kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

More documents

Recommendations

Info

II. PRODUKSI Umum Pasal 5 : • Perusahaan yg diatur dlm peraturan inii tdk termasuk perusahaan Rumah Tangga yg memproduksi Alkes dan PKRT • Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan Rumah Tangga ditetapkan oleh Menteri------Dirjen Pasal 6 : • produksi Alkes dan PKRT hanya dpt dilakukan oleh perusahaan yg memiliki sertifikat produksi • Sertifikat produksi diberikan oleh Dirjen-----Menteri
Pasal 7 : • Jenis produk yg diizinkan utk diproduksi hrs sesuai dg lampiran sertifikat produksi • Penambahan jenis produk dpt dilakukan dg addendum sertifikat produksi utk perluasan produksi Pasal 8 : • Perusahaan yg hanya melakukan pengemasan kembali , perakitan, rekondisi/remanufacturing dan perusahaan yg menerima makloon hrs memilki sertifikat produksi.
Page 1 and 2: KEBIJAKAN SERTIFIKAT PRODUKSI Oleh
Page 3 and 4: UNTUK MENJAMIN MUTU , MANFAAT ALAT
Page 5 and 6: I. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Alat
Page 7 and 8: 2. Rekondisi/Remanufacturing : adal
Page 9: 10. Mutu adalah : ukuran kualitas p
Page 13 and 14: Lokasi dan Bangunan Pasal 10 : •
Page 15 and 16: • Alkes yg menggunakan zat radio
Page 17 and 18: Sertifikat produksi Pasal 23 : Sert
Page 19 and 20: • Klasifikasi Sertifikat produksi
Page 21 and 22: Pasal 26 : • Ketentuan mengenai l
Page 23 and 24: Alur Proses Sertifikasi Produksi Al
Page 25 and 26: Pasal 31 : • Perusahaan yang tida
Page 27 and 28: Pencabutan Sertifikat produksi Pasa
Page 29 and 30: BAB. III PEMELIHARAAN MUTU Pasal 34
Page 31 and 32: • Certificate of free sale merupa
Page 33 and 34: • BAP di td tangani oleh pimpinan
Page 35 and 36: BAB VII. PELAPORAN Pasal 43 : • P
Page 37 and 38: Pengawasan Pasal 46 : Pengawasan te
Page 39 and 40: BAB IX . KETENTUAN PERALIHAN Pasal
Page 41 and 42: Kewenangan Pusat dan Daerah berdasa

kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?