SPK-D

2. Tanggung jawab KMW:(a) Memfasilitasi penyiapan usulan rencana kerja dan rencana biaya yang disusun pemerintahKabupaten/Kota dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, sertaproses pembelajaran di tingkat Kabupaten/Kota.(b) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen untuk pencairan dana dan membantudalam proses administrasi pencairan dananya.(c) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam seluruh prosespelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan.(d) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasilnya kepadaPimpro P2KP secara berkala setiap bulan.C. Sanksi1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP:(a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatanyang dilaksanakan oleh pepihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan denganBuku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diaturdi SPPB ini beserta lampirannya.(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah:ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dansasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana bantuan sesuai dengan prinsipstandard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antaralain:(b) Sanksio Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan olehpenerima bantuan secara taat asas dan konsisten; dan/atauo Pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan tidak melibatkan dan/atau tidakbermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;dan/atauo Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusandalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atauo Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability)program/kegiatan, dana dan KPK-D di Kabupaten/Kota tersebut; dan/atauo Terdapat indikasi bahwa SPK-D dirumuskan dan disusun tidak sesuai denganpanduan yang telah ditetapkan.o Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dankewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannyai. Apabila berdasarkan penilaian Pemerintah, pihak penerima bantuan dinilai melakukanpenyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan tahapantahapankegiatan selanjutnya untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan olehPemerintah.Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 7