SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN MUTU ... - Kemenag Sumsel

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN
Oleh: Imam Nasruddin 1
Pendahuluan
Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan
tuntutan dan kebutuhan masyarakat (E. Mulyasa, 2007: 3), serta ditantang untuk
dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi
begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut menurut Prof. Sanusi mencakup
social change, turbulence, complexity, dan chaos, seperti pasar bebas (free trade),
tenaga kerja bebas (free labour), perkembangan masyarakat informasi, serta
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sangat dahsyat.
Usaha peningkatan mutu pendidikan selalu dan terus diusahakan oleh
pemerintah dengan berbagai cara dan ragamnya, mulai dari cara yang sifatnya lokal
oleh sekolah yang bersangkutan, Dinas Pendidikan setempat akan tetapi juga oleh
pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.
Usaha ini dilakukan memang dalam beberapa hal mutu pendidikan di
Indonesia terus mengalami kemerosotan baik dari segi mutu siswanya maupun mutu
gurunya.
Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya
sistem dan praktik pendidikan yang bermutu, hampir semua bangsa di dunia ini
selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu.
Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah
kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan
dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang
mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan,
Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu
guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu
1 Pendidik di MAN Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
1

dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji
kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru (Fasli Jalal, 2007: 1).
Kualitas atau Mutu Pendidikan Indonesia
Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan
masih rendah (Kunandar, 2007: 1). Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator.
Pertama, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki
dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Menurut Dr. Berry Priyono,
bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk
dipergunakan secara mandiri, karena yang diperoleh di lembaga pendidikan sering
kali terpaku pada teori, sehingga peserta didik yang kurang inovatif dan kreatif
(Kompas, 4 Desember 2004). Kedua, peringkat Human Development Index (HDI)
Indonesia yang masih rendah (tahun 2004 peringkat 111 dari 117 negara dan tahun
2005 peringkat 110 dibawah Vietnam dengan peringkat 108). Ketiga, laporan
International Educational Achievement (IEA) bahwa kemampuan membaca sisiwa
SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. Keempat, mutu
akademik antar bangsa melalui Programme for International Student Assessment
(PISA) 2003 menunjukkan bahwa 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA,
Indonesia menempati peringkat ke -38, sementara untuk bidang matematika dan
kemampuan membaca menempati pringkat ke-39. Jika dibandingkan dengan Korea
Selatan, peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke-8,
membaca peringkat ke-7 dan matematika peringkat ke-3. Kelima, laporan World
Competitiveness Yearbook tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada
posisi 46 dari 47 negara yang disurvei. Keenam, posisi Perguruan Tinggi Indonesia
yang dianggap favorit, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada
hanya berada pada posisi ke-61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia (Asiaweek,
2000). Ketujuh, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam Iptek dibandingkan dengan
negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga diperparah oleh
adanya laporan Media Indonesia 22 Desember 2005 yang mengatakan bahwa di
2

dalam data Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa sebanyak
37,06% pemuda Indonesia hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Dari 217 juta penduduk
Indonesia jumlah pemuda (umur 15-35 tahun) diperkirakan ada 97 juta orang.
Selanjutnya melengkapi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah
dengan maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu. Yang
lebih eronis lagi penjual dan pembeli gelar palsu dilakukan oleh orang-orang yang
berkecimpung dalam bidang pendidikan dan orang-orang yang selama ini dianggap
sebagai tokoh masyarakat (Kunandar, 2007: 2).
Sedang menurut Zuhal (2005: 3), indikasi lain ketertinggalan Indonesia dalam
hal pendidikan, dapat pula diukur berdasarkan kriteria ”Teknology Achievement
Index”, yang membagi negera-negara di dunia menjadi empat kelompok, yaitu :
pertama kelompok Technology Inovator Countries, yang beranggotakan 18 negara
(AS, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat), kedua, kelompok Technology
Implementor Countries, yang mencakup negara yang bisa memproduksi barang atau
inovasi meskipun baru bisa (Malaysia), sedang Indonesia masuk kelompok yang
ketiga yakni kelompok Technology Adaptor Countries, merupakan kelompok
negara yang baru bisa mengadopsi belum ke implementasi luas, dan ironisnya
berada pada peringkat ke 60 dari 63 negara dalam kelompok ini, dan keempat
kelompok Maginalized Countries.
Sertifikasi dan Kompetensi Guru
Landasan utama yang menjadi acuan program sertifikasi dan kompetensi guru
adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pada pasal 42 ayat 1 yang mengatakan bahwa ”Pendidik harus memiliki
kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, sedang pasal 43 ayat 2 mengatakan bahwa : ”sertifikasi
pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi.
3

Selanjutnya pada tataran aplikatifnya juga diatur dalam Undang-Undang RI
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8; ”guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional”, pasal 9
”kualifikasi akademik dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi
program sarjana atau program diploma empat”, pasal 10 ayat 1 ”kompetensi guru
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui
pendidikan profesi”, dan pasal 11 ayat 1 ” Sertifikat pendidik sebagaimana dalam
pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”(Dirjen Pendis,
2007: 62-63).
Hal ini juga disebut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 1 ” Pendidik
harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, dan pasal 28 ayat 3 ”kompetensi sebagai agen pembelajaran
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini
meliputi :
a. kompetensi pedagogik
b. kompetensi kepribadian
c. kompetensi profesional
d. kompetensi sosial,
Menurut Kamus Umum Bahasa Indoensia (WJS Poerwodarminto) kompetensi
berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.
Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan.
Sedang kompetensi guru (teacher competency) adalah the ability of a teacher
responsibibly perform has or her duties appropriately (M, Uzer Usman, 2008: 14).
Sedang, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikatakan
bahwa setiap pendidik harus memiliki sertifikat profesi guru sesuai dengan jenjang
4

pendidikan yang diperlukan seperti guru SD/MI harus mempunyai sertifikat profesi
guru SD, guru SMP harus mempunyai sertifikat profesi guru SMP/MTs dan
seterusnya.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat
pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal
sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga
profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai
suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi
untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain,
sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan
penguasaan kompetensi seseorang guru sebagai landasan pemberian sertifikat
pendidik (E.Mulyasa, 2007: 33-34).
Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu suatu system pengujian terhadap
kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah telah
melakukan uji kompetensi guru (E.Mulyasa, 2008: 187). Selanjutnya, uji kompetensi
guru baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat
penting, terutama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui
peningkatan mutu guru.
Profesionalisme Guru
Istilah profesional sudah melekat sejak lama setelah orang menyadari bahwa
pekerjaan khusus yang selalu berdampak baik positif maupun negatif harus
dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Guru dengan perangkat didiknya harus
menyadari bahwa keprofesionalannya itu harus dibayar mahal sehingga harus cerdas
dan selalu responsif dalam menanggapi dan menyikapi segala permasalahan yang
berhubungan dengan profesinya (Isjoni, 2008: 39).
5

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus
dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional ialah orang yang
memiliki profesi (A.Tafsir, 2008: 107).
Profesionalisme adalah aspek penting lainnya dalam menentukan mutu
pendidikan. Profesionalisme sekolah/madrasah terletak pada: 1) kepala sekolah
sebagai personil yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas
sekolah/madrasah. Oleh karena itu penunjukan kepala sekolah/madrasah harus
melalui seleksi yang ketat, selain itu profesional diartikan juga sesuatu yang
memberikan keuntungan dalam bidang materi, tanpa harus mengorbankan
semangat ikhlas beramal dan jiwa pengabdian. 2) guru sebagai penanggung jawab
utama perlu diperhatikan yang sungguh-sungguh, karena disadari penentu
keberhasilan suatu pelaksanaan pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran
lebih banyak bertumpu pada manajemen guru. Sehingga berbagai aspek yang
berkaitan dengan guru perlu diperhatikan, baik aspek rekrutmen, hendaknya dapat
memilih guru yang interdisipliner dengan latar belakang ilmu yang sesuai dengan
bidang studi yang diajarkan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi guru yang mengajar
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Profesionalisme mutlak
diperlukan pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar,
kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri (Azyumardi azra, 2000:
60).
Menurut Muchtar Luthfi (dalam A. Tafsir, 2008: 107)) dari Universitas Riau
(lihat Mimbar, 3, 1884: 44), seseorang yang disebut memiliki profesi bila ia
memenuhi kriteria berikut : 1). Profesi harus mengandung keahlian, 2). Profesi
dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu, 3). Profesi memiliki
teori-teori yang baku secara universal, 4). Profesi adalah untuk masyarakat bukan
untuk diri sendiri, 5). Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan
kompetensi aplikatif, 6) pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan
tugas profesinya, 7) profesi mempunyai kode etik, yang disebut kode etik profesi,
dan 8) profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan
layanan.
6

Menurut A. Tafsir (2008: 113) dalam agama Islam, setiap pekerjaan harus
dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan dengan benar. Itu hanya
mungkin dilakukan oleh orang yang ahli, begitulah Rasulullah saw mengajarkan
kepada kita dalam haditsnya :
Keterpurukan pendidikan tidak terlepas dari rendahnya mental profesional guru
yang ’mungkin terpaksa’ menerjuni profesi ini akibat dan legalitas ijazah yang
dimiliki (Isjoni, 2008: 41).
Peningkatan Mutu Pendidikan
Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan
diantaranya dengan peningkatan mutu pendidiknya. Usaha ini tentu karena diawali
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(UUGD), dengan terbitnya undang-undang ini berarti menjadi tongggak awal usaha
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya dimulai dari usaha
memberikan sertifikasi kepada guru atau pendidiknya.
Selanjutnya adakah peningkatan mutu pendidikan secara signifikan terhadap
hasil dari sertifikasi itu. Dalam hal ini Fasli Jalal (2007: 1), Direktur Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen
Pendidikan Nasional, menyampaikan dalam makalahnya sebagai berikut:
Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau
instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah
dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa
sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri.
Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa
apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali
masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan
tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1.
7

Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang
tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan
tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji
sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan
untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi
sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah
konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan
menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh
sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk
menghadapi uji sertifikasi.
Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang
merentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai
tantangan dan tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3
sumber. Sumber pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak
melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi,
khususnya dari fihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan
menuntut untuk diberi hak menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi.
Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di
daerah luar jawa akan menuntut dengan alasan demi keseimbangan geografis.
Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang mendasarkan pada objektivitas
kemampuan suatu perguruan tinggi. Ketegaran dan konsistensi pemerintah juga
diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus tantangan bagi pelaksana
Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior
atau mereka para guru yang masih jauh dari pensyaratan akan menentang dan
menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.
Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul
berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan
ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai fihak, khususnya guru untuk
mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan
harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya,
8

egitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan
tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud,
atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain
sebagainya.
Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan
muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang
relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di
daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi
merupakan standar nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam
pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi
untuk daerah yang terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standar tidak mengenal
toleransi.
Kelima pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang
memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan
profesi.
Penutup
Masih diperlukan waktu untuk menjawab dan membuktikan keberhasilan dan
peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi dan kompetensi guru yang
untuk selanjutnya menjadikan guru yang profesional, namun dalam hal ini kita harus
yakin dengan sepenuh hati bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk
memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Dengan dibarengi niat yang tulus oleh
para guru dalam menjalankan tugasnya sekaligus berdoa kepada Allah swt mudahmudahan
apa yang pemerintah dan kita lakukan akan menuai hasil yang maksimal
pada tahun-tahun mendatang, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia dan
sekaligus mendapat ridha-Nya.
9