peraturan pemerintah republik indonesia nomor 76 tahun 2001 ...

- 4 -
mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi
desa, dan lain-lain.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
materi antara lain mengenai :
a. penegasan mengenai batas wilayah Desa dalam setiap pembentukan Desa;
b. pembagian wilayah Desa;
c. rincian tentang kewenangan Desa.
d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan
Desa, mulai dari usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah
mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa sampai penetapan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten;
BAB III
KEWENANGAN DESA
Pasal 5
Kewenangan Desa mencakup :
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum
dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau
Pemerintah Kabupaten.
Pasal 6
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
BAB IV
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang
menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dan Perangkat Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :