Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS

Pengarah 

Idwan Suhardi (RISTEK) 

Pariatmono (RISTEK) 

Edie Prihantoro (RISTEK) 

Penyusun 

Harkunti P. Rahayu (TB) 

In In Wahdiny dan Aria Mariany (ITB) 

Narasumber 

I Wayan Sengara (ITB) 

Hamzah Latief (ITB) 

Teddy W Sudinda (RISTEK) 

Mohamad Rasyid (RISTEK) 

Arif Rahman (RISTEK) 

Kontributor 

Mohammad Roem (DEPDAGRI) 

Subagio (DEPKOMINFO) 

Suhardjono (BMG) 

Fauzi (BMG) 

Haryadi Permana (LIPI) 

Ita Carolita (LAPAN) 

Firdaus H. Thalib (DEPDAGRI) 

P.P. Purwatmojo (Sekretariat Negara) 

Elzia Taher (DEPKOMINFO) 

Sukatmi (DEPKOMINFO) 

Pendukung 

BGR/GITEWS 

i 

P e d o m a n P e l a k s a n a a n L a t i h a n K e s i a p s i a g a a n M e n g h a d a p i 

B e n c a n a T s u n a m i (T s u n a m i D r i l l ) u n t u k K o t a d a n K a b u p a t e n

BENCANA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA 

Penyusun 

: Harkunti P. Rahayu 

In In Wahdiny, Aria Mariany 

Desain Sampul 

: Imam Ch.B.,Wildan Aliviyarda 

Layout dan Tata Letak : Harkunti P. Rahayu, Imam Ch. B. 

Wildan Aliviyarda, Muthiya Alfah 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tsunami ( Tsunami Drill ) 

untuk Kota dan Kabupaten 

Penyusun 

: Harkunti P. Rahayu 

In In Wahdiny, Aria Mariany 

Cetakan I, Jakarta : Diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT, tahun 2007) 

xxi + 109 halaman ; 20 cm x 22 cm 

ISBN : 

Sangsi Pelanggaran Pasal 44 : 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah 

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 



Daftar Kontributor Materi 

Pengarah 

Idwan Suhardi 

Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek 

Kementerian Negara Riset dan Teknologi 

Pariatmono 

Asisten Deputi Urusan Promosi dan Komersialisasi Iptek 


Edie Prihantoro 

Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek 


Penyusun Pedoman 

Harkunti P. Rahayu 

Institut Teknologi Bandung 

In In Wahdiny dan Aria Mariany 


Narasumber 

I Wayan Sengara 


Hamzah Latief 


Teddy W Sudinda 


Mohamad Rasyid 


Kontributor 

Mohammad Roem 

Departemen Dalam Negeri 

Subagio 

Departemen Komunikasi dan Informatika 

Suhardjono 

Badan Meteorologi dan Geofisika 

Fauzi 

Badan Meteorologi dan Geofisika 

Haryadi Permana 

Geo-teknologi 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Ita Carolita 

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 

Firdaus H. Thalib 

Departemen Dalam Negeri 

P.P. Purwatmojo 

Sekretariat Negara 

Elzia Taher 


Sukatmi 


Sehat Sujarwo 


Edi Santoso 


i 



Kata Pe n g a n ta r 

Me n t e r i Ne g a r a Ri s e t d a n Te k n o l o g i 

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh 

Adanya bencana Tsunami Aceh 26 Desember 2004 dan Tsunami Pangandaran 17 Juli 2005 serta 

besarnya potensi bahaya tsunami di Indonesia, menyebabkan Pemerintah Pusat sejak awal tahun 2005 

mulai mengadakan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia (Indonesian Tsunami 

Early Warning Systems, Ina-TEWS) bersama dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait , yaitu 

MENKOKESRA, RISTEK, DEPDAGRI, DEPLU, BAPPENAS, BAKORNAS PB, Departemen KOMINFO, 

DKP, KLH, DEPBUDPAR, Departemen ESDM, BMG, BPPT, LIPI, BAKOSURTANAL, LAPAN dan ITB. 

Pengembangan Ina-TEWS, yang terdiri dari Komponen Struktur dan Komponen Kultur, merupakan 

upaya yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku 

kepentingan terkait. Komponen Struktur. yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, meliputi 

pembangunan dan pengembangan prasarana untuk mendeteksi kejadian gempa dan potensi tsunami 

serta menyebarkan peringatan potensi tsunami ke pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

terkait. Sedangkan, Komponen Kultur, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, mencakup 

meneruskan peringatan tersebut ke masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak bencana, 

memastikan masyarakat bertindak sesuai dengan yang diharapkan, serta meningkatkan kesiap-siagaan 

masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan peringatan dini evakuasi 

kepada masyarakat, termasuk di dalamnya menyiapkan atau membangun infrastruktur penunjang 

peringatan/perintah evakuasi, prosedur evakuasi, dan membangun/meningkatkan secara terintegrasi 

kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan masyarakat untuk proses evakuasi bencana tsunami. 

Dalam menghadapi ancaman bencana tsunami pada masa mendatang, diperlukan suatu strategi 

peringatan dini yang efektif dan terpadu yang melibatkan kedua komponen tersebut. Oleh 

karena itu pemerintah daerah harus memiliki suatu strategi yang efektif dalam penanganan dan 

penanggulangan risiko bencana tsunami, mulai dari upaya preventif sampai upaya tanggap darurat 

termasuk kesiapan menyampaikan peringatan dini tsunami yang cepat dan tepat sasaran hingga 

pada kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Agar pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait siap dan tanggap dalam 

menghadapi ancaman bencana tsunami, diperlukan suatu latihan yang rutin dalam menghadapi 


B e n c a n a T s u n a m i (T s u n a m i D r i l l ) u n t u k K o t a d a n K a b u p a t e n 

ii

encana tsunami melalui penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tsunami 

(Tsunami Drill), yaitu latihan evakuasi tsunami skala penuh (full scale) dengan melibatkan 3 

unsur utama secara simultan dari pemerintah daerah, masyarakat dan Sistem Peringatan Dini 

Tsunami (TEWS). Selain untuk membangun kesiap-siagaan ketiga unsur di atas, Tsunami 

Drill sekaligus ditujukan untuk menguji efektivitas peralatan sistem deteksi dan peringatan 

dini tsunami yang dikembangkan serta untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan 

aparat pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam menangani peringatan dini tsunami . 

Agar pelaksanaan kegiatan tsunami drill di daerah efektif dan tepat sasaran, dibuatlah Buku 

PEDOMAN LATIHAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI DRILL UNTUK 

UNTUK KOTA DAN KABUPATEN, yang memuat seluruh langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

yang perlu disiapkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Buku panduan ini 

dibuat berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan Tsunami Drill pada tanggal 26 Desember 

di Kota Padang tahun 2005, di Kota Denpasar tahun 2006 dan di Kota Cilegon tahun 2007. 

Harapan kami dengan adanya buku ini dapat memberikan pedoman bagi kota dan kabupaten di 

seluruh Indonesia yang rawan tsunami dalam menyelenggarakan kegiatan tsunami drill untuk 

menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam menghadapi bencana tsunami serta sekaligus 

sebagai suatu usaha meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, 

aparat pemerintah, dan stakeholder terkait dalam menghadapi bencana tsunami. Juga diharapkan 

dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan 

bencana tsunami. Dengan tsunami drill yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana akan semakin tinggi, dan pada gilirannya, 

dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa jika bencana tsunami tersebut benar-benar terjadi 

Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh 

Jakarta, April 2008 

Menteri Negara Riset dan Teknologi 

Kusmayanto Kadiman 

iii 



PRAKATA 

Bencana alam gempa dan tsunami yang besar terus terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Belum 

selesai upaya-upaya pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan bencana maha dahsyat gempa bumi dan tsunami 

yang terjadi di Tanah Rencong Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah menelan korban tidak kurang dari 

150.000 orang meninggal dunia dan kerugian material mencapai Rp.43,2 trilyun, kita dihenyakkan oleh gempa beruntun di 

Nias, Alor, Simeuleu, Jogyakarta, dan tsunami Pangandaran. Hasil-hasil pembangunan selama ini hilang sekejap akibat 

bencana bencana tersebut yang telah melumpuhkan bahkan menghancurkan kehidupan suatu kota/daerah. Belum 

lagi trauma psikologis yang dialami masyarakat akibat kehilangan orang tua, anak dan sanak saudara yang dicintai. 

Beberapa faktor mendasar penyebab banyaknya korban jiwa serta kerugian harta benda antara lain adalah kurangnya 

pemahaman mengenai bencana serta kemampuan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi 

bencana. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran/kepedulian, kemampuan serta kesiapsiagaan untuk 

melakukan tindakan pengamanan serta penanganan bencana dirasakan sangat penting, khususnya yang melibatkan 

peran aktif masyarakat dan pemerintah. 

Belajar dari berbagai kejadian bencana gempa dan tsunami tersebut serta melihat potensi bahaya tsunami di Indonesia, 

maka keberadaan suatu sistem peringatan dini tsunami nasional menjadi prioritas utama dalam pembangunan 

Indonesia. Selain itu untuk mengantisipasi bencana tsunami di masa mendatang, mulai awal tahun 2005 Pemerintah 

Indonesia mulai mengembangkan dan membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Ina-TEWS) yang 

diharapkan akan selesai secara keseluruhan pada tahun 2008. 

Ina-TEWS ini merupakan upaya yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan 

stakeholder terkait dalam pembangunan dan pengembangan Komponen Struktur serta peningkatan Komponen Kultur 

dari skenario besar sistem peringatan dini Indonesia . Komponen Struktur meliputi pembangunan dan pengembangan 

infrastuktur berteknologi tinggi untuk mendeteksi kejadian gempa, potensi tsunami sampai menyebarkan peringatan 

potensi tsunami ke stakeholder terkait termasuk diantaranya pemerintah daerah, disamping pengembangan kapasitas 

institusi terkait. Pembangunan dan pengembangan komponen ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat 

termasuk didalamnya 17 insitusi nasional yang tergabung dalam Ina-TEWS antara lain MENKOKESRA, RISTEK, 



iv

BMG, DEPDAGRI, DEPHUB, DEPBUDPAR, DEPLU, ESDM, KOMINFO, BAPPENAS, BAKORNAS PB, BPPT, 

BAKOSURTANAL, LAPAN, LIPI, DKP, KLH dan ITB serta stakeholder terkait. Komponen Kultur meliputi peningkatan 

kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan peringatan dini evakuasi kepada masyarakat termasuk didalamnya 

menyiapkan atau membangun infrastruktur penunjang peringatan/perintah evakuasi, prosedur evakuasi, dan 

membangun/meningkatkan secara terintegrasi kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan masyarakat untuk proses 

evakuasi dan penanganan tanggap darurat. 

Agar masyarakat, aparat pemerintah daerah dan stakeholder terkait siap dan tanggap dalam menghadapi ancaman 

bencana tsunami, maka diperlukan suatu latihan atau simulasi yang rutin dalam menghadapi bencana tsunami melalui 

penyelenggaraan End to End Tsunami Drill yaitu latihan evakuasi tsunami skala besar yang diselenggarakan dengan 

melibatkan 3 unsur utama secara simultan. Ketiga unsur tersebut terdiri dari masyarakat, pemerintah daerah dan sistem 

peringatan dini tsunami. End to End Tsunami Drill juga menguji efektivitas peralatan system deteksi dan peringatan dini 

tsunami yang dibangun dalam program Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS), sekaligus juga untuk 

menguji kapasitas dan Kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam menangani peringatan 

dini tsunami yang diterbitkan oleh BMG. 

Uji coba pertama End to End Tsunami Drill dilakukan pada tahun 2005 di Kota Padang dan ujicoba kedua di Bali tahun 

2006. Belajar dari ujicoba tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun suatu pedoman pelaksanaan End to End 

Tsunami Simulation (Tsunami Drill) yang memuat seluruh langkah-langkah yang perlu disiapkan, direncanakan dan 

dilaksanakan dalam suatu kegiatan End to End Tsunami Simulation (Tsunami Drill) secara lengkap dan sistematis. 

Tujuan umum dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi kota dan kabupaten seluruh 

Indonesia yang rawan tsunami dalam penyelenggaraan kegiatan tsunami drill, sehingga daerah dapat melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

Dalam penyusunan pedoman ini, banyak pihak yang berperan serta dan memberikan masukan berupa sumbang 

saran untuk penyempurnaan materi dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, terimakasih yang sebesar-besarnya kami 

sampaikan kepada : 

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 

2. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku 

pengarah 

v 



3. Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi selaku pengarah 

4. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 

5. Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) 

6. Departemen Luar Negeri (DEPLU) 

7. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

8. Departemen Perhubungan (DEPHUB) 

9. Departemen Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) 

10. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DEPBUDPAR) 

11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

12. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) 

13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

14. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 

15. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

17. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 

18. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) 

19. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DEPBUDPAR) 

20. Pusat Mitigasi Bencana - Institut Teknologi Bandung (PMB-ITB) 

21. Pemerintah Kota Padang 

22. Pemerintah Kota Denpasar 

23. dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

Akhir kata kami sampaikan semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas dan 

kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana khususnya bencana tsunami. 

Sekian dan terimakasih. 

Agustus 2007 

Tim Penyusun 



vi

Katalog Dalam Terbitan 

Daftar Kontributor Materi i 

Kata pengantar ii 

Prakata iv 

Daftar Isi viii 

Daftar Gambar xi 

Daftar Tabel xiv 

Daftar Istilah xv 

DAFTAR ISI 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 1 

1.1. 1. Potensi Kegempaan dan Tsunami Indonesia 1 

1.1. 2. Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Ina-TEWS) 4 

1.1. 3. Pentingnya Strategi TEWS yang Efektif 6 

1.1. 4. Perlunya Uji Coba Sistem Peringatan Dini Tsunami melalui Tsunami Drill 9 

1.2. Tujuan 9 

1.3. Luaran (Output) 11 

1.4. Ruang Lingkup 11 

BAB 2 : PEMBENTUKAN PANITIA 

2.1. Pembuatan Panitia 28 

2.2. Tim Pengarah dan Penasihat 28 

2.3. Ketua Umum 29 

2.4. Koordinator Persiapan 29 

vii 



2.5. Koordinator Perencanaan 30 

2.6 Koordinator Pelaksanaan 30 

2.7 Seksi Gladi dan Hari H 31 

2.8 Koordinator Dokumentasi dan Diseminasi 33 

2.9 Koordinator Monitoring dan Evaluasi 34 

2.10 Anggaran Biaya Persiapan dan Perancanaan 34 

2.11 Jadwal Kegiatan 35 

BAB 3 : TAHAP PENGEMBANGAN SKENARIO KEBENCANAAN 

3.1. Identifikasi Potensi Daerah Yang Terkait Dengan Bencana Tsunami 51 

3.1.1. Identifikasi Potensi Bahaya 51 

3.1.2. Identifikasi Keberadaan Peralatan Sistem Peringatan Dini Tsunami 52 

3.1.3. Identifikasi Potensi Non Fisik 52 

a. Identifikasi Kapasitas Pemerintah Daerah 21 

b. Identifikasi Kapasitas Masyarakat dan Stakeholder terkait 52 

c. Identifikasi Kearifan Lokal 53 

d. Identifikasi Peranan Media 53 

e. Inventori Data Teknis 53 

3.1.4. Identifikasi Potensi Fisik 50 

a. Inventori Data Teknis 50 

b. Survey 54 

3.2. Kajian Awal Risiko Bencana Gempa dan Tsunami 54 

3.2.1. Pengantar Kajian Risiko Bencana 54 

3.2.2. Kriteria Kajian Risiko Bencana 57 

3.3. Pengembangan Skenario Bencana dan Upaya Penanganan dan Penanggulangannya 60 

3.4. Keluaran Skenario Bencana Gempabumi dan Tsunami 68 

viii 



BAB 4 : PERENCANAAN 

4.1. Umum 77 

4.1.1. Penetapan Skenario Risiko Bencana dan Upaya Penanganan dan Penanggulangannya 77 

4.1.2. Penetapan Target 79 

4.1.3. Penentuan Lokasi Pelaksanaan Gladi dan Hari H 82 

4.1.4. Penetapan Skenario Pelaksaan Tsunami Drill/Pengembangan Run Down 82 

4.1.5. Penetapan Indikator Keberhasilan Kegiatan 88 

4.1.6. Pembuatan Indikator Keberhasilan Kegiatan (Setting Performance Indicator) 88 

BAB 5 : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 

5.1. Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Gladi (Pra-gladi) 91 

5.1.1. Konsolidasi Panitia 91 

5.1.2. Penyiapan Sistem Peringatan Dini Tsunami ( Ina - TEWS ) 91 

5.1.3. Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah yang Terkait Penanggulangan Bencana 92 

5.1.4. Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah yang Terkait Penanggulangan Bencana 95 

5.1.4.1. Workshop/Lokakarya 95 

5.1.4.2. TOT 95 

5.1.4.3. Table Top Simulation Melalui Pengembangan SOP untuk Penanggulangan Bencana Tsunami 97 

5.1.5. Penyiapan Masyarakat 103 

5.1.5.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 103 

5.1.5.2. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat 106 

5.1.5.3. Peningkatan Kapasitas Media 110 

5.2. Gladi - Test 110 

5.3. Hari H End To End Tsunami Drill 113 

ix 



BAB 6 : DOKUMENTASI, DISEMINASI DAN MONEV (MONITORING DAN EVALUASI) 

6.1. Dokumentasi 119 

6.1.1. Tahap Persiapan 119 

6.1.2. Tahap Perencanaan 121 

6.1.3. Tahap Pelaksanaan 122 

6.2. Diseminasi 123 

6.2.1. Tahap Persiapan 121 

6.2.2. Tahap Perencanaan 124 

6.2.3. Tahap Pelaksanaan 125 

6.3. Monev (Monitoring dan Evaluasi) 127 

BAB 7 : OUTPUT 

7.1 Masyarakat Siaga 133 

7.2 Pemda yang tanggap 133 

7.3 Alat yang teruji dan dapat diandalkan 134 

7.4 Tersedianya SOP/PROTAP atau Rencana Kontijensi Tsunami yang Handal dan Teruji bagi Satlak PB atau BPBD 

(Prosedur Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 134 



x

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1. Peta Sebaran Gempabumi di Indonesia 2 

Gambar 1.2. Peta Pantai Rawan Tsunami 2 

Gambar 1.3. Kejadian Tsunami Periode 1991-2006 3 

Gambar 1.4. Skenario Besar Ina-TEWS 4 

Gambar 1.5. Respon Tanggap Darurat untuk Gempa dan Tsunami Lokal 6 

Gambar 1.6. Isi Perintah Warning I, II, III dan IV 7 

Gambar 1.7. Alur Informasi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia (Ina-TEWS) 

Gambar 1.8. End to Half End Concepts of Ina - TEWS 7 

Gambar 1.9. Diagram Alir Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tsunami 

(Tsunami Drill) untuk Kota/Kabupaten KOTA/KABUPATEN 

Gambar 1.10. Detail dari Tahap Awal dan Pengembangan Skenario Kebencanaan 

Gambar 1.11. Detail dari Tahap Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan 

Gambar 1.12. Detail Dokumentasi dan Diseminasi pada Tahap Pengembangan Skenario Kebencanaan (2), 

Tahap Perencanaan (3), Tahap Persiapan (4) dan Pelaksanaan (5) 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepanitiaan 31 

Gambar 3.1. Kondisi Tektonik Selat Sunda dan sekitarnya 44 

Gambar 3.2. Geologi Permukaan Kawasan Banten dan sekitarnya 44 

Gambar 3.3. Foto survey yang dilakukan oleh Tim Teknis dalam menentukan tempat evakuasi 46 

Gambar 3.4. Daerah Kawasan Industri Cilegon 46 

Gambar 3.5. Siklus manajemen bencana 52 

Gambar 3.6. Skenario Risiko Bencana Tsunami B2 dan upaya penanganan serta Penanggulangannya 42 

Gambar 3.7. Skenario Risiko Bencana Tsunami B3 dan upaya penanganan serta Penanggulangannya 42 

Gambar 4.1. Peta Wilayah Gempabumi Indonesia 69 

Gambar 4.2. Respon Tanggap Darurat untuk Gempa dan Tsunami Lokal 78 

xi 



Gambar 5.1. Local Sirine di Cilegon dan Denpasar 86 

Gambar 5.2. Peninjauan Menristek untuk kesiapsiagaan Pelaksanaan Tsunami Drill 87 

Gambar 5.3. Contoh Crisis Center Kota Cilegon dan DKI Jakarta 88 

Gambar 5.4. TOT Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami 91 

Gambar 5.5. Kegiatan Table Top Simulation 92 

Gambar 5.6. Suasana Table Top Simulation 96 

Gambar 5.7. Kegiatan Pendidikan kepada Masyarakat 98 

Gambar 5.8. Talk Show di TV 99 

Gambar 5.9. Suasana Acara Pemberdayaan Masyarakat di sebuah Sekolah Lanjutan Pertama 102 

Gambar 5.10. Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kampung 102 

Gambar 5.11. Sosialisasi Awal dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 102 

Gambar 5.12. Coaching dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 102 

Gambar 5.13. Suasana Gladi Tsunami Drill Bali 2006 105 

Gambar 5.14. Massa Sedang Berkumpul di Pantai Saat Gladi Bali 2006 105 

Gambar 5.15. Kesiapan Tim Kesehatan Saat Gladi Bali 2006 105 

Gambar 5.16. Tim Pemadam Kebakaran Saat Gladi Tsunami Drill Banten 2007 105 

Gambar 5.17. Evakuasi Korban Saat Gladi Tsunami Drill Banten 2007 106 

Gambar 5.18. Suasana Saat Gladi Tsunami Drill Banten 2007 106 

Gambar 5.19. Presiden RI hadir Saat Hari H Tsunami Drill 108 

Gambar 5.20. Masyarakat Sedang Berkumpul di Pantai Saat Hari H Tsunami Drill 108 

Gambar 5.21. Masyarakat Melakukan Evakuasi Berlari Menuju Lokasi Evakuasi 108 

Gambar 5.22. Masyarakat Sampai di Tempat Evakuasi 108 

Gambar 5.23. Para korban tsunami yang terluka 109 

Gambar 5.24. Tim Kesehatan Mendata dan Membantu Korban yang Terluka 109 

Gambar 5.25. Demo penanganan kebakaran akibat kebocoran gas 109 

Gambar 5.26. Ambulance bergerak memasuki wilayah bencana 110 

Gambar 5.27. Keterlibatan NUBIKA Saat Hari H Tsunami Drill Banten 2007 110 

xii 



Gambar 5.28. Suasan di tempat pengungsian 110 

Gambar 5.29. Baliho Peta Evakuasi Saat Tsunami Drill Banten 2007 110 

Gambar 6.1. Pendokumentasian berbagai rambu (Signboard) yang digunakan dalam Tsunami Drill 114 

Gambar 6.2. Peliputan kegiatan Tsunami Drill oleh wartawan 115 

Gambar 6.3. Berbagai dokumentasi pelaksanaan Tsunami Drill 117 

Gambar 6.4. Diseminasi kegiatan Tsunami Drill melalui lokakarya 118 

Gambar 6.5. Sosialisasi kegiatanTsunami Drill kepada pejabat pemerintah lokal 119 

Gambar 6.6. Diseminasi kegiatanTsurnami Drill melalui surat kabar lokal 121 

xiii 



DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1. Form Penilaian Potensi Bahaya 49 

Tabel 3.2. Form Penilaian Sistem Peringatan Dini 49 

Tabel 3.3. Form Penilaian Kerentanan 49 

Tabel 3.4. Form Penilaian Kapasitas Daerah 50 

Tabel 3.5. Matriks Skenario Risiko Bencana dan Upaya Penanganan serta Penanggulangannya 53 

Tabel 3.6. Tabel Kriteria Penilaian Untuk Kajian Cepat Risiko 65 

Tabel 4.1. Contoh Run Down Kota Cilegon – Tsunami Drill Banten 2007 81 

xiv 



DAFTAR ISTILAH 

1. Bahaya (Hazard) : Suatu fenomena alam atau buatan manusia yang berpotensi 

menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi atau mengancam jiwa manusia 

dan kesejahteraannya, bila terjadi di suatu lingkungan permukiman, 

kegiatan budi daya atau industri 

a. Primary Hazard : Suatu bahaya primer yang diakibatkan oleh fenomena alam yang 

berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi atau mengancam 

jiwa manusia dan kesejahteraannya 

b. Collateral Hazard : Suatu bahaya ikutan yang ditimbulkan akibat adanya bahaya primer, 

seperti likuifaksi yang diakibatkan oleh gempabumi, bahaya kebakaran 

akibat gempabumi, dll 

c. Natural Hazard : Suatu fenomena alam yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik 

dan ekonomi atau mengancam jiwa manusia dan kesejahteraannya, 

bila terjadi di suatu lingkungan permukiman, kegiatan budi daya atau 

industri 

d. Technological / 

Industrial Hazard 

: Suatu bahaya yang ditimbulkan akibat kegagalan teknologi atau 

hancurnya suatu industri yang disebabkan oleh bahaya alam, seperti 

gempabumi, banjir, tsunami, dll 

2. Bencana (Disaster) : Suatu gangguan yang hebat yang menyebabkan korban manusia, 

kerusakan harta dan lingkungan, yang melebihi kemampuan masyarakat 

tersebut untuk mengatasinya hanya dengan mengandalkan kemampuan 

sumberdayanya sendiri 

3. BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah suatu badan yang 

khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat nasional. Saat 

pedoman ini disusun badan penanggulangan bencana di tingkat nasional 

adalah BAKORNAS PB - Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana – Badan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana 

di tingkat nasional 

4. BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu badan yang 

khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah. Saat 

ini badan penanggulangan bencana di tingkat propinsi adalah Satkorlak 

PB di tingkat Kota/Kabupaten adalah Satlak PB 

xv 



a. Satkorlak PB : Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana – Badan 

yang bergerak di bidang penanggulangan bencana di tingkat propinsi 

yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya sesuai kebijakan 

yang ditetapkan oleh Bakornas PB, meliputi kegiatan pencegahan, 

penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 

b. Satlak PB : Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana – Badan yang bergerak 

di bidang penanggulangan bencana di tingkat kota/kabupaten 

yang bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana 

dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan 

memperhatikan kebijakan dan arahan teknis yang diberikan Bakornas 

PB 

5. Capacity Building : Suatu prosses jangka panjang dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kapasitas dan partisipasi semua pelaku yang terkait terutama dengan 

kebencanaan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, media, dan lainlain 

6. Community Based Action 

Plan 

: Rencana Tindak yang dibuat oleh masyarakat dalam menghadapi 

bencana 

7. Community Development : Suatu proses atau upaya untuk membangun masyarakat di tingkat 

lokal dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui dialog-dialog 

mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah 

terutama masalah bencana dan melibatkan masyarakat mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaannya 

8. Diseminasi : Penyebaran informasi. Dalam pedoman ini ditujukan untuk dua hal. 

Yang pertama untuk penyebaran informasi peringatan dini tsunami dan 

BMG ke Pemerintah Kota dan Kabupaten serta institusi antara. Yang 

kedua untuk penyebaran informasi pelaksanaan Tsunami Drill melalui 

media massa, media elektronik, internet, dan lain-lain. 

9. Duck, Cover, Hold : Upaya perlindungan diri dalam menghadapi goncangan akibat 

bahaya gempabumi melalui cara menunduk, melindungi kepala, dan 

berpegangan di bawah meja pada kaki meja. 

xvi 



10. End to End Tsunami Drill : Latihan evakuasi tsunami skala besar yang diselenggarakan dengan 

melibatkan 3 unsur utama unsur pemerintah, unsur masyarakat dan 

unsur peralatan dan sistem peringatan dini tsunami secara simultan 

11. Entry Point : Kunci dari pelaksanaan penyelenggaraan tsunami drill 

12. Evakuasi (Evacuation) : Berpindah tempat dari tempat semula yang dianggap tidak aman ke 

tempat yang dianggap lebih aman 

13. Expert Judgement : Pembobotan yang diberikan terhadap suatu kriteria berdasarkan 

penilaian para ahli 

14. Five in One Mode : Media komunikasi yang dipergunakan untuk peringatan dini tsunami 

dari BMG ke institusi antara (Interface Agency) dan pemerintah daerah, 

yang berupa telepon, fax, internet, radio, ranet. Seringkali disebut 

sebagai multi-mode. 

15. Focus Group Discussion 

(FGD) 

: Suatu kelompok diskusi yang terfokus untuk membahas suatu isu 

tertentu. Kelompok diskusi ini dapat berasal dari masyarakat ataupun 

aparat pemerintah daerah. 

16. Gladi (Rehearsal) : Latihan yang dilakukan sebelum pelaksanaan simulasi atau drill untuk 

menguji apakah sistem tersebut berjalan atau tidak untuk memastikan 

kelancaran pelaksanaan simulasi atau drill 

17. Golden Time : Masa-masa kritis yang sangat penting dan berharga untuk 

menentukan kelanjutan kehidupan manusia pada saat tanggap darurat 

kebencanaan 

18. Ina – TEWS : Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, yaitu Grand Skenario 

sistem peringatan dini Indonesia yang berisi hubungan monitoring dan 

deteksi gempa, proses analisa potensi tsunami, diseminasi warning, 

melalui interface agency dan memanfaatkan moda komunikasi seperti 

telepon, fax, email, radio, dll. Serta respon pemerintah daerah melalui 

warning evacuation dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat 

dalam merespon warning evacuation yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah tersebut. Ina TEWS ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur 

dan kultur. 

xvii 



a. Struktur : Bagian dari proses Ina TEWS yang dimulai dari deteksi gempa oleh 

BMG dan analisa potensi tsunaminya hingga warning tsunami ke 

pemerintah daerah melalui media komunikasi telepon, fax, internet, dll 

atau melalui interface agency 

b. Kultur : Bagian dari proses Ina TEWS yang dimulai dari warning evacuation dari 

pemerintah daerah hingga respon masyarakat terhadap warning tersebut 

melalui penyiapan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah daerah yang 

dilakukan melalui pelatihan-pelatihan 

19. Interface Agency : Institusi antara yang menjadi jembatan peringatan dini tsunami (tsunami 

warning) dari BMG ke pemerintah daerah. Yang menjadi interface agency ini 

diantaranya adalah TNI, POLRI, dll 

20. Inundation Map : Peta genangan yang menunjukkan luasan dan daerah yang tergenang oleh 

tsunami 

21. Kajian Kerusakan (Damage 

Assessment) 

: Kajian yang dilakukan untuk menilai kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu 

bencana 

22. Kapasitas (Capacity) : Kemampuan kelompok atau individu untuk menghadapi dampak bencana 

yang merugikan dan mengembalikan pada kondisi semula 

23. Kerentanan (Vulnerability) : Seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah 

akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya 

tertentu, yang bergantung pada kondisinya, jenis material bangunan dan 

infrastruktur, serta kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau 

rawan bencana 

24. Kesiapsiagaan (Preparedness) : Tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, 

masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu 

situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan 

kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, 

pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil. 

25. Likuifaksi : Amblasan tanah yang diakibatkan oleh goncangan gempa 

26. Media Campaign : Suatu media yang dipergunakan untuk mempromosikan kegiatan simulasi 

atau drill, dapat berupa brosur, poster, leaflet atau iklan di televisi, radio, dll 

xviii 



27. Media Center : Pusat informasi yang memberikan informasi mengenai kejadian bencana, 

jumlah kerusakan, jumlah korban, dll. Media center ini dapat didirikan 

ketika tidak sedang terjadi bencana ataupun pada saat tanggap darurat 

kebencanaan di dalam tenda evakuasi 

28. Mitigasi (Mitigation) : Tindakan yang dilakukan sebelum maupun sesudah terjadi bencana dengan 

tujuan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana (alam atau ulahmanusia) 

terhadap suatu komunitas atau suatu negara. Pada dasarnya, 

mitigasi terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. 

a. Mitigasi Struktural : Upaya-upaya mitigasi yang terkait dengan pembangunan fisik, seperti 

bangunan, gedung, dll 

b. Mitigasi Non-struktural : Upaya-upaya mitigasi yang terkait dengan upaya-upaya non-fisik, seperti 

pengaturan tata ruang, SOP, pelatihan, ToT, dll 

29. Monev : Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

mengawasi proses kegiatan simulasi atau drill mulai dari persiapan hingga 

akhir pelaksanaan kemudian di evaluasi dan diperbaiki bagian mana yang 

kurang dan perlu diperbaiki 

30. Observer : Pengamat dalam kegiatan tsunami drill yang diharapkan dapat memberikan 

masukan, evaluasi maupun monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 

tersebut 

31. Pembangunan (Development) : Suatu kegiatan yang berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan atau 

menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi dari suatu masyarakat 

32. Pengelolaan dan Penanganan 

Bencana (Disaster 

Management) 

: Suatu istilah yang mencakup semua aspek perencanaan untuk menghadapi 

dan memberikan tanggapan terhadap bencana, termasuk kegiatan-kegiatan 

sebelum (pra-) dan setelah (pasca-) bencana, mencakup baik dari sisi 

resikonya maupun dari sisi bencananya 

33. Public Education : Pendidikan pada masyarakat yang diberikan melalui penyebaran buku-buku, 

leaflet, brosur, poster, dll yang berisikan informasi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat 

xix 



34. Pusdalops : Pusat Pengendalian Operasional, yaitu suatu pusat pengendali yang terkait 

dengan kebencanaan, terutama untuk warning, baik warning tsunami 

maupun warning evacuation 

35. Risk Assessment : Kajian Risiko Bencana yang dilakukan di suatu daerah 

a. Rapid Risk Assessment : Kajian Risiko Bencana yang dilakukan secara cepat di suatu daerah 

b. Indepth Risk Assessment : Kajian Risiko Bencana yang dilakukan di suatu daerah secara mendalam/ 

lengkap 

36. Rekonstruksi (Reconstruction) : Tindakan untuk memperbaiki atau mengganti tempat tinggal dan prasarana 

yang rusak secara permanen dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke 

tingkat semula 

37. Rehabilitasi (Rehabilitation) : Kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk : 

membantu para korban memperbaiki tempat tinggalnya, mengembalikan 

fungsi pelayanan penting, menghidupkan kembali kegiatan ekonomi dan 

sosial yang vital 

38. Risiko Bencana (Disaster Risk) : Besarnya kerugian yang mungkin terjadi termasuk kehilangan nyawa, cedera, 

kerusakan harta dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi yang disebabkan 

oleh suatu fenomena tertentu 

39. Run-down : Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dibuat secara mendetil dengan 

mempertimbangkan waktu datangnya bencana yang akan disimulasikan pada 

kegiatan simulasi atau drill 

40. Scenario Analysis : Analisis yang dilakukan untuk menentukan skenario risiko bencana yang akan 

dipergunakan dalam simulasi atau drill 

41. Setting Performance Indicator : Indikator keberhasilan kegiatan 

42. Sistem Peringatan Dini (Early 

Warning System) 

: Mata rantai yang spesifik (hubungan yang kritis) antara tindakan-tindakan 

dalam kesiapsiagaan dengan kegiatan tanggap darurat yang ditujukan 

memberikan peringatan tanda bahaya bagi pemerintah dan masyarakat 

43. Snow Balling Effect Efek yang berkelanjutan, dari sekelompok kecil masyarakat terus bergulir, 

hingga menjadi kelompok besar masyarakat 

44. Standard Operational 

Procedure (SOP) 

Prosedur tetap (Protap) untuk pelaksanaan tanggap darurat kebencanaan 

xx 



45. Table Top Simulation : Suatu bentuk simulasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat aparat pemerintah 

yang terlibat dalam penanganan bencana yang ditujukan untuk peningkatan 

kapasitas terutama pemerintah daerah dalam rangkaian sistem peringatan 

dini tsunami 

46. Tanggap Darurat (Emergency 

Response) 

: Kegiatan yang dilakukan segera setelah terjadi dampak bencana bila 

diperlukan tindakan-tindakan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan dasar 

korban bencana yang selamat 

47. Tim SAR : Tim pencarian dan penyelamatan korban bencana pada saat tanggap darurat 

kebencanaan 

48. ToT : Training of Trainer, yaitu pelatihan kepada beberapa perwakilan anggota 

masyarakat, yang diharapkan perwakilan yang dilatih tersebut dapat 

menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam 

pelatihan pada masyarakat yang lebih luas 

49. Tsunami drill atau tsunami 

simulation 

50. Tsunami Shelter (Escape 

Building) 

51. Tsunami Warning 

Dissemination 

: Simulasi evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau 

masyarakat di setiap tingkatan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi 

bahaya tsunami 

: Bangunan atau gedung yang tinggi yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

evakuasi dari bencana tsunami 

: Penyampaian warning dari BMG hingga ke pemerintah daerah melalui media 

komunikasi (telepon, fax, internet, dll) 

xxi 



P e n d a h u l u a n 

1 

PEDOMAN 

Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan 

Menghadapi Bencana Tsunami (Tsunami Drill) 


BAB 1 

PENDAHULUAN 

1 




1 

2 




1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1 Potensi Kegempaan dan Tsunami Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan karena 

wilayah Indonesia terletak pada jalur gempa bumi paling aktif di dunia, akibat pertemuan tiga lempeng 

tektonik, yaitu lempeng samudera Indo-Australia, Lempeng Benua Eurasia dan Lempeng Samudera 

Pasifik. 

Berdasarkan peta wilayah kegempaan Indonesia, sekitar 290 kota (60% dari kota-kota yang ada di 

Indonesia) terletak pada wilayah rawan gempa dan kurang lebih 11.000 km pantai di Indonesia rawan 

terhadap bahaya tsunami. Frekuensi kejadian tsunami di Indonesia cukup tinggi, hampir bisa dikatakan 

rata-rata tiap tahun ada kejadian tsunami. Peta sebaran gempa dan tsunami serta sejarah kejadian tsunami 

di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1., Gambar 1.2., dan Gambar 1.3. 

Gempa dangkal dengan kekuatan lebih dari 6 SR yang terjadi di dasar laut berpotensi sebagai penyebab 

tsunami. Potensi tsunami di Indonesia adalah tsunami lokal dengan waktu penjalarannya yang sangat 

singkat, hal ini dikarenakan sumber-sumber gempa terletak tidak jauh dari sebagian besar pantai di 

Indonesia. 

1 



1 


Gambar 1.1. Peta Sebaran Gempabumi di Indonesia (sumber: BMG) 

2 




1 

Gambar 1.2. Peta Pantai Rawan Tsunami 

(sumber: Hamzah Latief ) 

Gambar 1.3. Kejadian Tsunami Periode 1991-2006 ( Sumber: Hamzah Latief) 

3 



1 


Kejadian gempa dan tsunami di Indonesia terbukti banyak menelan korban jiwa dan kerugian materil yang 

sangat besar. Bencana tsunami terbesar di dunia dalam kurun waktu 100 tahun terakhir selain Chili 1960 

dengan magnitude gempa sebesar 9,5 Mw adalah Aceh 26 Desember 2004 dengan besaran gempa sebesar 

9 Mw yang mengakibatkan ratusan ribu masyarakat 7 negara di kawasan Samudera Hindia meninggal 

dan hilang serta jumlah kerugian yang sangat besar. Hasil pembangunan hilang dalam sekejap. Korban 

meninggal terbanyak (150 ribu orang) berasal dari wilayah Propinsi Aceh dan sekitarnya. 

Belajar dari sejarah bencana tsunami, besarnya korban bencana tsunami umumnya disebabkan oleh 

beberapa faktor. Selain faktor besaran tsunami (antara lain pusat gempa, tinggi gelombang, kecepatan 

penjalaran dan tinggi genangan) juga dipengaruhi oleh faktor ditinggalkannya/dilupakannya pengetahuan 

maupun kearifan lokal akan tanda-tanda fenomena tsunami serta lambatnya respon terhadap tsunami 

yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaraan dan kesiapsiagaan masyarakat akan bahaya tsunami serta 

rendahnya kapasitas dan kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespon 

tanda-tanda tsunami. 

1.1.2. Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Ina-TEWS) 

Belajar dari kejadian tsunami Aceh 26 Desember 2004, serta melihat sejarah tsunami dan potensi bahaya 

tsunami di Indonesia (lihat kembali Gambar 1.2. dan 1.3.), keberadaan suatu sistem peringatan dini tsunami 

menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Untuk mengantisipasi bencana tsunami di masa 

mendatang, mulai awal tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Peringatan Dini 

Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early Warning System – Ina TEWS) yang terdiri dari komponen 

struktur dan komponen kultur yang diharapkan akan selesai secara keseluruhan pada tahun 2008. 

Pada prinsipnya, Ina-TEWS ini merupakan upaya terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembangunan dan pengembangan Komponen Struktur serta 

peningkatan Komponen Kultur dari skenario besar sistem peringatan dini Indonesia 

(lihat Gambar 1.4.). 

4 




1 

Gambar 1.4. Skenario Besar Ina-TEWS 

Komponen Struktur meliputi pembangunan dan pengembangan infrastuktur berteknologi tinggi untuk 

mendeteksi kejadian gempa yang berpotensi tsunami sampai menyebarkan peringatan potensi tsunami ke 

stakeholder terkait termasuk diantaranya pemerintah daerah, disamping pengembangan kapasitas institusi 

terkait. Pembangunan dan pengembangan komponen ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat 

yang tergabung dalam Ina-TEWS antara lain MENKOKESRA, RISTEK, DEPDAGRI, DEPHUB, BMG, 

DEPLU, ESDM, KOMINFO, BAPPENAS, BAKORNAS PB, BPPT, BAKOSURTANAL, LAPAN, LIPI, DKP, 

KLH dan ITB. 

Komponen Kultur meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk memberikan 

peringatan dini evakuasi kepada masyarakat termasuk di dalamnya menyiapkan atau membangun 

infrastruktur penunjang peringatan/perintah evakuasi, prosedur evakuasi, dan meningkat secara terpadu 

kesiapsiagaan aparat dan masyarakat itu sendiri. 

5 



1 


Karena pembangunan dan peningkatan Komponen Kultur lebih sejalan dengan pemenuhan kebutuhan 

serta pembangunan daerah, komponen ini lebih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 

1.1.3. Pentingnya Strategi Sistem Peringatan Dini yang Efektif 

Mengingat waktu penjalaran gelombang tsunami di Indonesia umumnya pendek (Tsunami lokal), berkisar 

antara 20 – 45 menit setelah terjadinya gempa, maka dalam menghadapi ancaman bencana tsunami 

di masa mendatang diperlukan suatu strategi Sistem Peringatan Dini yang efektif dan terintegratif yang 

melibatkan kedua unsur struktur dan kultur. Dalam upaya mengurangi jumlah korban, peranan ketepatan 

dan kecepatan peringatan dini tsunami yang dibangun dalam komponen struktur serta kesiapan komponen 

kultur sangatlah besar. Gambaran lengkap alur informasi sistem peringatan dini tsunami yang dikeluarkan 

BMG dapat dilihat pada gambar Gambar 1.5, 1.6, 1.7, dan 1.8. Gambar 1.5. merupakan gambaran respon 

tanggap darurat yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat menerima peringatan (warning) I s/d 

IV dari BMG seperti yang terlihat pada Gambar 1.6. Gambar 1.7. dan 1.8. merupakan gambaran alur 

informasi Sistem Peringatan Dini. 

Gambar 1.5. Respon Tanggap Darurat untuk Gempa dan Tsunami Lokal (Sumber : Harkunti P. Rahayu) 

6 




1 

8:05 

Warning I ”TES UJI COBA WARNING I: POTENSI TSUNAMI BESAR DI PANTAI BRT BANTEN; CIWANDAN, KKTAU STEEL, ANYER, 

AKIBAT GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON : BMG” dikeluarkan berdasarkan data seismometer 

dan accelerometer bila terjadi gempa dangkal di laut di atas 6,5 SR. 

8:07 

Warning II “TES UJI COBA WARNING II POTENSI TSUNAMI BESAR DI PANTAI BRT BANTEN JAM 08:38 ANYER 5M CIWANDAN 

5M KKTAU STEEL 4M, GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON:BMG” dikeluarkan berdasarkan hasil 

simulasi tsunami modeling dan kepastian adanya tsunami berasal dari monitoring Tsunameter (Bouy) dan GPS. 

8:48 

Warning III “TES UJI COBA, WARNING III: TSUNAMI BESAR DI ANYER 08:35 5M CIWANDAN 08:40 5M KKTAU STEEL 08:40 

4M AKIBAT GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON : BMG” dikeluarkan berdasarkan monitoring 

tsunameter /bouy dan informasi ketinggian air di pantai didapat dari hasil monitoring di lapangan (informasi Tide 

Gauge). 

10:00 

Warning IV “TEST UJI COBA WARNING IV: TSUNAMI YANG MELANDA KAWASAN PANTAI BANTEN TELAH BERAKHIR : BMG” 

dikeluarkan berdasarkan hasil monitoring di lapangan (Tide Gauge dan Tsunameter) yang dibandingkan dengan hasil 

tsunami modeling. 

Gambar 1.6. Contoh Isi Perintah Warning I, II, III dan IV pada Tsunami Drill Banten, 26 Desember 2007 

(Sumber: Suhardjono) 

7 



1 


BMG 

terestrial line 

IP VPN MPLS 

TELKOM 

VSAT DEPDAGRI 

• INSTALASI 

SENSOR 

Radio link 

IP VPN MPLS 

INDOSAT 

• MONITORING 

SOP 

• PENGOLAHAN 

• ANALISA 

BMG 

PROVIDER GSM 

•TELKOMSEL 

•INDOSAT 

• INFORMASI 

VPN BMG 

terestrial line 

PROVIDER VSAT 

satelite 

•TELKOM 

•CSM 

•CSM 

satelite 

•PSN 

INSTITUSI 

INTERFACE 

S.. O. P 

MABES POLRI 

POLRI 

33 GUBERNUR 

S. O.P 

GUB 

BAKORNAS 

S.O.P 

BAKOR 

NAS 

10 STA. TV 

KOORD. DEPKOMINFO 

RADIO/RRI 

 

 

RADIO PANTAI 

S.O.P 

ADPEL 

POLDA/POLRES 

BUPATI / 

S. O. P POLDA 

WALIKOTA/ 

/POLRES 

CAMAT 

S. O. P 

BUPATI / 

POLSEK 

W.KOTA 

SATKORLAK / SATLAK 

S.O.P 

SATKORLAK 

Fiber optic 

wlan 

INDONESIA 

INTERNET 

EXCHANGE 

7 PROVIDER 

GSM/CDMA 

M asyarakat 

CSM = Citra Sari Makmur 

PSN = Pasific Satelit Nusantara 

Gambar 1.7. Alur Informasi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia (Sumber : BMG) 

8 




1 

O BSERVATIO N 

S eism ograph 

accelerograph 

PRO CESSING 

N E IT W C 

R E IT W C 

DISSEM INATIO N 

E vacuate 

W a tch 

A dvisory 

C ancellation 

Banda Aceh 

Padang 

Communication 

1 

E arthquake 

Inform ation 

-T im e 

-Location 

-M agnitude 

EMAIL 

SERVER 

SMS 

SERVER 

Siren 

Speaker 

BMG HQ 

Jakarta 

E picenter 

Tide G auge 

B uoy/O B U 

G PS LAND STATIO N 

E arth O bservation 

Denpasar 

2 

D ecision 

support 

Tsunam i 

W arning 

Phone/fax 

Control System 

Of Situation 

Center 

Communication 

Phone/fax 

SMS 

Control System 

Of Situation 

Center 

Gambar 1.8. Mekanisme deteksi, observasi, pengambilan keputusan untuk penerbitan Peringatan Tsunami (Sumber : BMG) 

9 



1 


Dari gambaran di atas, peran serta pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota dan Pemerintah 

Daerah sangatlah besar. Berdasarkan deklarasi kesepakatan Pemerintah Kota/Kabupaten saat hari 

Peringatan Bumi, ditetapkan bahwa peran serta pemerintah daerah dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami 

Indonesia (Ina-TEWS) dirumuskan kedalam 10 butir kesepahaman di bawah ini : 

1. Ikut mengamankan peralatan deteksi bencana yang ada di wilayahnya 

2. Menyiapkan peta resiko (peta genangan) beserta skenario penyelamatan 

3. Menyiapkan tempat evakuasi beserta peta pencapaiannya 

4. Memasang rambu-rambu petunjuk / arah evakuasi 

5. Membangun pusat krisis / pusat komando 

6. Melakukan latihan-latihan evakuasi tsunami maupun latihan kesiapsiagaan tsunami (tsunami-drill) 

secara berkala 

7. Membangun sirine 

8. Membangun atau menentukan gedung penyelamat (escape building/tsunami shelter) 

9. Memasukkan pertimbangan kebencanaan dalam penyusunan tata-ruang 

10. Memasukkan pendidikan kebencanaan dalam muatan lokal kurikulum sekolah 

Dalam pelaksanaan butir 6 (Melakukan latihan-latihan evakuasi tsunami maupun latihan kesiapsiagaan 

tsunami (tsunami-drill) secara berkala) diperlukan kesiapan komponen kultur antara lain meliputi : 

1. Kesiapan infrastruktur penunjang peringatan dini evakuasi yang mampu untuk merespon dengan 

efektif peringatan dini tsunami menjadi peringatan dini evakuasi di daerah. 

2. Kesiapan aparat pemerintah daerah dalam merespon dengan cepat dan tepat peringatan dini potensi 

tsunami dari BMG Pusat, BMG Regional maupun institusi antara (interface agencies) seperti TNI, 

POLRI maupun Satkorlak dengan memberikan peringatan evakuasi kepada masyarakat berikut 

koordinasi pengaturan proses evakuasi. 

3. Kesiapsiagaan yang responsif dari masyarakat beserta stakeholder terkait seperti wartawan, anggota 

dewan, LSM, dunia usaha dan lain-lain. 

10 




1 

1.1.4. Perlunya Uji Coba Sistem Peringatan Dini Tsunami Melalui Tsunami Drill 

Paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari masyarakat yang bergantung pada bantuan 

luar menjadi masyarakat yang siap menghadapi bencana. Disamping itu otonomi daerah telah membuat 

masyarakat dan pemerintah daerah harus memiliki suatu strategi yang efektif dalam penanganan dan 

penanggulangan risiko bencana tsunami, mulai dari upaya preventif sampai upaya tanggap darurat seperti 

kesiapan sistem peringatan dini tsunami yang cepat dan tepat sasaran. 

Agar masyarakat, aparat pemerintah daerah dan stakeholder terkait siap dan tanggap dalam menghadapi 

ancaman bencana tsunami, diperlukan suatu latihan atau simulasi yang rutin dalam menghadapi bencana 

tsunami melalui penyelenggaraan End to End Tsunami Drill yaitu latihan evakuasi tsunami skala besar 

yang diselenggarakan dengan melibatkan 3 unsur utama secara simultan. Ketiga unsur tersebut adalah 

masyarakat, pemerintah daerah dan sistem peringatan dini tsunami Indonesia. 

Selain untuk membangun kesiapsiagaan 3 unsur di atas, kegiatan ini sekaligus ditujukan untuk menguji 

efektivitas peralatan sistem deteksi dan peringatan dini tsunami Indonesia yang dibangun, sekaligus juga 

untuk menguji kapasitas dan kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam 

merespon peringatan dini tsunami yang diterbitkan oleh BMG. 

Agar pelaksanaan kegiatan tsunami drill di daerah efektif dan tepat sasaran, pemerintah daerah disamping 

perlu membangun dan mengembangkan infrastruktur sistem peringatan evakuasi juga perlu membangun 

dan meningkatkan kesadaran (awareness) dan kesiapsiagaan (preparedness) masyarakat, aparat 

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui berbagai upaya komunikasi. Secara 

holistik seperti kampanye pendidikan, TOT, pelatihan masyarakat, lokakarya, diskusi kelompok (FGD = 

Focus Group Disscussion) serta Table Top Simulation. Seluruh upaya-upaya tersebut perlu direncanakan 

dan dilakukan secara sistematis. 

Agar pelaksanaan End to End Tsunami Simulation (Tsunami Drill) lebih efisien dan efektif, pedoman ini 

memuat seluruh langkah-langkah yang perlu disiapkan, direncanakan dan dilaksanakan secara lengkap 

dan sistematis berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Tsunami Drill Nasional ke-1 di Padang, 26 

11 



1 


Desember 2005, Tsunami Drill Nasional ke-2 di Bali, 26 Desember 2006 dan pelaksanaan Tsunami Drill 

Nasional ke 3 di Banten, 26 Desember 2007. 

1.2. Tujuan 

Tujuan umum dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi kota dan kabupaten 

seluruh Indonesia yang rawan tsunami dalam penyelenggaraan kegiatan tsunami drill, sehingga daerah 

dapat melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka : 

1. Meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, aparat pemerintah, dan 

stakeholder terkait dalam menghadapi bencana tsunami. 

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana 

tsunami. 

3. Melatih kesiapsiagaan masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta personnel stakeholder terkait 

dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami 

4. Menguji efektifitas sistim peringatan dini tsunami serta sosialisasinya 

1.3. Luaran (Output) 

Pada akhir pelaksanaan tsunami drill, diharapkan menghasilkan output atau luaran sebagai berikut : 

1. Masyarakat siaga terhadap bencana, khususnya tsunami 

2. Aparat Pemerintah daerah yang tanggap terhadap ancaman bencana, khususnya tsunami 

3. Peralatan sistem peringatan dini tsunami (TEWS) yang teruji dan terandalkan 

4. Tersedianya dan terujinya SOP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya untuk 

bencana tsunami 

1.4. Ruang Lingkup 

Pedoman Tsunami Drill ini dibuat untuk dapat mengakomodasi berbagai kondisi kemampuan pemerintah 

daerah untuk menyelenggarakan Tsunami Drill dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah. 

Untuk menyelenggarakan keseluruhan tahapan tersebut ada 3 (tiga) jenis pelaksanaan tsunami drill, yaitu 

12 




1 

Jenis I, II, dan III sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah. Secara keseluruhan pedoman ini terdiri 

dari 6 tahapan seperti yang tergambarkan pada Diagram Alir Penyelenggaraan Tsunami Drill (lihat Gambar 

1.8) yaitu : 

1. Tahap awal 

2. Tahap Pengembangan Skenario Kebencanaan 

3. Tahap Perencanaan 

4. Tahap Persiapan 

5. Tahap Pelaksanaan Tsunami Drill 

6. Luaran 

I. Tsunami Drill Jenis I 

Penyelenggaraan yang lebih ditekankan hanya pada proses evakuasi masyarakat dan kemampuan/ 

kesiapan pemerintah daerah dalam proses evakuasi massa. Pelaksanaan tsunami drill jenis ini dapat 

dilihat dalam diagram Alir pada Gambar 1.9, Dalam hal ini penyelenggaraan tsunami drill meliputi : 

1. Tahap Awal yang terdiri dari : 

a. pembentukan panitia inti penyelenggaraan Tsunami Drill 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

c. Jadwal kegiatan untuk tahap persiapan dan pelaksanaan proses evakuasi (Hari H) 

2. Tahap Perencanaan yang meliputi : 

a. Penetapan target masyarakat 

b. Penetapan lokasi 

c. Penetapan skenario pelaksanaan (Run Down) 

3. Tahap Persiapan yaitu Gladi Posko 

4. Tahap Pelaksanaan (Hari H) 

5. Luaran yang diharapkan adalah Masyarakat dan Pemda yang terlatih 

13 



1 


Gambar 1.9. Diagram Alir Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tsunami 

(Tsunami Drill) untuk Kota/Kabupaten KOTA/KABUPATEN 

14 




1 

15 



1 


Gambar 1.10. Detail dari Tahap Awal dan Pengembangan Skenario Kebencanaan 

16 




1 

II. Tsunami Drill Jenis II 

Penyelenggaraan yang mengikuti seluruh proses End To End Tsunami Drill tetapi dalam bentuk yang 

sederhana dan jumlah target masyarakat secukupnya. Pelaksanaan tsunami drill jenis ini dapat dilihat 

dalam diagram alir pada Gambar 1.8. Dalam hal ini penyelenggaraan tsunami drill meliputi: 

1. Tahap Awal yang terdiri dari : 

a. pembentukan panitia inti penyelenggaraan Tsunami Drill 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

c. Jadwal kegiatan mulai tahap pengembangan skenario sampai dengan tahap pelaksanaan 

proses evakuasi (Hari H) 

2. Tahap Pengembangan Skenario Kebencanaan yang dilakukan secara kualitatif 

3. Tahap Perencanaan yang meliputi : 

a. Penetapan target masyarakat 

b. Penetapan lokasi 

c. Penetapan skenario pelaksanaan (Run Down) 

d. Pengembangan indikator keberhasilan 

4. Tahap Persiapan yang meliputi : 

a. Konsolidasi panitia 

b. Penyiapan Sistem Peringatan Dini (komponen Struktur) berkoordinasi singkat dengan BMG Pusat/ 

BMG Regional 

c. Penyiapan infrastruktur sistem peringatan dini evakuasi : untuk tahap ini disesuaikan dengan 

harapan sumber daya daerah dalam penyediannya 

d. Penyiapan aparatur pemerintah daerah yang terkait penanggulangan bencana meliputi: 

a. Workshop 

b. Sosialisasi 

c. Pelatihan/TOT 

d. Pengembangan SOP penanggulangan bencana tsunami 

17 



1 


e. Table Top Simulation 

f. Gladi posko 

e. Penyiapan masyarakat meliputi : 

a. Peningkatan kesadaran berupa kampanye melalui media (media campaign) 

f. Gladi Bersih 

5. Tahap Pelaksanaan (Hari H) 

6. Luaran yang diharapkan berupa : 

a. Masyarakat siaga 

b. Pemda yang tanggap 

c. Alat yang teruji dan dapat diandalkan 

d. Tersedianya SOP/PROTAP BPBD untuk tsunami yang teruji 

III. Tsunami Drill Jenis III 

Tsunami drill jenis ini adalah penyelenggaraan End To End Tsunami Drill secara lengkap untuk semua 

komponen tahap awal, pengembangan skenario kebencanaan secara kuantitatif, perencanaan, persiapan 

dan pelaksanaan. 

Secara keseluruhan ”Jenis III” ini terdiri dari : 

1. Tahap Awal : 

a. Pembentukan panitia inti 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal kegiatan untuk tahap pengembangan scenario 

kebencanaan dan perencanaan 

c. Pembuatan jadwal kegiatan 

2. Tahap Pengembangan Skenario Kebencanaan yang meliputi : 

a. Kegiatan identifikasi potensi daerah terkait bencana tsunami yang terdiri dari : 

a. Potensi ancaman bahaya 

1. Ancaman Bahaya Utama : Gempa dan Tsunami 

2. Ancaman Bahaya Ikutan (Collateral Hazard) : 

18 




1 

• Bahaya Ikutan dari Alam 

• Bahaya industri dan kegagalan teknologi 

b. Keberadaan Sistem Peringatan Dini: 

1. Identifikasi sistem 

2. Identifikasi infrastruktur 

c. Non-Fisik: 

1. Identifikasi kapasitas Pemda 

2. Identifikasi kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait 

3. Identifikasi kearifan lokal 

4. Identifikasi peranan media 

d. Fisik 

1. Inventori data teknis : 

• peta tata ruang 

• peta batas wilayah administrasi 

• peta jaringan (infrastruktur + lifelines) 

• peta kepadatan penduduk 

• peta sebaran kawasan miskin 

• peta kawasan kritis/penting 

2. Survey kondisi bangunan, sarana, prasarana yang terkait dengan penanganan dan 

penanggulangan bencana tsunami 

b. Kajian kejadian gempa dan tsunami 

1. Penetapan skenario gempa 

• Lokasi Gempa 

• Besaran ( magnitude) gempa 

2. Kajian potensi kegempaan di kota/kab yang bersangkutan 

Masukan : data geologi, data seismologi, data deterministik, atau data probabilistik 

19 



1 


luaran : peta sebaran pga dan mmi 

3. Pemodelan tsunami : 

• Masukan : Besaran dan lokasi gempa, peta batimetri 

• Luaran : waktu penjalaran tsunami ( tsunami travel time) 

• Tinggi gelombang datang ( tsunami run – up) 

• Peta genangan tsunami (tsunami inundation map) 

c. Kajian Ancaman Bahaya Ikutan 

1. Ancaman Bahaya Alam : 

• Potensi risiko longsor akibat gempa 

2. Ancaman Bahaya industri/teknologi 

• Masukan : data bahan berbahaya dan beracun (B3), peta kawasan, data angin, peta 

genangan 

• luaran : sebaran daerah bahaya industri 

3. Ancaman bahaya ikutan lainnya kebakaran akibat gempa dll 

d. Kajian Risiko 

e. Kajian kerusakan akibat gempa dan tsunami 

f. Kajian kondisi peringatan dini yang ada 

g. Kajian kondisi tanggap darurat serta upaya penanganan dan penanggulangan bencana tsunami 

Luaran tahap pengembangan skenario kebencanaan yang berupa skenario bencana berikut intervensi 

upaya-upaya yang diperlukan terdiri dari : 

1. Skenario A : kondisi kerusakan sedang yaitu sarana dan prasarana sebagian hancur dan sebagian 

masih dapat berfungsi. 

2. Skenario B : kondisi kerusakan parah yaitu sarana dan prasarana banyak hancur. 

Kedua skenario tersebut kemudian dikembangkan lagi untuk skenario kesiapan sistem peringatan dini 

tsunami dan sistem peringatan dini evakuasi sebagai berikut : 

20 




1 

1. Sistem peringatan dini berjalan efektif 

2. Sistem peringatan dini berjalan tidak efektif 

Pada skenario A, Sistem Peringatan Dini Tsunami (Warning I s/d IV) dapat berfungsi dari BMG sampai 

ke RUPUSDALOPS SATLAK PB atau RUPUSDALOPS BPBD Kota/Kabupaten dan Sistem Peringatan 

Evakuasi (sirine, kentongan dll) dan berfungsi efektif mencapai target masyarakat. Skenario B sistem 

peringatan berfungsi tetapi tidak bisa mencapai sasaran masyarakat yang luas dan tidak ada mekanisme 

yang menunjang sistem yang ada untuk mencapai masyarakat tersebut. 

Dengan demikian terdapat empat alternatif skenario bencana yang merupakan luaran (output) dari tahap 

pengembangan skenario kebencanaan : 

• Skenario A1 : kondisi kerusakan sedang dengan sistem peringatan dini berjalan efektif 

• Skenario A2 : kondisi kerusakan sedang dengan sistem peringatan dini berjalan tidak efektif 

• Skenario B1 : kondisi kerusakan parah dengan sistem sistem peringatan dini berjalan efektif 

• Skenario B2 : kondisi kerusakan parah dengan sistem sistem peringatan dini berjalan tidak efektif 

3. Tahap perencanaan yang terdiri dari : 

1. Penetapan skenario risiko bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya 

2. Penetapan target masyarakat 

3. Penentuan lokasi pelaksanaan gladi dan Hari H 

4 Penetapan skenario pelaksanaan Tsunami Drill/pengembangan Run Down 

5. Pengembangan indikator keberhasilan 

6. Pengembangan Kemitraan 

4. Tahap persiapan yang terdiri dari : 

a. Konsolidasi panitia 

b. Penyiapan sistem peringatan dini tsunami, yaitu penyiapan alur informasi dari BMG ke Pusdalops 

BPBD/walikota atau bupati 

21 



1 


c. Pengembangan infrastruktur sistem peringatan dini agar melakukan evakuasi 

d. Pengembangan infrastruktur evakuasi 

e. Penyiapan aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan penanganan dan penanggulangan 

bencana, yang terdiri dari : 

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas BPBD 

(workshop, TOT, Table Top Simulation untuk pengembangan SOP penanggulangan bencana 

tsunami) 

f. Penyiapan masyarakat, yang terdiri dari : 

1. Peningkatan kesadaran masyarakat (kampanye media, kampanye pendidikan masyarakat) 

2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat ( pelatihan untuk masyarakat melalui TOT, community 

development/ pemberdayaan masyarakat dan 

3. Peningkatan kapasitas media) 

g. Gladi 

5. Tahap pelaksanaan dari proses evakuasi Tsunami Drill 

Catatan : 

1. Untuk menyelenggarakan tsunami drill jenis I, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanan sendiri 

dengan berbekal pedoman ini. 

2. Untuk menyelenggarakan tsunami drill Jenis II, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan 

perguruan tinggi atau lembaga yang berpengalaman dalam mengembangkan skenario bencana secara 

kualitatif. Selebihnya dapat dilakukan sendiri dengan mengikuti pedoman ini. 

3. Tsunami drill Jenis III (end-to-end Tsunami drill), dapat bermanfaat tidak hanya untuk keperluan 

tsunami drill yang sebenarnya merupakan upaya persiapan tetapi juga dapat dipakai untuk 

pengembangan upaya-upaya preventif dan mitigasi baik mitigasi struktural maupun mitigasi non 

struktural. Namun perlu dicatat bahwa pada Jenis III ini, kajian risiko bencana dilakukan secara 

kuantitatif dapat bersifat rapid risk assessment (kajian risiko cepat) maupun secara mendalam (in 

depth). Kajian yang mendalam nantinya dapat menghasilkan suatu kajian risiko bencana yang 

22 




1 

menyeluruh dan mendalam yang dapat dipakai untuk keperluan pengembangan/pembangunan Kota/ 

Kabupaten berbasis mitigasi bencana. Dalam penyelenggaraannya, paket lengkap ini perlu dilakukan 

kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan dengan 

institusi atau perguruan tinggi yang berpengalaman dalam bidang kajian risiko dalam hal bantuan 

teknis. 

23 



1 


Gambar 1.11. Detail dari Tahap Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan 

24 




1 

Gambar 1.12. Detail Dokumentasi dan Diseminasi pada Tahap Pengembangan Skenario Kebencanaan (2), Tahap Perencanaan (3), Tahap Persiapan (4) 

dan Pelaksanaan (5) 

25 



P e m b e n t u k a n Pa n i t i a 

2 

PEDOMAN 




BAB 2 

TAHAP AWAL 

PEMBENTUKAN PANITIA 

24 




2 

BAB 2 

TAHAP AWAL : PEMBENTUKAN PANITIA 

2.1. Pembentukan Panitia 

Langkah pertama dari pelaksanaan Tsunami Drill adalah pembentukan panitia inti yang terdiri dari : 

1. Tim Pengarah dan Penasehat 

2. Ketua Umum (dibantu sekretaris umum dan bendahara umum) 

3. Koordinator Persiapan 

4. Koordinator Perencanaan 

5. Koordinator Pelaksanaan 

6. Koordinator Dokumentasi dan Diseminasi 

7. Koordinator Monitoring Evaluasi 

Berdasarkan besarnya ruang lingkup kegiatan dalam paket lengkap (End To End Tsunami Drill), para 

koordinator tersebut dibantu oleh sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang terdapat di bawahnya. 

Sedangkan untuk tsunami drill jenis I dan jenis II, organisasi dapat lebih sederhana dengan 7 elemen 

panitia hanya dibantu tim teknis dan/atau tim pelaksana. 

2.2. Tim Pengarah dan Penasehat 

Tim ini mempunyai tugas antara lain sebagai berikut : 

a. Memberikan pengarahan mengenai berbagai hal dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Tsunami 

Drill. 

b. Merumuskan konsep-konsep penyelenggaraan Tsunami Drill. 

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan setiap tahapan kegiatan Tsunami Drill. 

28 



2 


2.3. Ketua Umum 

Ketua umum dibantu sekretaris umum dan bendahara umum mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan keseluruhan acara kegiatan Tsunami Drill mulai dari persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dokumentasi, diseminasi sampai dengan monitoring dan evaluasi. 

b. Melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator dalam rangka kesuksesan dan keberhasilan 

penyelenggaraan Tsunami Drill. 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang menyangkut 

penyelenggaraan Tsunami Drill. 

d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Tsunami Drill. 

e. Mengidentifikasi serta melakukan koordinasi mengenai keterlibatan intansi-instansi dalam rangka 

penyelenggaraan Tsunami Drill baik instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan 

lainnya. 

f. Mendokumentasikan keseluruhan kegiatan serta melakukan diseminasi yang terkait dengan Tsunami 

Drill dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus pada setiap tahapan kegiatan Tsunami Drill 

mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 

2.4. Koordinator Persiapan 

Koordinator pada tahap persiapan tsunami drill dibantu sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang terdiri 

dari : 

a. Seksi identifikasi potensi daerah terkait dengan bencana tsunami bertugas melakukan survey dalam 

rangka mengidentifikasi potensi daerah yang terkait dengan bencana tsunami baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. 

b. Seksi kajian risiko bencana gempa dan tsunami bertugas melakukan kajian bahaya, kerentanan dan 

risiko bencana sebagai dasar kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan skenario bencana. 

29 




2 

c. Seksi pengembangan skenario bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya bertugas 

mengembangkan skenario bencana dengan melakukan kajian-kajian sebagai berikut : 

• Kajian kejadian gempa dan tsunami 

• Kajian ancaman bahaya ikutan 

• Kajian risiko 

• Kajian kerusakan akibat gempa dan tsunami 

• Kajian kondisi sistem peringatan dini yang ada 

• Kajian kondisi tanggap darurat dan upaya penanganan serta penanggulangan bencana tsunami 

2.5. Koordinator Perencanaan 

Koordinator tahap pelaksanaan dibantu oleh sekretaris dan bendahara mempunyai tugas untuk 

mendesain kegiatan dan merencanakan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Penetapan skenario risiko bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya 

b. Penetapan target kegiatan 

c. Penentuan lokasi pelaksanaan gladi dan Hari H 

d. Penetapan skenario pelaksanaan Tsunami Drill/Pengembangan run down 

e. Pengembangan indikator keberhasilan 

f. Pengembangan Kemitraan 

2.6. Koordinator Pelaksanaan 

Koordinator tahap pelaksanaan dibantu oleh sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang terdiri 

dari: 

Seksi Penyiapan Sistem Peringatan Dini Tsunami : Seksi ini mempunyai tugas dalam pelaksanaan 

kegiatan yang terkait dengan: 

• Penyiapan alur informasi peringatan tsunami dari BMG ke Pusdalops BPBD/walikota atau 

Bupati dengan menggunakan mekanisme multi moda baik langsung maupun melalui institusi 

30 



2 


antara (Polri, Gubernur dll). 

• Pengembangan infrastruktur sistem peringatan, penyiapan Rupusdalops, pendataan multi 

moda 

Seksi Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah yang terkait dengan Penanggulangan Bencana : 

seksi ini mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan : 

• Peningkatan kesiapsiagaan aparat peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah melalui kegiatan-kegiatan seperti TOT, Workshop, pengembangan SOP pelaksanaan 

ataupun contingency plan, Table Top Simulation dan gladi posko. 

Seksi Penyiapan Masyarakat : seksi ini mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan yang 

terkait dengan : 

• Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan lokakarya, 

kampanye melalui media (media campaign) dan kampanye pendidikan masyarakat (public 

education campaign) 

• Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan (TOT) dan pemberdayaan 

masyarakat (community development) 

• Peningkatan kapasitas media melalui lokakarya. 

2.7. Seksi Gladi dan Hari H 

Koordinator pelaksanaan gladi dan Hari H bertanggung jawab dalam hal kelancaran dan kesuksesan 

pelaksanaan dengan melakukan gladi untuk kesiapan Hari H Tsunami Drill. Seksi ini terbagi dalam beberapa 

subseksi yang antara lain : 

a. Monitoring melalui dokumentasi intensif 

b. Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi 

c. Kuesioner evaluasi pelaksanaan Tsunami Drill 

d. Monitoring dan evaluasi melalui media massa 

e. Evaluasi dari para ahli 

31 




2 

Gambar 2.1. Struktur Kepanitiaan 

32 



2 


Kepanitiaan tersebut dapat beranggotakan dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, 

media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Untuk beberapa seksi, diperlukan 

latar belakang keilmuan tertentu karena memerlukan keahlian dalam melakukannya. Seksi-seksi 

yang memerlukan latar belakang keilmuan tertentu antara lain adalah seksi yang berada dibawah 

koordinator persiapan dan pelaksanaan. 

2.8. Koordinator Dokumentasi dan Diseminasi 

Koordinator dokumentasi dan diseminasi dibantu oleh sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sebagai 

berikut : 

Seksi Dokumentasi : Mendokumentasikan seluruh kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan dan 

pelaksanaan dalam bentuk : 

a. Peta-peta 

b. Dokumen-dokumen 

c. CCTV (Closed Circuit Television) 

d. Foto-foto closed 

e. Film-film kegiatan 

Seksi Diseminasi : Mendiseminasikan atau menyebarluaskan berbagai informasi yang terkait dengan 

penyelenggaraan Tsunami Drill melalui media-media seperti : 

a. Rapat-rapat internal 

b. Lokakarya 

c. Radio 

d. Internet 

e. Surat Kabar 

f. Siaran Langsung TV 

33 




2 

2.9. Koordinator Monitoring dan Evaluasi 

Koordinator monitoring dan evaluasi dibantu oleh sekretaris, bendahara mempunyai tugas untuk melakukan 

evaluasi dan monitoring dalam bentuk : 

a. Monitoring melalui dokumentasi intensif 

b. Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi 

c. Kuesioner evaluasi pelaksanaan Tsunami Drill yang dilakukan oleh juri/pengamat (observer) 

d. Monitoring dan evaluasi melalui media massa 

e. Evaluasi dari para ahli 

Kepanitiaan tersebut dapat beranggotakan dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, media massa 

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Untuk beberapa seksi, diperlukan latar belakang keilmuan 

tertentu karena memerlukan keahlian dalam melakukannya. Seksi-seksi yang memerlukan latar belakang 

keilmuan tertentu antara lain adalah seksi yang berada dibawah koordinator persiapan dan pelaksanaan. 

Sebelum melakukan berbagai kegiatan tersebut, penting untuk dilakukan adalah pembuatan anggaran 

biaya dan jadwal kegiatan. Penjelasan mengenai anggaran biaya dan jadwal kegiatan pada tahap persiapan 

disampaikan di akhir bab ini. 

2.10. Anggaran Biaya Persiapan dan Perencanaan 

Anggaran biaya persiapan dan perencanaan meliputi komponen-komponen biaya inti sebagai berikut : 

a. Honor 

b. Peralatan dan perlengkapan survey 

c. Transportasi dan Akomodasi 

d. Bahan Habis 

e. Dokumentasi 

f. Komunikasi 

g. Biaya Pengumpulan Data 

h. Biaya penyelenggaraan rapat 

34 



2 


Sementara komponen biaya dalam tahap perencanaan lebih sederhana, karena kegiatan pada tahap ini 

lebih merupakan desk study. Adapun komponen biaya yang tercakup dalam tahap perencanaan adalah : 

a. Honor 

b. Biaya penyelenggaraan rapat 

c. Akomodasi 

d. Komunikasi 

e. Bahan habis 

f. Dokumentasi 

2.11. Jadwal Kegiatan 

Tahap persiapan dalam kegiatan tsunami drill akan menentukan tahap-tahap pekerjaan selanjutnya yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan, oleh karena itu tahap ini harus dilaksanakan pada awal kegiatan dalam 

jadwal penyelenggaraan tsunami drill. Jadwal kegiatan tahap persiapan harus disusun sesuai dengan 

urutan pekerjaan sebagai berikut : 

1. Identifikasi potensi daerah terkait dengan bencana tsunami 

2. Kajian awal risiko bencana gempa dan tsunami 

3. Pengembangan skenario bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya. 

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada tahap persiapan ini ádalah sekitar dua bulan. 

Sementara itu, kegiatan-kegiatan dalam tahap perencanaan dapat dilakukan secara paralel karena hanya 

merupakan desk study yang dapat dilakukan dalam rapat-rapat panitia. Jangka waktu tahap perencanaan 

ini paling lama adalah satu bulan kegiatan. 

35 




2 

Tabel 2.1 : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kepanitiaan Tsunami Drill 

NO PERSONEL JABATAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

1 2 3 4 

A 

TIM PENGARAH 

1 Walikota / Bupati Ketua Tim 

Pengarah 

2 Muspida : Unsur TNI 

(Kodim), POLRI (Polres), 

Kejaksaan Negeri 

B 

KETUA PANITIA 

1 Sekretaris Daerah 

(Sekda) 

Anggota 

Ketua 

Pelaksana 

• Memberihan masukan yang bersifat kebijakan untuk pelaksanaan Tsunami Drill 

Tingkat Kota 

• Memberikan arahan yang bersifat teknis dan operasional untuk Tsunami Drill 

Tingkat Kota 

• Mengadakan koordinasi teknis dan operasional untuk Pelaksanaan Tsunami Drill 

Tingkat Kota dengan Pemerintah Pusat/Ristek 

• Membantu ketua tim pengarah dengan memberikan masukan-masukan baik yang 

bersifat kebijakan, teknis dan operasional untuk pelaksanaan Tsunami drill Tingkat 

Kota 

• Mendesain kegiatan End To End Tsunami drill secara keseluruhan 

• Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Teknis dan Operasional Tsunami 

drill dengan mengacu pada Run Down yang dikembangkan oleh Tim Gladi 

Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

• Mengidentifikasi keterlibatan instansi pemerintah dan institusi/organisasi 

kemasyarakatan (LSM, PMI, Industri,dll) di pusat dan daerah. 

• Membentuk partnership dengan instansi dan institusi/organisasi kemasyarakatan 

(LSM, PMI, Industri,dll) untuk pembiayaan Tsunami drill 

• Melaksanakan monitoring, koordinasi dengan seluruh koordinator seksi 

• Menyiapkan questionnaire untuk observer dengan berkoordinasi dengan Tim 

Permerintah Pusat 

2 Sekretaris • Melaksanakan koordinasi administrasi antara Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Pusat untuk kelancaran pelaksanaan tsunami drill. 

• Melakukan tugas-tugas administrasi pelaksanaan tsunami drill. 

• Membuat notulensi setiap rapat koordinasi. 

3 Bendahara 

Umum 

• Melakukan budgeting 

• Pembelanjaan dan Pemantauan penggunaan uang pelaksanaan tsunami drill pada 

masing-masing seksi 

• Menyiapkan laporan keuangan 

36 



2 


Tabel 2.1 : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kepanitiaan Tsunami Drill (Lanjutan) 


1 2 3 4 

C 

SEKSI TRANING FOR 

TRAINER (TOT) 

1 Koordinator • Membuat perencanaan kegiatan TOT antara lain: 

• Mencari informasi mengenai kurikulum dan manual yang terkait dengan materi 

TOT 

• Mencari informasi mengenai institusi yang pernah terlibat dalam pengembangan 

materi TOT (misalnya PMB ITB) 

• Menentukan bentuk/desain acara TOT serta materi yang akan disampaikan 

dalam kegiatan TOT (termasuk desain cara penyampaian materi) 

• Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan TOT 

• Mengidentifikasi peserta TOT (termasuk jumlah peserta) 

• Melakukan persiapan kegiatan TOT antara lain : 

• Penentuan instruktur/pembicara serta narasumber dalam TOT 

• Penentuan fasilitator yang akan membantu kegiatan TOT 

• Melakukan survey tempat pelaksanaan kegiatan 

• Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait termasuk koordinasi intern 

• Melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan TOT sesuai dengan 

perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan 

• Melaporkan kegiatan pelaksanaan TOT tsunami drill ke Ketua Pelaksana 

• Terlibat dalam pelaksanaan gladi lapangan dan pelaksanaan hari H tsunami drill 

dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan 

dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

2 Anggota • Membantu koordinator dalam segala hal perencanaan, persiapan dan pelaksanaan 

TOT 

37 




2 



1 2 3 4 

D 

SEKSI COMMUNITY 

DEVELOPMENT 

Koordinator 

• Membuat perencanaan kegiatan community development antara lain: 

• Mengidentifikasi desa pelatihan serta target masyarakat yang akan di bina 

• Menentukan bentuk/desain program community development di lapangan 

• Mengidentifikasi personel yang akan terlibat dalam Com Dev (com dev specialist 

dan trainer) 

• Menentukan mekanisme koordinasi antara Com Dev specialist, trainer dan 

masyarakat yang dibina 

• Menentukan mekanisme evaluasi dan monitoring kegiatan dengan personel 

yang ada 

• Membuat jadwal kegiatan community development mulai dari perencanaan, 

persiapan sampai dengan implementasi di lapangan 

• Melakukan persiapan kegiatan community development yang antara lain meliputi : 

• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan 

community development di lapangan 

• Melakukan survey terhadap desa binaan dan target masyarakat yang akan 

dibina 

• Melakukan koordinasi internal termasuk dengan trainer yang akan melakukan 

kegiatan di lapangan 

• Melaksanakan dan memantau pelaksanaan Com-dev 

• Mengevaluasi secara terus menerus pelaksanaan Community Development untuk 

memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan agar dapat meningkatkan 

kepedulian dan kapasitas masyarakat yg diharapakan dapat menjadi penggerak 

dan pemandu masyarakat umum dalam Tsunami drill 

• Melaporkan kegiatan pelaksanaan Com-Dev Kepada Ketua Pelaksana 

• Terlibat dalam pelaksanaan gladi lapangan dan pelaksanaan Hari H tsunami drill 


dan Hari H Pelaksanaan Tsunami Drill 

38 



2 




1 2 3 4 

Sekretaris 

• Membantu koordinator dalam menentukan target desa pelatihan serta masyarakat 

yang akan dibina dalam pelaksanaan community development 

• Membantu koordinator dalam pembuatan jadwal pelaksanaan community 

development 

• Membantu koordinator dalam memonitor dan mengevalausi pelaksanaan 

community development 

• Membuat notulensi setiap rapat koordinasi internal maupun external 

• Mengkoordinasi alumni TOT yang bertugas dalam pelaksanaan community 

development 

• Membantu koordinator dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan community 

development di lapangan 

E 

Pemangku Kepentingan, 

Tohoh Masyarakat, 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Pemuda 

SEKSI TABLE TOP 

SIMULATION 

Anggota 

Ketua 

• Membantu koordinator dan sekretaris dalam proses perencanaan, persiapan dan 

pelaksanaan community development 

• Membantu sebagai trainer di lapangan 

• Membantu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Com-dev di lapangan 

• Membantu pelaporan kegiatan pelaksanaan Com-Dev Kepada Ketua Pelaksana 



dan Hari H Pelaksanaan Tsunam drill. 

• Membuat perencanaan kegiatan Table Top Simulation yang antara lain meliputi : 

• Menentukan bentuk/desain acara Table Top Simulation serta materi yang akan 

disampaikan dalam kegiatan (termasuk desain/mekanisme kegiatan) 

• Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Table Top Simulation 

• Mengidentifikasi peserta Table Top Simulation (termasuk jumlah peserta) 

• Melakukan persiapan kegiatan Table Top Simulation antara lain : 

• Penentuan narasumber dalam kegiatan 

• Melakukan survey tempat pelaksanaan kegiatan 

• Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait termasuk koordinasi intern 

• Melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan Table Top Simulation sesuai 

dengan perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan 

• Melaporkan kegiatan pelaksanaan Table Top Simulation Kepada Ketua Pelaksana 




39 




2 


1 2 3 4 

F 


Anggota 

TIM GLADI KOTOR DAN PELAKSANAAN TSUNAMI DRILL 

• Membantu koordinator dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

Table Top Simulation 

• Membantu pelaporan pelaksanaan Table Top Simulation Kepada Ketua Pelaksana 




1 Koordinator • Membuat perencanaan kegiatan yang antara lain meliputi : 

• Bersama-sama dengan Tim Pemerintah Pusat mengembangkan Run Down 

kegiatan Gladi Lapangan dan Hari H Tsunami drill. 

• Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Gladi dan Hari H Tsunami drill. 

• Mengidentifikasi jumlah peserta yang kemungkinan akan terlibat dalam kegiatan 

• Melakukan persiapan kegiatan antara lain meliputi : 

• Mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk lancarnya 

pelaksanaan GLADI lapangan dan Hari H TsunamiI drill. 

• Penentuan narasumber dalam kegiatan 

• Melakukan survey di titik titik kritis pelaksanaan kegiatan Gladi dan Hari H Tsunami 

(Starting point, proses evakuasi, finishing point) 

• Melakukan koordinasi koordinasi intern untuk menjaga kinerja tim 

• Melakukan koordinasi dengan semua seksi kegiatan Tsunami 

• Menguasai Run Down Tsunami yang telah disiapkan dalam proses perencanaan 

• Melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan Table Top Simulation sesuai 

dengan perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan 

• Melaporkan kegiatan pelaksanaan Table Top Simulation Kepada Ketua Pelaksana 


• Memonitor dan mengevaluasi secara intensif proses persiapan dan pelaksanaan 

Gladi serta lancarnya Hari H 

• Mengantisipasi perubahan Run Down yang dinamis karena kebutuhan di Lapangan 

dengan berkoordinasi dengan Tim Pemerintah Pusat 

2 Sekretaris • Membantu Koordinator dalam hal administrasi dan manajemen persiapan dan 

pelaksanaan Gladi dan Hari H 

• Menyiapkan Jadwal Kegiatan dalam poster besar di sekretariat 

• Membuat notulensi untuk berita acara setiap rapat koordinasi 

3 Bendahara • Melakukan budgeting 

• Pembelanjaan dan Pemantauan penggunaan uang pelaksanaan gladi dan Hari H 

tsunami drill masing-masing seksi 

• Menyiapkan laporan keuangan 

40 



2 




1 2 3 4 

4 Anggota • Membantu seluruh proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Gladi dan 

Hari H sehingga dapat berjalan dengan lancar 

G 

SEKSI PROSES 

EVAKUASI 

1 Koordinator • Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Pem Prov Banten, Pemerintah 

Daerah serta Pemerintah Pusat/Ristek untuk pelaksanaan mobilisasi masyarakat 

pada Gladi dan Hari H 

• Identifikasi target masyarakat untuk untuk dimobilisasi. 

• Memonitor response massa terhadap kegiatan melalui infrastruktr yang ada seperti 

dengan Babinsa, Pendekar, Tokoh adat dll 

• Mengantisipasi kondisi terburuk dengan berkoordinasi dengan Babinsa, Pendekar, 

Tokoh adat dll 

• Melakukan mobilisasi masyarakat untuk Gladi dan Hari H 

• Mendesain proses evakuasi dengan mengacu pada Rund Down terakhir termasuk 

untuk evakuasi masyarakat, VVIP, VIP dan Observer 

• Mengatispasi kondisi terburuk bila yang datang jauh dibawah target harus 

berkoordinasi dengan subsie pengerahan massa 

• Mengkoordinasi pemandu-pemandu dalam proses evakuasi 

• Mendesain proses evakuasi sesuai kenyataan seperti adanya orang hamil, anak 

sekolah dll 

• Mendesain simulasi korban seperti yang ada dalam skenario untuk ini perlu 

koordinasi dengan RISTEK (ITB dan NUBIKA) 

• Melakukan quick count jumlah peserta yg berpartisipasi 

• Mengkoordinasi dalam proses evakuasi mengenai: 

o aspek keselamatan peserta evakuasi dengan subsi kesehatan lapanagan 

o aspek keamanan peserta evakuasi dengan sub sie keamanan 

• Memonitor jalannya proses evakuasi 

2 Pemangku Kepentingan, 

Lurah/Kades dan Tokoh 

Pemuda 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam berbagai hal terkait proses evakuasi masyarakat 

pada saat gladi dan Hari H seperti 

o Mengkoordinasi pemandu-pemandu dalam proses evakuasi 

o Simulasi korban bencana 

o Melakukan quick count jumlah peserta yg berpartisipasi 

o aspek keselamatan dan keamanan peserta evakuasi 

• Membantu koordinator dalam memonitor jalannya proses evakuasi dengan mengacu 

pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H 

Pelaksanaan Tsunami drill 

41 




2 



1 2 3 4 

H 

SEKSI ACARA 

1 Koordinator • Merencanakan program acara yang dapat menarik massa pada saat pengumpulan 

massa di titik awal (starting point), dan pada tempat pengungsian 

• Mendesain kebutuhan panggung dan peralatan soundsystem 

• Berkoordinasi dengan subseksi logistik dalam pengadaan panggung 

• Melakukan persiapan acara pada titik awal dan titik akhir 

• Mengkoordinir pengisi acara pada saat pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami drill 



• Melaporkan kegiatan seksi acara pada pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami drill 

Kepada Ketua Pelaksana. 

2 Anggota • Membantu koordinator dalam perencanaan program acara, kebutuhan panggung 

dan peralatan soundsystem, persiapan acara pada starting point dan finishing 

point dan koordinasi dengan pengisi acara 

• Membantu coordinator dalam seluruh rangkaian acara pelaksanaan kegiatan gladi 

dan Hari H Tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan 

oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

• Membantu koordinator dalam pelaporan kegiatan seksi acara pada pelaksanaan 

gladi dan Hari H Tsunami drill Kepada Ketua Pelaksana. 

I 

SEKSI KEAMANAN & 

PENGATURAN LALU 

LINTAS 

42 



2 




1 2 3 4 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan Seksi Keamanan dan Pengaturan Lalu Lintas yang 

antara lain meliputi : 

o Desain mekanisme keamanan dan pengaturan lalu lintas saat pelaksanaan 

Gladi dan Hari H Tsunami drill 

o Identifikasi personel serta jumlah personel yang akan dilibatkan dalam 

pelaksanaan 

o Desain kebutuhan lahan parkir 

o Mendesain kebutuhan keamanan baik di lapangan pengumpulan massa (tempat 

start), sepanjang rute evakuasi dan pada tempat pengungsi 

• Melakukan Persiapan kegiatan yang antara lain meliputi : 

o Koordinasi dengan pihak keamanan maupun masyarakat 

o Melakukan berbagai persiapan sistem pengamanan 

• Mengadakan pengamanan pada lahan parkir, tempat pengumpulan massa, 

sepanjang rute evakuasi dan di tempat pengungsi dengan mengacu pada run 

down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan 

Tsunami drill 

• Mengkoordinir pengaturan lalu lintas pada saat pelaksanaan gladi dan Hari H 

tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi 

Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

• Melaporkan hasil kegiatan seksi keamanan dan pengaturan lalu lintas Kepada 

Ketua Pelaksana. 

2 Unsur TNI, POLRI, 

Dishub dan Pemuda 

J 

SEKSI KESEHATAN 

LAPANGAN 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan tugas 

seksi keamanan dan pengaturan lalu lintas 

• Membantu koordinator dalam pelaporan hasil kegiatan seksi kepada Ketua 

Pelaksana. 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan dengan menentukan mekanisme kegiatan tim kesehatan 

lapangan 

• Melakukan persiapan sistem kesehatan lapangan (pengadaan alat dan 

perlengkapan terkait tugas tim kesehatan lapangan) 

• Mengkoordinir pengaturan kesehatan lapangan pada saat pelaksanaan gladi dan 

Hari H tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim 

Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

• Melaporkan kegiatan seksi kesehatan lapangan pada pelaksanaan gladi dan Hari 

H Tsunami drill Kepada Ketua Pelaksana. 

43 




2 



1 2 3 4 

2 Unsur Pokgas Kesehatan: 

Dinas Kesehatan, RS, 

Puskesmas, PMI, Tagana 

dan Pramuka 

K 

SEKSI KONSUMSI 

MASSA DAN PANITIA 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam perencanaan dan persiapan sistem kesehatan 

lapangan 

• Membantu pengaturan kesehatan lapangan pada saat pelaksanaan gladi dan Hari 

H tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim 


• Membantu koordinator dalam pelaporan kegiatan seksi kesehatan lapangan 

kepada Ketua Pelaksana. 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan dan persiapan konsumsi massa dan panitia yang antara 

lain meliputi : 

o Mengidentifikasi jumlah konsumsi yang perlu disiapkan 

o Mengatur menu konsumsi yang aman untuk dimakan dimana pengadaannya 

dalam jumlah massal (skala ribuan) 

o Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menyiapkan konsumsi (ibu-ibu dharma 

wanita/komunitas) serta melakukan koordinasi dengan pihak tersebut 

o Melakukan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka mengidentifikasi 

jumlah konsumsi yang perlu disiapkan 

• Mengkoordinir pengaturan konsumsi untuk massa (skala ribuan), aparat 

pemerintah daerah peserta simulasi dan panitia pada saat pelaksanaan gladi dan 

Hari H tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim 


• Melaporkan kegiatan seksi konsumsi pada pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami 

drill kepada Ketua Pelaksana. 

2 Unsur Pokgas Sosial: 

Dinal Sosial, PMI, 

masyarakat maupun PKK 

L 

SEKSI DOKUMENTASI/ 

PUBLIKASI/ 

PROTOKOLER 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam pengaturan konsumsi massa dan panitia baik 

perencanaan, persiapan dan pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada 

run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan 

Tsunami drill 

• Membantu pelaporan kegiatan seksi komsumsi pada pelaksanaan gladi dan Hari H 

tsunami drill kepada Ketua Pelaksana 

44 



2 




1 2 3 4 

1 Koordinator • Mengkoordinasi undangan dan sistim protokoler VVIP dengan Paspampres 

• Mengkoordinasi undangan dan sistim protokoler VIP dengan Pemerintah Kota 

• Mengkoordinasi undangan dan sistim protokoler international dan national 

Observer dan Referee dengan Pemerintah Pusat 

• Melaksanakan dokumentasi kegiatan Tsunami drill dengan mengacu pada run 

down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan 

Tsunami drill 

• Pemuatan berita Kegiatan dalam bentuk Film dan Website 

• Melaporkan kegiatan seksi dokumentasi/publikasi/protokoler pelaksanaan gladi 

dan Hari H tsunami drill kepada Ketua Pelaksana. 

• Mendesain tempat atau titik pengambilan gambar pada sebelum, sesaat dan 

sesudah proses evakuasi dengan mengacu pada run down yang dikembangkan 


• Mengadakan koordinasi dengan pengambil dokumen professional maupun panitia 

internal 

• Memonitor proses pengambilan dokumentasi 

2 Unsur Humas Anggota • Membantu koordinator dalam hal sistem protokoler untuk undangan (nasional dan 

internasional), VIP, VVIP 

• Membantu koordinator dalam melaksanakan dokumentasi kegiatan Tsunami Dril 

baik dalam bentuk dokumentasi tertulis, (media cetak), film, website dll dengan 

mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H 


• Membantu pelaporan kegiatan seksi dokumentasi/publikasi/protokoler pada 

pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami drill kepada Ketua Pelaksana. 

• Membantu koordinator dalam mengidentifikasi titik pengambilan gambar pada 

sebelum, sesaat dan sesudah proses evakuasi dengan mengacu pada run down 

yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami 

drill 

• Membantu koordinator dalam memonitor proses pengambilan dokumentasi baik 

panitia internal maupun pengambil dokumentasi profesional dengan mengacu 

pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H 


45 




2 



1 2 3 4 

M 

SEKSI LOGISTIK/ 

PEMBANTU UMUM 

1 Koordinator • Berkordinasi dengan seksi lain dalam mendesain kebutuhan logistik di lapangan 



• Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami drill 

• Membantu subsie lain dalam pengadaan logistik 

• Mendata kebutuhan logistik 

• Menjaga peralatan pinjaman 

• Melaporkan kegiatan seksi logistik/pembantu umum kepada Ketua Pelaksana 

2 Unsur Bagian 

Perlengkapan, Bagian 

Umum, Dinas PU 

N 

SEKSI DAPUR UMUM 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam mendata, menyiapkan (termasuk peminjaman) 

peralatan logistik untuk keperluan pelaksanaan gladi dan Hari H tsunami drill 



• Membantu menjaga peralatan pinjaman 

• Membantu pelaporan kegiatan seksi logistik/pembantu umum kepada Ketua 

Pelaksana 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan melalui berkoordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka 

mengidentifikasi kebutuhan perencanaan dan persiapan seksi dapur umum 

• Mendesain mekanisme pelaksanaan kegiatan seksi dapur umum pada saat gladi 

dan Hari H Tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan 


• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyediaan dan 

menyiapkan perlengkapan dapur umum 

• Menyelenggarakan kegiatan demo dapur umum dengan mengacu pada run down 


drill 

• Melaporkan kegiatan seksi dapur umum kepada Ketua Pelaksana 

46 




2 



1 2 3 4 

2 Unsur Pokgas Sosial: 

Dinsos, PMI, Pramuka, 

PKK, Tagana 

O 

SEKSI KOMUNIKASI 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam perencanaan, penyediaan/penyiapan perlengkapan 

dapur umum 

• Menyelenggarakan kegiatan demo dapur umum dengan mengacu pada run down 


drill 

• Membantu pelaporan kegiatan seksi dapur umum kepada Ketua Pelaksana 

1 Unsur RAPI / ORARI Koordinator • Melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan yang antara lain meliputi : 

o Mendesain kebutuhan peralatan komunikasi dengan mengacu pada run down 


drill, misalnya peralatan HT termasuk antena transmitter dan repeater untuk 

koordinator serta kepala subseksi dan personnel penting dalam pelaksanaan 

simulasi 

o Pengadaan peralatan komunikasi yang dibutuhkan 

• Menjaga peralatan yang dipinjam 

• Melaporkan kegiatan seksi komunikasi kepada Ketua Pelaksana 

• Catatan: bisa dikoordinir oleh RAPI atau ORARI 

P 

PENYIAPAN LAPANGAN 

TEMPAT PENGUNGSI 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan dengan mengacu pada run down yang dikembangkan 

oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill antara 

lain membuat desain dari camp pengungsi yang mengacu pada SPHERE 

(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response) 

• Melakukan persiapan –persiapan sebagai berikut : 

o Menyediakan infrastruktur camp pengungsi seperti: Watsan, tempat sampah, 

jalan masuk ke camp 

o Menyediakan tenda besar untuk: unit kesehatan lapangan, media center, 

poskotis, trauma relief, tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul/makan 

o Menyediakan tenda keluarga 

o Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan tenda 

• Melaporkan kegiatan seksi penyiapan lapangan tempa pengungsi kepada Ketua 

Pelaksana 

47 



2 




1 2 3 4 

2 Unsur Dinas PU, Dishub, 

Tagana, PMI, Pramuka, 

Kodim 

Q 

MANAGEMENT CAMP 

PENGUNGSI 

Anggota 

• Membantu koordinator dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan 

mengacu pada run down yang dikembangkan oleh Tim Gladi Lapangan dan Hari 

H Pelaksanaan Tsunami drill yang antara lain meliputi desain dan penyediaan 

infrastruktur dan sarana camp pengungsi seperti : 

o Watsan, tempat sampah, jalan masuk ke camp 

o Tenda besar untuk: unit kesehatan lapangan, media center, poskotis, trauma 

relief, tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul/makan 

o Tenda keluarga 

• Membantu pelaporan kegiatan seksi penyiapan lapangan tempat pengungsi 

kepada Ketua Pelaksana 

1 Koordinator • Melakukan perencanaan kegiatan antara lain meliputi : 

o Mengindentifikasi jumlah pengungsi 

o Mendesain mekanisme pengaturan pengungsi 

o Mendesain mekanisme pengamanan pengungsi 

• Melakukan persiapan kegiatan dengan berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait 

untuk kepentingan pengaturan pengungsi serta menyiapkan tenda poskotis 

• Melakukan pelaksanaan tugas management camp pengungsi dengan mengatur 

dan mengarahkan pengungsi ke tenda terkait pada saat pelaksanaan gladi dan 

Hari H Tsunami drill dengan mengacu pada run down yang dikembangkan oleh 

Tim Gladi Lapangan dan Hari H Pelaksanaan Tsunami drill 

• Melaporkan kegiatan seksi management camp pengungsi kepada Ketua 

Pelaksana 

2 Unsur Dinas, PMI, RAPI/ 

ORARI, dll 

Anggota • Membantu koordinator dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dengan : 

o mengindentifikasi, mengatur dan mengarahkan pengungsi yang masuk 

o melakukan pengamanan tempat pengungsi serta menyiapkan Poskotis 

• Membantu pelaporan kegiatan seksi management camp pengungsi kepada Ketua 

Pelaksana 

48 



T a h a p Pe n g e m b a n g a n Sk e n a r i o Ke b e n c a n a a n 

3 

PEDOMAN 




BAB 3 

TAHAP PENGEMBANGAN 

SKENARIO KEBENCANAAN 

47 


B e n c a n a T s u n a m i ( T s u n a m i D r i l l ) u n t u k K o t a d a n K a b u p a t e n


3 

48 




3 

BAB 3 

TAHAP PENGEMBANGAN SKENARIO KEBENCANAAN 

Tahap persiapan meliputi beberapa kegiatan yang terdiri dari : 

1. Identifikasi potensi daerah 

2. Kajian awal risiko bencana gempabumi dan tsunami 

3. Pengembangan Skenario Bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya 

4. Keluaran yang berupa Skenario Bencana 

Sebelum melakukan berbagai kegiatan tersebut, penting untuk dilakukan adalah pembuatan anggaran 

biaya dan jadwal kegiatan. Penjelasan mengenai anggaran biaya dan jadwal kegiatan pada tahap persiapan 

disampaikan di akhir bab ini. 

3.1. Identifikasi Potensi Daerah Yang Terkait Dengan Bencana Tsunami 

Kegiatan identifikasi potensi daerah yang terkait dengan bencana tsunami dilakukan untuk mengidentifikasikan 

potensi bahaya gempa dan tsunami di daerah dan kondisi kerentanan maupun kemampuan daerah baik 

yang bersifat fisik dan non-fisik terhadap risiko bencana gempabumi dan tsunami. 

3.1.1. Identifikasi Potensi Bahaya 

Potensi bahaya yang dilihat adalah sebagai berikut : 

1. Bahaya primer (Primary Hazard) yaitu gempa dan tsunami 

2. Bahaya susulan (collateral hazard) berupa bahaya alam (natural hazard) seperti liquifaksi, longsor 

maupun bahaya lain seperti bahaya teknologi dan bahaya industri (technological/industrial hazard) 

Identifikasi bahaya dapat dilihat dari kondisi fisik alamiah seperti kondisi topografi dan morfologi suatu 

daerah, kondisi geologi, kondisi hidrometeorologi dan sebagainya. 

51 



3 


3.1.2. Identifikasi Keberadaan Peralatan Sistem Peringatan DIni Tsunami 

Identifikasi keberadaan Peringatan Dini Tsunami yang dibangun Pemerintah Pusat dapat dilihat dari dua 

sisi yaitu sistem seperti alur informasi dari BMG ke Rupusdalop Satlak PB atau BPBD serta infrastruktur 

pendukung Sistem Peringatan Evakuasi seperti sirine dan rambu-rambu evakuasi. 

3.1.3. Identifikasi Potensi Non Fisik 

Identifikasi potensi non-fisik adalah upaya untuk mengetahui potensi kerentanan dan kemampuan daerah 

dilihat dari unsur kapasitas dan peranan dari pemerintah daerah, masyarakat dan media dalam penanganan 

dan penanggulangan bencana secara umum, khususnya gempabumi dan tsunami. 

a. Identifikasi Kapasitas Pemerintah Daerah 

Kapasitas pemerintah daerah dapat dilihat terutama dari tersedianya organisasi kebencanaan di 

tingkat kota/kabupaten (Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD) yang memiliki sumber 

daya manusia yang terlatih serta sarana dan prasarana yang menunjang upaya-upaya penanganan 

dan penanggulangan bencana secara umum, khususnya yang terkait dengan upaya tanggap darurat 

tsunami. Selain itu kapasitas pemerintah daerah dapat dilihat dari ada atau tidaknya peraturan daerah 

(perda) yang sudah memasukkan unsur-unsur penanganan dan penanggulangan bencana dan ada 

tidaknya sarana prasarana yang menunjang bagian kultur sistem peringatan dini. Sarana dan prasarana 

tersebut antara lain pusat kendali operasi penanganan dan penanggulangan bencana (Pusdalops 

BPBD) serta prasarana penunjang, seperti Fax, telepon, internet, dll. 

b. Identifikasi kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait 

Kapasitas masyarakat dan stakeholder dapat dilihat dari tingkat kewaspadaan (level of awareness) 

terhadap bencana gempa dan tsunami serta tingkat kesiapsiagaan (level of preparedness) dalam 

menghadapi bencana. 

52 




3 

c. Identifikasi kearifan lokal 

Kearifan lokal dan pengetahuan lokal dalam menghadapi bencana, merupakan indikator kapasitas 

masyarakat, sebagai contoh apakah masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai tanda-tanda 

akan terjadinya bencana tsunami ataukah tidak serta kebiasaan-kebiasaan adat masyarakat yang 

dipergunakan untuk menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. 

d. Identifikasi peranan media 

Peranan media sangat penting sebagai sarana penyebaran informasi dan pengetahuan serta promosi 

dari rangkaian kegiatan Tsunami Drill. Keberadaan media lokal maupun nasional, baik cetak maupun 

elektronik dapat dipakai pula sebagai alat dokumentasi, yang nantinya dapat dipergunakan sebagai 

sarana untuk melakukan evaluasi dan monitoring bagi seluruh rangkaian kegiatan. 

e. Inventori data teknis 

Inventori data teknis yang terkait dengan identifikasi potensi non fisik adalah berupa peta demografi 

atau kependudukan yang terkait dengan informasi seperti jumlah penduduk, angka kelahiran, kematian, 

ratio penduduk, sebaran penduduk, mata pencaharian, jumlah penghasilan dan sebagainya. 

3.1.4. Identifikasi Potensi Fisik 

a. Inventori Data teknis 

Identifikasi potensi fisik yang terkait dengan penanganan dan penangulangan bencana tsunami 

mencakup inventori data teknis yang didapat melalui peta-peta : 

1. peta topografi dan peta batimetri dengan skala 1:25.000; 

2. peta tata guna lahan/peta tata ruang, 

3. peta citra, 

4. peta batas wilayah administrasi, 

5. peta kepadatan penduduk, 

6. serta peta jaringan prasarana (infrastructure/lifelines map) dengan skala minimum 1:25.000; 

7. peta geologi dengan skala 1:50.000. 

53 



3 


b. Survey 

Identifikasi potensi fisik juga mencakup survey kondisi fisik bangunan, infrastruktur dan sarana di 

wilayah kajian, lifelines atau jaringan di wilayah kajian yang menunjang upaya tanggap darurat bencana 

gempabumi dan tsunami. 

3.2. Kajian Awal Risiko Bencana Gempa dan Tsunami 

3.2.1. Pengantar Kajian Risiko Bencana 

Penilaian awal suatu risiko bencana gempabumi dan tsunami dapat dibuat berdasarkan : 

1. Kajian bahaya gempabumi dan tsunami (seismic and tsunami hazard assessment) 

2. Kajian kerentanan gempabumi dan tsunami (seismic and tsunami vulnerability assessment). 

3. Kajian Risiko bencana (disaster risk assessment) 

1. Kajian bahaya gempabumi dan tsunami (seismic and tsunami hazard assessment) 

Kajian bahaya didasarkan atas kajian aspek : 

• Sejarah kejadian bencana 

• Kondisi topografi dan morfologi pada saat ini 

• Kondisi fisik alami 

• Kondisi geologi 

Melalui kajian bahaya ini, akan memberikan gambaran besarnya bahaya alam yang dapat terjadi 

pada suatu kota/daerah serta bahaya-bahaya susulan (collateral hazard) yang mungkin terjadi akibat 

bahaya alam tersebut apakah itu bahaya susulan alami (longsor, liquifaksi dsb) atau bahaya teknologi/ 

industri (penyebaran Bahan Beracun Berbahaya). 

2. Kajian kerentanan gempabumi dan tsunami (seismic and tsunami vulnerability assessment) 

Kajian kerentanan dilakukan secara kualitatif yang nantinya dapat memberikan indikasi penting 

terhadap potensi bencana. Komponen-komponen yang dikaji secara kualitatif adalah : 

54 




3 

• Penduduk (kondisi sosial ekonomi) 

• Bangunan 

• Prasarana umum dan infrastruktur 

Untuk dapat melakukan kajian kerentanan, data-data yang diperlukan antara lain : 

• Data kepadatan penduduk secara umum 

• Data bangunan 

• Data prasarana dan sistem utilitas yang ada (jaringan pipa air bersih, jaringan pipa gas, jaringan 

listrik, jaringan telepon dan jalan termasuk jalan kereta api dan jembatan. 

• Data aktivitas sosial ekonomi 

55 



3 


Gambar 3.3. Foto survei yang dilakukan oleh Tim Teknis dalam 

menentukan tempat evakuasi. 

Gambar 3.4.Daerah Kawasan Industri Cilegon 

Aspek yang terkait dengan kerentanan adalah kapasitas yaitu kekuatan atau sumber daya yang 

ada pada individu, rumah tangga, dan komunitas yang dapat membantu mereka dalam menghadapi 

kejadian bencana, melakukan upaya mitigasi atau memulihkan kembali dari kondisi bencana. 

Kapasitas dapat dikategorikan kedalam : 

• Fisik atau materi, yang berarti bahwa manusia dengan sumber daya ekonomi dan materi yang 

memadai dapat bertahan lebih baik. 

• Sosial atau organisasi yang membantu mereka untuk dapat menghadapi, tahan dan mampu 

menangani ancaman yang mungkin ada. 

• Tingkah laku atau motivasi, yaitu angota masyarakat yang peduli dengan kemampuan yang 

dimilikinya sendiri dan tingkat kepercayaan untuk menghadapi tantangan bencana. 

Hasil dari kajian kerentanan (termasuk kapasitas) akan memberikan gambaran tingkat risiko dari 

komponen-komponen yang ditinjau, yaitu berupa gambaran umum tingkat kerusakan bangunan, 

infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum dan sosial, fasilitas-fasilitas produksi dan perumahan penduduk. 

3. Kajian Risiko bencana (disaster risk assessment) 

Risiko bencana adalah kerugian (jiwa dan harta benda) yang mungkin timbul akibat dari terjadinya 

bencana. Melalui kajian risiko bencana akan diperoleh gambaran mengenai potensi bahaya alam yang 

dapat terjadi pada suatu kota/daerah sehingga dapat diidentifikasi secara umum prioritas-prioritas 

bahaya dan kerentanan bencana serta besaran risikonya dengan cepat. Risiko bencana ini dapat 

berupa korban jiwa, kemungkinan kerusakan-kerusakan bangunan dan prasarana vital dan infrastruktur 

yang dapat menyebabkan kerugian dan terhentinya kegiatan ekonomi. 

56 




3 

Kajian awal risiko menghasilkan gambaran risiko bencana yang didapatkan dari penggabungan kajian 

bahaya dan kajian kerentanan, sesuai dengan rumus sebagai berikut: 

Risiko (R ) = Bahaya (H) x Kerentanan (V) 

Lebih lanjut, rumus ini dapat dikembangkan untuk menghitung Risiko Total (R(t)): 

R(t) = E X Rs = (E) X (H) X (V) 

Dimana: 

Resiko Element (E) menunjukkan elemen-elemen yang berisiko bencana yang tingkat kehilangan/ 

kerusakan perlu ditinjau. Elemen-elemen ini dapat berupa elemen non fisik suatu daerah seperti 

penduduk, dan elemen fisik suatu daerah seperti bangunan, infrastruktur dan lain-lain. 

Risiko Total (Rt) menunjukkan jumlah korban jiwa, jumlah korban cedera, kerusakan bangunan, 

infrastruktur atau kehilangan nilai ekonomi akibat gangguan aktifitas ekonomi paska gempabumi. 

Hasil kajian awal risiko bencana dengan menggunakan rumus-rumus di atas akan digunakan dalam 

pengembangan skenario bencana, pembuatan peta bencana serta peta rute evakuasi. Peta-peta ini 

dibuat dalam skala 1:25.000 untuk tingkat kota dan skala 1:10.000 untuk tingkat kecamatan. 

3.2.2. Kriteria Kajian Risiko Bencana 

Untuk kajian risiko Bencana secara cepat (Rapid Risk Assessment), perlu dilakukan perhitungan kajian 

bahaya, kajian kerentanan, kajian sistem peringatan dini, dan kajian kapasitas. Untuk tahapan-tahapan 

tersebut, diperlukan justifikasi para ahli dalam memberikan bobot penilaian yang berkisar antara 1 sampai 

57 



3 


5. Untuk potensi bahaya, nilai 1 berarti potensi bahaya di suatu daerah sangat rendah, sedangkan nilai 5 

berarti potensi bahaya di suatu daerah sangat tinggi. Nilai 2 sampai 4 berada diantaranya. 

Begitu juga untuk sistem peringatan dini tsunami dan kerentanan, angka 1 untuk tingkat sistem peringatan 

dini dan tingkat kerentanan yang sangat rendah, dan nilai 5 untuk yang sangat tinggi. Kerentanan meliputi 

kerentanan bangunan, infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan utlitas), kependudukan, dan perekonomian. 

Sementara itu, untuk kapasitas, nilai yang diberikan adalah 1 untuk kapasitas yang rendah dan 5 untuk 

kapasitas yang paling tinggi. 

Tabel-tabel berikut ini menunjukkan format penilaian yang dapat digunakan para ahli dalam memberikan 

penilaian berdasarkan kriteria dan indikator tertentu. Contoh kriteria dan indikator diberikan pada akhir 

bab 3 (sumber: Pusat Mitigasi Bencana ITB, 2006), dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan 

kebutuhan. 

Tabel 3.1 Form Penilaian Potensi Bahaya 

A. POTENSI BAHAYA 

No Jenis Potensi Bahaya Nilai Potensi Bahaya 

A 

Geological Hazard + Collateral Hazard 

1 Gempabumi 

2 Tsunami 

3 Tanah Longsor (Landslide) 

B 

Technological/Industrial Hazard 

58 




3 

Tabel 3.2 Form Penilaian Sistem Peringatan Dini 

B. SISTEM PERINGATAN DINI 

No Jenis Nilai 

1 Sistem Diseminasi 

2 Infrastruktur 

C. KERENTANAN 

No 

Jenis Kerentanan 

1 Bangunan/Gedung 

2 Jaringan Infrastruktur : 

2.a. Jalan dan Jembatan 

2.b. PDAM 

2.c. Listrik (PLN) 

2.d. Telekomunikasi (Telkom) 

3 Kepadatan Penduduk 

4 Perekonomian 

Tabel 3.3 Form Penilaian Kerentanan 

Nilai Kerentanan Terhadap Potensi Bahaya: 

Geological Hazard 

Gempa Tsunami Landslide 

Bahaya Teknolog/ 

Industri 

Bahaya Lain 

Tabel 3.4 Form Penilaian Kapasitas Daerah 

D. KAPASITAS DAERAH 

No Jenis Kapasitas Nilai 

1 Identifikasi Kapasitas Pemda 

2 Identifikasi Kapasitas Masyarakat 

3 Identifikasi Kapasitas Stakeholder Terkait 

4 Identifikasi Kearifan Lokal 

5 Identifikasi Peranan Media 

59 



3 


3.3. Pengembangan Skenario Bencana dan Upaya Penanganan dan 

Penanggulangannya 

Setelah melakukan identifikasi potensi daerah yang terkait dengan bencana tsunami serta kajian awal 

risiko, tahap selanjutnya adalah mengembangkan skenario bencana gempa dan tsunami serta upaya 

penanganan dan penanggulangannya. Pengembangan skenario bencana meliputi : 

1. Kejadian gempa dan tsunami 

2. Kerusakan akibat gempa dan tsunami 

3. Sistem peringatan dini tsunami dan kondisi tanggap darurat 

4. Upaya penanganan dan penanggulangan bencana tsunami 

Skenario bencana disajikan dalam bentuk grafis dan matriks. 

(1) Kejadian Gempa dan Tsunami 

Skenario kejadian gempa dan tsunami dilakukan melalui tsunami modeling dan simulation yang meliputi 

informasi mengenai besaran gempa yang terjadi, pusat gempa (epicentrum), waktu kejadian, tsunami run 

up (tinggi gelombang tsunami di pantai), travel time (waktu penjalaran tsunami), durasi tsunami dan tinggi 

genangan. 

Dengan adanya skenario kejadian gempa dan tsunami, dapat disusun skenario kerusakan, skenario sistem 

peringatan dini tsunami serta bagaimana upaya penanggulangannya mulai dari gempa, pembangkitan 

tsunami, tsunami mendekati pantai, tsunami mencapai daratan dan menghantam secara berulang sampai 

dengan akhir serangan tsunami. 

(2) Kerusakan Akibat Gempa dan Tsunami 

Kajian kerusakan akibat gempa dan tsunami dibuat berdasarkan skenario kejadian gempa dan tsunami 

yang terjadi. Skenario kerusakan yang terjadi dapat meliputi : 

1. Kerusakan fisik (sarana dan prasarana) baik yang terjadi di daerah pantai maupun daerah laut. 

2. Kerusakan non fisik (manusia dan lainnya) baik yang terjadi di daerah pantai maupun daerah laut. 

60 




3 

(3) Sistem Peringatan Dini Tsunami dan Kondisi Tanggap Darurat 

Saat bencana gempa dan tsunami terjadi, merupakan saat-saat dan situasi dimana kondisinya sangat 

darurat yang perlu ditangani dengan segera dan tanggap terutama bila terjadi korban jiwa manusia 

(meninggal dan cedera) dan kerusakan berbagai sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu diperlukan 

suatu pengembangan skenario mengenai sistem peringatan dini tsunami dan kondisi tanggap darurat yang 

dapat dikembangkan berdasarkan skenario berikut : 

1. Sistem peringatan dini tsunami berfungsi efektif 

2. Sistem peringatan dini tsunami berfungsi tidak efektif 

(4) Upaya Penanganan dan Penanggulangan Bencana Tsunami 

Upaya penanganan dan penanggulangan bencana tsunami idealnya dimulai jauh hari sebelum kejadian 

bencana. Upaya ini yang dikenal dengan upaya mitigasi yaitu semua tindakan untuk mengurangi dampak 

dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi termasuk kesiapan dan tindakantindakan 

pengurangan risiko jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Mitigasi bencana 

merupakan bagian dari siklus manajemen bencana (lihat Gambar 3.5) yang dapat pula dilakukan untuk 

antisipasi keadaan tanggap darurat paska bencana tsunami. 

61 



3 


Preparedness 

Disaster 

Impact 

Mitigation 

Pra Bencana 

Response 

Pasca Bencana 

Recovery 

Prevention 

Development 

Gambar 3.5. Siklus Manajemen Bencana 

Mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural 

berhubungan dengan usaha-usaha rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan kekuatan-kekuatan 

getaran gempa, memperkuat bangunan-bangunan yang sudah ada yang diketahui rentan terhadap bahaya 

gempa dan tsunami serta usaha meredam laja tsunami dengan penanaman vegetasi di pantai. Sementara 

mitigasi nonstruktural upayanya bersifat non fisik seperti perencanaan tata guna lahan yang disesuaikan 

dengan kerentanan wilayahnya, regulasi, pemberlakuan peraturan pembangunan dan penegakannya (law 

enforcement) seperti penggunaan standar dan peraturan-peraturan bangunan yang efektif, peningkatan 

kesadaran dan kesiapan masyarakat (kampanye pendidikan, TOT, pelatihan masyarakat (community 

development), dan lain-lain). 

62 




3 

Secara lengkap, gambaran skenario bencana A1, A2, B1, dan B2 dapat dilihat sebagai berikut: 

SKENARIO KERUSAKAN MEDIUM (SEBAGIAN HANCUR) – SKENARIO A 

GEMPA KUAT TERJADI DIIKUTI LIQUIFAKSI DAN LONGSOR : 

Skenario A1 = TEWS Efektif 

Skenario A2 = TEWS Berfungsi Tidak Efektif 

Kondisi fisik : 

Kondisi manusia : 

A. Mitigasi Non-Struktural 

Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat : 

Capacity Building aparat pemerintah 

daerah : 

• Rumah dan gedung sebagian hancur 

• Bangunan pelindung (shelter) tidak hancur 

• Jalan dan jembatan tidak hancur hanya mengalami kerusakan 

• Jaringan listrik, air minum dan sarana komunikasi tidak hancur 

• Infrastruktur Sistim Peringatan Dini Tsunami berfungsi efektif 

• Manusia tidak bisa keluar dari sebagian gedung & bangunan yang 

rusak 

• Masyarakat tidak terisolasi karena akses transportasi tidak hancur 

• Masyarakat sudah memiliki pengetahuan apa yang harus mereka 

lakukan saat goncangan gempa terjadi 

• Perlindungan diri saat goncangan gempa : gerakan duck, cover, 

hold 

• Setelah goncangan reda, “Evakuasi Gempa” ke tempat terbuka 

hindari bangunan yang membahayakan 

• Antisipasi gempa susulan dengan menghindari bangunan maupun 

infrastruktur yang membahayakan 

• Mencari informasi potensi tsunami bila gempa dirasakan cukup 

kuat ke Institusi terkait (Pusdalops BPBD) 

• Rumah dan gedung sebagian hancur 

• Bangunan pelindung (shelter) tidak hancur 

• Jalan dan jembatan tidak hancur hanya mengalami kerusakan 

• Jaringan listrik, air minum dan sarana komunikasi tidak hancur 

• Infrastruktur Sistim Peringatan Dini Tsunami berfungsi namun tidak 

efektif 

• Manusia tidak bisa keluar dari sebagian gedung & bangunan yang 

rusak 

• Karena akses transportasi tidak hancur, masyarakat tidak terisolasi 

• Hanya sebagian masyarakat sudah memiliki pengetahuan apa yang 

harus mereka lakukan saat goncangan gempa terjadi 

• Perlindungan diri saat goncangan gempa : gerakan duck, cover, hold 

• Setelah goncangan reda, “Evakuasi Gempa” ke tempat terbuka 

hindari bangunan yang membahayakan 

• Antisipasi gempa susulan dengan menghindari bangunan maupun 

infrastruktur yang membahayakan 

• Mencari informasi potensi tsunami bila gempa dirasakan cukup kuat 

ke Institusi terkait (Pusdalops BPBD) 

• Mencari informasi potensi tsunami ke institusi yang terkait (BMG), 

dengan sistem peringatan dini yang berfungsi tapi tidak efektif 

• Pelatihan mengenai bagaimana cara menyampaikan peringatan dini 

tsunami ke masyarakat 

• Tim Reaksi Cepat (TRC) perlu dilatih 

• Pembentukan Kelompok Tugas-kelompok tugas yang terkait dengan 

penanggulangan bencana 

63 



3 


SKENARIO KERUSAKAN MEDIUM (SEBAGIAN HANCUR) – SKENARIO A 

Skenario A1 = TEWS Efektif 

SAAT TERJADI FENOMENA YANG MENANDAI TERJADINYA TSUNAMI : 

Laut mendadak surut, bunyi gemuruh, angin kuat 

Skenario A2 = TEWS Berfungsi Tidak Efektif 


Kondisi Manusia : 

Mitigasi Struktural: 

SAAT TSUNAMI BERAKHIR 

Kondisi Fisik : 

Mitigasi Non-struktural: 

A. Community Preparedness 

• Tembok laut dan tidal gate hancur 

• Bangunan terendam dan hancur 

• Kilang minyak di daerah pesisir hancur 

• Mobil dan benda berat lainnya terbawa tsunami 

• Pondasi tererosi 

• Penjalaran melalui sungai 

• Fasilitas bawah tanah terendam 

• Minyak dan gas tumpah 

• Kebakaran, menyebabkan kerusakan 

• Perahu dan kapal rusak 

• Kerusakan budidaya perikanan dan pepohonan 

• Kerusakan fasilitas pelabuhan 

• Kerusakan bangunan pemecah gelombang 

• Sampah dan benda terapung berpengaruh pada dinding dan 

bangunan pantai 

• Tempat keluar oli dan gas 

• Transportasi laut terhenti 

• Perahu dan kapal kandas 

• Kebocoran minyak dan gas 

• Beberapa kerusakan terjadi di pesisir pantai dan sejumlah kecil 

manusia yang terlambat melakukan evakuasi terbawa arus 

tsunami 

• Tsunami kedua menimbulkan kerusakan 

• Beberapa ikut terbawa ke lautan oleh tsunami 

• Jalur evakuasi manusia tidak terhalang, sehingga banyak orang 

yang berhasil melakukan evakuasi 

• Beberapa ada di atas kapal dan perahu yang rusak 

• Banyak pengunjung, penyelam, perenang selamat 

• Penyediaan Tenda darurat 

• Penyediaan barang-barang yang diperlukan pada kondisi darurat 

• Penyebaran api 

• Kerusakan pada pertanian 

• Pencemaran air 

• Pelatihan untuk persiapan menghadapi bencana, sehingga proses 

pemulihan lebih cepat dilaksanakan 




















• Beberapa kerusakan terjadi di pesisir pantai dan sejumlah kecil 

manusia yang terlambat melakukan evakuasi terbawa arus tsunami 

• Tsunami kedua menimbulkan kerusakan 


• Jalur evakuasi manusia tidak terhalang, sehingga banyak orang yang 

berhasil melakukan evakuasi 


• Banyak pengunjung, penyelam, perenang selamat 


• Penyediaan barang-barang yang diperlukan pada kondisi darurat 




• Pelatihan untuk persiapan menghadapi bencana, sehingga proses 

pemulihan lebih cepat dilaksanakan 

B. Capacity Building Aparat Pemda • Table top simulation untuk peringatan tsunami berakhir 

• Pelatihan penyelamatan untuk orang-orang yang hilang dan 

• 

terapung 

Mendata kerusakan yang terjadi 

• Table top simulation untuk peringatan tsunami berakhir 


terapung 

• Mendata kerusakan yang terjadi 

64 




3 

SKENARIO KERUSAKAN BERAT (HANCUR TOTAL) - SKENARIO B 

Skenario B1 = TEWS Efektif 

Skenario B2 = TEWS Berfungsi Tidak Efektif 



Kondisi manusia : 

A. Mitigasi Non-Struktural 

Pelatihan kesiapsiagaan 

masyarakat : 

Capacity Building aparat pemerintah 

daerah : 

• Rumah dan gedung hancur, sehingga jalan dipenuhi runtuhan 

material 

• Bangunan pelindung hancur 

• Jalan dan jembatan hancur 

• Listrik, air minum dan sarana komunikasi hancur 

• Infrastruktur Sistim Peringatan Dini Tsunami berfungsi 

efektif 

• Hanya sedikit manusia yang terperangkap pada gedung & 

bangunan yang rusak 

• Hanya sedikit manusia yang panik karena jalan-jalan tertutup 

runtuhan bangunan roboh 

• Masyarakat menjadi terisolasi karena putusnya akses jalan 

dan jembatan 

• Perlindungan diri saat goncangan gempa : gerakan duck, 

cover, hold 

• Setelah goncangan reda, “Evakuasi Gempa” ke tempat 

terbuka hindari bangunan yang membahayakan 

• Antisipasi gempa susulan dengan menghindari bangunan 

maupun infrastruktur yang membahayakan 

• Mencari informasi potensi tsunami bila gempa dirasakan 

cukup kuat ke Institusi terkait (Pusdalops BPBD) 

• Rumah dan gedung hancur, sehingga jalan dipenuhi runtuhan 

material 

• Bangunan pelindung hancur 

• Jalan dan jembatan hancur 

• Listrik, air minum dan sarana komunikasi hancur 

• Infrastruktur Sistim Peringatan Dini Tsunami masih berfungsi 

tapi tidak efektif 

• Hanya sedikit manusia yang terperangkap pada gedung & 

bangunan yang rusak 

• Hanya sedikit manusia yang panik karena jalan-jalan tertutup 

runtuhan bangunan roboh 

• Masyarakat menjadi terisolasi karena putusnya akses jalan 

dan jembatan 

• Perlindungan diri saat goncangan gempa : gerakan duck, 

cover, hold 

• Setelah goncangan reda, “Evakuasi Gempa” ke tempat 

terbuka hindari bangunan yang membahayakan 

• Antisipasi gempa susulan dengan menghindari bangunan 

maupun infrastruktur yang membahayakan 

• Mencari informasi potensi tsunami bila gempa dirasakan 

cukup kuat ke Institusi terkait (Pusdalops BPBD) 

• Mencari informasi potensi tsunami ke institusi yang terkait 

(BMG), dengan sistem peringatan dini yang berfungsi tapi 

tidak efektif 

• Pelatihan mengenai bagaimana cara menyampaikan peringatan 

dini tsunami ke masyarakat 

• Tim Reaksi Cepat (TRC) perlu dilatih 

• Pembentukan Kelompok Tugas-kelompok tugas yang terkait 

dengan 

SAAT TERJADI FENOMENA YANG MENANDAI ADANYA TSUNAMI: Laut mendadak surut, bunyi gemuruh, angin kuat 

Kondisi Fisik 

Kondisi manusia & lingkungan : 

• Terdapat dua kemungkinan kondisi, yang pertama adalah 

dengan hancurnya infrastruktur sistem peringatan dini tsunami, 

namun sirinenya tetap berbunyi. Kondisi yang kedua 

adalah dengan hancurnya sistem peringatan dini tsunami, 

maka sirine ikut hancur dan tidak berbunyi 

• Puing-puing dan sisa reruntuhan masih menutup jalan 

evakuasi tsunami 

• Alur kehidupan terhenti 

• Mulai ada kebakaran 

• Terdapat dua kemungkinan kondisi, yang pertama adalah dengan 

hancurnya infrastruktur sistem peringatan dini tsunami, 

namun sirinenya tetap berbunyi. Kondisi yang kedua adalah 

dengan hancurnya sistem peringatan dini tsunami, maka 

sirine ikut hancur dan tidak berbunyi 

Puing-puing dan sisa reruntuhan masih menutup jalan evakuasi 

tsunami 

• Alur kehidupan terhenti 

• Mulai ada kebakaran 

65 



3 






1. Mitigasi Non-Struktural 

A. Pelatihan Kesiapsiagaan 

Masyarakat : 

B. Capacity Building Aparat 

Pemda : 

Mitigasi Struktural : 

• Adanya upaya mitigasi yang efektif, seperti pelatihan 

kepada masyarakat sehingga mereka memiliki pengetahuan 

mengenai tanda sirene tersebut menandakan bahaya, 

sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk 

bersiap-siap melakukan evakuasi ke tempat yang lebih 

aman dan juga mereka meneruskan kepada masyarakat lain 

dengan menggunakan media tradisional seperti kentongan, 

bedug, kulkul dsb 

• Table top simulation, yaitu penyampaian informasi 

setelah menerima tanda peringatan dini dari BMG 

• Memberikan bantuan kepada korban dengan cepat karena 

jalan menuju tempat evakuasi tidak terhalang oleh 

reruntuhan puing 

• Sarana pelayanan publik dan swasta dikontrol oleh 

tsunami warning 

• Aparat pemerintah daerah diberikan pelatihan dan 

pengetahuan beberapa jalur evakuasi alternatif yang terdekat, 

untuk berjaga-jaga apabila jalur evakuasi terdekat 

terhalang oleh reruntuhan puing-puing 

• Adanya table top simulation apabila sirine tidak berbungi 

dengan memanfaatkan interface agency, seperti TNI, 

POLRI, dll untuk diteruskan ke bupati/walikota. Kemudian 

walikota meneruskannya ke masyarakat. 

• Membangun infrastruktur sistem peringatan dini tsunami 

yang tahan gempa, sehingga kemungkinan hancurnya 

infrastruktur tersebut kecil dan sirine tetap dapat berfungsi 

• Menyiapkan alat-alat untuk sistem peringatan dini dari 

pemerintah daerah ke masyarakat, seperti tower sirine, 

kentongan/kul kul di tingkat masyarakat, loud speakder di 

mesjid, dll 

• Menyiapkan alat-alat penyampaian informasi dari pusat 

(BMG) ke pemerintah daerah melalui five in one mode, 

seperti telepon, fax, internet/e-mail, dll 

• Adanya upaya mitigasi yang efektif, seperti pelatihan kepada 

masyarakat sehingga mereka memiliki pengetahuan mengenai 

tanda sirene tersebut menandakan bahaya, sehingga 

masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersiap-siap 

melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan juga 

mereka meneruskan kepada masyarakat lain dengan menggunakan 

media tradisional seperti kentongan, bedug, kulkul dsb 

• Table top simulation, yaitu penyampaian informasi setelah 

menerima tanda peringatan dini dari BMG 

• Memberikan bantuan kepada korban dengan cepat karena 

jalan menuju tempat evakuasi tidak terhalang oleh reruntuhan 

puing 

• Sarana pelayanan publik dan swasta dikontrol oleh tsunami 

warning 

• Aparat pemerintah daerah diberikan pelatihan dan pengetahuan 

beberapa jalur evakuasi alternatif yang terdekat, 

untuk berjaga-jaga apabila jalur evakuasi terdekat terhalang 

oleh reruntuhan puing-puing 

• Adanya table top simulation apabila sirine tidak berbungi 

dengan memanfaatkan interface agency, seperti TNI, 

POLRI, dll untuk diteruskan ke bupati/walikota. Kemudian 

walikota meneruskannya ke masyarakat. 

• Membangun infrastruktur sistem peringatan dini tsunami yang 

tahan gempa, sehingga kemungkinan hancurnya infrastruktur 

tersebut kecil dan sirine tetap dapat berfungsi 

• Menyiapkan alat-alat untuk sistem peringatan dini dari 

pemerintah daerah ke masyarakat, seperti tower sirine, 

kentongan/kul kul di tingkat masyarakat, loud speakder di 

mesjid, dll 

• Menyiapkan alat-alat penyampaian informasi dari pusat (BMG) 

ke pemerintah daerah melalui five in one mode, seperti 

telepon, fax, internet/e-mail, dll 

66 




3 





SAAT TERJADI SECARA BERULANG DAN MENGGENANGI KAWASAN PANTAI DAN AKHIRNYA SURUT 

Kondisi Fisik : 

Kondisi Manusia : 

Mitigasi Non-Struktural: 

A. Capacity Building Aparat Pemda 

Mitigasi Struktural : 








• Material terapung atau debris yang terbawa tsunami meningkatkan 

potensi kerusakan 


• Jalan-jalan terhalangi oleh debris 












• Debris dan material terapung menghentikan fungsi pelabuhan 

• Banyak kerusakan terjadi di pesisir pantai dan manusia 

terbawa arus 

• Tsunami kedua menimbulkan kerusakan dan kematian yang 

lebih besar 


• Jalur evakuasi manusia terhalangi dan menyebabkan kerusakan 

yang lebih besar tsunami 


• Beberapa pengunjung, penyelam, perenang ikut terkena 

• Terdapat pembagian peran dari enam kelompok tugas. 

Mereka dibagi ke dalam ke dua bagian, yaitu menolong 

korban dan mengkaji serta memprediksi kerusakan 

• Pelatihan dalam pendirian tenda darurat dan pengadaan 

dapur umum yang efektif, sehingga di tempat pengungsian, 

dapur umum dapat dengan cepat berfungsi 

• Pelatihan kelompok tugas kesehatan dalam pertolongan 

kedaruratan, sehingga korban dapat tertolong pada 

golden time 


• Penyediaan barang-barang yang diperlukan pada kondisi 

darurat 








• Material terapung atau debris yang terbawa tsunami meningkatkan 

potensi kerusakan 


• Jalan-jalan terhalangi oleh debris 












• Debris dan material terapung menghentikan fungsi pelabuhan 

• Banyak kerusakan terjadi di pesisir pantai dan manusia 

terbawa arus 

• Tsunami kedua menimbulkan kerusakan dan kematian yang 

lebih besar 


• Jalur evakuasi manusia terhalangi dan menyebabkan kerusakan 

yang lebih besar tsunami 


• Beberapa pengunjung, penyelam, perenang ikut terkena 

• Terdapat pembagian peran dari enam kelompok tugas. Mereka 

dibagi ke dalam ke dua bagian, yaitu menolong korban 

dan mengkaji serta memprediksi kerusakan 

• Pelatihan dalam pendirian tenda darurat dan pengadaan 

dapur umum yang efektif, sehingga di tempat pengungsian, 

dapur umum dapat dengan cepat berfungsi 

• Pelatihan kelompok tugas kesehatan dalam pertolongan 

kedaruratan, sehingga korban dapat tertolong pada golden 

time 


• Penyediaan barang-barang yang diperlukan pada kondisi 

darurat 

67 



3 






SAAT TSUNAMI BERAKHIR 


Mitigasi Non-struktural: 

A. Kesiapsiagaan Masyarakat 




• Pelatihan untuk persiapan menghadapi bencana, sehingga 

proses pemulihan lebih cepat dilaksanakan 




• Pelatihan untuk persiapan menghadapi bencana, sehingga 

proses pemulihan lebih cepat dilaksanakan 

B. Peningkatan Kapasitas • Table top simulation untuk peringatan tsunami berakhir 


terapung 


• Table top simulation untuk peringatan tsunami berakhir 


terapung 


Tabel 3.5 Matriks Skenario Risiko Bencana Tsunami dan Upaya Penanganan dan Penanggulangannya Terkait dengan Peringatan Dini Tsunami 

3.4. Keluaran Skenario Bencana Gempabumi dan Tsunami 

Keluaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengembangan scenario bencana adalah 

skenario bencana yang terdiri dari empat skenario yaitu: 

SKENARIO A1 Gempabumi yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang parah, sehingga jaringan 

komunikasi, listrik, air, sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih dapat berfungsi. 

Pada skenario A1 ini, sistem peringatan dini tsunami berfungsi efektif. 

SKENARIO A2 Gempabumi yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan yang parah, sehingga jeringan 

komunikasi, listrik, air, sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih dapat berfungsi. 

Pada skenario A2 ini, sistem peringatan dini tsunami berfungsi tapi tidak efektif. 

SKENARIO B1 Tsunami terjadi akibat gempabumi yang merusak yang terjadi dengan skala yang tinggi. 

Akibatnya adalah semua infrastruktur dan jaringan baik komunikasi, listrik, air, sarana dan prasarana 

transportasi, dsb mengalami kerusakan yang parah. Pada skenario B1 ini, sistem peringatan dini tsunami berfungsi 

68 




3 

efektif. 

SKENARIO B2 Tsunami terjadi akibat gempabumi yang merusak yang terjadi dengan skala yang tinggi. Akibatnya 

adalah semua infrastruktur dan jaringan baik komunikasi, listrik, air, sarana dan prasarana transportasi, dsb mengalami 

kerusakan yang parah. Pada skenario B2 ini, sistem peringatan dini tsunami berfungsi tapi tidak efektif. 

Matriks dari keempat skenario tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5. 

A. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN POTENSI BAHAYA 

Tabel 3.6 Tabel Kriteria Penilaian untuk Kajian Cepat Risiko ( Sumber : I Wayan Sengara ) 

Penilaian Potensi Bahaya Gempabumi 

Nilai 

Kriteria 

5 Berada pada zona 5 dan zona 6, peta wilayah Gempa Indonesia, SNI-2002 

4 Berada pada zona 4, peta wilayah Gempa Indonesia, SNI-2002 




Penilaian Potensi Bahaya Tsunami 

Nilai 

5 

Kriteria 

Berada sangat dekat zona-zona gempa subduksi di laut yang berpotensi menimbulkan tsunami, dengan bathimetri laut dan topografi 

sangat landai. Jarak kota terhadap pantai (< 5 km) dan kelandaian < 10% 

4 Berada cukup dekat zona-zona gempa subduksi yang berpotensi menimbulkan tsunami, dan kedalaman laut relatif landai, 5-10 km, 20% 

3 Berada cukup dekat zona-zona gempa subduksi yang berpotensi menimbulkan tsunami,Potensi tsunami sedang, 10-15 km, 30% 

2 Berada cukup dekat zona-zona gempa subduksi yang berpotensi menimbulkan tsunami,Potensi tsunami rendah, 15-25 km, 40% 

1 Berada cukup dekat zona-zona gempa subduksi yang berpotensi menimbulkan tsunami,Potensi tsunami sangat rendah, > 25 km, > 40% 

69 



3 


A. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN POTENSI BAHAYA (Lanjutan) 

Penilaian Potensi Bahaya Tanah Longsor (Landslide) 

Nilai 

5 

4 

Kriteria 

Sangat sering terjadi bahaya kelongsoran, topografi wilayah sangat bervariasi, sebagian besar wilayah merupakan tebing-tebing dengan 

kondisi tanah yang cendrung lunak dengan sistem drainase air hujan yang tidak optimal, serta kondisi tata guna lahan. 

Sering dilanda kelongsoran, topografi wilayah bervariasi dan banyak terdapat tebing-tebing terjal dengan kondisi tanah yang cederung 

lunak. 

3 Tanah longsor yang terjadi pada kondisi-kondisi iklim tertentu, topografi cukup bervariasi……… 

2 Jarang dilanda bahaya tanah lonsor 

1 Potensi bahaya tanah longsor sangat rendah 

Penilaian Potensi Bahaya Teknologi 

Nilai 

5 

4 

3 

2 

1 

Kriteria 

Industri mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, baik yang dapat menyebar maupun yang dpat meledak, lokasi sangat dekat 

dengan perumahan 

Industri mengandung bahan kimia yang berbahaya, baik yang dapat menyebar maupun yang dpat meledak, lokasi dekat dengan 

perumahan 

Industri mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya, baik yang dapat menyebar maupun yang dpat meledak, lokasi cukup dekat 

dengan perumahan 

Industri mengandung bahan kimia yang kurang berbahaya, baik yang dapat menyebar maupun yang dpat meledak, lokasi jauh dengan 

perumahan 

Industri mengandung bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya, baik yang dapat menyebar maupun yang dpat meledak, lokasi sangat 

jauh dengan perumahan 

70 




3 

B. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN PERINGATAN DINI 

Penilaian Peringatan Dini Sistem dan Prasarana Peringatan Dini 

Nilai 

Kriteria 

5 Apabila di suatu daerah terdapat sistem dan Prasarana Peringatan Dini dan berfungsi efektif 

4 Apabila di suatu daerah terdapat sistem dan Prasarana Peringatan Dini dan berfungsi efektif 

3 Apabila di suatu daerah terdapat sistem dan Prasarana Peringatan Dini dan berfungsi tidak efektif 

2 Apabila di suatu daerah terdapat sistem dan Prasarana Peringatan DIni, tetapi tidak berfungsi 

1 Apabila di suatu daerah tidak terdapat sistem sistem dan Prasarana Peringatan Dini 

C. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN KERENTANAN 

Penilaian Kerentanan BANGUNAN 

Nilai 

Kriteria 

Gempa: Lebih dari 80% bangunan didesain dan dikonstruksi tanpa perkuatan 

5 Tsunami: Lebih dari 80% bangunan berada di pingiran pantai dengan topografi yang landai 

Landslide: Lebih dari 80% bangunan berada di dekat lereng-lereng yang tinggi dan curam 

Gempa: 60-80% bangunan didesain dan dikonstruksi tanpa perkuatan 

4 Tsunami: 60-80% bangunan berada di pingiran pantai dengan topografi yang landai 

Landslide: 60-80% bangunan berada di dekat lereng-lereng yang tinggi dan curam 

Gempa: 40-60% bangunan didesain & dikonstruksi tanpa perkuatan (tahan gempa) 

3 Tsunami: 40-60% bangunan berada di pingiran pantai dengan topografi yang landai 

Landslide: 40-60% bangunan berada di dekat lereng-lereng yang tinggi dan curam 

Gempa: 60-80% bangunan didesain & dikonstruksi dengan perkuatan (tahan gempa) 

71 



3 


C. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN KERENTANAN (Lanjutan) 

2 Tsunami: 60-80% bangunan berada jauh dari pingiran pantai dengan topografi yang landai 

Landslide: 60-80% bangunan berada jauh dari lereng-lereng yang tinggi dan curam 

Gempa: 80-100% bangunan didesain & dikonstruksi dengan perkuatan (tahan gempa) 

1 Tsunami: 80-100% bangunan berada jauh dari pingiran pantai dengan topografi yang landai 

Landslide: 80-100% bangunan berada jauh dari lereng-lereng yang tinggi dan curam 

Penilaian Kerentanan INFRASTUKTUR 

Nilai 

5 

Kriteria 

Infrastruktur jalan/jembatan, jaringan pipa air PDAM, jaringan listrik PLN, dan jaringan telokomunikasi Telkom SANGAT RENTAN 

terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) Tsunami), (c) Tanah longsor. 

4 

Infrastruktur jalan/jembatan, jaringan pipa air PDAM, jaringan listrik PLN, dan jaringan telokomunikasi Telkom RENTAN terhadap 

masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) Tsunami), (c) Tanah longsor. 

3 Infrastruktur jalan/jembatan, jaringan pipa air PDAM, jaringan listrik PLN, dan jaringan telokomunikasi Telkom CUKUP RENTAN 


2 Infrastruktur jalan/jembatan, jaringan pipa air PDAM, jaringan listrik PLN, dan jaringan telokomunikasi Telkom TAHAN/AMAN 


1 Infrastruktur jalan/jembatan, jaringan pipa air PDAM, jaringan listrik PLN, dan jaringan telokomunikasi Telkom SANGAT TAHAN/AMAN 


72 




3 

C. KRITERIA PENILAIAN/PEMBOBOTAN KERENTANAN (Lanjutan) 

Penilaian Kerentanan KEPADATAN PENDUDUK 

Nilai 

Kriteria 

5 Populasi penduduk sangat padat (>750 jiwa/km 2 ) dan sangat rentan terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) 

Tsunami), (c) Tanah longsor. 

4 Populasi penduduk padat (501-750 jiwa/km 2 ) dan rentan terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) Tsunami), (c) 

Tanah longsor. 

3 Populasi penduduk cukup padat (251-500 jiwa/km 2 ) dan cukup rentan terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) 


2 Populasi penduduk jarang (100-250 jiwa/km 2 ) dan cukup aman terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) 


1 Populasi penduduk sangat jarang (< 100 jiwa/km 2 ) dan aman terhadap masing-masing potensi bahaya: (a) Gempabumi, ((b) Tsunami), 

(c) Tanah longsor. 

Penilaian Kerentanan PEREKONOMIAN 

Nilai 

5 

4 

3 

2 

1 

Kriteria 

Perekonomian (diidentifikasi dari rata-rata mata pencaharian penduduk) sangat terganggu akibat dampak dari masing-masing potensi 

bahaya: (a) Gempabumi, ((b) Tsunami), (c) Tanah longsor. 

Perekonomian (diidentifikasi dari rata-rata mata pencaharian penduduk) terganggu akibat dampak dari masing-masing potensi 


Perekonomian (diidentifikasi dari rata-rata mata pencaharian penduduk) cukup terganggu akibat dampak dari masing-masing potensi 


Perekonomian (diidentifikasi dari rata-rata mata pencaharian penduduk) sedikit terganggu akibat dampak dari masing-masing potensi 


Perekonomian (diidentifikasi dari rata-rata mata pencaharian penduduk) tidak terganggu akibat dampak dari masing-masing potensi 


73 



3 


D. KAPASITAS DAERAH 

Penilaian KAPASITAS DAERAH 

Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

Kriteria 

Apabila pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait dan media sangat tidak siap menghadapi bencana 

terutama gempabumi dan tsunami; kearifan lokal belum mengadopsi mengenai mitigasi bencana 

Apabila pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait dan media tidak siap menghadapi bencana terutama 

gempabumi dan tsunami; kearifan lokal belum mengadopsi mengenai mitigasi bencana 

Apabila pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait dan media siap menghadapi bencana terutama 

gempabumi dan tsunami tetapi belum memperoleh pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana; kearifan lokal 

sudah mengadopsi mengenai mitigasi bencana 

Apabila pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait dan media siap menghadapi bencana terutama 

gempabumi dan tsunami melalui indikator telah adanya pelatihan-pelatihan mengenai penanggulangan bencana; 

kearifan lokal sudah mengadopsi mengenai mitigasi bencana 

Apabila pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder terkait dan media telah sangat siap menghadapi bencana 

terutama gempabumi dan tsunami melalui indikator telah adanya pelatihan-pelatihan mengenai penanggulangan 

bencana; kearifan lokal sudah mengadopsi mengenai mitigasi bencana 

74 



P e r e n c a n a a n 

4 

PEDOMAN 




BAB 4 

PERENCANAAN 

75 




4 

74 




4 

BAB 4 

PERENCANAAN 

4.1. Umum 

Tahap perencanaan secara garis besar terdiri dari : 

1. Penetapan skenario risiko bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya 

2. Penetapan skenario pelaksanaan tsunami drill target 

3. Penetapan target 

4. Penentuan lokasi pelaksanaan gladi dan Hari H 

5. Penetapan skenario pelaksanaan tsunami drill target/ Pengembangan Run Down 

5. Pembuatan indikator keberhasilan kegiatan 

6. Pengembangan kemitraan 

4.1.1. Penetapan Skenario Risiko Bencana dan Upaya Penanganan dan Penanggulangannya 

Sebelum pelaksanaan tsunami drill, setiap kota/kabupaten harus menentukan dan menetapkan skenario 

bencana mana yang akan dipakai dalam melakukan tsunami drill. Terdapat enam skenario yang 

dikembangkan dalam pedoman ini yang dapat dilihat pada matriks 3.1 yang pada intinya terdiri dari : 

• Skenario A1 : kondisi kerusakan sedang dengan sistem peringatan dini berjalan efektif 

• Skenario A2 : kondisi kerusakan sedang dengan sistem peringatan dini berjalan tidak efektif 

• Skenario B1 : kondisi kerusakan buruk dengan sistem sistem peringatan dini berjalan efektif 

• Skenario B2 : kondisi kerusakan buruk dengan sistem sistem peringatan dini berjalan tidak efektif 

77 



4 


Pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan dalam penetapan skenario antara lain adalah : 

1. Disesuaikan dengan lokasi kota/kabupaten dengan mengacu kepada Gambar 4.1. Peta Wilayah/Zonasi 

Kegempaan Indonesia apakah termasuk daerah yang rawan atau tidak terhadap bencana gempa dan 

tsunami pada peta kegempaan dan peta rawan tsunami Indonesia. Apabila kota termasuk daerah 

yang rawan dengan risiko tinggi terjadinya gempa dan tsunami maka skenario sedang atau buruk 

dapat digunakan dalam pelaksanaan tsunami drill. Sedangkan bila kota/kabupaten terletak di lokasi 

yang relatif sedang risikonya terhadap bencana gempa dan tsunami maka skenario kondisi kerusakan 

sedang saja yang digunakan. 

2. Disesuaikan dengan kondisi infrastruktur kota. Apabila infrastruktur yang ada mempunyai tingkat 

kerentanan yang tinggi maka skenario yang dapat digunakan adalah skenario terburuk dimana 

infrastruktur yang ada hancur semua akibat bencana gempa. 

Gambar 4.1. Peta Wilayah gempabumi Indonesia (SNI, 1726-2002) 

78 




4 

4.1.2 . Penetapan Target 

Penentuan atau penetapan target masyarakat akan menentukan peranan masing-masing dalam tsunami 

drill yang didasarkan pada kejadian bencana sesungguhnya. Target masyarakat ini dilibatkan dalam 

keseluruhan kegiatan tsunami drill sehingga peran mereka tidak hanya sebagai pelaku pasif tetapi juga 

pelaku aktif ataupun stakeholder yang menentukan dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan keberlanjutan kegiatan tsunami drill pada masa-masa selanjutnya. 

Minimum target masyarakat yang dapat dilibatkan dalam tsunami drill tingkat kota/kabupaten antara lain 

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah 

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Masyarakat umum 

4. Masyarakat sekolah 

5. Lembaga Swadaya Masyarakat - Non-government Organization 

6. Media Massa 

7. Dunia usaha (Corporate) 

Masing-masing unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam tsunami 

drill. 

(1) Pemerintah daerah : Sebagai penentu kebijakan di tingkat kota/kabupaten, pemerintah daerah dapat 

bertindak sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan berbagai upaya pengurangan risiko bencana antara 

lain dalam tsunami drill. Dalam tsunami drill, elemen-elemen pemerintah daerah dapat menjalankan 

berbagai fungsi dan perannya sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana 

khususnya tsunami. Selain itu, pemerintah daerah berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan mulai dari 

tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tsunami drill. 

79 



4 


(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Sebagai lembaga legislatif, DPRD secara umum mempunyai 

peran untuk mendorong unsur pemerintah memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dalam 

berbagai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten. Selain itu, 

sebagai pembuat berbagai peraturan daerah, anggota DPRD dapat memasukkan elemen-elemen mitigasi 

bencana antara lain tsunami drill sebagai salah satu bagian dalam pasal-pasal peraturan daerah termasuk 

menyediakan dana pendukung. Dalam tsunami drill, anggota DPRD dapat terlibat sebagai peserta ataupun 

observer yang menilai betapa pentingnya latihan tsunami dalam rangka meningkatkan kesiapan kota 

menghadapi bencana. 

(3) Masyarakat umum : sebagai anggota masyarakat suatu kota/kabupaten, masyarakat umum merupakan 

target utama dalam pelaksanaan tsunami drill. Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada 

di masyarakat umum dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tsunami drill tokoh perantara untuk mengajak 

peran serta masyarakat biasa dalam tsunami drill. Dengan pelibatan masyarakat umum dalam kegiatan 

tsunami drill, mereka dapat menjadi meningkat kemampuannya dalam menghadapi bencana sehingga 

pada akhirnya dapat mengurangi kerugian serta korban dalam kejadian bencana khususnya tsunami. 

(4) Masyarakat sekolah : masyarakat sekolah yang terdiri dari pelajar/mahasiswa, guru/dosen, komite 

sekolah dan lain lain perlu pula dilibatkan dalam kegiatan tsunami drill. Masyarakat sekolah terutama 

pelajar merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat rentan menjadi korban dalam berbagai 

kejadian bencana. Selain masyarakat umum, masyarakat sekolah merupakan unsur masyarakat dengan 

jumlah yang paling banyak di tingkat kota/kabupaten. Maka suatu keharusan bahwa masyarakat sekolah 

menjadi target dalam kegiatan tsunami drill. 

(5) Lembaga Swadaya Masyarakat - Non-Government Organization : Lembaga Swadaya Masyarakat di 

kalangan masyarakat kita merupakan bagian penting yang perlu dijadikan target dalam tsunami drill. LSM 

dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengadakan berbagai upaya pengurangan risiko 

80 




4 

bencana di tingkat yang lebih kecil seperti kecamatan, kelurahan dan tingkat desa. Kemampuan LSM 

untuk bergerak di akar rumput menjadi salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam menggerakan 

masyarakat untuk terlibat dalam tsunami drill. 

(6) Media massa : media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai peranan kuat dalam 

mempengaruhi pengetahuan dan tingkah laku masyarakat. Dengan melibatkan media massa, dampak 

berbagai upaya penanggulangan bencana menjadi lebih luas dan menjangkau ke pelosok-pelosok wilayah. 

Pemanfaatan media massa sebagai sarana penyebarluasan informasi sangat efektif dari segi waktu 

dan jumlah masyarakat yang dituju. Informasi pengurangan risiko bencana yang disebarluaskan melalui 

berbagai saluran media massa secara tepat dan benar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya tsunami. 

(7) Dunia Usaha (Corporate) : kalangan ini merupakan target penting dalam tsunami drill terutama karena 

kemampuan kalangan ini dalam hal keuangan (financial). Dengan melibatkan kalangan bisnis, berbagai 

kendala dalam hal keuangan dalam penyelenggaraan tsunami drill diharapkan dapat diminimalisir. 

Kalangan ini juga penting untuk ditingkatkan kemampuannya dalam menghadapi bencana karena elemen 

masyarakat ini bisa jadi dekat dengan berbagai hal yang dapat memicu kejadian bencana, seperti berbagai 

industri yang menggunakan berbagai bahan kimia. 

Selain penentuan target masyarakat yang dituju, penting untuk ditentukan dalam tsunami drill adalah 

jumlah peserta yang akan dilibatkan. Penentuan jumlah peserta tergantung dari kesanggupan panitia dalam 

menyelenggarakan tsunami drill yang erat kaitannya dengan ketersediaan dana dalam penyelenggaraan 

tsunami drill. Semakin banyak penduduk yang dilibatkan dalam kegiatan, maka semakin baik pula 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya tsunami. 

81 



4 


Dalam menentukan jumlah ini yang harus diperhatikan adalah : 

1. Peserta mewakili unsur-unsur target masyarakat yang telah ditetapkan 

2. Unsur Pemerintah Daerah terutama ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) 

3. Unsur masyarakat umum dan sekolah mencapai jumlah yang berimbang yaitu sebesar 50% masyarakat 

umum dan 50% masyarakat sekolah. 

4.1.3. Penentuan Lokasi Pelaksanaan Gladi dan Hari H 

Dalam menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan gladi dan Hari H, kriteria –kriteria yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut : 

(1) Aspek teknis : 

a. Lokasi yang dipilih merupakan salah satu lokasi yang tergenang pada peta 

genangan/inundation map 

b. Merupakan daerah rawan terhadap bahaya gempa 

c . Merupakan daerah rawan tsunami 

(2) Memberikan impact luas (ekonomi, sosial, lingkungan dan pariwisata), 

(3) Mempertimbangkan aspek keamanan. 

4.1.4. Penetapan Skenario Pelaksanaan Tsunami Drill/Pengembangan Run Down 

Pelaksanaan tsunami drill ditetapkan berdasarkan skenario berikut ini : 

1. Penyiapan sistem peringatan dini tsunami, dengan menyiapkan alur informasi dari BMG ke Pusdalops 

BPBD/walikota atau bupati melalui five in one mode. 

2. Penyiapan infrastruktur sistem peringatan dini evakuasi yang terdiri dari infrastruktur peringatan 

evakuasi dan infrastruktur evakuasi. 

82 




4 

3. Penyiapan aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan penanganan dan penanggulangan bencana 

dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan kapasitas 

BPBD yang antara lain dalam bentuk lokakarya, TOT, Pengembangan SOP dan Contingency Plan 

(TTS) dan Gladi Posko. 

4. Penyiapan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

seperti kampanye media, kampanye pendidikan masyarakat serta kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat, seperti TOT, community development/pemberdayaan masyarakat dan 

peningkatan kapasitas media 

Pengembangan Run Down Tsunami Drill ditentukan berdasarkan golden time, yaitu saat-saat genting 

penerbitan warning (peringatan) tsunami mulai terjadinya gempa sampai dengan saat akan terjadinya 

tsunami. Golden time ini memerlukan waktu 30-35 menit yaitu mulai terjadinya gempa sampai dengan 

terjadinya tsunami dimana diantara waktu-waktu tersebut BMG menerbitkan warning-warning (peringatanperingatan) 

yang akan menentukan response yang harus dilakukan terhadap gempa dan tsunami. 

Selain golden time, dalam pengembangan run-down harus mempertimbangkan skenario bencana yang 

akan dipilih apakah skenario A (A1, A2) atau skenario B (B1, B2). 

Berdasarkan golden time dan skenario bencana yang telah ditetapkan, maka run down kegiatan pada 

pelaksanaan hari H tsunami drill dapat dikembangkan. Desain run down yang merupakan acara keseluruhan 

tsunami drill dapat dilakukan beberapa penyesuaian berdasarkan masukan dan kebutuhan di lapangan 

sesuai kota/kabupaten bersangkutan. Rationale bahwa gempa dan tsunami dapat terjadi kapan saja 

tanpa melihat waktu, dipakai sebagai acuan perencanaan desain acara terutama untuk acara pra tsunami. 

Pelaksanaan hari H Tsunami Drill didesain berdasarkan beberapa fase kejadian yaitu : 

1. Pra tsunami 

2. Saat gempa dan tsunami 

3. Pasca tsunami 

83 



4 


(1) Pra Tsunami 

Aktivitas atau kegiatan pra tsunami dapat dilakukan pada beberapa titik/tempat dimana pengerahan massa/ 

masyarakat diadakan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam acara pra tsunami adalah 

sebagai berikut : 

a. Penentuan Lokasi pusat kegiatan pengumpulan massa : kriteria untuk penentuan lokasi pusat kegiatan 

pengumpulan massa, antara lain (1) dapat menampung massa/masyarakat dalam jumlah yang sangat 

banyak, (2) berada di lokasi yang mudah dijangkau dan dikenal luas oleh masyarakat lokal, (3) 

merupakan daerah/titik yang rawan terkena bencana tsunami. Pengumpulan massa dapat dilakukan 

pada beberapa titik untuk menunjukkan berbagai aktivitas masyarakat dalam kenyataan sehari-hari. 

b. Jenis acara untuk pengumpulan massa : penentuan jenis acara pra tsunami akan menentukan 

keberhasilan dalam pengumpulan/pengerahan massa untuk mengikuti kegiatan tsunami drill. Jenis 

acara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan massa antara lain : (1) bersifat menghibur masyarakat, 

(2) memberikan insentif (antara lain berupa doorprize) kepada masyarakat karena rela datang untuk 

mengikuti kegiatan tsunami drill, (3) meskipun merupakan latihan, desain acara pada saat kegiatan pra 

tsunami dilakukan sealamiah mungkin mendekati kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. 

(2) Saat Gempa dan Tsunami 

Pada saat terjadi gempa, maka penting untuk diinformasikan kepada masyarakat adalah apa yang harus 

dilakukan saat terjadi gempa. Informasi mengenai duck, cover, hold perlu disampaikan baik pada saat 

pelaksanaan acara pra tsunami maupun melalui media-media informasi yang yang digunakan dalam 

sosialisasi dan kampanye untuk masyarakat yang dilaksanakan sebelumnya. Simulasi gempa dengan 

menggunakan sound effect dapat membuat kejadian gempa seolah-olah benar-benar terjadi. 

Warning (Peringatan) Tsunami (I s/d IV) : warning (peringatan) tsunami yang diterbitkan oleh BMG mulai 

terjadi gempa sampai dengan terjadinya tsunami terdiri dari empat warning (peringatan). Warning-warning 

(peringatan-peringatan) ini disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media baik modern (TV, 

radio, saluran komunikasi RAPI) sampai dengan media tradisional (seperti kul kul di Bali, kentongan di 

Jawa, bedug dsb). Penyampaian pesan warning (peringatan) dari BMG akan menentukan response yang 

84 




4 

akan diambil baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan 

tsunami. Sehingga keakuratan data dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan hal 

yang penting dalam penerbitan warning (peringatan) oleh BMG. Standar penerbitan warning (peringatan) 

tsunami oleh BMG adalah terdiri dari empat warning (peringatan). 

Setelah warning (peringatan I) dari BMG muncul dimana tsunami akan datang, maka harus dilakukan proses 

evakuasi. Proses evakuasi dilakukan dari lokasi/titik-titik pengumpulan massa menuju tempat evakuasi 

yang telah ditentukan sebelumnya. Diharapkan pada saat proses evakuasi, masyarakat melakukan dengan 

serius dan berlari menuju tempat evakuasi untuk menghitung waktu evakuasi yang diperlukan bila tsunami 

melanda. 

Pada saat tsunami datang melanda suatu kota/kabupaten, masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang 

berpotensi terkena tsunami diharapkan telah selesai melakukan proses evakuasi menuju tempat yang 

aman. Masyarakat melakukan kegiatan di tempat evakuasi (tempat pengungsian) berupa aktivitas tanggap 

darurat (emergency response) di berbagai tenda yang ada seperti tenda Poskotis, tenda media center, 

dapur umum, tenda kesehatan (Pemberdayaan PMI), tenda darurat dan tenda keluarga, sanitasi lapangan 

dan trauma relief. Melalui berbagai aktivitas ini, diharapkan Kelompok-kelompok tugas (Pokgas) dalam 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memahami dan mempraktekkan tugas dan tanggung 

jawabnya saat terjadi bencana sementara masyarakat umum dapat lebih mengenal dan mengerti berbagai 

kegiatan yang terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana. 

(3) Pasca Tsunami 

Kegiatan pasca tsunami dalam tsunami drill difokuskan pada pencarian dan penyelamatan korban di 

daerah bencana yang dilakukan oleh Pokgas pencarian dan penyelamatan. Dapat pula dilakukan demo 

triase dan evakuasi korban ke rumah sakit rujukan/terdekat yang dilakukan oleh Pokgas kesehatan. Run 

Down Pelakasanaan hari H Tsunami Drill Banten 2007 dapat dilihat pada tabel 4.1. 

85 



4 


Tabel 4.1. Contoh Run Down Kota Cilegon – Tsunami Drill Banten 2007 

NO WAKTU AKTIVITAS 

1 06:00:00 – 07:00 PERSIAPAN KEGIATAN DI EMPAT LOKASI STARTING POINT (PANTAI LAPANGAN PT SELAGO, KAWASAN 

INDUSTRI CIWANDAN, SMP NEGERI 9 CILEGON, DAN PEMUKIMAN DI KELURAHAN GUNUNG SUGIH) 

2 07:00 – 08:00 DI PANTAI LAPANGAN PT SELAGO: 

• Upacara Mengenang Detik-detik Bencana Gempa dan Tsunami Aceh 2004 dimulai (mengheningkan 

cipta) 

• Demo Teknologi Buoy Tsunami 

3 08:00:00 TERJADI GEMPA: 

Di lokasi: 6.5 LS dan 105.4 BT (sekitar Pulau Panaitan) dengan kekuatan 8.0 Mw (Skala Richter) & 

kedalaman 20 km di bawah dasar laut. 

4 08:00:15 – 08:00:45 GONCANGAN PADA SKALA VI - VII MMI DIRASAKAN OLEH MASAYARAKAT CIWANDAN SELAMA 30 DETIK 

DENGAN 2 KALI GONCANGAN 

5 08:01:45 SIMULASI KEBOCORAN DAN KEBAKARAN INDUSTRI SERTA RESPON INTERNAL EMERGENCY LEVEL II 

INDUSTRI (TANPA BUNYI SIRENE) 

6 08:05:00 BMG MENERBITKAN WARNING I UNTUK DIKIRIM KE INSTITUSI INTERFACE 

“TES UJI COBA WARNING I: POTENSI TSUNAMI BESAR DI PANTAI BRT BANTEN; CIWANDAN, KKTAU 

STEEL, ANYER, AKIBAT GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON : BMG” 

7 08:07:00 RESPON KETUA SATLAK UNTUK OPERASIONAL 24/7 RUPUSDALOP SATLAK KOTA CILEGON 

1. Respon dari Satlak PB Kota Cilegon: Ruspusdalop 24/7 Pimpinan Satlak Cilegon (Walikota) 

Perintah Aktivasi Sirene + Crisis Center Cordinator Zona 1, 2 dan 3 + Incident Commander 

Respon Pokgas Satlak sesuai dengan SOP RENKON 

8 08:07:00 BMG MENERBITKAN WARNING II UNTUK DIKIRIM KE INSTITUSI INTERFACE 

“TES UJI COBA WARNING II POTENSI TSUNAMI BESAR DI PANTAI BRT BANTEN JAM 08:38 ANYER 5M 

CIWANDAN 5M KKTAU STEEL 4M, GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON:BMG” 

9 08:09 SIRENE EVAKUASI BERBUNYI 

• VVIP, Tamu undangan beserta masyarakat dari PT Selago, Kawasan Industri Ciwandan, Desa Gunung 

Sugih dan SMP 9 melakukan evakuasi menuju ke tempat evakuasi (assembly point) - Lapangan Panca 

Puri, dengan difasilitasi oleh petugas Satgas terkait dalam rangka menjalankan SOP. 

10 08:09 – 09:38 RESPON SATLAK PB CILEGON: 

1. Kordinasi antara koordinator Pokgas dengan anggotanya dalam melaksanakan SOP tanggap 

Tabel 4.1. Contoh darurat Run RENKON Down Kota Cilegon – Tsunami Drill Banten 2007 (Lanjutan) 

2. Koordinasi incident commander dengan kordinator Pokgas, camp manager, crisis center serta 

walikota. 

3. Penetapan INNER CORDON AREA 

86 




4 

Tabel 4.1. Contoh Run Down Kota Cilegon – Tsunami Drill Banten 2007 (Lanjutan) 

NO WAKTU AKTIVITAS 

11 08:38:00 TERJADI TSUNAMI : 

GELOMBANG PERTAMA TSUNAMI MULAI MASUK DARATAN PANTAI CIWANDAN 

12 08:48:00 BMG MENERBITKAN WARNING III UNTUK DIKIRIM KE INSTITUSI INTERFACE 

“TES UJI COBA, WARNING III: TSUNAMI BESAR DI ANYER 08:35 5M CIWANDAN 08:40 5M KKTAU STEEL 

08:40 4M AKIBAT GEMPA MAG 8.0 JAM 8:00 WIB 180KM BRT DAYA CILEGON : BMG” 

13. 08:38:00 – 10:00:00 RESPON OPERASIONAL 24/7 CRISIS CENTER SATLAK KOTA CILEGON SETELAH TERJADI TSUNAMI 

• COD di Crisis center 

• INCIDENT COMMANDER MEMERINTAHKAN DANDIM 0623/CILEGON DAN KOORDINATOR ZONA II 

UNTUK MENDIRIKAN POSKOTIS (POSKO TAKTIS) 

• AKTIVITAS DI LOKASI EVAKUASI / ASSEMBLY POINT (LAPANGAN SEPAK BOLA PANCA PURI) 

1. Pembentukan tempat evakuasi berdasarkan damage dan need assesment 

2. Pembentukan camp pengungsi: 

o Pengaturan dan pendataan pengungsi, pendirian tenda darurat, pendirian Rumah Sakit 

lapangan, dll 

o Simulasi tanggap darurat dari satgas kebencanaan (Perencanaan, Kesehatan, Sosial, 

Rehabilitasi dan SAR) 

14 10:00:00 BMG MENERBITKAN WARNING IV 

”TEST UJI COBA WARNING IV: TSUNAMI YANG MELANDA KAWASAN PANTAI BANTEN TELAH BERAKHIR 

: BMG” 

15 10:10:00 - Selesai PROSES PENCARIAN & PERTOLONGAN KORBAN 

1. PROSES TAGGING DAN DEKONTAMINASI OLEH NUBIKA AD 

2. LAND CLEARING OLEH POKGAS REHABILITASI REKONSTRUKSI: ALAT BERAT PU 

3. PROSES PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KORBAN OLEH SATGAS SAR 

4. PROSES TRIAGE OLEH POKGAS KESEHATAN RUJUK KE RS 

KEGIATAN DI TEMPAT PENGUNGSI: OLEH CAMP MANAGEMEN 

1. PENDATAAN, POSKOTIS, TRAUMA RELIEF, TENDA PENGUNGSI 

2. DAPUR UMUM, LOGISTIK, PENGADAAN WATSAN, AIR BERSIH 

16 12:00:00 KEGIATAN TSUNAMI DRILL SELESAI 

• Sambutan penutupan tuan rumah 

• Sambutan VVIP 

• Hiburan seni tradisional 

• Door Prize 

• Penutup 

PRESS RELEASE VVIP DI: MEDIA CENTER DI PANCA PURI 

87 




4 

4.1.5. Penetapan Indikator Keberhasilan Kegiatan 

Untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan tsunami drill, maka perlu dibuat indikator-indikator 

keberhasilan kegiatan. Berhasil tidaknya kegiatan tsunami drill akan dijadikan sebagai suatu evaluasi bagi 

penyelenggara dalam rangka memperbaiki kegiatan sejenis pada masa-masa selanjutnya. 

Beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam keberhasilan tsunami drill adalah: 

a. Aspek peringatan dan pengambilan keputusan 

b. Aspek Evakuasi dan bantuan tanggap darurat 

c. Aspek Pencarian dan penyelamatan 

4.1.6. Pembuatan Indikator Keberhasilan Kegiatan (Setting Performance Indicator) 

Kegiatan Tsunami drill merupakan kegiatan yang sangat kompleks mulai dari persiapan, perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, kemitraan merupakan langkah yang sangat penting 

harus dilakukan. Membangun kemitraan dilakukan dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan 

penyelenggaraan mulai dari intern Pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri dari Dinas-Dinas, DPRD, LSM, 

masyarakat umum sampai dengan dunia usaha (corporate). 

88 



P e l a k s a n a a n 

5 

PEDOMAN 




BAB 5 

PERSIAPAN DAN 

PELAKSANAAN 

89 




5 

90 




5 

BAB 5 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 

Dalam tahap pelaksanaan, semua hal yang telah dibuat dan dikembangkan dalam tahap perencanaan 

dilakukan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari : 

1. Pelaksanaan kegiatan sebelum gladi (Pra- Gladi) 

2. Gladi – tes 

3. Hari-H 

5.1. Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Gladi (Pra-Gladi) 

Sebelum pelaksanaan Gladi, ada tiga kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Konsolidasi panitia inti 

2. Penyiapan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) 

3. Penyiapan Infrastruktur Sistem Peringatan Dini Evakuasi 

4. Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah yang terkait Penanggulangan Bencana 

5. Penyiapan Masyarakat 

5.1.1. Konsolidasi Panitia 

Pada tahap ini, kepanitiaan khususnya bagian pelaksanaan harus sudah mulai melakukan koordinasi dan 

konsolidasi untuk keperluan pelaksanaan tsunami drill. Berbagai rapat koordinasi dan pembuatan check 

list kegiatan perlu dilakukan untuk setiap tahap pelaksanaan kegiatan secara detail. 

5.1.2. Penyiapan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Ina-TEWS) 

Penyiapan sistem peringatan dini tsunami merupakan bagian struktur dari komponen kultur skenario besar 

(grand design) Ina-TEWS. Beberapa infrastruktur dasar yang diperlukan dalam sistem peringatan dini 

91 



5 


tsunami dan perlu dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya adalah penyiapan 

alur informasi peringatan tsunami dari BMG ke Rupusdalops Satlak PB atau BPBD Kota dan Kabupaten. 

Alur informasi menggunakan multi moda akan menentukan pengambilan keputusan oleh walikota atau 

bupati serta menentukan keberhasilan penyebaran warning (peringatan) ke masyarakat. 

5.1.3. Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Terkait Penanggulangan Bencana 

Pengembangan infrastruktur sistem peringatan dini evakuasi terdiri dari : 

• Standard infrastruktur peringatan evakuasi : 

1. Rupusdalops/Crisis Center 

2. Sirine 

3. Alat komunikasi 5 in 1 mode: (dari BMG ke Ketua Pusdalops BPBD yakni komputer/internet (email), 

fax, telepon, SMS, alarm 

4. Rambu dan baliho (sign board) 

5. Peta dan rute evakuasi 

6. Tempat pengungsi dan/atau penampungan sementara (Evacuation area/shelter) 

Gambar 5.1.Local Sirine di Cilegon 2007 dan di Denpasar 2006 

92 




5 

• Pendukung Infrastruktur evakuasi seperti kulkul, bedug dsb. 

Dalam hal penyiapan rambu dan baligo, tahapan kegiatan untuk hal ini adalah sebagai berikut : 

• Pembuatan rambu dan baliho : dibuat sesuai dengan desain yang telah direncanakan yaitu menggunakan 

standar standar yang meliputi ukuran, warna, simbol, jumlah dan isi pesan dalam rambu. Sementara 

dalam desain baliho yang harus diperhatikan adalah ukuran yang harus besar, dan pesan/informasi 

yang akan disampaikan harus mudah dimengerti. 

Gambar 5.2. Peninjauan Menristek untuk kesiapsiagaan Pelaksanaan Tsunami Drill 

93 



5 


• Survey lokasi pemasangan rambu dan baliho berdasarkan peta jalur evakuasi : Melalui survey dapat 

ditentukan titik-titik pemasangan rambu untuk keperluan pelaksanaan Tsunami Drill. Penempatan 

rambu harus mengikuti persyaratan antara lain harus berada di daerah genangan, di pinggir pantai 

dan di sepanjang rute evakuasi. Penempatan rambu di sepanjang rute evakuasi antara lain di jalanjalan 

perempatan, mudah dilihat, di daerah padat penduduk. Sementara penempatan baliho adalah di 

tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. 

• Penetapan dan pemasangan rambu dan baliho : setelah dilakukan survey, penetapan dan pemasangan 

rambu dan baliho dapat dilakukan. 

Gambar 5.3. Contoh Crisis Center Kota Cilegon dan DKI Jakarta 

94 




5 

Sebelum pelaksanaan gladi dan Hari H, semua infrastruktur fisik tersebut harus dicek ulang dan diuji 

apakah bisa berjalan atau tidak. 

Uji coba/test sistem peringatan dini tsunami perlu dilakukan secara simultan dengan kesiapan 

masyarakat dan aparat pemerintah daerah. 

Selain itu perlu pula dilakukan pemeliharaan dari berbagai komponen struktur yang telah disiapkan 

dalam rangka penyelenggaraan Tsunami Drill. 

5.1.4. Penyiapan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Terkait Penanggulangan Bencana 

5.1.4.1. Workshop/Lokakarya 

Workshop atau lokakarya di kalangan pemerintah daerah dilakukan sebagai langkah awal untuk persiapan 

pelaksanaan dan sosialisasi berbagai kegiatan terkait Tsunami Drill. Workshop/lokakarya ini penting 

dilakukan karena peran ganda pemerintah daerah dalam kegiatan Tsunami Drill yaitu : 

1. Sebagai pelaku dalam Tsunami Drill : ditujukan terutama kepada Pokgas-Pokgas dalam BPBD yang 

mempunyai peran penting dalam situasi atau kondisi tanggap darurat bencana 

2. Sebagai penyelenggara/panitia : bertanggung jawab dalam keseluruhan kegiatan tahap demi tahap 

Tsunami Drill sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. 

5.1.4.2. TOT 

TOT (Training for Trainer) untuk aparat pemerintah daerah dilakukan bersama-sama dengan unsur 

masyarakat lainnya. 

TOT merupakan kesempatan bagi aparat pemerintah meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan 

kesiapsiagaan dalam merespon warning tsunami yang diterbitkan oleh BMG sampai memobilisasi 

95 



5 


massa untuk evakuasi serta tindak tanggap darurat pada saat dan paska tsunami. Dalam TOT diajarkan 

berbagai pengetahuan mengenai kebencanaan dan penanganan bencana gempa dan tsunami. 

Secara umum, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan TOT adalah sebagai berikut : 

1. Melibatkan peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yaitu masyarakat umum, 

masyarakat sekolah, anggota DPRD, LSM dan institusi lainnya yang terkait dengan penanggulangan 

bencana. 

2. Melibatkan ahli dibidangnya dalam penyampaian materi-materi dalam TOT 

3. Materi pelatihan didesain melingkupi pengenalan dan pemahaman gejala alam yang dapat 

menimbulkan gempa bumi dan tsunami, pengenalan lingkungan sekitar terhadap potensi gempabumi 

dan tsunami, pemahaman konsep kebencanaan serta penanggulangan dan penanganan bencana, 

pemahaman peran serta masyarakat beserta pemerintah dalam penanganan bencana dan 

peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan untuk 

antisipasi bencana gempa bumi dan tsunami di masa mendatang 

4. Metode penyampaian informasi dalam TOT tidak hanya dilakukan melalui ceramah namun disertai 

pula dengan diskusi kelompok, role play serta melakukan praktek secara langsung melalui berbagai 

percobaan-percobaan yang terkait dengan bencana gempa dan tsunami serta penanganannya 

termasuk didalamnya pembuatan peta bencana, jalur dan tempat evakuasi, serta latihan simulasi 

evakuasi gempa dan tsunami. 

96 




5 

Gambar 5.4. TOT Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa dan Tsunami 

5.1.4.3. Table Top Simulation Melalui Pengembangan SOP untuk Penanggulangan Bencana 

Tsunami 

Kegiatan ini melibatkan aparat pemerintah daerah yang bergabung dalam Pokgas-Pokgas Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didampingi unsur masyarakat/stakeholder masyarakat. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Table Top Simulation adalah : 

1. Dilakukan dalam situasi informal dan didesain melalui diskusi yang konstruktif diantara peserta. 

2. Para peserta menentukan dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan 

bencana dimana penyelesaian didasarkan pada perencanaan dan prosedur yang sudah ada. 

3. Setiap peserta diharapkan dapat mengemukakan serta mendiskusikan permasalahan dan penyelesaian 

masalah secara mendalam. 

4. Table Top Simulation harus memiliki maksud dan tujuan yang khusus serta menggunakan skenario 

bencana dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. 

97 



5 


Gambar 5.5. Kegiatan Table Top Simulation 

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Table Top Simulation adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi kapasitas yang ada dari institusi pemerintah daerah yang terkait dengan 

penanganan dan penanggulangan bencana (BPBD) khususnya terhadap bencana gempa dan 

tsunami. 

2. Untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan yang ada dari aparat pemerintah daerah dalam BPBD dan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. 

3. Untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah yang berada dalam masing-masing Pokgas 

BPBD dengan pembagian tugas dan peran yang jelas (who is doing what) dalam penanganan dan 

penanggulangan bencana gempa dan tsunami khususnya dari sisi tanggap darurat (emergency 

response). 

4. Untuk meningkatkan kapasitas personel-personel dari institusi yang berada dalam masing-masing 

Pokgas BPBD dengan pembagian tugas dan peran yang jelas dalam penanganan dan penanggulangan 

bencana gempa dan tsunami khususnya dari sisi tanggap darurat (emergency respons). 

5. Tercapainya kesinergian antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan dan 


respon). 

98 




5 

6. Terbentuknya kesinergian antara aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

Tsunami Drill melalui penyelenggaraan simulasi gladi lapangan untuk upaya penanganan dan 


respon). 

Salah satu bagian penting dari kegiatan atau proses yang dihasilkan dalam Table Top Simulation adalah 

pengembangan SOP (Standard Operation Procedur) atau PROTAP (Prosedur Tetap) Tanggap Darurat 

atau Rencana Kontijensi (Contingency Plan) dari Satlak PB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) untuk tanggap darurat bencana. Prosedur tetap ( Protap) adalah petunjuk tata cara bertindak baku 

sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan dalam PROTAP secara terkordinir sehingga 

tindakan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang maksimal secara berdaya guna dan berhasil 

guna. 

Tahap awal dari pengembangan SOP/Protap adalah melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat) untuk dasar penyusunan matriks tanggung jawab. 

Dengan bantuan audio visual, benang dan lain-lain penyusunan SOP dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Analisis SWOT 

2. Penyusunan matriks Tanggung Jawab 

3. Table Top Simulation 

(1) Analisis SWOT 

Bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder dan peranan masing-masing. Adapun materi yang 

didiskusikan dalam tahap ini antara lain adalah : 

1. Perumusan bentuk organisasi yang dapat mengakomodasi tsunami warning 

99 



5 


2. Perumusan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing anggota Pokgas yang tergabung dalam Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Simulasi Gladi Posko anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

4. Koordinasi anggota dalam persiapan pelaksanaan Gladi 

Adapun stakeholder yang terlibat dalam pengembangan SOP/PROTAP adalah institusi-institusi yang 

tergabung dalam Satlak PB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan PERPRES No. 

8 Tahun 2008 dari pemerintahan daerah tingkat kota/kabupaten. Berdasarkan PERPRES 83 Tahun 2005 

tentang Bakornas PB, Unsur Satlak PB biasanya terdiri dari beberapa Pokgas (kelompok tugas) yang 

antara lain adalah : 

1. Pokgas Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan ; Tugas utama dari Pokgas ini adalah bertanggung 

jawab dalam pencarian, pertolongan dan penyelamatan pada korban bencana di lokasi dimana kejadian 

bencana terjadi. Anggota Pokgas ini terdiri dari Kodim, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, 

Poltabes Kota c/q Kasubag. Binmas, Kesbang dan Linmas Kota, Trantib dan Satpol PP Kota, Kantor 

SAR Kota, Dinas Kebakaran Kota, Kantor KPDE Kota, Bag. Humas Setda Kota, Dinas Perhubungan, 

Satgas Hansip Desa/Kelurahan, Masyarakat setempat, ORARI, PMI, Kantor BMG Wilayah Kota, dan 

Perusahaan Daerah PAM. 

2. Pokgas Kesehatan; Pokgas ini bertugas untuk menangani korban dan evakuasi korban bencana. 

Anggota Pokgas ini terdiri dari Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi Sekretaris Kota, PMI, R.S.U.D, 

Puskesmas-Puskesmas dan Kelompok awam terlatih. 

3. Pokgas Rehabilitasi, Rekonsiliasi dan Relokasi; pada saat bencana Pokgas ini bertanggung jawab 

dalam pendirian tenda, pengangkutan/evakuasi korban ke area evakuasi dan melakukan pendataan 

dan inventarisasi yang meliputi kerusakan sarana dan prasarana yang ada setelah terjadi bencana. 

Pokgas ini juga menyediakan data ketersediaan alat-alat berat yang menunjang dalam penanganan 

bencana serta kepemilikan alat tersebut sehingga dapat dengan mudah untuk dimanfaatkan ketika 

100 




5 

diperlukan. Sementara data kerusakan yang diinventarisasi meliputi prasarana berupa jalan dan 

jembatan, perkantoran, fasilitas perdagangan/pasar, prasarana pendidikan, tempat ibadah, permukiman, 

jaringan utilitas, sarana dan prasarana pertanian dan kelautan serta rehabilitasi fisik yang diperlukan 

untuk masing-masing sarana dan prasarana tersebut. Anggota Pokgas ini terdiri dari Dinas Pekerjaan 

Umum, Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris, Poltabes Kota c/q Kabag Bina Mitra, Kodim, 

Dinas Perhubungan, Bag. Perlengkapan Setda, Bag. Keuangan Setda, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Camat se- Kota, Kepala 

Desa/Lurah pada lokasi bencana, Satgas Hansip Desa/Kelurahan se-Kota. 

4. Pokgas Sosial; dengan anggota-anggota terdiri dari Dinas Kesejahteraan Sosial, Bag. Kesra Setda 

Kota, PMI Kota, Organisasi Kewanitaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Agama, 

Pramuka, Organisasi Kepemudaan, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB ), Bag. Umum 

Setda Kota, Kadin Kota. 

(2) Penyusunan matriks Tanggung Jawab 

Untuk dapat mendeskripsikan peran, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing kelompokkelompok 

tugas yang ada dalam Satlak PB dilakukan identifikasi dan simulasi mengenai peran, wewenang 

dan tanggung jawab mereka dalam menangani bencana gempa bumi dan tsunami untuk kepentingan 

kegiatan Tsunami Drill sebagai dasar pembuatan SOP Tanggap Darurat Tsunami atau Rencana Kontijensi 

Tsunami. 

Untuk dapat memperoleh bagaimana peran, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing kelompokkelompok 

tugas, tahapan simulasi di bagi dalam beberapa waktu kejadian yang kritis sesuai dengan Run 

Down implementasi Tsunami Drill yang telah dikembangkan/dibuat pada tahapan sebelumnya. Hasil ini 

diperoleh melalui diskusi yang dilakukan di antara personel-personel yang ada dalam Kelompok-Kelompok 

Tugas masing-masing. Run Down merupakan urutan rentetan acara yang akan dilaksanakan dalam 

kegiatan Tsunami Drill. 

101 



5 


Dalam proses ini, Kelompok-kelompok tugas yang ada bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan di tingkat 

kota/kabupaten masing-masing. Sebagai contoh pada saat pelaksanaan Tsunami Drill 26 Desember 

2006 di Bali, Pokgas yang tadinya berjumlah 4 diperluas menjadi 6 Pokgas dengan penambahan Pokgas 

Kesiapsiagaan dan Pokgas Masyarakat. 

Gambar 5.6. Suasana Table Top Simulation 

(3) Table Top Simulation 

Kegiatan ini merupakan tahap uji coba pembuatan matriks tanggung jawab atau draft SOP dimana tahap 

ini perlu dilakukan sebelum gladi lapangan. Adapun materi yang didiskusikan dalam Table Top Simulation 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan bentuk organisasi yang dapat mengakomodasi tsunami warning 

2. Penyempurnaan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing anggota Pokgas yang tergabung dalam 

Satlak PB Kota 

3. Penyempurnaan simulasi Gladi Posko anggota Satlak PB Kota 

4. Koordinasi anggota dalam persiapan pelaksanaan Gladi dan Hari H 

102 




5 

Table Top Simulation melibatkan seluruh anggota Pokgas-Pokgas Satlak PB untuk mengantisipasi bencana 

gempa dan tsunami. Diskusi yang dilakukan pada waktu pelaksanaan Table Top Simulation kedua lebih 

memfokuskan pada penjabaran prosedur-prodesur tetap dalam penanganan bencana yang telah ada di 

masing-masing Kelompok Tugas untuk draft SOP atau Rencana Kontijensi. 

Table Top Simulation dapat dilakukan beberapa kali sampai dirasakan SOP yang dikembangkan cukup 

mapan dan siap dilaksanakan. Bila perlu dapat ditambah dengan kegiatan gladi posko untuk memperkuat 

pengembangan institusi kelompok-kelompok tugas. 

5.1.5 Penyiapan Masyarakat 

5.1.5.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Kegiatan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat berupa sosialisasi dan kampanye dalam 

bentuk : 

1. Kampanye melalui Media (Media Campaign) 

2. Kampanye Pendidikan Masyarakat (Public Education Campaign) 

(1) Kampanye melalui Media (Media Campaign) 

Penyebarluasan informasi mengenai hal-hal terkait Tsunami Drill perlu pula dilakukan melalui berbagai 

media seperti leaflet, flyer, poster, spanduk, baliho peta evakuasi, advertisement dan PSA. 

Penyebaran serta pemasangan media campaign tersebut dilakukan diberbagai tempat umum dimana 

masyarakat berpotensi datang dan membaca pesan-pesan (informasi) yang disampaikan dalam berbagai 

media campaign tersebut. 

Media campaign dalam bentuk leaflet dan flyer disebarluaskan di tempat-tempat seperti di perempatan 

lampu merah, kampus, pasar, supermarket, mal dan sebagainya. Poster, spanduk, advertisement dan 

PSA ditempel di tempat-tempat strategis yang memungkinkan masyarakat untuk membaca informasi yang 

disampaikan. Sementara baliho peta evakuasi dipasang di sepanjang jalur evakuasi yang akan dilalui 

dalam pelaksanaan Tsunami Drill. 

103 



5 


(2) Kampanye Pendidikan Masyarakat (Public Education campaign) 

Dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat, sebagai rangkaian kegiatan Tsunami Drill juga 

perlu dilakukan pengembangan dan penyebarluasan informasi dalam rangka kampanye pendidikan untuk 

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media seperti : 

Gambar 5.7. Kegiatan Pendidikan kepada Masyarakat 

i. Buku, booklet, panduan: disebarluaskan secara terbatas melalui kegiatan TOT (training for trainer), 

Community Development, workshop dan sosialisasi ke berbagai lembaga dan sebagainya. Materi 

dalam buku, booklet dan panduan lebih mendalam dan informatif serta dilengkapi dengan gambar dan 

warna yang membantu masyarakat dalam memahami informasi/pesan yang disampaikan. 

104 




5 

Gambar 5.8. Talk Show di TV 

ii. 

Talkshow : TV dan/atau Radio 

Media massa yang cukup banyak dilihat dan didengar oleh masyarakat umum adalah televisi dan 

radio. Maka melalui media massa ini, kegiatan Tsunami Drill dapat disebarluaskan dalam bentuk 

talkshow yang merupakan upaya penyebarluasan informasi kegiatan kepada publik/masyarakat yang 

lebih luas. Dengan kemampuan media massa seperti TV dan Radio, diharapkan masyarakat umum 

dapat mengetahui dan terlibat dalam kegiatan Tsunami Drill. Selain itu, melalui pemaparan berbagai 

informasi yang terkait dengan kebencanaan lewat talkshow dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan terhadap bencana dan masyarakat dapat memahami 

akan manfaat dari mengikuti kegiatan Tsunami Drill. 

105 



5 


iii. Pameran 

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana gempa 

dan tsunami, dapat pula dilakukan pameran mengenai kebencanaan sebagai salah satu rangkaian 

kegiatan Tsunami Drill. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pameran adalah 

sebagai berikut : 

• Tema : penentuan tema adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat 

(raising awareness) 

• Waktu : pelaksanaan pameran diupayakan sebelum gladi sampai dengan Hari-H agar pada saat 

gladi/latihan masyarakat mengetahui benar apa manfaat dari kegiatan Tsunami Drill bukan karena 

sekedar ikut-ikutan 

• Material : pameran yang dilaksanakan difokuskan pada Photo dan film tentang bencana tsunami 

di Indonesia dan atau Negara lain 

• Tempat : tempat pelaksanaan pameran yang ideal adalah di lokasi Tsunami Drill dalam rangka 

memobilisasi / mengerahkan masyarakat dalam jumlah yang lebih banyak 

5.1.5.2. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat 

Pelatihan kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk TOT dan pemberdayaan masyarakat (Community 

Development). 

(1) TOT (Training for Trainer) untuk Pemangku Kepentingan dan masyarakat 

TOT (Training for Trainers) merupakan langkah awal dari program penyiapan masyarakat dan pemangku 

kepentingan. Mengingat pengetahuan kebencanaan dan penanganan bencana gempa dan tsunami pada 

umumnya masih merupakan hal baru baik bagi masyarakat, maka idealnya pemberdayaan masyarakat 

perlu pula mencakup seluruh stakeholder dari ‘masyarakat’ yaitu mulai dari pemerintah daerah, anggota 

DPRD, dunia usaha (corporate), wartawan (media massa), LSM sampai masyarakat umum dan sekolah. 

106 




5 

Hal ini dilakukan untuk dapat mengakomodasi adanya pergeseran paradigma dalam penanganan dan 

penanggulangan bencana dimana penanganan bencana adalah bukan semata-semata tanggung jawab 

pemerintah daerah tetapi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat beserta 

stakeholder terkait. 

Melalui kegiatan TOT, diharapkan masyarakat dapat : 

1. Meningkat pengetahuannya tentang gejala alam yang seringkali menimbulkan bencana, khususnya 

gempa bumi dan tsunami. 

2. Meningkat pengetahuannya tentang cara-cara mengurangi dampak bencana dan menyiagakan diri. 

3. Meningkat pengetahuannya dalam pembuatan Action Planning berbasis masyarakat untuk menghadapi 

bencana tsunami. 

4. Menggali kearifan lokal dalam menghadapi bencana. 

5. Menjadi para trainer yang siap melatih dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Community 

Development). 

6. Bersinergi dengan aparat pemerintah daerah yang mewakili unsur BPBD dalam pemahamannya 

terhadap penanggulangan dan penanganan bencana yang berbasis masyarakat. 

(2) Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) 

Pemberdayaan masyarakat (Community Development) merupakan upaya pelatihan langsung kepada 

masyarakat mengenai antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana 

tsunami. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah : 

1. Adanya fasilitator di masyarakat yang menjadi trainer dan merupakan alumni TOT yang dilakukan 

sebelumnya. 

2. Fasilitator/trainer diupayakan merupakan tokoh adat, agama atau tokoh masyarakat setempat yang 

didengar oleh masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan pelatihan langsung kepada 

masyarakat. 

107 



5 


3. Adanya pendampingan fasilitator/trainer oleh Community Development Specialist agar penyampaian 

materi pelatihan langsung kepada masyarakat terarah. 

4. Selain masyarakat umum, salah satu target dalam kegiatan Community Development adalah 

masyarakat sekolah yang terdiri dari pelajar, guru, komite sekolah dan sebagainya. 

Pada akhir kegiatan pemberdayaan masyarakat (Community Development) diharapkan dapat terjadi : 

a. Peningkatan kesiapsigaaan masyarakat umum dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami melalui 

proses community learning dimana “masyarakat” belajar membuat Rencana Tindak (Community Action 

Plan) sebagai langkah awal persiapan menghadapi bencana. 

b. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sekolah terutama murid-murid/anak-anak sekolah dari tingkat 

SD, SMP hingga tingkat SMA dalam menghadapi bahaya gempa dan tsunami melalui direct learning 

dan learning by doing di sekolah masing-masing sebelum gladi lapangan dan acara puncak di Hari H. 

c. Terjadinya snow balling effect di masyarakat dalam pembelajaran mengenai bencana gempa dan 

tsunami dengan melibatkan alumni TOT yang menjadi trainer di masyarakat maka terjadi peningkatan 

jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa dan 

Tsunami. 

d. Tersosialisasikannya kepada masyarakat yang lebih luas tentang program dan kegiatan Tsunami Drill 

sehingga Tsunami Drill dapat berjalan lancar dan sukses tanpa menimbulkan kepanikan yang tidak 

perlu. 

Adapun jumlah masyarakat terlatih yang diharapkan dapat mengikuti kegiatan Tsunami Drill adalah 10% 

dari jumlah peserta yang ditargetkan oleh penyelenggara. 

108 




5 

Gambar 5.9. Suasana Acara Pemberdayaan Masyarakat 

di sebuah Sekolah Lanjutan Pertama 

Gambar 5.10. Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kampung 

Gambar 5.11. Sosialisasi Awal dalam kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Gambar 5.12. Coaching dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

109 



5 


Penentuan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tsunami Drill, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk mengerahkan massa dalam kegiatan. Karena kegiatan ini akan menentukan jumlah peserta 

yang terlibat, maka perlu pula dibuat kriteria dalam memilih lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 

(Community Development) yaitu : 

1. Mewakili lokasi yang berpotensi tergenang tsunami. 

2. Mewakili kepadatan penduduk dan strata. 

3. Adanya azas pemerataan untuk beberapa lokasi. 

5.1.5.3. Peningkatan Kapasitas Media 

Peningkatan kapasitas media dilakukan melalui penyelenggaraan semacam training atau pencerahan 

kepada wartawan untuk dapat menulis berita dengan baik tanpa memunculkan ketakutan atau salah 

persepsi di masyarakat. 

Training untuk wartawan ini antara lain dapat diisi mengenai materi yang lebih didasarkan pada manajemen 

bencana secara umum serta bagaimana peran media pada sebelum, saat dan setelah bencana. Selain 

itu mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penulisan berita mengenai bencana serta 

bagaimana tips meliput dan menuliskan/menayangkan berita bencana serta mewawancarai dalam kondisi 

bencana. Materi-materi tersebut diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada para wartawan 

terutama pada aspek peningkatan pengetahuan mengenai manajemen bencana. 

5.2. Gladi – Test 

Gladi merupakan uji coba dari berbagai tahap persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaan gladi ini akan terlihat sejauhmana kelancaran berbagai hal yang telah direncanakan dan 

dipersiapkan untuk kemudian dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Hari H. Pelaksanaan gladi lapangan 

merupakan implementasi run-down yang telah dibuat dari menit ke menit mulai kegiatan pra tsunami, saat 

tsunami sampai dengan pasca tsunami. 

110 




5 

Berdasarkan pelaksanaan gladi, evaluasi dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan evakuasi, bagaimana 

response masyarakat sampai pada pelaksanaan peran dan tugas berbagai kelompok kerja BPBD. Dari 

hasil evaluasi ini dilakukan berbagai revisi agar pelaksanaan hari H berjalan lancar dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

Gambar 5.13. Suasana Gladi Tsunami Drill Bali 2006 Gambar 5.14. Massa Sedang Berkumpul di Pantai Saat Gladi Bali 2006 

Gambar 5.15. Kesiapan Tim Kesehatan Saat Gladi Bali 2006 

Gambar 5.16. Tim Pemadam Kebakaran Saat Gladi Tsunami Drill Banten 

2007 

111 



5 


Gambar 5.17. Evakuasi Korban Saat Gladi 

Tsunami Drill Banten 2007 

Gambar 5.18. Suasana Saat Gladi 


Bagaimana kinerja, peran dan tugas kelompok-kelompok kerja BPBD dapat berjalan dapat dilihat dalam 

pelaksanaan gladi. Sejauhmana Pokja-Pokja dapat menjalankan perannya dievaluasi sebagai bahan 

masukan dalam melakukan revisi SOP (Protap/Prosedur Tetap) kegiatan Tsunami Drill. Revisi ini dilakukan 

dalam kegiatan table top simulasi 2 dimana peserta secara aktif mengevaluasi berbagai pelaksanaan tugas 

dalam pelaksanaan gladi untuk kemudian merumuskan penyempurnaan SOP (Protap/Prosedur Tetap) 

untuk keperluan Hari H Tsunami Drill. 

Revisi juga dilakukan terhadap Run-Down kegiatan Tsunami Drill. Dalam pelaksanaan gladi, berbagai 

kegiatan mulai dari kegiatan pra tsunami, saat tsunami dan pasca tsunami dilihat dan diamati untuk 

kemudian disempurnakan dan direvisi pada hal-hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan terutama 

pada hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan sesuai run down. 

Gladi lapangan dapat dilakukan lebih dari sekali (gladi kotor dan gladi bersih), namun apabila tidak 

memungkinkan, gladi dapat dilakukan hanya satu kali dengan waktu pelaksanaan yang tidak terlalu lama 

dengan pelaksanaan Hari H. 

112 




5 

5.3. Hari H End To End Tsunami Drill 

Pelaksanaan Hari H Tsunami Drill merupakan representasi dari semua tahapan yang ada dalam run-down. 

Dalam pelaksanaan Hari H Tsunami Drill, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Penanganan tamu-tamu VIP atau VVIP yang datang sebagai observer untuk mengamati sejauhmana 

pelaksanaan kegiatan Hari H Tsunami Drill. Para tamu ini dapat terlibat sebagai peserta aktif (bukan 

penonton) dalam kegiatan Tsunami Drill bersama-sama dengan masyarakat umum lainnya. 

2. Penanganan media massa : Media massa yang meliput pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat 

menunjang keberhasilan dalam rangka mensosialisasikan kegiatan Tsunami Drill dan menyampaikan 

kepada khalayak umum pentingnya kesiapan menghadapi bencana tsunami melalui kegiatan Tsunami 

Drill. 

3. Starting point : Titik awal pelaksanaan latihan akan menentukan kesuksesan dan kelancaran rangkaian 

kegiatan selanjutnya dalam Hari H Tsunami Drill. 

4. Dokumentasi : Dokumentasi pelaksanaan Hari H juga sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan 

evaluasi untuk pelaksanaan Tsunami Drill selanjutnya. 

Hari H Tsunami Drill merupakan implementasi run-down yang telah direvisi setelah pelaksanaan gladi 

lapangan. Seperti juga dalam pelaksanaan gladi, Hari H Tsunami Drill merupakan sequense pelaksanaan 

latihan mulai dari aktivitas pra tsunami, saat tsunami sampai dengan pasca tsunami. Run down yang telah 

direvisi dari menit ke menit dilaksanakan dalam Hari H tsunami drill. 

Meskipun Hari H merupakan puncak dari kegiatan tsunami drill, namun penting untuk terus menerus 

melakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Hari H dilakukan baik secara internal maupun oleh observer 

eksternal melalui penyebaran kuesioner evaluasi yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya. Evaluasi 

yang diadakan baik secara internal maupun eksternal akan sangat bermanfaat dalam perbaikan kegiatan 

tsunami drill selanjutnya maupun sebagai model bagi pelaksanaan tsunami drill di kota/kabupaten lain 

yang ingin melakukan kegiatan ini. 

113 



5 


Gambar 5.19. Presiden RI hadir 

Saat Hari H Tsunami Drill 

Gambar 5.20. Masyarakat Sedang Berkumpul 

di Pantai Saat Hari H Tsunami Drill 

Gambar 5.21. Masyarakat Melakukan Evakuasi Berlari 

Menuju Lokasi Evakuasi 

Gambar 5.22. Masyarakat Sampai di Tempat Evakuasi 

114 




5 

Gambar 5.23. Para korban tsunami yang terluka 

Gambar 5.24. Tim Kesehatan Mendata dan 

Membantu Korban yang Terluka 

Gambar 5.25. Demo penanganan kebakaran akibat kebocoran gas 

115 



5 


Gambar 5.26. Ambulance bergerak memasuki wilayah bencana 

Gambar 5.27. Keterlibatan NUBIKA Saat Hari H 


Gambar 5.28. Suasana di tempat pengungsian Gambar 5.29. Baliho Peta Evakuasi Saat Tsunami Drill Banten 2007 

116 



D o k u m e n t a s i , Di s e m i n a s i d a n Mo n e v (Mo n i t o r i n g d a n Ev a l u a s i ) 

6 

PEDOMAN 




BAB 6 

DOKUMENTASI, DISEMINASI DAN 

MONEV (MONITORING DAN 

EVALUASI) 

117 




6 

118 




6 

BAB 6 

DOKUMENTASI, DISEMINASI DAN 

MONEV (MONITORING DAN EVALUASI) 

Bagian penting lainnya dari kegiatan Tsunami Drill adalah dokumentasi dan diseminasi yang perlu dilakukan 

dalam setiap tahap kegiatan baik persiapan, perencanaan maupun pelaksanaan. Sementara MONEV 

(monitoring dan evaluasi) dilakukan melalui mekanisme : 

1. Monitoring melalui dokumentasi intensif 

2. Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi 

3. Masukan/evaluasi para ahli 

4. Kuesioner evaluasi pelaksanaan 

5. Monev melalui media massa 

6.1. Dokumentasi 

6.1.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk : 

(1) Peta-peta 

(2) Dokumen 

(3) Foto dan film kegiatan 

1) Peta-Peta 

Dokumentasi dalam bentuk peta-peta penting dikumpulkan untuk keperluan kajian awal risiko bencana 

gempa dan tsunami. Adapun jenis peta yang dapat dijadikan dokumentasi adalah peta peta topografi dan 

peta batimetri dengan skala 1:25.000; peta tata guna lahan, peta citra, peta batas wilayah administrasi, 

peta kependudukan, serta peta jaringan (infrastructure/lifelines map) dengan skala minimum 1:25.000; 

serta peta geologi dengan skala 1:50.000. 

119 



6 


2) Dokumen 

Dokumentasi dalam bentuk dokumen pada tahap persiapan terutama terkait dengan data dan informasi 

mengenai : 

1. Kondisi yang ada mengenai bangunan, sarana, prasarana yang terkait dengan penanganan dan 

penanggulangan bencana tsunami 

2. Kondisi yang ada mengenai institusi-institusi terkait dengan penanganan dan penanggulangan bencana 

tsunami 

3) Foto dan Film Kegiatan 

Pengambilan foto dan film kegiatan pada tahap persiapan merupakan salah satu cara internal dokumentasi 

intensif yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. 

Gambar 6.1. Pendokumentasian berbagai rambu (Signboard) yang digunakan dalam Tsunami Drill 

120 




6 

6.1.2. Tahap Perencanaan 

(1) Dokumen 

Berbagai dokumen seperti catatan-catatan rapat yang terkait dengan proses perencanaan (penetapan 

skenario risiko bencana dan upaya penanganan dan penanggulangannya, penetapan skenario pelaksanaan 

Tsunami Drill, penetapan target dan sebagainya) perlu dikumpulkan untuk dokumentasi yang dapat dipakai 

sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Tsunami Drill berikutnya. 


Pengambilan foto dan film kegiatan pada tahap perencanaan terutama pada kegiatan rapat-rapat internal 

untuk merencanakan berbagai hal terkait penyelenggaraan Tsunami Drill. 

Gambar 6.2. Peliputan kegiatan Tsunami Drill oleh wartawan 

121 



6 


6.1.3 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk : 

1. Dokumen 

2. Foto dan film kegiatan 

3. CCTV 

(1) Dokumen 

Berbagai dokumen seperti buku, leaflet, poster dan sebagainya yang terkait dengan informasi mengenai 

bencana tsunami dan cara penanggulangannya perlu dikumpulkan untuk dokumentasi sebagai salah satu 

rujukan bahan/materi dalam penyelenggaraan kegiatan Tsunami Drill berikutnya. Selain itu dokumen berupa 

artikel dalam surat kabar, internet atau rekaman radio dan televisi yang meliput penyelenggaraan Tsunami 

Drill juga dapat menjadi dokumentasi bagi penyelenggara yang dapat bermanfaat untuk pelaksanaan 

Tsunami Drill selanjutnya. 


Foto dan film kegiatan : dokumentasi kegiatan Tsunami Drill yang dilaksanakan melalui pengambilan foto 

dan film kegiatan oleh profesional dapat menjadi internal dokumentasi yang intensif dan dijadikan sebagai 

model visual Tsunami Drill yang diselenggarakan di kota/kabupaten masing-masing. Melalui dokumentasi 

ini dapat dilihat juga sejauhmana kelancaran implementasi run down serta evaluasi SOP (Protap/Prosedur 

Tetap) yang telah dibuat apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. 

122 




6 

Gambar 6.3. Berbagai dokumentasi pelaksanaan Tsunami Drill 

(3) CCTV 

Alat yang sebenarnya untuk mengontrol keamanan kota ini dapat dijadikan salah satu media dokumentasi 

yang baik karena melalui CCTV dapat terlihat bagaimana partisipasi masyarakat baik dilihat dari jumlah 

maupun respon masyarakat. Dokumentasi melalui media CCTV ini juga dapat dijadikan sebagai media 

monitoring pelaksanaan proses evakuasi masyarakat dalam Tsunami Drill serta bahan evaluasi bagi 

penyelenggara Tsunami Drill. 

6.2 Diseminasi 

6.2.1 Tahap Persiapan 

Lokakarya 

Diseminasi atau penyebarluasan informasi pada tahap persiapan dapat dilakukan melalui lokakarya 

dimana peserta dibatasi pada aparat pemerintah daerah yang terkait dengan keperluan kajian risiko awal 

bencana gempa dan tsunami dan pengembangan skenario risiko bencana dan upaya penanganan dan 

penanggulangannya. 

123 



6 


Gambar 6.4. Diseminasi kegiatan Tsunami Drill melalui lokakarya 

6.2.2. Tahap Perencanaan 

Rapat Internal Panitia 

Berbagai informasi pada tahap perencanaan masih terbatas untuk keperluan panitia. Diseminasi atau 

penyebarluasan informasi mengenai perencanaan kegiatan dilakukan melalui rapat-rapat internal panitia 

sehingga setiap anggota dapat mengetahui berbagai perencanaan kegiatan dan dapat menjalankan 

tugasnya sesuai jabatannya dalam kepanitiaan. 

124 




6 

Gambar 6.5. Sosialisasi kegiatanTsunami Drill 

kepada pejabat pemerintah lokal 

6.2.3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, diseminasi atau penyebarluasan informasi baik mengenai kebencanaan maupun 

kegiatan Tsunami Drill dapat dilakukan melalui : 

1. Siaran langsung TV 

2. Radio 

3. Internet 

4. Surat kabar/koran 

(1) Siaran langsung TV 

Dalam rangka menyebarluaskan pelaksanaan Hari-H Tsunami Drill kepada masyarakat yang lebih luas 

baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat digunakan media TV melalui siaran langsung. Hal-hal yang 

125 



6 


perlu diperhatikan dalam siaran langsung TV ini adalah : 

• Jumlah dan lokasi titik pengambilan, 

• Durasi siaran langsung dan 

• Pemutaran kembali rekaman kegiatan (waktu siaran ulangan). 

(2) Radio 

Selain televisi, media massa lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah radio. Maka media 

radio ini juga dapat dimanfaatkan dalam rangka diseminasi/penyebarluasan informasi mengenai kegiatan 

dan himbauan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam Tsunami Drill. 

(3) Internet 

Internet saat ini merupakan salah satu media yang mulai banyak digunakan masyarakat meskipun dengan 

target masyarakat tertentu dan masih terbatas pada kalangan terpelajar. Jangkauan (Coverage) internet 

yang sangat luas dapat menjangkau khalayak/masyarakat yang luas pula. Selain masyarakat di dalam 

negeri, melalui internet dapat dijangkau masyarakat yang berada di luar negeri. Berita/informasi yang 

disebarluaskan lewat internet dapat dijadikan pembelajaran untuk negara-negara lain bagaimana Tsunami 

Drill dilaksanakan di negara berkembang seperti Indonesia. Berita/informasi di internet dapat pula dijadikan 

sebagai dokumentasi kegiatan. 

(4) Koran/Surat Kabar 

Koran atau surat kabar merupakan salah satu media diseminasi dan dokumentasi yang penting dan dapat 

digunakan dalam kegiatan Tsunami Drill. Berbagai artikel mengenai kegiatan Tsunami Drill dan hal lain 

yang terkait dengan bencana yang ditulis dalam surat kabar oleh para wartawan dapat dijadikan sebagai 

lesson learned (pembelajaran) untuk penyelenggaraan Tsunami Drill di kota/kabupaten yang belum 

melaksanakan kegiatan Tsunami Drill. Komentar-komentar yang disampaikan dalam surat kabar dapat 

pula dijadikan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan kegiatan Tsunami Drill. 

126 




6 

Gambar 6.6. Diseminasi kegiatanTsurnami Drill melalui surat kabar lokal 

6.3. MONEV (Monitoring dan Evaluasi 

(1) Monitoring melalui dokumentasi intensif 

Melalui dokumentasi yang intensif dapat diketahui berbagai kekurangan dan kelebihan dalam 

penyelenggaraan Tsunami Drill. Dokumentasi dilakukan mulai dari tahapan awal kegiatan Tsunami Drill 

yaitu pembentukan panitia inti sampai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan Tsunami Drill. Dari sini dapat 

terekam dan teramati berbagai hal seperti misalnya perkiraan jumlah massa yang terlibat dalam kegiatan 

Tsunami Drill, proses evakuasi yang dilakukan oleh massa saat latihan, ada tidaknya korban dalam kegiatan 

latihan dan sebagainya 

127 



6 


(2) Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi 

Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan 

kegiatan Tsunami Drill mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Evaluasi ini memberikan 

masukan yang bermanfaat bagi perjalanan kegiatan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada 

dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan Hari-H. Kearifan untuk 

mengakui berbagai kekurangan serta kelebihan dalam penyelenggaraan Tsunami Drill akan memperbaiki 

penyelenggaraan Tsunami Drill pada masa mendatang terutama di kota/kabupaten lainnya di Indonesia. 

(3) Masukan/Evaluasi Dari Para Ahli 

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, diperlukan masukan para ahli untuk memperbaiki 

berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan. 

(4) Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Hari-H Tsunami Drill dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang 

menekankan kepada 3 aspek pertanyaan yaitu : 

a. Aspek peringatan dan pengambilan keputusan 

b. Aspek Evakuasi dan bantuan tanggap darurat 

c. Aspek Pencarian dan penyelamatan 

Masing-masing ketiga aspek tersebut mempunyai unsur-unsur yang dapat diamati untuk dinilai 

keberhasilannya. Ada tiga hal yang dinilai dalam masing-masing aspek yaitu aspek itu sendiri (Aspek 

peringatan dan pengambilan keputusan, Aspek Evakuasi dan bantuan tanggap darurat atau Aspek 

Pencarian dan penyelamatan ), aspek-aspek umum dan pencapaian tujuan. 

Penilaian menggunakan kisaran angka 1-5 yang menunjukkan angka 1 untuk penilaian terendah dan 

angka 5 untuk penilaian tertinggi. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin baik keberhasilan 

penyelenggaraan kegiatan Tsunami Drill. 

128 




6 

Kuesioner disebarluaskan kepada para observer baik internal dan eksternal yang berasal dari institusiinstitusi 

baik tingkat nasional, lokal maupun internasional. Mekanisme penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner dilakukan secara langsung kepada observer yang terpilih. Kuesioner disebarluaskan beberapa 

saat sebelum pelaksanaan Hari-H Tsunami Drill dan dikumpulkan kembali kepada panitia setelah 

penyelenggaraan Tsunami Drill selesai. Melalui penyebaran kuesioner, dapat diperoleh masukan mengenai 

penyelenggaraan kegiatan Tsunami Drill dari berbagai aspek. 

Contoh kuesioner evaluasi yang disebarluaskan kepada internal maupun eksternal observer dapat dilihat 

pada lampiran Contoh Pelaksanaan Tsunami Drill Bali 2006. 

(5) Monev melalui media massa 

Monitoring dan evaluasi melalui media massa dapat diamati melalui sejauhmana media memberitakan 

informasi-informasi terkait penyelenggaraan Tsunami Drill. Hal ini merupakan salah satu cara untuk 

mengevaluasi kegiatan. Apakah berita yang diliput oleh media massa bernada miring atau positif dapat 

memberikan gambaran bahwa Tsunami Drill berhasil atau tidak. 

Berikut ini adalah mekanisme proses monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk setiap tahapan 

kegiatan penyelenggaraan Tsunami Drill : 

Tahap persiapan 

• Monitoring melalui dokumentasi intensif 

• Evaluasi internal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi 

• Masukan dari para ahli 

Tahap Perencanaan 



• Masukan dari para ahli 

129 



6 


Tahap Pelaksanaan 



• Kuesioner evaluasi pelaksanaan 

• Monev melalui media massa 

130 



O u t p u t 

7 

PEDOMAN 




BAB 7 

OUTPUT 

131 



O u t p u t 

7 

132 



O u t p u t 

7 

BAB 7 

OUTPUT 

Keluaran atau output dari kegiatan Tsunami Drill adalah : 

1. Masyarakat siaga : 

2. Pemda yang tanggap 

3. Alat yang teruji dan dapat diandalkan 

4. Tersedianya SOP/PROTAP BPBD untuk yang teruji 

7.1 Masyarakat Siaga 

Dengan Tsunami Drill, masyarakat menjadi terlatih dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami serta 

siaga dalam mengantisipasi kejadian bencana yang bisa terjadi kapan saja. Masyarakat siaga mempunyai 

ciri diantaranya : 

1. Mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, 

2. Tingkat risiko kerugian yang dialami rendah, 

3. Tingkat pemulihan pasca bencana cepat, 

4. Memiliki jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. 

7.2 Pemda yang tanggap 

Tsunami Drill merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah tingkat kota/kabupaten berlatih menjadi 

pemerintah daerah yang tanggap dalam mengantisipasi berbagai kejadian bencana terutama bencana 

gempa dan tsunami. Memiliki respon yang cepat ketika terjadi bencana, mengetahui apa yang harus 

dilakukan sesuai dengan SOP/PROTAP yang ada, memiliki keahlian untuk mengoperasikan alat. 

133 



7 

O u t p u t 

7.3 Alat yang teruji dan dapat diandalkan 

Berbagai sarana dan infrastruktur fisik yang diadakan dalam rangka kegiatan Tsunami Drill seperti sirine, 

five in one mode dan sebagainya menjadi teruji dan dapat diandalkan apabila kejadian bencana benarbenar 

terjadi. 

7.4 Tersedianya SOP/PROTAP atau Rencana Kontijensi Tsunami yang Handal dan Teruji bagi Satlak 

PB atau BPBD (Prosedur Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 

Melalui kegiatan Tsunami Drill, Satlak PB atau Badan Penanngulangan Bencana (BPBD) memiliki suatu 

Standard Operation Prosedur (PROTAP/Prosedur Tetap) atau Rencana Kontijensi yang telah dikembangkan 

oleh berbagai stakeholder masyarakat dalam kegiatan table top simulation serta teruji dalam pelaksanaan 

Hari H Tsunami Drill. 

134

Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?