Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani

Recommendations

Info

Hambatan Mengakses Keadilan & Pemulihan Secara umum, ada empat faktor penentu perempuan korban perkosaan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, yaitu faktor personal, sosial budaya, hukum dan politik. Keempat faktor ini saling kait-mengait dan menentukan tingkat kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya, menuntut keadilan dan menjadi pulih. Di tingkat personal, perempuan korban perkosaan bisa menderita trauma mendalam akibat perkosaan yang ia alami. Trauma ini dapat termanifestasi pada kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya, kehilangan kemampuan bahasa, gangguan kejiwaan, rasa takut yang luar biasa, atau keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan peristiwa yang melukainya itu. Kesemua hal ini menyebabkan korban tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya. Faktor sosial budaya seperti konsep moralitas dan aib mengakibatkan masyarakat cenderung menyalahkan korban, meragukan kesaksian korban atau mendesak korban untuk bungkam. Pada sejumlah masyarakat, konsep “AIB” juga dikaitkan dengan konsep nasib sial dan karma. Perempuan korban perkosaan dianggap bernasib sial karena harus menanggung balasan dari tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh keluarga atau para leluhurnya. Menceritakan tindak kekerasan seksual yang ia alami dianggap membongkar aib yang ada di dalam keluarganya. Situasi ini pula yang mendorong keluarga untuk mengambil keputusan bagi korban untuk tidak melapor. Cara pikir tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, atau diusir dari lingkungannya atau bahkan dipaksa untuk menjalani hidupnya dengan pelaku kekerasan, misalnya dengan memaksakan perempuan korban menikahi pelakunya. Pada faktor hukum, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban yaitu aspek substansi, struktur dan budaya hukum. Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, ataupun pengakuan pada tindak kekerasan tersebut masih belum utuh. Dalam konteks perkosaan, hukum Indonesia hanya mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. 4 Padahal, ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan, sehingga perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi sempit atas tindak perkosaan itu. Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang memadai. Di tingkat kultur atau budaya hukum, banyak penyelenggara hukum mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana, dengan siapa jam berapa merupakan beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan bahwa tiadanya 4 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294 11
perspektif korban tapi juga bentuk mengakimi korban dan menjadikan korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi). Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tersedia tidaknya perlindungan saksi dan korban yang mumpuni. Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena kuatir balas dendam pelaku. Korupsi dalam proses penegakan hukum yang begitu mengurat akar juga menjadi hambatan bagi perempuan korban yang kehilangan keyakinan bahwa ia akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya. Faktor lain yang mempengaruhi akses perempuan korban perkosaan pada proses mencari keadilan dan pemulihan adalah faktor politik. Dalam konteks konflik, proses pengungkapan kebenaran sangat ditentukan oleh itikad baik politik (good will) penyelenggara negara. Hal ini karena kasus kekerasan tersebut melibatkan aparat negara sebagai pelaku kekerasan dan terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan negara yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi dan terus berulang. Dalam konteks Tragedi Mei 1998, misalnya, sikap negara membiarkan peristiwa kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, dan pada kontroversi tentang ada tidaknya perkosaan pada rangkaian peristiwa kerusuhan Mei 1998 menyebabkan perempuan korban semakin enggan untuk mengungkapkan kasusnya. Dalam konteks Aceh, Tragedi 1965 dan Timor Leste, misalnya, sikap negara pada penuntasan pelanggaran HAM masa lalu terus mendua dan membiarkan korban yang telah mengungkapkan kasusnya terus menunggu tanpa batas waktu kapan proses keadilan akan diawali dengan sungguh-sungguh. Langkah Kita: Kenali dan Tangani Perkosaan Menghindari Perkosaan 1. Selalu bersikap waspada. Sikap ini bisa ditunjukkan misalnya: a. Jika memilih menggunakan taksi sebisa mungkin menggunakan layanan jemput misalnya dari kantor, hotel, pusat perbelajaan dan sebagainya. Dengan layanan ini perusahaan taksi akan mencatat peredaran taksinya, sementara kantor/hotel/atau pusat perbelanjaan juga akan mencatat identitas taksi b. Tulis identitas taksi meliputi nama taksi, pengemudi, no identitas dan no pintu, dan segera kirim pada orang terdekat. Atau c. Segera telpon orang terdekat dan informasikan identitas taksi. Menginformasikan dengan cara ini memungkinkan didengar langsung oleh pengemudi taksi, dan ini bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan d. Jika memilih bus atau angkot umum segera turun jika merasa ada hal yang aneh dan mencurigakan e. Jika memilih ojek dan memungkinkan, pilihlah yang anda kenal atau ojek langganan. Jangan lupa minta no hp jika ada, juga catat no kendaraan 2. Membekali diri dengan keterampilan bela diri bisa menjadi cara untuk menangkis perkosaan 3. Melakukan perlawanan, seperti berteriak, memukul, menendang, lari dan lain-lain jika ada kesempatan 4. Jika ada kesempatan pukul sekeras-kerasnya pada alat reproduksi laki-laki 5. Waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal 6. Bangun pemahaman tentang perkosaan. Pemahaman akan perkosaan baik itu definisi, bentuk, motif dan cara-cara yang biasa digunakan pelaku bisa membantu 12
Page 1 and 2: KEKERASAN SEKSUAL Kekerasan seksual
Page 3 and 4: menyebabkan korban membungkam dan k
Page 5 and 6: Mengenali Bentuk-Bentuk Kekerasan S
Page 7 and 8: PERKOSAAN Secara umum, perkosaan se
Page 9: Data Komnas Perempuan dari 1998-201
Page 13 and 14: sekelilingmu, memberikan dukungan,
Page 15 and 16: kecuali mengikuti kehendak orang tu

Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?