Bagian Asset - Pemerintah Kabupaten Bandung

BAGIAN PENGELOLAAN ASET

I. DASAR HUKUM
a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
19);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Paragraf 13 Pasal 42 s/d 45.

BAGAN STRUKTUR JABATAN
BAGIAN PENGELOLAAN ASET
SETDA KAB. BANDUNG
BUPATI BANDUNG
H. DADANG M NASER, SH, S.Ip
WAKIL BUPATI BANDUNG
DEDEN R RUMAJI, MAP
SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011
ASISTEN ADMINISTRASI
Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19571018 198103 1 007
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET
H. DADANG HUSNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19580112 199203 1 002
KASUBAG ANALISA KEBUTUHAN
BENING TINA RESTU, S.AP
Penata Tk.I
NIP. 19790702 199803 2 002
KASUBAG INVENTARISASI & PENGHAPUSAN
Dra. PUSPASARI
Penata Tk.I
NIP. 19641210 198503 2 008
KASUBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
ARI ZAKARIA, S.STP
Penata
NIP. 19810909 200012 1 001
KRISTIN MARTIANA, SH
Penata Muda
NIP. 19780324 201001 2 001
NUNUNG NURJANAH
Pengatur Muda TK. I
NIP.19730426 200701 2 004
A M A N
Pengatur Muda TK. I
NIP. 19670302 200701 1 009
AGUS AHMADI
Pengatur Muda TK. I
NIP. 19720614 200701 1 006
HADI PUJONGGO
Juru
NIP. 19750805 199703
ASEP JUHANA
Penata Muda
NIP. 19680126 199403 1 005
SUKIRMAN
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19630601 200604 1 004
A G U S
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19760820 200701 1 005

III.
TUPOKSI KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET
1. Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam
merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan
koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan
kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah melalui koordinasi analisa kebutuhan,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
aset pemerintah daerah;

3 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Bagian Pengelolaan Aset menyelenggarakan
fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis
operasional koordinasi analisa kebutuhan,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian aset pemerintah daerah;
b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis
analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian aset pemerintah
daerah;

c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi
analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian aset pemerintah
daerah;
d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan koordinasi analisa kebutuhan,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian aset pemerintah daerah;
e. penyelenggaraan pembinaan administratif
koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan
inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset
pemerintah daerah;

f. penetapan rumusan kebijakan analisa,
monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan koordinasi analisa
kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
aset pemerintah daerah;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan
Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi
analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian aset pemerintah
daerah.
4 Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b.Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
c. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian.

IV. TUPOKSI
KA. SUBBAG ANALISA KEBUTUHAN
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Pengelolaan Aset dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan
dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah di bidang pengelolaan analisa
kebutuhan aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Analisa Kebutuhan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional
pengelolaan analisa kebutuhan aset;
b. penyusunan perencanaan teknis analisa
kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi analisa
kebutuhan depresiasi;

d. pelaksanaan analisa kebutuhan dan
depresiasi barang pemerintah daerah;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan
Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait
dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset.

V. TUPOKSI
KA. SUBBAG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
1. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam
merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di
bidang pengelolaan inventarisasi dan penghapusan
aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional
pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset;
b. penyusunan perencanaan teknis inventarisasi dan
penghapusan aset;
c. pelaksanaan penilaian penghapusan aset
pemerintah daerah;
d. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian
penghapusan aset;

e. pelaksanaan administrasi
penghapusan aset;
inventarisasi dan
f. pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
g. pelaksanaan layanan
dokumentasi Bagian;
ketatausahaan dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
j. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat
Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasi
dan penghapusan aset.

VI. TUPOKSI
KA. SUBBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan
Aset dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di
bidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan teknis operasional
pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian aset;
b. penyusunan rumusan penetapan kebijakan
pengelolaan investasi dan aset daerah;
c. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset
daerah;

d. fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan
Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait
dalam pelayanan pemanfaatan, pengawasan
dan pengendalian aset.

VII. FAKTA INTEGRITAS
Tersedianya data yang akurat, terinci, lengkap, aktual dan benar tentang
Barang Aset Tanah Pemerintah Daerah, Inventaris Kantor dan
Kendaraan Dinas.
Tersusun dan diterapkannya konsep pengelolaan, pemanfaatan /
penggunaan dan penghapusan aset ( Sistem dan Prosedur , Mekanisme,
Kriteria, dsb) berdasarkan asas transparansi, keadilan / ekuitas,
kepatutan / proporsional, akuntabilitas dan kepastian hukum

VIII. DATA PEGAWAI
BAGIAN PENGELOLAAN ASET
MENURUT GOLONGAN
• Golongan IV/b
• Golongan III/d
• Golongan III/c
• Golongan III/a
• Golongan II/b
• Golongan II/a
• Golongan I/d
: 1 Orang
: 2 Orang
: 1 Orang
: 2 Orang
: 4 Orang
: 1 Orang
: 1 Orang