HUKUM KEPAILITAN - USUpress - Universitas Sumatera Utara

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan suatu instrumen
hukum untuk memfasilitasi masalah utang piutang yang sangat
diperlukan oleh dunia usaha sebagai jaminan kepastian hukum. Untuk itu
pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perpu).
Perpu No. 1 Tahun 1998 yang berlaku pada tanggal 20 Agustus 1998 dan
selanjutnya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut dikuatkan menjadi UU No. 4
Tahun 1998 yang direncanakan akan direvisi kembali setahun kemudian
sejak disahkan oleh DPR. 5
Latar belakang pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998, tidak
lain berkaitan dengan kondisi perekonomian pada masa itu. Pada satu sisi
Indonesia membutuhkan kepercayaan dunia Internasional terhadap iklim
bisnis Indonesia, dan di lain pihak para kreditor asing membutuhkan
suatu aturan hukum hukum yang cepat dan pasti bagi penyelesaian
piutag-piutangnya pada berbagai perusahaan Indonesia yang sebenarnya
berada dalam kondisi bangkrut. Apabila mengandalkan penyelesaian
utang-piutang berdasarkan peraturan yang lama maka akan memakan
waktu yang lama, berbelit-belit dan tidak menjamin kepastian hukum.
Untuk membantu kondisi perekonomian Indonesia, International
Monetary Fund (IMF) memberikan bantuan pinjaman lunak (soft loans)
pada pemerintah Indonesia. John T. Dori menyebutkan bahwa, IMF
beranggapan kesuksesan pemulihan dan reformasi perekonomian di
Indonesia tergantung sepenuhnya pada reformasi sistem hukum. 6 Karena
itu IMF mensyaratkan adanya reformasi hukum sebagai syarat pemberian
pinjamannya yang tertuang dalam Memorandum Tambahan (Appendix
VII) dalam Letter of Intent tertanggal 15 Januari 1998 yang dengan jelas
mencantumkan keinginan IMF untuk memberlakukan hukum kepailitan
yang baru di Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Perpu) serta
membentuk Pengadilan khusus Niaga. 7
5 Amandemen UU No. 4 Tahun 1998 ini kemudian dilakukan pada 18 Oktober 2004
dengan keluarnya UU No. 37 Tahun 2004.
6 John T. Dori, Indonesia’s Economic and Political Crisis: A Chalelenge for U.S
Leadership in Asia (1998). Hal 3. The Heritage Foundation Policy Research and Analysis
Research Asia and the Pasific, http://www.heritage org/research/asianthePasific/
13612.cfon, akses tanggal 17 Agustus 1998.
7 Pada bulan Januari 1998 Letter of Intent Appendix VII: Indonesia: Bankruptcy and
Judicial Reform, hal 46 – 47 disebutkan: The amendment of the existing bankrupty law
and establishment of the Special Commercial Court will be effected through the issuance
of a Governement Regulation in live of law.
3