position paper komisi pengawas persaingan usaha ... - KPPU

More documents

Recommendations

Info

Inovasi kedua adalah mailing room, dimana pelayanan ini ditujukan untuk penanganan surat antar departemen (divisi) suatu perusahaan dalam 1 gedung, penanganan surat antar cabang dalam satu perusahaan dan penanganan surat antar perusahaan dalam 1 gedung yang sama. Dalam hal ini, PT. Pos Indonesia memiliki keunggulan dimana jangkauan infrastrukturnya sangat luas dan mencakup sampai di tingkat kecamatan. Pihak penyedia jasa kurir swasta juga memiliki keunggulan yaitu tingkat fleksibilitas pelayanan serta kemampuan untuk memberikan jaminan terhadap ketepatan dan kecepatan pengantaran dokumen. Dari sisi persaingan, kondisi ini jelas akan menguntungkan konsumen dan perkembangan industri pos dan logistik ke depan. Berbagai bentuk persaingan tarif dan non tarif yang terjadi sekaligus menegaskan bahwa jasa pengiriman surat ekspres antar perusahaan maupun perusahaan dengan individu (one to many) merupakan bentuk pelayanan yang bersifat komersial dan tidak terkait dengan Public Service Obligation (PSO) dan atau hak monopoli oleh negara. Berdasarkan kondisi yang ada, dengan menganalisis substansi Surat Edaran No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007, maka Surat Edaran ini bersifat menghambat persaingan (lessening competition), karena: • Menghambat pelaku swasta jasa pos dan logistik (entry barrier) untuk melakukan aktivitas bisnisnya; • Membatasi pilihan pengguna pos (konsumen BUMN/BUMD dan BUMS) hanya kepada PT. Pos Indonesia; • Diskriminatif antara PT. Pos Indonesia dengan perusahaan jasa pos/logistik swasta. Position Paper KPPU Terhadap SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 15
SE No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 bersifat entry barrier karena jelas akan menutup peluang usaha bagi perusahaan swasta penyedia jasa kurir, terutama untuk segmen dokumen ekspres. Dalam hal ini, SE akan berpotensi mengarah pada penyingkiran pesaing keluar dari pasar (market foreclosure). Selain entry barrier, surat edaran juga akan membatasi pilihan bagi pengirim atau pengguna jasa pos. Tersedianya alternatif pilihan bagi konsumen merupakan salah satu manfaat dari persaingan usaha. Dengan adanya alternatif pilihan, maka konsumen dapat melakukan assessment terhadap berbagai pilihan yang tersedia berikut perbandingan jasa dan tarif yang ditawarkan. Hanya dalam kondisi tersebut, konsumen akan dapat menetapkan pilihan yang terbaik berdasarkan preferensinya masingmasing. Mengurangi alternatif pilihan, hanya kepada satu perusahaan (dalam hal ini PT. Pos Indonesia) jelas bersifat antikompetitif sekaligus akan merugikan kepentingan konsumen selaku pengguna jasa pos. Surat edaran juga bersifat diskriminatif, karena dalam hal pengantaran surat-dokumen ekspres, terdapat perlakuan yang unequal terhadap pelaku usaha tertentu yaitu PT. Pos Indonesia dibanding perusahaan jasa kurir swasta lainnya. Efek diskriminatif jelas akan berdampak negatif atau merugikan persaingan serta perkembangan iklim usaha jasa pos dan logistik ke depan. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tatanan regulasi tentang pos di Indonesia sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia usaha. Hal tersebut paling tidak dapat terlihat dari kerancuan definisi surat dan barang cetakan serta ketidakmampuan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan dan Position Paper KPPU Terhadap SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 16
Page 2 and 3: POSITION PAPER KOMISI PENGAWAS PERS
Page 4 and 5: Pasal 3 (1) : Pos diselenggarakan o
Page 6 and 7: • Undang-undang Nomor 6 Tahun 198
Page 8 and 9: • Peraturan Menteri Perhubungan N
Page 10 and 11: penjelasannya). Situasi ini telah l
Page 12 and 13: datang. Dari sisi jumlah pelaku usa
Page 14 and 15: Tabel Pelayanan dan Tarif PT Pos In
Page 18 and 19: inovasi jasa berupa city courier. K

position paper komisi pengawas persaingan usaha ... - KPPU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?