SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15 ...

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 15/PJ.6/2005TENTANGPENJELASAN PERATURAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ./2005 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, untuk kelancaran pelaksanaannya dengan inidiberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :1. Dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, dinyatakan bahwa permohonanpengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutangdiajukan oleh Wajib Pajak Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan diantaranya meliputi :a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui programpemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secaraekonomis (pasal 1 huruf a angka 1);b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan (HPL)dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (duapuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak danketerangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat (pasal 1 huruf a angka2);c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan ataubangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta RumahSangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dandibayar secara angsuran (pasal 1 huruf a angka 3);d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yangmempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satuderajat ke atas atau satu derajat ke bawah (pasal 1 huruf a angka 4);e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasilganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak(pasal 1 huruf b angka l);f. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanahyang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum (pasal 1 huruf bangka 2);g. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidakberfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab sebablainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus,dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak penandatanganan akta (pasal 1 huruf b angka 6);h. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TentaraNasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRl), PensiunanPNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRl atau janda/duda-nya yang

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah (pasal1 huruf b angka 7);i. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yangmemperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaanperumahan bagi anggota KORPRl/PNS (pasal 1 huruf b angka 8);j. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransiyang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dariperusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan daripelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 481/KMK.017/1999tanggal 7 Oktober 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi (pasal 1 huruf b angka 9);k. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikanyang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk pantiasuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencarikeuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat(pasal 1 huruf c)2. Permohonan Pengurangan BPHTB terhutang diajukan oleh Wajib Pajak kepadaDirektur Jenderal Pajak dalam hal :a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yangberdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajakharus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengankebijaksanaan pemerintah (pasal 1 huruf b angka 3);b. Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dariBank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, danBank Ekpor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger)(pasal 1 huruf b angka 4);c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atauPeleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakanlikuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan Penggunaan Nilai Bukudalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur JenderalPajak (pasal 1 huruf b angka 5);3. Dalam butir 1 yang dimaksud dengan :a. Program pemerintah dibidang pertanahan adalah program pemerintah dalamrangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali (ajudikasi) yang meliputipendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadikdengan luas tidak lebih dari 5.000 m2 untuk tanah pertanian dan tidak lebihdari 200 m2 untuk tanah pemukiman dimana terhadap biaya pendaftaran yangtimbul seluruhnya atau sebagian dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dibuktikan denganSurat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional bahwa wajib pajak orangpribadi memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah. Ketidakmampuansecara ekonomis ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampudari desa/kelurahan setempat dan Dinas Sosial.b. Bahwa terhadap pengajuan pengurangan BPHTB wajib pajak orang pribadiusaha kecil dan mikro yang memperoleh hak baru dapat dikategorikan dalampengertian butir wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melaluiProgram Pemerintah dengan syarat-syarat usaha dengan aset kurang dari Rp200 Juta di luar tanah dan bangunan, omset tahunan kurang dari Rp 1 milyar,dimiliki oleh orang Indonesia, independen dan tidak terafiliasi dengan usahamenengah dan besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995

tentang Usaha Kecil. Untuk ketidakmampuan secara ekonomis ditunjukkandengan surat keterangan dari Departemen Koperasi dan Usaha KecilMenengah bahwa wajib pajak orang pribadi tersebut termasuk usahakecil/mikro dan tidak mampu secara ekonomis disertai data-data kondisi objekdan subjek pajak terbaru pada waktu terjadinya perolehan hak.c. Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat adalah keterangan yangdibuat oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau perangkat Daerah Otonom lainnyadan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan keterangan dan dokumen resmi.d. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumahdengan tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitaskredit pemilikan rumah yang bunganya disubsidi sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor139/KPTS/M/2002 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman denganDukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi).e. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yangdibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat huniandengan luas maksimum 21 m2 (dua puluh meter persegi) setiap unit hunian,dilengkapi dengan kamar mandi/WC serta dapur, yang dapat bersatu denganunit hunian tersebut ataupun terpisah dengan penggunaan secara komunal, dandiperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yangpembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.f. Pembayaran secara angsuran adalah pembayaran setiap bulan melalui kreditpemilikan rumah (KPR), bukan pembayaran tunai/cicilan bertahap.g. Pembelian tanah dan atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilaiganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun yangbersangkutan diberikan pengurangan BPHTB hanya terhadap BPHTB terutangatas pembelian tanah dan atau bangunan yang besarnya Nilai Perolehan palingbanyak sebesar hasil ganti rugi, dan apabila Nilai Perolehan pembelian tanahdan atau bangunan lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan sebesar50% dihitung dari hasil ganti rugi, sedangkan sisa Nilai Perolehan dari hasilganti rugi tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan.h. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanahyang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukanpersyaratan khusus. Kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khususadalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pengadaannya harusberdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibatasi untukkegiatan pembangunan yang dibiayai APBN/APBD dan selanjutnya dimilikioleh pemerintah dan tidak ada lokasi alternatif yang lebih baik.Kepentingan umum yang dimaksud meliputi :1) Jalan umum, saluran pembuangan air;2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air;3) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;4) Pelabuhan, bandar udara, atau terminal;5) Pasar umum atau pasar INPRES;6) Fasilitas pemakaman umum;7) Fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,

lahar;8) Instalasi Air Minum, Listrik dan Telekomunikasi milik pemerintah;9) Stasion penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukung milikpemerintah;10) Kantor pemerintah;11) Fasilitas TNI dan Kepolisian;i. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pensiunan pegawai yangpengaturannya didasarkan Undang-undang dan peraturan kepegawaian negara.j. Sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan (sesuai dengan anggarandasar dan anggaran rumah tangga yayasan) adalah sekolah bukan milikpemerintah yang dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)dan Perguruan Tinggi atau pendidikan yang setingkat/sederajat yangmempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang.k. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikanyang semata-mata tidak mencari keuntungan adalah perolehan hak atas tanahdan atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan yang tujuan perolehannyadigunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidakmencari keuntungan artinya penggunaan tanah dan atau bangunan dimaksuddiketahui dan dibuktikan dengan dokumen resmi pada saat terhutang.4. Pengertian Restrukturisasi usaha atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaanpemerintah sebagaimana dinyatakan dalam butir 2 huruf a diatas adalah programrestrukturisasi yang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force).5. Pengertian restrukturisasi utang usaha merupakan rangkaian program penyelesaianutang melalui perjanjian restrukturisasi melalui Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN)/Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Prakarsa Jakarta(Jakarta Initiative Task Force) sehingga jangka waktu berlakunya restrukturisasitersebut adalah selama jangka waktu penjadwalan utang yang tercantum dalamperjanjian tersebut. Terhadap segala perolehan hak atas tanah dan bangunan yangterjadi selama jangka waktu penjadwalan termasuk dalam pengertian restrukturisasikarena proses peralihan hak tersebut digunakan sebagai jaminan terhadap utang yangdirestrukturisasi.6. Yang termasuk dalam pengertian restrukturisasi usaha adalah peralihan hak atas tanahdan atau bangunan yang dilakukan melalui mekanisme penggabungan usaha (merger),peleburan atau mekanisme lain yang dilakukan melalui Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN)/Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Prakarsa Jakarta(Jakarta Initiative Task Force).7. Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajaktidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak dan kewajiban di bidangperpajakan dalam jangka waktu yang diberikan undang-undang/peraturan lain karenaada peristiwa atau keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Wajib Pajakmisalnya bencana alam, sakit atau peristiwa lain yang bukan kesalahan Wajib Pajakyang dapat dibuktikan secara meyakinkan. Bukti yang dapat digunakan oleh WajibPajak dalam pengajuan pengurangan bahwa telah terjadi peristiwa di luar kekuatanWajib Pajak adalah :

a. Surat Pernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Camatyang menyatakan terjadinya bencana alam sehingga Wajib Pajak tidakmempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalamwaktu 3 (tiga) bulan;b. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalamisakit berat sehingga tidak mempunyai kemampuan member! kuasa untukmengajukan pengurangan pada waktu yang telah ditentukan;c. Dokumen resmi yang menyatakan adanya peristiwa lain selain butir a dan byang bukan kesalahan Wajib Pajak.8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sejak tanggal ditandatanganinyaSurat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ./2005tanggal 19 Januari 2005 tentang Penjelasan Peraturan Pemberian Pengurangan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.Direktur JenderalttdHadi PoernomoNIP 060027375Tembusan Yth :1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;2. Inspektur Jenderal Departemen Keuaangan;3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;4. Sekretaris Jenderal Pajak/Para Direktur di Lingkungan Jenderal Pajak.