SPK-D

v. Pihak penerima bantuan berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KPkepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnyadisetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP1) Sanksi Tindakan HukumTerhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukanpihak penerima bantuan pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukumsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.2) Sanksi Pengembalian Asset Bantuan P2KP ke Kas NegaraPemerintah berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikankembali dana bantuan dan asset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihakpenerima bantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.D. Keadaan Memaksa (Force Majeure)1. Definisi:(a)(b)Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagaisuatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan Pemerintah dan/ataupenerima bantuan, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkinmelaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaanseperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi,badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabiladalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belahpihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya KeadaanMemaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atautindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapatmenduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkankonsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalampelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB:Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidakdapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu“Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telahmelakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapatdipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syaratSPPB.3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil:a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakanyang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengansekecil mungkin keterlambatan dan/atau kerugian.b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepadaPihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaanJuklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2 Hal. 9