buruk 

Sumber: Diolah dari Warta Korupsi, Seri Perempuan dan Anggaran, edisi 4/Sept-Okt 2004, 

Yogyakarta: IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) 

Bayangkanlah anggaran kesehatan untuk 45 orang anggota DPRD 

jauh lebih banyak daripada anggaran kesehatan bagi seluruh orang 

miskin (perempuan dan anak) di wilayah yang sama. Padahal siapakah 

penyumbang anggaran pendapatan daerah terbesar? Ternyata 

pendapatan beberapa derah berasal dari retribusi orang sakit (orang 

miskin, ibu dan anak). Di beberapa daerah pada tahun 2004, bahkan, 

pendapatan paling besar berasal dari sektor kesehatan, yaitu di Bantul 

(sebesar Rp. 10,3 miliar), Yogyakarta (Rp. 5,14 miliar), Gunung Kidul 

(Rp. 5,43 miliar), Subang (14,055), dan Kebumen tahun 2003 (Rp. 3,5 

miliar). 

Lagi-lagi kondisi di atas telah menunjukkan bahwa hukum dan 

kebijakan telah berpihak kepada pemilik kekuasaan (pejabat eksekutif 

dan legislatif), dan mengabaikan pengalaman mereka yang tidak 

memiliki kekuasaan yaitu perempuan dan anak-anak dari kelompok 

paling miskin dalam masyarakat. Kenyataan itu juga menunjukkan 

bahwa hukum yang mengklaim dirinya sebagai netral dan objektif, 

ternyata telah berpihak kepada mereka yang berkuasa. 

Hukum Menyimpan Persoalannya Sendiri 

Hukum dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 

hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, atau budaya 

adalah faktor determinan dari hukum. Budaya patriarkhi yang kental 

dalam suatu masyarakat dapat ditemui dan dibaca dari teks-teks hukum 

yang ada dalam masyarakat tersebut. Penetapan dan penerapan standar 





ganda dan penempatan perempuan pada posisi yang subordinate dalam 

hukum, sebagaimana dijelaskan di atas, memang merefleksikan juga 

budaya hukum masyarakat yang patriarkhis. 

Di samping itu secara paradigmatik ada beberapa persoalan yang 

dapat menjawab mengapa terdapat jurang antara hukum dalam acuan 

normatif dan kenyataan sosial. Dianutnya azas legalitas dalam “doing 

law” bagi seorang sarjana hukum, menyebabkan dia sukar sekali bergerak 

dari ruang-ruang yang telah ditetapkan itu. Asas legalitas yang 

mengatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dihukum bila tidak 

ada undang-undangnya”, begitu kuat tertanam di kalangan para sarjana 

hukum, khususnya ahli hukum pidana. Dalam konteks sejarah 

terbentuknya penal code (Perancis), memang tepat untuk membuat hukum 

yang demikian, untuk mencegah kesewenangan 

penguasa terhadap peghukuman rakyat yang 

tidak bersalah. Namun sesudah 150 tahun 

yang lalu sejak penal code Perancis dibawa 

oleh Belanda ke Indonesia, masyarakat 

Indonesia sudah berubah begitu cepat, dan 

dalam banyak konteks, ada masalahmasalah 

(perempuan), yang tidak tertampung 

lagi dalam hukum pidana 

tersebut. 

Tambahan lagi, cara penafsiran teks 

dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan 

pandangan yang legistis, yaitu undangundang 

dibaca sebagaimana huruf-hurufnya 

berbunyi. Hal ini menyebabkan mereka 

kesulitan, atau tidak terlalu berani untuk 

melakukan terobosan-teorobasan baru, bahkan 

ketika mereka berhadapan dengan masalah 

kemanusiaan sekalipun. Sebagai contoh, petersenlawoffice.com 

para pelaksana hukum sering tidak mengerti 

bagaimana harus menangani pelaku kejahatan perdagangan terhadap 

perempuan, dengan alasan belum ada undang-undangnya. Padahal 

sebenarnya para pelaksana hukum yang “peka” dan peduli terhadap 

persoalan kemanusiaan perempuan, dapat menemukan pasal-pasal 


39




yang sudah tersedia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang mengandung unsur-unsur perdagangan perempuan 

seperti penyekapan orang, pemalsuan dokumen, melarikan orang, dan 

sebagainya. Persoalannya adalah jarang sekali dapat ditemukan 

pelaksana hukum yang progresif dan responsif terhadap pengalaman 

perempuan. 

Padahal sebenarnya bila para pelaksana hukum mau bersikap 

progresif, di dalam menjalankan tugasnya, dalam ajaran ilmu hukum 

mereka malahan diharuskan untuk tidak hanya menomorsatukan legal 

justice saja, tetapi juga moral justice. Hakim tidak hanya menjadi corong 

undang-undang, tetapi dia harus membuat “undang-undang” (judge 

made law) dalam kondisi di mana suatu perkara belum ada undangundangnya. 

Teori Menemukan Hukum (rechtsvinding theorie) yang 

dikembangkan dalam ilmu hukum mengajarkan bahwa 

hakim bukan hanya menerapkan peraturan perundangundangan 

atau ketentuan hukum, tetapi dalam menafsirkan 

serta menemukan ketentuan hukum dan memberikan 

putusan, hakim juga menciptakan hukum, 

bedasarkan ketuhanan yang maha esa. 16 

Dalam hal seberapa jauh konvensi internasional digunakan dalam 

penanganan perkara/ pembelaan terhadap perempuan di persidangan, 

ada saja hakim yang menyatakan bahwa sukar untuk mengimplementasikannya, 

karena tidak ada pasal-pasal dan sanksi hukum yang jelas 

dalam konvensi tersebut. Namun sesungguhnya, hakim yang progresif 

akan mengatakan bahwa meskipun tidak bisa digunakan dalam proses 

penuntutan, tetapi setidaknya konvensi CEDAW, dapat dimasukkan 

dalam pertimbangan hakim. 

Lebih lanjut dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus pidana kita 

melihat bahwa hakim lebih banyak “hanya” melakukan konfirmasi 

antara dakwaan jaksa dan pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan. 

Bahkan banyak hakim yang menyatakan bahwa dalam 

menangani perkara dan memilih UU mana yang akan digunakan dalam 

penyelesaian perkara itu, akan sangat tergantung pada “pilihan hukum” 

yang digunakan jaksa. 

Sebagai contoh dalam kasus-kasus dimana perempuan tertangkap 





sebagai pengedar narkotika, dan sekarang menantikan hukuman mati, 

ternyata ditemukan bahwa mereka sebenarnya adalah korban dari 

perdagangan perempuan 17 , yang menjadikan mereka pengedar narkotika. 

Pelaku dari pengedar narkotika itu sebenarnya adalah suami, “suami 

gelap” atau pacar, yang berhasil merekrut mereka dengan jebakanjebakan 

asmara dan uang. 18 Hakim “hanyalah” melakukan konfirmasi 

dari tuduhan jaksa terhadap UU Psikotropika dan Narkotika yang 

berbunyi “barang siapa tertangkap tangan membawa heroin... maka...” 

Memang benar para perempuan itu tertangkap tangan, tetapi hakim tidak 

meng-explore lebih jauh, alasan atau pengalaman perempuan terdakwa, 

mengapa mereka berada dalam situasi tersebut, dan bagaimana 

perempuan sampai berada dalam kondisi itu. 

Namun kita juga harus memahami lebih jauh dari sisi hakim, 

mengapa hakim enggan melakukan eksplorasi lebih jauh demi 

terungkapnya kebenaran materiil dan tercapainya “moral justice”? 

Banyak hakim menyatakan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas dan 

dana yang cukup memadai untuk bisa melakukan upaya dalam rangka 

mendapatkan kebenaran materil tersebut. Dalam hal ini negara 

seharusnya memang bertanggungjawab menyediakan sarana dan 

fasilitas memadai agar hakim bisa secara leluasa menjalankan tugas 

sebaik-baiknya demi tercapainya keadilan kepada semua pihak. Di 

samping itu kita juga melihat bahwa hakim di Indonesia sangat dibebani 

oleh perkara yang bertumpuk dan tertunda. Mereka tidak punya cukup 

waktu untuk memberi perhatian “lebih” kepada perkara-perkara tertentu, 

sungguhpun perkara tersebut menyangkut masalah kemanusiaan. Hal 

itu akan berarti penelantaran terhadap perkara-perkara lain yang 

tertunggak. 

Menjadikan Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial 

Mengintroduksi instrumen hukum, termasuk konvensi internasional, 

yang responsif gender, dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat 

ke arah yang lebih baik dan adil, dapat dilihat dalam kerangka 

menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social 

engineering). Paham ini digagas oleh aliran instrumentalis yang 

dipeolopori oleh Roscoe Pound. 19 Dalam implementasinya, ternyata 

upaya mengubah masyarakat melalui hukum belum tentu dapat dijamin 

keberhasilannya. Mengapa? 


41




Hukum bukanlah teks yang berada di ruang kosong, hukum baru 

bisa bermakna bila dia “dibunyikan” dalam peristiwa-peristiwa konkret 

yang ada dalam masyarakat, karena hukum memang berada di dalam 

masyarakat. “Hukum baru” dihantarkan ke dalam masyarakat, yang 

dalam kacamata antropologi 

hukum dapat diumpamakan 

sebagai suatu arena sosial yang 

semi otonom (semi-autonomous 

social field). 20 Arena tersebut 

memiliki kapasitas untuk menciptakan 

aturan-aturannya sendiri 

(self-regulations), beserta 

sanksi-sanksinya, yang biasanya 

merupakan sanksi sosial 

yang akan berimplikasi serius 

bagi mereka yang dianggap 

melakukan pelanggaran terhadap 

aturan-aturan yang ditetapkan 

bersama itu. Karena 

masyarakat sudah memiliki 

hukumnya sendiri, maka tidak 

mengherankan bila “hukum 

baru” belum tentu dapat diterima. 

“Hukum baru” akan 

diterima oleh masyarakat bila 

mengandung prinsip-prinsip 

yang selaras dengan aturan-aturan mereka sendiri. Atau masyarakat 

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menerima “hukum baru”. 

Dalam proses itu sering terjadi penolakan-penolakan, terutama karena 

“semangat” hukum baru tidak dianggap cocok dengan budaya 

masyarakat setempat. 

Penolakan terhadap “hukum baru” juga terjadi di kalangan para 

pelaksana hukum. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata penolakan 

tersebut, sebagiannya disebabkan oleh ketidaktahuan para pelaksana 

hukum tentang kasus-kasus pengalaman perempuan yang nyata, dan 

juga apa yang diinginkan perempuan (korban diskriminasi), yang 

diabstraksikan spiritnya dalam “hukum baru”. Khususnya penolakan 

42 Jurnal Perempuan 45 

saltspring.com




terhadap konvensi internasional sering disebabkan oleh anggapan 

dalam masyarakat, juga pelaksana hukum, bahwa konvensi tersebut 

berasal dari Barat, membawa budaya Barat, yang tidak cocok dengan 

masyarakat Timur. Kurang dipahami bahwa Konvensi internasional, 

Konvensi “CEDAW” misalnya dilahirkan oleh masyarakat internasional, 

dirumuskan sendiri oleh delegasi dari berbagai bangsa dan 

negara. Konvensi CEDAW bahkan lebih banyak dirumuskan dan 

disuarakan oleh delegasi perwakilan dari negara-negara Asia Afrika 

dan negara berkembang lain pada umumnya, di mana para perempuannya 

sungguh-sungguh mengalami diskriminasi dan kekerasan dari 

praktek budaya lokal. Kenyataan-kenyataan yang dialami oleh 

perempuan, dan keinginan perempuan untuk melepaskan diri dari 

diskriminasi dan kekerasan itulah yang tidak lain direfleksikan dalam 

pasal-pasal yang termuat dalam Konvensi Internasional. 

Dalam kondisi itu, pertanyaannya menjadi: bagaimana “janji” dari 

negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, yang jumlahnya saat 

ini sudah sekitar 180 negara? Mereka sudah tanda tangan, sudah berjanji 

untuk menerapkan prinsip-prinsip CEDAW dalam hukum nasonal 

mereka sendiri, merubah peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan prinsip CEDAW, atau membuat peraturan 

perundang-undang yang baru. Di pihak lain, mereka “tetap” 

membiarkan eksploitasi, perbudakan, kekerasan, dan berbagai bentuk 

diskriminasi lain terhadap perempuan. 

Pembaharuan Hukum di Indonesia Ke Depan, Seperti Apa? 

Sebenarnya telah terdapat peluang yang cukup luas bagi terciptanya 

reformasi hukum di Indonesia, di samping sudah adanya berbagai 

instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan seperti 

dijelaskan di atas. Peluang tersebut adalah telah dibukanya pers yang 

bebas, kebebasan mimbar, dan mulai diakuinya hak-hak politik. 21 

Namun pembaharuan hukum tidak mudah untuk dilakukan, karena 

problem yang diwarisi bangsa ini terlalu kompleks untuk diselesaikan 

dalam waktu sekejap, terutama adalah aparat birokrasi hukum yang 

korup, dan mental permisif masyarakat terhadap praktek pelanggaran 

hukum, dan masih adanya hukum dan kebijakan (bahkan rancangan) 

yang berimplikasi diskriminatif terhadap kelompok rentan dalam 

masyarakat. 


43




Sungguhpun pembaharuan hukum sangat diperlukan, tetapi juga 

harus dilakukan secara berhati-hati, tidak hanya sekadar mengagendakan 

rancangan-rancangan hukum baru demi tercapainya target “asal 

memuaskan”. Harus diwaspadai bila ternyata hukum yang dirancang 

adalah yang sarat dengan kepentingan. Hukum dijadikan sebagai alat 

untuk mendefinisikan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat. Bila melihatnya dari perspektif perempuan, dapat dijumpai 

adanya muatan kepentingan dalam berbagai (rancangan) peraturan 

perundang-undangan. Isu-isu perempuan sangat rentan untuk dimasuki 

dan dijadikan isu politik, karena simbolisasi politik dilekatkan pada 

seksualitas tubuh serta keberadaan perempuan itu sendiri. 


1 

Olsen, Frances E, Feminist Legal Theory vol I : Foundations and Outlooks (New 

York: New York University Press, 1995). 

2 

Carol Smart, Feminism and the Power of Law (USA: Routledge, a Division of 

Routledge, Chapman and Hall, Inc, 1990). 

3 

Penelitian terhadap 9 daerah yang dilakukan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, 

Menggalang Perubahan. Perlunya Perspektif Gender Dalam Otonomi Daerah 

(Jakarta: YJP, 2004) dan Women Research Institute, Representasi Perempuan 

dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah (Jakarta: WRI, 2005) telah 

menunjukkan adanya impelementasi dari berbagai peraturan daerah (Perda) tersebut, 

yang merugikan perempuan. 

4 

Ada banyak kasus perempuan dari komunitas adat, yang karena hutan wilayah adatnya 

dikonversi menjadi hutan lindung, hutan negara atau hutan komersial, dan kemudian 

masyarakat setempat mengalami proses pemiskinan, akhirnya perempuan tersebut 

menempatkan diri sebagai survivor, keluar dari wilayahnya untuk menjadi TKW di 

negeri orang. 

5 

Mengacu pada berbagai Perda, terutama setelah era otonomi daerah, dimana banyak 

Pemerintah Daerah yang membuat Perda anti maksiat. 

6 

Mengacu pada RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Semua ekspresi kasih sayang 

dipandang sebagai erotika dalam RUU tersebut. 

7 

Sejak tahun 1961 sampai 1980-an, setidaknya 9 dari 10 kasus waris di kalangan 

masyarakat Batak Toba, oleh Mahkamah Agung diputuskan untuk memberi hak 

waris kepada perempuan, sama seperti saudara laki-lakinya, dan istri dinyatakan 

berhak atas harta perkawinan. Hal-hak tersebut tidak dikenal dalam hukum adat 

Batak, lihat Sulistyowati Irianto, Perempuan Di antara Berbagai Pilihan Hukum 

(Jakarta: Yayasan Obor indonesia, 2003). 

8 

Terjemahan dari Women’s Convention, yang sering juga disebut sebagai CEDAW 





Convention. Konvensi Wanita adalah istilah yang resmi digunakan oleh pemerintah/ 

negara ketika meratifikasi konvensi tersebut melalui UU no.7/1984. 

9 

LM Lapian Gandhi, Hukum Payung Fantasi, Payung Pajangan: Sebuah Hasil 

Penelitian mengenai Seberapa Jauh Konvensi Wanita Pasal 11 Diadopsi Dalam 

Peraturan Perundang-undangan Perburuhan Indonesia (Jakarta: Convention 

Watch, 1995). 

10 

Sebagai contoh adalah masyarakat Batak. Pada masa sekarang dapat ditemui adanya 

perubahan-perubahan dalam hukum adat Batak, dalam berbagai bentuk. Di kota 

besar, sudah banyak laki-laki yang membuat testamen dan menyertakan istri dan 

anak-anak perempuan sebagai ahli warisnya. Sudah semakin banyak putusan hakim 

(jurusprudensi) yang memberi hak waris kepada perempuan baik sebagai anak maupun 

istri. Sungguhpun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang Batak 

yang mengacu pada hukum adat, yang membatasi akses perempuan kepada harta 

waris, bila berhadapan dengan masalah waris. Lihat Sulistyowati Irianto, Perempuan 

Di antara Berbagai Pilihan Hukum (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). 

11 

Garis keturunan dan warisan dihitung dari garis ibu, seperti masyarakat Minangkabau. 

12 

Garis keturunan dihitung dari garis ayah maupun garis ibu, seperti dalam masyarakat 

Jawa. 

13 

Sulistyowati Irianto, Adakah Keadilan Sosial Juga ditujukan Bagi Perempuan? dalam 

Al Andang Binawan dan A. Prasetyantoko (eds.), Keadilan Sosial, Upaya Mencari 

Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 

2004) 

14 

Vertikal, maksudnya peraturan perundang-undangan yang di bawah bertentangan 

dengan yang di atasnya, horisontal dimaksudkan sebagai adanya pertentangan 

substansi di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sama 

tingkatannya. 

15 

Termasuk yang masih berbentuk Rancangan Undang- Undang. 

16 

LM Lapian Gandhi, Makna dan Konsekuensi Hukum Ratifikasi Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Prinsip-Prinsip yang 

Mendasarinya, makalah untuk Lokakarya ”Peran hakim Dalam Menegakkan Hukum 

Berkeadilan Gender: Masalah-Masalah yang Dihadapi”,Jakarta, 19 -20 , 2005. 

17 

Louise Brown, Sex Slaves: The Trafficking of Women in Asia (London: Virago 

Press, 2001). 

18 

Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Perdagangan Perempuan 

dan Pengedaran Narkoba: Studi Kasus di LP Wanita, Tangerang (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005). 

19 

Sally Falk Moore, Law as Process, An Anthropological Approach (London: 

Routledge & Kegan Paul, 1983). 

20 

Ibid. 

21 

Dadang Trisasongko, Pembaharuan Hukum di Jaman yang Sedang Berubah 

(Jakarta: PSHK, Jentera, edisi 3/ Tahun II/November 2004) hal. 51-58. 


45



Sejauh Mana Indonesia 

Merespon ICPD-KAIRO? 


Pendahuluan 

Pasal 12 CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan telah menyatakan bahwa negara 

wajib menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang 

pemeliharaan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Kenyataannya, 

walaupun Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan mengeluarkan 

UU. No. 7/1984 tetap saja perempuan mendapatkan perlakuan 

diskriminatif dalam mendapatkan hak-hak dan pelayanan kesehatan 

reproduksinya, terutama dalam kebijakan keluarga berencana yang 

hanya menjadikan perempuan sebagai sasaran. 


47

Sejauh Mana Indonesia Merespon 

ICPD-KAIRO? 


Implementasi CEDAW sebenarnya sudah harus segera kelihatan 

progresifitasnya terhadap kepentingan reproduksi perempuan 

Indonesia, sebab telah dikuatkan pula oleh hasil Konferensi Internasional 

Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (1994) atau International 

Conference on Population and Development (ICPD) dimana Indonesia pun 

ikut menandatangani hasil konferensi ini. Melalui ICPD, kita dapat 

melihat seberapa jauh CEDAW diimplementasikan secara khusus dalam 

hal hak kesehatan reproduksi perempuan. 

Sebelas tahun setelah konferensi tersebut ternyata kehidupan 

perempuan di Indonesia hanya sedikit mengalami peningkatan. 

Berbagai penelitian, baik yang dilakukan oleh NGO, lembaga riset 

perguruan tinggi maupun pemerintah, menunjukkan bahwa tujuan dan 

sasaran strategis yang dengan sangat rinci telah diuraikan ke dalam 

bab-bab maupun pasal-pasal dokumen ICPD Plan of Action (PoA), 

kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh berbagai negara, termasuk 

Indonesia. 1 Kematian ibu dan perempuan yang sebenarnya dengan 

mudah dapat dicegah masih saja berlangsung terus. 

Dalam hal kematian ibu, Indonesia masih saja tertinggi kedua setelah 

Laos di antara negara-negara ASEAN, yaitu 380 per 100.000 kelahiran 

hidup. 2 Setiap tahunnya, ada 20.000 perempuan Indonesia meninggal 

di saat hamil atau melahirkan. 3 Belum lagi tingkat anemia di antara 

remaja putri maupun perempuan hamil, yang menjadikan mereka sangat 

berisiko di saat hamil dan melahirkan. Dan yang paling mencemaskan, 

ternyata penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi mereka, jumlahnya dari 

hari ke hari makin meningkat. HIV/AIDS yang ditularkan dari suami ke 

istri yang tidak tahu menahu ini sangat memprihatinkan karena banyak 

dari mereka pada akhirnya menjadi janda, sekaligus harus menjadi 

pencari nafkah untuk anak-anaknya, padahal dia sendiri kondisi 

kesehatannya semakin hari semakin buruk. 

Banyak laporan penelitian, yang khusus memonitor pencapaian 

kesepakatan ICPD, menunjukkan bahwa implementasi dari programprogram 

yang telah disepakati bersama di tahun 1994 ternyata berjalan 

sangat lambat. Ironisnya hal ini tetap terjadi, meski lima tahun yang 

lalu semua negara yang terkait telah menyepakati kembali meningkatkan 

komitmen bersama (the spirit of Cairo) dan berjanji akan memenuhi 

kebutuhan spesifik perempuan beserta semua hak reproduksinya. 

Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan yang diluncurkan 

tidak menggunakan HAM dan Hak Perempuan dalam kerangka 

48 




ICPD-KAIRO? 

konseptual. Selain itu, program-program yang menggunakan “label” 

kesehatan reproduksi, di tingkat implementasi kenyataannya tidak lain 

adalah program yang sama yaitu program ibu dan anak di tingkat 

Puskesmas atau program ‘Operasi Manunggal KB-Kesehatan’ di tingkat 

masyarakat yang tetap saja bertujuan untuk mendapatkan sebanyak 

mungkin akseptor (orang yang mengikuti program KB) yang sasaran 

utamanya adalah perempuan keluarga pra-sejahtera. Keluarga prasejahtera 

ini justru yang tidak dapat memilih jenis kontrasepsi yang 

mereka inginkan, karena yang diberikan gratis hanya kontrasepsi jangka 

3 – 5 tahun yaitu implant (susuk). Padahal jenis alat kontrasepsi ini efek 

sampingnya sangat banyak dilaporkan oleh para perempuan yang 

menggunakannya. Hartman 4 yang banyak melakukan penelitian 

terhadap pengguna implant juga sangat resah dengan efek samping yang 

sempat banyak dialami oleh mereka. 

Apa Saja Komitmen terhadap ICPD-Kairo yang Harus Dipenuhi? 

Prinsip dasar ICPD Plan of Action (PoA) adalah “universal human 

rights” yang memang telah diakui dan diadopsi dalam berbagai UU 

negara berkembang maupun negara maju. Prinsip ini mengakui bahwa 

semua terlahir sebagai seorang yang memiliki otoritas terhadap dirinya, 

adanya kesetaraan hak dan martabat (equal dignity and rights) serta 

memiliki hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, perkembangan diri 

dan pendidikan. Dalam Dokumen ICPD Chapter II khusus diuraikan 

tentang hak asasi perempuan yang merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dan merupakan bagian yang integral dari hak asasi manusia. 

Kunci utama dari hak ini adalah; (1) penghapusan segala bentuk 

diskriminasi yang didasari atas jenis kelamin, (2) adanya peran serta 

maupun keterlibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di 

semua tingkatan. 

Dalam ICPD Plan of Action, hak kesehatan reproduksi diuraikan 

panjang lebar dalam Chapter IV, khususnya dalam mengimplementasikan 

pelayanan kesehatan yang harus menggunakan prinsip informed choice 

(pilihan berdasarkan informasi) dan kebebasan memilih. Chapter VII 

dokumen ICPD sekali lagi mendefinisikan kesehatan reproduksi dan 

hak reproduksi dalam paragraf 7.2 dan 7.3 dan mempertegas, bahwa 

keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya 

memiliki perspektif hak maupun perspektif kesehatan. Dalam pasal 7.3 

khusus ditegaskan bahwa hak bagi setiap pasangan ataupun individu 


49


ICPD-KAIRO? 


(perorangan) untuk menentukan sendiri semua yang terkait dengan 

reproduksinya dan harus terbebas dari diskriminasi, pemaksaan 

maupun kekerasan. Diisyaratkan agar semua warga, baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati standar 

kesehatan yang tertinggi, baik kesehatan fisik, mental, maupun sosial 

dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus universal, tidak boleh 

dibatasi oleh status pernikahan, umur, jenis kelamin maupun status 

ekonomi-sosial seseorang. Hak untuk hidup dan hidup secara sehat 

adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara wajib 

menyediakan semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

warganya tanpa terkecuali. 5 

Apa kata ICPD-PoA tentang Keluarga Berencana? 

Chapter VIII khusus diuraikan tentang keluarga berencana. Di 

dalamnya dicantumkan bahwa keluarga berencana harus dikaitkan 

dengan program pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, 

termasuk HIV/AIDS dan isu seksualitas harus menjadi bagian integral 

dari program-program ini. 

Secara tegas dalam ICPD PoA dicantumkan, bahwa pencapaian 

(goals) dari program Keluarga Berencana harus didasarkan atas “unmet 

needs”. Dimana setiap jenis 

alat kontrasepsi ataupun 

pelayanan yang dibutuhkan 

baik laki-laki maupun perempuan 

harus disediakan, 

selain itu harus pula memenuhi 

kebutuhan akan 

informasi yang benar dan 

akurat. Hitungan demografis 

juga tidak boleh dalam 

bentuk target atau kuota, 

dan insentif tidak boleh dipakai 

lagi dalam merekrut 

calon pengguna alat kontrasepsi. 

Program Keluarga Berencana dalam hal ini diharuskan mengutamakan 

“client centered approach” (pendekatan yang terkonsentrasi 

pada klien) dengan standar pelayanan yang berkualitas. Disamping itu, 

informasi yang terbaik dan akurat, termasuk konseling yang dapat 

unfpa.org 

50 




ICPD-KAIRO? 

memberdayakan klien. Informasi yang memberdayakan klien bisa 

membantu dalam memutuskan yang terbaik bagi tubuhnya, sehingga 

drop-out sebagai akseptor bisa dicegah dan juga kehamilan yang tidak 

diinginkan (KTD). Oleh karena itu, suatu program harus didesain sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan kaum perempuan dengan 

menjadikannya sebagai subjek dalam perencanaan, implementasi 

maupun evaluasi. Di beberapa negara berkembang sudah diberlakukan 

“Informed Contraceptive Choice” dan hak untuk mendapatkan secara gratis 

pelayanan kesehatan dasar, termasuk alat kontrasepsi. Bagaimana di 

Indonesia? 

Dalam mengimplementasikan program kontrasepsi, kenyataannya 

BKKBN tetap menitikberatkan pada upaya pengendalian penduduk dan 

mengabaikan “informed contraceptive choice”, karena sistem kafetaria 

(yang menjanjikan klien dapat memilih sendiri jenis alat kontrasepsi 

yang diinginkan) tidak tersedia. Perempuan miskin kenyataannya masih 

dijadikan target untuk menggunakan implant yang merupakan alat 

kontrasepsi jangka panjang (3 – 5 tahun) yang tingkat kegagalannya 

kecil, namun banyak efek sampingnya bagi perempuan yang menggunakannya. 

Program implant untuk masyarakat sama sekali tidak “client 

centred” (tidak terkonsentrasi pada sistem hubungan klien) karena 

pelayanan masih saja diberikan secara massal dan diselenggarakan di 

suatu ruangan sempit di kantor kecamatan. Para calon akseptor datang 

sekaligus pada jam yang sama, sehingga konseling (dalam arti 

sesungguhnya) tidak dapat diberikan. 

IUD (spiral), salah satu alat kontrasepsi yang beberapa tahun lalu 

banyak digunakan perempuan di Indonesia, kenyataannya tidak 

disubsidi lagi oleh pemerintah. IUD buatan lokal yang dahulu 

kualitasnya sangat bagus ternyata pabriknya ditutup, sedangkan IUD 

yang diproduksi belum lama ini, sangat jelek kualitasnya. Pemasangan 

IUD di praktek bidan swasta di wilayah perkotaan sudah sangat mahal, 

yaitu sekitar Rp.350.000 – Rp.400.000, padahal kebanyakan perempuan 

memiliki seorang bidan sebagai orang kepercayaannya dalam persoalan 

kesehatan reproduksi, tetapi tetap saja kebanyakan perempuan tidak 

bisa membayar IUD yang sangat mahal ini. 

Suatu kebijakan kependudukan memang berhubungan dengan 

fertilitas (kesuburan/ kelahiran, yang berarti berkaitan dengan sistem 

reproduksi perempuan), namun demikian tidak boleh hanya menitikberatkan 

pada urusan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan 


51


ICPD-KAIRO? 


pembangunan ekonomi, karena sebenarnya yang diutamakan adalah 

kebijakan kependudukan yang berorientasi pada hak reproduksi. Oleh 

karena itu ada 4 pilar atau prinsip yang harus dipatuhi negara dalam 

mendesain kebijakan kependudukannya, yaitu; (1) berbasis HAM, (2) 

pendekatan kesehatan reproduksi yang holistik, (3) berisikan 

pemberdayaan dan pemajuan perempuan, serta (4) memperhatikan 

kebutuhan remaja. 

Kesehatan Reproduksi yang Holistik 

Definisi Kesehatan Reproduksi tercantum dalam paragraph 7.2 ICPD 

Plan of Action (PoA), yang berbunyi sebagai berikut: 

“...Kondisi sehat fisik, mental dan sosial saat menjalankan 

fungsi dan proses reproduksi.” 

Dua konferensi PBB (ICPD 1994 di Kairo dan Konferensi Perempuan 

Sedunia tahun 1995 di Beijing) menekankan kesejahteraan perempuan 

secara fisik, emosional, dan sosial sebagai bagian dari hak asasi dan 

sebagai elemen penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. 

Konferensi Beijing juga menekankan pada hak perempuan untuk 

dilindungi dari aktivitas seks yang tidak diinginkan, penyiksaan, dan 

sunat perempuan. 

Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali 

menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan baru yang diluncurkan setelah 

1994 mengacu kepada Plan of Action (PoA) dari ICPD (1994) dengan 

menyebutkan semua komponen kesehatan reproduksi yang harus 

terpenuhi. Kenyataannya, paradigma yang digunakan tetap tidak 

berubah dan masih saja mengabaikan hak asasi manusia, khususnya 

hak asasi perempuan yang sebenarnya melekat dalam hak kesehatan 

reproduksi. 

Pendekatan kesehatan reproduksi yang holistik berarti semua aspek 

yang terkait harus mendapatkan porsi yang sama dan tidak dapat 

dipilah-pilah karena kebutuhannya saling terkait. Remaja harus 

mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan bukan hanya KIE 

(komunikasi, informasi dan edukasi) saja. 

Oleh karena itu, dalam mewujudkan PoA dalam paragraf 7.3 

diisyaratkan untuk tidak memilah-milah ataupun mengkotak-kotakkan 

program-program yang tercakup dalam kebijakan kesehatan reproduksi 

52 




ICPD-KAIRO? 

suatu negara. Sebab, dalam dokumen ICPD ditegaskan bahwa 

pendekatan yang harus digunakan dalam setiap kebijakan yang terkait 

dengan kependudukan dan kesehatan reproduksi, adalah pendekatan 

hak kesehatan reproduksi yang berbasiskan hak asasi manusia, 

khususnya hak asasi perempuan. Pendekatan ini mengakui adanya hak 

yang paling esensial dari setiap pasangan ataupun individu (perorangan) 

untuk menentukan secara bebas tanpa paksaan: berapa anak, kapan 

dan jarak anak yang diinginkannya. Serta adanya ketersediaan sarana 

dan prasarana bagi pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan 

kesehatan reproduksi dari setiap pasangan ataupun individu. Semua 

program kesehatan reproduksi yang tersedia harus saling terkait, karena 

memang untuk mencapai standar kesehatan reproduksi yang tertinggi, 

yang salah satu indikatornya adalah penurunan AKI yang sangat 

signifikan, disyaratkan untuk meluncurkan bukan program kesehatan 

saja, namun juga menghapus semua produk hukum yang membatasi 

pemberi layanan untuk memberikan setiap jenis layanan yang 

dibutuhkan oleh warganya. 6 

Baru Tahap Wacana: Hanya Terbatas pada Pergantian Struktur 

Organisasi di Departemen Kesehatan dan BKKBN 

Dalam satu kalimat dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat 

lamban dalam merealisasikan pengembangan kesehatan reproduksi 

seperti yang tercantum dalam dokumen ICPD-Cairo, apalagi dalam 

pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual. 

Di atas kertas memang cukup banyak tercantum kata kesehatan 

reproduksi, bahkan pada tanggal 12 Desember 2005 Departemen 

Kesehatan beserta tim lintas sektor yang berasal dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

Departemen Sosial dan BKKBN meluncurkan suatu buku “Pedoman 

Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi” 7 , yang 

dianggap dapat memayungi pelaksanaan upaya seluruh komponen 

kesehatan reproduksi di Indonesia. 

Buku pedoman ini merupakan hasil dari berbagai pertemuan Komisi 

Kesehatan Reproduksi yang mengadakan pertemuan berkala sejak tahun 

1999. Sebenarnya di tahun 1996, Lokakarya Nasional Kesehatan 

Reproduksi sudah menyepakati bersama ruang lingkup kesehatan 

reproduksi yang meliputi; kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Keluarga 

Berencana, pencegahan dan penanggulangan Infeksi Saluran Repro- 


53


ICPD-KAIRO? 


duksi (ISR), termasuk IMS-HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan 

komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan 

penanganan infertilitas, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi 

pada usia lanjut (kanker, osteoporosis, dementia, dll). 

Dalam perencanaannya, pelayanan kesehatan reproduksi akan 

dilaksanakan dalam paket pelayanan reproduksi esensial (PKRE) dan 

komprehensif (PKRK). Namun dalam pelaksanaannya, diketahui paket 

PKRK sangat jarang ditemui. 

Bagaimana dengan Landasan Hukumnya? 

Pada dasarnya kita patut berbangga memiliki Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan yang satu-satunya (di antara Departemen 

Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial dan 

BKKBN) menulis dalam pembukaan buku pedoman kebijakan dan 

strategi nasional yang diluncurkan Desember 2005 yang lalu sebagai 

berikut 8 : 

“Disadari bahwa kendala utama dalam penanganan 

masalah pelayanan kesehatan reproduksi dan penegakkan 

hak-hak reproduksi adalah belum terintegrasinya 

dalam sistim hukum dan perundangan nasional, 

sehingga pelaksanaan juga kurang terpadu dan kurang 

efektif”. 

Kementerian ini juga khusus menyebutkan tentang: 

“Masalah utama yang perlu mendapat perhatian khusus 

dan sangat menentukan kelangsungan hidup suatu 

bangsa adalah masih tingginya angka kematian ibu dan 

makin meningkatnya penyebaran HIV/AIDS.” 

Sedangkan dalam sambutan Menteri Kesehatan di buku pedoman 

yang sama tidak sekalipun menyebut kata hak reproduksi apalagi perlu 

adanya landasan hukum. Memang pemangku kepentingan di 

Departemen Kesehatan kelihatannya tidak peduli dengan perlu 

diadakannya perubahan dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 

Sampai saat ini draf perubahan UU tentang kesehatan ini keluar sebagai 

inisiatif DPR-RI, sedangkan pihak Departemen Kesehatan tetap saja tidak 

bergeming. 

Dalam makalahnya yang berjudul “Perbaikan Undang-Undang 

54 




ICPD-KAIRO? 

Kesehatan” 9 , Dirjen Binkesmas yang menyampaikannya dalam acara 

Hari Kartini di Departemen Kesehatan pada tanggal 20 April 2005 

mengatakan, bahwa memang sudah saatnya untuk mengubah UU No. 

23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dengan alasan utamanya yaitu 

paradigma sakit harus diubah menjadi paradigma sehat. Namun tidak 

ada disebutkan pentingnya landasan hukum untuk penegakan hak 

reproduksi. 

Secara implisit dapat disimpulkan bahwa banyak pemangku 

kebijakan masih sangat takut mendengar kata hukum. Padahal, Nur 

Rasyid, SH, MH, dalam presentasinya mewakili Departemen Hukum 

dan HAM pada acara round table discussion yang bertema Kajian tentang 

Masalah Aborsi Dilihat dari Aspek Perlindungan Hak Reproduksi 

Perempuan tanggal 23 Desember 2005 mengatakan bahwa hukum justru 

harus diidentikkan dengan perlindungan. Jadi, ketika mendengar kata 

hukum seharusnya disambut dengan baik, karena petugas kesehatan 

dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan untuk klien yang sangat 

membutuhkannya akan merasa terlindungi secara hukum dan diketahui 

juga batasan-batasannya serta sanksinya bila melanggar. Di pihak lain 

hukum juga menetapkan sejauhmana perempuan dapat menuntut hakhak 

kesehatan reproduksinya. 

Dokumen ICPD banyak menuntut tanggung jawab negara (dalam 

hal ini pemerintah) untuk melindungi warganya dari tindakan-tindakan 

medis yang secara prosedur medis tidak dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga mengakibatkan komplikasi, kecacatan maupun kematian. 

Untuk mencegah ini semua, regulasi yang harus tertuang dalam undangundang 

sudah seharusnya diterbitkan dan dengan cara ini juga hak 

dan kewajiban dari setiap klien, petugas medis dan semua pihak yang 

terkait dapat ditegakkan dan dihormati. Berbagai praktek diskriminasi 

terhadap klien yang berasal dari sosial-ekonomi rendah juga dapat 

dieliminasi. Masih saja pelayanan medis, termasuk pemasangan implant 

dan IUD, yang diberikan di luar klinik kualitasnya sangat rendah. 

Padahal konsep dasar ICPD – Kairo (1994) adalah hak, pilihan, 

pemberdayaan perempuan dan qualitity of care (pelayanan yang 

berkualitas). 

Memang upaya BKKBN untuk mengubah UU Kependudukan sudah 

ada namun bila disimak isi draf UU Kependudukan tersebut ternyata 

jauh dari yang diharapkan oleh Dokumen ICPD (1994). 10 Ada baiknya 

Departemen Hukum dan HAM menjadi leading sector atau pihak yang 


55


ICPD-KAIRO? 


terdepan untuk mempromosikan sekaligus mengajarkan kepada pemangku 

kepentingan yang mendesain draf Amandemen UU Kependudukan 

dan draft Amandemen UU Kesehatan agar mengetahui apa yang disebut 

UU Kependudukan dan UU Kesehatan yang berbasis HAM. 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 7 tahun 1984 

tentang CEDAW 

Sebenarnya Indonesia sejak tahun 1999 telah memiliki instrumen 

HAM yaitu UU No.39 tahun 1999, namun kenyataannya masih banyak 

pihak tidak mengenal UU ini. Kelihatannya, para birokrat di Departemen 

Kesehatan, BKKBN, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 

mungkin juga departemen yang lain, tidak mengerti bagaimana harus 

mengimplementasikan UU No.39/1999 ini ke dalam kebijakan-kebijakan 

di lingkup kerjanya. Sebenarnya, untuk kepentingan perlindungan hak 

perempuan, bisa menggunakan payung hukum UU No.39/1999 ini. Oleh 

karena itu, perempuan dapat menuntut haknya melalui UU ini, termasuk 

pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Sampai saat ini, baik UU 

Kesehatan maupun UU Kependudukan di Indonesia belum diubah, yang 

berarti dokumen ICPD (1994) belum diakomodir oleh pemerintah 

Indonesia (termasuk dalam mengukur sampai dimana implementasi 

CEDAW diberlakukan). 

Konsep Hak dan Kesehatan Reproduksi serta Kesehatan Seksual: 

Bukan Sebatas Program! 

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum dapat menerjemahkan 

komitmen yang telah dibuatnya pada tahun 1994 di Kairo, dilanjutkan 

dengan komitmen di tahun 1999 di Den Haag dan New York serta di 

London tahun 2005. Apakah pemerintah Indonesia tahu bahwa suatu 

komitmen harus direalisasikan dalam suatu bentuk “political will” yang 

kuat, dan dalam kaitannya dengan mandat ICPD (1994) ada 4 hal yang 

harus segera diimplementasikan yaitu; (1) melaksanakan hak dan 

kesehatan reproduksi serta kesehatan seksual dalam kerangka hak asasi 

manusia, khususnya hak asasi perempuan, (2) terwujudnya kesehatan 

dan keadilan gender, (3) adanya alokasi anggaran untuk merealisasikan 

kebijakan dan perencanaan pengembangan hak dan kesehatan 

reproduksi serta kesehatan seksual, (4) menciptakan kerjasama yang 

baik antara pemerintah dengan LSM serta semua organisasi masyarakat 

yang berada di akar rumput. 

Dalam mengkritisi berbagai kebijakan ataupun strategi yang 

56 




ICPD-KAIRO? 

berlabelkan “Kesehatan Reproduksi” dari Departemen Kesehatan dan 

BKKBN, bahkan juga dari Kementerian Koordinator Kesra, terlihat 

bahwa yang diajukan adalah sebatas program saja 11 , padahal prinsip 

dasar dari Dokumen ICPD adalah kesetaraan dan keadilan gender yang 

berlandaskan hak asasi manusia atau pemenuhan hak klien (clients 

rights) dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada klien, yang harus menitikberatkan pada penyediaan jenis 

layanan yang diinginkan dan juga sangat dibutuhkan klien, khususnya 

klien perempuan yang memiliki kekhususan kebutuhan akan pelayanan 

yang terkait dengan fungsi reproduksinya, seperti pelayanan aborsi yang 

aman. 

Di samping itu, program yang diajukan juga masih terkotak-kotak 

dan tidak menitikberatkan kepada pendekatan kesehatan reproduksi 

dan seksual yang holistik. Ini berarti setiap perempuan dan juga remaja 

harus dilihat sebagai individu yang memiliki hak dan otoritas terhadap 

tubuhnya sendiri, tanpa harus dikaitkan umur, status dan gendernya. 

Kesehatan Perempuan Didefinisikan Secara Keliru 

Koblinsky dan kawan-kawan (1997) 12 sudah di tahun 1990-an 

menyebutkan bahwa konsep “Kesehatan Perempuan” telah keliru 

didefinisikan, karena definisi kesehatan perempuan lebih didominasi 

oleh fungsi-fungsi dan sistem reproduksi perempuan yang berkaitan 

dengan pengendalian fertilitas. Van der Kwak yang dikutip oleh 

Koblinsky mendefinisikan kesehatan perempuan secara lebih luas dari 

fungsi dan sistem reproduksi, yaitu: 

“Kesehatan seorang perempuan merupakan kesejahteraan 

total yang bukan hanya ditentukan oleh faktor 

biologis dan reproduktif, melainkan juga dipengaruhi 

oleh beban kerja, gizi, stress, perang, migrasi, dan 

sebagainya”. 

Konsep lain tentang kesehatan perempuan, yang juga dikutip 

Koblinsky dikemukakan oleh World Federation of Public Health Associations, 

yang mengatakan bahwa: 

“Kesehatan perempuan ... tanpa meninggalkan pengakuan 

terhadap fungsi reproduksi dan merawat anak, 

sesungguhnya mencakup pandangan yang lebih luas 


57


ICPD-KAIRO? 


tentang kehidupan perempuan yang menyebabkan 

adanya kebutuhan pelayanan yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan kesehatan “perempuan yang sesungguhnya”, 

tanpa memandang usia atau status sosial.” 

Kenyataannya kebutuhan perempuan akan kesehatan tidak hanya 

sekadar yang berhubungan dengan kehamilan dan motherhood. Masalah 

kesehatan perempuan berbeda bentuk pada setiap tingkatan umur dan 

bergantung pada lingkungan di mana mereka hidup. Dalam suatu 

wilayah, perempuan meninggal karena tidak memperoleh akses 

pelayanan kesehatan, atau tenaga pelayanan dasar tidak merata, tetapi 

di wilayah lain perempuan meninggal mungkin disebabkan oleh 

penggunaan teknik kesehatan yang berlebihan. 

Kebanyakan perempuan masih saja hidup terkungkung. Diketahui, 

bahwa sepanjang siklus hidup perempuan, keberadaan dan aspirasi 

mereka sehari-hari masih dibatasi oleh perilaku yang diskriminatif, serta 

struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil. Faktor-faktor berbasis 

gender, sebagian besar dipengaruhi oleh budaya dan pemahaman agama 

yang sempit, berdampak terhadap kesehatan perempuan. 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 

Indonesia memiliki generasi muda yang terbanyak di antara negaranegara 

ASEAN: 30,2% dari jumlah penduduk berada pada usia antara 

10-24 tahun. Namun demikian, sangat banyak remaja (usia antara 10 

dan 19) dan dewasa muda (sampai dengan 24 tahun) belum mendapatkan 

informasi mengenai kesehatan reproduksi maupun infeksi menular 

seksual apalagi menikmati pelayanan kesehatan reproduksi yang 

sebenarnya juga sangat dibutuhkan. 13 

Dalam dokumen ICPD PoA dinyatakan bahwa salah satu pilar yang 

harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan kependudukan suatu 

negara adalah: memperhatikan kebutuhan remaja. Oleh karena itu, 

komponen kesehatan reproduksi remaja harus juga menjadi prioritas. 

“... remaja haruslah turut berperan aktif dalam perencanaan, 

implementasi dan evaluasi dari aktivitas 

pengembangan yang memiliki dampak langsung dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Dan ini sama pentingnya 

dengan aktivitas informasi, edukasi dan komunikasi, 

serta pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas.” 

58 




ICPD-KAIRO? 

Sampai saat ini ada pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya 

pelayanan kesehatan reproduksi bagi para remaja, sehingga hanya 

terbatas pada pemberian informasi dan konseling saja. Dengan 

diluncurkannya buku “Pedoman 

Kebijakan dan Strategi Kesehatan 

Reproduksi” di bulan Desember 

2005 lalu yang secara implisit 

mencantumkan diperbolehkannya 

remaja menerima pelayanan kesehatan 

reproduksi yang berkualitas, 

termasuk pelayanan informasi 

dengan memperhatikan keadilan 

dan kesetaraan gender, diharapkan 

remaja bisa memperoleh pelayanan 

kesehatan reproduksi. Bahkan 

dicantumkan bahwa upaya 

pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja (KRR) dilaksanakan melalui 

jalur pendidikan formal maupun 

nonformal, dengan memberdayakan 

para tenaga pendidik dan 

pengelola pendidikan. 

Diharapkan apa yang tercantum 

dalam dokumen 5 lembaga ini 

benar-benar diimplementasikan, karena pendidikan seksualitas di 

sekolah-sekolah masih saja hanya berbentuk ceramah dan diberikan 

hanya dalam dua hari setahun. Padahal pendidikan seksualitas tidak 

saja hanya tentang anatomi tubuh, namun harus mencakup life skill 

education, sehingga remaja sanggup dan terampil dalam menghadapi 

ajakan negatif ataupun berbagai ancaman yang dihadapinya. 14 Selain 

itu, youth friendly clinic yang setiap saat dapat dikunjungi oleh remaja 

tanpa dilihat umur, gender dan status sosial maupun ekonomi, harus 

disediakan di sebanyak mungkin tempat. Untuk penyediaan pelayanan 

ini tidak perlu biaya khusus, karena hanya “nebeng” tempat dan fasilitas 

yang sudah ada. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 

menjadi pionir dalam melibatkan remaja dalam seluruh kegiatan di 

Centra Mitra Remajanya (CMR). 

rapereliefshelter.bc.ca 


59


ICPD-KAIRO? 


Penutup 

ICPD – Kairo telah mengubah kependudukan dan program keluarga 

berencana yang semula difokuskan pada pencapaian target demografis 

menjadikan hak dan kebutuhan (keinginan) dari setiap individu, 

khususnya perempuan, sebagai prinsip dasar hak dan kesehatan 

reproduksi serta kesehatan seksual. Perubahan ini otomatis menunjang 

implementasi CEDAW yang menyangkut masalah kesehatan reproduksi 

perempuan. Oleh karena itu, hak asasi perempuan harus tetap 

dipertahankan sebagai simpul (at the centre) dari visi global dan bentuk 

pembangunan global. ICPD – PoA mensyaratkan terciptanya kemitraan 

yang strategis di antara semua kelompok-kelompok gerakan perempuan 

dan juga dengan semua pihak yang bergerak di lingkup hak asasi 

manusia, kesehatan (termasuk family planning) maupun pembangunan 

(termasuk pengentasan kemiskinan). Pengarusutamaan hak dan 

seksualitas ke dalam program-program kesehatan/KB harus terus 

dipromosikan untuk kemudian diimplementasikan. Pengejawantahan 

hak-hak ini dalam berbagai bentuk implementasi yang bermakna harus 

dapat memperlihatkan adanya perubahan kondisi perempuan ke arah 

yang lebih baik. 

Selain itu, ICPD – PoA juga menegaskan pentingnya peran laki-laki 

dalam semua aspek yang terkait dengan kesehatan seksual dan 

reproduksi. Memang, budaya patriarkhi yang tetap masih terus 

dipertahankan merupakan tantangan yang paling serius dan harus 

ditangani. Peran laki-laki dalam program Keluarga Berencana yang 

diluncurkan tanggal 12 Desember 2005 lalu bahkan masih saja belum 

dicantumkan sebagai suatu program, apalagi mendapatkan prioritas. 

Dari angka penggunaan alat kontrasepsi pria yang dalam dua dekade 

tetap saja tidak berubah (2,3%) dapat terlihat bagaimana pemangku 

kebijakan sangat bias gender dalam menetapkan program-programnya. 

“The Holy Trinity” yang mengkaitkan perempuan, kependudukan, 

dan pertumbuhan ekonomi, jelas membebankan perempuan sebagai 

pihak yang harus bertanggungjawab terhadap pengendalian jumlah 

penduduk karena dianggap hanya perempuan yang bisa menurunkannya. 

Padahal seharusnya laki-laki juga menjadi akseptor yang aktif 

sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas persoalan kependudukan. 

Sampai saat ini hanya 2,3% pria yang aktif menjadi akseptor (1,6% 

kondom dan 0,7% vasektomi). 15 

Isu aborsi juga tetap menjadi ganjalan dalam implementasi ICPD ini, 

60 




ICPD-KAIRO? 

padahal sudah sangat banyak penelitian tentang aborsi dilakukan 

selama 10 tahun terakhir ini. Di tahun 2002 16 telah terestimasi adanya 

2.000.000 insiden aborsi setiap tahunnya di Indonesia, yang lebih kurang 

900.000 melakukan aborsi yang tidak aman yaitu dengan pertolongan 

orang-orang yang tidak berwenang dan secara medis tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Besaran masalah aborsi ini memang diakui 

oleh Departemen Kesehatan, karena Dirjen Binkesmas mengatakan 

bahwa 30% dari kematian ibu disebabkan oleh komplikasi aborsi yang 

tidak aman yang mengakibatkan pendarahan hebat maupun infeksi. 

Dilihat dari besaran masalah aborsi di Indonesia, sebenarnya sudah 

dapat dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat (public health 

concern) dan untuk itu pemerintah wajib melindungi kaum perempuan 

dari praktik aborsi yang tidak aman. 

Sampai saat ini dengan adanya kerancuan pasal 15 dari UU No.23/ 

1992 tentang kesehatan tetap saja pihak provider (penyedia/ petugas 

medis) tidak berani memberikan layanan aborsi karena tidak ada payung 

hukumnya. Masalah aborsi harus dilihat sebagai masalah kesehatan 

dan bukan masalah moral. Kebutuhan akan layanan aborsi tetap akan 

berlangsung terus karena berbagai alasan; (1) Tidak ingin hamil tetapi 

tidak menggunakan kontrasepsi karena tidak tahu, tidak ada, tidak 

disetujui suami, (2) Menggunakan kontrasepsi tetapi gagal, (3) Mengikat 

kontrak kerja yang mensyaratkan tidak/ belum boleh hamil, (4) Ada 

cacat bawaan yang berat pada janin, (5) Ada gangguan mental berat 

yang tidak memungkinkan ia mengasuh anak, (6) Hamil akibat perkosaan 

atau inses (incest), (7) Alasan sosial ekonomi (masih mondok, suami belum 

mempunyai pekerjaan tetap, isteri harus bekerja berat misalnya jadi 

buruh kasar, korban KDRT), (8) Ibu menderita HIV/AIDS dan khawatir 

anaknya akan terkena juga, (9) Suami belum setuju kalau ia hamil; atau 

(10) Hamil sebelum menikah atau ingkar janji. 

Rendahnya status kesehatan perempuan dan tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) sangat terkait dengan rendahnya kemampuan 

perempuan untuk menggunakan hak-hak mereka. Tidak hanya laki-laki, 

tetapi juga setiap perempuan berhak secara mandiri mendapatkan hak 

reproduksi mereka. Jurang antara keberadaan hak yang seharusnya 

dengan apa yang sesungguhnya didapat seorang perempuan, muncul 

dari kurangnya komitmen pemerintah dalam memperjuangkan dan 

melindungi hak-hak yang seharusnya diterima kaum perempuan. Hal 

ini merupakan salah satu alasan mengapa pemahaman terhadap faktor- 


61


ICPD-KAIRO? 


faktor tersebut harus dimiliki para petugas medis (provider) dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan perempuan dengan memberikan 

para perempuan tidak hanya pil atau obat, melainkan juga informasi, 

pendidikan, keterampilan komunikasi dan pengendalian diri di wilayah 

seksualitas dan fertilitas yang dapat diterimanya melalui konseling. 

Pemanfaatan hak merupakan kunci bagi tindak lanjut di masa depan, 

perempuan sendirilah yang harus mengambil keputusan yang 

menyangkut tubuh dan kesejahteraan dirinya sendiri. 

Oleh karena itu, syarat utama keberhasilan kesepakatan ICPD – Kairo 

adalah komitmen semua pihak yang berasal dari eksekutif, legislatif 

maupun yudikatif. Komitmen yang sangat tinggi ini harus dikomandokan 

oleh Presiden dan Departemen Kesehatan sebagai leading 

sector yang terus menerus harus berkoordinasi dengan departemen terkait. 

Departemen Kesehatan tidak boleh menarik diri dan mengatakan kondisi 

kesehatan reproduksi yang buruk bukan menjadi tanggung jawab 

departemennya semata karena banyak faktor non-medis yang berpengaruh. 

Di semua negara yang berhasil menurunkan angka kematian 

ibu dengan sangat cepat merupakan hasil kerja keras dari semua sektor 

di bawah komando Presiden dan Sektor Kesehatan. 

Pesan khusus kepada perumus dan penentu kebijakan di instansi 

terkait adalah suatu kewajiban menerapkan pengetahuan tentang hak 

asasi manusia, terutama hak asasi perempuan”. Amandemen UUD 1945 

khusus pasal 28 (h) telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak 

untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Di 

samping itu UU No.7/ 1984 tentang Ratifikasi CEDAW dan UU No.39/ 

1999 tentang HAM juga sudah memayungi perlindungan hukum atas 

pelayanan kesehatan reproduksi yang harus diterima oleh setiap warga 

negara, khususnya perempuan yang terkait dengan peran dan fungsi 

reproduksinya yang spesifik. Keterbatasan anggaran bukan alasan yang 

bisa diterima, karena pelayanan kesehatan reproduksi sebenarnya dapat 

diselenggarakan secara efisien dan efektif dengan hanya menyisipkannya 

ke dalam program-program yang sudah ada. Namun sayangnya 

anggaran dialokasikan terpisah-pisah secara vertikal. Selain itu, petugas 

medis harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang HAM. Hak 

reproduksi, dan hak klien agar mereka memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap kondisi kesehatan/kesejahteraan dari perempuan yang 

menjadi klien mereka. 

62 




ICPD-KAIRO? 


1 

IRRMA team, Indonesia’s NGO Country Report for ICPD +10 (Indonesia: IRRMA 

dan Ford Fondation ARROW Project, 2004). 

2 

UNDP Human Development Report 2004, Cultural Liberty in Today’s Diverse 

World (New York: United Nation Development Programme , 2004). 

3 

Depkes RI, Rencana Strategi Nasional “Making Pregnancy Safer” di Indonesia 

(Jakarta, 2001). 

4 

Lihat Dadang Juliantoro, Tiga Puluh Tahun Cukup: Keluarga Berencana dan 

Hak-Hak Konsumen (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000). 

5 

IRRMA team, Indonesia’s NGO Country Report for ICPD+10 (Indonesia: IRRMA 

dan Ford Foundation-ARROW Project, 2004) 

6 

Mariana Amiruddin, Kesehatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Yayasan 

Jurnal Perempuan dan Japan Foundation, 2003). 

7 

Buku Pedoman Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di 

Indonesia (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, Kementrian Negara Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Nasional Republik 

Indonesia, Departemen Sosial RI, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 

UNFPA, 2005). 

8 

Ibid. 

9 

Dirjen Binkesmas Depkes RI, periode 2001-2005, makalah Perbaikan UU Kesehatan 

Disampaikan pada Seminar dan Info Fair, “Arti Perjuangan Kartini dan Kesehatan 

Perempuan di Indonesia: Upaya Mempercepat Perbaikan UU Kesehatan.” (Jakarta, 

2005) 

10 

Meiwita Budhiharsana dan Herna Lestari, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 

(Jakarta: The Ford Foundation dan BKKBN, 2002). 

11 

“Kumpulan makalah dan tanggapan Fraksi-Fraksi DPR-RI mengenai Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan: Tahun 2002-2004 

(Yayasan Kesehatan Perempuan, IFPPD, dan The Ford Foundation, 2004). 

12 

Gadis Arivia. Filsafat Berperspektif Feminis (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 

2003). 

13 

Laurike Moeliono, Indra Nurpatria; Pongai Pierre, Adi Albyn Respati, Informasi 

Penunjang Advokasi KRR (Jakarta: BKKBN dan Bank Dunia, 2004), Ahmad 

Saifudin dan Irwan Hidayana, Seksualitas Remaja (Jakarta: Antropologi Fisip UI 

dan Ford Foundation, 1999). 

14 

Mariana Amiruddin, Pendidikan Seks Salah Satu Cara Menyelamatkan Seksualitas 

Perempuan (Jurnal perempuan edisi 41, 2005) hal. 106-107. 

15 

Dadang Juliantoro, op.cit. 

16 

B. Utomo dan A. Habsjah dkk “Incidence and Socio-Psychological aspects of Abortion 

in Indonesia”: a community-bsed survey in ten mayor cities and six districts, year 

2000" (Jakarta: Centre for Health- University of Indonesia, 2001). 


63


Counter Legal Draft 

Kompilasi Hukum Islam: 

Upaya Implementasi CEDAW 

dalam Perkawinan 


Pendahuluan 

Sudah umum diketahui bahwa Indonesia melalui UU No. 7 tahun 

1984 meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala 

bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, dikenal dengan 

sebutan CEDAW (The Convension on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women). Salah satu isi penting dalam konvensi 

tersebut adalah larangan diskriminasi apa pun dalam kehidupan 

perkawinan. 

Isu perkawinan menjadi penting karena bersinggungan dengan nilainilai 

sosial-budaya yang hidup dan dianut secara luas dalam masyarakat 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ajaran Islam sangat kuat 


65

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: 

Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan 


mempengaruhi nilai-nilai budaya, ekonomi, sosial dan politik bangsa 

Indonesia, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang berkaitan dengan relasi 

gender, khususnya relasi suami-isteri dalam kehidupan perkawinan. 

Konsekuensi logis dari ratifikasi konvensi ini, antara lain Indonesia 

berkewajiban melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam konvensi. 

Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

hidup perempuan melalui penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun di ranah domestik. 

Implementasi tersebut, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk 

menyelaraskan aturan-aturan hukum nasional dengan isi konvensi. 

Kenyataannya, setelah 22 tahun berlalu, belum banyak kemajuan 

yang dicapai. Indikasinya terlihat dari masih kuatnya diskriminasi 

terhadap perempuan, meningkatnya kasus-kasus kekerasan yang 

berbasis gender, parahnya angka kematian ibu melahirkan, maraknya 

kasus trafficking, tingginya angka poligami dan perkawinan anak-anak, 

bertambahnya jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan atau 

perkawinan sirri, dan masih pula ditemukan sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan. 

Sulitnya mengimplementasikan konvensi CEDAW dalam kehidupan 

masyarakat yang mayoritas beragama Islam, disebabkan antara lain 

rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilainilai 

agama Islam yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan 

dan masih banyak penafsiran ajaran Islam yang merugikan kedudukan 

dan peranan perempuan. Kuatnya pemahaman Islam yang bias gender 

dan bias nilai-nilai patriarkhi tersebut menimbulkan tuduhan terhadap 

Islam sebagai sumber masalah atas terjadinya pelanggengan ketidakadilan 

di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi lakilaki 

dan perempuan atau ketidakadilan gender (gender inequality). 

Oleh karena agama berurusan dengan nilai-nilai yang paling hakiki 

dari hidup manusia, maka legitimasi religius yang keliru akan sangat 

berbahaya. Persoalannya bahwa pelanggengan ketidakadilan gender 

itu bukan bersumber dari watak agama itu sendiri, melainkan berasal 

dari pemahaman, penafsiran, dan implementasi ajaran agama yang 

sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi 

kapitalisme, atau pengaruh kultur abad pertengahan yang sangat 

feodalistik. 





Salah satu bentuk peraturan yang mengikat umat Islam Indonesia 

adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam). Di dalamnya diatur berbagai 

ketentuan berkaitan urusan keluarga, seperti perkawinan, kewarisan 

dan perwakafan. KHI yang menjadi pedoman para hakim agama di 

Indonesia itu mengandung unsur-unsur diskriminatif terhadap 

perempuan, 1 dibangun berdasarkan asumsi yang bias gender dan bias 

nilai-nilai patriarkhis, serta berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap 

perempuan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi upaya implemenasi 

CEDAW, terutama dalam kehidupan perkawinan atau keluarga, harus 

dimulai dengan merevisi KHI. 

Timbul pertanyaan mengapa harus dimulai dari KHI? Paling tidak, 

ada tiga alasan. Pertama, KHI dipandang sebagai jantung syariat atau 

inti ajaran Islam sehingga menjadi rujukan nilai di masyarakat. Kedua, 

KHI merupakan panduan hukum hakim agama di Pengadilan Agama 

dalam memutuskan perkara-perkara keluarga, khususnya di bidang 

perkawinan. Ketiga, upaya mengeliminasi semua bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan harus dimulai dari keluarga. Sebab, keluarga yang 

katanya merupakan wilayah paling aman itu justru paling banyak 

merekam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence). 

intranet.usc.edu.au 


67




Keempat, sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan undangundang 

baru, seperti Amandemen UUD 1945, UU No.7 tentang Rativikasi 

CEDAW; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua 

undang-undang tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan 

penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan 

dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain 

itu, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah amat tegas 

menekankan prinsip demokrasi dengan ciri partisipasi seluruh 

masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Pemerintah 

pun meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional yang berisi 

perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan. Bahkan, lahir UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), keduanya sangat mengedepankan perlunya 

perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai bentuk 

diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. 

Substansi CEDAW Mengenai Perkawinan 

Konvensi CEDAW menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak 

asasi perempuan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan. Pasal 5 

(b) menyebutkan: “negara menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup 

pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai suatu fungsi sosial, dan 

pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam 

mengasuh dan mengembangkan anak-anaknya. Bahwa kepentingan anak 

merupakan pertimbangan pertama dalam semua kasus.” Ketentuan ini 

menegaskan pentingnya pengakuan tehadap tugas keibuan sebagai 

fungsi sosial. Setiap orang harus menghormati hak-hak perempuan, 

terutama ketika mereka menjalani tugas-tugas reproduksinya. Hanya 

perempuan yang bisa menjadi ibu dan itu merupakan tugas kemanusiaan 

yang sangat luhur dan harus dihormati. Setiap perempuan yang 

sedang menjalankan tugas sosial tersebut harus mendapatkan jaminan 

hak untuk terbebas dari semua perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan 

kekerasan dari siapa pun dan dengan alasan apa pun. 

Pernyataan konvensi ini sekaligus meluruskan pemahaman keliru 

di masyarakat yang memandang tugas mengasuh dan merawat anak 

sebagai kewajiban ibu semata, padahal sesungguhnya menjadi kewajiban 

orang tua: ayah dan ibu. Sayangnya, pemahaman keagamaan mainstream 





di masyarakat mengakui secara tegas adanya segregasi ruang antara 

ruang privat dan ruang publik. Tugas-tugas domestik dalam rumah 

tangga dipandang sebagai kewajiban isteri, sebaliknya tugas-tugas di 

ruang publik monopoli suami. Konsekuensinya, isteri bekerja di ruang 

publik terpaksa memikul beban ganda karena disamping harus 

menyelesaikan tugasnya di tempat kerja, dia juga tetap harus bisa 

mengerjakan tugasnya yang dipandang utama di dalam rumah tangga. 

Sebaliknya, kondisi demikian tidak berlaku bagi suami. Tugas-tugas 

domestik di rumah tangga tidak pernah dipikulkan pada pundak lakilaki 

sehingga tidak dikenal istilah beban ganda bagi laki-laki. 

Pandangan bias gender ini mempengaruhi sistem kerja di ruang 

publik. Para isteri yang bekerja selalu dianggap sebagai kerja membantu 

suami, padahal banyak di antara mereka justru menjadi penyangga 

utama kebutuhan finansial keluarga, bukan sekadar membantu. Ironis 

bukan? Fatalnya lagi, karena dianggap bukan sebagai pencari nafkah 

utama keluarga, status mereka dikategorikan sebagai layang atau tidak 

menikah sehingga tidak mendapatkan tunjangan keluarga seperti 

diperoleh para laki-laki, rekan kerja mereka. Pada umumnya, pendapatan 

pekerja perempuan lebih kecil daripada pendapatan pekerja laki-laki, 

meskipun volume dan kualitas pekerjaannya sama. 

Penegasan Konvensi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan 

segregasi ruang privat dan ruang publik yang mengakibatkan beban 

kerja lebih berat bagi perempuan dan desakan untuk mengakui hak 

perempuan bekerja di ruang publik tanpa diskriminasi sedikit pun. 

Kondisi ideal yang diinginkan melalui konvensi tersebut adalah 

hilangnya istilah beban ganda bagi perempuan. Laki-laki dan 

perempuan keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam tugas-tugas 

domestik di rumah tangga. Keduanya harus bisa berbagi tugas dengan 

nyaman dan penuh tanggungjawab berdasarkan kesadaran kemanusiaan. 

Masyarakat pada umumnya masih menganggap pekerjaan merawat 

anak dan mengurus rumah tangga sebagai tugas kodrati perempuan. 

Apa yang disebut kodrat? Kodrat adalah segala sesuatu yang sifatnya 

“pemberian Tuhan” yang tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh 

siapa pun. Kalau begitu, hal-hal yang sifatnya kodrati dalam diri 

perempuan tidak banyak, yaitu hanya berkaitan dengan organ-organ 

reproduksi mereka yang spesifik, seperti haid, hamil, menyusui, dan 


69




melahirkan. Seluruh aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh selain 

perempuan karena berhubungan erat dengan fungsi reproduksi 

perempuan, khususnya payudara dan rahim. Seluruh aktivitas 

perempuan yang terkait langsung dengan fungsi payudara dan rahim 

itulah yang disebut dengan kodrat perempuan, di luar itu bukan kodrat. 

Dengan demikian, aktivitas membersihkan rumah, memasak, 

mencuci, menjaga dan merawat anak bagi perempuan merupakan 

sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat selama 

bertahun-tahun bahkan berabad-abad sehingga membentuk tradisi atau 

kebiasaan yang sulit berubah sehingga dipandang sebagai kodrat 

perempuan. Berbagai contoh aktivitas tersebut bukanlah sesuatu yang 

bersifat kodrati karena pekerjaan itu tidak membutuhkan payudara atau 

rahim perempuan. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik, 

atau mungkin lebih baik oleh laki-laki. Hal itu tergantung pembiasaan 

saja. Pekerjaan memasak, misalnya selalu dipandang sebagai kewajiban 

kodrati isteri, padahal kenyataannya dapat dilakukan secara lebih 

berkualitas dan profesional oleh para laki-laki, khususnya oleh mereka 

yang berprofesi sebagai koki di restoran atau di tempat-tempat publik 

lainnya. Pertanyaannya, mengapa pekerjaan domestik itu bisa dilakukan 

dengan baik oleh laki-laki? Jawabannya sederhana saja, ketika di ruang 

publik pekerjaan itu dihargai dan dinilai dengan uang, tidak demikian 

halnya jika dilakukan di rumah tangga. 

Lebih lanjut, konvensi menyebutkan hak-hak perempuan dalam 

perkawinan pada pasal 11 ayat 2: bahwa untuk mencegah diskriminasi 

terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau karena menjadi ibu dan untuk 

menjamin haknya yang efektif untuk bekerja, maka negara melarang pengenaan 

sanksi, pemecatan dengan alasan kehamilan atau cuti karena melahirkan dan 

atas dasar status perkawinan (2.a). Sebaliknya, perempuan yang mengambil 

cuti melahirkan tetap menerima upah atau dengan tunjangan sosial yang 

sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula, senioritas, dan tunjangan sosial 

(2.b). Bahkan, negara harus menyediakan perlindungan khusus bagi perempuan 

selama hamil dalam jenis pekerjaan yang terbukti merugikan mereka (2.d). 

Ketentuan konvensi tersebut menegaskan perlindungan terhadap 

hak-hak perempuan pekerja untuk tidak mengalami diskriminasi karena 

alasan perkawinan dan karena fungsi-fungsi reproduksi mereka. 

Ketentuan ini sangat relevan mengingat di masyarakat sering dijumpai 





lembaga atau perusahaan yang hanya merekrut pekerja perempuan yang 

belum menikah dan memecatnya begitu ketahuan telah menikah. Atau 

perusahaan dan lembaga yang tidak memberikan hak cuti kepada pekerja 

perempuan berkaitan dengan fungsi reproduksi mereka, seperti cuti haid, 

hamil, melahirkan, dan menyusui. 

Konvensi CEDAW secara lebih detail dan rinci menjelaskan hak-hak 

perempuan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan pada pasal 16 

sebagai berikut. 

Pertama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk 

memasuki perkawinan. Hak ini dalam masyarakat Islam tidak 

dibenarkan karena perempuan hanya bisa menikah dengan persetujuan 

orang tua atau walinya. Perempuan bukanlah individu yang mandiri 

dan dalam konteks hukum dia hanya diperlakukan sebagai objek, bukan 

subjek hukum. Dia tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya 

sendiri, sebagaimana saudara mereka yang laki-laki. 2 

Kedua, hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Ketentuan 

ini pun sulit diimplementasikan karena pemahaman mayoritas 

memandang haram hukumnya perempuan menikah beda agama. 3 

Pandangan ini sangat mundur karena dalam kitab-kitab fikih klasik 

dinyatakan laki-laki Islam bisa menikahi perempuan non-Islam. 4 Kalau 

laki-laki Muslim bisa menikahi non-Muslim tentu berlaku juga bagi 

perempuan Muslimah. Bukankah keduanya sama-sama manusia, samasama 

menganut Islam? 

Ketiga, hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki selama 

perkawinan dan perceraian. Ketentuan ini sulit dilaksanakan selama 

dalam hukum dinyatakan laki-laki boleh poligami 5 dan boleh 

menceraikan sepihak atau boleh merujuk atas keinginan sepihak. 

Keempat, hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua tanpa 

memandang status perkawinannya, dan dalam hal yang berhubungan 

dengan anak semuanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini penting mengingat di 

masyarakat kita terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak yang lahir 

di luar perkawinan. 6 

Kelima, hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian, 

perwakilan, dan adopsi anak. Dalam KHI dinyatakan hanya laki-laki 


71




yang bisa bertindak sebagai wali. Jika ayah berhalangan hak perwalian 

turun kepada saudara laki-laki dan seterusnya kepada kerabat laki-laki 

lainnya. Kalau semua kerabat tidak ada hak itu pindah kepada wali 

hakim yang tidak memiliki ikatan kekerabatan apa pun. Ibunya, 

meskipun telah mengasuh sang anak sejak bayi, bahkan sejak dalam 

kandungan tidak pernah 

mendapatkan limpahan 

hak tersebut. 7 

Hak persaksian dalam 

perkawinan pun monopoli 

milik laki-laki. 8 

Padahal, dalam realitas 

sehari-hari, perempuan 

pun hadir di tengahtengah 

perhelatan perkawinan, 

namun kehadiran 

mereka dianggap 

tiada. 

Keenam, hak pribadi 

yang sama bagi suamiistri, 

termasuk untuk 

memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan, dan ketujuh, hak yang 

sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, perolehan, manajemen, 

administrasi, dan pembagian harta kekayaan. Hak-hak ini masih jauh 

dinikmati perempuan dalam kehidupan perkawinan. Sebab, di 

masyarakat dan dalam hukum, status dan posisi suami-isteri sudah 

dikapling sedemikian rupa; suami sebagai kepala rumah tangga dan 

isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab penuh atas 

semua urusan domestik. 9 

Apa itu KHI? 

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum Islam produk 

pemerintah Indonesia masa Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah 

kitab fiqh yang umumnya ditulis pada abad pertengahan. KHI disusun 

berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dan dikukuhkan sebagai pedoman 

resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim agama di 


gelos.ru




lingkungan Peradilan Agama 10 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. 

Paling tidak ada tiga tujuan pokok KHI, yaitu merumuskan hukum 

Islam secara sistematis dan konkrit di Indonesia; membangun landasan 

penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang 

berwawasan nasional; dan yang terpenting adalah unifikasi materi 

hukum Islam yang menjadi sumber acuan para hakim Pengadilan 

Agama. KHI terdiri dari tiga hukum: Hukum Perkawinan; Kewarisan; 

dan Perwakafan. Secara keseluruhan KHI terdiri atas 229 pasal dan 

porsi terbanyak menyangkut hukum perkawinan (170 pasal). 

KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya “keresahan” 

di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama 

terhadap suatu kasus yang serupa. Padahal, keanekaragaman putusan 

itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan 

hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai hakim agama dalam 

memutuskan suatu perkara. Berbicara tentang kitab fiqh berarti berbicara 

tentang keanekaragaman pendapat ulama, dan menarik bahwa tidak 

satu pun ulama besar itu mengklaim pendapatnyalah yang benar secara 

mutlak. Artinya, kebebasan berpendapat sangat dijamin dalam Islam. 

Anehnya, prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin Islam tersebut 

tidak menjadi prinsip pemerintah ketika itu. Atas dasar adanya 

“keresahan” masyarakat, pemerintah lalu memproduksi suatu hukum 

positif sebagai rujukan hukum yang seragam bagi para hakim agama. 

Tujuannya jelas agar tidak lahir lagi beragam keputusan untuk kasuskasus 

serupa, seperti sebelumnya. 

Kebijakan pemerintah melahirkan KHI mengandung dua hal, di satu 

sisi memang memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak 

lainnya yang akan mencari rujukan hukum secara instant, tetapi di sisi 

lain berarti memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam 

bidang hukum. Karena sudah tersedia materi hukumnya secara mudah, 

umumnya para hakim agama tidak lagi melakukan pengkajian terhadap 

kitab-kitab fikih. Hal ini pada gilirannya menjadikan proses ijtihad 

menjadi stagnan dan umat Islam terbelenggu dalam kejumudan hukum. 

Sementara itu, berbagai persoalan baru bermunculan mengikuti 

dinamika masyarakat, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), trafficking (perdagangan perempuan), perkawinan kontrak, 

perkawinan sirri, dan perkawinan beda agama, sedangkan rujukan 

hukum tidak berubah. Tentu saja, hal ini pada gilirannya menimbulkan 


73




kesulitan baru bagi para hakim, terutama dalam merumuskan keputusan 

di pengadilan. Materi KHI sarat dengan muatan nilai-nilai patriarkhis 

yang bias gender. Terlebih lagi KHI secara eksplisit menempatkan 

perempuan sebagai objek seksual dan meneguhkan subordinasi 

perempuan. Tidak heran jika ajaran Islam seperti tercermin dari isi KHI 

dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya 

patriarkhis dan mengekalkan relasi gender yang tidak setara sehingga 

sangat potensial memicu timbulnya berbagai bentuk perilaku 

diskriminatif terhadap perempuan. 

Mengapa Perlu CLD KHI? 

Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) 11 adalah 

rumusan hukum perkawinan Islam model baru yang humanis, sensitif 

gender dan akomodatif terhadap nilai-nilai universal Islam, seperti 

keadilan, kesetaraan, kemajemukan, dan kemaslahatan. Rumusan baru 

ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana 

terbaca dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang sangat menghormati 

hak-hak asasi manusia dan sangat anti nilai-nilai patriarki, serta 

mengadvokasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam relasi lakilaki 

dan perempuan. Konsep baru hukum perkawinan ini dimaksudkan 

sebagai respon terhadap berbagai persoalan sosial kontemporer yang 

dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini, antara lain berupa tingginya 

angka kasus kekerasan dalam rumah tangga; maraknya kasus trafficking 

in women and children (perdagangan perempuan dan anak perempuan) 

dengan menggunakan modus operandi perkawinan; merebaknya 

praktek perkawinan kontrak yang tidak bertanggungjawab dan amat 

merugikan perempuan dan anak-anak; meluasnya praktek perkawinan 

anak-anak (di bawah umur); tingginya angka perkawinan yang tidak 

dicatatkan (perkawinan sirri atau “bawah tangan”); dan menjamurnya 

praktek prostitusi di masyarakat. 

CLD KHI menawarkan paradigma baru dalam perkawinan, dan itu 

terlihat dari empat hal, yaitu rumusan definisi, asas, prisnsip dasar, 

dan tujuan perkawinan. Pertama, definisi perkawinan disebut sebagai 

berikut: Perkawinan adalah akad yang sangat serius (mitsaaqan 

ghaliidzan), dilakukan secara sadar oleh dua orang manusia untuk 

membentuk keluarga, dan pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan 

dan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, asas perkawinan adalah 





monogami (tawahhud al-zawj). Ketiga, prinsip dasar perkawinan ada 

enam, yakni: prinsip kerelaan (al-taraadli), kesetaraan ( al-musaawah), 

keadilan (al-’adaalah), kemaslahatan (al-mashlahat), pluralisme (alta’addudiyyah), 

dan demokratis (al-diimuqrathiyyah). Keempat, tujuan 

perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia 

(sa’adah) dan sejahtera (sakinah) berlandaskan kasih sayang (mawaddah 

wa rahmah); serta untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, 

aman, nyaman, dan bertanggungjawab. 

Keempat paradigma tersebut menjadi landasan utama rumusan 

pasal-pasal CLD mengenai soal wali, saksi, pencatatan, usia perkawinan, 

mahar, perkawinan beda agama, poligami, cerai dan rujuk, iddah, ihdad, 

pencarian nafkah, nusyuz, posisi dan kedudukan suami-isteri, serta hak 

dan kewajiban suami-isteri. 

Al-Qur‘an (Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa ayat 21 dan 154) selalu 

menggambarkan ikatan perkawinan dengan mitsaqan ghalidzan, yakni 

sebagai perjanjian suci dan serius di antara kedua belah pihak yang 

setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kedua 

belah pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan 

perjanjian tersebut. Selanjutnya, Al-Qur‘an juga menegaskan hubungan 

egalitarian suami-istri, seperti terbaca pada ayat-ayat: az-Zariyat, 49; 

Fatir,11; an-Naba‘, 78; an-Nisa‘, 20; Yasin, 36; as- Syura, 11; az-Zukhruf, 12; 

al-Baqarah, 187; dan an-Najm, 53. Penegasan relasi yang setara tersebut 

ditemukan pula dalam sejumlah hadis Nabi. Kesemua ayat dan hadis 

tersebut secara tegas menyimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam 

lebih merupakan suatu akad atau kontrak. 12 Kontrak itu terlihat dari 

adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Jadi, perkawinan 

adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, 

yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing telah memenuhi 

persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan 

kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga. 

Menarik dicatat bahwa Al-Qur‘an membahas soal perkawinan secara 

rinci dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 104 ayat, baik dengan 

menggunakan kosa kata nikah (berhimpun) yang terulang sebanyak 23 

kali, maupun kata zauwj (pasangan) yang dijumpai berulang 80 kali. 

Memahami hakikat perkawinan dalam Islam tidak bisa tidak, kecuali 

mengurai seluruh ayat yang berbicara tentang perkawinan dengan 

menggunakan metode tematik dan holistik sekaligus, lalu mencari 


75




benang merah yang menjadi intisari dari seluruh penjelasan ayat-ayat 

tersebut. 

Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut disimpulkan lima prinsip 

dasar perkawinan. Pertama, prinsip monogami. 13 Kedua, prinsip mawaddah 

wa rahmah (cinta dan kasih sayang) 14 ; ketiga, prinsip saling melengkapi 

dan melindungi 15 ; keempat, prinsip mu‘asyarah bil ma‘ruf (pergaulan yang 

sopan dan santun), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi 

kemanusiaan 16 ; dan kelima, prinsip kebebasan memilih jodoh bagi lakilaki 

dan perempuan sepanjang tidak memiliki ikatan kekerabatan yang 

dilarang. 

Kesimpulan 

Sebagai sebuah tawaran yang dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian dan pengkajian, tentu CLD KHI tidak mengklaim dirinya 

sebagai rumusan final yang harus diterima secara absolut oleh semua 

pihak, melainkan hendaknya dilihat sebagai sebuah ijtihad mempromosikan 

Islam yang hakiki mengenai perkawinan, ajaran yang 

mengedepankan cinta kasih dan penghargaan kepada manusia dan 

nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlu dilihat sebagai upaya mencari 

solusi atas pelbagai problem sosial kontemporer yang dihadapi 

masyarakat, khususnya solusi atas diskriminasi terhadap perempuan, 

demi membangun masyarakat yang demokratis, egaliter, dan ramah 


Konsep CLD KHI, terutama hukum perkawinan, bertujuan 

mengeliminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi, dan 

eksploitasi, terutama terhadap perempuan yang terjadi sebelum, selama, 

dan sesudah perkawinan. CLD KHI menperjuangkan agar tidak ada 

lagi dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan dalam 

perkawinan oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun. Tidak ada lagi 

perkawinan terpaksa, tidak ada lagi perkawinan anak-anak, tidak ada 

lagi perkawinan tanpa pencatatan atau sirri (bawah tangan), tidak ada 

lagi perkawinan kontrak yang tidak bertanggungjawab, tidak ada lagi 

perkawinan poligami, dan terakhir semua perkawinan hanya sah jika 

dicatatkan (registered marriage). Terakhir, CLD KHI ingin mewujudkan 

perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak perempuan, terutama 

menyangkut perkawinan, seperti tertuang dalam konvensi CEDAW. 






1 

Lihat Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002) terutama 

pada pasal-pasal berikut: 2, 15, 19, 25, 30, 40, 45, 55, 79, 80, 84, 153, dan 170. 

2 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 19-23. 

3 

KHI, pasal 40. 

4 

Kajian luas mengenai ini lihat Maria Ulfah Anshor, Cs. (Editor) Tafsir Ulang 

Perkawinan Lintas Agama (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004). Lihat juga Siti 

Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Bandung: Mizan, 2005). 

5 

Lihat KHI, pasal 55 dan kajian tentang poligami, silahkan lihat Siti Musdah Mulia, 

Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia, 2003) dan Faqihuddin Abdul Kadir, 

Memilih Monogami (Yogyakarta: LkiS, 2005). 

6 


7 


8 


9 

KHI, pasal 79-84. 

10 

Indonesia memiliki tiga jenis pengadilan, yakni Pengadilan Negeri yang menangani 

kasus-kasus umum bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan agama; Pengadilan 

Agama yang khusus menangani kasus-kasus perkawinan, perceraian, rujuk, wakaf 

dan sebagainya bagi komunitas Islam Indonesia; dan Pengadilan Militer yang khusus 

menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan militer. Sejak reformasi hukum tahun 

1999 ketiga jenis pengadilan tersebut bersatu di bawah naungan Mahkamah Agung. 

11 

Nama ini sengaja dipilih agar cepat menarik perhatian masyarakat untuk membahas. 

CLD atas KHI ini seperti halnya KHI itu sendiri terdiri dari tiga rumusan hukum: 

hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Tidak seluruh pasal 

dalam KHI mengalami perubahan dalam CLD, melainkan hanya pasal-pasal tertentu 

saja yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarkhis serta tidak 

mengakomodasikan pandangan Islam yang pluralis dan humanis. CLD merupakan 

hasil penelitian dan pengkajian selama dua tahun dari suatu Tim Pembaruan Hukum 

Islam yang dibentuk oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) 

Departemen Agama dimana penulis menjadi koordinatornya. Untuk mengetahui 

secara lengkap tentang rumusan CLD tersebut lihat Tim Pengarusutamaan Gender, 

Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft KHI, Jakarta, 2004 (Naskah belum 

dipublikasikan). 

12 

Qur’an Surat An-Nisa‘ ayat 21 dan surat Al-Baqarah, ayat 231. 

13 

Qur’an Surat An-Nisa‘ayat 3 dan 129. 

14 

Qur’an Surat Ar-R-m, ayat 21. 

15 

Qur’an Surat Al-Baqarah, ayat 187. 

16 

Qur’an Surat An-Nisa‘ ayat 19, At-Taubah, ayat 24 dan Al-Haj ayat 13. 


77

• Kliping • 

Hak Asasi Perempuan 

Belum Menjadi Bagian 

Institusional Hukum 

Ternyata hak asasi perempuan belum jadi bagian institusional 

dalam hukum, keputusan pengadilan, kebijakan, penegakan, 

program dan anggaran pemerintah. Tidak terakomodasinya hak 

asasi perempuan ini pada akhirnya menjadi salah satu hambatan utama 

dalam pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Demikian pendapat 

Achie Sudiarti Luhulima, anggota kelompok kerja “Convention Watch” 

yang juga penasehat senior: Sekretariat Nasional Gender dan IPTEK. 

Selain itu, faktor lain yang juga menjadi hambatan dalam melaksanakan 

CEDAW adalah negara-negara peserta belum atau tidak memahami 

standar hak asasi dan cara untuk mencapainya. Disamping itu pula, 

dalam melaksanakan CEDAW ini masih banyak persoalan kurangnya 

keahlian, metodologi dan kemampuan untuk menerapkan standar hak 

asasi manusia dalam melakukan analisis masalah-masalah sosial serta 

cara mengatasinya. Sejumlah hambatan-hambatan struktural seperti 

budaya tidak memenuhi standar hak asasi manusia, kesulitan dalam 

meraih keadilan dan kurangnya cara untuk menghapus diskriminasi 

serta norma budaya dan praktek-praktek yang cenderung stereotip 

(membagikan peran berdasarkan jenis kelamin) dan bentuk-bentuk 

seksisme lainnya, juga menjadi bagian dari hambatan pelaksanaan 

CEDAW. 

Disamping itu pula, menurut Achie, banyak perempuan belum 

menyadari hak asasinya dan belum paham cara menuntut hak-hak itu. 

Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang 

No 7 tahun 1984 dan diperkokoh dengan Undang-undang nomor 29 

tahun 1999 tentang konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Rasial. Sebagai negara yang telah melakukan 

ratifikasi, berarti Indonesia seharusnya mempunyai kewajiban untuk 

melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan 

78 



nasional yang terkait dengan konvensi internasional tersebut. Disamping 

itu pula Indonesia juga harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan 

kewajiban melaporkan pelaksanaan dalam rangka menghapus 

segala bentuk diskriminasi terutama yang terkait dengan diskriminasi 


Menurut Achie, substansi dari konvensi CEDAW ini adalah 

menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, 

sosial dan budaya yang harus dinikmati atas dasar persamaan dengan 

pria terlepas dari status perkawinannya. Konvensi ini pula menurut 

Achie menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks itu, maka menurut 

konvensi CEDAW prinsip dasar kewajiban negara tersebut meliputi halhal 

sebagai berikut yaitu; (1) menjamin 

hak-hak perempuan melalui hukum 

dan kebijakan serta menjamin hasilnya. 

(2) Menjamin pelaksanaan 

praktis dari hak-hak itu melalui 

langkah tindak atau aturan khusus, 

menciptakan kondisi yang kondusif 

untuk meningkatkan akses bagi 

perempuan pada peluang yang 

ada, (3) negara tidak hanya menjamin 

tetapi juga merealisasikan 

hak-hak perempuan, (4) negara 

tidak hanya menjamin secara de 

jure, tetapi juga secara de facto 

dan (5) negara tidak saja harus 

mengaturnya di sektor publik, 

tetapi juga terhadap tindakan 

orang-orang dan lembaga di 

sektor privat (keluarga) dan 

sektor swasta. 

Berkaitan dengan sejumlah 

hambatan tersebut di atas, maka menurut Achie harus 

ada langkah-langkah yang perlu dilaksanakan yaitu, pertama berkaitan 

dengan Substansi Hukum dan Kebijakan. Dalam aspek ini perlu 

mengintegrasikan prinsip-prinsip persamaan antara laki-laki dan 

pepper-graphics.com 


79


perempuan dalam sistem hukum. Selain itu dalam aspek ini perlu juga 

menghapus peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan 

menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap 

perempuan. Aspek yang juga penting adalah menerapkan norma dan 

standar yang ditetapkan oleh CEDAW dalam menyusun perencanaan, 

melaksanakan dan memantau kebijakan di tingkat nasional maupun 

lokal untuk melindungi, meningkatkan dan memenuhi hak asasi 

perempuan. 

Langkah kedua adalah berkaitan dengan struktur dan proses 

institusional. Dalam aspek ini perlu mengembangkan kapasitas 

kelembagaan yang akan melaksanakan atau menegakkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan baru. Selain itu juga perlu 

menetapkan mekanisme kelembagaan untuk memantau perkembangan 

pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan memberikan laporan kepada 

Komite CEDAW. 

Sementara langkah ketiga adalah berkaitan dengan faktor budaya. 

Dalam aspek ini perlu ditingkatkan kesadaran seluruh masyarakat akan 

kesamaan hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh Konvensi 


Pada tanggal 3 Agustus 2004 dua tahun yang lalu bahkan ketua 

DPR RI Akbar Tanjung dalam pidato pembukaan Capacity Building 

anggota DPR dan DPD perempuan periode 2004-2009 di Hotel Red Top 

Jakarta Pusat mengatakan bahwa beberapa konstitusi yang berlaku di 

Indonesia secara prinsip masih banyak yang belum sesuai dengan 

konvensi CEDAW atau konvensi tentang penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 

“Kita harus terus melakukan perbaikan manakala memang diketemukan 

adanya Undang-undang atau peraturan yang berlaku masih mengandung 

diskriminasi terhadap perempuan,” ujar Akbar. 

Dalam pidatonya ini Akbar mengingatkan bahwa anggota DPR 

dalam fungsinya akan mempunyai 3 fungsi utama yaitu sebagai pembuat 

undang-undang, fungsi penetapan APBN dan fungsi pengawasan 

terhadap implementasi undang-undang. “Ketiga fungsi yang saat ini 

saudara-saudara emban sebagai anggota DPR begitu juga DPD haruslah 

bisa diaktualisasikan dalam misi peningkatan pemberdayaan 

perempuan,” katanya lagi. 

Salah satu masalah hak perempuan yang belum tertangani sampai 

80 



saat ini adalah melihat makin tingginya korban pelanggaran hak 

reproduksi perempuan. Atas hal ini pada bulan April 2005 yang lalu 

Jaringan Perempuan untuk Program Legislasi Nasional (Jaringan 

Prolegnas) pernah melakukan desakan kepada pemerintah untuk segera 

menurunkan Ampres tentang revisi Undang-Undang Kesehatan No. 23 

tahun 1992. Menurut jaringan ini penegakan hak reproduksi Perempuan 

adalah juga bagian dari penegakan hak asasi manusia. 

Jaringan Prolegnas bahkan memberi argumentasi sejarah mengenai 

hak reproduksi perempuan ini dapat mengambil pelajaran dari Kartini 

sebagai pejuang hak reproduksi. Ia keburu dijemput ajal empat hari 

setelah melahirkan anak pertamanya, karena proses reproduksi yang 

dialami, pada 13 Nopember 1904. Kenyataannya, seratus tahun telah 

kita lewati perjuangan Kartini, pelanggaran hak reproduksi perempuan 

tetap saja tinggi, diantaranya masih terlihat tingginya angka kematian 

ibu melahirkan di Indonesia, yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup. 

Salah satu penyebab tingginya pelanggaran hak reproduksi 

perempuan di Indonesia menurut Jaringan ini adalah kebijakankebijakan 

yang tidak menghormati hak asasi manusia (HAM). Misalnya 

dalam bentuk-bentuk kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan 

berekspresi. Bagian dari warga bangsa yang sering mengalami berbagai 

bentuk pelanggaran HAM dalam segala bidang kehidupannya adalah 

perempuan. 

Bentuk-bentuk pelanggaran hak reproduksi perempuan (HAM) yang 

dialami oleh perempuan ini sangat beragam. Mulai dari perkosaan dalam 

perkawinan, perjodohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, 

paksaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tiadanya 

informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk 

diskriminasi lainnya dengan tujuan untuk “tidak mengubah”, tatanan 

budaya, norma dan pemahaman ajaran agama yang ada dengan 

memandang secara negatif dan menomorduakan kepentingan 

perempuan. 

Persoalan-persoalan perempuan, seperti yang telah dijabarkan, jelas 

sangat memprihatinkan dan terlihat berseberangan dengan semangat 

diratifikasinya Konvensi CEDAW. Belum lagi melalui UU No. 7 tahun 

1984 dimana negara berkewajiban dan berupaya melakukan regulasi 

yang melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan menghapuskan 

kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan. (EBS) 


81

• Lampiran • 

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

[CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORMS OF 

DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN] 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang: 

a. Bahwa segala warga negara bersama kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala 

bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapus karena 

tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945; 

b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam 

sidang pada tanggal 18 Desember 1979, telah 

menyetujui Konvensi mengenai penghapusan segala 

bentuk Diskriminasi terhadap wanita [Convertion on the 

Elimination of All Form Discrimination Against Women] 

c. Bahwa ketentuan-ketentuan didalam Konvensi tersebut 

diatas pada dasarnya tidak bertentangan dengan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia; 

d. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah 

menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 

1980 sewaktu diadakan KonperensiSedunia Dasawarsa 

Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen; 

e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka di 

pandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana 

tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-Undang. 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor IV MPR/1983 tentang Garis-Garis besar 

Haluan Negara; 



Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI 

PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP 

WANITA [CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 

OF DISCRIMINITION AGAINST WOMEN] 

Pasal 1 

Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 

(Convention on the Eliminition of All Forms of Discrimanition Against Women) yang telah 

disetujui oleh Majelis Permusyarawatan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 

Desember 1979, dengan persyaratan [reservation terhadap pasal 29 ayat (1) tentang 

penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang 

salinannya dilampirkan pada Undang-Undang ini. 

Pasal 2 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 24 Juli 1984 Pada tanggal 24 Juli 1984 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SUDHARMONO, SH 

SOEHARTO 


83


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29 

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 

TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 

DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

[CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 

AGAINST WOMEN] 

I. Umum 

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi 

mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. 

Diskriminasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan 

hak dengan pria dan menyatakan langkah-langkah seperlunya untuk menjamin 

pelaksanaan deklarasi tersebut. 

Oleh karena deklarasi itu sifatnya tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut 

menyusun rencana konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita. 

Pada tanggal 18 Desember tahun 1979 Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa 

telah menyetujui Konvensi tersebut karena ketentuan Konvensi pada dasarnya 

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka 

Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan 

Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah 

merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 

1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan 

pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. 

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai 

perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha 

internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena isi 

Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

tahun 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan. 

Ketentuan Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan Nasional yang mengandung asas persamaan hak 

antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah 

kita anggap baik atau lebih baik dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi 

bangsa Indonesia. Dalam pelaksanannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib 

disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, 

adat istiadat serta morma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara 

luas masyarakat Indonesia. 



Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa 

pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang 

dikehendaki bangsa Indonesia. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 29 Konvensi memuatkan ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan 

perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan 

ketentuan konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri 

pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima 

suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia 

tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. 

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan 

[reservation] terhadap pasal 29 ayat (1) Konvensi hingga dengan demikian 

Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut. 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277. 


85


LAMPIRAN : 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TANGGAL 24 JULI 1984 

Tentang: 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 

DISKRIMINASI TERHADAP WANITA[CONVENTION ON THE ELIMINATION OF 

ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN] 

Diterjemahkan oleh : 

Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia [KNKWI] bekerja sama dengan 

Departemen Luar Negeri RI. 

Disempurnakan oleh : 

Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita 

Catatan : 

Apabila terjadi ketidaksamaan penafsiran dalam penterjemahaan, maka yang 

digunakan sebagai pedoman adalah naskah aslinya yang berbahasa Inggris. 

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 

DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini, 

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi 

keyakinan atas hak-hak azazi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan 

atas persamaan hak antara pria dan wanita. 

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azazi Manusia 

menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa 

semua manusia dlahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap 

orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan 

apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. 

Memperhatikan bahwa Negara-Negara peserta pada perjanjian Internasional 

mengenai hak-hak Azazi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara 

pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi sosial, budaya, sipil dan politik. 

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan 



persamaan hak antara pria dan wanita. 

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasirekomendasi 

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan 

khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita. 

Namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacammacam 

dokumen tersebut, namun diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap 

ada. 

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita adalah melanggar azas persamaan 

hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi 

wanita, atas dasar persamaan dengan kaum pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi 

dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran 

masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum 

wanita dalam pengabdiannya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat 

manusia. 

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, wanita yang paling sedikit 

mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, 

pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain 

kebutuhan. 

Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan 

pemerataan dan keadilan, akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap 

peningkatan persamaan antara pria dan wanita. 

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, 

diskriminasi rasial, kolonialisme, neo kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi 

serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Negara adalah penting, untuk 

dapat menikmati sepenuhnya hak-hak pria dan wanita. 

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, 

pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal balik diantara semua negara, 

terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata nuklir di bawah 

pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan azas-azas keadilan, 

persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara,realisasi hak-hak 

bangsa yang berada dibawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing 

untuk menetukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan 

nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, 

yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara pria 

dan wanita. 

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapnya suatu negara, 

kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum 

wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria di segala lapangan. 

Mengingatkan kembali sumbangan besar kaum wanita terhadap kesejahteraan 

keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti 

sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan 


87


anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan 

hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anakanak 

menghendaki pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat 

sebagai keseluruhan. 

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum pria maupun 

peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan 

sepenuhnya antara pria dan wanita. 

Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai 

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, dan untuk itu membuat peraturan yang 

diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan 

perwujudannya, 

Telah bersepakat mengenal hal-hal sebagai : 

BAGIAN I 

Pasal 1 

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “Diskriminasi terhadap Wanita” 

berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebabasankebebasan 

pokok di bidang politik, ekonomi, terlepas dari status perkawinan mereka, 

atas dasar persamaan antara pria dan wanita. 

Pasal 2 

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya 

dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditundatunda, 

kebijaksanaan menghapus terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha. 

a. Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam Undang-Undang 

Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum 

termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini melalui 

hukum dan cara-cara lain yang tepat; 

b. Membuat peraturan perundang-undangan lain yang tepat dan peraturanperaturan 

lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang semua 

diskriminasi terhadap wanita; 

c. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang 

sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang 

kompeten dan bahan-bahan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita 

yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; 

d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan 

untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga 

negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; 



e. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan 

diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan. 

f. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undangundang 

untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturanperaturan, 

kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap 

wanita; 

g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita. 

Pasal 3 

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk 

pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita 

sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hakhak 

azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan 

pria. 

Pasal 4 

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta 

yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto” antara pria dan 

wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang 

sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan 

norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini 

dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai. 

2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk 

peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi, yang sekarang ini, ditujukan 

untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi. 

Pasal 5 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat : 

a. Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan 

maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaankebiasaan 

dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau 

superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria 

dan wanita. 

b. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat 

mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab 

bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka, 

seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama 

dalam segala hal. 

Pasal 6 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk 

pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita 

dan eksploitasi pelacuran. 


89


BAGIAN II 

Pasal 7 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 

menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan 

kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas dasar persamaan 

dengan pria, hak : 

a. Untuk memilih dan dipilih. 

b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan 

implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan 

segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; 

c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan 

non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik 

negara. 

Pasal 8 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin 

bagi wanita kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional 

dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar 

persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi. 

Pasal 9 

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita hak yang sama dengan 

pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya 

kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis Negaranegara 

peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang 

asing maupun perubahan mengubah kewarganegaraan atau memaksakan 

kewarganegaraan suaminya kepadanya. 

2. Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan 

pria berkenaan kewarganrgaraan anak-anak mereka. 

BAGIAN III 

Pasal 10 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 

menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin bagi mereka hak-hak yang 

sama dengan pria di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara 

pria dan wanita : 

a. Persyaratan yang sama untuk mebimbing karir dan keahlian, untuk kesempatan 

mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan 



segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Persamaan ini 

wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum teknik, serta 

dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi maupun dalam segala macam jenis 

pelatihan kejuruan; 

b. Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar 

dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah 

yang berkualitas sama; 

c. Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di 

segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan koedukasi 

dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai 

tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah 

serta penyesuaian metode mengajar; 

d. Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain 

dana pendidikan; 

e. Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang 

berkelanjutan, termasuk progam pendidikan orang dewasa dan pemberantasan 

buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada 

pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada 

antara pria dan wanita; 

f. Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program 

untuk gadis-gadis dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah. 

g. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan 

pendidikan jasmani; 

h. Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin 

kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat 

mengenai keluarga berencana. 

Pasal 11 

a. Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia; 

b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi 

yang sama dalam penerimaan pegawai; 

c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, 

jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk 

memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang temasuk masa kerja sebagai 

magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan; 

d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik 

untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang 

sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan; 

e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit, 

cacat, lanjut usia, serta lain-lain, ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas 

masa cuti yang di bayar; 

f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha 

perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. 


91


2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan 

dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta 

wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat : 

a. Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan 

atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status 

perkawinan; 

b. Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan 

sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula; 

c. Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna 

memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga 

dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya dengan meningkatkan pembentukkan dan pengembangan suatu 

jaringan tempet-tempat penitipan anak; 

d. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada kaum wanita selam kehamilan 

pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka; 

3. Perundang-undangan yang brsifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang 

terhadap dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu 

pengetahuan dan tehnologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan. 

Pasal 12 

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 

menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan 

dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara 

pria dan wanita. 

2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib 

menjamin kepada wanita pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cumacuma 

dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama 

kahamilan dan masa menyusui. 

Pasal 13 

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus 

diskriminasi terhadap wanita di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya 

menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya: 

a. Hak atas tunjangan keluarga 

b. Hak atas pinjaman bank, hipotik dan lain-lain bentuk kredit permodalan; 

c. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga dan semua 

segi kehidupan kebudayaan. 

Pasal 14 

1. Negara-negara wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi 

oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan wanita pedesaan 



demi kelangsungan hidup keluarga mereka dibidang ekonomi, termasuk pekerjaan 

mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat 

peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuanketentuan 

Konvensi ini bagi wanita di daerah pedesaan. 


menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedsaan, dan menjamin 

bahwa mereka ikut serta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan 

pedesaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin 

kepada wanita pedesaan hak : 

a. Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan 

pembangunan di segala tingkat; 

b. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan dan kesehatan yang memadai, 

termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga 

berencana; 

c. Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial; 

d. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal 

maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan 

buta huruf fungsional serta, manfaat semua pelayanan masyarakat dan 

pelayanan penyuluhan guna meningkatkan keterampilan tehnik mereka; 

e. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya 

memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi 

melalui pekrjaan atau kewiraswastaan; 

f. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; 

g. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas 

pemasaran, tehnologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform 

dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah 

pemukiman; 

h. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan 

dengan perumahan, sanitasi penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan 

komunikasi. 

BAGIAN IV 

Pasal 15 

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan 

pria di muka hukum. 

2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan 

sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang 


93


sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan 

kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan 

untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang 

sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan. 

3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen 

yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan 

hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku. 

4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak 

yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas 

orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka. 

Pasal 16 


menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan 

dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara 

pria dan wanita, dan khussusnya akan menjamin : 

a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; 

b. Hak sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang 

perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; 

c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada 

pemutusan perkawinan; 

d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status 

kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak 

mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib 

diutamakan; 

e. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab 

jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh 

penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka 

menggunakan hak-hak ini; 

f. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga 

yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundangan-undangan 

nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib 

diutamakan; 

g. Hak pribadi yang sama sebagai suami-istri, termasuk hak untuk memilih 

nama keluarga, profesi dan jabatan; 

h. Hak sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilihan, perolehan, 

pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindah tangankan harta 

benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang. 

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum 

dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil 

untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran 

perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi. 



BAGIAN V 

Pasal 17 

1. Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi yang 

sekarang ini, dibentuk suatu Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita 

[Commite CEDAW, selanjutnya disebut Komite]. Pada waktu Konvensi ini mulai 

berlaku, Komite terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini 

diratifikasi atau dilakukan aksesi oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri 

dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tingggi dan kompoten di bidang 

yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara 

peserta di antara warga negaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi 

mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan 

mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradababn manusia 

dan hukum utama yang berlaku. 

2. Anggota-anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia 

dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. 

Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri. 

3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya 

Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada 

negara-negara peserta, mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan 

mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar 

menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan 

nama peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu 

kepada negara peserta; 

4. Pemilihan para anggota Komite diadakan pada suatu rapat antar negara-negara 

peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang 

terpilih untuk Komite itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara 

terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta 

yang hadir yang memberikan suara. 

5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa 

jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama 

habis waktunya setelah dua tahun berakhir, segera setelah pemilihan pertama, 

nama-nama kesembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite. 

6. Pemilihan lima orang anggota Komite tambahan diadakan sesuai dengan 

ketentuan ayat (2) (3) dan (4) pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesi yang 

ketiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan 

yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, 

nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh ketua Komite. 

7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidentil, negara-negara peserta 

yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, Komite menunjuk ahli lain 

dari antara warganegara yang harus disetujui oleh Komite. 

8. Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa- 


95


Bangsa menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Majelis, mengingat 

pentingnya tanggung jawab Komite. 

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pegawai-pegawai 

dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif fungsi-fungsi Komite di 

bawah Konvensi ini. 

Pasal 18 

1. Negara-negara peserta yang menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite laporan 

mengenai peraturan-peraturan legistatif, judikatif, administratif atau langkahlangkah 

lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari 

Konvensi yang sekarang ini dan laporan-laporan mengenai kemajuan yang 

dicapai : 

a. Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; 

dan 

b. Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktuwaktu 

sesuai permintaan Komite. 

2. Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam Konvensi ini. 

Pasal 19 

1. Komite wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri. 

2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya unruk masa jabatan dua tahun. 

Pasal 20 

1. Komite wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih 

dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai 

dengan pasal 18 Konvensi ini. 

2. Pertemuan Komite tersebut pada ayat (1) diadakan di Markas Besar Perserikatan 

Bangsa-Bangsa atau tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia. 

Pasal 21 

1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat 

memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporanlaporan 

dan keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saransaran 

dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Komite 

bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta. 

2. Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komite kepada Komisi 

Kedudukan Wanita, untuk diketahui. 



Pasal 22 

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan 

lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

konvensi ini. Komite dapat memintanya badan-badan khusus tersebut untuk 

menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan 

mereka. 

BAGIAN VI 

Pasal 23 

Adapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih 

baik bagi tercapainya persamaan antara pria dan wanita yang mungkin terdapat : 

a. Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau 

b. Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan internasional manapun yang 

berlaku bagi negara itu. 

Pasal 24 

Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu 

pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari 

hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. 

Pasal 25 

1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara. 

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan 

Konvensi ini. 

3. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

4. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara. Aksesi berlaku dengan 

penyimpanan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- 

Bangsa. 

Pasal 26 

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh 

setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkahlangkah 

yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut. 


97


Pasal 27 

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal disimpankannya 

instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang keduapuluh pada Sekretaris 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan aksesi 

setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang 

keduapuluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh tanggal 

disimpankannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri. 

Pasal 28 

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan 

kepada semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negaranegara 

pada waktu ratifikasi atau aksesi. 

2. Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak 

diijinkan. 

3. Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan 

memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 

yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara. 

Pasal 29 

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran 

atau penerapan Konvensi ini tidak diselesikan melalui perundingan, diajukan 

untuk arbitrasi atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. 

Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrasi itu, salah satu 

dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah 

Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah 

itu. 

2. Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi 

ini atau pada waktu aksesi dapat menyatakan bahwa negara peserta itu tidak 

menganggap dirinya terikat oleh ayat (1) pasal ini, negara-negara peserta lain 

tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap negara peserta yang telah membuat 

keberatan demikian. 

3. Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 

(2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan 

pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pasal 30 

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, 

Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris 

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Demikianlah yang bertandatangan dibawah ini, diberikan kuasa sebagaimana mestinya, 

telah menandatangani Konvensi ini. 


Portal berita perempuan pertama 

di Indonesia dengan corak 

jurnalisme yang sensitif gender, 

kami ingin menampilkan 

kesetaraan dalam aktualitas. 

Ikuti: 

• Berita perempuan terkini 

• Profil tokoh perempuan 

• Artikel perempuan 

• Feature perempuan 

• Agenda-agenda YJP terbaru 

• Konselling 

• Produk-produk YJP 

• Program-Program YJP 

• dsb



Pemenuhan 

Hak-Hak Politik Perempuan 

Sejauh Manakah? 

Ani Soetjipto 

“ Those societies which have given equal access to women and 

men in economic and political opportunities have progressed 

much faster than those which denied such access. Gender equality 

is necessary condition for sound human development” -Mahbub 

Ul Haq- 1 

Indonesia selama ini telah memiliki catatan panjang dalam upaya 

pemberdayaan perempuan melalui berbagai ketentuan dalam 

undang-undang. Jika ditelusuri, ketentuan dalam UUD 1945 secara 

formal sebenarnya telah menjamin partisipasi perempuan Indonesia 

dalam arena politik. Amatilah pasal-pasal yang tertuang dalam UUD 45, 

terlihat bahwa negara menolak diskriminasi dalam bentuk apapun 

terhadap warga negaranya, bahwa negara mengakui hak dasar setiap 

warga negara. Selain itu, negara juga ‘memberi perlakuan khusus’ 

(affirmative action) agar setiap warga negara memperoleh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hak-hak 

politik warga negara antara lain tercantum dalam pasal 27 (1), 28 E (3), 

dan 28 H (2). 


101

Pemenuhan Hak-Hak Politik Perempuan 


Ani Soetjipto 

Pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai 

hak politik perempuan (UN Convention on Political Rights of Women) 

melalui UU No. 68 tahun 1958, di masa pemerintahan Presiden Soekarno. 

Undang-undang ini memberikan perempuan hak untuk memilih dan 

dipilih dalam lembaga legislatif negara. 

Pada tahun 1984, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, 

Indonesia kembali meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan 

terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UN 

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women 

disingkat CEDAW) melalui UU No. 7/1984. 

Selanjutnya, tahun 1999 pemerintahan Presiden Habibie meratifikasi 

Optional Protocol of the Women Convention (OP-CEDAW). OP-CEDAW 

adalah instrumen hak asasi manusia yang melengkapi konvensi CEDAW 

dengan menetapkan dua prosedur tambahan yang bertujuan untuk 

memberikan kesempatan mendapatkan keadilan bagi perempuan di 

tingkat internasional. OP-CEDAW menetapkan dua prosedur tambahan 

yaitu prosedur komunikasi dan investigasi yang bertujuan untuk 

menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Sejak 

saat itu memang pemerintah Indonesia melakukan upaya serius 

memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi 

“pengarusutamaan gender”(gender mainstreaming). 

Pada Februari 2003, Indonesia kembali mengadopsi kebijakan kuota 

yang bersifat sukarela dalam UU No. 12/2003 yang berkaitan dengan 

Pemilu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik 

perempuan. 

Terlepas dari semua ketentuan tersebut pada kenyataannya 

partisipasi politik perempuan dan hak-hak politik perempuan masih 

sangat terbatas dan jauh tertinggal atau jauh dari target sebagaimana 

yang dicanangkan dalam Konferensi Perempuan Dunia di Beijing tahun 

1995 (Beijing Platform for Action). Lalu bagaimana pelaksanaannya hingga 

kini? 

Tulisan berikut ini akan membahas situasi empirik yang berkaitan 

dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam partisipasinya di bidang 

politik di Indonesia. 

Data dan Fakta Perempuan di Lembaga Legislatif 

Tabel di bawah ini (tabel 1) menunjukkan bahwa perempuan yang 

102 


Ani Soetjipto 



duduk di lembaga legislatif di tingkat nasional, tercatat hanya sekitar 

11,82%. Sementara di tingkat provinsi (lihat tabel 2) dan kabupaten/ 

kota jumlahnya lebih kecil lagi hanya sekitar 10% di DPRD I dan 8% di 

DPRD II. Jumlah perempuan di DPD cukup tinggi (21,1%). Dalam badan 

legislatif dua kamar (DPR dan DPD) representasi perempuan di MPR 

tercatat 16,46%. Walaupun keterwakilan perempuan di DPD cukup 

tinggi, namun wewenang yang dimainkan DPD masih sangat terbatas 

dan lebih sempit dibandingkan dengan DPR, sehingga terkesan hanya 

berfungsi ‘setengah kamar’ saja. 2 

Tabel 1. 

Perempuan dalam Lembaga Legislatif (DPR- RI) 2005 

Partai Perempuan Laki-laki Jumlah 

Golkar ( Golongan Karya) 20 100 120 

PDI-P ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 13 96 109 

PPP ( Partai Persatuan Pembangunan) 4* 54 58 

Partai Demokrat 6 51 57 

PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa) 7 45 52 

PAN ( Partai Amanat Nasional) 7 46 53 

PKS ( Partai Keadilan Sejahtera) 3 42 45 

PBR ( Partai Bintang Reformasi) 2 12 14 

PDS ( Partai Damai Sejahtera) 3 10 13 

Partai Pelopor 1 2 3 

JUMLAH 65(11,82%) 485(88,15%) 550 (100%) 

Sumber: CETRO, 2005 

· tidak termasuk data dari Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku. 

Tabel 2. 

Representasi Perempuan di DPR-RI, DPRD I, DPRD II dan DPD 

Institusi Perempuan Laki-laki Jumlah 

DPR-RI** 65 (11,82%) 485 (88,15%) 550 

DPD 27 (21,1%) 101 (78,9%) 128 

DPRD I ( Pripinsi) 188 (10%) 1662 (90%) 1850 

DPRD II ( Kabupaten/kota) 1090 (8%) 12046 (92%) 13.125 


· ** 4 anggota baru perempuan menggantikan Suryadharma Ali, Fahmi Idris, Pramono Anung dan 

kemenangan hasil keputusan sengketa Pemilu di Irjabar untuk partai Pelopor. 


103



Ani Soetjipto 

Perempuan di Lembaga Eksekutif 

Data-data berikut ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi kuantitas, 

partisipasi politik perempuan di bidang politik dan pengambilan 

keputusan memang masih sangat rendah, walaupun jika kita amati 

rangkaian panjang undang-undang dan ketentuan internasional yang 

telah diadopsi di Indonesia, Indonesia termasuk negara yang cukup 

maju merespon berbagai tuntutan internasional yang berkaitan dengan 

pemajuan hak-hak politik perempuan. 

Tabel 3. 

Perempuan yang Terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati, 

Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada 2005 

No. Propinsi Kabupaten/kota Tanggal Terpilih Dukungan partai 

1. JATENG Kebumen 05-Juni Rustriningsih dan PDI-P 

M Nasirudin 

Al Mansyur 

2. DIY Gunung Kidul 26 Juni Soeharto dan PAN 

Ny Badingah 

3. JATIM Banyuwangi 20 Juni Ratna Ani Lestari Koalisi 18 parpol 

dan Yusuf Nuris kecil 

4. SULUT Minahasa Utara 20 Juni Vonny Panambunan PD dan PKPI 

dan Sonya Singai 

5. SULUT Tomohon 20 Juni Jeferson Rumajan PNBK, PKPB, PPD, 

dan Lineke W dll 

6. MALUKU Seram Timur 23 Juni Abdullah Vanath PKPB, PKS, PKPI 

dan Siti Umuria 


Jumlah perempuan dalam kabinet Indonesia bersatu di bawah 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pada akhirnya adalah hanya 

11,11 % dari total keseluruhan 36 anggota. 

Tabel 4. 

Perempuan dalam Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudoyono(2005–2009) 

No. Nama 

Kementrian 

1. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan 

2. Mari Elka Pangestu Menteri Perdagangan 

3. Siti Fadilah Supari Menteri Kesehatan 

4 Meutia Farida Hatta Swasono Menteri Pemberdayaan Perempuan 

104 


Ani Soetjipto 



Namun demikian, dari data-data yang telah dijabarkan tetap terlihat 

adanya jurang yang begitu lebar antara ketentuan formal dengan 

implementasi. Mengapa? Sebuah studi yang dilakukan oleh FES 

(Friedrich Ebert Stiftung) dan menganalisa tentang partisipasi perempuan 

dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di lima negara Asia 

(Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand) 3 memperoleh 

temuan menarik atas persoalan ini. 

Pertama adalah tidak ada satu pun negara di Asia yang menjadi objek 

penelitian, mampu mencapai angka keterwakilan yang mendekati 30% 

seperti yang tertuang dalam berbagai advokasi internasional yang 

dilakukan setelah Deklarasi Beijing di tahun 1995. Di Indonesia, kita 

melihat hanya ada sedikit kenaikan di tahun 2004 tapi hasil dari Pilkada 

(Pemilihan Kepala Daerah) menunjukkan bahwa kita layak cemas bahwa 

proses desentralisasi demokratisasi di Indonesia terlihat semakin 

menjauhkan perempuan dari posisi-posisi kunci sebagai pengambil 

keputusan di tingkat lokal. 

Kedua, hambatan sosial budaya 

masih menjadi kendala terbesar bagi 

perempuan untuk dapat berpartisipasi 

di bidang politik. Budaya 

patriarkhi masih menjadi kendala 

yang ditemukan di semua negara 

Asia, dan pandangan-pandangan 

tersebut diyakini tidak saja oleh 

banyak laki-laki tetapi juga sebagian 

perempuan sebagai suatu 

kebenaran. Di Indonesia kendala 

budaya ini semakin diperkuat 

dengan interpretasi ajaran agama. Kita menyaksikan desentralisasi 

demokrasi di banyak daerah kembali memarjinalkan perempuan dan 

menciptakan aturan-aturan hukum yang membatasi kembali peran 

publik dari perempuan. Justifikasi mempertahankan adat dan budaya 

lokal/asli yang selalu dikemukakan sebagai alasan. 

Ketiga, transisi demokrasi yang berlangsung di negara-negara Asia 

termasuk Indonesia, walaupun di satu sisi berhasil melakukan reformasi 

hak-hak politik perempuan lewat penataan ulang mekanisme ketatanegaraan 

melalui reformasi konstitusi maupun perundang-undangan 


Foto: Dok. YJP 

105



Ani Soetjipto 

nasional, tapi di sisi lain juga gagal melakukan perubahan substansial 

dalam proses demokratisasi yang berjalan. Yang banyak terjadi adalah 

demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Di Indonesia 

walaupun kebijakan affirmative terhadap perempuan dapat diadopsi, 

namun hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak untuk 

diimplementasikan. Kendala terbesar adalah partai politik yang belum 

sepenuhnya berubah dan aktor-aktor politik yang masih didominasi 

oleh banyak ‘pemain lama’. 

Keempat, isu perempuan dan politik masih menjadi isu yang datang 

dan hilang dalam gerakan perempuan di banyak negara Asia termasuk 

Indonesia. Isu perempuan, politik dan pengambilan keputusan belum 

menjadi arus utama dari fokus gerakan perempuan. Di Indonesia, kita 

menyaksikan betapa gerakan perempuan sangat majemuk yang dapat 

dilihat dari isu dan strategi yang beragam untuk memperjuangkan hakhak 

politik perempuan. Tingkat perjuangan mereka juga berada di 

berbagai permukaan di tingkat makro atau strategis maupun di lingkup 

mikro atau kepentingan praktis perempuan. Memang tidak ada yang 

salah, mengingat masalah perempuan begitu beragam, kompleks dan 

parah. Tapi sisi buruknya adalah gerakan politik perempuan acapkali 

menjadi tidak produktif. Semua ingin ditangani, dan kenyataannya 

memang banyak yang tak tertangani. 

Kelima, di lima negara Asia yang menjadi objek penelitian, 

pemerintahannya masih melihat isu perempuan sebagai persoalan 

kesejahteraan (welfare) yang erat berkaitan dengan pengentasan 

kemiskinan dan perlindungan bagi kelompok-kelompok marjinal. 

Program anti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan 

dan anak, kesehatan, pendidikan, adalah contoh konkret dari isu-isu 

kesejahteraan yang dianggap menjadi isu perempuan yang penting di 

banyak negara. Di semua negara Asia termasuk Indonesia, pemerintah 

masih belum sampai pada upaya pemberdayaan politik perempuan serta 

mewujudkan keadilan bagi perempuan sebagai arus utama program 

pemberdayaan perempuan. Dalam isu welfare yang dijadikan sebagai 

sandaran pun kita melihat bahwa alokasi dana yang tersedia untuk menjalankan 

program-program tersebut sangat minim dan jauh dari memadai. 

Keenam, jalan menuju partisipasi yang adil dalam bidang politik dan 

pengambilan keputusan masih menjadi tantangan berat yang harus 

dilalui. Jalan ini menjadi tidak mudah ketika ternyata, ikatan antara 

106 


Ani Soetjipto 



perempuan yang berada di posisi pengambilan keputusan dengan 

mereka yang di luar juga ternyata tidak berkesinambungan. Cita-cita 

yang tadinya diusung adalah dengan adanya sejumlah perempuan di 

posisi pengambilan keputusan, kita berharap mereka bisa lebih baik 

memperjuangkan kepentingan perempuan dengan asumsi bahwa 

sebagai perempuan mereka juga memiliki pengalaman yang sama 

sehingga dapat mudah mengerti. Harapan itu tinggal harapan. Banyak 

sekali perempuan di posisi pengambilan keputusan yang ternyata tidak 

pernah memikirkan dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan 

mayoritas masyarakat. 

Penutup 

Dari sejumlah data yang disajikan dan uraian persoalan partisipasi 

perempuan dalam politik di Asia dan Indonesia, terutama, dalam 

meninjau sejauhmana implementasi CEDAW di negeri ini, maka kita 

perlu mengambil langkah strategis. Yaitu dalam rangka memajukan 

hak-hak politik perempuan di Indonesia dimana pemerintah kita ikut 

menandatangani konvensi CEDAW tersebut. Langkah strategis yang 

penting untuk dilakukan adalah beberapa pertanyaan yang harus 

terjawab berikut ini. 

Pertama, apakah kita lebih baik mempunyai ‘sedikit perempuan’ di 

posisi pengambilan keputusan tetapi mereka mempunyai kapasitas dan 

kepekaan daripada ‘lebih banyak perempuan’ tetapi tidak menjalankan 

mandat yang diembannya untuk mengakomodasi kepentingan 

perempuan? Dengan kata lain, apakah lebih baik kualitas atau kapasitas 

daripada mengejar jumlah atau kuantitas? 

Kedua, apakah memang menjadi lebih strategis bersekutu dengan 

laki-laki yang mengerti persoalan perempuan daripada terus berteriak 

kepentingan perempuan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan? 

Dengan kata lain, yang penting adalah ‘perspektifnya gender-nya’ 

daripada ‘jenis kelaminnya’. 

Ketiga, di tengah kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat pada 

elit politik, partai politik, dan beban ekonomi mereka yang semakin hari 

semakin berat, masih adakah peluang agar masyarakat dapat percaya 

pada kandidat perempuan sehingga akan memilih perempuan pada 

pemilu mendatang, serta apakah masyarakat tidak apatis terhadap 

politik? 


107



Ani Soetjipto 

Keempat, bagaimana pendidikan politik warga harus dijalankan di 

berbagai kelompok sasaran yang berbeda dan sangat majemuk serta 

heterogen dilihat dari sisi ekonomi, status sosial, lapangan kerja, 

pendidikan serta mengajarkan berbagai kebajikan nilai-nilai demokrasi 

yang lebih baik dari pada melalui sistem yang otoritarianisme? 

Kelima, bagaimana instrumen demokrasi harus di bangun di 

Indonesia, mengingat instrumen demokrasi seperti partai politik, belum 

menjadi instrumen pendukung untuk pemajuan demokrasi itu sendiri. 

Tantangan demokrasi di Indonesia juga mengalami ancaman dengan 

fenomena korupsi, primordialisme, dominasi eksekutif dan hilangnya 

peran pengawasan dan penyeimbang dari 

lembaga legislatif serta keterbatasan peran 

yang bisa dimainkan oleh kelompok 

masyarakat sipil di Indonesia. Di tengah 

defisit-nya demokrasi tersebut, dan peluang 

kembalinya pemerintahan presidensial 

yang sangat kuat, peluang untuk 

melakukan pembatasan terhadap peran 

publik dan peran politik perempuan akan 

semakin mudah dijalankan. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul 

sebagai strategi ke depan karena 

setelah melihat fenomena politik kontemporer 

yang terjadi di Indonesia serta 

kenyataan di lapangan bahwa ternyata 

banyak sekali wakil-wakil rakyat kita yang 

perempuan juga sangat mengecewakan 

dan tidak bisa memenuhi harapan. Tidak 

sedikit perempuan politisi yang ternyata juga bagian dari politisi busuk 

yang sibuk mementingkan diri sendiri dan lupa dengan amanat 

konstituen yang diwakilinya. Mereka ikut terlibat korupsi, penyalahgunaan 

kekuasaan dan berbagai tindakan tak terpuji lainnya. Kapasitas 

kebanyakan dari mereka juga sangat rendah untuk dapat menjalankan 

fungsi yang mereka emban. Saat ini kita dihadapkan pada pilihan - 

pilihan yang serba tidak mudah dan sulit mendapatkan semua yang 

ideal, yang kita kehendaki. Maka dalam hal implementasi CEDAW 

tentang hak-hak politik perempuan, kita harus memikirkan kendala- 

108 



Ani Soetjipto 



kendala tersebut, terutama setelah keterwakilan perempuan 30% 

diterapkan dan hampir tak memetik harapan untuk kepentingan 

perempuan sendiri. 


1 

Mahbub ul Haq adalah ahli ekonomi dari Pakistan, salah satu pendiri tentang teori 

Human Development. Ia adalah teman pribadi dari Amartya Sen ketika belajar di 

Cambridge University. Ia juga membuat Human Development Index, yang digunakan 

untuk laporan tahunan Pengembangan Program Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga 

pernah menjabat Direktur Perencanaan Kebijakan Bank Dunia. Pernyataannya ini 

mengatakan bahwa negara yang maju secara ekonomi dan politik, indikatornya dapat 

dilihat dari terpenuhinya hak-hak perempuan dan relasi yang setara antara laki-laki 

dan perempuan. 

2 

Data yang diambil dari Centre for Electoral Reform (Cetro) atau Yayasan Pusat 

Reformasi Pemilu tahun 2005, lihat informasi lainnya di www.cetro.or.id. 

3 

Tema ini terangkum dalam buku Southeast Asian Women in Politics and Decision 

Making: Ten Years After Beijing: Gaining Ground? (Manila: SEAWatch and 

Friedrich Ebert Stiftung , 2 nd edition, July 2005). 

Ikuti Jurnal Perempuan edisi 46 mendatang dengan tema 


109


Menjamin Hak Perempuan 

dan Anak Melalui Konvensi 


Bagaimana sebuah konvensi lahir sesungguhnya adalah hasil dari 

pengamatan dan proses panjang dalam menjawab kebutuhan 

nyata masyarakat secara universal, untuk mewujudkan keadilan, 

meskipun secara umum untuk mencapai keadilan tersebut akan selalu 

berbenturan dengan persoalan budaya dimana budaya yang terlanjur 

terbentuk cenderung menerapkan sebaliknya (sesuatu yang justru 

mengarah pada ketidakadilan). 

Dalam hal ini, kita akan membahas bagaiamana terdapat dua kelompok 

masyarakat yang paling rentan mengalami ketidakadilan di dunia 

manapun (terutama negara berkembang) yaitu anak dan perempuan 

(selain lansia, masyarakat etnis tertentu yang dipinggirkan, kelompok 


111

Menjamin Hak Perempuan dan Anak 

Melalui Konvensi 


seks minoritas, orang-orang cacat, dan masyarakat yang kesulitan 

ekonomi). Tulisan berikut ini sengaja memusatkan perhatian pada 

masalah perempuan dan anak, sebab satu dengan lainnya sangatlah 

berkaitan dimana secara alami anak akan lahir dari kandungan ibu, 

dan ibu itu sendiri adalah jenis kelamin perempuan. Bahwa kedua 

kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat ini sangat erat berkaitan 

satu sama lain. 

Atas persoalan kerentanan perempuan dan anak ini, perlu kita 

merujuk dua konvensi internasional, yaitu Konvensi Hak Anak dan 

CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan). 

Menengok Masalah Anak dan Perempuan 

Siapakah yang disebut anak? Ia mencakup anak laki-laki dan 

perempuan yang berusia di bawah umur 18 tahun. Sementara dalam 

Konvensi Hak Anak dan Perempuan menjadi mencakup segala usia 

karena konvensi ini membicarakan anak perempuan dan perempuan 

dewasa, tetapi tidak ada konvensi yang mengatur khusus tentang hak 

laki-laki. Tidak adanya konvensi tentang hak laki-laki karena banyak 

kasus yang menunjukkan persentase laki-laki sebagai korban 

ketidakadilan secara mendasar sangat kecil, karena justru pada 

kenyataannya kelompok masyarakat laki-laki memegang peranan 

pencipta ketidakadilan dalam sosial, politik, ekonomi maupun budaya, 

mengingat ruang publik memang telah lama dikuasai oleh kaum lakilaki. 

Namun demikian, mengapa ketidakadilan itu terjadi bukan pula 

kesalahan semata-mata ditumpahkan kepada mereka. 

CEDAW yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 

sebetulnya jauh sebelum muncul Konvensi Hak Anak. Munculnya 

konvensi CEDAW dilatarbelakangi oleh terkumpulnya data mengenai 

perempuan di seluruh dunia yang menunjukkan statistik mengejutkan 

tentang perbedaan ekonomi dan sosial antara laki-laki dan perempuan. 

Perempuan merupakan golongan mayoritas dari orang miskin di dunia, 

dan jumlah perempuan yang hidup di desa-desa miskin telah meningkat 

50% sejak tahun 1975. Perempuan juga merupakan mayoritas 

penyandang buta huruf di dunia. Jumlahnya meningkat dari 543 juta 

menjadi 597 juta antara tahun 1970 sampai 1985. Perempuan di Asia 

dan Afrika setiap minggu bekerja 13 jam lebih banyak daripada kaum 

112 





laki-laki dan sebagian besar tidak mendapat bayaran. Diseluruh dunia 

penghasilan perempuan berkisar antara 30 sampai 40 persen lebih rendah 

daripada laki-laki untuk suatu pekerjaan yang sama. Bahkan hampir di 

seluruh dunia hanya 10 sampai 20 persen jabatan manajerial dan 

administrasi di pegang oleh perempuan dan kurang dari 20 persen untuk 

jabatan di pabrik. Dan hal lainnya, kurang dari 5% perempuan yang 

menjadi Kepala Negara. Pekerjaan perempuan di rumah dan dalam 

lingkup keluarga tidak dibayar dan apabila pekerjaan ini diperhitungkan 

sebagai produktivitas nasional maka penghasilan global akan meningkat 

antara 25 sampai 30%. 1 

Oleh karena itu, dalam hal hak-hak anak, dalam CEDAW tercantum 

dalam berbagai pasal kata-kata kepentingan anak-anak merupakan yang 

tertinggi. Misalnya pada bagian I pasal 5 dinyatakan bahwa ‘Para Negara 

Peserta’ akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk (a) 

mengurangi pola-pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan menghapuskan semua prasangka dan 

kebiasaan dan semua praktek lain yang didasarkan pada pemikiran 

rendahnya atau unggulnya baik jenis kelamin ataupun pada peranperan 

stereotip bagi laki-laki dan perempuan, (b) menjamin bahwa 

pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai 

‘keibuan’ sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggung jawab 

bersama dari laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan 

perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan 

anak-anak adalah merupakan pertimbangan primordial dalam semua hal. 

Demikian pula dalam pasal 16; (a) hak dan tanggung jawab yang 

sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka dalam 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, 

dalam semua kasus kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi, 

(b) hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perlindungan, 

pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak-anak atau lembagalembaga 

serupa dimana konsep-konsep ini ada dalam perundangundangan 

nasional, dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus 

merupakan yang tertinggi. 2 

Kemudian lahirlah Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis 

Umum PBB 10 tahun kemudian atau pada tahun 1989, juga hasil 

pengamatan dan pelaporan tentang ketidakadilan yang serius yang 

diderita oleh anak-anak adalah; tingginya tingkat kematian anak, 


113




perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan dasar. Juga berbagai kasus tentang anak-anak 

yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam 

pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, anak-anak dalam penjara 

serta anak-anak sebagai pengungsi dan korban-korban konflik 

bersenjata. Bahkan di dalam UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 

pada Bab II tentang Asas dan Tujuan juga telah disebutkan bahwa selain 

UUD 1945 sebagai asas, tetapi juga prinsip-prinsip dasar dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak atau CRC (Convention on the Rights of the Child) 

yang meliputi 3 ; non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak 

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan 

terhadap pendapat anak. 4 Dua hal mendasar atas persoalan anak 

pada dua konvensi (CEDAW dan UU Perlindungan Anak) ini adalah 

non diskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak atau dalam kata lain 

kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi. Demikian pula halnya 

dalam UU No. 23 tahun 2004 Bab II pasal 3 tentang Asas dan Tujuan 

pada bagian c tentang non diskriminasi ikut ambil bagian di dalamnya. 

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa munculnya peraturan baik 

dalam bentuk konvensi, undang-undang, peraturan ataupun lainnya 

karena memang ada persoalan yang ingin di atasi dengan banyaknya 

kasus-kasus yang ada, yaitu kondisi perempuan dan anak yang 

mengalami diskriminasi dan berdampak besar dalam kehidupannya. 

Salah satu hal yang perlu dikhawatirkan adalah kondisi mereka yang 

rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Jumlah yang banyak ini 

diantaranya karena perempuan dan anak mempunyai ketergantungan 

dalam berbagai aspek terutama ekonomi yang dikondisikan sedemikian 

rupa. Bahkan anak secara alami sangatlah bergantung pada orang-orang 

dewasa di sekelilingnya, salah satunya adalah untuk kepentingan 

kematangan emosionalnya. Kenyatannya anak di negeri ini tidak dilihat 

menjadi cikal bakal sumberdaya manusia di masa mendatang. Bahkan 

anak tidak dilihat sebagai sosok yang harus dididik, dilindungi baik 

secara fisik maupun emosionalnya. 

Misalnya di banyak negara miskin dalam dunia dimana teknologi 

terus berkembang, masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap anak 

perempuan yang menyebabkan mereka mengalami kekurangan gizi 

ketimbang anak laki-laki. Artinya bahwa anak perempuan yang kelak 

akan menjadi ibu telah mengalami kekurangan gizi sejak usia dini, 

114 





dengan pengetahuan yang minim karena akses untuk memperoleh 

pendidikan selain terbatas juga tidak didahulukan, tentu akan 

berdampak dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya. Halhal 

yang mendasar ini tak mungkin lagi dibayangkan untuk segera 

memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak, 

bahkan menghargai pendapat anak. 

Bahkan di dalam UU No. 23 

tahun 2004 yang baru-baru ini 

disahkan tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT) pada Bab I tentang Ketentuan 

Umum no.l secara jelas 

dinyatakan “kekerasan dalam 

rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama 

perempuan yang berakibat 

pada timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga.” Dalam UU ini terdapat kata terutama 

perempuan yang menunjukkan betapa kelompok ini sangat rentan 

mengalami tindak kekerasan pada ranah domestik. 5 Artinya, undangundang 

ini juga melingkupi anak perempuan, sebab bagian dari lingkup 

rumah tangga. Anak-anak kenyataannya juga rentan terhadap tindak 

kekerasan di dalam keluarga, seperti yang terpampang dalam tayangantayangan 

berita di televisi. 

Adapun di dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004 pada Bab III pasal 5 

disebutkan terdapat empat bentuk tindak kekerasan yaitu: pertama, 

kekerasan fisik dijelaskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit atau luka berat, kedua, kekerasan psikis, dijelaskan 

sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, kekerasan 

seksual, dijelaskan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

serta dijelaskan juga sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap 

childtrafficking.com 


115




salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk 

tujuan komersil dan/ atau tujuan tertentu. Keempat, penelantaran rumah 

tangga (identik dengan kekerasan dalam bentuk ekonomi) dijelaskan 

bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan selanjutnya dijelaskan 

bahwa juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada 

di bawah kendali orang tersebut. 

Berikut ini adalah kasus nyata yang pernah terjadi pada anak 

perempuan dalam lingkup rumah tangga. Ita (bukan nama sebenarnya), 

adalah anak perempuan berusia 14 tahun yang mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga. Ia adalah putri tunggal dari pasangan Eva dan 

Adam (bukan nama sebenarnya). Eva dan Adam bekerja di perusahaan 

swasta. Rumah mereka berdekatan dengan rumah orang tua Adam yang 

juga tinggal bersama dengan saudara-saudara perempuannya. Usai 

sekolah, Ita biasanya akan ke rumah neneknya sambil menunggu kedua 

orang tuanya pulang atau kadangkala tinggal sendirian di rumah. 

Ita kemudian diketahui hamil (Ita sendiri tidak mengetahui 

kehamilannya pada saat itu) ketika gurunya di sekolah melihat 

perubahan pada diri Ita yaitu kelihatan seperti malas dan tidak 

bersemangat mengikuti pelajaran dan juga perubahan pada tubuhnya 

yang menimbulkan pertanyaan pada guru. Akhirnya diketahui sesudah 

dilakukan pemeriksaan ke dokter Ita dinyatakan hamil 5 bulan. Hal ini 

membuat ibu Ita terkejut dan betapa sulitnya untuk mencari tahu siapa 

pelaku yang mengakibatkan Ita hamil. 

Namun dengan penelusuran panjang, pada akhirnya diketahui 

bahwa pelakunya adalah ayah kandung Ita sendiri. Ayah Ita kemudian 

sempat mendekam di penjara karenanya. Namun demikian keluarga 

Adam (keluarga ayahnya) tetap melakukan intimidasi terhadap Ita 

putrinya dan Eva istrinya agar kasus tersebut dicabut disertai dengan 

ancaman-ancaman lainnya. Ditambah lagi Ita harus keluar dari sekolah 

karena hamil. Saudara-saudara perempuan ayah Ita di pengadilan 

bahkan tak henti-hentinya mengintimidasi Ita sebagai korban karena 

menurut mereka semua itu terjadi karena kesalahan Ita yaitu dipastikan 

116 





berupaya memancing rangsangan seksual pada ayahnya dengan cara 

berpakaian yang ‘seronok’ sehingga peristiwa tersebut terjadi. 

Dalam proses pengadilan, Adam ternyata tidak mengakui seluruh 

perbuatannya. Eva masih tetap melakukan kunjungan setianya ke 

tahanan dimana Adam berada. Kunjungan Eva di rumah tahanan 

ternyata dimanfaatkan Adam untuk melakukan pendekatan dan meyakinkan 

perasaan Eva yang akhirnya percaya bahwa suaminya bukanlah 

pelaku kehamilan Ita dan bahkan Eva, sang ibu mulai ikut menyalahkan 

Ita, putrinya sendiri. Ita kemudian mengalami kesedihan luar biasa karena 

ibu yang diharapkan mendukungnya malah melakukan sebaliknya. 

Ita kemudian berusaha untuk memeriksakan DNA-nya agar terbukti 

bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil perbuatan ayah 

kandungnya sendiri. Usaha itu tidak dapat terwujud karena mahalnya 

biaya untuk tes DNA. Pada akhirnya dengan segala upaya Adam pun 

dapat keluar dari penjara. Ita mengalami kekecewaan luar biasa dan 

posisinya semakin sulit, karena sang ibu bahkan pada akhirnya memilih 

kembali hidup bersama Adam suaminya. 

Ketika melahirkan, sang bayi yang dikandung Ita ternyata mengalami 

kerapuhan tulang. Hal tersebut adalah salah satu dampak akibat 

hubungan darah yang sangat dekat. Akhirnya sang bayi kemudian 

dititipkan di sebuah panti dengan perjanjian bahwa anaknya dapat 

diambil kembali bila pada saat yang memungkinkan. 

Ita sendiri enggan tinggal bersama orang tuanya dan memutuskan 

untuk tinggal bersama neneknya dari pihak ibu. Kemudian ia bekerja di 

sebuah cafe tempat ia bekerja hingga malam yang bila dilihat posisinya, 

Ita masih tergolong anak-anak dan sangat rentan untuk mengalami 

tindak kekerasan seksual. Kasus Ita tersebut ternyata berakhir begitu 

saja, termasuk dalam persoalan hukum. 

Ini hanya satu dari banyak kasus yang menimpa anak-anak 

perempuan seperti Ita. Kasus lain adalah saat terjadi pelecehan seksual 

antar siswa SMP di salah satu sekolah di Jakarta. Ami (bukan nama 

sebenarnya) pada suatu hari merasa tidak enak badan dan guru 

kemudian membawanya untuk beristirahat di ruang UKS (ruang dimana 

siswa yang sakit dapat beristirahat). Kebetulan saat itu juga ada siswa 

laki-laki (Udin, bukan nama sebenarnya) yang juga beristirahat karena 

kondisi yang sama di tempat tidur yang berbeda dan hanya dipisahkan 

oleh gorden. Namun tak diduga, selang kemudian Udin mendekati Ami 


117




dan mulai menggerayangi tubuhnya. Ami tidak dapat berbuat banyak 

karena kondisinya betul-betul lemah pada saat itu. Ami bisa terlepas 

dari perbuatan Udin yang tidak senonoh tersebut karena bel berbunyi 

dan mulai banyak murid dan guru yang berjalan hilir mudik disekitar 

ruangan tersebut. Udin kembali ke tempat tidurnya. Ami kemudian 

melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah 

kemudian memanggil Udin yang ternyata tidak mengakui perbuatannya, 

bahkan malah membalikkan persoalan bahwa Ami sudah memfitnahnya. 

Pihak sekolah kemudian memanggil orang tua Udin dan karena 

kebetulan orang tuanya adalah keluarga mampu, mereka membalik 

menggugat sekolah karena dianggap sudah mencemarkan nama baik 

anak dan mereka sebagai orangtua. Ami dipaksa untuk meminta maaf 

kepada Udin dan orangtuanya yang serta merta di tolak habis-habisan 

oleh Ami karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil. Karena 

persoalan tersebut menjadi merebak di sekolah itu, pihak sekolah 

kemudian membuat keputusan untuk mengeluarkan Ami dari sekolah 

tersebut saat itu sudah akan menghadapi ujian. 

Orang tua Ami berusaha meminta kepada pihak sekolah, agar paling 

tidak Ami dapat mengikuti ujian akhirnya. Pihak sekolah justru 

menganggap Ami sudah mencemarkan nama baik sekolah tersebut. 

Dapat kita lihat betapa lemahnya posisi Ami sebagai anak sekaligus 

sebagai perempuan. Ketidakberpihakan sekolah terhadap korban 

sebagai anak dan perempuan mengakibatkan Ami menjadi korban untuk 

yang kesekian kalinya. Sekolah sibuk menjaga nama baik, tanpa 

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak apalagi pada saat 

menghadapi ujian akhir. Bagaimana diskriminatifnya pihak sekolah 

yang hanya karena secara strata sosial si Udin lebih kuat dibandingkan 

Ami yang hanya dari keluarga biasa-biasa saja. 6 

Bila kita kaitkan dengan dua konvensi di atas yaitu CEDAW atau 

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan dan Konvensi Hak Anak atau CRC (Convention on the Rights 

of the Child) dimana negara kita telah ikut meratifikasi untuk bertanggung 

jawab atas konvensi tersebut, maka dapat dikatakan dari kasus-kasus 

tersebut (dari banyak kasus lainnya) bahwa kedua konvensi tersebut 

belum dapat terlaksana. Pola-pola tingkah laku sosial dan budaya lakilaki 

dan perempuan yang merujuk pada peran-peran stereotip sangat 

kental di dalamnya dan kepentingan terbaik bagi anak sangat terabaikan. 

118 





Cerita-cerita ini merupakan refleksi dari perlakuan diskriminasi terhadap 

perempuan maupun anak. 

Bagaimana kasus ini dilihat sebagai contoh perlakuan diskriminasi? 

Untuk kasus Ita (anak perempuan yang dihamili ayahnya sendiri) adalah 

representasi dari lemahnya posisi Eva (ibu-nya Ita) sebagai perempuan 

dan Ita sebagai anak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pertama, Eva 

punya ketergantungan emosional yang sangat terhadap Adam (istri 

terhadap suami) dan Adam menggunakan ketergantungan Eva tersebut 

untuk kepentingan dirinya sendiri dan demikian juga halnya Ita sebagai 

anak yang masih mempunyai ketergantungan tinggi terhadap kedua 

orangtuanya baik dari banyak aspek. Argumen-argumen Ita sebagai 

anak untuk menggunakan hak partisipasinya pun terabaikan 

Kedua, memojokkan posisi anak sebagai perempuan juga terjadi dari 

berbagai pihak bahkan dari keluarga ayah Ita sendiri, meskipun mereka 

adalah perempuan. Bagaimana pola-pola tingkah laku sosial baik dari 

kelompok laki-laki maupun perempuan yang cenderung tidak berpihak 

pada perempuan sebagai korban. 

Ketiga, negara yang dalam hal ini melalui aparat-aparat hukumnya 

pun belum memahami kasus secara lebih mendalam terutama yang 

berkaitan dengan kasus-kasus tindak kekerasan, khususnya kekerasan 

seksual. Bahkan anak yang mengalami perkosaan dari ayahnya sendiri 

sampai mengalami kehamilan sering dituduh sebagai perbuatan suka 

sama suka dan untuk maka persoalan tidak lagi diperpanjang. Artinya 

bahwa anak tidak dilihat secara arif dimana anak yang mengalami 

tindak kekerasan seksual tidak mesti dengan pemaksaan berbentuk fisik, 

tetapi dapat dilihat melalui bujukan ataupun rayuan, atau tindakan 

yang manipulatifpun dapat dilihat sebagai tindak kekerasan karena 

ketidakmatangan emosional anak. 

Keempat, negara belum menjalankan peran dan fungsinya secara 

maksimal bahkan sering berperilaku diskriminatif terhadap korban yang 

dalam jumlah terbesar adalah anak dan perempuan. 

Dapat disimpulkan bahwa kuatnya budaya patriarkhis dalam 

tatanan masyarakat sangat menghambat perlindungan bagi perempuan 

maupun anak, terlebih ketika mereka dalam posisi sebagai korban 

kekerasan seksual. Negara seharusnya memiliki itikad baik meratifikasi 

kedua konvensi di atas yaitu CEDAW dan CRC dalam upaya mengatasi 

ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak, tetapi di pihak 


119




lain masyarakat ternyata sudah terbiasa dengan budaya yang 

menganggap biasa atas perlakuan diskriminatif terhadap perempuan 

maupun anak. Artinya diperlukan kerja keras dan pelaksanaan yang 

tidak main-main dalam menghadapi masalah tersebut. 

Bagaimana bila para pemegang kebijakan, aparat penegak hukum, 

para pendidik, kelompok-kelompok masyarakat lainnya termasuk keluarga 

yang menjadi kelompok terkecil di dalam masyarakat seperti ini yang 

tidak mempunyai perspektif perempuan dan anak dapat berpihak kepada 

mereka? Tidak kalah pentingnya pertanyaan tentang bagaimana dalam 

bertindak terhadap anak kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadi 

pertimbangan utama? Untuk menembus kesadaran yang tidak terbatas 

hanya pada tataran wacana saja butuh waktu yang sangat panjang. 

Untuk itu perlu dipikirkan strategi berikut ini, bahwa negara melalui 

sektor yang memegang peranan sebagai vocal point harus secara gencar, 

serius dan berkesinambungan mensosialisasikan kedua konvensi yaitu 

CEDAW dan CRC serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 

anak dan perempuan ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari 

pemegang kebijakan, aparat penegak hukum dan seluruh lapisan 

masyarakat lainnya. Sosialisasi dapat juga dilakukan dalam bentuk 

pelatihan-pelatihan tentang hak perempuan dan hak anak terlebih 

tentang hak-hak mereka ketika menjadi korban, melalui media massa 

baik media cetak maupun elektronik. 

Misalnya penanganan terhadap korban dimana menurut UU PKDRT 

antara lain mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan baik dari 

keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial 

maupun lembaga sosial lainnya. Dalam hal ini bekerja sama dengan 

stakeholders yang ada dan mengefektifkan peranan yang sudah ada, 

terlebih yang berada di akar rumput. 

Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan yang intens tentang 

pemahaman tindak kekerasan sehingga diharapkan mempunyai 

perspektif terhadap perempuan dan anak terlebih ketika mereka menjadi 

korban kekerasan terutama kekerasan seksual. Langkah berikutnya 

adalah pentingnya monitoring dan evaluasi hasil dari sosialisasi yang 

sudah dilakukan sehingga mengetahui sejauhmana keberhasilannya 

Tokoh-tokoh agama dan masyarakat juga menjadi kelompok yang harus 

di advokasi karena dalam kenyataannya mereka mempunyai peranan 

penting dalam upaya penanganan kasus-kasus tindak kekerasan 

120 





sepanjang kelompok ini mempunyai perspektif yang adil dan berpihak 

terhadap perempuan dan anak. Semua itu dilakukan dalam upaya melakukan 

penanganan yang berpihak pada perempuan dan anak dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah pendidikan seks bagi anak sejak usia dini 

dengan metode yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan 

anak dan meningkatkan kepekaan terhadap kelompok-kelompok 

masyarakat termasuk orang tua maupun pendidik melalui edukasi sebagai 

upaya pencegahan tindak kekerasan terutama kekerasan seksual. 

Pada saat seperti ini diperlukan pemulihan kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum dimana diharapkan tidak terjadi 

diskriminasi bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum terlebih 

yang berkaitan dengan sanksinya sehingga slogan yang berbunyi hukum 

hanya berlaku bagi yang mampu membayar tidak lagi ada di kepala mereka. 

Oleh karena itu visi ke depan sesuai dengan akan kemana arah 

kemajuan bangsa ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang 

adil yang dimulai dengan meningkatkan kualitas anak-anak yang sudah 

dididik dengan setara tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan, 

kaya ataupun miskin, karena bagaimana sumberdaya manusia ke depan 

menjadi yang berkualitas adalah harus dipupuk sejak usia dini. 

Kemudian, untuk mencipta sumberdaya manusia yang hebat tentu 

erat kaitannya dengan kualitas ibu, yaitu ibu yang sehat akan melahirkan 

anak yang sehat. Dapat dibayangkan bila anak perempuan yang sejak 

kecil sudah mengalami tindak kekerasan, kurang gizi, tidak punya akses 

pendidikan kelak ketika mereka menjadi ibu dapat diduga secara logika 

akan melahirkan anak-anak yang seperti apa. 


1 

Lembar Fakta Komisi Hak Asasi Manusia Edisi II: “Diskriminasi terhadap Perempuan: 

Konvensi dan Komite” lihat di www.sekitarkita.com 

2 

Lihat Konvensi CEDAW/ Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan. 

3 

Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4 

Lihat Konvensi Hak Anak atau Child Rights Convention. 

5 

Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

6 

Kedua kasus ini ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 


121

• Wawancara • 

Sri Danti, Dra. M.A 

Asisten Deputi Urusan Pendidikan Perempuan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan 

“Negara dan Pemahaman 

CEDAW yang Lemah...” 

Meskipun hampir 21 tahun kita meratifikasi Konvensi CEDAW, 

namun kita masih mempunyai sejumlah kelemahan, khususnya 

mengenai implementasi Konvensi CEDAW ini. Pemerintah telah 

menunjuk Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) 

untuk menjadi leading sector pelaksanaan konvensi ini. Sebagai 

kementerian non teknis, tugas ini bukanlah mudah, karena harus 

bersinergi dengan departemen-departemen teknis lainnya. Bukan 

saja menghadapi masalah struktur yang 

berat, namun menghadapi pola pikir 

jajaran instansi terkait yang masih 

menganggap remeh isu perempuan 

adalah hambatan yang sangat serius. 

Bagaimana sejauh ini 

implementasinya dan apa yang 

menjadi hambatan utama KPP 

dalam mengimplementasikan 

Konvensi CEDAW? Berikut 

pemaparan Sri Danti, Dra. 

MA, Asisten Deputi Urusan 

Pendidikan Perempuan 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dalam 

wawancaranya dengan 

jurnalis Jurnal 

Perempuan, Eko Bambang 

Subiyantoro. 


Foto: Dok. YJP


Jurnal Perempuan (JP): Apa yang bisa dilaporkan dari implmentasi konvensi 

CEDAW ini? 

Sri Danti (SD): Selama 21 tahun ada banyak yang dilakukan ya. Kita bisa 

melihat dari sejumlah kebijakan publik. Kalau kita bicara kesetaraan 

gender, sebetulnya kita sudah ada di Inpres (Instruksi Presiden) No. 9 

tahun 2000. Ada juga undang-undang mengenai HAM yang juga 

mengimplementasikan CEDAW, yaitu UU Pemilu dan sejumlah 

kebijakan-kebijakan mengenai kelembagaan. Fungsi KPP sendiri 

dalam implementasi CEDAW adalah berkoordinasi dengan instansi 

teknis terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan 

sebagainya. KPP bukan sebagai pihak yang melakukan, karena KPP 

bukan implementing agency. KPP adalah koordinator yang fungsinya 

merumuskan kebijakan-kebijakan untuk penghapusan diskriminasi. 

Kenapa perlu lembaga yang mengkoordinasikan? Karena isu 

perempuan itu cross cuting ya, atau lintas sektor yang tidak hanya 

dilakukan oleh satu departemen, tetapi oleh semua departemen terkait. 

Sama halnya dengan konvensi CEDAW, kalau kita lihat di dalam 

konvensi itu banyak macamnya yaitu pendidikan, kesehatan, politik, 

trafiking, keluarga, lembaga perkawinan dan sebagainya. 

JP: Selama ini apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanya? 

(SD): Terus-terang masih banyak hambatan dalam pelaksanaan konvensi 

CEDAW itu. Pertama, belum banyak orang paham isi konvensi tersebut. 

Ini karena konvensi yang diratifikasi 21 tahun lalu, namun 

sosialisasinya kita akui masih lemah. Karena yang menangani 

CEDAW, terus terang tadinya tidak jelas dimana, jadi akhirnya 

sekarang kita angkat kembali dengan strategi baru. Konvensi itu 

pernah kita terjemahkan, namun sosialisasinya masih terbatas, karena 

kekurangan dana dan belum banyak harapan untuk mensosialisasikannya, 

itu yang menjadi permasalahan kedua. 

JP: Bagaimana dengan instansi terkait lainnya berkaitan dengan implementasi 

konvensi ini? 

(SD): Departemen terkait lainnya masih perlu pembenahan. Dengan 

adanya mutasi sistem dan struktur yang terus berubah-ubah, akhirnya 

substansi konvensi CEDAW pemahamannya tidak melembaga, maka 


123


implementasinya masih terhambat. Tetapi bukan berarti mereka tidak 

melaksanakan. Mereka melaksanakan walaupun mereka tidak tahu 

bahwa apa yang dilakukan merupakan langkah CEDAW. Misalnya 

mereka melaksanakan pengarusutamaan gender, itu kan dalam kerangka 

pelaksanaan CEDAW juga. Begitu pula dengan pembentukan 

gender focal point di masing-masing instansi untuk mengkoordinasikan 

pelaksanaan, program yang responsif gender dan sekarang sudah 

hampir di semua sektor. Jadi yang muncul di permukaan: PUG 

(Pengarusutamaan Gender) bukan CEDAW, padahal payungnya itu 

ya CEDAW itu sendiri. 

JP: Bagaimana seharusnya bentuk implementasi CEDAW ini untuk instansi 

terkait? 

(SD): Mestinya terlembaga ya. Jadi kalau pejabatnya pindah, substansinya 

tidak berubah dan sudah dipahami. Jika dalam struktur departemen 

terlembaga, maka jika orang yang bertanggungjawab menjadi focal 

point itu pindah, tentu lembaga yang ditinggalkannya tetap. Selama 

ini orangnya pindah, instansinya ikut hilang juga. Persoalannya juga, 

rata-rata yang menjadi focal point, apalagi di daerah-daerah itu bukan 

eselon 2 yang tidak punya fungsi koordinasi. Padahal namanya focal 

point itu ya harus decision maker yang bisa mengkoordinasikan orang 

dan pemahaman-pemahaman itu yang tidak gampang. Orang 

ngomongin gender, orang selalu mikirnya perempuan, dan kalau 

sudah perempuan mereka seolah-olah malas untuk membahasnya. 

JP: Ada perbedaan signifikan antara pemahaman CEDAW dan PUG? 

(SD): Sangat signifikan, mereka itu tidak paham bahwa CEDAW itu 

landasan payungnya PUG, sehingga mereka lebih memahami Inpres 

No. 9 tahun 2000, tentang PUG. Kita paham, kita memang tidak terlalu 

mensosialisasikan konvensi itu, jadi ada jurang memang, tetapi 

sekarang memang sudah harus mulai diperkenalkan lagi, karena 

memang orang yang tidak paham substansi hukum itukan agak sulit 

memahami konvensi ini. 

JP: Apa dengan demikian signifikansinya akan mempengaruhi pelaksanaan? 

(SD): Tidak, tidak apa-apa. PUG itu sebenarnya strategi untuk 



melaksanakan CEDAW. Konvensi CEDAW itukan penghapusan 

diskriminasi, maka mereka sudah ada program misalnya pendidikan 

untuk penghapusan buta huruf perempuan, kesehatan penurunan 

AKI atau trafiking perempuan, mereka sudah melakukan semua, tetapi 

mereka tidak menyadari bahwa payungnya adalah CEDAW, jadi yang 

harus diutamakan kita sekarang adalah mengintensifkan sosialisasi 

Konvensi CEDAW tersebut. 

JP: Apa aspek penting bagi bangsa Indonesia dengan meratifikasi Konvensi 

CEDAW ini? 

(SD): CEDAW itu kan landasan internasional, kenapa kita ratifikasi, 

karena tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, itu yang 

pertama. Namun yang lebih penting lagi karena konvensi ini 

digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia, dengan pendekatan 

right based, pendekatan kemanusiaan, laki-laki dan perempuan 

itu sama yaitu manusia dan sangat universal. Jadi pentingnya 

“Jadi pentingnya 

memahami konvensi 

ini adalah sebagai 

pendekatan 

payung 

pemberdayaan 

perempuan yang 

dijalankan.” 



125


memahami konvensi ini adalah sebagai pendekatan payung 

pemberdayaan perempuan yang dijalankan. 

JP : Bagaimana dengan aparatur penegak hukum? 

(SD): Mereka belum paham. Kita akui sosialisasi memang kurang, tetapi 

sedang kita intensifkan, kita ingin mereka yang sudah tersosialisasi 

terpilih, kita beri mereka TOT (Training of Trainer - red). Seharusnya 

mereka yang sudah mendapatkan training bisa mensosialisasikan ke 

orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Belum lagi menghadapi 

kendalakendala fokus program yang berbeda dan ini menjadi 

hambatan di hampir sejumlah departemen. 

JP: Adakah persoalan lain yang menjadi hambatan utama? 

(SD): Ada, yaitu advokasi. Kalau kita advokasi kan harus mengubah 

pola pikir pejabat nih, masalahnya, ketika kita mengundang pejabat, 

tetapi mereka selalu mewakilkan, jadi tidak pernah mereka sendiri 

yang duduk disitu, karena sekali lagi mereka menganggap masalah 

perempuan adalah masalah perempuan sendiri bukan masalah kita 

bersama. Mereka tidak membayangkan bahwa kalau kita memberdayakan 

perempuan, maka separuh masalah di Indonesia, sebetulnya 

bisa terselesaikan, karena perempuan Indonesia, hampir separuh 

penduduk Indonesia, dan yang miskin banyak juga terjadi pada 

perempuan, itu yang belum dipahami oleh pejabat-pejabat di sejumlah 

instansi. 

JP : Lalu apa strategi ke depan dalam mensosialisasikan CEDAW ini? 

(SD): Kita akan mensosialisasikan ini ke beberapa provinsi. Kita harapkan 

setelah mereka dapat sosialisasikan, bisa dilanjutkan sosialisasinya 

ke bawah. Namun tidak hanya sosialisasi, tetapi juga bisa diimplementasikan 

dan itu menjadi tanggungjawab departemen teknis. 

JP: Lalu bagaimana mengawasinya? 

(SD): Kita punya program kerja untuk menyusun laporan, monitoring 

pelaksanaan CEDAW, dan anggotanya sendiri dari instansi terkait. 

JP: Sudah siapkah infrastruktur dan sistem yang mendukung pelaksanaan ini? 



(SD): Terus terang capacity building-nya masih kurang. Selama ini hanya 

memakai suatu kelembagaan. Misalnya di departemen kami sudah 

ada focal point, kita pakai dan kita tambah ilmunya. Lalu mereka yang 

di daerah, ada biro PP (Biro Pemberdayaan Perempuan). Kalau selama 

ini yang disosialisasikan materinya PUG, maka kita tambahkan 

ilmunya pada substansi CEDAW. Tentu saja kementerian kita 

memfasilitasi apa yang dapat kita beri seperti bantuan teknis, maka 

kita memberikan pelatihan, karena kita tidak semuanya pintar untuk 

hal ini, maka kita bekerjasama dengan para mantan pejabat, NGO, 

atau pihak asing sebagai fasilitator. Kita mengharapkan mereka bisa 

melanjutkan ke bawah, karena tangan kita terbatas, dana kita juga 

terbatas. 

JP: Kapan Indonesia terakhir melaporkan implementasi CEDAW di Indonesia 

ini ke PBB? 

(SD): Kita sudah melaporkan yang pertama, kedua dan ketiga digabung, 

dan terakhir untuk laporan keempat dan kelima tahun 1995 – 2003 

kita sudah mengirimkannya tahun 2005 lalu, dan kita sekarang sedang 

menunggu komentar mereka. 

JP: Dalam laporan kemarin apa saja hambatannya? 

(SD): Hambatannya data itu kita sangat lemah untuk laporan, terutama 

untuk departemen terkait, karena mereka mengerti CEDAW, yang 

kedua kebanyakan dari mereka hanya project oriented, setelah membuat 

kegiatan ya begitu saja, tidak ada laporan, tidak ada data dan 

sebagainya. Lalu mereka tidak ada data terpilah, data terpilah itu 

lemah sekali di departemen, karena untuk membuat data terpilah 

mahal, sehingga kita cukup sulit sekali untuk mengukur keberhasilan 

untuk yang sudah dicapai. Sehingga laporan kita itu banyak yang 

kualitatif, dan mestinya kan ada statistiknya juga. Sekali lagi 

kelemahan kita sesungguhnya di reporting dan recording. 

JP: Apa strategi baru untuk mengatasi masalah tersebut? 

(SD): Salah satu cara, kita untuk pertama kali membentuk Pokja, orangnya 

juga kita harapkan tidak ganti-ganti. Kedua, kalau dulu bikinnya 

borongan dalam jangka waktu 8 tahun karena tidak ada yang 


127


bertanggungjawab untuk menyusun, padahal mestinya ada yang 

incharge laporan ini. Maka sekarang ini kita mulai bikin tahunan, 

mulai 2004-2008. Saya juga menunggu data dari teman-teman, dan 

kenyataannya sulit. Saya tidak tahun mengapa, padahal CEDAW ini 

bukan pemerintah melainkan negara, dan kalau negara itu elemennya 

banyak, termasuk NGO, aparat penegak hukum dan sebagainya. Kita 

hanya diserahi tugas untuk melaporkan saja. Anehnya kalau sudah 

persoalan laporan, biasanya pada lari semua. 

JP: Dibandingkan dengan negara lain, bagaimana implementasi CEDAW di 

Indonesia? 

(SD): Indonesia relatif maju, karena kita sudah ada lembaga yang 

menangani perempuan, di negara lain belum tentu, kita dianggap 

sudah maju, kita punya institusinya, menterinya, peraturan kebijakan 

lain yang mendukung, strategi, dan infrastruktur di daerah. Namun 

karena kita besar, maka tidak semua tertangani dengan cepat. (EBS) 

Berita menjadikan 

peristiwa mempunyai arti 

Dapatkan rekaman berita perempuan 

di media massa melalui 

Layanan Kliping 

Berita Perempuan 

Yayasan Jurnal Perempuan 

Hubungi: 

Yayasan Jurnal Perempuan 

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810 

Phone (021) 8370 2005 (Hunting) 

Fax (021) 8302434 

e-mail : yjp@jurnalperempuan.com 



Jangan lewatkan VCD tentang “Kekerasan terhadap 

Perempuan” yang diproduksi YJP pada tahun 2000 

yang mengangkat tentang kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan diseluruh dunia. Beserta 

komentar para tokoh seperti Nelson Mandela, Bianca 

Jagger, Radhika Coomraswamy, 

Hj. Khofifah Indar Parawangsa dan masih banyak lagi. 

Film Director: Miranti Hidajadi 

Perempuan di Wilayah Konflik. VCD yang diproduksi 

YJP tahun 2002 ini mengangkat isu-isu perempuan ditiga 

wilayah konflik di Indonesia: Aceh, Poso dan Papua. 

Persoalan perempuan di barak pengungsian, masalah 

trauma, jaminan rasa aman, pelecehan serta kekerasan 

seksual menjadi tema utama dalam dokumentasi film ini. 

Sebuah liputan yang perlu untuk diketahui berbagai kalangan. 

Film Director: Angela Nicoara 

Perdagangan perempuan dan anak masih saja marak, sekalipun upaya 

membongkar praktek perdagangan itu sudah banyak dilakukan. Ini membuktikan 

persoalannya memang pelik. Penanganannya hanya bisa dilakukan bila semua 

pihak baik pejabat, akademisi, aparat, tokoh masyarakat, 

profesional, LSM, media massa maupun elemen masyarakat 

lainnya berkomitmen untuk memberantas perdagangan 

perempuan dan anak. 

Melalui penelitian dan kegiatannya di lapangan, Yayasan Jurnal 

Perempuan (YJP) menampilkan dan mengemas persoalan 

perdagangan perempuan dan anak dalam media VCD & DVD, 

produksi YJP tahun 2003. 

Film Director: Gadis Arivia 

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. 



Telp. Jurnal : (021) Perempuan 8370 2005 45 

Fax : (021) 830 2434 

E-mail : yjp@jurnalperempuan.com 

129


• Kata dan Makna • 

Kata dan Makna 

CEDAW dan Sejarahnya 

Sejak berdirinya pada tahun 1945, PBB telah menempatkan Hak Asasi 

Manusia (HAM) sebagai agenda utama. Kekejaman dan kejahatan 

Perang Dunia II merupakan pendorong utama berkembangnya upayaupaya 

perlindungan internasional terhadap HAM. Piagam PBB tahun 

1945 menetapkan tiga tujuan utama dari organisasi baru ini yakni: 

mendorong terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional, 

memajukan pertumbuhan sosial ekonomi serta merumuskan dan 

melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar setiap individu, 

apapun ras, jenis kelamin, bahasa atau agamanya. 

Walaupun Komisi Kedudukan Perempuan atau Commission on the 


131


Status of Women (CSW) merupakan sub-komisi saja dari Komisi HAM 

yang dibentuk PBB pada tahun 1946, namun umurnya sebagai subkomisi 

hanya 4 bulan saja, karena sejak Juni 1946 CSW sudah ditetapkan 

sebagai komisi penuh. Sejak awal hak-hak politik perempuan sudah 

merupakan isu prioritas, karena hanya sedikit negara yang mengakuinya. 

Maka CSW berhasil membuat Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi 

resolusi pada bulan Desember 1946 yang merekomendasikan agar 

negara-negara anggota PBB yang belum melakukan, segera memberikan 

hak-hak politik perempuan yang sama dengan laki-laki, dan dalam kaitan 

ini mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan Piagam PBB. 

CSW selama tahap-tahap awal dari perjuangannya untuk menegakkan 

hak-hak perempuan berhasil memperjuangkan kedudukannya sebagai 

komisi yang mempunyai hak yang sama dengan Komisi HAM. Menarik 

untuk dicatat bahwa kedua komisi ini – CSW dan CHR (Commission on 

Human Rights) berkali-kali bertentangan keras selama penyusunan 

Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Misalnya, CSW berhasil mengubah 

rancangan awal dari pasal 1 DUHAM yaitu “all men are brothers” menjadi 

“all human beings are born free and equal in dignity and rights”. Pada waktu 

DUHAM diadopsi pada tahun 1948, mayoritas perempuan di dunia belum 

dapat memilih atau belum dijamin hak pilihnya. 

Maka CSW terus berjuang, sehingga konvensi Hak Politik Perempuan 

diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1952, 14 tahun lebih dahulu 

dari 2 perjanjian internasional lainnya yaitu Covenant on Civil and Political 

Rights (CCPR) dan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(CESCR) pada tahun 1966. Walaupun kedua Perjanjian ini juga jelas 

menyatakan bahwa dalam penerapan pemajuan dan perlindungan hakhak 

sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh ada 

diskriminasi atau pembedaan atas dasar jenis kelamin, tetapi CSW terus 

melanjutkan upayanya yang sudah dimulai sejak tahun 1965 untuk 

membuat Sidang Majelis Umum PBB tahun 1967 mengadopsi “Declaration 

on the Elimination of Discrimination Against Women”. 

Karena CSW dalam setiap sidangnya selalu menerima laporan dari 

berbagai penjuru dunia bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih 

terus berlangsung tanpa pencegahan yang sungguh-sungguh utamanya 

dari pemerintah, maka pada tahun 1972 CSW bersepakat untuk terus 

mendesak agar dibuat “konvensi anti diskriminasi”, yang secara hukum 

mengikat negara-negara yang meratifikasi atau states parties (negara 

132 



peserta), jadi tidak seperti deklarasi (tahun 1967) yang hanya mempunyai 

kekuatan moral dan politis. Setelah mendapat masukan dari 40 negara, 

4 badan khusus PBB dan 10 organisasi non pemerintah, dan berhasil 

mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya yang bertalian 

dengan isu-isu penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam 

hukum, hak-hak dalam perkawinan dan keluarga, dalam pendidikan, 

dunia kerja dan pembangunan pedesaan, dalam pelayanan kesehatan, 

dalam pinjaman bank dan kredit, CSW menyepakati keseluruhan konsep 

dan meneruskannya ke Majelis Umum PBB untuk diadopsi. 

Dengan 130 suara setuju dan 11 abstain, Konvensi CEDAW diadopsi 

Majelis Umum PBB pada Tanggal 18 Desember 1979. Untuk memantau 

kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan Konvensi CEDAW, maka 

dibentuk Committee on the Elimination of Discrimination Against 

Women, yang selanjutnya disebut Komite CEDAW. Sampai awal tahun 

2005 ini, 180 dari 191 negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi 

ini (Negara Peserta). 

Proses pemantapan CEDAW sebagai upaya memajukan HAM 

perempuan, sekaligus merupakan proses perluasan pemahaman tentang 

HAM. Selanjutnya, semakin meluasnya penerapan Konvensi CEDAW 

telah melicinkan jalan menuju perluasan dan perpanjangan cakupan 

HAM ke dalam berbagai konteks dan identitas sosial budaya. Dengan 

demikian, cakupan penegakan HAM telah meluas kedalam lingkungan 

privat sehingga pemahaman tentang hubungan erat antara lingkungan 

privat dan publik, juga telah meningkat. 

CEDAW sebagai Instrumen HAM Internasional 

Konvensi CEDAW merupakan Perjanjian Internasional tentang 

perempuan yang paling komprehensif, menetapkan kewajiban hukum 

yang mengikat untuk mengakhiri diskriminasi. Konvensi yang sering 

digambarkan sebagai international bill of rights for women ini menetapkan 

persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam menikmati hak-hak 

sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Diskriminasi terhadap 

perempuan akan dihapuskan melalui langkah-langkah hukum, 

kebijakan dan program maupun melalui “tindakan khusus sementara” 

untuk mempercepat persamaan atau kesetaraan antara perempuan dan 

laki-laki dalam menikmati HAM nya, yang diartikan sebagai tindakan 

non diskriminasi. 


133


Konvensi CEDAW unik karena merupakan instrumen hukum 

internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap 

perempuan; mensyaratkan pemerintah menghapuskan diskriminasi 

terhadap perempuan tidak saja dalam kehidupan publik tetapi juga 

dalam kehidupan privat. Konvensi ini selanjutnya mengarahkan 

pemerintah mengadakan upaya-upaya tambahan untuk menangani 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di daerah 

pedesaan untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan 

perempuan, bahwa perempuan berpartisipasi dalam, dan memperoleh 

manfaat dari pembangunan di pedesaan, atau memperoleh manfaat yang 

sama dengan laki-laki. 

Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang 

menegaskan hak reproduksi perempuan dan mewajibkan negara-negara 

peserta memodifikasi pola-pola sosial budaya dan pola-pola perilaku 

laki-laki dan perempuan agar supaya dapat menghapuskan prasangkaprasangka 

dan kebiasaan-kebiasaan maupun semua praktek-praktek 

lainnya yang berdasarkan pandangan inferioritas atau superioritas salah 

satu jenis kelamin atau peran-peran baku bagi laki-laki dan perempuan. 

Konvensi ini merupakan instrumen HAM yang dinamis. Sejak 

diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979, dan berlakunya pada 

tahun 1981, maka Komite CEDAW, negara-negara peserta yang awal 

tahun 2005 sudah berjumlah 180, maupun semua pemgemban 

kepentingan lainnya utamanya perempuan sendiri dari berbagai 

kelompok di seluruh penjuru dunia, telah memberikan sumbangansumbangan 

pikiran dalam memberikan penjelasan-penjelasan dan 

meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip substantif yang 

terkandung dalam berbagai pasal, utamanya yang menyangkut ciri-ciri 

khusus dari diskriminasi terhadap perempuan, yang diderita perempuan 

karena ia perempuan. 

Konvensi ini menekankan bahwa pendekatan hukum formal atau 

program saja tidak mencukupi untuk mencapai persamaan substantif 

antara perempuan dan laki-laki. 

Selanjutnya, sasaran Konvensi ini juga meliputi dimensi-dimensi 

diskriminatif dari konteks-konteks sosial budaya dimasa lampau yang 

masih dianut dewasa ini. Maka tujuan utama Konvensi ini ialah 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk 

sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensinya pada persamaan 

134 



substantif antara perempuan dan laki-laki di seluruh penjuru dunia 

dan di sepanjang masa. 

Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW 

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki 

dan perempuan (equality and justice), yaitu persamaan hak dan 

kesempatan serta “perlakuan yang adil” di segala bidang dan segala 

kegiatan. Konvensi CEDAW juga mengakui bahwa: (a). ada perbedaan 

biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan; (b). ada perbedaan 

perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan 

kerugian pada perempuan; (c). perbedaan kondisi dan posisi antara 

laki-laki dan perempuan, karena perempuan ada dalam kondisi dan 

posisi yang lebih lemah atau rentan karena mengalami diskriminasi 

atau menanggung akibat dari perlakuan diskriminatif yang dialami 

sebelumnya atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat 

melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan “karena mereka 

perempuan” dan biasanya memang diperlakukan demikian. 

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, CEDAW menetapkan 

prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus 

kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan 

CEDAW-Restoring Rights To Women 


135


perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip 

tersebut merupakan pula kerangka untuk merumuskan strategi 

pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Prinsip-prinsip 

CEDAW dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah 

suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka 

pendek atau jangka panjang yang merugikan perempuan. Prinsipprinsip 

itu terjalin secara konseptual dalam pasal 1 hingga pasal 16 


Konvensi CEDAW memberikan pengertian yang komprehensif tentang 

prinsip-prinsip “diskriminasi terhadap perempuan”, “persamaan 

substantif” dan “kewajiban negara” untuk digunakan: i) dalam 

menangani diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bidang; ii) 

oleh semua pihak yang bertanggung jawab menghapuskan kekerasan 

terhadap perempuan, maupun semua perempuan dan laki-laki. 

(Semua tulisan ini dikutip dari dokumen Sjamsiah Ahmad berjudul Konvensi Penghapusan 

segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW, UU No. 7 tahun 1984 dan 

Berbagai Kesepakatan Internasional Tentang Pengarusutamaan Gender, Jakarta: 13 

Januari 2006) 

Mengundang anda penerbit buku-buku 

berperspektif gender untuk bergabung 

menjadi 

supplier 

Toko Buku “Perempuan” 

Alamat: 


Phone (021) 8370 2005 (Hunting) 

Fax (021) 8302434 

e-mail : yjp@jurnalperempuan.com 

Hubungi: 

Nazar (nazar@jurnalperempuan.com) 

(Bagian Distribusi) 

136 


Buku ini memuat persoalan-persoalan yang dihadapi 

perempuan dalam politik. Di dalamnya kita akan 

diperkenalkan pada apa makna politik, apa hambatanhambatan 

perempuan yang ingin terjun ke dunia 

politik, serta bagaimana agar perempuan dapat 

melakukan perubahan dari sekarang. 

Buku ini juga memuat panduan-panduan praktis 

disertai dengan data, pengalaman, dan kecenderungan 

terbaru yang dihadapi perempuan dalam politik, baik di 

negeri sendiri maupun di luar negeri. 

Isi dan penjelasan buku ini sangat berguna bagi perempuan 

yang hendak terjun di dunia politik, para politisi, aktivis 

pembela hak-hak perempuan, akademisi, peneliti, dan semua 

pihak pemerhati masalah partisipasi perempuan dalam politik di 

Indonesia. 



Telp. : (021) 8370 2005, Fax : (021) 830 2434 


B uku ini mengeksplorasi persoalanpersoalan 

filsafat dan feminisme. Di dalam 

eksplorasi ini, penulis menunjukkan dominasi 

pemikiran maskulin di dalam Filsafat Barat. 

Sebanyak 14 filsuf terkenal diteliti mulai dari filsuffilsuf 

Yunani hingga filsuf-filsuf kontemporer dalam 

teks-teks filosofis mereka tentang perempuan. Temuantemuan 

yang dicapai adalah bahwa kebanyakan filsuf 

meminggirkan perempuan dalam mainstream filsafat dan 

tidak memberikan ruang bagi pemikiran feminis. Penulis 

menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk 

memperlihatkan bagaimana cara berpikir maskulin 

beroperasi dan dengan pendekatan yang sama berhasil 

menyuarakan filsuf-filsuf perempuan dengan cara baca 

yang baru. 

Karya Gadis Arivia 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 

Bagian Pemasaran Yayasan Jurnal Perempuan 


Telp. : (021) 8370 2005 

Fax : (021) 830 2434 

E-mail : yjp@jurnalperempuan.com

• Profil • 

138 



• Profil • 

Sjamsiah Achmad: 

Pengawal Keadilan Melalui 

Konvensi 


Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya pada hari Selasa malam, 

10 Januari 2006 menjadi waktu yang paling luang bagi Sjamsiah 

Achmad dari sekian waktu yang dipadati oleh kesibukannya. 

Melalui percakapan telepon, Sjamsiah Achmad sangat bersemangat 

untuk meluangkan waktunya meski hari itu bertepatan dengan 

peringatan Hari Raya Idul Adha. “Selasa malam anda tidak keberatan 

kan datang ke rumah saya?” begitu tanya Sjamsiah. “Saya menanyakan 

pada anda karena saya takut menganggu waktu anda di hari lebaran,” 

katanya lagi. 

Di usia 73 tahun pada bulan Maret 2006, agenda kerja Sjamsiah 

Achmad bukannya berkurang, justru semakin padat. Pagi hari, 11 Januari 


139

Pengawal Keadilan Melalui Konvensi 


lalu, beliau harus ke Denpasar, Bali dan hari itu juga harus kembali ke 

Jakarta untuk melaksanakan kewajibannya melakukan beberapa 

kegiatan. Baru beberapa hari di Jakarta ia kemudian harus bertolak ke 

Tokyo, Jepang. Ia sedang tidak melakukan perjalanan wisata, melainkan 

perjalanan kemanusiaan yang terus ia suarakan, khususnya keadilan 

bagi perempuan. 

Saat saya tiba di kediamannya, di komplek LIPI Taman Widya Candra 

Jakarta Selatan, rumah beliau tidak nampak seperti rumah di sebuah 

kawasan, yang dikenal sebagai perumahan para menteri. Saya menemui 

beliau di ruang tamu dengan sebuah kipas angin sederhana yang 

lumayan menghilangkan udara panas hari itu. Saya melihat sekeliling 

dan di ruangan itu saya terpaku pada foto-foto yang dipajang. Tampak 

salah satu foto, Sjamsiah memegang sebuah tropi penghargaan sebagai 

perempuan berbusana terbaik. “Saya dinilai sebagai orang yang selalu 

memakai busana baik, menggunakan pakaian dengan bahan-bahan 

tradisional Indonesia. Saya tidak menyangka apa yang saya kenakan 

diperhatikan orang,” ujar Sjamsiah tertawa di usianya yang lebih dari 

setengah baya. Sementara itu foto lainnya tampak Sjamsiah berjabat 

tangan dengan Hilary Clinton, ketika berkunjung ke Indonesia beberapa 

waktu yang lalu. 

“Mengapa Anda memilih saya untuk diwawancara?” tanya Sjamsiah 

mengawali pembicaraan. “Tema Jurnal Perempuan kali ini tentang 

Konvensi Internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan atau CEDAW. Perjuangan 

melaksanakan konvensi tersebut tentu tidak lepas dari proses 

keterlibatan perempuan sehingga konvensi ini ikut diratifikasi oleh 

negara kita. Maka sulit membiarkan seorang ibu yang banyak orang 

bilang mempunyai komitmen kuat terhadap pelaksanaan CEDAW di 

Indonesia, itulah alasan kami melakukan wawancara,” jawab saya. 

Perempuan Sulawesi yang Menapak Dunia 

Tanggal 10 Maret 2006, Sjamsiah Achmad tepat berusia 73 tahun, 

tentu bukan usia muda lagi untuk seorang aktivis dengan segudang 

kegiatan. Kita tentu dapat membayangkan bagaimana di usianya yang 

muda dulu ketika Indonesia masih dalam kondisi revolusi dan kemudian 

membiasakan dirinya merdeka dan tuntutan pembangunan di sanasini 

terjadi, ia menapaki perjuangan hak-hak perempuan di tingkat 

140 




nasional bahkan sampai ke tingkat internasional. Bagi saya mungkin 

saja, di saat kini pun Sjamsiah Achmad masih terlihat energik dan 

tangkas. 

Perempuan kelahiran Sengkang Sulawesi Selatan tahun 1933 ini 

adalah anak keempat dari sembilan bersaudara dengan dua orang ibu. 

Ia tujuh bersaudara kandung dengan ibu pertama dan bertambah lagi 

dua saudara dari ibu tiri. Ayahnya adalah pensiunan kepala kejaksaan 

negeri Kabupaten Sengkang Sulawesi Selatan. “Saya kasihan dengan 

mendiang ibu saya. Nampaknya waktu itu tidak ada perhatian soal 

kesehatan reproduksi. Hampir setiap tahun melahirkan, bahkan sampai 

beberapa tahun tidak mendapat menstruasi. Ia meninggal setelah 

kelahiran adik saya yang ketujuh,” kenang Sjamsiah. 

Jika sekarang Sjamsiah menjadi seorang peneliti, mungkin bukanlah 

pekerjaan yang dicita-citakan, karena waktu kecil Sjamsiah ingin menjadi 

seorang dokter, tetapi karena yang ada asramanya adalah sekolah guru, 

maka mau tidak mau Sjamsiah mesti mengikuti pendidikan guru. 

“Zaman dulu ketat sekali, kita tidak dapat sembarangan sekolah, apalagi 

waktu itu zaman perang, dan saya masuk ke sekolah guru dan lulus di 

tahun 1952.” 

Selepas sekolah guru, awalnya Sjamsiah ingin melanjutkan sekolah 

lebih tinggi, namun ada larangan dari pemerintah untuk tidak 

melanjutkan pendidikan dengan alasan setelah perang negara sangat 

kekurangan guru. Tetapi pemerintah berjanji membolehkan sekolah lagi, 

dengan syarat telah mengajar selama dua tahun, tetapi dengan 

persyaratan lulusan ranking 1 sampai 3. Sjamsiah kebetulan memenuhi 

syarat itu, sehingga setelah 2 tahun mengajar pada tahun 1954, ia 

menagih janji kepada pemerintah untuk diperbolehkan sekolah. Untuk 

mengurus kebutuhan pendidikan ini ia harus bolak-balik ke Jakarta 

karena ada perubahan pola pemerintahan. Setelah tiga bulan lamanya 

mengurus surat-surat, akhirnya ia pindah ke Jakarta dan mulai 

melanjutkan sekolah. Pada waktu itu Sjamsiah ternyata masih memiliki 

kewajiban untuk mengajar lagi. “Pagi saya sekolah, dan sore mengajar, 

begitu terus, saya sampai tidak merasakan letih,” ungkapnya. 

Berkat kerja kerasnya, akhirnya ia melanjutkan kuliah di Diploma 1 

Pendidikan, waktu itu namanya Sekolah Khusus Pendidikan. Setelah 

tamat diploma, ia melanjutkan ke UKI (Universitas Kristen Indonesia) 

mengambil jurusan Pedagogi di Fakultas Sastra dan Filsafat sampai 


141



berhasil menyelesaikan sarjana muda. “Setelah lulus, oleh almarhum 

Prof. Simanjuntak, mantan rektor IKIP (sekarang Universitas Negeri 

Jakarta), saya dan dua teman diminta kerjasama dengan beliau untuk 

membentuk unit riset departemen pendidikan nasional. Unit riset ini 

berada di bawah Jawatan Pendidikan Umum. Sekarang namanya badan 

Litbang Diknas. Waktu itu kita dirikan pada tahun 1956,” ujar Sjamsiah. 

Di unit Research baru tersebut Sjamsiah mulai terus melakukan 

pengembangan dan penelitian tentang dunia pendidikan. Ia misalnya 

melakukan riset bagaimana membaca dengan metode keluar sekolah 

dan untuk percobaannya dilakukan di Tapak Siring Bali. Setelah hampir 

4 tahun menjadi peneliti, pada tahun 1960, Sjamsiah mendapat 

kesempatan untuk meraih Master of Elementery Schooll Supervision di 

New York University, New York City, USA. Studi di AS ini terbilang 

singkat, di sana Sjamsiah benar-benar konsentrasi penuh. Pada tahun 

1962, Sjamsiah sudah berhasil meraih gelar Master itu; “Master yang 

saya raih cepat, karena di sana saya hanya kuliah saja, kalau di 

Indonesia ya kuliah, ya riset, sambil mengajar.” 

Sebetulnya, begitu 

Sjamsiah berhasil menyelesaikan 

studinya, 

ia langsung ditawari 

untuk mengambil Ph.D 

oleh profesornya. Tawaran 

itu ditolak, meskipun 

profesornya memberi 

garansi 2 tahun 

untuk dapat selesai. 

“Saya bilang tidak, saya 

sudah diberi kesempatan 

banyak oleh bangsa 

lain dan sekarang rakyat 

Indonesia sedang 

membutuhkan saya, dan saya ingin mengabdi untuk rakyat Indonesia,” 

katanya. Sebelum balik ke Indonesia, beruntung Sjamsiah masih sempat 

mampir selama 3 bulan di Inggris atas undangan British Council untuk 

melihat sistem pendidikan yang dikembangkan di Inggris. 

Setelah balik ke Indonesia, Sjamsiah kembali bekerja di Unit Riset 


142 




yang ia bangun dan kemudian semakin berkembang. Satu tahun saja ia 

bekerja di sana, karena kemudian ia dipindahkan ke Departemen Urusan 

Riset Nasional tahun 1963. Namun demikian, baru satu tahun juga 

bekerja, Sjamsiah sudah harus pindah lagi ke Moskow, menjadi sekretaris 

pribadi Duta Besar RI di Moskow. Tujuan utama di Moskow, selain 

bekerja, Sjamsiah harus menjalani perawatan, karena sebelumnya ia 

mengalami kecelakaan. Pakaian yang ia kenakan terbakar api yang 

ditimbulkan dari spirtus yang ia gunakan sebagai pemanas makanan. 

“Sejak kejadian itu, saya cuti di luar tanggungan negara. “Ke Moskow 

juga dalam rangka berobat. Selama tiga tahun di sana, saya belajar bahasa 

Rusia dan politik. Saya baca semua buku-buku politik, dan saya selalu 

memberi masukan ke duta besar yang telah membantu saya,” ujar 

Sjamsiah. Ketika kembali ke Indonesia, ternyata Departeman Riset 

Nasional tidak ada lagi, digantikan menjadi Lembaga Riset Nasional, 

dan setahun kemudian berubah menjadi LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia). “Saya bekerja sejak LIPI berdiri, dan saya 

menjadi Kepala Biro Hubungan Internasional tahun 1967 sampai dengan 

tahun 1978.” 

Karir Sjamsiah terus melejit. Setelah sebelas tahun di LIPI, ia ditawari 

bekerja di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) oleh pemerintah RI. Tadinya 

Sjamsiah hanya dikontrak selama 3 bulan, tetapi kemudian diperpanjang 

menjadi 1 tahun, sampai akhirnya diperpanjang lagi menjadi 11 tahun. 

Di Lembaga PBB ini Sjamsiah bekerja di Office for Science and Technology 

United National, New York. Setelah dua tahun ia pindah ke Non 

Governmental Organizations (NGOs) Unit, Office of The Under Secretary 

General (1982-1983). 

Berikutnya pada tahun 1983 Sjamsiah mendapat tugas di Wina, 

Austria sebagai Program Officer di Branch for the Advancement of Women, 

Center for Social Development and Humanitarian Affairs UNOV (United 

Nations Office Vienua) sejak 1986 sampai 1988. Selama periode 1983-1988 

ini ia sangat terlibat dalam persiapan dan penyusunan tiga dokumen 

utama Konverensi Dunia Ketiga tentang perempuan di tahun 1985, yaitu 

“Review and Appraisal” Dasa Warsa PBB untuk perempuan. Ia terpilih 

sebagai ketua Tim untuk Strategi Berwawasan Kedepan bagi Kemajuan 

Perempuan, dan Survei Dunia I tentang Wanita dalam Pembangunan, 

maupun Rencana Jangka Menengah antar Badan-Badan PBB bagi 

kemajuan Perempuan. 


143



“Sebenarnya pada waktu itu saya tidak tahu tentang women. Tetapi 

untungnya sejak saya di PBB, sampai tahun 1980, setiap konferensi 

dunia, Sekjen membuat pidato dan kebetulan saya menjadi tim penulis 

pidatonya, saya lalu banyak mendengarkan, apa itu women,” ujar 

Sjamsiah. “Nah untungnya lagi, waktu itu NGO perempuan di NewYork 

sudah besar, jadi setiap sabtu saat NGO tersebut rapat, terutama pada 

saat menjelang konferensi, saya terpanggil ingin tahu, ikut aja di situ 

mendengarkan mereka dan setelah itu saya mengerti tentang women yang 

dimaksud di sini adalah perjuangan atau gerakan perempuan untuk 

mendapatkan hak-haknya.” 

Sejak itu aktivitas Sjamsiah terus berlanjut. Sejak ditugaskan di Wina, 

ia bertekad bulat memperjuangkan perempuan Indonesia yang ia tahu 

kondisinya. Ia lalu dipercaya oleh United Nation (PBB) untuk kembali 

menjabat sebagai Komite CEDAW yang terdiri dari 24 perwakilan negara 

yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Sjamsiah Achmad adalah 

generasi ketiga yang diangkat menjadi Komite CEDAW di PBB. Pertama 

kali yang ditunjuk adalah Almarhumah Ibu Sukarman. Namun beliau 

belum sempat datang, meninggal dunia karena kecelakaan. Selanjutnya 

diganti dengan Prof. Pujiwati Sayogyo dari Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Setelah itu, periode berikutnya adalah Sunaryati Hartono, mantan kepala 

BPHN, sekarang wakil ketua Ombusdman, barulah kemudian Sjamsiah 

Achmad pada tahun 2001-2004. 

Saat ini, selain menjadi Penasehat Gender dan Iptek di LIPI, Sjamsiah 

juga menjadi Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan (Komnas Perempuan). Bahkan di usianya yang menjelang 

73 tahun ini, ia diangkat menjadi anggota Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan Indonesia – Timor Leste, yang di angkat oleh Presiden 

SBY dan Presiden Xanana Gusmao. 

Pengawal CEDAW, Pengawal Keadilan Perempuan 

“Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, tanggung jawab 

ini seharusnya benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak, khususnya 

eksekutif, legislatif, yudikatif, media, NGO dan setiap individu,” ujar 

Sjamsiah. Itulah sebabnya Sjamsiah Achmad kelihatan tidak mau 

berhenti mengawal CEDAW untuk dapat dilaksanakan dengan baik di 

Indonesia. Sampai sekarang ia terus memantau perkembangan CEDAW, 

meskipun tidak lagi aktif di Komite CEDAW. Menurut Sjamsiah meskipun 

144 




sudah ada beberapa kemajuan perempuan di Indonesia, namun CEDAW 

secara substansi belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. 

Menurutnya, masih banyak terjadi ketidakadilan bagi perempuan di 

Indonesia. Ketidakadilan ini disebabkan oleh beberapa hal, disamping 

kultur masyarakat, peran negara untuk menghapus kekerasan terhadap 

perempuan juga belum sepenuhnya dilakukan, bahkan dipahami. 

Indonesia, menurut Sjamsiah sebenarnya tidak terlalu terpanggil untuk 

bicara soal hak asasi manusia. “Pak Harto (baca: Soeharto, pemimpin 

Orde Baru) baru bicara persoalan ini sekitar tahun 1990, mendekati 

turunnya dari jabatan presiden. Sejak itulah, kita baru membentuk 

Komnas HAM dan sebagainya. Menjelang Viena tahun 1993, baru 

Indonesia bicara soal hak asasi manusia, karena tidak mungkin kalau 

tidak bicara,”ujar Sjamsiah. 

CEDAW diakui oleh Sjamsiah sampai kini belum banyak diketahui 

oleh masyarakat luas, khususnya Aparat Penegak hukum dan 

pemerintah yang membuat kebijakan. “Jangankan masyarakat luas, 

aparat penegak hukum, dan aparatur pemerintah saja sampai sekarang 

masih banyak yang tidak mengerti apa itu CEDAW,” katanya lagi. 

Menurut Sjamsiah hal ini karena sosialisasi keberadaan CEDAW masih 

sangat minim. Padahal CEDAW sudah berumur lebih dari 20 tahun, 

sejak diratifikasi pertama kali di tahun 1984. “Banyak tanggungjawab 

negara yang masih belum dilaksanakan. Harmonisasi hukum masih 

‘segudang’ yang belum kita lakukan. Peradilan yang kompeten juga belum 

bisa kita ciptakan. Tidak hanya peradilan dengan standar yang ada, 

tetapi juga peradilan yang berperspektif gender,” 

Sjamsiah menyesalkan tidak tersosialisasinya CEDAW dengan baik, 

padahal CEDAW memberi banyak pengertian tentang bentuk-bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Sjamsiah, selama ini upaya 

pemberdayaan perempuan sering ditentang oleh masyarakat. “Misalkan 

saja soal kuota perempuan 30 persen. Masyarakat masih banyak yang 

tidak paham soal kuota perempuan. Kuota perempuan masih dianggap 

sebagai tindakan meminta belas kasihan, ini kan keliru besar,” cetusnya. 

“Kenapa 30 persen? itu juga sudah menjadi ketentuan internasional 

secara minimal untuk mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Jadi 

bukannya meminta-minta, tetapi itu memang hak perempuan. Dan yang 

lebih penting lagi, bahwa itu sifatnya temporary, tidak permanen,” 

katanya lagi. 


145



Menurut Sjamsiah, hal yang paling penting di CEDAW adalah 

prinsipnya yang non diskriminasi. Jika terjadi pembedaan perempuan 

dan berakibat pada kerugian perempuan itu, maka sudah termasuk 

diskriminasi. Di dalan konvensi CEDAW sudah diatur secara detail, 

bahkan sudah sangat jelas mana yang temporary action dan mana yang 

permanent action. “Masalah pendidikan misalnya. Data menunjukkan 

angka partisipasi sekolah anak perempuan cukup rendah dibandingkan 

dengan anak laki-laki. Nah upaya untuk mengejar ketertinggalan 

pendidikan anak perempuan inilah yang dimaksud sebagai upaya 

temporary action. Misalkan memberi beasiswa untuk perempuan, itu 

sifatnya benar-benar temporary action yang harus dihapuskan bila 

persamaan sudah mulai terbangun,” katanya. 

Belum berjalannya CEDAW secara baik di Indonesia bukan berarti 

Indonesia tidak melaksanakannya sama sekali. Digunakannya CEDAW 

sebagai dasar hukum sejumlah kebijakan adalah indikator yang dapat 

diacungi jempol, karena dengan demikian CEDAW diperhatikan 

keberadaannya. Sjamsiah memaklumkan kesulitan pelaksanaan ini 

berkaitan dengan persoalan kultur budaya yang berbaur dengan agama 

di Indonesia adalah kendala yang paling berat bagi pelaksanaan 


Masyarakat masih belum bisa melihat bahwa budaya, sebagai ciptaan 

manusia dapat diubah dan berkembang sesuai konteks zamannya. Tidak 

banyak perubahan akan kultur budaya dan perilaku masyarakat ini 

juga terjadi pada aspek pembedaan gender (sengaja dibedakan antara 

perempuan dan laki-laki atau diskriminatif terhadap perempuan) dalam 

masyarakat. Pembedaan gender sebagai bentuk konstruksi masyarakat, 

dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah demikian adanya. 

Masyarakat masih belum mau melakukan perubahan-perubahan secara 

mendasar dengan alasan akan mengubah struktur kehidupan, ditambah 

lagi dengan konservatisme agama yang semakin menyudutkan 

perempuan dalam masyarakat. “Bukti nyata dari semua ini adalah masih 

berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 yang menempatkan perempuan 

sebagai orang nomor dua. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa lakilaki 

yang mencari nafkah, perempuan mengurus rumah tangga, yang 

seharusnya ketentuan ini harus diubah karena merugikan dan tidak 

memberi keadilan bagi perempuan,” katanya lagi. “Di masa depan, saya 

hanya berharap, pemerintah membuat sistem kelembagaan yang akan 

146 




“Di masa depan, saya hanya 

berharap, pemerintah membuat 

sistem kelembagaan yang akan 

menangani masalah HAM, 

dalam arti pelaksanaan, 

sehingga kita bisa menjamin 

dua hal, pertama memberi 

keadilan kepada orang yang 

dilanggar HAM-nya, kedua 

memberi keadilan pula kepada 

pelaku yang harus dibawa ke 

pengadilan.” 


menangani masalah HAM, dalam arti pelaksanaan, sehingga kita bisa 

menjamin dua hal, pertama memberi keadilan kepada orang yang 

dilanggar HAM-nya, kedua memberi keadilan pula kepada pelaku yang 

harus dibawa ke pengadilan.” 

Dedikasi Sjamsiah yang tinggi bagi perjuangan hak asasi manusia 

dan khususnya keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia tidak 

pernah redup. Hidupnya telah ia serahkan secara total bagi umat 

manusia. Di kalangan aktivis dan gerakan perempuan Indonesia bahkan 

di dunia, nama Sjamsiah Achmad bukan nama asing. Empat tahun 

keberadaanya di Komite CEDAW Badan Dunia ini, menjadikan upaya 

keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia sebagai bagian dari 

hidupnya. Ia selalu mengamati bagaimana bentuk diskriminasi terjadi 

terus pada perempuan di negeri ini. Dan dengan peran dan 

kompetensinya di tataran nasional maupun internasional, ia telah 

banyak melakukan perubahan dan pemahaman bagi banyak pihak. 

Itulah sebabnya Syamsiah Achmad, yang memang memilih hidupnya 

menjadi pengawal keadilan bagi perempuan melalui konvensi hukum 

yang berpihak pada perempuan dimana ia dapat langsung terlibat di 

dalamnya. 


147

• Rak Buku • 

Simone de Beauvoir dan Etika 

Pembebasan Perempuan 

Judul Buku : Pembebasan Tubuh Perempuan: 

Gugatan Etis Simone de 

Beauvoir terhadap Budaya 

Patriarkat 

Penulis : Shirley Lie 

Pengantar : Karlina Supelli 

Penerbit : Grasindo, Jakarta 

Cetakan : Pertama, 2005 

Tebal : xx + 102 halaman 

Di kalangan para aktivis gender, 

Simone de Beauvoir (1908- 

1986) merupakan salah satu tokoh 

kunci yang pemikirannya tak bisa 

dilewatkan untuk ditelaah. 

Magnum opusnya, Le Deuxième Sexe 

(1949), dicatat sebagai karya klasik 

yang memberikan uraian cukup 

komprehensif tentang kondisi 

(ketertindasan) perempuan dan 

telah memberikan pengaruh yang 

cukup signifikan dalam menginspirasi 

dan memotivasi gerakangerakan 

pembebasan perempuan. 

Karya klasiknya itu, yang dalam 

bahasa Inggris berjudul The Second 

Sex, telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, diterbitkan oleh 

Pustaka Promethea, Yogyakarta 

(2003). 

148 

Buku yang semula adalah tesis 

di Sekolah Tinggi Filsafat 

Driyarkara Jakarta ini adalah salah 

satu dari sedikit karya dalam 

bahasa Indonesia yang mencoba 

mensis-tematisasi dan mengkontekstualkan 

pemikiranpemikiran 

Beauvoir. Gagasangagasan 

Beauvoir yang dapat 

dikatakan bersifat filosofis dan 

merupakan kritik pedas terhadap 

budaya patriarkhat yang menindas 

dalam buku ini diletakkan dalam 

kerangka praksis-etis pembebasan 

kaum perempuan. Untuk itu, 

penulis buku ini, selain mengolah 

dari The Second Sex, juga banyak 

mengolah pemikiran filosofis 

Beauvoir yang tertuang dalam The 

Ethics of Ambiguity. 



Budaya patriarkhat memulai 

riwayat penindasannya terhadap 

perempuan dengan stigmatisasi 

negatif terhadap kebertubuhan 

perempuan. Unsur-unsur biologis 

pada tubuh perempuan dilekati 

dengan atribut-atribut patriarkhat 

dengan cara menegaskan bahwa 

tubuh perempuan adalah hambatan 

untuk melakukan aktualisasi diri. 

Perempuan diciutkan semata dalam 

fungsi biologisnya saja. Dengan cara 

demikian, tubuh bagi kaum 

perempuan tak lagi dapat menjadi 

instrumen untuk melakukan 

transendensi sehingga perempuan 

tak dapat memperluas dimensi 

subjektivitasnya kepada dunia dan 

lingkungan di sekitarnya. Tubuh 

yang sudah dilekati nilai-nilai 

patriarkhat ini kemudian dikukuhkan 

dalam proses sosialisasi serta 

diinternalisasikan melalui mitosmitos 

yang ditebar ke berbagai pranata 

sosial: keluarga, sekolah, masyarakat, 

bahkan mungkin juga negara. 

Dalam kerangka penjelasan 

seperti inilah maka perempuan 

kemudian diposisikan sebagai jenis 

kelamin kedua (the second sex) dalam 

struktur masyarakat. Akibatnya, 

perempuan tak dapat mengolah 

kebebasan dan identitas kediriannya 

dalam kegiatan-kegiatan yang 

positif, konstruktif, dan aktual. 

Dalam situasi yang demikian ini, 


pola relasi kaum laki-laki dan 

perempuan menjadi tak ramah lagi. 

Kaum laki-laki tak menghendaki 

adanya ketegangan relasi subjekobjek, 

sebagaimana dijelaskan oleh 

filsuf-filsuf eksistensial, dengan 

menyangkal subjektivitas perempuan 

dan menjadikannya sebagai 

peng-ada lain yang absolut. 

Pada titik inilah pemikiran 

Beauvoir tentang etika ambiguitas 

menjadi penting dikemukakan. 

Dengan etika ambiguitas, Beauvoir 

menolak sikap yang ingin mengelak 

ketegangan relasi tersebut. Menurut 

Beauvoir, ketegangan antara 

“kebutuhan akan orang lain” dan 

“kekhawatiran dikuasai orang lain” 

(diobjekkan) merupakan situasi 

yang harus diterima apa adanya 

dan ditransendensikan ke dalam 

situasi yang lebih proposional dan 

manusiawi. 

Jalan pembebasan kaum perempuan 

ditempuh dari dua jalur 

utama, yakni level pemikiran dan 

praktik. Pada tataran pemikiran, 

tubuh perempuan harus dibebaskan 

dari label-label yang ditempelkan 

oleh budaya patriarkhis yang 

membuatnya tak leluasa melakukan 

proses transendensi. Tubuh, milik 

perempuan maupun laki-laki, 

dalam pandangan filosofis 

Beauvoir adalah situasi; tubuh 

adalah tempat subjek melakukan 

149


dialog dan penafsiran antara 

sejumlah nilai yang ditawarkan 

konstruksi sosial di sekelilingnya 

dan nilai-nilai yang dipilihnya 

secara otonom. Selain menempatkan 

konsep subjek dengan tubuh 

yang berbeda dan ambigu, Beauvoir 

juga menyerukan untuk mengubah 

pola relasi antara kaum laki-laki 

dan perempuan dari ikatan biologis 

dan fungsional menjadi ikatan 

manusawi dan etis, yang terangkum 

dalam semangat persahabatan 

dan kemurahan hati. 

Di level praktik, Beauvoir 

mengusulkan pentingnya kemandirian 

ekonomi sebagai pintu 

pembuka bagi pembebasan tubuh 

perempuan, yang akan semakin 

mantap jika dipadukan dengan 

perlakuan setara terhadap perempuan 

di ranah sosial, budaya, dan 

politik, yang dicapai melalui 

revolusi sosial. 

Selain melakukan sistematisasi, 

buku ini cukup berhasil melakukan 

kritik dan kontekstualisasi 

pemikiran-pemikiran Beauvoir 

dalam konteks problem-problem 

kekinian perempuan di era 

globalisasi. Di beberapa bagian 

misalnya, menurut penulis buku ini, 

Beauvoir kadang terlihat terlalu 

menyederhanakan persoalan situasi 

perempuan dan tidak mengakomodasi 

kompleksitas situasi 

150 

penindasan perempuan yang 

cukup rumit. Di akhir bagian, 

penulis buku ini menambahkan 

bahwa selain ancaman nilai-nilai 

patriarkhat sebagaimana tampak 

jelas dalam pemikiran Beauvoir, 

perempuan kini juga ditantang oleh 

kekuatan pasar bebas yang untuk 

beberapa hal tak jauh berbeda 

dengan kultur patriarkhis dalam 

soal menyempitkan ruang perempuan 

ke dalam kategori objek belaka, 

di tengah kegamangan kaum 

perempuan untuk terjun ke dalam 

ketegangan dan sifat dasar 

kebebasannya. 

Karya ini cukup berhasil 

menyajikan pemikiran-pemikiran 

filosofis Simone de Beauvoir tentang 

praksis etis pembebasan perempuan 

dalam bahasa dan uraian 

yang cukup mudah dicerna tanpa 

harus kehilangan segi kedalaman 

kajiannya. Buat mereka yang terjun 

di level gerakan (sosial) pembebasan 

perempuan, buku ini dapat 

menyuguhkan peta umum kondisi 

perempuan dengan berbagai 

kompleksitas persoalannya, dan 

buat kaum perempuan sebagai 

individu, melalui buku ini Beauvoir 

memberikan semangat dan seruan 

untuk selalu hidup lebih autentik 

dan hidup dengan semangat 

menggali identitas dan makna 

kebebasan. (M Mushthafa) 


Duka untuk Betty Friedan 

(1921 - 2006) 

Sebagai lembaga yang concern dengan 

perjuangan feminisme di seluruh dunia, 

kami ikut berduka atas meninggalnya Betty 

Friedan, 5 Februari 2006 lalu, bertepatan dengan 

hari ulang tahunnya ke 85. Betty Friedan adalah 

seorang feminis modern gelombang pertama dengan 

bukunya yang terkenal The Feminine Mystique yang 

diluncurkan pada tahun 1963. Ia meninggal dunia karena 

mengalami gagal jantung di rumahnya, di Washington DC. 

Bukunya yang sangat laris terjual berjudul The Problem That Has No 

Name mengenai masa krisis perempuan Amerika pada masa setelah 

Perang Dunia ke II yang diperlakukan tidak adil oleh pemikiran 

tradisional terhadap peran perempuan di ranah domestik. Ia juga 

menulis buku Melding Sociology and Humnistic Psycholog, sebuah buku 

yang menjadi tonggak ujung sebuah pergerakan yang amat besar 

pada abad terakhir, dimana feminisme Amerika sangat berkembang 

maju semenjak tahun 1800. 

Selain itu, ia adalah seorang aktivis pendiri Organisasi 

Perempuan Nasional sebuah organisasi feminis baru yang 

pertama pada abad pertengahan di Amerika tahun 1966, Betty 

Friedan juga salah satu pendiri dari Kaukus Politik 

Perempuan dan juga mendirikan Kelompok Aksi Hak- 

Hak Aborsi. 

Kita kehilangan tokoh feminis modern, 

namun semangat dan ide perjuangannya 

bagi keadilan perempuan tetap terus 

bersama kita.


Otonomi Daerah: 

Perlu Reformasi pada Segala 

Kebijakan Publiknya 

Judul : Representasi Perempuan 

dalam Kebijakan Publik di Era 

Otonomi Daerah 

Penulis : Endriana Noerdin, Lisabona 

Rahman, Ratna Laelasari Y., 

Sita Aripurnami 

Penerbit : Women Research Institute 

Terbit : Jakarta, 2005 

Tebal : XVII + 76 Halaman 

Dalam kata pengantarnya, 

Hans Atlov mengatakan 

pentingnya keberadaan buku ini, 

terutama memaparkan bagaimana 

peraturan daerah (Perda) di 

Indonesia selama dua tahun 

belakangan in telah merugikan 

perempuan dengan membatasi hakhak 

asasi mereka. Hal ini merupakan 

salah satu akibat yang tidak 

menguntungkan dari desentralisasi 

sehingga membutuhkan perhatian 

lebih jauh untuk mengkaji implementasi 

Perda. 

Buku ini sendiri merupakan 

serangkaian penelitian yang 

dilakukan oleh Women Reseach 

Institute (WRI) di 10 pemerintah 

daerah (Pemda) dalam era otonomi 

daerah, meliputi Sukabumi, 

Tasikmalaya, Solok, Mataram, 

152 

Nanggroe Aceh Darussalam, 

Gianyar, Kupang, Kendari, Samarinda 

dan Kutai Barat. Satu langkah 

yang perlu didukung terutama dalam 

upaya mengevaluasi implementasi 

dari Undang-undang Otonomi 

Daerah tahun 1999, di mana 

sebetulnya pemerintah Indonesia 

telah membuat peraturan hukum 

dengan menyertakan pengarusutamaan 

gender dalam GBHN 1999. 

Riset yang dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

berperspektif feminis dalam analisis 

tekstual, sekaligus merupakan 

investigasi yang mengungkap 

bahwa Perda di sembilan kabupaten/ 

kota dan satu provinsi, 

semuanya telah melanggar hak-hak 

asasi perempuan dan membatasi 

ruang kehidupan perempuan. 



Temuan-temuan yang tidak sensitif 

gender ini jelas meremehkan peran 

perempuan di wilayah publik 

bahkan mengucilkan eksistensi 

perempuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pemda belum sepenuhnya 

memiliki political will untuk menganggap 

perempuan sebagai bagian 

dari publik. Diskriminasi dapat dilihat 

dalam banyak kejadian dengan 

penerapan hukum Syariah Islam, 

pemulihan institusi tata pemerintahan 

adat yang didominasi oleh 

laki-laki, konteks “perilaku amoral”, 

wajib berpakaian tertentu, pembatasan 

ruang bergerak seperti keluar 

pada malam hari, dan lainnya. 

Salah satu teks yang diangkat 

dalam buku ini adalah Qanun Kota 

Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 

yang mengatur tata cara pemilihan 

Geucik (kepala kampung). Ada 14 

persyaratan yang tertera pada pasal 

8 ayat (1) oleh kandidat Geucik. 

Namun menyoroti salah satu syarat 

saja, yaitu harus mampu menjadi 

imam shalat, tentu membenturkan 

potensi perempuan untuk menjadi 

kepala kampung. Dalam perspektif 

masyarakat umum tentang Hukum 

Islam saja ia harus dibenturkan 

pada konteks aturan bahwa hanya 

laki-laki yang dapat menjadi imam 

shalat, sedangkan perempuan tidak 

dapat menjadi imam shalat bagi 

laki-laki. Jelas sudah, dalam hal ini, 


mungkinkah perempuan diberi hak 

untuk menjadi Geucik? 

Sebagaimana Qanun yang 

memiliki potensi diskriminatif 

terhadap perempuan, maka perlu 

disimak kembali secara teliti apakah 

memang setiap Perda berpotensi 

menutup ruang publik perempuan? 

Kenapa penelitian awal ini 

memakai perspektif feminis 

disebabkan kebutuhannya yang 

mendesak, maka perspektif feminis 

dibandingkan dengan perspektif 

lain, sangat membantu mengungkap 

permasalahan perempuan 

pada umumnya, dan secara khusus 

erat kaitannya dengan representasi 

dan partisipasi perempuan dalam 

politik dan kebijakan publik. 

Dengan demikian hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai rujukan 

untuk memetakan kebutuhan 

praktis dan strategis gender dalam 

rangka pemberdayaan politik 

perempuan di tingkat lokal dan 

nasional. 

Harusnya semua Perda mengacu 

kepada Undang-undang No. 22 

Tahun 1999 butir satu, yang 

menyatakan “Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan 

dengan memperhatikan aspek 

demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta potensi dan keanekaragaman 

daerah” (Bab I, hal 4). Namun 

membaca dari awal hingga bab 

153


terakhir dengan segala otensitas 

temuan-temuannya, buku ini jelas 

mengungkap ketimpangan gender 

dalam kebijakan publik bagi 

keadilan untuk perempuan dalam 

otonomi daerah. Maka buku ini 

dapat menjadi sebuah kitab 

pembelajaran, bahwa masih 

panjang jalan yang harus dilalui 

untuk mereformasi segala peraturan, 

segala kebijakan yang tidak 

mendiskriminasikan hak-hak 

perempuan sebagaimana termaktub 

dalam Deklarasi Universal Hak-hak 

Asasi Manusia dan Konvensi 

mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW), semua 

prinsip-prinsip dasar yang 

menghormati hak-hak perempuan 

harus selalu ditegakkan. Satu 

harapan terakhirnya adalah 

“Masyarakat yang Berkeadilan 

Gender”. (Yoke Sri Astuti) 

Telah terbit 

buku terbaru 

tentang feminisme 

Feminisme: 

Sebuah Kata Hati 

Karya: Dr. Gadis Arivia 

”Buku ini merupakan koleksi tulisan 

yang lengkap tentang isu-isu 

feminisme. Apa yang dituangkan di 

dalam buku ini ditulis oleh seorang 

pemikir dan hati feminis. Penindasan 

yang ditentang dan dipersoalkan oleh 

seorang feminis mencerahkan dan 

membebaskan kelompok-kelompok 

tertindas lainnya”. 

Dapatkan di toko buku, 

bursa buku atau 

Koperasi Mahasiswa terdekat 

Departemen Filsafat 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 

Universitas Indonesia 

Untuk pemesanan hubungi: 

Ima 0812 981 1969 

Marketing YJP (021) 8370 2005 

154 


Perubahan 

Biaya Berlangganan 

Mulai Bulan April 2006, biaya 

berlangganan Jurnal Perempuan 

sebesar Rp.100.000 untuk 

1 tahun/6 edisi 

(diluar ongkos kirim) 

NB: 

• Ongkos kirim berlangganan Pulau Jawa 

sebesar Rp. 5.000 x 6 edisi 

• Ongkos kirim berlangganan luar Pulau 

Jawa sebesar Rp. 10.000 x 6 edisi 

Untuk berlangganan dan informasi 

lebih lanjut hubungi: 

Marketing Yayasan Jurnal 




Telp. : (021) 8370 2005 

Fax : (021) 830 2434 

E-mail : yjp@jurnalperempuan.com

• Puisi • 

Tanpa Sebab Langsung 

(With No Immediate Cause) 

Ntozake Shange 

Tiap 3 menit seorang perempuan dipukuli 

tiap lima menit seorang perempuaan diperkosa 

tiap sepuluh menit gadis kecil dilecehkan 

tetap saja aku naik kereta hari ini 

sebelahku seorang lelaki tua yang 

mungkin habis memukuli istrinya 

3 menit lalu atau 3 hari 

30 tahun lalu mungkin dia menyodomi anak 

perempuannya tapi aku duduk saja 

karena seorang pemuda di kereta 

mungkin memukuli seorang pemudi 

hari ini atau esok 

mungkin aku kurang cepat menutup 

pintu 

mendorong pintu tiap 3 menit terjadi 

seorang perempuan merebak ke pipinya 

tumpah dari mulutnya 

bagai boneka yang koyak 

dengan mulut merah merekah dan terbuka 

tiap tiga menit ada bahu 

terbentur plester dan pemanggang 

kursi terdorong hingga rusuk 

air panas atau sperma mendidih hiasi tubuhnya 

aku naik kereta hari ini 

156 


• Puisi • 

dan beli koran dari seorang 

lelaki yang mungkin 

telah mencengkeram ibunya ke 

setrika 

aku tak tahu mungkin dia menahan gadis kecil di 

taman dan menyobek bagian belakangnya 

dengan batang besi 

aku tak tahu pasti apa yang telah dia lakukan aku cuma 

tahu tiap 3 menit 

tiap lima menit tiap sepuluh menit 

jadi aku beli koran itu 

mencari pengumuman itu penemuan itu 

terbelahnya tubuh perempuan 

korban-korban yang belum semua dikenali 

hari ini mereka telanjang dan mati 

menolak bersaksi 

satu dari sepuluh gadis tidak koheren 

aku raih kopi dan melepehnya 

aku temukan satu pengumuman 

bukan tubuh perempuan yang bengkak di sungai 

mengambang bukan anak yang bersimbah darah di 

gang 59 

bukan bayi yang terberai di lantai 

“ada laporan bahwa perempuan yang sering dipukuli 

bisa membunuh 

suami dan kekasih mereka 

tanpa sebab seketika” 

aku meludah aku muntah aku teriak 

kami semua punya sebab langsung 

tiap 3 menit 

tiap 5 menit 

tiap 10 menit 

tiap hari 

tubuh perempuan ditemukan 


157

• Puisi • 

di jalan sempit dan kamar tidur 

di ujung tangga 

sebelum aku naik kereta 

beli koran 

minum kopi 

aku harus tahu 

apa kamu melukai perempuan hari ini 

apa kamu memukul perempuan hari ini 

melempar anak kecil melintasi ruangan 

apakah itu celana dalam gadis kecil 

di sakumu 

apa kamu melukai perempuan hari ini 

aku harus tanyakan pertanyaan aneh ini 

yang berwenang butuh aku melakukannya 

membangun 

sebab langsung 

tiap tiga menit 

tiap lima menit 

tiap sepuluh menit 

tiap hari. 

(Diadaptasi oleh Indah Lestari) 

Ntozake Shange, perempuan berkulit hitam yang lahir di New Jersey dan 

menempuh pendidikan di University of Southern California. Ia telah 

menelurkan beberapa novel dan choreopoem. Karyanya berjudul “For 

Coloured Girls Who Have Considered Suicide/ When The Rainbow is Enuf 

dipentaskan di Broadway tahun 1976. 

158 


LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI 

YAYASAN JURNAL PEREMPUAN 

Bagi Anda yang membutuhkan referensi, buku-buku, kliping dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan 

kesetaraan gender, YJP memberikan layanan baru yaitu Pusat Informasi 

dan Dokumentasi. Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan layananlayanan 

seperti: 

1. Mendengarkan Program Radio Jurnal Perempuan 

2. Menyaksikan film dokumenter produksi YJP, setiap hari Senin & 

Kamis pk. 15.00 

3. Keikutsertaan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh YJP 

4. Akses ke semua bahan koleksi perpustakaan YJP. 

Informasi dan Dokumentasi YJP 


Phone (021) 8370 2005 (Hunting) 

Fax (021) 8302434 


pentingnya 

gerakan penyadaran 

kesetaraan perempuan 

dalam media... 

Panduan Untuk Jurnalis 

Seri 

[ ] 

Pemberdayaan 


Harga satuan Rp. 15.000 

Harga paket (3 buku) Rp. 40.000

• Cerpen • 

amnesty.org 

Dewi Nova Wahyuni 

160 



Mesin waktu membawaku pada suatu waktu beberapa tahun ke 

depan dan sebuah pulau yang kaya dengan pohon kelapa. Pulau 

yang subur, tempat para monyet dan burung hidup damai tanpa 

takut diburu. Pulau hijau ini dikelilingi laut yang ombaknya setengah 

besar, sangat menyenangkan untuk diajak bercanda sambil berenang. 

Dan aku terdampar pada sebuah cottage yang berjarak 20 meter dari 

bibir pantai. 

Pagi, 29 Desember 2015 

Aku berjalan menyusuri pantai, membiarkan kaki telanjangku 

bersentuhan dengan pasir putih. Air laut naik memenuhi bibir pantai, 

ombak mendayu-dayu dimainkan angin pagi. Aku bertemu beberapa 

lelaki, memandang heran pada seluruh tubuhku, tapi tidak satu pun 

yang menggoda. Barangkali mereka merasa asing bertemu perempuan 

dari waktu yang berbeda. 

Permukaan laut, biru kehijauan diterpa matahari yang mulai 

menyembul dari balik gunung, tetapi aku tidak melihat seorang 

perempuan pun di pantai. Mungkin mereka masih sibuk memandikan 

anak, membersihkan rumah, mencuci, seperti perempuan di waktuku. 

Setelah kembali ke cottage, aku mampir di resto untuk sarapan. 

Aku sarapan segelas susu segar, seiris roti dan keju, dan akhirnya aku 

bertemu seorang perempuan dengan baju tanpa motif berwarna 

kelabu. Kepalanya ditutupi oleh kain yang sama, hingga tak selembar 

rambutnya nampak. Potongan blusnya lurus tidak menampakkan 

seberapa kurus atau /gendut tubuhnya, roknya berpotongan longgar. 

Wajahnya alami tanpa polesan apapun. Ia salah satu pelayan di 

cottage ini. Sebelum aku meninggalkan resto, dengan sopan perempuan 

ini memberiku koran pagi. Aku mengucapkan terima kasih, 

sambil menyembunyikan keherananku dengan cara perempuan ini 

berpakaian. 

Berita Pagi ini… 

20 Perempuan Diarak Karena Mencium Tentara Kerajaan Satu 

NEGERI PUPU, SUARA PUPU - 20 perempuan Pupu diarak oleh Polisi 


161


Pengawas Pupu (3P) karena mencium para Tentara Kerajaan Satu (TKS) 

yang berpulang ke Kerajaan Satu. Peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Pupu, 

setelah kapal yang ditumpangi ratusan TKS meninggalkan pelabuhan. 

Ciuman itu, merupakan ciuman terakhir kepada kekasihnya, yang kemungkinan 

besar tidak akan kembali ke negeri Pupu akibat penarikan TKS paska 

perjanjian damai. Pengarakan dilakukan karena para perempuan itu telah 

melanggar Undang-undang Pupu No. 1 tentang anti porno aksi. 

5 Perempuan Dipotong Rambutnya karena Menolak Berpakaian 

Kelabu 

NEGERI PUPU, SUARA PUPU - 5 perempuan muda dipotong rambutnya 

oleh eksekutor karena menolak berpakaian kelabu. Pemotongan rambut 

ini dilakukan di alun-alun kota pada hari Minggu Sore, 27 Desember 2015. 

Pemotongan rambut yang ditonton ribuan orang ini, disertai cercaan dari 

warga Pupu. 

“Perempuan jalang, mempermalukan bangsa Pupu.” 

“Perempuan binal, tukang pamer tubuh, santapan TKS.” 

“Ibu-ibu, waspadalah dengan perempuan-perempuan yang 

menolak berpakaian kelabu, karena mereka akan menggoda suami 

ibu-ibu sekalian.” 

Penolakan berpakaian kelabu ini merupakan sikap melawan 

hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Pupu No. 2 

tentang Susila Perempuan Pupu. 

Sepasang Kekasih Dianiaya Massa 

NEGERI PUPU, SUARA PUPU - Sepasang kekasih dianiaya 

massa, karena kepergok sedang berpelukan di Kamp Pengungsian 

Beriman. Penganiayaan ini, terjadi karena mereka dianggap telah 

mencemari negeri Pupu. Si Perempuan juga dianggap kelompok yang 

mengakibatkan banyak persoalan. Perempuan seperti itu, adalah 

perempuan yang umumnya pernah berpacaran dengan TKS. Kelompok 

bersenjata yang menyebar kesengsaraan selama berpuluh tahun. 

Perempuan yang mau disentuh sebelum dinikahi juga sekaligus 

sumber segala bencana banjir, kekeringan, yang melanda negeri Pupu 

162 



setiap tahun, sebagai azab atas perilaku para perempuan yang tak 

bisa lagi menjadi tiang negara. Karena itu, warga Kamp Beriman 

memutuskan untuk mengusir perempuan itu dari kamp mereka. 

Sementara yang laki-laki cukup dinasehati dan diawasi agar tidak 

mengulang perbuatan yang sama. 

Ibu-ibu Menjual Sarden, Menteri Sosial Dituduh Korupsi! 

NEGERI PUPU, SUARA PUPU - Bantuan sarden, biskuit untuk 

pengungsi korban banjir dan korban konflik tidak benar-benar 

dikonsumsi oleh pengungsi. Seorang Ibu menyampaikan bahwa 

keluarganya tidak terbiasa makan makanan kaleng, apalagi memberikan 

biskuit pada balita, ia khawatir anak-anaknya akan kekurangan 

gizi. Untuk itu, ia menjual pangan bantuan tersebut ke pasar terdekat 

untuk dibelanjakan sayur dan ikan segar. Sementara itu, kelompok 

pengawas bantuan mengancam akan mengajukan Menteri Sosial 

Negeri Pupu ke meja hijau atas tuduhan korupsi. Tuduhan itu terkait 

dengan buruknya layanan publik di kamp-kamp pengungsian, 

padahal bantuan dari dunia internasional terus mengalir ke Pemerintah 

Pupu. Husein Mubarak, Ketua Badan Koordinasi Bantuan 

Pengungsi (BKBP) yang bertanggung jawab atas situasi ini, menjelaskan 

bahwa lembaganya tidak dapat bekerja maksimal karena macetnya 

aliran dana dari Menteri Sosial. 

Gila, bagaimana bisa, mesin waktu membawaku pada waktu dan 

tempat seperti ini. 

Malam, 31 Desember 2015 

Bulan bundar bersinar cemerlang di atas laut, aku menyandarkan 

tubuhku di dada bidang Jeremy, sambil membiarkan kaki kami 

terciprat ombak. Setelah beberapa hari terdampar, aku bertemu Jeremy, 

seorang relawan dari Organisasi Penolong Dunia (OPD). Dia satu 

dari sedikit orang, yang bisa aku ajak bicara tentang segala macam 

aturan yang membuatku pusing selama di sini. Dia bertahan bekerja 

di sini, untuk kemanusiaan, seperti yang biasa aku dengar dari 


163


orang-orang sejenis dia. Bagaimanapun dia teman yang paling 

berharga untukku, karena dia mengerti apa yang membuatku resah 

dan apa yang aku inginkan. Yah, aku tak punya keinginan lain, selain 

kembali ke tahun 2005 dan ke kampungku, sebuah perkebunan teh di 

Indonesia. Yah, walaupun kalian tahu kan Indonesia? 

Sesungguhnya aku mau bilang, bahwa Jeremy itu agak keren, dan 

yang lebih penting dari itu, sentuhannya membuat setiap sel tubuhku 

menari-nari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bercinta dengannya. 

Lagi pula aku tahu, dia sudah tidak bercinta selama 6 bulan, ehm.. 

kalian percaya? 

Ada bulan, ada laut, ada Jeremy yang telanjang dan menciumi 

seluruh tubuhku. Lalu, kami bercinta mengikuti deburan ombak yang 

bergulung-gulung. Dan kami orgasme bersama sambil meneriakan I 

love u…. 

5 Menit Kemudian 

Aku dan Jeremy dikelilingi 12 orang Polisi Pengawas Pupu (3P), 

dua diantara mereka perempuan. Salah satu dari perempuan itu 

segera menutup tubuhku yang masih telanjang dengan kain sambil 

mengumpat: 

“Terkutuklah perempuan sumber penderitaan Pupu.” 

Sementara anggota 3P yang lain merampas KTPku dan pass por 

Jeremy. Aku tidak tahu bagaimana KTP-ku bisa berbunyi: 

Nama : Dewi Pupu 

Agama : Pupu 

Tempat tanggal lahir: Negeri Pupu, 19 Nopember 1985. 

Setelah itu, kami dibawa ke Kantor Departemen Pengawas Pupu 

untuk melalui pemeriksaan. Kami dituduh telah melanggar Undangundang 

Pupu Pasal 4 tentang anti Seks Bebas jo Pasal 67 tentang anti 

HIV/AIDS. Karena menurut otoritas Pupu, salah satu penyebar HIV/ 

AIDS adalah perempuan yang bersetubuh dengan TKS dan relawan 

164 



organisasi bantuan internasional. 

Aku menolak semua tuduhan itu, karena aku tidak melakukan 

“seks bebas”s, aku bercinta dengan orang yang aku sukai dengan 

segala riesiko yang aku pertimbangkan. Dan yang lebih mendasar 

adalah mereka tidak boleh mengontrol seksualitasku. Aku juga 

menolak dijuntokan ke pasal Anti HIV/AIDS karena Jeremy mengenakan 

kondom. Lagi pula aku bukan perempuan bodoh, yang melakukan 

seks tanpa pengaman. Bahkan aku sudah memikirkan kesehatan 

tubuhku sebelum undang-undang ajaib itu mereka buat. 

Tetapi tak seorangpun yang menghiraukan penolakanku. Orangorang 

berseragam itu memandangku dengan perasaan jijik sambil 

sesekali mencuri pandang pada kain yang tidak bisa menutup seluruh 

pahaku. Aku seperti berhadapan dengan robot-robot hidup yang siap 

melahapku. 

Tak ada yang bisa dilakukan Jeremy, selain menatapku dengan 

seolah-olah berkata “sudahlah, tidak usah berdebat dengan mereka.” 

Aku juga merasakan ketakutan yang diam-diam pada kedua matanya. 

3 Jam Kemudian 

Salah seorang pimpinan Organisasi Penolong Dunia (OPD) 

melakukan pembicaraan dengan pimpinan Departemen Pengawas 

Pupu. Setelah itu, Jeremy diperbolehkan meninggalkan Departemen. Ia 

dengan segala cara meminta maaf tidak dapat membantuku. Undangundang 

Pupu pada prakteknya memang lebih sering menjerat orangorang 

yang berkebangsaan Pupu. Hanya dalam kondisi tertentu, ia 

bisa menjerat orang asing. 

Pada kondisi itu, posisiku sama dengan perempuan lain yang 

berkencan dengan TKS. Undang-undang Pupu tidak bisa mengenai 

kelompok orang bersenjata, dengan alasan mereka memiliki peradilan 

sendiri. Peradilan itu bernama Peradilan Kaum Bersenjata, dimana 

kami sebagai kaum sipil tidak punya akses informasi yang cukup dan 

keberanian yang cukup untuk meminta keadilan melalui kaum 

bersenjata. 


165


Rasa sukaku sama Jeremy habis sudah malam ini. Aku tidak bisa 

melanjutkan rasa sukaku pada seseorang yang dilindungi oleh sistem 

yang tidak aku sukai. Sistem yang hanya bisa mengontrol dan memenjarakan 

orang tak berkuasa dan tak bersenjata. 

Januari 2016 

Aku mengawali tahun dengan cara menghadapi cercaan ratusan 

orang di sebuah lapangan sepakbola. Seorang eksekutor sudah siap 

untuk mencambukku, tapi ia akan memastikan bahwa penonton 

sudah cukup puas menyerangku dengan kata-kata. 

“Perempuan Jalang!” 

“Penyebar HIV/AIDS” 

“Pemuas nafsu laki-laki bule” 

“Usir dia dari negeri Pupu” 

Aku tahu kata-kata dan tatapan mereka bisa 100 kali membuatku 

perih, ketimbang cambukan sang eksekutor. Tetapi semakin mereka 

berteriak, semakin hilang suara mereka dari pendengaranku. Aku 

serasa dikerumuni orang bisu. Hanya jepretan kamera dan sorotan 

handycam wartawan yang aku rasakan. 

Ketika cambukan pertama mengenaiku, mereka berteriak riang, 

seolah-olah berhasil menaklukan seekor kuda liar. Mereka tidak tahu 

bahwa sesuatu yang merdeka dalam pikiranku tidak akan pernah 

merasakan sakit oleh semua yang mereka lakukan. 

Setelah pencambukan selesai, teriakan berubah. 




Bahkan mereka tidak mengerti bahwa aku bukan penduduk negeri 

Pupu. Aku hanya pendatang dari tahun 2005, yang terdampar di 

pulau Pupu dan sedikit menikmati tubuh Jeremy. 

That’s all. 

(Pantai resah, 17 menit pertama menapak 2006) 

166 


Ikuti terus isu-isu • Cerpen perempuan • lewat 

edisi-edisi Jurnal Perempuan berikut: 

Perempuan adalah kelompok yang terus 

mengalami pemiskinan. Secara ekonomi, 

pendapatan perempuan di seluruh dunia 

jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki 

dan jumlahnya terus menurun setiap 

tahun. Jurnal Perempuan edisi ini akan 

membahas secara tajam hubunganhubungan 

antara ketidakadilan gender 

dan fenomena pemiskinan perempuan 

(feminization poverty) 

MENGURAI KEMISKINAN: 

Dimana Perempuan? 

Melindungi Perempuan 

dari HIV/AIDS 

Seberapa berdayakah perempuan atas HIV/ 

AIDS? Demikian pertanyaan edisi kali ini. 

Ternyata permasalahan perempuan positif 

HIV amatlah kental dengan diskriminasi 

gender diantaranya karena pasangan yang 

dominan dan lingkungan yang tidak 

mendukung mereka. Lebih mengagetkan 

lagi, perempuan yang rentan positif adalah 

yang aktif secara seksual atau sudah 

Jurnal Perempuan 45dewasa dan telah menikah. 167

Nantikan Siaran Radio Jurnal Perempuan 

setiap minggu di 186 Stasiun Radio kesayangan anda 

di seluruh Indonesia 

No. Stasiun Radio Frekuensi Propinsi Kota Jadwal Siar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

GUNTUR 104.4 FM Bali Singaraja Jumat: 11:30 

GLOBAL 96,5 FM Bali Tabanan Minggu: 11:20 

DUTA DEWATA 92,6 FM Bali Denpasar Minggu: 15:00 

SONORA 100,9 FM 101,1FM Bangka Pangkalpinang Minggu: 09:00 

HARMONI THE FAMILY RADIO STATION 98,1 FM Banten Serang Rabu: 19:30 

SUARARIA SANTANA 103,7 FM Bengkulu Bengkulu Setiap Hari: 15:30 

SONORA JOGJA 97,4 FM DI Yogyakarta Yogyakarta Rabu: 09:00 

PRIMA UNISI YOGYA 104,75 FM DI Yogyakarta Pasar Kembang Kamis: 13:05, Minggu: 10:00 

RRI YOGYAKARTA 91,1 FM DI Yogyakarta Kota Baru Sabtu: 09:00 

SWARA GADJAH MADA FM 98,45 FM DI Yogyakarta Yogyakarta Rabu: 06:30 

YASIKA FM 95,3 FM DI Yogyakarta Karangkajen Jumat: 11:00 

JAKARTA NEWS FM 97,4 FM DKI Jakarta Jakarta Selatan Minggu: 11:00 & 17:00 

SUARA METRO 91,0 FM DKI Jakarta Jakarta Selatan Minggu: 09:30 & 16:30 

SMART FM 95, 9 FM DKI Jakarta Jakarta Pusat Minggu: 07:48 

SWARA SELEBES 100,2 FM Gorontalo Gorontalo Sabtu: 18:00 

GITASWARA PRAPITASARI/GSP 100,9 FM Jambi Jambi Sabtu: 10:30 

ANTASSALAM 102,65 FM Jawa Barat Bandung Rabu: 16:30 

MUSTIKA 107, 5 FM Jawa Barat Bandung Senin: 19:15 

BUK GAJAH MEGASWARATAMA (Radio BG) 87,60 FM Jawa Barat Indramayu Sabtu: 18:30 

RIA CINDELARAS 1134 KHz Jawa Barat Indramayu Kamis: 05:15 

KELUARGA CIHANJUANG SEPULUH / KC-10 106,15 FM Jawa Barat Indramayu Sabtu: 10:00 

KAUMAN BOGOR/ERKAEM 1134 AM Jawa Barat Bogor Sabtu: 11:00 

MARITIM 102,65 FM Jawa Barat Cirebon Rabu: 08:00, Minggu: 20:00 

SUARA GRAFIA 98,5 FM Jawa Barat Cirebon Selasa:10:00 

MARTHA FM 101, 3FM Jawa Barat Tasikmalaya Rabu: 17:00 

QUANTUM FM TASIKMALAYA 94,6 FM Jawa Barat Tasikmalaya Kamis: 18:00 

REKA KHARISMA SWARA 103,35 FM Jawa Barat Garut Kamis: 13:00 

ALFINA 720 AM 720 AM Jawa Tengah Pemalang Sabtu: 06:00 

ANITA 106, 6 FM Jawa Tengah Tegal Rabu: 10:10 

BAYUSAKTI 792 AM Jawa Tengah Kroya Minggu: 13:00 

BIMASAKTI 98,8 FM Jawa Tengah Kebumen Minggu: 10:00 

BINTORO 1314 AM 1314 AM Jawa Tengah Demak Sabtu:10:30 

BSP (SWARA BAHUREKSA) 103, 8 FM Jawa Tengah Pekalongan Sabtu: 10:30 

CHANDRA POP 99,85 FM Jawa Tengah Pekalongan Minggu: 07:30 

DAMASINTA FM 101,6 FM Jawa Tengah Pekalongan Minggu: 07:30 

CANDI SEWU 106,15 FM Jawa Tengah Klaten Minggu: 11:30 

CBS 91 FM Jawa Tengah Banjarnegara Sabtu: 12:45 

DIAN SWARA 98,2 FM Jawa Tengah Purwokerto Jumat: 10:00 

GIS 90,4 FM Jawa Tengah Wonogiri Minggu: 09:00 

JPI FM 106,3 FM Jawa Tengah Solo Sabtu: 07:00 

RIA FM FEMALE 98,8 FM Jawa Tengah Solo Senin 21:00 

SAS FM 104,3 FM Jawa Tengah Solo Sabtu: 10:30 

MANDALIKA 12,78 AM Jawa Tengah Jepara Minggu: 08:00 

POP JEPARA 97, 3 FM Jawa Tengah Jepara Minggu: 08:30 

PRIMA FM 104 FM Jawa Tengah Jepara Sabtu: 06:00 

MERAPI INDAH / RMI 104,9 FM Jawa Tengah Muntilan Selasa: 06:00 

GSM - FM 91,5 FM Jawa Tengah Muntilan Minggu: 10:30 

MULIA ARIFTA SWARAGRAHA 101, 95 FM Jawa Tengah Kebumen Rabu: 09:00, Minggu: 17:00 

MURIA KUDUS 1440 AM Jawa Tengah Kudus Sabtu: 08:50 

PERMATA 900 AM Jawa Tengah Kartasura Sabtu: 12:00 

POLARIS 105,45 FM Jawa Tengah Magelang Rabu: 09:00 

POP BREBES 95,3 FM Jawa Tengah Brebes Sabtu: 10:00 

POP KUDUS 93,7 FM Jawa Tengah Kudus Minggu: 07:00 

POP PATI FM 91, 5 FM Jawa Tengah Pati Rabu: 09:00 

POPFM PURWODADI 94,6 FM Jawa Tengah Purwodadi Minggu: 06:45 

SUARA MRAPEN ABADI 98,2 FM Jawa Tengah Purwodadi Selasa: 08:00 

POPFM PURWOREJO 93,4 FM 93,4 FM Jawa Tengah Purworejo Minggu: 12:00 

POPFM REMBANG 95,2FM Jawa Tengah Rembang Minggu: 08:30 

POP SEMARANG FM 103,7 FM Jawa Tengah Semarang Minggu: 07:00 

CHANNEL 99 (eks RADIKS) 99,15 FM Jawa Tengah Semarang Minggu: 16:30 

TOP FM - SEMARANG 89,40 MHz Jawa Tengah Semarang Senin: 09:00 

“W” FM 100,1 FM Jawa Tengah Semarang Minggu: 09:00 


IMELDA 104,4 FM Jawa Tengah Semarang Selasa: 08.00 - 09.00 

POP SRAGEN FM 88, 8 FM Jawa Tengah Sragen Selasa:09:00





65 POP YOGYA FM 99,5 FM Jawa Tengah Salam Minggu: 13.30 

66 PTPN RASITANIA 99,6 FM Jawa Tengah Surakarta Sabtu: 10:30 

67 PURNAMASIDI 101,95 FM Jawa Tengah Wonosobo Sabtu: 17:00 

68 RONA PUSPITA AM.900 101,6 FM Jawa Tengah Kendal Jumat: 19:30 

69 RPK FM 107,2 FM Jawa Tengah Temanggung Jumat: 09:00 

70 SATRIA FM 648 AM Jawa Tengah Aji Barang Sabtu: 12:00 

71 SBS - PURBALINGGA 828 AM Jawa Tengah Purbalingga Sabtu: 06:00 

72 SUARA GARUDA SAKTI 1243 AM Jawa Tengah Blora Minggu: 08:00 

73 SWARA KRANGGAN PERSADA 882 AM Jawa Tengah Temanggung Kamis: 19:30 

74 WIJAYA 102,6 FM Jawa Tengah Cilacap Minggu: 13:00 

75 ZENITH 702 AM Jawa Tengah Salatiga Sabtu: 09:00 

76 ANDIKA FM 106,5 FM Jawa Timur Kediri Senin: 11:45 

77 ARUPADATU 94,00 FM Jawa Timur Mojokerto Kamis: 12:00 

78 BEST FM 103 FM Jawa Timur Jember Senin: 07:20 

79 DUTA CAKRAWALA SERASI FM (DCS) 101,6 FM Jawa Timur Madiun Rabu: 09:00 

80 GIGA FM 99,85 FM Jawa Timur Sidoarjo 

81 LIUR 90, 9 FM Jawa Timur Tulungagung Kamis: 06:00 & 

Jumat: 12:00 

82 MITRA ADI SWARA 104, 5 FM Jawa Timur Malang Senin, Kamis: 11:45 

83 PASURUAN WARNA PESONA (Warna 91.45 FM) 91.45 FM Jawa Timur Pasuruan Jumat: 07:00 

84 PROSALINA 101,3 FM Jawa Timur Jember Rabu, Kamis: 05:45 

85 CITRA 98,2 FM Jawa Timur Jombang Sabtu: 17:00 

86 SABDOTOMO 93,5FM Jawa Timur Kediri Minggu: 18:00 

87 BONANSA 105, 10 FM Jawa Timur Kediri Senin - Jam: 09.30 

88 SONORA 98,0 FM Jawa Timur Surabaya Rabu: 09.00 

89 SUARA MANDALA 96,4 MHz Jawa Timur Banyuwangi Rabu: 08:15 

90 SWARA KARIMATA 100,2 FM Jawa Timur Pamekasan - Madura Minggu: 16:15 

91 WIKA FM 98,8 98,8 FM Jawa Timur Mojokerto Kamis & Sabtu: 08:00 

92 ARYA BOMANTARA 102,3 FM Kalimantan Barat Singkawang Kamis: 10:00 

93 BIMAREKSA 104,4 FM Kalimantan Barat Sanggau Rabu: 09:00 

94 DERMAGA 936 AM Kalimantan Barat Pontianak Selasa: 11:00 

95 MAHKOTA NGABANG GEMASWARA 828 KHZ Kalimantan Barat Pontianak Kamis: 11:30 

96 PRIMADONA 99,1 FM Kalimantan Barat Pontianak Rabu & Sabtu: 09:00 

97 RADIO PEMERINTAH DAERAH KETAPANG 1088 AM Kalimantan Barat Pontianak Sabtu: 14:00 

98 SONORA 96, 7 FM Kalimantan Barat Pontianak Sabtu: 09:00 

99 VOLARE 103, 4 FM Kalimantan Barat Pontianak Rabu: 08:00 

100 RAMA 107,5 FM Kalimantan Barat Pontianak Senin: 10.00 

101 MELATI GRAMEDYA 738 AM Kalimantan Barat Mempawah Selasa: 10:00 

102 POLAREKSA 104,15 MHz Kalimantan Barat Sintang Senin: 09:30 

103 DBS / DIRGANTARA PERMAI 101,6 FM Kalimantan Selatan Banjarmasin Sabtu: 09:00 

104 NUSANTARA ANTIK 102, 7 FM Kalimantan Selatan Banjarmasin Sabtu: 10:00 

105 SMART (RADIO SWARA MAIDA ARTANUSA) 100,1 FM Kalimantan Selatan Banjarmasin Minggu: 11:30 

106 GEMAYA REKAYASA 104,7 FM Kalimantan Timur Balikpapan Kamis: 09:00 

107 SWARA MEDIA SENTRANADA 101,3 FM Kalimantan Timur Balikpapan Senin: 11:00 

108 MARS FM 104,2 104,2 FM Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Senin: 10:00 

109 MESRA/DAYAPENCA PUTERA 102,3 FM Kalimantan Timur Samarinda Minggu, Senin: 09:30 

110 BORNEO RADIO CHANNEL 96 FM Kalimantan Timur Samarinda Selasa: 18:15 

111 RASUBHA 100,2 AM Lampung Bandar Lampung Rabu: 11:00 

112 SUARA WAJAR 96, 8 FM Lampung Bandar Lampung Jumat: 10:05 

113 ISTANA BAHARA SWARA (RADIO ISTANA) 101 MHZ 101,25 FM Maluku Bastiong - Ternate Kamis: 10:00 

114 MILENIA 104,75 FM Maluku Ternate 

115 GEMA HIKMAH 103 FM Maluku Ternate Kamis: 08:30 

116 SANGKAKALA 103 FM Maluku Ambon Kamis: 07:30 

117 SWARA INDONESIANA 107,2 FM Maluku Tidore Kamis: 09:30 

118 GEMA PERTIWI 104,6 FM Maluku Halmahera Selatan Rabu, Kamis, Jumat: 

09:00, Sabtu: 10:00 

119 ADYEMAJA 104,4 FM NAD Lhokseumawe Kamis: 09:00 

120 KAZUMA BAWANASWARA - NAD Lhokseumawe Senin: 19:30 

121 PRO 2 FM NAD Lhokseumawe Minggu : 7.45 

122 ANDYTA RASISONIA 105,10 FM NAD Bireun Rabu, Minggu: 16:00 

123 BAITURRAHMAN 98,5 FM NAD Banda Aceh Minggu: 09:00 

124 GYPSI 106, 10 MHz NAD Langsa Jumat: 13:30 

125 MEGAPHONE Jurnal Perempuan 45 105,60 FM NAD Pidie Sabtu: 169 09:00, Minggu: 

11:00, Senin: 10:00





126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

SUARA MAHARDIKA GEMPITA NAD Blang Pidie Minggu: 10:00 

CITRASUARA NUANSA LOMBOK / CNL 95,3 FM NTB Mataram Senin: 09:00 

MITRA IDOLA KITA 792 AM NTB Selong Jumat: 17:30 

SWARA MAYA PESONA INDAH 98,8 FM NTB Lombok Selasa: 17:30 

BAYU GITHA SWARA 93,00 FM NTB Lombok Minggu Jam : 10.00 

Kamis Jam : 19.00 

KENANGAN 96, 5 FM NTB Sumbawa Barat Selasa:17:00 

GYPSI FM 94,5 FM NTB Sumbawa Minggu: 08:00 & 19:30 

OISVIRA FM 95,1 FM NTB Sumbawa Jumat: 17:00 

KISSORA GRAHA PERSADA 105,1 FM NTT Kupang Rabu: 14:00 

NADA MUDA CAKRAWALA (RADIO CAKRAM) 97,05 FM NTT Maumere-Flores Rabu: 18:00, Sabtu: 07:30 

PEMERINTAH DAERAH - NGADA - NTT Flores Senin: 18:30 

SONIA 102,9 MHz NTT Maumere Sabtu: 08:30 

TIRILOLOK 100,9 FM NTT Kupang Senin: 10:30 

ARTHUR PERKASA 105,1 FM Papua Jayapura Selasa: 10:00 

MOVE FM 1003 MHZ 103 FM Papua Jayapura Jumat: 17:00 

SUARA KASIH AGUNG (RSKA) 106,5 FM Papua Jayapura Selasa: 09:00 

VOP FM 100,2 FM Papua Jayapura Rabu: 15:06 

CITRA DAYANG SURI 104,8 FM Riau Dumai Minggu: 08:00 

MELODY 88,80 FM Riau Dumai Senin: 19:00 

SHINE 92.5 FM 92,5 FM Riau Dumai Kamis: 21:00 

CYNTHIA RHAMA BROADCASTING CORP. 100,2 FM Riau Pekanbaru Selasa: 13:00 

GEMA BENTARA 107 FM Riau Batam Rabu: 10:00 

KENCANA RIA INDAH SUARA 102,3 FM Riau Batam Kamis: 12:00 

SORERAM 1044 AM 1044 AM Riau Pekanbaru Kamis: 15:05 

SWARAKHARISMA TRISAD/STAR 107,5 FM 107,5 FM Riau Bengkalis Jumat: 10:00 & 18:00 

BHARATA RASIHIMA 106,5 FM Sulawesi Selatan Makassar Minggu: 13:00 

MAKARA FM 103,6 FM Sulawesi Selatan Kota Palopo Sabtu: 10:00 

RINA BESTARI 738 KHz Sulawesi Selatan Tana Toraja Sabtu: 17:45 

MERCURIUS TOP FM 104,4 FM Sulawesi Selatan Makassar Rabu: 08:00 

SMART (RADIO MAKASSAR ARTATIARA) 100,9 FM Sulawesi Selatan Makassar Jumat: 15:00 

SWARA SENTOSA PRATAMA 103,7 FM Sulawesi Selatan Makassar Minggu: 09:00 & 20:00 

BEST FM 101,6 FM Sulawesi Tengah Palu Sabtu: 15:30, Minggu: 09:00 

MALEO 103, 7 FM Sulawesi Tengah Tojo Unauna Kamis:11:00 

NEBULA NADA 101FM Sulawesi Tengah Palu Senin & Kamis: 09:30 

NUGRAHA TOP 102,6 MHz Sulawesi Tengah Palu Senin, Rabu & Jumat: 11:30 

BULAVA 100,2 FM Sulawesi Tengah Poso Kamis: 20:30 

GEMA ANGKASA SWARA ALKHAIRAT FM 1170 AM Sulawesi Tengah Palu Minggu: 13:00 

SWARA PRAJA MUKTI / RADIO PEMDA POSO 97,8 FM Sulawesi Tengah Poso Rabu: 10:15 

SUARA PUBLIKA 103,35 FM Sulawesi Tengah Palu Senin: 13:00 

SWARA RAMAYANA JELITA 1404 AM Sulawesi Tengah Palu Selasa: 14:30 

BITTARO 1341 KHz Sulawesi Tengah Toli-Toli Selasa: 11:00 

GEMA KENDARI FM 92, 40 MHz Sulawesi Tenggara Kendari Jum’at & Minggu: 09:40 

SUARA ALAM 99,2 FM Sulawesi Tenggara Kendari Sabtu: 10:00 

AL-KHAIRAT (RAL) 102,65 FM Sulawesi Utara Menado Rabu: 10:15 

GITA LESTARI 105,10 FM Sulawesi Utara Bitung Rabu: 18:00 

KOSMO FEMALE 96,1 FM Sulawesi Utara Manado Sabtu: 08:00 

ROM 2 FM 101,6 FM Sulawesi Utara Manado Rabu: 17:30 

SMART(SWARA MANADO RADIO TRENDI) 100,9 FM 101,2 FM Sulawesi Utara Manado Sabtu: 11:35 

SWARA CITRA ESA ENANG 104,4 FM Sulawesi Utara Manado Rabu: 18:30 

SWARA MAESAAN WAYA / MERSI 98, 5 FM Sulawesi Utara Manado Minggu: 15:00, Senin: 07:00 

SWARA NUR HADDAD FM 100 MHz Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Senin & Kamis: 11:15 

BIMANTARA 98,8 FM Sumatera Barat Bukittinggi Junat: 10:00 

BUKIT TINGGI 101,5 FM Sumatera Barat Bukit Tinggi Rabu: 10:00 

GEMA KARANG PUTIH (CLASSY 103 FM) 103,4 FM Sumatera Barat Padang Selasa: 11:00 

SUSHI FM 100,2 FM Sumatera Barat Padang Minggu: 20:00 

SONORA PALEMBANG (PT RADIO GEMA ATMAJAYA) 102,6 FM Sumatera Selatan Palembang Minggu: 09:30 

SMART (SWARA MAQEBA ARTATIARA) 101,9 FM Sumatera Selatan Palembang Selasa: 19:00 

ADI UTAMA LAKSAMANA (RAU 104.75 FM) 104,75 FM Sumatera Utara Pdg Sidempuan Jumat: 20:00 

LA FEMME 88 FM Sumatera Utara Medan Rabu: 18:00 

MASS (MADINA SORA SERE) 101 FM Sumatera Utara Mandailing Natal Senin: 10:30 


YASKA JAYA 100,2 FM Sumatera Utara Terbing Tinggi Sabtu: 09:30

Jangan lewatkan tema-tema menarik 

tentang isu-isu perempuan 

yang dikemas oleh 

Radio Jurnal Perempuan, berikut ini: 

RJP-327 

RJP-328 

RJP-329 

RJP-330 

RJP-331 

RJP-332 

RJP-333 

RJP-334 

Pendampingan Perempuan Positif HIV 

Masalah Perempuan dan Pendidikan 

Perempuan dan Musik 

Reproduksi Perempuan Positif HIV 

Pengamen Perempuan 

Setahun lebih Paska Pemberlakuan Undang Undang PKDRT 

Perempuan Bermotor 

Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Publik 

Anda bisa mendapatkan rekaman kaset program 

Radio Jurnal Perempuan dengan tema-tema yang 

anda inginkan seharga Rp. 15.000,- per kaset. 




Telp. : (021) 8370 2005 

Fax : (021) 830 2434 


Dapatkan Buku Terbaru Yayasan Jurnal Perempuan 

PEREMPUAN BERTUTUR 

Sebuah Wacana Keadilan Gender dalam Radio Jurnal Perempuan 

Dalam Program Radio Jurnal Perempuan, telah banyak 

sekali isu-isu yang berkaitan dengan perempuan diangkat. 

Di tengah meningkatnya angka kekerasan terhadap 

perempuan baik ruang publik maupun domestik, tingginya 

angka kematian ibu melahirkan dan praktek trafiking 

(perdagangan perempuan dan anak) serta masih kerap 

terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan, Radio Jurnal 

Perempuan eksis untuk menjalankan fungsi raising 

awareness (membangkitkan kesadaran masyarakat) akan 

pentingnya penghormatan hak-hak perempuan. 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 

Bagian Pemasaran Yayasan Jurnal Perempuan 


Telp. : (021) 8370 2005 

Fax : (021) 830 2434 


Harga Rp. 30.000

Surat Pembaca 

JP Tema Lesbian 

Sebagai jurnal yang membahas segala problematika perempuan yang 

ada di Indonesia, bagaimana tanggapan anda tentang komunitas kaum 

lesbian di Indonesia saat ini? Saya berharap edisi Jurnal Perempuan 

berikutnya membahas komunitas kaum lesbian dengan detail. 

annisaa azisah (cheerupsassy@xxx.com) 

Annisaa yang baik, dalam JP edisi 26 tentang kekerasan dan 41 tentang 

seksualitas telah membahas isu lesbian. Isu ini memang penting untuk menjelaskan 

keberadaan perempuan yang homoseksual, yang ternyata diperlakukan 

diskriminatif. Kami sudah berencana untuk menerbitkan JP khusus tema lesbian 

bila ada kesempatan nanti. 

Cerpen Black Box 

Redaksi Jurnal Perempuan, sangat disayangkan, dalam JP Edisi 44 

“Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan”, terdapat Cerpen Hikmat 

Gumelar berjudul “Black Box” yang sebelumnya telah dimuat di harian 

Pikiran Rakyat (Desember 2005). Tentu saja hal ini sangat mengecewakan. 

Ellin Rozana-INSTITUT PEREMPUAN 

Ellin yang baik, terima kasih atas responnya.Redaksi sudah menghubungi 

Hikmat Gumelar, menurutnya Cerpen Black Box di JP adalah versi yang lain 

dari yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat. Menurutnya perbedaan versi itu 

menunjukkan ia tidak melanggar kode etik. Redaksi memilih cerpen tersebut 

karena mengangkat tema perempuan Gerwani, yang belum kami temukan di 

cerpen lainnya. 

RALAT 

! 

Dalam Jurnal Perempuan edisi 44, terdapat kesalahan pencantuman 

biodata penulis Siti Murtiningsih. Biodata yang sebenarnya adalah: 

Lulusan S1 Filsafat UGM tahun 1995 dan S2 Filsafat UGM tahun 

1997. Penulis buku berjudul “Pendidikan Alat Perlawanan”, penerbit 

Resist Book, 2004. Tulisan yang berjudul “Ideologi Gender dalam 

Pendidikan Formal di Indonesia” merupakan salah satu penelitian 

yang pernah dilakukannya di tahun 2000 bekerjasama Pusat Studi 

Wanita UGM dengan DIKTI. 

Redaksi 

172 


Tentang Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani Soetjipto. Penulis adalah Pengajar di Universitas Indonesia serta 

Program Officer di The Asian Fondation. 

Atas Hendartini Habsjah. Seorang pengajar di Program Pasca Sarjana 

Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, pendiri dan peneliti di 

Yayasan Kesehatan Perempuan. 

Dewi Novi Wahyuni. Lulusan Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Inggris 

untuk Seksi American Study Universitas Diponegoro Semarang. Kini 

bekerja sebagai Koordinator Divisi Pemantauan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 

Eko Bambang S. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang, aktif di Yayasan Jurnal Perempuan sejak 2003. Karya tulis 

jurnalistiknya hampir setiap hari dapat dinikmati di Website 

www.jurnalperempuan.com. Saat ini menjadi Koordinator Website 

Yayasan Jurnal Perempuan. 

Indah Lestari. Freelance Translator yang sedang menerjemahkan novel 

sastra Inggris oleh penulis asal Afrika Selatan penerbit Jalasutra, 

penyunting di Ilman Books terjemahan Indonesia novel Arab klasik, 

dan kini di bekerja di Tempo. 

M Mushthafa, mahasiswa Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, penulis 

resensi buku di berbagai media. 

Magdalena Sitorus, ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari tahun 2001 sampai sekarang 

juga menjadi Ketua Rekan Perempuan yang melakukan pendidikan dan 

pelatihan untuk hak anak dan perempuan. Tahun 1996-2004 menjadi 

Direktur Eksekutif SIKAP untuk penanganan kasus kekerasan pada anak 

dan perempuan, khususnya kekerasan seksual. 

Ratna Batara Munti. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi 

Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta dan 

Koordinator Jaringan Pro Legislasi Nasional Pro Perempuan. 

Rita Serena Kolibonso. Master Hukum lulusan Law Department, 

Sheffield University, Inggris. Kini bekerja sebagai advokat dan Direktur 

Eksekutif Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre, Jakarta. 

Siti Musdah Mulia. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender 

Departemen Agama RI. 

Sulityowati Irianto. Mengajar di Fakultas Hukum UI, dan Program Kajian 

Wanita Pascasarjana UI, anggota ConventionWatch, Pusat Kajian Wanita 

dan Gender, UI 

Yoke Sri Astuti. Lulusan Filsafat Universitas Indonesia, kini bekerja 

sebagai Manager Office Yayasan Jurnal Perempuan. 


173

Dapatkan 

di toko buku terdekat, di kota anda! 

BALI : 

TB. GRAMEDIA: DUTA PLAZA Jl. Dewi Sartika Denpasar, MALL BALI GALERIA Lt. 2 Blok D. 

Jl. Raya By-Pass, Ngurah Rai, Kuta 80361 

BALIKPAPAN : 

TB. GRAMEDIA Balikpapan Center Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman 

BANDUNG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Merdeka No. 43, Bandung Super Mall Jl. Gatot Subroto No. 286, Istana 

Plaza Jl. Pasar Kaliki No.121-123, TB. Kecil (d.h. PASAR BUKU) Jl. Kyai Gede Utama No. 8, 

TB. LITERA Jl. Ciembeluit No. 155, TB. Ultimus Jl. Karapitan 127, Radio Mustika Gd 

Bandung Trade Center Jl. Terusan Pasteur 143-149 Bandung, TB. Cahaya Media Jl. Raya 

Bandung-Sumedang Km 21 No. 161 A UNPAD Jatinangor. Institut Perempuan Jl. Dago 

Pojok No. 85, Cablong 

BANJARMASIN : 

TB. GRAMEDIA Jl Veteran No. 61 

BOGOR : 

TB. GRAMEDIA: Gd. HERO Jl. Raya Pajajaran Bogor 

DEPOK : 

TB. GRAMEDIA: Cinere Mal Jl. Raya Cinere, TB. KARISMA: Mall Cinere lt. Dasar Jl. Raya 

Cinere, Borobudur Dept. Store Lt.1 Jl. Margonda Raya No. 166. KOPERASI MAHASISWA: 

Fak. SASTRA UI Depok, FISIP UI Depok, Fak. HUKUM UI Depok, Fak. EKONOMI UI 

Depok, Departemen Filsafat -FIB UI Gd. III lt. 2 Kampus UI Depok 

JAKARTA : 

TB. GRAMEDIA: Jl. Matraman Raya No. 46-48 Jakarta Pusat, Jl. Melawai III No. 12-18 Blok 

M Jakarta Selatan, Gd. HERO Jl. Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan, Mall Kelapa Gading Jl. 

Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, Mal Cempaka Mas Jl. Letjend. Suprapto No. 1 Jakarta 

Pusat, TB. GUNUNG AGUNG: Blok M Plaza Jl. Bulungan Jakarta Selatan, TB. KARISMA: 

Mall Taman Anggrek lt. 3 Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat, Mall Puri Indah lt 1 No. 134 Kebon 

Jeruk Jakarta Barat, Cijantung Mal Jl. Raya Bogor, Ruko Cibubur Indah Jl. Raya Cibubur, 

Hero Plaza Jl. Raya Kalimalang, Citra Mall lt. 5 Klender Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. Raya Cilandak 

KKO Cilandak Timur. QB WORLD BOOK: GEMA BUILDING Lantai Dasar Jl. Sunda No. 9, 

Jakarta Pusat, PLAZA SENAYAN lantai 3 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, PONDOK INDAH 

Jl. Alteri Pondok Indah No.1, Jakarta Selatan (Sebelah Masjid Pondok Indah), KEMANG Jl. 

Kemang Raya No. 17, Kemang, Jakarta Selatan (Depan Kemchick), TB. NEWS STAND: 

Pasar Festival Jl. HR. Rasuna Said TB. BENGKEL DEKLAMASI TIM Jl. Cikini Raya Jakarta 

Pusat, JAKARTA BOOK CENTER Jl. Raya Kalibata Jakarta Selatan, Toko ANEKA Univ. 

ATMAJAYA Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, TB. KALAM Jl. Utan Kayu No. 68H Jakarta 

Timur. TB. Pro27 STT Jakarta Jl. Proklamasi No. 27 Jakarta Pusat, BOOK UNIVERSE Gd. 

Sarinah Lt. 6 Jl. MH. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat, PUSAT STUDI WANITA UI Gd. 

Rektorat lt. 4 Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat, Counter PT INDOPROM Indonesia: The 

News Stand WTC Gd. WTC (Basement) Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta Selatan, Lobby 

HOTEL MANDARIN Jl. MH. Thamrin Kav. 1 Jakarta Pusat, The News Stand 99 Ranch market 

Jl. Sultan Iskandar Muda No. 21 Pondok Indah, KEDAI WALHI Jl. Tegal Parang Utara No 

14, KEDAI BUKU SINAU Jl. Bekasi Timur No 32. Jakarta Timur, OKTROI PLAZA Jl. Kemang 

raya No 01 Jakarta Selatan, Toko Gue Perkantoran Hijau Arkadia Jl. TB. Simatupang Kav. 

88, Jakarta Selatan. TB. Gabe Jaya Jl. Kramat Raya No. 4-6, Jakarta Pusat. KOPERASI 

MAHASISWA: Univ. MUHAMMADIYAH Jl. Ciputat Raya Jakarta Selatan. 

JEMBER : 

TB. GRAMEDIA Jl. Trunojoyo No. 85 

KEBUMEN : 

INDIPT Jl. Tentara Pelajar Gg Srandil No 2

KENDARI : 

Ade Agency Jl. Sasarani No.301, Solidaritas Perempuan Kendari Jl. Beringin No.2 

KUPANG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Jend. Sudirman No. 163 

LAMPUNG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Raden Intan No. 66 Tanjung Karang. 

MALANG : 

TB. GRAMEDIA Mitra II Lt. 2 & 3, Jl. Letjen Sutoyo No. 32-34. Kedai Buku SINAU, Jl. 

Bogor Atas No. 1C (Samping SMA Sriwedari). 

PADANG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Damar No. 63 

PALEMBANG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Kol. Atmo No. 45 

PONTIANAK : 

EQUAL Agency Jl. Ya’ M. Sabran Gg. Sutra No. 9 Rt. 05 Rw.03, Kel. Tanjung Hulu. 

PURWOKERTO : 

TB. GANESHA Jl. Overste Isdiman No. 1A 

RIAU : 

TB. GRAMEDIA Jl. Jendaral Sudirman No 245. Pekanbaru 

SAMARINDA : 

TB Gramedia Jl. S. Parman Mal Lembuswana Blok B. No 02 

SALATIGA : 

KOPERASI MAHASISWA: TB. WANCANA MULIA Univ. Satya Wacana Jl. Diponegoro 

No. 52-60. 

SEMARANG : 

TB. GRAMEDIA Jl. Pandanaran No.122, TB. KARISMA HERO Jl. Sultan Agung No. 90, 

TB. MERBABU Jl. Pandanaran No. 108, LBH Semarang Jl. Parang Kembang No. 14, Bumi 

Tlogosari, KOSUMA UNDIP Jl. Hayam Wuruk No. 1, LRC-KJHAM Jl. Lemah Gempal 2 No 

766 A, Warung Buku Perdikan Jl. Bedagan 481. 

SOLO : 

TB. SINAR BARU Jl. Kebangkitan Nasional Kios No. 84-86 

SURABAYA : 

TB. GRAMEDIA Jl. Jend. Basuki Rahmad No. 95; Jl. Manyar Kertoarjo No.16.; TB. Toga 

Mas Super Bookstore Gedung Surabaya Indah Jl. Embong Malang 33-37 

TANGERANG : 

TB. GRAMEDIA: Bintaro Jaya Plaza Jl. Bintaro Utara Sektor III A Bintaro, Mall WTC Matahari 

2nd Floor Jl. Raya Serpong No. 39 Km. 8, LIPPO Supermall Unit G No. 11-12 Karawaci 

Tangerang. GRIA BUKU (1) Jl. Ibn Batutah No.1 BBS (Depan Koperasi UIN) Ciputat.(2) Jl. 

Pesanggrahan No. 74 (samping Kampus UIN) Ciputat. 

YOGYAKARTA : 

TB. GRAMEDIA Jl. Jend. Sudirman No. 54-56 TB. SOSIAL AGENCY Jl Gejayen Mrican No. 

43, Jl. Prof. Herman Yohanes No. 1170, Jl. Laksada Adisucipto No. 22, TB. TOGA MAS Jl. 

Gejayan Mrican No.1, TB. INSIST Perum Sawitsari Jl. Kemuning No. B7, LSPPA Jl. 

Mangkunegaran Kidul No. 21, KOPERASI MAHASISWA Univ. Gajah Mada Jl. Bulaksumur 

H-7.

Kode Pelanggan 

FORMULIR BERLANGGANAN 

Diisi oleh Bagian Pemasaran YJP 

45 

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal Perempuan 

Nama Lengkap 

Tempat/tgl. lahir 

Pekerjaan 

Alamat Rumah 

Kode Pos 

L 

P 

Telp. 

Hp. 

eMail 

Nama Instansi 

Alamat 

Telp. 

eMail 

Fax. 

Bersama ini kami kirimkan Biaya berlangganan untuk 1 tahun/6 edisi sebesar: 

Rp. 100.000,- mulai edisi **) ............ (diluar ongkos kirim) 

Ongkos kirim: P. Jawa Rp. 5.000/edisi, Luar P. Jawa Rp. 10.000/edisi 

Pembayaran *) dilakukan dengan: 

Tunai Rp.....................................diambil ditempat pengiriman (Khusus Jakarta) 

pada Tgl....................................Pukul.................................... 

Wesel Pos ke alamat Yayasan Jurnal Perempuan No. Resi.................Tgl................ 

Transfer uang ke Rekening a.n. Yayasan Jurnal Perempuan di: 

BRI Kantor Cabang Pembantu Tebet No. Rek.0534-01-001088-50-7. 

Pada tanggal.........................., melalui Bank.............................................. 

dan bukti Pembayaran beserta Formulir kami kirimkan ke Bagian Pemasaran YJP, 

Jl. Tebet Barat VIII No. 27, Jakarta Selatan 12810 melalui Fax (021) 830 2434 atau POS. 

Alamat pengiriman: Rumah Kantor 

*) Beri tanda pada pilihan yang diinginkan 

**) 6 edisi dimulai dari Jurnal Perempuan terbaru 

........................2006 

Hormat Kami, 

........................................ 

Nama Pelanggan

Jurnal Perempuan 45 - CEDAW Southeast Asia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?