SPK-D

Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP, Bendaharawan Kabupaten/Kota mengajukanpermohonan pencairan dana kepada PJOK dengan melampirkan SPPB (Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan) dengan lampiran rencana kerja dan rencana biaya yang sudahdiverifikasi KMW.7 : Berdasarkan permohonan pencairan dana yang diajukan oleh BendaharawanKabupaten/Kota, PJOK dan KMW memeriksa dan melakukan verifikasi ataskelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (seperti SPPB, RencanaKegiatan, Rencana Biaya, No. Rekening, tanda tangan dan lain-lain). Setelah melakukanverifikasi, PJOK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN yangditunjuk.8 : Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOK, KPKN melakukanverifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelahdilakukan verifikasi KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang setempat untuk membayar sejumlah dana(sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary) sebagaimanayang ditunjukkan dalam SPM-LS.9a/9b : Atas dasar SPM-LS yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI Cabang setempatmelakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening Kas Daerah. Pada saat yangsama Kantor BI Cabang setempat akan menerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusatsebagai pemberitahuan bahwa Kantor BI setempat telah melakukan pendebetan atasrekening khusus P2KP.10a/10b: Selanjutnya setelah menerbitkan SPP dan memastikan dana telah efektif di rekening KasDaerah, maka PJOK bersama-sama KMW akan memberikan laporan ataspertanggungjawaban pencairan dana P2KP kepada PMU/KMP melalui KMW.11 : PJOK (Bappeda) membuat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Ahli Kebijakan Publiksetelah melakukan seleksi sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.12 : Berdasarkan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Tenaga Ahli KebijakanPublik, PJOK (Bappeda) memeriksa dan melakukan verifikasi atas kelengkapandokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (perjanjian kerjasama dan laporan kemajuandan/atau laporan akhir). Setelah melakukan verifikasi, PJOK menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendaharawan Kabupaten/Kota.13 : Berdasarkan SPP yang diajukan PJOK, Bendaharawan Kabupaten/Kota melakukanpemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan.Selanjutnya Bendaharawan membuat SPM/SPMU kepada Rekening Kas Daerah untukmembayar sejumlah dana (sesuai SPP) kepada Tenaga Ahli Kebijakan Publik.14 : Pembayaran ke Tenaga Ahli Kebijakan Publik dari rekening Kas Daerah sejumlah sesuaidengan SPM/SPMU yang dibayarkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 7