SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15 ...

tentang Usaha Kecil. Untuk ketidakmampuan secara ekonomis ditunjukkandengan surat keterangan dari Departemen Koperasi dan Usaha KecilMenengah bahwa wajib pajak orang pribadi tersebut termasuk usahakecil/mikro dan tidak mampu secara ekonomis disertai data-data kondisi objekdan subjek pajak terbaru pada waktu terjadinya perolehan hak.c. Keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat adalah keterangan yangdibuat oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau perangkat Daerah Otonom lainnyadan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan keterangan dan dokumen resmi.d. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumahdengan tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitaskredit pemilikan rumah yang bunganya disubsidi sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor139/KPTS/M/2002 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman denganDukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi).e. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan rumah tinggal bertingkat yangdibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat huniandengan luas maksimum 21 m2 (dua puluh meter persegi) setiap unit hunian,dilengkapi dengan kamar mandi/WC serta dapur, yang dapat bersatu denganunit hunian tersebut ataupun terpisah dengan penggunaan secara komunal, dandiperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yangpembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.f. Pembayaran secara angsuran adalah pembayaran setiap bulan melalui kreditpemilikan rumah (KPR), bukan pembayaran tunai/cicilan bertahap.g. Pembelian tanah dan atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilaiganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun yangbersangkutan diberikan pengurangan BPHTB hanya terhadap BPHTB terutangatas pembelian tanah dan atau bangunan yang besarnya Nilai Perolehan palingbanyak sebesar hasil ganti rugi, dan apabila Nilai Perolehan pembelian tanahdan atau bangunan lebih besar dari hasil ganti rugi, maka pengurangan sebesar50% dihitung dari hasil ganti rugi, sedangkan sisa Nilai Perolehan dari hasilganti rugi tetap dikenakan BPHTB tanpa pengurangan.h. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanahyang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukanpersyaratan khusus. Kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khususadalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pengadaannya harusberdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibatasi untukkegiatan pembangunan yang dibiayai APBN/APBD dan selanjutnya dimilikioleh pemerintah dan tidak ada lokasi alternatif yang lebih baik.Kepentingan umum yang dimaksud meliputi :1) Jalan umum, saluran pembuangan air;2) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air;3) Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;4) Pelabuhan, bandar udara, atau terminal;5) Pasar umum atau pasar INPRES;6) Fasilitas pemakaman umum;7) Fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir,