SPK-D

ii.iii.iv.Selama penghentian sementara waktu tersebut, pihak penerima bantuan diberi kesempatanuntuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP,sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya danketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.Selama penghentian sementara waktu tersebut, Pemerintah berhak menunjuk pihaktertentu untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pendampingan, maupun langkahlangkahlainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakandengan baik oleh penerima bantuan.Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengandifasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihakpertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yangberlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhakmenghentikan pelaksanaan secara tetap/permanen di wilayah tersebut.v. Melalui penghentian yang bersifat tetap/permanen tersebut, maka penerima bantuandianggap tidak berhasil dan berarti tidak diikutsertakan dalam seleksi lokasi sasaranPAKET P2KP.2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP:(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalahpenggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan olehPemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuanyang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini,antara lain ialah:ooooDana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;dan/atauMenggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atauPenggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atauBentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan P2KP lainnya.(b) Sanksi Selama Proyek P2KPi. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan ataupenyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu diwilayah bersangkutan sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.ii.iii.iv.Selama masa penghentian sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal iniPimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khususkepada pihak penerima bantuan.Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanyapenyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintahberhak menghentikan kegiatan secara tetapAkibat dari huruf iii tersebut di atas, maka Pemerintah berhak untuk melakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuJuklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 8