SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15 ...

More documents

Recommendations

Info

memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah (pasal1 huruf b angka 7);i. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yangmemperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaanperumahan bagi anggota KORPRl/PNS (pasal 1 huruf b angka 8);j. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransiyang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dariperusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan daripelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 481/KMK.017/1999tanggal 7 Oktober 1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi (pasal 1 huruf b angka 9);k. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikanyang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk pantiasuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencarikeuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat(pasal 1 huruf c)2. Permohonan Pengurangan BPHTB terhutang diajukan oleh Wajib Pajak kepadaDirektur Jenderal Pajak dalam hal :a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yangberdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajakharus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengankebijaksanaan pemerintah (pasal 1 huruf b angka 3);b. Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dariBank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, danBank Ekpor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger)(pasal 1 huruf b angka 4);c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atauPeleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakanlikuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan Penggunaan Nilai Bukudalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur JenderalPajak (pasal 1 huruf b angka 5);3. Dalam butir 1 yang dimaksud dengan :a. Program pemerintah dibidang pertanahan adalah program pemerintah dalamrangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali (ajudikasi) yang meliputipendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadikdengan luas tidak lebih dari 5.000 m2 untuk tanah pertanian dan tidak lebihdari 200 m2 untuk tanah pemukiman dimana terhadap biaya pendaftaran yangtimbul seluruhnya atau sebagian dimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dibuktikan denganSurat Keterangan dari Badan Pertanahan Nasional bahwa wajib pajak orangpribadi memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah. Ketidakmampuansecara ekonomis ditunjukkan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampudari desa/kelurahan setempat dan Dinas Sosial.b. Bahwa terhadap pengajuan pengurangan BPHTB wajib pajak orang pribadiusaha kecil dan mikro yang memperoleh hak baru dapat dikategorikan dalampengertian butir wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melaluiProgram Pemerintah dengan syarat-syarat usaha dengan aset kurang dari Rp200 Juta di luar tanah dan bangunan, omset tahunan kurang dari Rp 1 milyar,dimiliki oleh orang Indonesia, independen dan tidak terafiliasi dengan usahamenengah dan besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995
tentang Usaha Kecil. Untuk ketidakmampuan secara ekonomis ditunjukkandengan surat keterangan dari Departemen Koperasi dan Usaha KecilMenengah bahwa wajib pajak orang pribadi tersebut termasuk usahakecil/mikro dan tidak mampu secara ekonomis disertai data-data kondisi objekdan subjek pajak terbaru pada waktu terjadinya perolehan hak.c. Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat adalah keterangan yangdibuat oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau perangkat Daerah Otonom lainnyadan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan keterangan dan dokumen resmi.d. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumahdengan tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitaskredit pemilikan rumah yang bunganya disubsidi sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor139/KPTS/M/2002 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman denganDukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi).e. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yangdibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat huniandengan luas maksimum 21 m2 (dua puluh meter persegi) setiap unit hunian,dilengkapi dengan kamar mandi/WC serta dapur, yang dapat bersatu denganunit hunian tersebut ataupun terpisah dengan penggunaan secara komunal, dandiperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yangpembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.f. Pembayaran secara angsuran adalah pembayaran setiap bulan melalui kreditpemilikan rumah (KPR), bukan pembayaran tunai/cicilan bertahap.g. Pembelian tanah dan atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilaiganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun yangbersangkutan diberikan pengurangan BPHTB hanya terhadap BPHTB terutangatas pembelian tanah dan atau bangunan yang besarnya Nilai Perolehan palingbanyak sebesar hasil ganti rugi, dan apabila Nilai Perolehan pembelian tanahdan atau bangunan lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan sebesar50% dihitung dari hasil ganti rugi, sedangkan sisa Nilai Perolehan dari hasilganti rugi tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan.h. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanahyang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukanpersyaratan khusus. Kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khususadalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pengadaannya harusberdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibatasi untukkegiatan pembangunan yang dibiayai APBN/APBD dan selanjutnya dimilikioleh pemerintah dan tidak ada lokasi alternatif yang lebih baik.Kepentingan umum yang dimaksud meliputi :1) Jalan umum, saluran pembuangan air;2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air;3) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;4) Pelabuhan, bandar udara, atau terminal;5) Pasar umum atau pasar INPRES;6) Fasilitas pemakaman umum;7) Fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,
Page 1: SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJA
Page 5: a. Surat Pernyataan tertulis yang d

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?