Keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2011 - Perundangan ...

Menimbang:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INONESIANOMOR 8 TAHUN 2011PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,pkumham.goa. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektifdalam memberantas kejahatan, diperlukan langkahlangkahhukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telahmelakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayahNegara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayahnegara yang meminta penyerahan sesuai ketentuanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;b. bahwa Pemerintah Rumania sesuai ketentuanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentangEkstradisi, mengajukan permohonan ekstradisi kepadaPemerintah Republik Indonesia atas narna. Popa Nicolae,Warga Negara Rumania, berdasarkan hubungan baik danprinsip resiprositas;c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Rumania belum memiliki perjanjianekstradisi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa dalam halbelum terdapat perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atasdasar hubungan baik, prinsip resiprositas dan jikakepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danmemperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 01 / Pid C / 2010 / PN .Jkt. S el . tang gal 8 Desember2010, cukup alasan untuk rnengabulkan permohonan ekstradisitersebut;Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentangEkstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNornor 3130).www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan :PERTAMA : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukanPemerintah Rumania atas nama Popa Nicolae, Warga NegaraRumania, terpidana yang melakukan tindak pidanapenggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat/ dokumen rahasiadalam wilayah yurisdiksi Negara Rumania.KEDUA: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.pkumham.goKETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Maret 2011PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOwww.djpp.depkumham.go.id