peraturan pemerintah republik indonesia nomor 76 tahun 2001 ...

More documents

Recommendations

Info

- 22 - BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 72 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 142 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo
- 23 - PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA I. UMUM Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat diketahui salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Harus disadari bahwa prinsip dasar yang melandasi otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadilan disertai kesadaran akan pluralisme bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur mengenai Desa menegaskan, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten, dengan pengerian tersebut sangat jelas bahwa Undang-undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah; (1) Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, Kampung, Pekon, Lembang, Pamusungan, Huta, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung
Page 1 and 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: - 3 - 8. Sumbangan Pihak Ketiga kep
Page 5 and 6: - 5 - a. unsur pelayanan seperti Se
Page 7 and 8: - 7 - Pasal 15 (1) Masa jabatan Kep
Page 9 and 10: - 9 - 3) tata cara pendaftaran dan
Page 11 and 12: - 11 - Bagian Kelima Susunan Organi
Page 13 and 14: - 13 - Pasal 38 (1) Pengaturan lebi
Page 15 and 16: - 15 - BAB VI PERATURAN DESA Pasal
Page 17 and 18: - 17 - Pasal 52 (1) Sumber pendapat
Page 19 and 20: - 19 - Bagian Kedua Anggaran Pendap
Page 21: - 21 - BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pa
Page 25 and 26: - 25 - sumber-sumber pendapatan yan
Page 27 and 28: - 27 - Huruf l Cukup jelas Huruf m
Page 29 and 30: - 29 - Huruf e Cukup jelas Huruf f
Page 31 and 32: - 31 - Pasal 37 Cukup jelas Pasal 3
Page 33 and 34: - 33 - Pasal 59 Cukup jelas Pasal 6

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 76 tahun 2001 ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?