kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

More documents

Recommendations

Info

BAB VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan Pasal 44 : Dirjen, Ka.Dinkes Prop, dan Ka.Dinkes Kab/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap sgl kegiatan yg berhubungan dg produksi Alkes dan PKRT Pasal 45 : Pembinaan dilaksanakan dalam bidang informasi produk, produksi, perdagangan, sumber daya manusia,pelayanan kesehatan dan periklanan
Pengawasan Pasal 46 : Pengawasan terhadap segala kegiatan yg berhubungan dg produksi Alkes dan PKRT dilaksanakan oleh pemerintah,produsen dan masyarakat
Page 1 and 2: KEBIJAKAN SERTIFIKAT PRODUKSI Oleh
Page 3 and 4: UNTUK MENJAMIN MUTU , MANFAAT ALAT
Page 5 and 6: I. KETENTUAN UMUM 1. Definisi Alat
Page 7 and 8: 2. Rekondisi/Remanufacturing : adal
Page 9 and 10: 10. Mutu adalah : ukuran kualitas p
Page 11 and 12: Pasal 7 : • Jenis produk yg diizi
Page 13 and 14: Lokasi dan Bangunan Pasal 10 : •
Page 15 and 16: • Alkes yg menggunakan zat radio
Page 17 and 18: Sertifikat produksi Pasal 23 : Sert
Page 19 and 20: • Klasifikasi Sertifikat produksi
Page 21 and 22: Pasal 26 : • Ketentuan mengenai l
Page 23 and 24: Alur Proses Sertifikasi Produksi Al
Page 25 and 26: Pasal 31 : • Perusahaan yang tida
Page 27 and 28: Pencabutan Sertifikat produksi Pasa
Page 29 and 30: BAB. III PEMELIHARAAN MUTU Pasal 34
Page 31 and 32: • Certificate of free sale merupa
Page 33 and 34: • BAP di td tangani oleh pimpinan
Page 35: BAB VII. PELAPORAN Pasal 43 : • P
Page 39 and 40: BAB IX . KETENTUAN PERALIHAN Pasal
Page 41 and 42: Kewenangan Pusat dan Daerah berdasa

kebijakan sertifikat kebijakan sertifikat produksi - Direktorat Jenderal ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?