Bag _1+2_ Whistleblower Part 1+2, Mendisain ... - Kadin Indonesia
Bag _1+2_ Whistleblower Part 1+2, Mendisain ... - Kadin Indonesia
Bag _1+2_ Whistleblower Part 1+2, Mendisain ... - Kadin Indonesia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Stakeholders tergerak untuk<br />
mengadukanpenyimpangan<br />
melalui mekanismeyang ada,<br />
dibandingkan melaporkan<br />
kepadapihak luar atau<br />
mendiamkannya<br />
Kesuksesansangat<br />
bergantungpada konsistensi<br />
“tone at the top”, kesadaran<br />
dandukungan internal, serta<br />
aksesyang mudah untuk<br />
melakukanpengaduan<br />
Pelaporantanpa identitas<br />
meningkatkankebebasan<br />
pelaporan, dan penerimaan<br />
pengaduanoleh pihak<br />
independen membantu<br />
terproteksinya identitas<br />
pelapor dari penerima<br />
laporandi dalam organisasi<br />
Kebijakan& Prosedur<br />
Mekanisme<strong>Whistleblower</strong><br />
didisainmendorong<br />
stakeholders menyampaikan<br />
pengaduan, dengan jaminan<br />
kerahasiaandan<br />
perlindungan<br />
KonsepDasar<br />
Mekanisme<br />
<strong>Whistleblower</strong><br />
Karyawanharus teryakini<br />
bahwa kerahasiaaninformasi<br />
yang disampaikanterjaga,<br />
dandisampaikanhanya<br />
kepadapihak yang<br />
berwenang, sertatidak ada<br />
retribusi ataspelaporan yang<br />
dilakukannya<br />
Idealnya, mekanisme “<strong>Whistleblower</strong>” mencakup adanya “hotline” yang menyediakan akses<br />
24 jam – 365 hari setahun yang dilengkapi dengan interviewer yang handal. Jadi tentunya<br />
hotline yang disediakan bukan hanya searah saja dalam penerimaan informasi, dan lebih dari<br />
sekedar pelaporan tertulis melalui surat, email, atau sms.<br />
Untuk hasil terbaik, dan untuk menyederhanakan komunikasi, organisasi harus menyediakan<br />
hanya satu mekanisme untuk melaporkan berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi,<br />
termasuk fraud, pelecehan, maupun diskriminasi. Dengan sentralisasi pelaporan, informasi<br />
kemudian akan disalurkan ke para pihak yang paling sesuai. Pedoman GCG <strong>Indonesia</strong> juga<br />
merekomendasikan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan<br />
pengaduan atau pelaporan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku,<br />
peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat<br />
waktu. Agar sesuai dengan rekomendasi ini, Dewan Komisaris dapat saja mendelegasikan<br />
aktivitas ini kepada perangkatnya, misalnya kepada Komite Audit atau Komite GCG. Namun,<br />
ada baiknya pelaporan tidak hanya diterima oleh satu pihak. Penyaluran pelaporan kepada<br />
lebih dari satu pihak dalam organisasi, terutama mengenai pelaporan indikasi fraud,<br />
merupakan bagian dari sistem “checks & balances”, karena dengan sistem seperti itu, dapat<br />
lebih diyakini bahwa informasi yang sangat sensitif tersebut tidak hanya dimiliki oleh satu<br />
pihak saja – hal mana dapat mengurangi risiko penyembunyian informasi tertentu dengan<br />
sengaja dan tentu saja menjaga integritas mekanisme pelaporan.<br />
Organisasi dapat memilih untuk menjalankan sendiri mekanisme <strong>Whistleblower</strong>, mulai dari<br />
penerimaan pengaduan hingga tindak lanjutnya, atau melakukan outsourcing fungsi<br />
4/6
Change language