SPK-D

Keterangan Bagan 1.:1. Pemerintah Kota/Kabupaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeda/TKPP,merekrut dan menandatangani kontrak penugasan dengan Tenaga Ahli KebijakanPublik. Mekanisme rekrutment dan kualifikasi TA Kebijakan Publik sesuai denganketentuan yang ditetapkan P2KP.2. Selanjutnya atas dasar Kontrak Penugasan dari Pemerintah Kota/Kabupaten, TAKebijakan Publik melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KPK-Kota/Kabupatendalam rangka memperkuat peran dan fungsi KPK setempat agar mampu menyusunDokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK-D) berbasis PJM Pronangkis.3. KPK-D, difasilitasi TA Kebijakan publik, menyusun Rencana Kerja Tindak LanjutProgram Penguatan Kapasitas KPK-D dalam menyusun SPK-D secara parisipatif,demokratis dan representatif berbasis PJM Pronangkis. RKTL yang disusun KPK-Ddan TA kebijakan Publik selanjutnya disampaikan ke KMW untuk diverifikasi.4a/3b. KMW memverifikasi RKTL program penguatan KPK-D atas dasar kesesuaianRKTL dengan tujuan penyusunan PJM berbasis PJM Pronangkis dan kesesuaiandengan prinsip dan nilai P2KP. RKTL yang dinilai belum layak, dikembalikanuntuk disempurnakan oleh KPK-D dan TA kebijakan publik. Sedangkan RKTLyang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh KMW dapat direkomendasikan untukproses selanjutnya, yakni pencairan dana block grand penguatan KPK.5. Berdasarkan hasil verifikasi KMW, KPK-D dan TA kebijakan publik menyerahkanRKTL Penguatan KPK-D kepada Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten untukditindaklanjuti dengan proses pencairan dana block grand.6. Bendahara pemerintah kota/kabupaten bersama PJOK Kota/Kabupatenmemproses administrasi pencairan dana block grand, dengan melampirkan SPPB(Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan), RKTL serta lampiran-lampiran lainnya.7. Setelah dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumenpendukung permohonan pencairan dana tersebut, dilakukan penandatanganSPPB antara Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten dan PJOK Kota/kabupaten,kemudian PJOK Kota/Kabupaten menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada KPKN setempat.8. Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOKKota/Kabupaten, KPKN akan melakukan verifikasi atas kebenaran dankelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelah verifikasi dan hasilnya sesuaipersyaratan maka KPKN akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempat untuk membayar sejumlah dana(sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary)sebagaimana ditunjukkan SPM.9. Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI setempat akansegera melakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening kas daerah.Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief Hal. 5