SPK-D

PETUNJUK PELAKSANAANMEKANISME PENDANAAN DAN PELAPORANPEMBUATAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPK-D)KABUPATEN/KOTAPROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)I. UMUMProgram Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy) P2KP-1 Tahap I adalah sebuah program advancedari P2KP yang bertujuan agar hasil-hasil pelaksanaan P2KP-1 Tahap I dapat berkelanjutan,khususnya terhadap BKM-BKM agar dapat mencapai tahapan Mandiri. BKM yang mandiri antaralain dicirikan dengan (i) merupakan representasi warga, (ii) mampu menerapkan pendekatan Tri-Daya, (ii) menjadi wadah sinergi warga, dan (iv) mempu melakukan chaneling program denganberbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Output akhir tersebut menuntut adanyaketerlibatan semua pihak di tingkat daerah, yakni masyarakat di tingkat kelurahan, kelompokpeduli dan khususnya pemerintah Kota/Kabupaten.Oleh karena itu dalam pelaksanaan program strategi keberlanjutan P2KP-1 Tahap I ini, salah satusasaran programnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melalui peningkatkan kapasitaspemerintah kota/kabupaten di lokasi P2KP 1 tahap 1, sehingga mampu berperan aktif padapelaksanaan exit strategy di wilayahnya, sekaligus diharapkan mampu mereplikasikan pendekatanP2KP di wilayahnya maupun menjadi fasilitator dan mitra BKM-BKM setelah pendampinganP2KP berakhir.Peningkatan kapasitas pemerintah kota/kabupaten tersebut diarahkan pada upaya mendorong peranaktif Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK-D) setempat agar mampu merumuskan dokumenStrategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK-D) di wilayahnya.Peningkatan kapasitas KPK-D dilakukan dengan mendorong interaksi intensif antaraKPK-D dengan pelaku-pelaku P2KP, termasuk masyarakat/BKM, sehingga KPK-Dmampu menjadi sarana komunikasi, koordinasi, partisipasi, aksi refleksi, sumbang sarandan pengumpulan data-data P2KP khususnya, dan penanggulangan kemiskinan yangberbasis kebutuhan masyarakat (Community Driven and Participatory Development).Fasilitasi penyusunan SPK-D yang dilakukan bertujuan agar SPK-D yang disusun olehmasing-masing kota/kabupaten akan berbasis pada Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai universalyang menjadi landasan P2KP serta merupakan aspirasi/prakarsa/usulan masyarakat yangtelah dirumuskan di dalam PJM Pronangkis.Untuk mendukung hal tersebut, Proyek P2KP akan menyediakan sejumlah dana bantuan(block grant) kepada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi sasaranP2KP-1. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan penyusunan SPK-Dsebagaimana diuraikan berikut ini.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 1

II. MEKANISME PEMBUATAN SPK-D MELALUI PENDANAAN P2KPSesuai dengan Keppres RI nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Bab I Pasal 2 bahwa Komite PenanggulanganKemiskinan merupakan forum lintaspelaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yangberfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-programpenanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, KomitePenanggulangan Kemiskinan baik di pusat maupun di daerah perlu menyusun StrategiPenanggulangan Kemiskinan.Dalam mendukung kebijakan tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dan penyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka P2KP dalampelaksanaan program Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy) P2KP 1 Tahap 1 akan secara khususmelakukan fasilitasi kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) danpenyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) di seluruh Kabupaten/Kotawilayah sasaran P2KP 1 Tahap 1.Sesuai dengan arahan Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional, maka dalam penyusunanSPK-D harus menerapkan prinsip-prinsip :1. Partisipasi2. Transparansi3. Akuntabilitas4. Manfaat BersamaJuklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 2

III. TAHAPAN KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP PEMBIAYAANGuna mendukung mekanisme sebagaimana diuraikan pada bagian II sebelumnya, makatahapan kegiatan dan ruang lingkup pembiayaan yang perlu dilaksanakan antara lain,namun tidak terbatas, sebagai berikut :NoJenis PembiayaanJumlahSatuanKeterangan1 Rekruitmen TA Kebijakan Publik 1 kali • Iklan pengumuman di media masa• Sewa tenaga psikolog.2 Remunerasi TA Kebijakan Publik 6 orang bulan • Tugas untuk memfasilitasi KPKDdalam menyusun SPK-D• Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahundi pemberdayaan masyarakat.3 Perjalanan Dinas TA KebijakanPublik4 Allowance Perjalanan Dinas TAKebijakan Publik2 kali per 6bln3 hari perperjalanan• Angkutan darat atau udara.• Keperluan koordinasi dengan KMP,PMU atau Proyek.• Akomodasi dan konsumsi.5 Kunjungan Lapangan FGD RK 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untukmelihat proses refleksi kemiskinan.6 Kunjungan Lapangan PS 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untukmelihat proses pemetaan swadaya.7 Kunjungan Lapangan PJMPronangkis8 Lokakarya Refleksi KemiskinanKota30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untukmelihat proses penysunan PJMPronangkis.1 kali • Lokakarya 1 hari.• Peserta 50 orang• Output kesepakatan mengenaikriteria, penyebab dan masalahkemiskinan di seluruh wilayahkota/kabupaten.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 3

IV. MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH KEPADA PEMDAMekanisme dan tata cara pencairan dana bantuan Kabupaten/Kota (block grant) yangdiperuntukkan bagi penguatan KPK-D tersebut diatur sebagai berikut :BAGAN 1. ALUR PENDANAAN KPK-DBAPPEDA/TKPPKontrak Penugasan 152Penyerahan RKTLyg diverifikasiKMWKPK-D3RKTL PENGUATANKPK-D4bTA KEBIJAKANPUBLIKFasilitasiVerifikasi4aKMWPenandatanganan SPPM &penerbitan SuratPermintaan PembayaranPJOKKOTA/KAB.76SPPB, RKTL &kelengkapannyaBENDAHARAPEMKOT/KABREKENING KASDAERAHTranfer9KANTORCABANG KPKNSPM/Surat Perintah Membayar8KANTOR BISETEMPATKeterangan:Alur PendanaanAlur Permintaan/perintah pembayaranGaris Pendampingan/FasilitasiGaris VerifikasiDLN : Direktorat Luar Negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitKMW : Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota)PJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatBI : Bank IndonesiaJuklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 4

Keterangan Bagan 1.:1. Pemerintah Kota/Kabupaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeda/TKPP,merekrut dan menandatangani kontrak penugasan dengan Tenaga Ahli KebijakanPublik. Mekanisme rekrutment dan kualifikasi TA Kebijakan Publik sesuai denganketentuan yang ditetapkan P2KP.2. Selanjutnya atas dasar Kontrak Penugasan dari Pemerintah Kota/Kabupaten, TAKebijakan Publik melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KPK-Kota/Kabupatendalam rangka memperkuat peran dan fungsi KPK setempat agar mampu menyusunDokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK-D) berbasis PJM Pronangkis.3. KPK-D, difasilitasi TA Kebijakan publik, menyusun Rencana Kerja Tindak LanjutProgram Penguatan Kapasitas KPK-D dalam menyusun SPK-D secara parisipatif,demokratis dan representatif berbasis PJM Pronangkis. RKTL yang disusun KPK-Ddan TA kebijakan Publik selanjutnya disampaikan ke KMW untuk diverifikasi.4a/3b. KMW memverifikasi RKTL program penguatan KPK-D atas dasar kesesuaianRKTL dengan tujuan penyusunan PJM berbasis PJM Pronangkis dan kesesuaiandengan prinsip dan nilai P2KP. RKTL yang dinilai belum layak, dikembalikanuntuk disempurnakan oleh KPK-D dan TA kebijakan publik. Sedangkan RKTLyang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh KMW dapat direkomendasikan untukproses selanjutnya, yakni pencairan dana block grand penguatan KPK.5. Berdasarkan hasil verifikasi KMW, KPK-D dan TA kebijakan publik menyerahkanRKTL Penguatan KPK-D kepada Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten untukditindaklanjuti dengan proses pencairan dana block grand.6. Bendahara pemerintah kota/kabupaten bersama PJOK Kota/Kabupatenmemproses administrasi pencairan dana block grand, dengan melampirkan SPPB(Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan), RKTL serta lampiran-lampiran lainnya.7. Setelah dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan dana tersebut, dilakukan penandatanganSPPB antara Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten dan PJOK Kota/kabupaten,kemudian PJOK Kota/Kabupaten menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada KPKN setempat.8. Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOKKota/Kabupaten, KPKN akan melakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelah verifikasi dan hasilnya sesuaipersyaratan maka KPKN akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempat untuk membayar sejumlah dana(sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary)sebagaimana ditunjukkan SPM.9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI setempat akansegera melakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening kas daerah.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 5

DIAGRAM ALUR PELAPORANPMU/PimproP2KPKMPKonsolidasi LaporanKMWSub Team LeaderExit Strategi- Copy LaporanBupati/Walikota- Copy SPK-DSKTenaga AhliKebijakan PublikFasiltasiKontrak Kerjasama- Laporan Bulanan- Laporan AkhirBappeda/PJOKKPK-DPenyusunanSPK-DAlur PelaporanGaris PengendalianPMU Project Management UnitKMP Konsultan Manajemen PusatKMW Konsultan Manajemen WilayahKPK-D Komite Penanggulangan Kemiskinan DaerahSPK-D Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahJuklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 6

Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP, Bendaharawan Kabupaten/Kota mengajukanpermohonan pencairan dana kepada PJOK dengan melampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan) dengan lampiran rencana kerja dan rencana biaya yang sudahdiverifikasi KMW.7 : Berdasarkan permohonan pencairan dana yang diajukan oleh BendaharawanKabupaten/Kota, PJOK dan KMW memeriksa dan melakukan verifikasi ataskelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (seperti SPPB, RencanaKegiatan, Rencana Biaya, No. Rekening, tanda tangan dan lain-lain). Setelah melakukanverifikasi, PJOK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN yangditunjuk.8 : Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOK, KPKN melakukanverifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelahdilakukan verifikasi KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang setempat untuk membayar sejumlah dana(sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary) sebagaimanayang ditunjukkan dalam SPM-LS.9a/9b : Atas dasar SPM-LS yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI Cabang setempatmelakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening Kas Daerah. Pada saat yangsama Kantor BI Cabang setempat akan menerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusatsebagai pemberitahuan bahwa Kantor BI setempat telah melakukan pendebetan atasrekening khusus P2KP.10a/10b: Selanjutnya setelah menerbitkan SPP dan memastikan dana telah efektif di rekening KasDaerah, maka PJOK bersama-sama KMW akan memberikan laporan ataspertanggungjawaban pencairan dana P2KP kepada PMU/KMP melalui KMW.11 : PJOK (Bappeda) membuat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Ahli Kebijakan Publiksetelah melakukan seleksi sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.12 : Berdasarkan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Tenaga Ahli KebijakanPublik, PJOK (Bappeda) memeriksa dan melakukan verifikasi atas kelengkapandokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (perjanjian kerjasama dan laporan kemajuandan/atau laporan akhir). Setelah melakukan verifikasi, PJOK menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendaharawan Kabupaten/Kota.13 : Berdasarkan SPP yang diajukan PJOK, Bendaharawan Kabupaten/Kota melakukanpemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan.Selanjutnya Bendaharawan membuat SPM/SPMU kepada Rekening Kas Daerah untukmembayar sejumlah dana (sesuai SPP) kepada Tenaga Ahli Kebijakan Publik.14 : Pembayaran ke Tenaga Ahli Kebijakan Publik dari rekening Kas Daerah sejumlah sesuaidengan SPM/SPMU yang dibayarkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 7

Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 8

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) SPK-DBerdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_______/_____/200__Tanggal :_____________Kami yang bertanda tangan di bawah ini :Nama: ………………………………..Jabatan : Bupati/Walikota …………….. dan atau Pejabat Yang Ditunjuk Untuk ItuBerdasarkan keputusan Bupati/Walikota ……………..Nomor………………Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ………………MENYATAKAN1. Bahwa kami menyanggupi untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan serta mengeloladana Bantuan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pemerintah, yang dipergunakan untuk pembiayaanPeningkatan Kapasitas Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D).2. Bahwa dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerjadan Rencana Biaya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah(KPK-D) dan penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D)sebagaimana terlampir.3. Bahwa Rencana Kerja dan Rencana Biaya sebagaimana tersebut pada angka ‘2’ (dua) telah melaluipemeriksaan dan verifikasi dari KMW P2KP yang telah ditunjuk.4. Dana Bantuan Kabupaten/Kota tersebut disalurkan melalui rekening Kas Daerah.5. Bahwa kami bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkandalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian(terlampir).6. Bahwa apabila kami melakukan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian PenyaluranBantuan serta lampirannya, maka kami siap dan bertanggungjawab untuk menerima sanksi sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPB).Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB SPK-D) P2KP ini kami sepakati dan ditandatangani padahari…………… tanggal ………………...Bupati/WalikotaDan Atau Pejabat Yang Ditunjuk(___________________________)Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 1

Lembar Verifikasi KMWPada Hari ini …………… tanggal ………. bulan …………….. tahun ………, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :NamaJabatan: ………………………………..: Team Leader KMW P2KP-1 Tahap IISatuan Wilayah Kerja (SWK) ……….Berkaitan dengan pelaksanaan komponen kegiatan ‘Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/KotaProgram Strategi Keberlanjutan P2KP-1 Tahap I’, maka dengan ini :MENYATAKAN1. Bahwa kami telah meneliti, mengkaji dan memeriksa Rencana Kerja dan Rencana Biaya penguatanperan pemerintah Kabupaten/Kota dalam program strategi keberlanjutan P2KP-1 Tahap 1 yangdiajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota …………………..2. Bahwa dengan demikian kami ikut serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keakuratanterhadap dokumen-dokumen tersebut di atas.3. Bahwa dengan demikian dana Bantuan Kabupaten/Kota dapat dicairkan sesuai dengan petunjuk didalam SE DJA ……………..Demikian verifikasi ini telah kami lakukan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaibagian dari kelengkapan pencairan dana bantuan pemerintah Kabupaten/Kota.KMW P2KP-1 Tahap II, SWK ….Team Leader(………………………….)Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 2

NoJenis PembiayaanRENCANA KERJA DAN RENCANA BIAYA 1PELAKSANAAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATENDALAM PROGRAM STRATEGY KEBERLANJUTAN P2KP 1 Tahap 1KABUPATEN/KOTA ………………………..Nomor …………., Tanggal ……………..JumlahSatuanHargaSatuanJumlahKeterangan 21 Rekruitmen TA Kebijakan Publik 1 kali • Iklan pengumuman di media masa• Sewa tenaga psikolog.2 Remunerasi TA Kebijakan Publik 6 orang bulan • Tugas untuk memfasilitasi KPKD dalam menyusun SPK-D• Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahun di pemberdayaanmasyarakat.3 Perjalanan Dinas TA Kebijakan Publik 2 kali per 6 bln • Angkutan darat atau udara.• Keperluan koordinasi dengan KMP, PMU atau Proyek.4 Allowance Perjalanan Dinas TAKebijakan Publik3 hari perperjalanan• Akomodasi dan konsumsi.5 Kunjungan Lapangan FGD RK 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses refleksikemiskinan.6 Kunjungan Lapangan PS 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses pemetaanswadaya.7 Kunjungan Lapangan PJM Pronangkis 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses penysunanPJM Pronangkis.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 3

8 Lokakarya Refleksi Kemiskinan Kota 1 kali • Lokakarya 1 hari.• Peserta 50 orang• Output kesepakatan mengenai kriteria, penyebab danmasalah kemiskinan di seluruh wilayah kota/kabupaten.………….., ………….2004Diajukan Oleh……………………..(jabatan)Verifikasi KMW P2KPSWK ……………….Team Leader(……………………..)(……………………….)Keterangan :1 = Lampirkan jadwal dari Rencana Kerja yang diusulkan.2 = Kolom ini hanya untuk panduan/penjelasan dalam menyusun rencana kerja dan memperkirakan kebutuhan biayanya. Pada formatusulan yang akan diajukan nantinya, kolom ini dihilangkan (tidak ada). Dalam penyusunan Rencana Kerja juga harus berpedomanpada Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Program StrategyKeberlanjutan P2KP-1 Tahap 1.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiranHal. 4

Lampiran 1 SPPB SPK-DPERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN SPK-DLampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB SPK-D dan memiliki ketentuan yangmengikat.A. DefinisiKecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakandalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut:1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dandinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia;2. “SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh keduabelah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumenyang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yangditandatangani;3. “Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini;4. “Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro)P2KP Pusat;B. Tanggungjawab1. Tanggungjawab Penerima Bantuan:(a) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan telah sesuai dengankebutuhan pelaksanaan program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 dantidak untuk kebutuhan selain hal tersebut.(b) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diusulkan tidak termasukdalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP dan/atau peraturan/perundangan yang berlaku.(c) Menjamin bahwa volume kegiatan dan harga satuan yang diajukan dalam rencana kerja danrencana biaya untuk program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 sesuaidengan standar yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah dan atau harga pasar setempat.(d) Menjamin bahwa penggunaan dana bantuan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjadan rencana biaya yang diajukan.(e) Menjamin bahwa jumlah rencana biaya yang diajukan tidak melebihi pagu dalam DIPP.(f) Bersedia untuk dilakukan audit atas penggunaan dana bantuan oleh BPKP dan atau instansipemeriksa lainnya yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah.(g) Jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan, makapenerima bantuan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi sesuai dengan penyimpangannyasebagaimana diuraikan dalam bagian sanksi pada Persyaratan Umum Perjanjian PenyaluranBantuan ini.(h) Menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan dalam rencana kerja danrencana biaya dilaksanakan dengan mengikuti Panduan P2KP dan/atau peraturan perundanganyang berlaku.(i) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan masyarakat secaraterbuka.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 6

ii.iii.iv.Selama penghentian sementara waktu tersebut, pihak penerima bantuan diberi kesempatanuntuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP,sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya danketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.Selama penghentian sementara waktu tersebut, Pemerintah berhak menunjuk pihaktertentu untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pendampingan, maupun langkahlangkahlainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakandengan baik oleh penerima bantuan.Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengandifasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihakpertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yangberlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhakmenghentikan pelaksanaan secara tetap/permanen di wilayah tersebut.v. Melalui penghentian yang bersifat tetap/permanen tersebut, maka penerima bantuandianggap tidak berhasil dan berarti tidak diikutsertakan dalam seleksi lokasi sasaranPAKET P2KP.2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP:(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalahpenggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan olehPemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuanyang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini,antara lain ialah:ooooDana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;dan/atauMenggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atauPenggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atauBentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan P2KP lainnya.(b) Sanksi Selama Proyek P2KPi. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan ataupenyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu diwilayah bersangkutan sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.ii.iii.iv.Selama masa penghentian sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khususkepada pihak penerima bantuan.Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanyapenyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintahberhak menghentikan kegiatan secara tetapAkibat dari huruf iii tersebut di atas, maka Pemerintah berhak untuk melakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuJuklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 8

memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut,demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali.c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi darikejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.5. Konsultasi:Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkansalah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus salingberkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukandalam keadaan itu.E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan AkuntabelPara Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain,transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakatiuntuk merealisasikan SPPB ini.F. Penyelesaian Perselisihan1. Penyelesaian Secara Musyawarah:Para Pihak akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yangtimbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atauperselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini .2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku:Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satupihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satupihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran Hal. 10

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) SPK-DBerdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_______/_____/200__Tanggal :_____________Kami yang bertanda tangan di bawah ini :A. Nama : ………………………………..Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kabupaten/Kota………Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ……………..Nomor………………Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat,selanjutnya disebut Pihak Pertama.B. Nama : ……………………………….Jabatan : Bendaharawan Kabupaten/Kota ……………..Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ……………… , selanjutnya disebutPihak Kedua.MENYATAKAN1. Bahwa Pihak Kedua menyanggupi untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan sertamengelola dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pemerintah, yang dipergunakan untukpembiayaan dukungan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D).2. Bahwa dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diterima Pihak Kedua akan dipergunakan sesuai denganRencana Kerja dan Rencana Biaya pelaksanaan dukungan penyusunan Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah (SPK-D) sebagaimana terlampir yang besarnya tidak melebihi pagu di dalamDIPP.3. Bahwa Rencana Kerja dan Rencana Biaya yang disusun oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut padaangka ‘2’ (dua) telah melalui pemeriksaan dan verifikasi dari KMW P2KP yang telah ditunjuk.4. Dana Bantuan Kabupaten/Kota tersebut disalurkan melalui rekening Kas Daerah dan dibayarkan dalamsatu tahap (sekaligus/100%).5. Pihak Kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkandalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian(terlampir).6. Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telahditetapkan dalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini7. Apabila Pihak Kedua melakukan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan serta lampirannya, maka kami siap dan bertanggungjawab untuk menerima sanksisesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persyaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPBSPK-D).Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB SPK-D) P2KP ini ditandatangani oleh Pihak Pertama danPihak Kedua di …………….. pada hari…………… tanggal ……… bulan………. tahun ……..Pihak PertamaPJOK Kab./Kota ……………..Pihak KeduaBendaharawan Kab./Kota………………………..(_______________________)(______________________)Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 1

Lembar Verifikasi KMWPada Hari ini …………… tanggal ………. bulan …………….. tahun ………, Kami yangbertanda tangan di bawah ini :NamaJabatan: ………………………………..: Team Leader KMW P2KP-1 Tahap IISatuan Wilayah Kerja (SWK) ……….Berkaitan dengan pelaksanaan komponen kegiatan ‘Penguatan Kapasitas PemerintahKabupaten/Kota Program Strategi Keberlanjutan P2KP-1 Tahap I’, maka dengan ini :MENYATAKAN1. Bahwa kami telah meneliti, mengkaji dan memeriksa Rencana Kerja dan Rencana Biayapenguatan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam program strategi keberlanjutan P2KP-1Tahap 1 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota …………………..2. Bahwa dengan demikian kami ikut serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dankeakuratan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas.3. Bahwa dengan demikian dana Bantuan Kabupaten/Kota dapat dicairkan sesuai denganpetunjuk di dalam SE DJA ……………..Demikian verifikasi ini telah kami lakukan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakansebagai bagian dari kelengkapan pencairan dana bantuan pemerintah Kabupaten/Kota.KMW P2KP-1 Tahap II, SWK ….Team Leader(………………………….)Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 2

NoJenis PembiayaanRENCANA KERJA DAN RENCANA BIAYA 1PELAKSANAAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATENDALAM PROGRAM STRATEGY KEBERLANJUTAN P2KP 1 Tahap 1KABUPATEN/KOTA ………………………..Nomor …………., Tanggal ……………..JumlahSatuanHargaSatuanJumlahKeterangan 21 Rekruitmen TA Kebijakan Publik 1 kali • Iklan pengumuman di media masa• Sewa tenaga psikolog.2 Remunerasi TA Kebijakan Publik 6 orang bulan • Tugas untuk memfasilitasi KPKD dalam menyusun SPK-D• Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahun di pemberdayaanmasyarakat.3 Perjalanan Dinas TA Kebijakan Publik 2 kali per 6 bln • Angkutan darat atau udara.• Keperluan koordinasi dengan KMP, PMU atau Proyek.4 Allowance Perjalanan Dinas TAKebijakan Publik3 hari perperjalanan• Akomodasi dan konsumsi.5 Kunjungan Lapangan FGD RK 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses refleksikemiskinan.6 Kunjungan Lapangan PS 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses pemetaanswadaya.7 Kunjungan Lapangan PJM Pronangkis 30 orang hari • Transport & konsumsi• Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses penysunanPJM Pronangkis.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 3

8 Lokakarya Refleksi Kemiskinan Kota 1 kali • Lokakarya 1 hari.• Peserta 50 orang• Output kesepakatan mengenai kriteria, penyebab danmasalah kemiskinan di seluruh wilayah kota/kabupaten.………….., ………….2004Diajukan Oleh……………………..(jabatan)Verifikasi KMW P2KPSWK ……………….Team Leader(……………………..)(……………………….)Keterangan :1 = Lampirkan jadwal dari Rencana Kerja yang diusulkan.2 = Kolom ini hanya untuk panduan/penjelasan dalam menyusun rencana kerja dan memperkirakan kebutuhan biayanya. Pada formatusulan yang akan diajukan nantinya, kolom ini dihilangkan (tidak ada). Dalam penyusunan Rencana Kerja juga harus berpedomanpada Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Program StrategyKeberlanjutan P2KP-1 Tahap 1.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2Hal. 4

Lampiran 1 SPPB SPK-DPERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN SPK-DLampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB SPK-D dan memiliki ketentuan yangmengikat.A. DefinisiKecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakandalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut:1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dandinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia;2. “SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh keduabelah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumenyang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yangditandatangani;3. “Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini;4. “Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro)P2KP Pusat;B. Tanggungjawab1. Tanggungjawab Penerima Bantuan:(a) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan telah sesuai dengankebutuhan pelaksanaan program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 dantidak untuk kebutuhan selain hal tersebut.(b) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diusulkan tidak termasukdalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP dan/atau peraturan/perundangan yang berlaku.(c) Menjamin bahwa volume kegiatan dan harga satuan yang diajukan dalam rencana kerja danrencana biaya untuk program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 sesuaidengan standar yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah dan atau harga pasar setempat.(d) Menjamin bahwa penggunaan dana bantuan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjadan rencana biaya yang diajukan.(e) Menjamin bahwa jumlah rencana biaya yang diajukan tidak melebihi pagu dalam DIPP.(f) Bersedia untuk dilakukan audit atas penggunaan dana bantuan oleh BPKP dan atau instansipemeriksa lainnya yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah.(g) Jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan, makapenerima bantuan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi sesuai dengan penyimpangannyasebagaimana diuraikan dalam bagian sanksi pada Persyaratan Umum Perjanjian PenyaluranBantuan ini.(h) Menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan dalam rencana kerja danrencana biaya dilaksanakan dengan mengikuti Panduan P2KP dan/atau peraturan perundanganyang berlaku.(i) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan masyarakat secaraterbuka.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 6

2. Tanggung jawab KMW:(a) Memfasilitasi penyiapan usulan rencana kerja dan rencana biaya yang disusun pemerintahKabupaten/Kota dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, sertaproses pembelajaran di tingkat Kabupaten/Kota.(b) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen untuk pencairan dana dan membantudalam proses administrasi pencairan dananya.(c) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam seluruh prosespelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan.(d) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasilnya kepadaPimpro P2KP secara berkala setiap bulan.C. Sanksi1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP:(a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatanyang dilaksanakan oleh pepihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan denganBuku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diaturdi SPPB ini beserta lampirannya.(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah:ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dansasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana bantuan sesuai dengan prinsipstandard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antaralain:(b) Sanksio Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan olehpenerima bantuan secara taat asas dan konsisten; dan/atauo Pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan tidak melibatkan dan/atau tidakbermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;dan/atauo Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusandalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atauo Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability)program/kegiatan, dana dan KPK-D di Kabupaten/Kota tersebut; dan/atauo Terdapat indikasi bahwa SPK-D dirumuskan dan disusun tidak sesuai denganpanduan yang telah ditetapkan.o Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dankewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannyai. Apabila berdasarkan penilaian Pemerintah, pihak penerima bantuan dinilai melakukanpenyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan tahapantahapankegiatan selanjutnya untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan olehPemerintah.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 7

ii.iii.iv.Selama penghentian sementara waktu tersebut, pihak penerima bantuan diberi kesempatanuntuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP,sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya danketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.Selama penghentian sementara waktu tersebut, Pemerintah berhak menunjuk pihaktertentu untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pendampingan, maupun langkahlangkahlainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakandengan baik oleh penerima bantuan.Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengandifasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihakpertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yangberlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhakmenghentikan pelaksanaan secara tetap/permanen di wilayah tersebut.v. Melalui penghentian yang bersifat tetap/permanen tersebut, maka penerima bantuandianggap tidak berhasil dan berarti tidak diikutsertakan dalam seleksi lokasi sasaranPAKET P2KP.2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP:(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalahpenggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan olehPemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuanyang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini,antara lain ialah:ooooDana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;dan/atauMenggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atauPenggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atauBentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan P2KP lainnya.(b) Sanksi Selama Proyek P2KPi. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan ataupenyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu diwilayah bersangkutan sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.ii.iii.iv.Selama masa penghentian sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khususkepada pihak penerima bantuan.Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanyapenyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintahberhak menghentikan kegiatan secara tetapAkibat dari huruf iii tersebut di atas, maka Pemerintah berhak untuk melakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuJuklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 8

v. Pihak penerima bantuan berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KPkepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnyadisetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP1) Sanksi Tindakan HukumTerhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukanpihak penerima bantuan pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukumsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.2) Sanksi Pengembalian Asset Bantuan P2KP ke Kas NegaraPemerintah berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikankembali dana bantuan dan asset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihakpenerima bantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.D. Keadaan Memaksa (Force Majeure)1. Definisi:(a)(b)Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagaisuatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan Pemerintah dan/ataupenerima bantuan, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkinmelaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaanseperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi,badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabiladalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belahpihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya KeadaanMemaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atautindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapatmenduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkankonsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalampelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB:Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidakdapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu“Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telahmelakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapatdipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syaratSPPB.3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil:a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakanyang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengansekecil mungkin keterlambatan dan/atau kerugian.b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepadaPihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaanJuklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 9

memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut,demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali.c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi darikejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.5. Konsultasi:Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkansalah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus salingberkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukandalam keadaan itu.E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan AkuntabelPara Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain,transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakatiuntuk merealisasikan SPPB ini.F. Penyelesaian Perselisihan1. Penyelesaian Secara Musyawarah:Para Pihak akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yangtimbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atauperselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini .2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku:Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satupihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satupihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 10