konvergensi pospaper - KPPU
konvergensi pospaper - KPPU
konvergensi pospaper - KPPU
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Namun demikian, penyempitan makna <strong>konvergensi</strong> yang hanya mencakup dua sektor<br />
akan mempunyai implikasi yang kurang baik bagi perkembangan sektor-sektor tersebut<br />
baik dari sisi pembangunan, inovasi teknologi dan layanan, maupun dari sisi persaingan<br />
usaha. Pembatasan makna <strong>konvergensi</strong> tersebut dikhawatirkan tidak akan memberikan<br />
output yang optimal bagi perkembangan pasar telekomunikasi, teknologi informasi dan<br />
penyiaran yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan perekonomian nasional.<br />
5.2. Penyelenggaraan<br />
Di dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa penyelenggara telematika yang bersifat<br />
komersial meliputi:<br />
“ a)Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika;<br />
b)Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika; dan<br />
c)Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika.”<br />
Dari pasal ini jelas terlihat bahwa penyelenggaraan yang diatur dalam RUU Konvergensi<br />
Telematika ini mirip dengan cakupan penyelenggaraan pada UU Nomor 36 Tahun 1999<br />
tentang telekomunikasi dengan penambahan pada layanan aplikasi telematika. Hal ini<br />
mengisyaratkan bahwa konten dan beberapa produk industri kreatif tidak termasuk di<br />
dalamnya. Ini adalah konsekuensi logis dari pembatasan definisi <strong>konvergensi</strong> yang hanya<br />
mencakup telekomunikasi dan teknologi informasi.<br />
Pasal 9 menjelaskan pihak-pihak yang dapat menjadi penyelenggara ketiga jenis<br />
penyelenggaraan telematika diatas sebagai berikut:<br />
”1.Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika dan Penyelenggaraan Layanan<br />
Jaringan Telematika dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bidang<br />
usahanya mencakup penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan peraturan<br />
perundang-undangan.<br />
2.Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika dapat dilakukan oleh<br />
perseorangan atau badan hukum Indonesia yang bidang usahanya mencakup<br />
penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”<br />
Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketiga layanan telematika dapat diselenggarakan oleh<br />
badan hukum yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan malahan untuk<br />
penyelenggaraan aplikasi telematika dapat dilakukan oleh individu. Di satu sisi hal ini<br />
mencerminkan keterbukaan pasar dimaka setiap badan usaha atau perorangan yang