Pedoman Umum Urban Poverty Project PNPM Mandiri Perkotaan

More documents

Recommendations

Info

masyarakat serta pemerintah daerah agar mampu melakukan proses transformasi sosial dari masyarakat miskin/tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dan akhirnya dari masyarakat mandiri mampu menuju tatanan masyarakat madani (civil society). Terrwujudnya tatanan masyarakat madani inilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagi terjaminnya kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya masyarakat, yang selain mampu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara efektif, juga mampu membangun kondisi lingkungan permukiman di wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat, dan lestari. Penjabaran dari penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan P2KP tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk penjelasan mengenai berbagai intervensi P2KP, yang berkaitan dengan; (1) upaya untuk lebih menitikberatkan orientasi pada penggalian dan pelembagaan kembali nilainilai luhur kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (Tridaya) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP, (2) pengokohan kelembagaan masyarakat yang mengakar dan representatif, (3) pembelajaran pendekatan Tridaya dalam pemanfaatan dana BLM, (4) Mendorong akuntabilitas kelembagaan masyarakat melalui tumbuhberkembangnya kontrol sosial dari masyarakat, (5) Mendorong kemitraan sinergi masyarakat dengan pemerintah daerah melalui komponen program Penanggulangan Kemiskinan terpadu (PAKET), (6) pembelajaran untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan kelompok peduli terkait dalam rangka optimalisasi berbagai peluang sumber daya yang ada, melalui channeling program, serta (7) pembelajaran penataan dan pembangunan lingkungan permukiman kelurahan secara terpadu (neighbourhood development). Melalui berbagai penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan P2KP tersebut, diharapkan pada masa-masa mendatang upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan kelompok peduli serta pihak terkait setempat secara mandiri dan berkelanjutan (sustainable development).Hal inilah yang kemudian menjadi motto dan misi P2KP, yakni: “Bersama Membangun Kemandirian”. Selanjutnya, gambaran umum dari keseluruhan konsep serta strategi pelaksanaan P2KP tersebut dituangkan dalam bentuk Buku Pedoman Umum P2KP. . Penerbitan Buku pedoman P2KP ini sangat penting dilakukan agar seluruh pelaku P2KP maupun para pihak yang terkait akan dapat memahami konsep dan strategi pelaksanaan P2KP secara utuh serta sekaligus juga dapat mencegah, atau setidaknya mengeliminir, kemungkinan munculnya salah persepsi ataupun salah interpretasi dari berbagai pihak dalam pemahaman dan pelaksanaan P2KP. Selain itu, dengan diterbitkannya Buku Pedoman Umum P2KP ini, maka seluruh buku pedoman dan buku panduan P2KP yang pernah ada dan beredar harus disesuaikan dengan mengacu pada Buku Pedoman Umum P2KP ini. Jakarta, September 2004 Direktur Jenderal Direktorat Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil Ir. Syarifuddin Akil, Msc. Pedoman Umum
Daftar Isi Daftar Isi ......................................................................................................................... Daftar Gambar ............................................................................................................... Daftar Tabel .................................................................................................................... Daftar Bagan .................................................................................................................. i iii iv v BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.1.1. Gejala-gejala kemiskinan ............................................................................. 1 1.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan ......................................................................... 2 1.1.3. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan ................................................... 4 1.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk Mampu Menangani Akar Penyebab Kemiskinan secara Mandiri dan Berkelanjutan 4 1.2. Visi dan Misi P2KP .................................................................................................. 6 1.2.1. Visi P2KP .................................................................................................... 6 1.2.2. Misi P2KP .................................................................................................... 6 1.3. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP ........................ 6 1.3.1. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) ................................... 6 1.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance) ............... 7 1.3.3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) .............................. 8 1.4. Karakteristik Khas P2KP ......................................................................................... 9 BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 2.1. Tujuan ...................................................................................................................... 13 2.2. Kelompok Sasaran.................................................................................................. 13 2.3. Lokasi Sasaran ....................................................................................................... 14 2.4. Strategi .................................................................................................................... 15 a. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Tidak Berdaya/ Miskin Menuju Masyarakat Berdaya................................................................... 15 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan i
Page 2 and 3: Penanggung jawab: Kepala PMU : Ir.
Page 6 and 7: . Mendorong Proses Transformasi Sos
Page 8 and 9: Daftar Tabel BAB II TUJUAN, SASARAN
Page 10 and 11: Bab I Pendahuluan 1.1. LATAR BELAKA
Page 12 and 13: Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang
Page 14 and 15: penggerak dalam ‘melembagakan’
Page 16 and 17: 1) Jujur; dalam proses pengambilan
Page 18 and 19: akses kesumberdaya kunci untuk peni
Page 20 and 21: musyawarah mufakat yang dilandasi k
Page 22 and 23: Bab II Tujuan, Sasaran dan Strategi
Page 24 and 25: calon kota/ kabupaten yang akan men
Page 26 and 27: membangkitkan ketiga daya yang dimi
Page 28 and 29: Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2
Page 30 and 31: ersinergi dan mengorganisir dalam l
Page 32 and 33: PJM dan Renta Pronangkis secara pri
Page 34 and 35: .2. Penguatan peran KPK-D dalam men
Page 36 and 37: mereka serta persoalan kemiskinan y
Page 38 and 39: dan evaluasi dititikberatkan pada t
Page 40 and 41: Lurah/Kades, BPD, LPMK/D, dll media
Page 42 and 43: • Mengembangkan jaringan BKM di t
Page 44 and 45: kabupaten, yang secara intensif mel
Page 46 and 47: Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana
Page 48 and 49: melalui Program Pelatihan Ketrampil
Page 50 and 51: Tidak terdapat indikasi potensi kem
Page 52 and 53: Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Pengguna
Page 54 and 55:
Hasil evaluasi partisipatif tersebu
Page 56 and 57:
kabupaten akan membantu KPK-D yang
Page 58 and 59:
. Kriteria Kegiatan yang tidak bole
Page 60 and 61:
menyusun Dokumen Strategi Penanggul
Page 62 and 63:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Page 64 and 65:
a) Pengembangan masyarakat dan peng
Page 66 and 67:
Relawan-relawan masyarakat memiliki
Page 68 and 69:
Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
partisipatif, demokratis dan akunta
Page 74 and 75:
Beberapa kegiatan pokok dari kegiat
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
kegiatan, diyakini akan mampu mendo
Page 80 and 81:
c) Penyediaan Dana Penanggulangan K
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Bab V Manajemen Proyek Pada dasarny
Page 90 and 91:
Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP
Page 92 and 93:
5.1.1. Tata Peran a) Pemerintah Sec
Page 94 and 95:
Di Tingkat Kota/Kabupaten 1) Pemeri
Page 96 and 97:
• Badan Keswadayaan Masyarakat (B
Page 98 and 99:
• Memfasilitasi koordinasi dan si
Page 100 and 101:
penelitian dan menyerahkan dalam be
Page 102 and 103:
mendukung pelaksanaan P2KP. kelanca
Page 104 and 105:
dapat mengoperasikan komputer (spre
Page 106 and 107:
d) Audit External PMU berkewajiban
Page 108 and 109:
Keterangan : 1. Sesuai kesepakatan
Page 110 and 111:
Penjelasan Bagan 5.3.: 1. Dit. DLN
Page 112 and 113:
Keterangan : 1. “Panitia kemitraa
Page 114 and 115:
No Komponen Mid term Review Phase I
Page 116 and 117:
Bab VI Transparansi dan Akuntabilit
Page 118 and 119:
masyarakat dengan dinas dan kelompo
Page 120 and 121:
dengan memenuhi kaidah-kaidah penge
Page 122 and 123:
pemberitahuan terlebih dahulu baik
Page 124 and 125:
6.4.2. Manajemen Pengaduan a) Pembe
Page 126:
Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pen
show all

Pedoman Umum Urban Poverty Project PNPM Mandiri Perkotaan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?