kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

More documents

Recommendations

Info

. Penghentian Sementara Kegiatan atau c. Pencabutan sertifikat produksi • Pelaksanaan pencabutan akibat terjadi pelanggaran terhadap persyaratan dan peraturan yg dpt mengakibatkan bahaya bg pengguna dan pekerja dpt dilakukan secara langsung • Pencabutan sertifikat t produksi dilaksanakan k oleh Dirjen dengan mengeluarkan Surat keputusan
BAB. III PEMELIHARAAN MUTU Pasal 34 : Perusahaan yg memproduksi, mengemas kembali, merakit, merekondisi hrs melaporkan hsl pengawasan mutu Alkes dan PKRT secara berkala minimal 1 (satu) thn sekali Pasal 35 : Ketentuan mengenai pemeliharaan mutu Alkes dan PKRT diatur oleh Dirjen
Page 1 and 2: KEBIJAKAN SERTIFIKAT PRODUKSI Oleh
Page 3 and 4: UNTUK MENJAMIN MUTU , MANFAAT ALAT
Page 5 and 6: I. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Alat
Page 7 and 8: 2. Rekondisi/Remanufacturing : adal
Page 9 and 10: 10. Mutu adalah : ukuran kualitas p
Page 11 and 12: Pasal 7 : • Jenis produk yg diizi
Page 13 and 14: Lokasi dan Bangunan Pasal 10 : •
Page 15 and 16: • Alkes yg menggunakan zat radio
Page 17 and 18: Sertifikat produksi Pasal 23 : Sert
Page 19 and 20: • Klasifikasi Sertifikat produksi
Page 21 and 22: Pasal 26 : • Ketentuan mengenai l
Page 23 and 24: Alur Proses Sertifikasi Produksi Al
Page 25 and 26: Pasal 31 : • Perusahaan yang tida
Page 27: Pencabutan Sertifikat produksi Pasa
Page 31 and 32: • Certificate of free sale merupa
Page 33 and 34: • BAP di td tangani oleh pimpinan
Page 35 and 36: BAB VII. PELAPORAN Pasal 43 : • P
Page 37 and 38: Pengawasan Pasal 46 : Pengawasan te
Page 39 and 40: BAB IX . KETENTUAN PERALIHAN Pasal
Page 41 and 42: Kewenangan Pusat dan Daerah berdasa

kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?