peraturan pemerintah republik indonesia nomor 76 tahun 2001 ...

- 14 -
c. hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam
penyelesaian perselisihan sengketa adat;
d. susunan organisasi; dan
e. hubungan dengan organisasi pemerintahan, baik Pemerintah Desa maupun
Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 41
(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga
kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Pasal 42
Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat.
Pasal 43
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
materi antara lain mengenai :
a. nama lembaga kemasyarakatan;
b. susunan organisasi;
c. tata kerja;
d. kedudukan dan tugas;
e. kewenangan, hak dan kewajiban;
f. hubungan antar lembaga kemasyarakatan di Desa yang ber-sangkutan, antar
Desa dan antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa.