Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

L A P O R A N 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

SEKRETARIAT DAERAH 

TAHUN 2012 

Pemerintah Kabupaten Bandung 

Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17, Soreang, 

Kabupaten Bandung, 40911. 

LAKIP Sekretariat Daerah 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang 

capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang 

telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2012. Laporan ini berisi hasil pengukuran 

dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan 

kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk 

mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya. 

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2010-2015 telah 

ditetapkan 10 tujuan dan 31 sasaran. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 

kumulatif atas 146 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2012 diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 107%. 

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa secara umum seluruh unit 

kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan 

seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan 

dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih 

mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi setda dalam perencanaan, 

pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan daerah. 

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas 

hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya 

perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan 

optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peran sentral dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bandung. 


KATA PENGANTAR 


Kabupaten Bandung disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat Daerah juga 

merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari 

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2012 sebagai bagian 

yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Bandung 

yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. 

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 memuat gambaran 

hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan 

dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Sekretariat Daerah tahun 2015 yang 

dilaksanakan oleh seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah. Hasil analisis 

pencapaian kinerja menunjukan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja 

dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih 

adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan 

sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu 

penyempurnaan lebih lanjut. 

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang 

konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan 

target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, 

khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada 

peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah 

Kabupaten Bandung di masa yang akan datang. 

Soreang, Pebruari 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19581229 198603 1 011 


BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 


Tahun 2012, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara 

Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi 

Kabupaten Bandung. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan 

instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya 

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta 

evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP 

menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target 

kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai 

bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas. 

Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 

ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan, sebagai berikut 

: 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi; 


7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010- 

2015; 

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. 

1. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, dimaksudkan untuk : 

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai 

amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme; 

2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan 

kegiatan Sekretariat Daerah selama Tahun 2012, dalam kerangka 

mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

mendorong terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan 

Berdaya Saing. 

Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah ini adalah untuk : 

1. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Sekretariat Daerah yang 

menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, 

sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program-kegiatan Sekretariat Daerah 

sesuai dengan acuan Renstra Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan 

mewujudkan good governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 


2. LAKIP Sekretariat Daerah ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan 

peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk 

mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting 

berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Sekretariat 

Daerah dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, 

mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah 

dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

C. Data Organisasi 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai SKPD ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sekretariat 

Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan selaku 

unsur staf pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya, Sekretaris Daerah didukung oleh pejabat-pejabat dan staf 

yang tersebar pada jajaran/komponen Asisten Pemerintahan, Asisten 

Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten 

Administrasi. Struktur jabatan pada organisasi Sekretariat Daerah adalah 

sebagai berikut : 

a. Asisten Pemerintahan 

Dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merumuskan, 

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah 

di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang 

pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk hukum, 

permasalahan dan dokumentasi hukum, serta fasilitasi dan 

pengembangan otonomi daerah. 

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten 

Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang 

terdiri dari : 


a. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah; 

b. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; 

c. Sub Bagian Pertanahan. 

2) Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; 

b. Sub Bagian Permasalahan Hukum; 

c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 

3) Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri 

dari : 

a. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; 

b. Sub Bagian Penataan Daerah; 

c. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan 

b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 



mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 



pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang 

pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian 

pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan 

pengembangan perekonomian daerah. 

Adapun jenjang struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten 

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : 

(1) Bagian Koordinasi Sosial, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan; 

b. Sub. Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana; 

c. Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial. 

(2) Bagian Pembangunan, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub. Bagian Pengendalian; 

c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

(3) Bagian Koordinasi Perekonomian, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian; 


. Sub. Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan 

Perekonomian; 

c. Sub. Bagian Pengembangan BUMD. 

c. Asisten Administrasi 



mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 



pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang di 

bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan 

kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan 

pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, 

publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset 

pemerintah daerah. 

Adapun struktur jabatan pada tingkat Bagian di Lingkup Asisten 

Administrasi adalah sebagai berikut : 

1) Bagian Umum, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Rumah Tangga dan Persandian; 

b. Sub. Bagian Keuangan; 

c. Sub. Bagian Kepegawaian. 

2) Bagian Humas, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Tata usaha Pimpinan; 

b. Sub. Bagian Protokol; 

c. Sub. Bagian Publikasi dan Pemberitaan. 

3) Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Analisa Kebutuhan; 

b. Sub. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan; 

c. Sub. Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian. 

(4) Bagian Organisasi 

a. Sub Bagian Ketatalaksanaan; 

b. Sub Bagian Kelembagaan; 

c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan 

Aparatur. 


d. Staf Ahli, terdiri dari : 

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; 

(3) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; 

(4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

(5) Staf Ahli Bidang Pembangunan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bandung, Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah 

menyelenggarakan fungsi-fungsi : 

1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung; 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis 

daerah; 

3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan daerah; 

4) Membina penyelenggaraan administrasi dan aparatur pemerintah 

daerah; dan 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 


D. Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2012, LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2012 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; 

Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 dan Peraturan 

Bupati Nomor 4 Tahun 2008 meliputi: struktur hirarkhi organisasi, uraian tugas pokok, 

fungsi dan wewenang Sekretariat Daerah; serta Sistematika Penyajian. 

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, 

dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka 

menengah; Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2012; serta Rencana Kinerja 

Tahun 2012 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012, yang 

memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran 

Strategis Sekretariat Daerah. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis 

capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk termasuk faktor pendorong 

keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya 

serta perbandingan capaian kinerja 2010-2015. Selain itu disajikan pula akuntabilitas 

keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan 

kegiatan tahun 2012 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Sekretariat 

Daerah Tahun 2012 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Data-data pendukung penjelasan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat 

pada tahun 2012. 


BAB II 

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2010-2015 

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, 

disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, 

menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai 

bentuk responsibiltas pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah 

penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Responsibilitas pemerintahan terhadap 

tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat 

dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, 

pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat 

terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya visi Kabupaten Bandung 

yang Maju Mandiri Berdaya Saing. 

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat 

daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta 

pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. 

Selaku pengatur gerak penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat 

Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah 

pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama penyelenggaraan 

Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, 

Mandiri dan Berdaya Saing. Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon 

positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah 

secara tepat dan cepat. 

Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan 

penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai 

dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan 

kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi 


dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan 

pemerintah. 

Fasilitasi, sinkronisasi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung ini 

menjadi salah satu tugas pokok dari Sekretariat Daerah. Hal ini kemudian menjadi 

faktor pendorong sekretariat daerah untuk menjadi lebih profesional, sehingga mampu 

menjadi sentral guidence bagi pelaksanaan urusan dan kewenangan SKPD sesuai 

dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan 

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. 

1. V i s i 

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, peluang, dan dinamika 

pemerintahan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Visi 

Kabupaten Bandung, maka Visi Sekretariat Daerah adalah : 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Yang 

Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel, melalui peningkatan kualitas peran 

dan fungsi Sekretariat Daerah Dalam Rangka Perwujudan Visi dan Misi 

Kabupaten Bandung” 

Visi Sekretariat Daerah mengarah pada perwujudan tatanan penyelenggaraan 

pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi 

birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan 

kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 

2. M i s i 

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kualitas 

pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas 

dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah 

daerah di Bidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Otonomi Daerah; 






daerah di Bidang Pembangunan, Sosial dan Perekonomian; 





daerah di Bidang Kehumasan, Pengelolaan Aset, Organisasi dan 

Ketatalaksanaan; 

4) Meningkatkan kualitas dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan daerah. 

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang 

akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, 

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah, kemudian 

dirumuskan 10 (sepuluh) tujuan strategis (strategic goals) Sekretariat Daerah sebagai 

pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan di Lingkungan 

Sekretariat Daerah, sebagai berikut : 

a) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 

kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum daerah; 

b) Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Implementatif di Kabupaten Bandung; 

c) Terwujudnya Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah serta Tugas 

Pembantuan di Daerah; 

d) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 


penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial; 

e) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 


penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pelaksanaan 

pembangunan; 


f) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 


penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peningkatan dan 

pengembangan perekonomian daerah; 

g) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 


penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengorganisasian 

pemerintahan daerah; 

h) Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan 


penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan pengelolaan aset 

daerah; 

i) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan pimpinan, 

keprotokolan pimpinan, publikasi dan pemberitaan; 

j) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan kerumahtanggaan dan 

persandian, pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, serta pengelolaan 

administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah. 

Kesepuluh tujuan tersebut menunjukan peran sentral Sekretariat Daerah 

sebagai pusat dari pengaturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melingkupi seluruh urusan pemerintahan yang teknis kewenangannya didistribusikan 

menjadi tugas pokok seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran-sasaran 

pencapaian tujuan, sebagaimana berikut : 

1. Untuk mencapai tujuan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas pembinaan perangkat daerah; 

b. Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan dan pengembangan kerjasama 

dan hubungan antar lembaga; 

c. Meningkatnya kualitas fasilitasi pelayanan pertanahan. 


a. Meningkatnya kualitas pengkajian produk hukum daerah; 

b. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan hukum daerah; 

c. Meningkatnya kualitas penataan dokumentasi produk hukum. 


a. Meningkatnya kualitas pengembangan otonomi daerah; 


. Meningkatnya kualitas penataan kewenangan daerah; 

c. Meningkatnya kualitas desentralisasi dan tugas pembantuan. 


a. Meningkatnya kualitas koordinasi pendidikan dan keagamaan; 

b. Meningkatnya kualitas fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana; 

c. Meningkatnya kualitas fasilitasi kesejahteraan sosial. 


a. Meningkatnya kualitas penyusunan program pembangunan daerah; 

b. Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah; 

c. Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 


a. Meningkatnya kualitas koordinasi sarana perekonomian; 

b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan promosi dan distribusi 

pengembangan perekonomian; 

c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengembangan BUMD. 


a. Meningkatnya kualitas penataan sistem ketatalaksanaan organisasi 

perangkat daerah; 

b. Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan organisasi perangkat 

daerah; 

c. Meningkatnya kualitas pendayagunaan aparatur. 


a. Meningkatnya kualitas Analisa Kebutuhan Aset Daerah; 

b. Meningkatnya kualitas Inventarisasi dan penghapusan aset daerah; 

c. Meningkatnya kualitas pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan 

pengendalian aset daerah; 

d. Meningkatnya jumlah PAD dari sewa tanah, penghapusan barang milik 

daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. 


a. Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan ketatausahaan pimpinan; 

b. Meningkatnya kualitas publikasi dan pemberitaan kegiatan pemerintahan 

daerah; 

c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan keprotokolan pemerintahan 

daerah; 



a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan 

kerumahtanggan dan persandian; 

b. Meningkatnya kualitas penataan administrasi pengelolaan keuangan 

Setda; 

c. Meningkatnya kualitas penataan administrasi kepegawaian Setda. 

C. Kebijakan Strategis 

Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas selanjutnya disusun dan ditetapkan 

kebijakan strategis sebagai langkah-langkah yang perlu dilaksanakan pada upaya 

pencapaian sasaran tersebut. Penetapan kebijakan tersebut diperlukan untuk 

mensinergiskan dan membangun keterpaduan langkah dan gerak pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan, pengaturan tahap-tahap pencapaian tujuan berdasarkan prioritas, 

waktu, dan pertimbangan serta sebab-akibat antara program-kegiatan yang saling 

berkaitan. 

Kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam upaya 

mewujudakan Visi-Misi Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat 

Daerah, adalah sebagai berikut : 

(1) Peningkatan kualitas pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah dalam proses perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah 

daerah; 

(2) Peningkatan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah; 

(3) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah; 

(4) Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur 

pemerintah daerah; 

(5) Peningkatan kualitas fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

pemerintah daerah. 

Penetapan kebijakan selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan 

program dan kegiatan yang menjadi langkah operasional perangkat kerja sekretariat 

daerah dalam pencapaian tujuan dan sasarannya. Susunan operasionalisasi upayaupaya 

tersebut tercakup dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan 

memuat target kinerja out put/out come secara jelas dan terukur, sehingga tingkat 


pencapaian target tahun berjalan sampai dengan target akhir tahun renstra dapat 

diketahui. 

D. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja 

Sekretariat Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, 

dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015, dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 1 

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah 

No Tujuan Indikator Kinerja Target Th 2015 

1. 

. 

Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas 3 Perencanaan Teknis 

Operasional, Perumusan 

Kebijakan, Pembinaan, 

Pengendalian, 

Dan 

Pengkoordinasian Teknis 

Administratif Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Di Bidang 

Pemerintahan Umum Daerah; 

2. Terwujudnya Peningkatan 

Penataan Peraturan Perundang- 

Undangan Yang Implementatif 

di Kabupaten Bandung 

Jumlah kegiatan lomba perangkat 

kewilayahan 

Jumlah bimtek pelayanan publik 

Jumlah laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Jumlah Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Jumlah fasilitasi rapat Muspida 

Jumlah fasilitasi kerjasama daerah 

Jumlah Sosialisasi pemilu kDH 

1 keg/th 

1 keg/th 

100%/th 

1 dok/th 

100%/th 

100%/th 

100%/rencana 

Jumlah fasilitasi proses penetapan 100%/usulan/th 

lokasi pengadaan tanah instansi 

pemerintah 

Jumlah bimtek hukum pertanahan 1 keg/th 

bagi aparatur kewilayahan 

Jumlah dokumen peta batas wilayah 1 dok/th 

Jumlah fasilitasi penerbitan produk 

hukum : 

a) Keputusan Bupati 100%/th 

b) Kesepakatan Bersama 100%/th 

c) Perjanjian 100%/th 

d) Keputusan Sekda 100%/th 

Jumlah fasilitasi Penerbitan LD 100%/th 

tahun berjalan 

Jumlah fasilitasi Penerbitan BD 100%/th 

tahun berjalan 

Terlaksananya program legislasi 100%/th 

daerah 

Jumlah fasilitasi Penetapan Perda 100%/th 

Jumlah fasilitasi Penetapan Perbup 100%/th 

Jumlah fasilitasi penyelesaian 100%/th 

perkara hukum 

Jumlah fasilitasi penyelesaian legal 100%/th 


3. Terwujudnya peningkatan 

kualitas perencanaan teknis 

operasional, perumusan 

kebijakan, pembinaan, 

pengendalian, 

dan 

pengkoordinasian teknis 

administratif penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang 

penyelenggaraan 

dan 

pengembangan ortonomi 

daerah 





pengendalian, 

dan 




penyelenggaraan pelayanan 

kesejahteraan sosial 

opinion 

Jumlah diseminasi RANHAM di 100%/th 

kecamatan 

Jumlah Kadarkum 

100%/rencana 

Jumlah Pengukuhan RANHAM 100%/rencana 

Jumlah kodifikasi produk hukum 100%/th 

daerah dan pusat: 

a) Perda th 2012 100%/th 

b) Perbub th 2012 100%/th 

c) Kepbub th 2012 100%/th 

d) Warta Pusat 100%/th 

e) MoU/Perjanjian 100%/th 

f) Sampul CD Produk Hukum 100%/th 

Jumlah sosialisasi produk hukum 100%/rencana 

Jumlah fasilitasi dan konsolidasi 100%/rencana 

penanganan potensi panas bumi 

Jumlah dokumen kajian potensi dan 100%/rencana 

optimalisasi PAD 

Jumlah laporan inventarisasi nama 100% 

rupabumi 

Jumlah bimtek toponimi bagi para 100% 

kasi sosbud kecamatan 

Jumlah dokumen kajian potensi dan 100%/rencana 

optimalisasi PBB-P2 

Jumlah sosialisasi persiapan 100%/rencana 

pengalihan PBB-P2 

Jumlah raperda pemekaran desa 100%/rencana 

Jumlah dokumen kajian pemekaran 100%/rencana 

desa 

Jumlah bimtek pengembangan 100%/rencana 

aparatur kecamatan 

Jumlah fasilitasi peresmian desa 100%/rencana 

hasil pemekaran 

Jumlah fasilitasi pelaksanaan 100%/th 

kegiatan dialog/audensi antara KDH 

dengan tokoh masyarakat, 

pimpinan /anggota organanisasi 

sosial dan masyarakat. 

Jumlah fasilitasi kegiatan FKUU 

Jumlah dokumen data hasil 

pendataan sarana dan prasarana 

keagamaan 

Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan 

Olah Raga dan Seni Pondok 

Pesantren Daerah (Pospeda) 

Jumlah fasilitasi kejadian bencana 

dan pasca bencana 

Jumlah monitoring dan evaluasi 

penerima hibah sarana dan 

prasarana keagamaan (Masjid, 

100%/th 

100%/th 

100%/rencana 

100%/th 

100%/th 






pengendalian, 

dan 




penyelenggaraan pengendalian 

pelaksanaan pembangunan 





pengendalian, 

dan 




penyelenggaraan peningkatan 

dan 

pengembangan 

perekonomian daerah 

Pontren, MD, MT) 

Jumlah monitoring dan evaluasi 

penerima bantuan sosial 

Jumlah pedoman pengadaan barang 

dan jasa melalui e-proc 

Jumlah fasilitasi pengadaan 

barang/jasa secara elektronik 

kepada Pokja ULP SKPD 

Jumlah sosialisasi tentang regulasi 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang/jasa 

Jumlah % pengadaan barang dan 

jasa dilaksanakan melalui e-proc 

Jumlah pedoman standar belanja 

daerah 

Jumlah keg monitoring, terhadap 

pelaksanaan 

kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan 

oleh SKPD 

Jumlah lokus monitoring 

pelaksanaan kegiatan bantuan 

Gubernur 

Jumlah dokumen hasil kegiatan 

monitoring kegiatan pembangunan 

Jumlah kegiatan evaluasi dan 

pelaporan 

pelaksanaan 

kegiatan/pekerjaan 

yang 

dilaksanakan oleh SKPD 

Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks 

bantuan Gubernur dan DAK 

Jumlah lokus pengendalian, 

pelaporan keg pembangunan dana 

CSR 

Peningkatan kualitas saranaprasarana 

perekonomian: 

- Jumlah dok hasil pendataan 

sarana prasarana perekonomian 

- Jumlah persentase saranaprasarana 

perekonomian yang 

baik 

Peningkatan kualitas bantuan 

masyarakat: 

- Jumlah verifikasi dan 

rekomendasi 

proposal 

permohonan bantuan keuangan 

masyarakat 

- Jumlah monitoring pemanfaatan 

bantuan keuangan 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

pengembangan Gerakan Multi 

Agrobisnis (GEMAR): 

- Jumlah Anggota Gapoktan 

100%/th 

1 pedoman 

100%/th 

1 keg/th 

100%/th 

1 pedoman/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

31 kec/th 

1 Dok/th 

80% 

100%/th 

100%/th 

100%/jml 

anggota 


- Jumlah Unit Usaha Pertanian 

yang dikembangkan 

- Jumlah Fasilitasi Pembinaan 

Manajemen Usaha dan 

Peningkatan Kelembagaan yang 

dilakukan 

- Realisasi Perkembangan 

Keuangan Bantuan Program 

GEMAR 

Fasilitasi Peningkatan kualitas 

pengelolaan DBHCHT : 

- Data Potensi Produktivitas 

Tembakau dan Kelompok Petani 

Tembakau 

- Jumlah Kecamatan yang 

mempunyai Potensi Pertanian 

Tembakau 

- Jumlah Kegiatan Sosialisasi 

Ketentuan di Bidang Cukai 

Tembakau 

- Jumlah Total Petani Tembakau 

yang telah mengikuti Sosialisasi 

- Target dan Realisasi Penyerapan 

DBH CHT Kabupaten 

- Target dan Realisasi Penyerapan 

DBH CHT untuk Kegiatan 

Sosialisasi 

Peningkatan Promosi dan 

Produktivitas Produk Unggulan 

Daerah 

Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam 

Pameran 

Jumlah Jenis Produk Unggulan 


Sebaran Wilayah Pemasaran Produk 

Unggulan 

Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada 

UMKM Produk Unggulan 

Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam 

pameran 

Penataan Ulang PD. BPR 

Jumlah Dokumen Penyusunan Aset 

Awal PD. BPR 

Jumlah Dokumen Penyusunan Aset 

PD. BPR Dalam likuidasi 

Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam 

Likuidasi 

Peningkatan Status Hukum 

Kelembagaan PD. BPR 

Jumlah Peningkatan PAD dari 

BUMD 

Jumlah Target dan Realisasi PAD 

dari PD. BPR 

100%/target 

100%/th 

3.772.370.000 

1 Dokumen/th 

100%/target/th 

100%/th 

100% 



100%/th 


100%/target 



100% 

100% 

100% 

2 Perda 







pengendalian, 

dan 




pengorganisasian pemerintahan 

daerah 





pengendalian, dan 




penyelenggaraan penataan 

penataan dan pengelolaan aset 

daerah 


dari PDAM 



dari PT. CBS 


Jumlah Perda pembentukan/ 100%/rencana 

perubahan struktur OPD sesuai 

ketentuan yang berlaku 

Jumlah Perbup penetapan/ 100%/rencana 

perubahan tupoksi 

Jumlah regulasi ketatalaksanaan 100% 

Jumlah sosialisasi dan seminar 100% 

ketatalaksanaan 

Jumlah SPM ditetapkan 

15 bidang 

Jumlah SKPD menetapkan SOP 

73 SKPD 

Jumlah SKPD menetapkan IKU 

73 SKPD 

Jumlah perumusan penyusunan 1 perbub 

kebijakan SOP 

Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian 1 keg/th 

CPP dan CBAN 

Jumlah dok laporan 100%/th 

penyelenggaraan pemerintahan 

Jumlah dok ANJAB SKPD 

32 SKPD 

Jumlah fasilitasi penyusunan 100% 

Perubahan kebijakan Regulasi TP- 

PNS 

Jumlah dok ABK SKPD 

73 SKPD 

Jumlah dok Evaluasi Jabatan SKPD 32 SKPD 

Jumlah SKPD menyusun LAKIP 

73 SKPD 

Jumlah SKPD menyusun LAKIP 

73 SKPD 

Jumlah dokumen laporan barang 1 dok/th 

milik daerah 

Jumlah dokumen DKBMD dan 2 dok/th 

DKPBMD 

Jumlah RKBMD dan RKPBMD 

2 dok/th 

Jumlah Inventarisasi pengumpulan 73 dok 

data barang milik daerah menurut 

SKPD di lingkungan Pemda 

Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang 1 keg/th 

Milik Daerah 

Data hasil pendampingan 

pengelolaan barang milik daerah 

oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa 

Barat : 

- Persentase jumlah aset ternilai 100% 

- Persentase jumlah aset tercatat 100% 

- Jumlah dokumen aset barang 1 dok/th 

daerah 

Jumlah aset/barang yang 100%/target/th 

dihapuskan 

Jumlah dokumen hasil kegiatan 100%/target 

rekonsiliasi pelimpahan aset tetap 

dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung 

Barat 






pengendalian, 

dan 




penyelenggaraan hubungan 

masyarakat 


kualitas penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan daerah 

Jumlah Penaksiran / penilaian atas 

aset tanah Pemda 

Jumlah penyelesaian permasalahan 

aset pertanahan 

Jumlah pemberkasan sertifikasi aset 

tanah Pemda 

Jumlah pendataan penggunaan 

kendaraan dinas milik Pemerintah 

Kabupaten Bandung 

Jumlah pendapatan dari 

pemanfaatan tanah, penghapusan 

barang milik daerah, dan dari 

pendapatan lain-lain yang sah. 

Persentase pelayanan administrasi 

surat-menyurat Sekretariat 

Jumlah fasilitasi penyusunan 

sambutan Sekretariat 

Jumlah fasilitasi pelaksanaan rapat 

koordinasi pejabat Pemerintah 


Jumlah fasilitasi kunjungan kerja 

internal Pemerintah Daerah 

Jumlah kunjungan kerja dengan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah lainnya 

Jumlah penyediaan jenis bahan 

bacaan 

Jumlah penyediaan sarana 

penyebarluasan informasi : 

Pembuatan Press release untuk 

dimuat di Media masa & Media 

Elektronik 

Fasilitasi kegiatan kunjungan 

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 

upacara dan acara ceremonial 

Pemerintah Daerah 

Jumlah pelayanan jasa komunikasi 

sumberdaya air, dan listrik 

Jumlah kegiatan jasa sewa 

peralatan dan perlengkapan kantor 

Jumlah bahan dan jasa pelayanan 

kebersihan selama 1 th 

Jumlah ketersediaan ATK 

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan 

Jumlah komponen listrik 

Jumlah makan minuman penunjang 

kegiatan penerimaan tamu dan 

rapat dinas 

Jumlah kendaraan dinas roda 4 

Jumlah perlengkapan gedung kantor 

Jumlah Perlengkapan rumah 

jabatan 

100%/target 

9 permasalahan 

25 berkas 

100% (80 SKPD) 


100%/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

68 jenis /th 


100%/th 

100%/th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /target/th 




Sumber : Data seluruh Bagian Tahun 2013 

Jumlah peralatan gedung kantor 

Jumlah meubeuleuir 

Jumlah alat-alat komunikasi 

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin 

rumah jabatan 


rumah dinas 


gedung kantor 

Jumlah pemeliharaan rutin mobil 

jabatan 

Jumlah pemeliharaan kendaraan 

mobil dinas 

Jumlah pemeliharaan rutin 

perlengkapan rumah jabatan 


peralatan rumah jabatan/dinas 


peralatan gedung kantor 

Jumlah pemeliharaan meubeulair 

Jumlah pengadaan pakaian dinas 

KDH, WKDH, Setda 

Jumlah laporan administrasi 

keuangan 

Jumlah laporan keuangan 

KDH/WKDH dan Setda semesteran 

Jumlah laporan keuanganKDH/ 

WKDH dan Setda akhir tahun 

Jumlah cakupan pelayanan 

kesehatan 

Jumlah bahan bacaan dan 

Perundang-undangan 

Jumlah kegiatan perjalanan dinas 

pimpinan dan sekretariat ke luar 

daerah 

Jumlah pembayaran kontrak kerja 

Jumlah kegiatan perjalanan dinas 

pimpinan dan sekretariat di dalam 

daerah 




100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100% /th 

100%/th 

36 lap/th 

2 dok/th 

2 dok/th 

100%/tn 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

100%/th 

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tugas pokok Sekretariat Daerah 

dikoordinasikan oleh 3 Asisten, dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) bagian, sehingga 

penetapan kinerja Sekretariat Daerah merangkum rencana pencapaian kinerja bagianbagian. 


Rincian penetapan kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2 

Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Alokasi Anggaran 

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Anggaran 

Peningkatan Kualitas 

Perencanaan Teknis 

Operasional, 

Perumusan Kebijakan, 

Pembinaan, 

Pengendalian, dan 

Pengkoordinasian 

Teknis Administratif 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

di 

Bidang 

Pemerintahan Umum 


Penataan peraturaan 

perundang-undangan 

yang implementatif 

Jumlah kegiatan lomba 1 keg 3.109.861.235,- 

perangkat 

daerah(kelurahan) 

Jumlah bimtek pelayanan 2 keg 

publik 

Jumlah 

laporan 2 laporan 



(LPPD) 

Jumlah Laporan Keterangan 1 laporan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Bupati Tahun 2011 

Jumlah fasilitasi rapat 100% 

Muspida 

Jumlah fasilitasi kerjasama 100% 

daerah 

Jumlah sosialisasi pemilu 1 keg 

kepala daerah 

Jumlah fasilitasi proses 100% 

penetapan lokasi pengadaan 

tanah instansi pemerintah 

Jumlah bimtek penyuluhan 1 keg 

hukum pertanahan bagi 

aparatur kewilayahan 

Jumlah dokumen peta batas 1 dok 

wilayah 

Jumlah penerbitan produk 

1.449.840.000,- 

hukum : 

a) Keputusan Bupati 350 SK 

b) Kesepakatan Bersama 10 

c) Perjanjian 10 

d) Keputusan Sekda 0 

Jumlah Penerbitan LD tahun 

20 

berjalan 

Jumlah Penerbitan BD tahun 

25 

berjalan 

Terlaksananya program 1 keg 

legislasi daerah 

Jumlah Penetapan Perda 23 

Jumlah Penetapan Perbup 25 

Jumlah penyelesaian 15 PH 

perkara hukum 

Jumlah penyelesaian legal 8 LO 


Peningkatan Penataan 

dan Pengembangan 

Otonomi Daerah dan 

Tugas Pembantuan di 




Operasional, 


Pembinaan, 






opinion 

Jumlah diseminasi RANHAM 2 kec 

di kecamatan di kecamatan 

Jumlah Kadarkum 

15 kec 

Jumlah Pengukuhan 1 keg 

RANHAM 

Jumlah kodifikasi produk 

hukum daerah dan pusat: 

g) Perda th 2012 300 

h) Perbub th 2012 300 

i) Kepbub th 2012 200 

j) Warta Pusat 50 

k) MoU/Perjanjian 50 

l) Sampul CD Produk 300 

Hukum 

Jumlah sosialisasi produk 21 keg 

hukum 

Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1.670.000.000,- 

konsolidasi penanganan 

potensi panas bumi 

Jumlah dokumen kajian 1 dok 

potensi dan optimalisasi 

PAD 

Jumlah laporan inventarisasi 1 laporan 

nama rupabumi 

Jumlah bimtek toponimi 1 keg 

bagi para kasi sosbud 

kecamatan 


potensi dan optimalisasi 

PBB-P2 

Jumlah sosialisasi persiapan 2 keg 


Jumlah raperda pemekaran 4 dok 

desa 


pemekaran desa 

Jumlah 

bimtek 1 keg 

pengembangan aparatur 

kecamatan 

Jumlah fasilitasi peresmian 3 keg 

desa hasil pemekaran 

Jumlah pelaksanaan 7 keg 1.450.000.000,- 

kegiatan 

dialog/audensi 

antara KDH dengan tokoh 

masyarakat, 

pimpinan 

/anggota organanisasi sosial 

dan masyarakat. 

Jumlah kegiatan FKUU 11 


pendataan sarana dan 

1 dok 


di 

Bidang 


Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 



Operasional, 


Pembinaan, 






di 

Bidang 


Pengendalian 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

prasarana keagamaan 

Jumlah 

pelaksanaan 

kegiatan Pekan Olah Raga 

dan Seni Pondok Pesantren 

Daerah (Pospeda) 

Jumlah fasilitasi kejadian 

bencana dan pasca bencana 

Jumlah monitoring dan 

evaluasi penerima hibah 

sarana dan prasarana 

keagamaan (Masjid, 

Pontren, MD, MT) 


evaluasi penerima bantuan 

sosial 

Jumlah pedoman pengadaan 

barang dan jasa melalui e- 

proc 


barang/jasa secara 

elektronik kepada Pokja ULP 

SKPD 

Jumlah sosialisasi tentang 

regulasi pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa 

Jumlah 40 % pengadaan 

barang dan jasa 

dilaksanakan melalui e-proc 

Jumlah pedoman standar 

belanja daerah 

Jumlah keg monitoring, 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh 

SKPD 

Jumlah lokus monitoring 

pelaksanaan kegiatan 

bantuan Gubernur 

Jumlah dokumen hasil 

kegiatan monitoring 

kegiatan pembangunan 

Jumlah kegiatan evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan/pekerjaan yang 


Jumlah Evaluasi dan laporan 

pelaks bantuan Gubernur 

dan DAK 

Jumlah lokus pengendalian, 

pelaporan 

keg 

pembangunan dana CSR 

1 keg 

148 kejadian 

704 proposal 

9 proposal 

1 pedoman 1.337.500.000,- 

71 Pokja ULP 

1 kegiatan 

Rp. 

979.895.278.676,00 

1 pedoman 

71 SKPD 

1.825 

paket/kegiatan 

10 SKPD 

1 dok 

71 SKPD 

10 SKPD 

31 Kec 


Peningkatan 

perekonomian daerah 

melalui pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 

(UMKM) 

dan 

pengembangan iklim 

usaha 


perekonomian: 

- Jumlah dok hasil 

pendataan sarana 1 Dokumen 

prasarana perekonomian 


perekonomian 4 Kali 

yang baik 

Peningkatan kualitas 

bantuan masyarakat: 


rekomendasi proposal 

permohonan bantuan 

717 Penerima 

keuangan masyarakat 

- Jumlah monitoring 

pemanfaatan bantuan 3 kali 

keuangan 

Peningkatan kualitas dan 

kuantitas pengembangan 

Gerakan Multi Agrobisnis 

(GEMAR): 

- Jumlah Anggota Gapoktan 3 Gapoktan 

- Jumlah Unit Usaha 

Pertanian 

yang 239 Anggota 

dikembangkan 

- Jumlah Fasilitasi 

Pembinaan Manajemen 

Usaha dan Peningkatan 9 Jenis 

Kelembagaan yang 

dilakukan 


Keuangan Bantuan 4 kali 

Program GEMAR 

Fasilitasi Peningkatan 

kualitas pengelolaan 

DBHCHT : 


Tembakau dan Kelompok 1 Dokumen 

Petani Tembakau 


mempunyai Potensi 15 Kecamatan 

Pertanian Tembakau 

- Jumlah Kegiatan 

Sosialisasi Ketentuan di 32 Kali 

Bidang Cukai Tembakau 

- Jumlah Total Petani 

Tembakau yang telah 3252 KK 

mengikuti Sosialisasi 

- Target dan Realisasi 

Penyerapan DBH CHT 3.199.002.389 

Kabupaten 


Penyerapan DBH CHT 

400.000.000 

1.950.000.000,- 




Operasional, 


Pembinaan, 






di 

Bidang 

Pengorganisasian 


untuk Kegiatan Sosialisasi 


Produktivitas Produk 

Unggulan Daerah 

Jumlah Keikutsertaan SKPD 

dalam Pameran 

Jumlah Jenis Produk 

Unggulan Daerah 

Sebaran Wilayah Pemasaran 

Produk Unggulan 

Jumlah Fasilitasi Pembinaan 

kepada UMKM Produk 

Unggulan 


Jumlah 

Dokumen 

Penyusunan Aset Awal PD. 

BPR 

Jumlah 

Dokumen 

Penyusunan Aset PD. BPR 

Dalam likuidasi 

Jumlah Penyelesaian PD. 

BPR Dalam Likuidasi 



Jumlah Peningkatan PAD 

dari BUMD 

Jumlah Target dan Realisasi 

PAD dari PD. BPR 


PAD dari PDAM 


PAD dari PT. CBS 

Jumlah 

Perda 

pembentukan/ perubahan 

struktur OPD sesuai 


Jumlah Perbup penetapan/ 


Jumlah 

regulasi 


Jumlah sosialisasi dan 

seminar ketatalaksanaan 

Jumlah perumusan 

penyusunan kebijakan SOP 

Jumlah fasilitasi kegiatan 

penilaian CPP dan CBAN 

Jumlah dok laporan 


pemerintahan 

Jumlah dok ANJAB SKPD 


Perbub atas Perubahan 

Regulasi TP-PNS 

24 Kali 

81 Produk 

4 Wilayah 

2 Kali 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

1 Kegiatan 

2 Perda 

1.200.000.000 

2.200.000.000 

250.000.000 

3 Perda 1.253.169.200,- 

3 Perbup 

4 Perbup 

2 Keg 

1 Perbub 

1 keg 

4 dok 

10 Dok 

1 Perbup 


Peningkatan kualitas 

perencanaan teknis 

operasional, 

perumusan kebijakan, 

pembinaan, 

pengendalian, dan 

pengkoordinasian 

teknis administratif 



di bidang 


penataan penataan dan 

pengelolaan aset 

daerah 

Peningkatan 

Pelaksanaan 

Kualitas 


Kepbub atas Perubahan 


Jumlah dokumen pelaporan 

aset/barang daerah 

Jumlah dokumen DKBMD 

dan DKPBMD tahun 2012 

Jumlah RKBMD dan 

RKPBMD tahun 2013 

Jumlah Inventarisasi 

pengumpulan data barang 

milik daerah menurut SKPD 

di lingkungan Pemda 

Sosialisasi aplikasi SIMDA 

Barang Milik Daerah 


pengelolaan barang milik 

daerah oleh BPKP 

Perwakilan Propinsi Jawa 

Barat : 

- Persentase jumlah aset 

ternilai 

- Persentase jumlah aset 

tercatat 

- Jumlah dok aset/barang 

hasil pendampingan 

Jumlah aset/barang yang 

dihapuskan 

Jumlah dokumen hasil 

kegiatan rekonsiliasi 

pelimpahan aset tetap dari 

Kab. Bandung ke Kab. 

Bandung Barat 

Jumlah Penaksiran / 

penilaian atas aset tanah 

Pemda 

Jumlah penyelesaian 

permasalahan aset 

pertanahan 

Jumlah pemberkasan 

sertifikasi aset tanah Pemda 

Jumlah pendataan 

penggunaan kendaraan 

dinas milik Pemerintah 


Jumlah pendapatan dari 

sewa tanah, penghapusan 

barang milik daerah, dan 

pendapatan lain-lain yang 

sah. 

Persentase pelayanan 

administrasi surat-menyurat 

Sekretariat 

1 Kepbub 

1 dok Rp. 1.340.000.000,- 

2 dok 

2 dok 

3 dok 

1 keg, 110 orang 

100% 

100% 

1 dok 

33 buah 

1 dok 

17 bidang 

9 Permasalahan 

25 berkas 

80 SKPD 

Rp. 280.000.000,- 

2.661.018.310,- 

100% 


Ketatausahaan 

Pimpinan, 

Keprotokolan, 

Publikasi 

Pemberitaan 

dan 

serta 



Kerumahtanggaan dan 

Persandian, 

Pengelolaan Keuangan 

Sekretariat Daerah, 

serta Pengelolaan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Sekretariat Daerah 

Jumlah penyusunan 

sambutan Sekretariat 

240 

Jumlah pelaksanaan rapat 

koordinasi pejabat 4 Rakorda 


Jumlah kunjungan kerja 

internal Pemerintah Daerah 

31 kecamatan 


dengan Pememerintah 

Pusat dan Pemerintah 

3 Kunker 


Jumlah penyediaan jenis 

bahan bacaan 

68 jenis 

Jumlah penyediaan sarana 


180 pres 

release 

Pembuatan Press release 1.243 lembar foto 

untuk dimuat di Media masa 

& Media Elektronik 

8.438 

kliping 

Fasilitasi kegiatan kunjungan 100 % 

Fasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan upacara dan acara 

ceremonial Pemerintah 

100 % 


Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 bulan 34.212.272.500,- 

komunikasi sumberdaya air, 

dan listrik 

Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg 

peralatan dan perlengkapan 

kantor 

Jumlah bahan dan jasa 100 jenis, 81 orang 

pelayanan kebersihan 

selama 1 th 

Jumlah ketersediaan ATK 

192 jenis 

Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis 

penggandaan 

Jumlah komponen listrik 

14 jenis 

Jumlah makan minuman 15 kegiatan 

penunjang kegiatan 

penerimaan tamu dan rapat 

dinas 

Jumlah kendaraan dinas 1 jenis 

roda 4 

Jumlah perlengkapan 10 jenis 

gedung kantor 

Jumlah Perlengkapan rumah 4 jenis 

jabatan 

Jumlah peralatan gedung 3 jenis 

kantor 

Jumlah meubeuleuir 

40 buah 

Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 

Jumlah 

kegiatan 2 keg 

pemeliharaan rutin rumah 

jabatan 


Sumber : Data seluruh Bagian Tahun 2013 

Jumlah 

kegiatan 


dinas 

Jumlah 

kegiatan 

pemeliharaan rutin gedung 

kantor 


mobil jabatan 

Jumlah pemeliharaan 

kendaraan mobil dinas 


perlengkapan rumah 

jabatan 


peralatan 

rumah 

jabatan/dinas 



Jumlah pemeliharaan 

meubeulair 

Jumlah pengadaan pakaian 

dinas KDH, WKDH, Setda 


keuangan 


KDH/WKDH dan Setda 

semesteran 

Jumlah 

laporan 

keuanganKDH/WKDH dan 

Setda akhir tahun 


kesehatan 



Jumlah kegiatan perjalanan 

dinas pimpinan dan 

sekretariat ke luar daerah 

Jumlah pembayaran kontrak 

kerja 



sekretariat di dalam daerah 

3 keg 

2 jenis 

2 jenis 

104 kegiatan 

10 jenis 

10 jenis 

2 kegiatan 

3 jenis 

117 jenis 

36 lap 

2 laporan 

2 laporan 

3 keg 

65 buku 

3 kegiatan 

130 pembayaran 

342 keg. 

E. Alokasi Anggaran Menurut Bagian dan Jenis Belanja Program 

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja 

tujuan dan sasaran rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2012, diuraikan menurut 

alokasi anggaran per unit bagian adalah sebagai berikut : 


Tabel 3 

Alokasi Anggaran Menurut Bagian 

No Nama Bagian Jumlah (Rp.) 

1. Bagian Pemerintahan Umum 3.109.861.235,- 

2. Bagian Hukum 1.449.840.000,- 

3. Bagian Otonomi Daerah 1.670.000.000,- 

4. Bagian Koordinasi Perekonomian 1.950.000.000,- 

5. Bagian Koordinasi Sosial 1.450.000.000,- 

6. Bagian Pembangunan 1.337.500.000,- 

7. Bagian Umum 34.212.272.500,- 

8. Bagian Humas 2.661.018.310,- 

9. Bagian Aset 1.340.000.000,- 

10. Bagian Organisasi 1.253.169.200,- 

Sumber : Data Bagian Umum Tahun 2013 

JUMLAH 50.433.661.245,- 

Rincaian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada 

lampiran Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. 


BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada tahun anggaran 2012, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah 

menetapkan 10 (sepuluh) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran yang akan dicapai. 

Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 146 indikator kinerja. 

Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukan bahwa secara keseluruhan target 

sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian 

kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 107%. Suatu organisasi dinyatakan berhasil 

apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan 

yang ditetapkan. 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2012, dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja 

sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat 

capaian kinerja indikator sasaran pada masing-masing tujuan, secara umum diuraikan 

dalam tabel-tabel berikut : 

Tabel 4 

Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1 

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan 

Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum Daerah 

Sasaran 

Meningkatnya kualitas 

fasilitasi pembinaan 

perangkat daerah 

Meningkatnya Kualitas 

pelayanan dan 

pengembangan 

kerjasama dan 

hubungan antar 

lembaga 

Indikator Kinerja 

Uraian Target Realisasi % 

Jumlah kegiatan lomba 1 keg 1 keg 100% 

perangkat daerah(kelurahan) 

Jumlah bimtek pelayanan 2 keg 2 keg 100% 

publik 

Jumlah 

laporan 2 laporan 2 laporan 100% 


pemerintahan daerah (LPPD) 

Jumlah Laporan Keterangan 



Jumlah fasilitasi rapat 

Muspida 

Jumlah fasilitasi kerjasama 

daerah 

1 laporan 1 laporan 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 


Meningkatnya fasilitasi 

pelayanan pertanahan 

Jumlah sosialisasi pemilu 

kepala daerah 

Jumlah fasilitasi proses 



1 keg 1 keg 100% 

100% 100% 100% 

Jumlah bimtek penyuluhan 1 keg 1 keg 100% 

hukum pertanahan bagi 

aparatur kewilayahan 

Jumlah dokumen peta batas 1 dok 1 dok 100% 

wilayah 

Rata-Rata 100% 

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Umum Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 1 ; Terwujudnya peningkatan 

kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari 3 sasaran 

dengan 10 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja 

tujuan 1 adalah 100 %. Capaian kinerja tujuan ini tercapai 100%, menjelaskan bahwa 

secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai 

target kinerja kegiatan (out put) sesuai dengan rencana. 

Tabel 5 


Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Implementatif di Kabupaten Bandung 

Sasaran 


analisa dan pengkajian 

produk hukum dan 

peraturan perundangundangan 


pembinaan 

permasalahan hukum 




253,2% 

hukum : 

e) Keputusan Bupati 350 SK 570 SK 162,8% 

f) Kesepakatan Bersama 10 11 110% 

g) Perjanjian 10 45 450% 

h) Keputusan Sekda 0 29 290% 

Jumlah Penerbitan LD tahun 20 20 100% 

berjalan 

Jumlah Penerbitan BD tahun 25 25 100% 

berjalan 

Terlaksananya program 1 keg 1 Keg 100% 


Jumlah Penetapan Perda 23 32 139,1% 

Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240% 

Jumlah penyelesaian perkara 15 PH 17 PH 113,3% 

hukum 

Jumlah penyelesaian legal 8 LO 8 LO 100% 

opinion 

Jumlah diseminasi RANHAM di 

kecamatan di kecamatan 

2 kec 2 Kec 100% 


Jumlah Kadarkum 15 kec 15 kec 100% 

Jumlah Pengukuhan RANHAM 1 keg 1 keg 100% 

Meningkatnya Kualitas Jumlah kodifikasi produk 

100% 

pelayanan dokumentasi 

hukum 


m) Perda th 2012 300 300 100% 

n) Perbub th 2012 300 300 100% 

o) Kepbub th 2012 200 200 100% 

p) Warta Pusat 50 50 100% 

q) MoU/Perjanjian 50 50 100% 

r) Sampul CD Produk Hukum 300 300 100% 

Jumlah sosialisasi produk 21 keg 21 keg 100% 

hukum 

Rata-Rata 126,58% 

Sumber : Data Bagian Hukum Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 2 ; Terwujudnya peningkatan 

penataan peraturan perundang-undangan yang implementatif di Kabupaten Bandung, 

memiliki 3 sasaran dan indikator keberhasilan kinerja capaiannya diukur melalui 13 

indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 

126,58%, angka rata-rata capaian kinerja tujuan ini sangat tinggi karena terdapat 

capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran yang terealisasi melebihi 

target yaitu pada Penetapan Peraturan Daerah mencapai 139%, penerbitan Peraturan 

Bupati, dari target capaian indikator sasaran 25 penerbitan tercapai sebanyak 60 

penerbitan Perbup, atau sekitar 240%, penyusunan perjanjian daerah yang mencapai 

450%, Penetapan Keputusan Sekretaris Daerah sebesara 290%, dan pada penetapan 

Kepbup yang mencapai 162,8%. Tingginya penerbitan produk hukum menunjukan 

bahwa peningkatan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. 

Tabel 6 


Terwujudnya Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan di Daerah 

Sasaran 


pengembangan 

otonomi daerah 



Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1 keg 100% 



Jumlah dokumen kajian 

potensi dan optimalisasi PAD 

Jumlah laporan inventarisasi 

nama rupabumi 

Jumlah bimtek toponimi bagi 

para kasi sosbud kecamatan 

1 dok 1 dok 100% 


1 keg 1 keg 100% 



desentralisasi dan 

pelayanan tugas 

pembantuan 


penataan dan 

pengembangan daerah 


potensi dan optimalisasi PBB- 

P2 

Jumlah sosialisasi persiapan 


Jumlah raperda pemekaran 

desa 



Jumlah 

bimtek 


kecamatan 

Jumlah fasilitasi peresmian 


1 dok 1 dok 100% 

2 keg 2 keg 100% 

4 dok 3 dok 75% 

3 dok 3 dok 100 % 

1 keg 1 keg 100% 

3 keg 3 keg 100% 


Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 3; Terwujudnya Penataan, 

Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah diuraikan lebih 

lanjut kedalam 3 sasaran dengan indikator keberhasilan kinerja yang diukur melalui 10 

indikator sasaran. Nilai persentase rata-rata capaian kinerja tujuan 3 pada tahun 2012 

adalah sebesar 97,50%, sedangkan rincian capaian kinerja atas setiap indikator sasaran 

dapat dilihat sebagaimana tabel di atas 

Tabel 7 




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 


Sasaran 


Koordinasi Pendidikan 

Dan Keagamaan 



Jumlah pelaksanaan kegiatan 7 keg 7 keg 100% 

dialog/audensi antara KDH 


pimpinan 

/anggota 

organanisasi sosial dan 

masyarakat. 

Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100% 

Jumlah dokumen data hasil 1 dok 1 dok 100% 



Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 keg 0 keg 0 % 

Pekan Olah Raga dan Seni 

Pondok Pesantren Daerah 

(Pospeda) 



Fasilitasi Penanganan 

Bencana dan Pasca 

Bencana 


Fasilitasi Kesejahteraan 

Sosial 






keagamaan (Masjid, Pontren, 

MD, MT) 



sosial 

148 

kejadian 

704 

peoposal 

148 

kejadian 

614 

proposal 

100% 

87,22% 

9 proposal 9 proposal 100% 

Rata-Rata 84% 

Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas 

capaian kinerja tujuan 4; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis 

operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian 

teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan sosial, diuraikan lebih lanjut melalui 3 (tiga), dengan ukuran 

keberhasilannya diukur berdasarkan 7 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja 

tujuan berdasarkan pengukuran dari seluruh indikator sasaran pada tahun ini adalah 

sebesar 84%, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat 

sebagaimana tabel di atas. 

Tabel 8 




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sasaran 


Penyusunan Program 

Pembangunan Daerah 



Jumlah pedoman pengadaan 1 

1 100% 

barang dan jasa melalui e-proc pedoman pedoman 

Jumlah fasilitasi pengadaan 71 Pokja 71 Pokja 100% 

barang/jasa secara elektronik ULP ULP 


Jumlah sosialisasi tentang 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 

regulasi pelaksanaan 


Jumlah 40 % pengadaan 

barang dan jasa dilaksanakan 

melalui e-proc 

Rp. 

979.895.2 

78.676,00 

Rp. 

342.249.5 

02.536,00( 

87 % 


34,93 %) 

Jumlah pedoman standar 1 

1 100% 


pedoman pedoman 

Jumlah keg monitoring, 71 SKPD 71 SKPD 100 % 

Meningkatnya Kualitas terhadap pelaksanaan 1.825 1.825 

Pengendalian 

Pembangunan Daerah 

kegiatan pembangunan yang 


paket/kegi 

atan 

paket/kegi 

atan 

Jumlah lokus monitoring 10 SKPD 10 SKPD 100 % 


Gubernur 

Jumlah dokumen hasil 1 dok 1 dok 100 % 

kegiatan monitoring kegiatan 

pembangunan 

Jumlah kegiatan evaluasi dan 71 SKPD 71 SKPD 100% 

pelaporan pelaksanaan 

Meningkatnya Kualitas kegiatan/pekerjaan yang 

Evaluasi Dan Pelaporan dilaksanakan oleh SKPD 

Pembangunan Daerah Jumlah Evaluasi dan laporan 10 SKPD 10 SKPD 100% 

pelaks bantuan Gubernur dan 

DAK 

Jumlah lokus pengendalian, 31 Kec 31 Kec 100% 

pelaporan keg pembangunan 

dana CSR 

Rata-Rata 99% 

Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran atas capaian kinerja 

Tujuan 5; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, 

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis 

Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan 

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, yang diuraikan lebih lanjut dengan 3 sasaran 

dengan ukuran keberhasilan dihitung dari 11 indikator sasaran diperoleh persentase 

rata-rata capaian kinerja sebesar 99 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator 

kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. 


Tabel 9 




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan 

Pengembangan Perekonomian Daerah 

Sasaran 


Koordinasi Sarana 

Perekonomian 




perekonomian: 


sarana 

prasarana 

perekonomian 


perekonomian 

yang baik 

Peningkatan kualitas bantuan 

masyarakat: 






pemanfaatan bantuan 

keuangan 



Gerakan Multi Agrobisnis 

(GEMAR): 

- Jumlah Anggota Gapoktan 


Pertanian 

yang 

dikembangkan 

- Jumlah Fasilitasi 

Pembinaan Manajemen 

Usaha dan Peningkatan 

Kelembagaan yang 

dilakukan 


Keuangan Bantuan 

Program GEMAR 

Fasilitasi Peningkatan kualitas 



Tembakau dan Kelompok 



mempunyai Potensi 


1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

80% 72% 90% 

717 

Penerima 

717 

Penerima 

100% 

3 kali 3 kali 100% 

239 

Anggota 

301 

Anggota 

126% 

9 Jenis 9 Jenis 100% 

4 kali 4 Kali 100% 

3.772.370. 

000 

1 

Dokumen 

15 

Kecamata 

n 

4.013.118. 

000 

1 

Dokumen 

16 

Kecamata 

n 

106% 

100% 

107% 



Pelaksanaan Promosi 

dan Distribusi 

Pengembangan 

Perekonomian 


Pembinaan dan 

Pengawasan BUMD 



Tembakau 


Tembakau yang telah 







untuk Kegiatan Sosialisasi 


dalam Pameran 






kepada UMKM Produk 

Unggulan 


dalam Pameran 


Jumlah Dokumen Penyusunan 

Aset Awal PD. BPR 


Aset PD. BPR Dalam likuidasi 

Jumlah Penyelesaian PD. BPR 

Dalam Likuidasi 




BUMD 




PAD dari PDAM 



32 Kali 32 kali 100% 

3252 KK 1200 KK 37% 

3.199.002. 

389 

400.000.0 

00 

3.041.354. 

465 

399.908.0 

00 

95,07% 

99,98% 

24 Kali 18 Kali 75% 

81 Produk 85 Produk 105% 

4 Wilayah 6 Wilayah 150% 


24 Kali 18 Kali 101% 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

100% 

100% 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 

2 Perda 1 Perda 50% 

1.200.000. 

000 

2.200.000. 

000 

250.000.0 

00 

1.250.000. 

000 

2.200.000. 

000 

105.000.0 

00 

104% 

100% 

Rata-Rata 96% 

Sumber : Data Bagian Ekonomi Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 6 : Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, 

Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan 

Perekonomian Daerah, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dan diukur melalui , 

dengan keberhasilan capaian kinerja 

42% 

diukur melalui 26 indikator kinerja sasaran. 


Capaian kinerja rata-rata tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 93 %, sedangkan capaian 

kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. 

Tabel 10 




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan 


Sasaran 


Penataan Kelembagaan 

Organisasi Perangkat 



Penataan Sistem 

Ketatalaksanaan 

Organisasi Perangkat 




Jumlah Perda pembentukan/ 3 Perda 3 Perda 100% 



Jumlah Perbup penetapan/ 3 Perbup 3 Perbup 100% 


Jumlah regulasi ketatalaksanaan 4 Perbup 4 Perbup 100% 

Jumlah sosialisasi dan seminar 2 Keg 2 Keg 100% 


Jumlah perumusan penyusunan 1 Perbub 1 perbub 100% 

kebijakan SOP 

Jumlah fasilitasi kegiatan 1 keg 1 keg 100% 


Meningkatnya Kualitas Jumlah dok laporan 4 dok 4 dok 100% 

Analisa Formasi Jabatan 

Dan Pendayagunaan 

penyelenggaraan pemerintahan 

Jumlah dok ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110% 

Aparatur Jumlah fasilitasi penyusunan 1 Perbup 2 Perbup 200% 

Perbub atas Perubahan 


Jumlah fasilitasi penyusunan 1 Kepbub 2 Kepbub 200% 

Kepbub atas Perubahan 



Sumber : Data Bagian Organisasi Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan ke 7; Terwujudnya Tatanan 

Struktur Organisasi, Sistem Ketatalaksanaan Organisasi, dan Pendayagunaan Aparatur 

Pemerintah Kabupaten Bandung yang Efektif dan Efisien, memiliki 3 (tiga) sasaran, 

dengan indikator capaian kinerja yang diukur melalui 13 indikator kinerja sasaran. 

Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran secara keseluruhan adalah 110%, yang di 

kontribusikan dari proses penyusunan penetapan perubahan kebijakan TP-PNS, 

dengan ditetapkannya 2 (dua) perubahan regulasi pengaturan kebijakan TP-PNS dari 

target 1 (satu) penetapan perubahan kebijakan. 


Tabel 11 




Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan 

Pengelolaan Aset Daerah 

Sasaran 


Analisa Kebutuhan Aset 



pelayanan inventarisasi 

dan penghapusan 

barang aset daerah 


pengembangan 

pemanfaatan, 

pengawasan dan 

pengendalian aset 

pemerintah daerah 

Meningkatnya 

pendapatan dari sewa 

tanah, penghapusan 



Jumlah dokumen pelaporan 1 dok 1 dok 100% 


Jumlah dokumen DKBMD dan 2 dok 2 dok 100% 

DKPBMD tahun 2012 

Jumlah RKBMD dan RKPBMD 2 dok 2 dok 100% 

tahun 2013 

Jumlah Inventarisasi 3 dok 5 dok 166,7% 

pengumpulan data barang 

milik daerah menurut SKPD di 

lingkungan Pemda 

Sosialisasi aplikasi SIMDA 210 orang 193 orang 193% 




daerah oleh BPKP Perwakilan 

Propinsi Jawa Barat : 

- Persentase jumlah aset 100% 99,99% 99,99% 

ternilai 

- Persentase jumlah aset 100% 100% 100% 

tercatat 

- Jumlah dok penilaian dan 1 dok 1 dok 100% 

pencatatan aset daerah 

Jumlah aset/barang yang 33 buah 120 buah 363,6% 

dihapuskan 

Jumlah dokumen hasil 1 dok 1 dok 100% 

kegiatan rekonsiliasi 

pelimpahan aset tetap dari 

Kab. Bandung ke Kab. 

Bandung Barat 

Jumlah Penaksiran / penilaian 17 bidang 17 bidang 100% 

atas aset tanah Pemda 


9 

8 

88,9% 


Permasalah Permasalah 

pertanahan 

an 

an 


25 berkas 10 berkas 40% 



80 SKPD 80 SKPD 100% 

penggunaan kendaraan dinas 

milik Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

Jumlah pendapatan dari sewa 

tanah, penghapusan barang 

milik daerah, dan pendapatan 

Rp. 

280.000.00 

0,- 

Rp.1.420.72 

9.888,- 

507% 


arang milik daerah, lain-lain yang sah 

dan pendapatan lainlain 

yang sah 

Rata- Rata 151% 

Sumber : Data Bagian Aset Th 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 8 : Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, 


Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Aset 

Daerah, diuraikan lebih lanjut menjadi 4 indikator sasaran, dengan ukuran 

keberhasilan diukur melalui 15 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata 

tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 151 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap 

indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. 

Tabel 12 


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, 

Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan 

Sasaran 


Fasilitasi Kegiatan 

Ketatausahaan 

Pimpinan 


Publikasi Dan 

Pemberitaan Kegiatan 


Terfasilitasinya 

Kegiatan Keprotokolan 





administrasi surat-menyurat 100% 100% 100% 


Jumlah penyusunan sambutan 


240 406 169 % 


koordinasi 

pejabat 4 Rakorda 4 Rakorda 100 % 


Jumlah kunjungan kerja 31 

26 

internal Pemerintah Daerah kecamatan kecamatan 

84 % 


dengan Pememerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah 

3 Kunker 3 kunker 100% 

lainnya 


bahan bacaan 

68 jenis 68 Jenis 100% 

Jumlah penyediaan sarana 180 

223 

penyebarluasan informasi : release release 

124 % 

Pembuatan Press release 1.243 1000 

untuk dimuat di Media masa lembar foto lembar foto 

80 % 


8.438 8.000 

kliping kliping 

95 % 

Fasilitasi kegiatan kunjungan 100 % 100 % 100 % 




100 % 100 % 100 % 




Sumber : Data Bagian Humas Tahun 2013 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 9 ; Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta 

Pemberitaan, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dengan tingkat capaian kinerja 

diukur melalui 9 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata tujuan 9 pada 

tahun 2012 adalah sebesar 105 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator 

kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. 

Tabel 13 


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan 

Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian Sekretariat Daerah 

Sasaran 

Meningkatnya 

Kualitas Fasilitasi 


Kerumahtanggan dan 

Persandian 



Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 3 keg 100% 

komunikasi sumberdaya air, bulan 

dan listrik 

Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg 193 keg 100% 


kantor 

Jumlah bahan dan jasa 

pelayanan kebersihan selama 1 

th 

100 jenis, 81 

orang 

100 jenis, 

81 orang 

100% 

Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100% 

Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis 54 Jenis 100% 

penggandaan 

Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100% 

Jumlah makan minuman 15 kegiatan 15 kegiatan 100% 

penunjang kegiatan penerimaan 

tamu dan rapat dinas 

Jumlah kendaraan dinas roda 4 1 jenis 1 jenis 100% 

Jumlah perlengkapan gedung 10 jenis 10 jenis 100% 

kantor 

Jumlah Perlengkapan rumah 4 jenis 4 jenis 100% 

jabatan 

Jumlah peralatan gedung kantor 3 jenis 3 jenis 100% 

Jumlah meubeuleuir 40 buah 40 buah 100% 

Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 6 unit 100% 

Jumlah kegiatan pemeliharaan 2 keg 2 keg 100% 

rutin rumah jabatan 

Jumlah kegiatan pemeliharaan 3 keg 3 keg 100% 

rutin rumah dinas 

Jumlah kegiatan pemeliharaan 

rutin gedung kantor 

2 jenis 2 jenis 100% 


Penataan dan 

Pengelolaan 

Keuangan Setda 

Penataan dan 

Pengelolaan 

Kepegawaian Setda 


mobil jabatan 

Jumlah 

pemeliharaan 

kendaraan mobil dinas 




peralatan rumah jabatan/dinas 



Jumlah 

pemeliharaan 

meubeulair 

Jumlah pengadaan pakaian 



keuangan 



semesteran 

Jumlah 

laporan 

keuanganKDH/WKDH dan Setda 

akhir tahun 


kesehatan 




dinas pimpinan dan sekretariat 

ke luar daerah 


kerja 


104 kegiatan 104 100% 

kegiatan 



2 kegiatan 2 kegiatan 100% 



36 lap 36 lap 100% 



3 keg 3 keg 100% 

65 buku 47 buku 72% 

3 kegiatan 3 kegiatan 100% 

130 

pembayaran 

jasa 

130 

pembayara 

n jasa 

100% 

Jumlah kegiatan perjalanan 342 keg. 342 keg. 100% 

dinas pimpinan dan sekretariat 

di dalam daerah 

Rata-rata 99,98 

% 


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas 

capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan 

Kerumahtanggan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian adalah 

99,98 %. 

Tujuan 10 diukur melalui 3 sasaran dengan 31 indikator kinerja sasaran. Hasil 

capaian kinerja rata-rata pada tujuan ini adalah sebesar 99,98%. Target kinerja sasaran 

Bahan bacaan dan perundang-undangan tidak tercapai 100% hal ini disebabkan karena 

pengadaan bahan bacaan berupa buku perundang-undangan yang dipergunakan 

hanya 9 produk buku peraturan perundang-undangan. Namun secara umum dapat 


terlihat bahwa seluruh rencana kerja telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja 

sasaran sesuai dengan perencanaan. 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, diuraikan dalamm 

penjelasan selanjutnya. 

1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan 

Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan 

Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

di Bidang Pemerintahan Umum Daerah 

Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 1 diuraikan lebih lanjut melalui tiga 

sasaran dengan rincian penjelasan capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikatorindikator 

kinerja sasaran sebagaimana penjelasan dibawah ini. 

Tabel 14 

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan perangkat daerah 

Indikator Target Realisasi % Capaian 

Realisasi 

2011 2010 

Jumlah kegiatan lomba 1 keg 1 keg 100% 100% 72% 

perangkat kewilayahan 

Jumlah bimtek pelayanan 1 keg 1 keg 100% - - 

publik 

Jumlah 

laporan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100% 



Rata-Rata 100% 66,6% 57,3% 


Kegiatan lomba perangkat kewilayahan berbentuk lomba kelurahan, yang 

merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat lembaga kewilayahan, melalui 

penilaian atas kinerja kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Lomba 

ini dilaksanakan setiap tahun dan berjenjang dari mulai tingkat kecamatan sampai 

dengan tingkat Kabupaten Bandung. 

Kegiatan bimbingan teknis pelayanan publik, merupakan salah satu kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh perangkat kewilayahan. Perangkat kewilayahan yang terdiri dari 

Kecamatan dan Kelurahan merupakan kepanjangan tangan Bupati Bandung, sebagai 


perangkat daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dan 

berhadapan langsung dalam pelayanan pada masyarakat. 

Bimtek pelayanan publik ini juga berkaitan dengan pelaksanaan dan 

pengembangan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah melalui pelaksanaan 

program PATEN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan. Kegiatan Bimtek ini 

dilaksanakan dengan target pelaksanaan 1 kali setiap tahun, sampai dengan tahun 

2015. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bentuk kegiatannya berupa penyusunan 

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan penyusunan ILPPD 

(Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Tersusunnya kedua 

dokumen laporan tersebut menjadi target kinerja yang tetap setiap tahunnya pada 

sasaran ini. 

LPPD merupakan bentuk pelaporan atas kinerja pemerintah daerah yang 

disusun berdasarkan pelaksanaan urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sedangkan 

ILPPD adalah dokumen informasi atas kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah 

yang disusun dan disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui 

publikasi media massa. 

Pada tahun 2012 kedua target kinerja ini terpenuhi dengan tersusun dan 

terlaporkannya dokumen LPPD kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dan penyampaian ILPPD kepada masyarakat melalui publikasi 

media massa Galamedia dan Website Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Tabel 15 


Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar 

lembaga 


Realisasi 

2011 2010 

Jumlah Laporan Keterangan 1 laporan 1 laporan 100% 100% 0 



Jumlah fasilitasi rapat 100% 100% 100% 100% 72% 

Muspida 

Jumlah fasilitasi kerjasama 100% 100% 100% 100% 100% 

daerah 

Jumlah Sosialisasi pemilu 1 keg 1 keg 100% 0 0 


kepala daerah 

Rata-Rata 100% 75% 43% 


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, merupakan salah satu 

jenis laporan wajib atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan 

kepada DPRD, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. 

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan 

menjadi target kinerja yang tetap setiap tahun. Sesuai dengan target kinerja sasaran, 

LKPJ Tahun 2011 dapat tersusun dan terlaporkan sesuai dengan rencana. 

Target kinerja; pelaksanaan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah, merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk membangun keterpaduan langkah pembangunan 

dengan unsur-unsur pimpinan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, Kepala 

Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan. Rapat Muspida ini juga mengikut sertakan 

unsur-unsur tokoh masyarakat lainnya untuk membahas isu-isu daerah yang 

berkembang dan memerlukan solusi dan strategi bersama. Realiasi kinerja target 

pelaksanaan rapat muspida yang dilaksanakan tahun 2012, seluruhnya dapat 

dilaksanakan yaitu sebanyak 11 kali kegiatan rapat muspida. 

Kerjasama daerah yang difasilitasi pada tahun 2012 terdiri dari; 4 MoU dan 12 

Kerjasama. Rincian MoU dan Kerjasama yang difasilitasi pada tahun 2012 dapat dilihat 

dalam lampiran. 

Target kinerja pelaksanaan sosialisasi pemilu merupakan langkah persiapan 

dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan yaitu Pemilu 

Gubernur Jawa Barat pada Bulan Februari 2013, yang dilanjutkan dengan Pemili Pemilu 

Legislatif, serta selanjutnya Pemilu Presiden pada bulan Agustus 2014. Rencana 

kegiatan ini adalah 1 kali kegiatan dengan sasaran 900 orang peserta yang merupakan 

perwakilan dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 267 Desa. Secara keseluruhan target 

kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

Tabel 16 


Terfasilitasinya pelayanan pertanahan 


Realisasi 

2011 2010 

Jumlah fasilitasi proses 100% 100% 100% 100% 100% 



Jumlah bimtek hukum 1 keg 1 keg 100% 100% 100% 

pertanahan bagi aparatur 

kewilayahan 


Jumlah dokumen peta batas 1 dok 1 dok 100% 100% 96% 

wilayah 

Rata-Rata 100% 100% 98,6% 


Analisa hasil capaian kinerja tujuan 1 Sasaran 3 terfasilitasinya pelayanan 

pertanahan yang diukur melalui 3 indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah yang 

dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebanyak 11 fasilitasi penetapan lokasi untuk 

berbagai keperluan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Rincian 

penetapan lokasi yang diterbitkan pada tahun 2012, dapat dilihat dalam lampiran. 

2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) hukum pertanahan bagi aparatur 

kewilayahan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

aparatur kewilayahan dalam bidang hukum pertanahan. Peserta bimtek terdiri dari 

Camat dan Lurah serta Kepala Desa. Dengan bimtek ini diharapkan Lurah, Kepala 

Desa, maupun Camat dapat memfasilitasi pelayanan masyarakat di bidang 

pertanahan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat mengeliminir munculnya 

permasalahan-permasalahan tanah. Kegiatan Bimtek ini seuai dengan rencana 

dilaksanakan 1 (satu) kali selama 3 hari, dengan peserta sejumlah 310 orang, yang 

terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan dan Kelurahan, 

serta 267 Kepala Desa. 

3. Penetapan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bandung dengan 

Kabupaten/Kota lain yang berbatasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

secara simultan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan mempertegas wilayah 

administratif Kabupaten Bandung, sehingga dapat memberikan ketegasan wilayah 

secara hukum dalam pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan daerah, 

serta pengembangan potensi daerah secara maksimal. 

Kabupaten/Kota yang memiliki batas wilayah dengan Kabupaten Bandung adalah 

Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan 

Kabupaten Garut. Kabupaten Bandung telah melaksanakan pemasangan titik pilar 

batas di Tahun 2012 sejumlah 35 titik pilar batas, yang terdiri dari ; 15 titik pilar 

batas wilayah dengan Kabupaten Cianjur dan 20 titik pilar batas dengan Kota 

Bandung. 


2. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penataan 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung 

Analisis capaian kinerja tujuan 2 diuraikan berdasarkan capaian indikatorindikator 

kinerja 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian 

indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih 

lanjut dijelaskan di bawah ini. 

Tabel 17 


Terfasilitasinya analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Realisasi (%) 

2011 2010 


hukum : 

a) Keputusan Bupati 350 SK 570 SK 162,8 149 126 

b) Kesepakatan Bersama 10 11 110 170 250 

c) Perjanjian 10 45 450 170 240 

d) Keputusan Sekda 0 29 290 130 100 

Jumlah Penerbitan LD tahun 20 20 100 100 80 

berjalan 

Jumlah Penerbitan BD tahun 25 BD 25 100 100 100 

berjalan 

Terlaksananya program 1 keg 1 Keg 100 100 100 


Jumlah Penetapan Perda 23 32 139,1 100 100 

Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240 256 280 

Rata-Rata 187,9% 141,6% 152,8% 


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 2 Sasaran 1 terfasilitasinya analisa dan 

pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang diukur melalui 9 

indikator kinerja sasaran, menunjukan bahwa kinerja capaian out put pada setiap 

tahun menunjukan penyelesaian pekerjaan melebihi target out put pekerjaan yang 

telah ditetapkan. Kecenderungan meningkatnya capaian kinerja pada sasaran ini 

didasari dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi 

sehingga untuk membangun keserasian dengan peraturan perundang-undangan 

daerah maka perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan di daerah yang dapat 

dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan 

kemasyarakatan. 

Kendala yang dihadapi adalah belum seluruh SKPD terdapat aparat yang 

berkompetensi mencukupi di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan 

perumusan produk hukum, sehingga proses penyusunan dan perumusan suatu 


kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masih belum berjalan secara efektif. 

Solusinya adalah setiap SKPD perlu memiliki SDM yang berkemampuan dalam 

penyusunan dan perumusan produk hukum melalui penetapan formasi kebutuhan PNS 

atau peningkatan kemampuan melalui diklat atau bimbingan teknis, sehingga dapat 

mengarahkan proses penetapan produk hukum terkait pada SKPD tersebut. 

Tabel 18 


Terfasilitasinya pembinaan permasalahan hukum 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah penyelesaian perkara 15 PH 17 PH 113,3% 100% 116,6% 

hukum 

Jumlah penyelesaian legal 8 LO 8 LO 100% 100% 100% 

opinion 

Jumlah diseminasi RANHAM di 2 kec 2 Kec 100% 100% 100% 

kecamatan 

Jumlah kadarkum 15 kec 15 kec 100% 0 0 

Jumlah pengukuhan RANHAM 1 keg 1 keg 100% 0 0 

Rata-Rata 102,66% 60% 63,32% 


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 2 sasaran 2 terfasilitasinya pembinaan 

permasalahan hukum melalui 5 indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa pada 

tahun 2012 capaian realisasi kinerja terealisasi melebihi target rencana capaian tahun 

berjalan. Realisasi capaian kinerja tahun 2012 juga melebihi capaian kinerja tahuntahun 

sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara hukum yang berhasil 

diselesaikan dari target 15 penyelesaian perkara hukum, terealisasi sebanyak 17 

penyelesaian, penyelesaian Legal Opinion (LO) sejumlah 8 LO sesuai dengan rencana 

target kinerja. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada 

tahun ini juga dilaksanakan Sosialisasi Kadarkum sebanyak 15 kegiatan pada 15 

kecamatan dan pengukuhan RANHAM sebanyak 1 kali kegiatan dan diseminasi 

RANHAM di 2 (dua) kecamatan terlaksana sesuai dengan target rencana capaian 

kinerja. 

Tabel 19 


Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum 

Tahun 2012 


Jumlah kodifikasi produk 


Realisasi (%) 

2011 2010 


a) Perda th 2011 300 300 100% 100% 100% 

b) Perbup th 2011 300 300 100% 100% 100% 

c) Kepbub th 2011 200 200 100% 100% 100% 

d) Warta Pusat 50 50 100% 100% 100% 

e) MoU/Perjanjian 50 50 100% 100% 100% 

f) Sampul CD Produk Hukum 300 300 100% 100% 0 

Jumlah sosialisasi produk 21 keg 21 keg 100% 100% 100% 

hukum 

Rata-Rata 100% 100% 100% 


Analisa capaian kinerja tujuan 2 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas pelayanan 

dokumentasi hukum yang diukur melalui 7 indikator kinerja sasaran. Secara umum 

dapat dilihat bahwa seluruh rencana target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan 

rencana, atau persentase capaian hasil kinerja rata-rata sebesar 100%. 

3. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Terwujudnya 

Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan di Daerah 

Analisis capaian kinerja tujuan 3 diuraikan lebih lanjut dengan indikatorindikator 

kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat 

capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, 

lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. 

Tabel 20 


Terfasilitasinya desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah dokumen kajian 1 dok 1 dok 100 - - 

potensi dan optimalisasi PBB- 

P2 

Jumlah sosialisasi persiapan 2 keg 2 keg 100 - - 


Rata-Rata 100% 0% 0% 


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 3 sasaran 1 terfasilitasinya 

desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan, pada tahun 2012 diukur melalui 2 

indikator kinerja sasaran. Kedua indikator tersebut terfokus pada optimalisasi 


pelaksanaan kewenangan PBB-P2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan tentang 

peralihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dari kewenangan Pemerintah 

Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan pada indikator 

sasaran fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan merupakan kegiatan 

yang tidak sama setiap tahunnya, karena dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan 

pusat yang mengatur tentang kewenangan daerah. Sehingga indikator kinerja sasaran 

pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. 

Tabel 21 


Terfasitasinya pengembangan otonomi daerah 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1 keg 100 - - 



Jumlah dokumen kajian 1 dok 1 dok 100 100 - 

potensi dan optimalisasi PAD 

Jumlah laporan inventarisasi 1 laporan 1 laporan 100 100 - 

nama rupabumi 

Jumlah bimtek toponimi bagi 1 keg 1 keg 100 - - 

para kasi sosbud kecamatan 

Rata-Rata 100% 40% 0% 


Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 3 sasaran 2 terfasilitasinya 

pengembangan otonomi daerah, diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran. Sasaran ini 

terfokus pada optimalisasi kewenangan otonomi daerah, dalam bentuk kajian 

terhadap potensi dan optimalisasi PAD sesuai kewenangan otonomi daerah yang 

dimiliki, serta penataan pengembangan otonomi daerah. Kajian terhadap potensi dan 

optimalisasi PAD bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi sumber 

daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung guna peningkatan kualitas 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya diukur melalui tingkat 

kemandirian daerah, dilihat dari sumber pembiayaan belanja daerah, semakin tinggi 

persentase PAD dibanding dana alokasi pusat dalam neraca penganggaran 


penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat disebut semakin tinggi kemandirian 

daerah tersebut, yang artinya pelaksanaan otonomi daerah menunjukan keberhasilan. 

Peningkatan kualitas otonomi daerah lainnya adalah dimilikinya data rupabumi 

di wilayah pemerintahan. Data rupabumi merupakan data dasar yang dapat digunakan 

sebagai dasar dari arah dan pengembangan otonomi daerah. Terkait dengan hal 

tersebut, untuk mengotimalisasi kualitas data rupabumi, kegiatan penunjang yang 

dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis Toponimi bagi para Pejabat Kepala Seksi Sosial 

dan Budaya pada Kecamatan, yang melaksanakan tugas melakukan pendataan tentang 

objek rupabumi di Kecamatan. Dengan kegiatan ini diharapkan setiap Kepala Seksi 

Kecamatan dapat mengkoordinasikan pembangunan data rupabumi di tingkat 

Kecamatan, sebagai bahan pembahasan dan penetapan data rupabumi di wilayah 

kecamatan. Sampai dengan tahun 2012, data rupabumi telah tersusun pada 31 

kecamatan dan terdiri dari 2 (dua) objek data rupabumi, yaitu unsur rupabumi wilayah 

administrasi dan unsur rupabumi alami. Dasar hukum dari pelaksanaan pembakuan 

data rupabumi adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim 

Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia 

Pembakuan Nama Rupabumi. 

Tabel 22 


Terfasilitasinya penataan dan pengembangan daerah 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah raperda pemekaran 4 dok 3 dok 75 100 - 

desa 

Jumlah dokumen kajian 3 dok 3 dok 100 100 100 


Jumlah 

bimtek 1 keg 1 keg 100 - - 


kecamatan 

Jumlah fasilitasi peresmian 3 keg 3 keg 100 - - 


Rata-Rata 93,75% 50% 25% 


Analisa capaian kinerja tujuan 3 Sasaran 3 

terfasilitasinya penataan 

pengembangan daerah yang diukur melalui 4 indikator kinerja sasaran. Penjelasan 

bahwa secara umum dari tabel di atas menunjukan bahwa pelaksanaan pemekaran 


desa pada tahun 2012 dari target ditetapkannya 4 (empat) Peraturan Daerah tentang 

Pemekaran pada 4 desa, terealisasi 3 (tiga) Peraturan Daerah. 

1 (satu) Peraturan Daerah tentang pemekaran desa ditangguhkan untuk 

diajukan karena berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 

Januari 2012 tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan yang 

mengamanatkan agar Pemerintah Daerah tidak melaksanakan pemekaran 

Desa/Kelurahan, sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut. Atas hal tersebut 

pelaksanaan pemekaran desa selanjutnya akan dilaksanakan sampai dengan adanya 

perubahan kebijakan pusat tentang pemekaran desa. 

Fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran merupakan tindak lanjut kegiatan 

setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa. Seluruh peresmian 

desa baru sesuai dengan hasil Penetapan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. 

Bimbingan teknis pengembangan aparatur kecamatan pada Tahun 2012, sesuai 

dengan rencana dilaksanakan 1 kali kegiatan. Peserta Bimbingan teknis ini 64 orang 

yang merupakan perwakilan pejabat dari 31 Kecamatan yang terdiri dari Kepala Seksi 

Pemerintahan dan Sekretaris Camat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang kapasitas aparatur kecamatan dalam penataan daerah 

desa/kecamatan. 

4. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas 

Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, 


Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial 






Tabel 23 


Meningkatnya kualitas koordinasi pendidikan dan keagamaan 

Realisasi 


2011 2010 

Jumlah pelaksanaan kegiatan 7 keg 7 keg 100% 100% 100% 

dialog/audensi antara KDH 


pimpinan 

/anggota 

organanisasi sosial dan 

masyarakat. 

Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100% 100% 100% 




Jumlah pelaksanaan kegiatan 

Pekan Olah Raga dan Seni 

Pondok Pesantren Daerah 

(Pospeda) 

Rata-Rata 


1 dok 1 dok 100% -- -- 

1 keg 0 keg 0 % -- -- 

Kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan 

/anggota organanisasi sosial dan masyarakat, dilaksanakan secara rutin setiap tahun 

pada Bulan Ramadhan dengan bentuk kegiatan adalah pelaksanaan tarawih kliling. 

Target 7 kegiatan mewakili 7 lokasi tarawih keliling yang dibagi berdasarkan 7 wilayah. 

Tarawih keliling merupakan kesempatan yang digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bandung selain untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat secara 

langsung, juga untuk penyebaran dan penyampaian informasi-informasi tentang visimisi 

dan program kerja pemerintah yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan 

serta merupakan agenda kerja penting pemerintahan, sehingga penting diketahui oleh 

masyarakat secara langsung guna membangun dukungan dan partisipasi masyarakat. 

Selain itu tarawih keliling juga merupakan sarana masyarakat untuk 

menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah 

dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun ini dari 7 kali target 

pelaksanaan tarawih keliling, seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 

kegiatan. 


Kegiatan FKUU atau Forum Komunikasi Ulama Umaro, merupakan kegiatan 

yang memfasilitasi pertemuan atau musyawarah antara Pemerintah dengan para 

tokoh Agama Islam. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana musyawarah tentang 

penyebarluasan informasi dan komunikasi tentang seluruh aspek penyelenggaraan 

pemerintahan melalui tokoh-tokoh Agama Islam. 

Kegiatan pendataan sarana dan prasarana keagamaan adalah kegiatan yang 

bersifat pembangunan data sarana dan prasarana keagamaan dengan tujuan adanya 

dokumen data yang valid dan aktual tantang sarana dan prasarana keagamaan, karena 

merupakan salah satu indikator dan potensi penting yang menunjukan kualitas hidup 

beragama masyarakat Kabupaten Bandung. Target setiap tahunnya adalah 1 kali 

kegiatan updating data sarana dan prasarana keagamaan, dengan out come adalah 

dokumen data keagamaan. 

Kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda) 

merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada anggaran perubahan, dengan tujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan olah 

raga dan seni antar pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bandung. Namun kegiatan 

ini tidak dapat dilaksanakan karena perencanaan kebutuhan waktu dan jadwal 

pelaksanaan Pospeda tidak selaras dengan penetapan anggaran perubahan. 

Tabel 24 


Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana 




Rata-Rata 

148 

kejadian 


148 

kejadian 

Realisasi 

2011 2010 

100% 100% 100% 

Salah satu wujud perhatian dan responsibilitas pemerintah terhadap 

masyarakat, salah satunya adalah melalui respon pemerintah dalam melaksanakan 

tindakan penanganan bencana dan pasca bencana. Kejadian kebencanaan di 

Kabupaten Bandung tercatat adalah 148 kejadian, dengan rincian; 91 kejadian 

kebakaran, 17 kejadian angin puting beliung, 17 kejadian tanah longsor, 21 kejadian 

banjir, dan 2 kejadian terkena petir. Secara keseluruhan dampak kejadian bencana 

telah difasilitasi dan ditangani mulai dari pelaporan kejadian, penanganan bencana dan 

pasca bencana yang mencakup ; penanganan terhadap korban baik meninggal maupun 


sakit, kerugian-kerugian yang timbul, rekomendasi atas langkah-langkah pasca 

penanganan selanjutnya, serta pelaporan atas hasil pemantauan dan evaluasi pasca 

bencana. 

Tabel 25 


Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 





keagamaan (Masjid, Pontren, 

MD, MT) 



sosial 

Rata-Rata 

Sumber : Data Bagian Sosial Tahun 2013 

704 

proposal 

614 

proposal 

Realisasi 

2011 2010 

87,22% 97,32% 100% 

9 proposal 9 proposal 100% 100% 100% 

Untuk pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas Pelaksanaan fasilitasi 

Kesejahteraan Sosial, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah monitoring dan 

evaluasi terhadap pemohon penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan dan 

monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi ini dimaksudkan untuk memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan 

proposal permohonan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. 

Hasil verifikasi administratif dan lapangan selanjutnya menjadi bahan untuk 

mengeluarkan surat rekomendasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan. 

Dengan dilaksanakannya verifikasi terhadap pemohon berdasarkan proposal yang 

masuk, diketahui bahwa dari 704 proposal yang diterima, terdapat 90 proposal yang 

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti ; ditemukannya double 

nama calon penerima, atau double pada lokasi, tidak dimuatnya tujuan dan 

peruntukan permohonan bantuan secara jelas, identitas pemohon yang tidak jelas, dan 

sebagainya. 

Monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial bertujuan untuk melihat, 

memantau terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan rencana permohonan, dan 


mengvaluasi dampak dari pemberian bantuan pada penerima bantuan, sebagai bahan 

perumusan kebijakan dalam operasionalisasi bantuan sosial lain selanjutnya. 




Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan 

Pembangunan 





Tabel 26 


Meningkatnya Kualitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah 


Jumlah pedoman pengadaan 

barang dan jasa melalui e-proc 


barang/jasa secara elektronik 


Jumlah sosialisasi tentang 

regulasi 


pelaksanaan 

Jumlah 40 % target 

pengadaan 

melalui e-proc 

barang/jasa 

Jumlah pedoman standar 


Realisasi (%) 

2012 2011 

1 dok 1 dok 100 100 - 

71 Pokja 

SKPD 

71 Pokja 

SKPD 

100 100 - 

1 Keg 1 keg 100 100 100 

Rp. 


979.895.2 

78.676,00 

Rp. 

342.249.5 

02.536,00 

Rp. 

342.249.5 

02.536,00( 

34,93 %) 

87 - 

1 Kepbub 1 Kepbup 100 100 100 

Analisa atas capaian Tujuan 5 Sasaran 1 diukur melalui 5 indikator kinerja 

sasaran, dengan penjelasan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dari 4 

target kinerja sasaran, 3 tercapai 100%. Sedangkan 1 target kinerja hanya tercapai 80 

%, dengan demikian capain Capaian kinerja sasaran ini tercapai 97,4 %. Namun 

demikian perlu dijelaskan pada indikator sasaran Jumlah paket pengadaan barang dan 


jasa yang difasilitasi melalui e-proc, tidak tercapainya 40 % dari target pengadaan 

melalui proses e – proc dikarenakan, banyak nilai paket pekerjaan dari belanja modal 

yang dilakukan melalui mproses secara manual. 

Dengan demikian fokus kinerja pada sasaran ini adalah pada penyiapan 

penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem atau proses elektronik 

(e-proc). Dimana percepatan pembentukan ULP dan kesiapan LPSE Kabupaten 

Bandung perlu segera ditetapkan mengingat regulasi telah menetapkan Tahun 2014 

sebagai tahun akhir pembentukan lembaga ULP yang mandiri oleh Pemerintah Daerah 

Tabel 27 


Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah 

Realisasi 



Jumlah keg monitoring, 100% 100% 100 100% 100% 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan yang 


Jumlah lokus monitoring 10 SKPD 10 SKPD 100 100% 100% 


Gubernur 

Jumlah dokumen hasil 1 dok 1 dok 100 100% 100% 

kegiatan monitoring kegiatan 

pembangunan 


Analisis atas tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 5 Sasaran 2 diukur 

melalui 3 indikator kinerja, sasaran tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian 

kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah adalah 100 

%. 


Tabel 28 


Meningkatnya Kualitas kualitas koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, 

pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan 


Realisasi 


Jumlah kegiatan evaluasi dan 71 SKPD 71 SKPD 100% 100% - 

pelaporan pelaksanaan 

kegiatan/pekerjaan yang 


Jumlah Evaluasi dan 10 SKPD 10 SKPD 100% 100% - 

monitoring pelaks bantuan 

Gubernur 

Jumlah lokus pengendalian, 31 Kec 31 Kec 100% 100 % 100 % 

pelaporan keg pembangunan 

dana CSR 



Analisa capaian kinerja Tujuan 5 Sasaran 3 diukur melalui 3 indikator kinerja 

sasaran sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja ratarata 

atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Dan Pelaporan 

Pembangunan Daerah adalah 100 %. 




Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan 

Pengembangan Perekonomian Daerah 






Tabel 29 


Meningkatnya Kualitas Koordinasi Sarana Perekonomian 

Indikator Kinerja Target Realisasi 


perekonomian: 


sarana 

prasarana 

perekonomian 


perekonomian 

yang baik 

Peningkatan Efektivitas dan 

Efisiensi Penyaluran Bantuan 

Keuangan 

kepada 

Masyarakat: 






pemanfaatan bantuan 

keuangan 



Gerakan Multi Aktivitas 

Agrobisnis (GEMAR): 

% 

Capaia 

n 

Realisasi 

2011 2010 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 

80% 72% 90% 75% 80% 

717 CP 717 CP 100% 667 CP 369 CP 

3 kali 3 kali 100% 4 kali 4 kali 

- Jumlah Anggota Gapoktan 239 Anggota 301 Anggota 126% 


Pertanian 

yang 

dikembangkan 

- Jumlah Fasilitasi Pembinaan 

Manajemen Usaha dan 

Peningkatan Kelembagaan 

yang dilakukan 


Keuangan Bantuan Program 

GEMAR 

Peningkatan 

kualitas 



Tembakau dan Kelompok 



mempunyai Potensi 




Tembakau 


Tembakau yang telah 

287 

Anggota 

201 

Anggota 

9 Jenis 9 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis 

4 kali 4 Kali 100% 6 Kali 12 Kali 

3.772.370.000 

4.013.118.00 

0 

106% 

3.923.470.0 

00 

3.772.370.0 

00 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen - 

15 Kecamatan 

16 

Kecamatan 

107% 

15 

Kecamatan 

14 

Kecamatan 

32 Kali 32 kali 100% 17 kali - 

3252 KK 1200 KK 37% 900 KK - 







Penyerapan DBH CHT untuk 

Kegiatan Sosialisasi 

3.199.002.3 

89 

400.000.000 

3.041.354. 

465 

399.908.00 

0 

95,07% 

JUMLAH 97% 

Sumber : Data Bagian Koordinasi Perekonomian Tahun 2013 

3.153.598.13 

8 

771.140.000 

99,98% 300.000.000 308.940.000 

Kebijakan Peningkatan Kualitas Koordinasi Sarana Perekonomian diwujudkan 

melalui optimalisasi koordinasi untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program / 

kegiatan di bidang penggembangan sarana prasarana perekonomian. Kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, 

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 

Masyarakat, Peningkatan Fasilitasi Pembinaan dalam upaya Pengendalian dan 

Pengembangan Program 

Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis ( GEMAR ), dan 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT ). 

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian diarahkan pada 

Inventarisasi Sarana Perekonomian, 

Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka 

Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan dalam Pengembangan Sarana Perekonomian. 

Kegiatan Inventarisasi Sarana Prasarana Perekonomian dilaksanakan untuk 

menyediakan data sarana prasarana perekonomian di Kabupaten Bandung yang valid 

dan akurat untuk dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan dan rencana 

pengembangan. 

Pada Tahun 2012 pendataan diarahkan pada sarana prasarana perdagangan ( 

Pasar Tradisional dan Pasar Modern ) yang mencakup data tentang jumlah pasar 

tradisional dan pasar modern, jumlah los / kios, PKL, jenis usaha, status kepemilikan 

tanah, kondisi bangunan, status kepemilikan dan kelengkapan perijinan yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil pendataan di Kabupaten Bandung terdapat 250 Minimarket ( 

145 Memiliki Ijin, 24 Tidak Berijin, 30 Dalam Proses, 51 Berdiri sebelum Peraturan 

Daerah 20 / 2009 ), 19 Super Market ( 19 Memiliki Ijin ), dan 51 Pasar Tradisional ( 10 

Pasar dikelola Pemerintah Kabupaten Kabupaten, 19 Pasar dikelola Pemerintah Desa 

dan 22 Pasar dikelola Pihak Swasta / Perorangan ). 


Kondisi sarana prasarana perekonomian di Kabupaten Bandung berdasarkan 

hasil monitoring / inventarisasi diketahui 72% prosentase kondisi sarana prasarana 

perekonomian dalam kondisi baik sebesar 

Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan 

Pengembangan Sarana Perekonomian dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan 

keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sarana prasarana 

perekonomian. 

Pada tahun 2012 Koordinasi dilaksanakan kepada SKPD terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung ( Kerjasama Pemasaran Produk Pertanian, 

Pengembangan Pasar Tradisional dan Pemetaan Pasar Modern, Permasalahan tentang 

Pasar, Jalan Lingkar Nagreg, Kerjasama dengan Dewan Tani Indonesia, Pengelolaan 

dan Pembentukan Bank Sampah, Manajemen Ketenagakerjaan dan Limbah Industri, 

dan Raksa Desa Sabilulungan ), sedangkan konsultasi dilaksanakan ke Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat ( Pembentukan BPPD, Pembentukan Lembaga PTSP, Kerjasama 

dengan 3 Provinsi di China, Pemberdayaan UMKM, Pengendalian dan Pengawasan 

Hutan ), Kementerian Dalam Negeri ( Peran Pemerintah Daerah dalam upaya 

Penghematan Energi, Pengembangan Pasar, Pengaturan BBM Bersubsidi dan Tindak 

Lanjut MP3EI ), Kementerian ESDM ( Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 

12, 13, 14, 15 tentang Penghematan BMM, Listrik, Air Tanah dan Manajemen Energi), 

BPPSPAM ( Pembangunan Infrastruktur Air Minum melalui Pola KPS ) serta Study 

Komparasi ke Kabupaten Kendal dalam rangka menjajagi rencana pengembangan 

Agrowisata Taman Buah di Kabupaten Bandung. 

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 

Masyarakat diarahkan pada Inventarisasi Proposal, Koordinasi dan Monitoring 

Pemanfaatan Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2012 proposal yang terinventarisir 

sebanyak 717 buah, hasil Verifikasi menjadi 478 Proposal, jumlah proposal terealisasi 

304 proposal. 

Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan 

dilaksanakan sebagai upaya pengendalian untuk meningkatkan kinerja dan 

keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran bantuan keuangan 

kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2012 monitoring dilaksanakan 


sebanyak 4 kali ( setiap Triwulan ) dengan sasaran penerima manfaat bantuan 

keuangan di 31 Kecamatan. 

Peningkatan Fasilitasi Pembinaan dalam upaya Pengendalian dan 

Pengembangan Program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis ( GEMAR ) diarahkan 

kepada kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Perkembangan sebagai upaya 

pengendalian dan pengembangan program yang merupakan program dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembinaan kepada 3 

Gapoktan ( Paket A Pertanian : Gapoktan Sarimukti Kecamatan Baleendah, Paket B 

Perkebunan : Gapoktan Patra Kecamatan Pasirjambu dan Gapoktan Makihitani 

Kecamatan Pangalengan ). 

Fasilitasi pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dan monitoring 

dilaksanakan sebanyak 6 kali yang melibatkan Tim Pembina dan Kelompok Kerja Tim 

Teknis GEMAR Paket A dan Paket B yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Perkebunan 

dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian 

dan Perdagangan, Dinas Bina Marga, Dinas SDAPE, BAPPEDA, BKPPP dan unsur 

kesekretariatan dari Bagian Koordinasi Perekonomian SETDA, fasilitasi pembinaan yang 

dilaksanakan berupa pembinaan penguatan kelembagaan kelompok, manajemen 

usaha dan peningkatan kualitas dan produktivitas. 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBH CHT ) diarahkan pada kegiatan Pendataan, 

Monitoring, Study Komparasi dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau. 

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pendataan sebanyak 1 kali dengan hasil sebagai 

berikut : Kecamatan yang memiliki potensi / areal tembakau sebanyak 16 Kecamatan, 

Luas Areal 1.216 Ha, produksi per tahun 1.050,88 ton, jumlah petani sebanyak 3.252 

KK yang tergabung kepada 20 Kelompok Tani. Monitoring dilaksanakan sebanyak 2 kali 

ke 15 Kecamatan, Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 kali ( 2 kali di Tingkat 

Kabupaten, 4 kali di Tingkat Kecamatan ) dari target sebesar 3.252 KK hingga tahun 

2012, 1200 KK telah mendapat sosialisasi. 

Study Komparasi dilaksanakan sebanyak 3 kali ( Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, 

Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang ) Study Komparasi dilaksanakan sebagai 

upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan, disamping 

sebagai sarana konsultasi untuk meningkatkan produktivitas dan penjajagan dalam 


pemasaran ( Kota Kediri merupakan salah satu kota yang menerima DBH CHT terbesar 

dan memiliki industri rokok terbanyak di Indonesia, Kabupaten Garut sebagai 

penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang sebagai penghasil 

tembakau terbaik di Jawa Barat ). Sesuai PMK Nomor 46 / PMK. 07 / 2012 : Alokasi 

Sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.377.482.610 realisasi dalam 

APBD 2012 sebesar Rp. 3.199.002.389 terserap sebesar Rp. 3.041.354.465 ( 95,71% ). 

Tabel 30 


Meningkatnya Kualitas Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian 


% 

Realisasi 

Capaian 2011 2010 


Produktivitas Produk Unggulan 



dalam Pameran 




81 Produk 85 Produk 105% 



4 Wilayah 6 Wilayah 150% 


kepada UMKM Produk 2 Kali 2 Kali 100% 

Unggulan 

JUMLAH 107% 


Kebijakan Meningkatnya Kualitas Promosi dan Distribusi Pengembangan 

Perekonomian diwujudkan melalui upaya Peningkatan Promosi dan Produktivitas 

Produk Unggulan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pendataan Produk 

Unggulan Daerah, Fasilitasi Pembinaan UMKM, Inventarisasi Undangan dan Fasilitasi 

Keikutsertaan SKPD dalam Event Pameran. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 

pendataan sebanyak 1 kali dengan hasil data sebanyak 85 produk unggulan yang 

tersebar di 31 Kecamatan, hasil inventarisasi undangan sebanyak 24 buah, fasilitasi 

keikutsertaan SKPD dalam pameran sebanyak 18 kali, fasilitasi pembinaan 

dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan sasaran UMKM yang memproduksi produk 

unggulan, fasilitasi pembinaan diarahkan pada manajemen usaha dan peningkatan 

produktivitas, mutu / kualitas produk unggulan. Wilayah pemasaran produk di Tingkat 


Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Bandung, di luar wilayah Kabupaten ( Kota 

Bandung dan kabupaten / kota di provinsi Jawa Barat, daerah di pulau Jawa, daerah 

luar pulau Jawa serta dijajagi untuk ekspor ke luar negeri. 

Tabel 31 


Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD 




Aset Awal PD. BPR 


Aset PD. BPR Dalam likuidasi 

Jumlah Penyelesaian PD. BPR 

Dalam Likuidasi 




BUMD 




PAD dari PDAM 



% 

Capaian 

Realisasi 

2011 2010 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% - - 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 

Dokumen 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 

Dokumen 

1 

Dokumen 

2 Perda 1 Perda 50% - - 

1.200.000.0 

00 

2.200.000.0 

00 

1.250.000.0 

00 

2.200.000.0 

00 

104% 555.000.0 

00 

100% 

1.950.000. 

000 

- 

330.000.0 

00 

1.500.000. 

000 

250.000.000 105.000.000 42% - - 

JUMLAH 85% 


Kebijakan Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD 

diwujudkan melalui upaya Peningkatan Peran BUMD sebagai salah satu penopang / 

sumber PAD. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Fasilitasi Pembinaan, Penyelesaian 

Masalah dan Fasilitasi Penyertaan Modal, dan Pengembangan BUMD. Pada tahun 2012 

telah dilaksanakan Fasilitasi Pembinaan sebanyak 3 kali dengan sasaran PDAM, 15 

Cabang PD. BPR dan PT. CBS. Fasilitasi Penyertaan Modal untuk PT. CBS sebesar Rp. 

160.000.000 dan PDAM 1.500.000.000, Penyelesaian Masalah berupa Penyusunan 

Aset Awal PD. BPR dan Aset 5 PD. BPR Dalam Likuidasi. 

Pengembangan BUMD diarahkan pada Kajian Perubahan Bentuk Hukum PD. 

BPR menjadi PT dan Kajian Pembentukan PT. BPR Syari’ah. Kajian perubahan bentuk 


hukum dilaksanakan berupa study kelayakan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT dan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syari’ah. Dari 2 Rancangan Peraturan 

Daerah yang direncanakan, hanya 1 yang diajukan untuk menjadi Peraturan Daerah 

yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT. BPR. Raperda 

tentang Pembentukan PT. BPR Syariah ditangguhkan berdasarkan pertimbangan 

rekomendasi hasil kajian yang menyatakan bahwa pembentukan PT. BPR Syari’ah 

dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah terbentuknya PT. BPR. Perubahan 

bentuk hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kertaraharja telah 

dilaksanakan pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012. 

Capaian Target PAD dari BUMD pada tahun 2012 meliputi : PD. BPR sebesar Rp. 

1.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.250.000.000 ( 104% ), PDAM target sebesar Rp. 

2.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.200.000.000 ( 100% ) dan PT. CBS dari target 

Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 110.000.000 ( 42% ), tidak terealisasinya target 

PAD dari PT. CBS karena PT. CBS masih dalam upaya konsolidasi karena baru terbentuk 

pada tahun 2011. 




Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan Daerah 





Tabel 32 


Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah Fasilitasi Penyusunan 3 Perda 3 Perda 100 100 100 

Perda penataan perubahan 

struktur OPD sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Jumlah Fasilitasi Perbup 3 Perbup 3 Perbup 100 100 100 



Jumlah 

Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013 

Kebijakan penataan struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan secara parsial sesuai 

dengan kebutuhan atau adanya regulasi yang secara khusus perlu ditindaklanjuti 

dengan penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 penataan 

kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan secara 

khusus pada 3 (tiga) SKPD, yang terdiri dari : 

1. Penataan kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) 

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 

Penataan kelembagaan SKPD DPPK didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya 

adalah pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dari sebelumnya merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

Peralihan kewenangan tersebut perlu diakomodasi agar dapat dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui penataan kelembagaan SKPD 

DPPK. 

2. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung; 

Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang 

menegaskan bahwa fungsi ke-Linmas-an merupakan kewenangan Satuan Polisi 

Pamong Praja, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan 

penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur organisasi 

sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 

3. Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 


Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan karena 

adanya peralihan fungsi ke-linmas-an yang sebelumnya merupakan fungsi Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. 

Penataan kelembagaan yang lebih luas, belum dapat dilaksanakan karena 

masih menunggu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. 

Tabel 33 


Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah 


Jumlah fasilitasi perumusan 

regulasi ketatalaksanaan 

Jumlah sosialisasi dan seminar 


Jumlah 

perumusan 

penyusunan kebijakan SOP 

Realisasi (%) 

2011 2010 

4 Perbup 4 Perbup 100% 100% 100% 

2 Keg 2 Keg 100% 100% 100% 

1 Perbub 1 perbub 100% 100% 100% 

Jumlah fasilitasi kegiatan 1 keg 1 keg 100% 100% - 


Jumlah 100% 100% 100% 


Indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas penataan sistem 

ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran, 

yang ukuran capaian kinerja tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pada tahun ini sesuai dengan rencana target kinerja penyusunan regulasi 

ketatalaksanaan, seluruh target kinerja dapat terealisasikan dengan indikator 

tersusunnya regulasi pedoman ketatalaksanaan yang terdiri dari : 

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung; 

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten 

Bandung; 

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan; 


d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi. 

2. Pada kegiatan sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan dari rencana kegiatan 

dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan rencana, yang terdiri dari : 

a. Seminar tentang lambang daerah Kabupaten Bandung; seminar ini 

dilaksanakan sebagai upaya pemerintah menjawab wacana yang berkembang 

terkait perkembangan isu penggantian lambang daerah. Berubahnya batasbatas 

geografis wilayah Kabupaten Bandung, beserta kondisi, potensi, sumber 

daya yang dimiliki, dengan terbentuknya wilayah pemekaran Kabupaten 

Bandung Barat, merupakan dasar munculnya wacana tersebut. 

Berdasarkan hasil seminar yang bersifat hearing dan dengar pendapat dengan 

publik terkait isu tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan atas rekomendasi 

hasil kajian akademisi, Lambang Daerah Kabupaten Bandung tidak perlu 

diubah. 

b. Sosialisasi penyusunan SPM yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD melalui 2 

tahapan kegiatan yaitu asistensi penyusunan Peraturan Bupati tentang SPM 

Bidang dan penjelasan tentang ecosting SPM Bidang. Sampai dengan saat ini, 

dari 15 bidang SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis, baru 4 bidang 

SPM yang telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Bandung, 5 

bidang SPM sudah dalam bentuk draft Peraturan Bupati dan 6 bidang SPM 

masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait. 

Perbedaan kelembagaan pusat sebagai penyusun kebijakan teknis SPM 

perbidang dengan struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah, 

menyebabkan perlu penelaahan lebih lanjut dalam implementasinya 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada 

tahun 2013, penelaahan dalam penyusunan regulasi SPM akan disesuaikan 

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 

3. Kegiatan perumusan regulasi SOP SKPD adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 

kinerja SKPD melalui penerapan prosedur dan mekanisme operasional yang jelas 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk penetapan standar (baku mutu) 

secara jelas dalam proses tersebut. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi 

penyusunan 4 buah buku pedoman penyusunan SOP yang terdiri dari SOP 


Inspektorat dan Satpol PP, SOP Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, SOP Kecamatan 

dan Kelurahan, serta SOP Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. 

4. Fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN adalah kegiatan pembinaan terhadap 

unit pelayanan publik dengan fokus kegiatan pada identifikasi aspek-aspek 

pelayanan publik. Kegiatan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahun 2013 

dengan tujuan peningkatan kualitas efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik sesuai dengan karakteristik unit 

pelayanan tersebut. 

Tabel 34 


Meningkatnya Kualitas Penataan Pendayagunaan Aparatur 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah dok laporan 4 dok 4 dok 100% 100% 0 


pemerintahan 

Jumlah dok ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110% 100% 0 

Jumlah fasilitasi perumusan 1 Perbup 2 Perbup 200% 100% 100% 

dan penyusunan Perbub atas 

Perubahan Regulasi TP-PNS 

Jumlah fasilitasi perumusan 1 Kepbub 2 Kepbub 200% 100% 100% 

dan penyusunan Kepbub atas 


Jumlah 135% 100% 67% 


Dari Tabel analisis hasil capaian kinerja tujuan 7 Sasaran 3 Meningkatnya 

Kualitas Penataan Pendayagunaan Aparatur, yang diukur melalui 5 indikator kinerja 

sasaran, dapat dijelaskan bahwa seluruh target pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana, dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 135%. Penjelasan 

dari tabel di atas adalah sebagi berikut : 

1. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan 

pada sasaran ini adalah : 

a) Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah, sebanyak satu kali kegiatan pada setiap 

awal tahun, dengan hasil 1 buah dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) SKPD 

Sekretariat Daerah; 

b) Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan satu kali 

kegiatan pada awal tahun kegiatan, dengan hasil 1 buah dokumen LAKIP 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 


c) Penyusunan Laporan Pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan 2 kali 

kegiatan setiap tahun, dengan hasil 2 buah dokumen laporan pelaksanaan 

Inpres 5 Tahun 2004. 

Pada Tahun 2012 seluruh dokumen pelaporan tersebut dapat disusun dan 

dilaporkan sesuai dengan rencana. Tindak lanjut kegiatan penyusunan LAKIP 

dalam upaya memantau peningkatan kinerja pemerintahan adalah pemantauan 

pelaporan LAKIP SKPD, dari 72 SKPD yang wajib menyusun LAKIP, seluruhannya 

telah menyusun dan menyampaikan LAKIP SKPD. 

2. Pada Indikator kinerja sasaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja Tahun 2012, dari 10 dokumen Anjab SKPD yang menjadi rencana target 

kegiatan, tersusun 11 dokumen informasi jabatan hasil analisis jabatan pada SKPD. 

Berdasarkan atas hasil ini, maka seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung telah memiliki dokumen informasi jabatan hasil analisis 

jabatan. 

Pada tahun 2012, juga dilaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Analisis Beban 

Kerja pada SKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan. Dari hasil tersebut seluruh SKPD telah menyusun dan melaporkan 

dokumen ABK SKPD. 

Lebih lanjut pada tahun 2013 untuk mendayagunakan hasil ANJAB dan ABK, maka 

akan dilaksanakan verifikasi atas hasil ABK SKPD, dan pelaksanaan Evaluasi jabatan 

pada SKPD dengan keterlibatan seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada 

setiap SKPD. 

3. Fasilitasi perumusan dan penyusunan perubahan regulasi TP-PNS, terdiri dari 

perumusan dan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bandung 

tentang kebijakan TP-PNS. Pelaksanaan perubahan regulasi tersebut dilaksanakan 

karena adanya perubahan-perubahan regulasi dalam kerangka penataan 

organisasi perangkat daerah dan atau ketentuan-ketentuan pengaturan tentang 

jabatan fungsional tertentu, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian atau 

perubahan pada regulasi TP-PNS yang berlaku, sehingga kebijakan TP-PNS dapat 

akomodatif mendukung pelaksanaan kebijakan yang lainnya. 


Pada Tahun 2012, penyesuaian kebijakan TP-PNS dilakukan untuk mengakomodasi 

adanya penataan kelembagaan atas SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan 

Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Majalaya, serta adanya perubahan beberapa 

ketentuan dalam jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari penetapan jabatan 

fungsional P2UPD, penyesuaian nilai nominal TP-PNS Auditor, Pamong Belajar, 

Pengawas, dan Penilik, serta perubahan beberapa kentuan teknis lainnya. 




Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan 

Aset Daerah 


kinerja 4 (empat) target sasaran 

yang telah ditetapkan. Uraian tentang 

tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target 

sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. 

Tabel 35 


Meningkatnya Kualitas Analisa Kebutuhan Aset Daerah 

Realisasi (100%) 


2011 2010 

Jumlah dokumen laporan hasil 1 

1 100% 100% 100% 

pengadaan barang milik 

daerah 

Jumlah dokumen DKBMD dan 

DKPBMD serta RKBMD dan 

RKPBMD 

Dokumen 

4 

Dokumen 

Dokumen 

4 

Dokumen 

100% 100% 100% 

Jumlah Rata-Rata 100% 100% 100% 

Sumber : Data Bagian Aset Tahun 2013 

Analisis capaian kinerja Tujuan 8 Sasaran 1 diukur melalui 2 indikator kinerja 

sasaran, dengan capaian hasil kinerja yang sangat baik dengan rata-rata persentase 

capaian kinerja sebesar 100%. Deskripsi tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh 

kegiatan pada tahun 2011 telah terlaksana. Indikator kinerja dari Sasaran 1 merupakan 

indikator kinerja rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan target kinerja yang sama 

setiap tahunnya. 


Perlu dijelaskan bahwa target kinerja dicapai melalui pengumpulan data-data 

teknis dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, namun setiap tahun 

selalu muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengumpulan data teknis 

tersebut, yang telah diidentifikasi diantaranya : 

1. Keterlambatan penyerahan data teknis dari SKPD kepada Bagian Pengelolaan Aset, 

sehingga harus dilaksanakan penjemputan data ke SKPD langsung oleh petugas dari 

Bagian Pengelolaan Aset. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurang 

mengertinya petugas bendahara barang SKPD terhadap format isian yang harus diisi 

karena adanya pergantian bendahara barang setiap tahun. 

2. Ketidaksesuaian antara data teknis yang dilaporkan dengan dokumen lain yang 

terkait, misal data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) tidak sesuai dengan 

rencana belanja barang dan belanja pemeliharaan barang yang tercantum dalam 

dokumen RKA-SKPD. 

Tabel 36 


Meningkatnya Pelayanan Inventarisasi Dan Penghapusan Barang Aset Daerah 


Realisasi (100%) 

2011 2010 

Jumlah 

Inventarisasi 3 dok 5 dok 166,7 - - 

pengumpulan data barang milik 

daerah menurut SKPD di 

lingkungan Pemda 

Sosialisasi aplikasi SIMDA 110 orang 193 orang 193 92,9 - 



- 


daerah oleh BPKP Perwakilan 

Propinsi Jawa Barat : 

- Persentase jumlah aset 100% 99,99% 99,99 - - 

ternilai 

- Persentase jumlah aset 100% 100% 100 - - 

tercatat 

- Jumlah dok penilaian dan 1 dok 1 dok 100 - - 


Jumlah aset/barang yang 33 buah 120 buah 363,6 - - 

dihapuskan 

Jumlah dokumen hasil kegiatan 

rekonsiliasi pelimpahan aset 

tetap dari Kab. Bandung ke Kab. 

Bandung Barat 

1 dok 1 dok 100 100 - 


Jumlah Rata-Rata 160,47 


Analisis capaian kinerja Tujuan 8 Sasaran 2 diukur melalui 6 indikator kinerja 

sasaran, dengan capaian hasil kinerja yang sangat baik dengan rata-rata persentase 

capaian kinerja sebesar 170,5%. Dapat dijelaskan bahwa hasil kinerja sasaran melebihi 

target kinerja sasaran dikarenakan pada sasaran ini realisasi perencanaan dipengaruhi 

oleh permohonan atau kebutuhan yang bersifat dinamis. Pencapaian kinerja diatas 

100% menunjukkan kuantitas pelaksanaan pelayanan inventarisasi dan penghapusan 

dalam rangka pencapaian tujuannya semakin tinggi. 

Sementara itu, target kinerja sasaran data hasil pendampingan pengelolaan 

barang milik daerah dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupa aset yang 

sudah dinilai tidak tercapai 100% disebabkan karena masih ada aset yang belum dinilai 

berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2011 sebanyak 730 buah dari total aset milik 

Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 4.992.014 buah. 

Namun secara umum dapat dilihat bahwa seluruh rencana kerja telah 

dilaksanakan dan target kinerja sasaran tercapai, dengan persentase kinerja sasaran 

rata-rata sebesar 170,5%. 

Tabel 37 


Meningkatnya Pengembangan Pemanfaatan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset 



Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah Penaksiran / penilaian 17 bidang 17 bidang 100 127,3 

atas aset tanah Pemda 


9 

8 

88,9 - - 


pertanahan 

Permasala 

han 

Permasala 

han 


25 berkas 10 berkas 40 - - 



80 SKPD 80 SKPD 100 100 100 

penggunaan kendaraan dinas 

milik Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

Jumlah Rata-Rata 82 



Analisis Tujuan 8 Sasaran 3 diukur melalui 4 indikator kinerja sasaran, dengan 

capaian hasil kinerja yang baik dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 

85,8%. Pencapaian hasil kinerja indikator jumlah penyelesaian permasalahan 

pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Bandung tidak mencapai target, dikarenakan 

menyisakan 1 (satu) permasalahan yang belum selesai, yaitu permasalahan tanah 

arcamanik. Penyelesaian permasalahan ini secara dominan dipengaruhi oleh 

pencapaian titik temu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah 

Kabupaten Bandung dalam pembahasan bentuk kompensasi / penggantian Tanah 

Arcamanik dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Bandung. Adapun permasalahan 

pertanahan lain yang telah diselesaikan antara lain : 

1. Tanah Gedung Kesenian Kramatmulya, lokasi di Ds. Kramatmulya Kec. Soreang. 

2. Tanah Komplek Pemda, lokasi Ds. Pamekaran Kec. Soreang. 

3. Tanah Kas Kelurahan Sulaeman, lokasi Kel. Sulaeman Kec. Margahayu. 

4. Tanah YPPKP, lokasi Kel. Baleendah Kec. Baleendah. 

5. Tanah STMC, lokasi Kel. Baleendah Kec. Baleendah. 

6. Tanah SKKT, lokasi Ds. Pulosari Kec. Pangalengan. 

7. Tanah Pertanian Cibiana, lokasi Ds. Cikalong Kec. Cimaung. 

8. Tanah Balonggede, lokasi Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung. 

Sementara pencapaian hasil kinerja indikator jumlah berkas pensertifikatan 

tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang terpenuhi kelengkapan 

persyaratan administrasinya tidak tercapai karena ukuran keberhasilan indikator 

kinerja ini ditentukan oleh berkas kepemilikan dan bukti perolehan tanah yang belum 

lengkap. Namun secara umum dapat dijelaskan bahwa seluruh target kegiatan dalam 

melaksanakan pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset 

pemerintah daerah tahun 2012 telah seluruhnya dilaksanakan. Adapun realisasi target 

berkas persyaratan administrasi pensertifikatan tanah yang telah tercapai sebanyak 10 

berkas antara lain : 


Tabel 38 

Realisasi Target Berkas Persyaratan Administrasi Pensertifikatan Tanah Yang Telah 

Tercapai 

No. Pengguna Penggunaan Lokasi 

Luas 

(m²) 

1. Dinas P&K SDN Markidam Ds. Cilame Kec. Soreang 1.485 

2. Bagian Pengelolaan Kantor Ormas Islam Ds. Pamekaran Kec. 4.535 

Aset 

Soreang 

3. Dispertasih Dinas Pemadam Ds. Pamekaran Kec. 1.170 

Kebakaran 

Soreang 

4. Dinas P&K SMPN 1 Katapang Ds. Katapang Kec. 

9.852 

Katapang 

5. Bagian Pengelolaan Kantor Samsat Ds. Cingcin Kec. Katapang 5.435 

Aset 

6. Dinas Kesehatan DTP Banjaran Nambo Ds. Bojongpulus Kec. 9.610 

Arjasari 

7. Dinas Kesehatan Puskesmas Ciparay Ds. Manggungharja Kec. 6.731 

Ciparay 

8. Kecamatan Pacet Kantor Kec. Pacet Ds. Cipeujeuh Kec. Pacet 2.730 

9. Kecamatan Ibun Kantor Kec. Ibun Ds. Ibun Kec. Ibun 4.500 

10. Bagian Pengelolaan TPSA Leuwigajah Ds. Batujajar Kec. 

63.299 

Aset 

Batujajar Timur 


Tabel 39 


Meningkatnya pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan 

pendapatan lain-lain yang sah 


Realisasi (%) 

2011 2010 

Jumlah pendapatan dari sewa Rp. Rp.1.420.7 507,4 389,2 - 

tanah, penghapusan barang 

milik daerah, dan pendapatan 

lain-lain yang sah 

280.000.0 

00,- 

29.888,- 

Jumlah Rata-Rata 507,4 389,2 


Pencapaian hasil kinerja indikator sasaran 4 bersumber dari penghapusan aset 

milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah 


Jumlah realisasi pendapatan bersumber dari penghapusan aset milik 

Pemerintah Kabupaten Bandung dan pendapatan lain-lain yang sah yang diterima 

mengalami peningkatan realisasi kinerja, karena meningkatnya pendapatan daerah 


dari penghapusan tanah dan bangunan yang terkena folder Cieunteung Citarum di 

Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 40 

Pendapatan Daerah Dari Penghapusan Tanah Dan Bangunan Yang Terkena Folder 

Cieunteung Citarum 

No Rincian Volume 

Jumlah 

(Rp) 

1. BUDP 280m² x Rp. 285.000,- Rp. 79.968.000,- 

2. Tanah SDN Mekarsari Cieunteung 1.478m² x Rp. 315.600,- Rp. 466.456.800,- 

3. Bangunan SDN Mekarsari 1 unit x Rp. 669.204.118,- Rp. 669.204.118,- 

Total Rp. 1.215.628.918,- 


Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah 

Kabupaten Bandung terdiri dari sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah 

Kabupaten Bandung, dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 41 

Pendapatan Daerah Sewa Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bandung 

No Rincian Volume 

Jumlah 

(Rp) 

1. Sewa tanah Ds. Cingcin Kec. Soreang, dari 3.500 m² Rp. 21.000.000,- 

RM. Ampera 

2. Retribusi pemakaian aset di Terminal 

- Rp. 1.500.000,- 

Cingcin Ds. Soreang Kec. Soreang tanggal 29 

April 2012, dari YPI At Tammiyah 

3. Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana 

- Rp. 300.000,- 

Marga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 14 

Mei – 4 Juni 2012, dari Muslim S. 

4. Retribusi pemakaian aset di Lapangan 

- Rp. 1.500.000,- 

Gading Tutuka Ds. Cingcin Kec. Soreang 

tanggal 27 Mei 2012, dari Direktur PT. 

Empat Trans Aksara 

5. Retribusi pemakaian aset di Lapangan Dana 

- Rp. 500.000,- 

Laga Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey tanggal 30 

Juni 2012, dari R. Wawan K. 

6. Sewa tanah dan bangunan di Kel/Kec. Luas tanah 1.331 m² Rp. 24.372.000,- 

Baleendah, dari Yayasan Pendidikan Bale 

Bandung 

Luas bangunan 493 m² 

7. Retribusi pemakaian aset milik pemerintah 

- Rp. 500.000,- 

kabupaten bandung yang berlokasi di 

lapangan Dana Laga Desa Ciwidey kec. 


Ciwidey tanggal 12 – 22 Agustus 2012 

8. Sewa Tanah di Desa Pamekaran Kec. Luas 385 m² Rp. 1.558.000,- 

Soreang dari Dadang Juanda, ST.S.Si. S.Sos 

9. Sewa Tanah di Desa Bojongkunci Kec. Luas 11.058 m² Rp. 4.200.000,- 

Pamengpeuk dan Desa Sangkanhurip Kec. 

Katapang dari Atang Nahrodin 

10. Sewa Tanah di Desa Cincin Kec. Soreang Luas 30.000 m² Rp. 17.500.000,- 

dari Rohayat Arief 

11. Sewa Tanah di Desa Solokan Jeruk Kec. Luas 26.000 m² Rp. 27.500.000,- 

Solokan Jeruk dari Ahmad 

12. Sewa Tanah di Desa Soreang Kec. Soreang Luas 5010 m² Rp. 6.500.000,- 

dari Odi S 

13. Sewa Tanah di Desa Panyadap Kec. Luas 2.800 m² Rp. 2.800.000,- 

Majalaya dari HE. Syaeful Mikdar 

14. Sewa Tanah di Desa Jatisari Kec. Luas 75.000 m² Rp. 34.000.000,- 

Kutawaringin dari H. Barin Subarna 

15. Sewa Tanah di Desa Majasetra Luas 11.088 m² Rp. 13.000.000,- 

Kec.Majalaya dari Ahmad 

16. Sewa Tanah di Desa Jelekong Kec. Luas 5.995 m² Rp. 3.992.670,- 

Baleendah dari Herman Dachi 

17. Sewa Tanah di Desa Cileunyi Kec. Cileunyi Luas 4.497 m² Rp. 38.328.300,- 

dari Muhamad Fachmi Almuchdor 

18. Sewa Tanah di Desa Kramat Mulya Kec. Luas 8.943 m² Rp. 6.500.000,- 

Soreang dari H. Iwa Supardi 

Total Rp. 205.100.970,- 



Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta 

Pemberitaan 





Tabel 42 


Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kegiatan Ketatausahaan Pimpinan 


% 

Capaian 

Realisasi 

2011 2010 


administrasi surat-menyurat 100% 100% 100% -- -- 


Jumlah penyusunan sambutan 240 406 169 % 223 




koordinasi 

pejabat 4 Rakorda 4 Rakorda 100 % 3 


Jumlah kunjungan kerja 31 

26 

internal Pemerintah Daerah kecamatan kecamatan 

84 % 31 


dengan Pemerintah Pusat dan 3 Kunker 3 kunker 100% 3 

Pemerintah Daerah lainnya 

Rata-Rata 111 % 


Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas 

capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 1 diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran, dengan 

capaian hasil kinerja mencapai 111 %. Capaian kinerja sebesar 111% dikontribusikan 

oleh terlaksananya capaian kegiatan pelayanan penyusunan Sambutan, sebesar 169%. 

Pada tahun 2012 fasioitasi surat menyurat yang dilayani oleh 

sebanyak 7.033 Buah, dengan rincian klasifikasi surat-surat sebagai berikut : 

a. Surat masuk berjumlah : 4.294 surat. 

b. Surat keluar berjumlah : 2.134 surat. 

c. Surat perintah : 605 surat. 

Sekretariat Daerah 

Dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010, terdapat penurunan jumlah surat 

masuk mapun surat keluar, yaitu dengan besar penurunan jumlah surat masuk dan 

surat keluar pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 adalah sebanyak 198 Buah (3%) 

dan di tahun 2010 sebanyak 621 buah (7%). 

Demikian pula pada proses penyusunan sambutan Bupati, yang pada tahun ini 

tersusun sebanyak 406 buah sambutan dari target 240 buah sambutan atau 169% 

target capaian kinerja. Dibandingkan tahun 2011 sejumlah 223 buah sambutan, 

pennyusunan Sambutan Bupati pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 183 buah 

sambutan atau naik sebesar 55%. 

Rapat koordinasi pejabat pemerintah Daerah, adalah rapat antara Bupati, Wakil 

Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh SKPD dengan DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan 

oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dengan 

DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai media kemitraan 

dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2012 


target kegiatan rapat koordinasi dapat dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan 

sesuai dengan rencana. 

Kunjungan kerja internal pemerintah Daerah, berbentuk kunjungan Kepala 

Daerah ke Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Kunjungan ini merupakan 

sarana pemantauan, pengendalian dan evaluasi pimpinan terhadap program kerja 

yang dilaksanakan SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk 

memfasilitasi kegiatan KDH dan WKDH dalam melaksanakan monitoring, pengendalian 

dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan di lapangan. Target 

pelaksanaan kunjungan kerja ini sebanyak 31 kali kegiatan, sesuai dengan jumlah 

kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pada pelaksanaannya 

hanya dapat dilaksanakan sebanyak 26 kali kegiatan atau 84%, 5 kunjungan kerja yang 

tidak dapat dilaksanakan karena jadwal kegiatan kunjungan kerja internal ini 

dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Bupati Bandung. 

Kunjungan kerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana sebanyak 5 kali kunjungan kerja. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Bagian Humas untuk memfasilitasi konsultasi dan koordinasi KDH, 

WKDH beserta unsur pemerintah daerah terkait dengan pemerintah dan pemerintah 

daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Kunjungan 

kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Kunjungan Kerja ke Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 

rangka pengayaan wawasan Tentang Penanggulangan Kemiskinan. 

2. Kunjungan Kerja ke Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Sragen 

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pengelolaan Pengujian Kendaraan Dinas 

dan Penggunaan CCTV. 

3. Kunjungan Kerja ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka 

Studi Banding Penyelenggaraan Kesejahteraan Soaial. 

4. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka 

Studi Banding Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

5. Kunjungan Kerja ke Kota Denpasar Provinsi Bali dalam rangka Penanganan 

Masalah Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat. 


Secara keseluruhan capaian kinerja pada sasaran ini dapat direalisasikan 

dengan baik, sesuai dengan target rencana kegiatan yang ditetapkan. 

Tabel 43 


Meningkatnya Kualitas Publikasi Dan Pemberitaan Kegiatan Pemerintahan Daerah 



% 

Capaian 

Realisasi 


68 jenis 68 Jenis 100% 68 

bahan bacaan 

Jumlah penyediaan sarana 180 

223 

276 

124 % 

penyebarluasan informasi : release release 

release 

Pembuatan Press release 1.243 1000 

1.243 

80 % 

untuk dimuat di Media masa lembar foto lembar foto 

lembar foto 


8.438 8.000 

8.438 

95 % 

kliping kliping 

kliping 

Rata-Rata 111 % 


2011 2010 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja atas 

capaian kinerja Tujuan 9 Sasaran 2 adalah 99,75 %. Pada sasaran ini kegiatan-kegiatan 

dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan publikasi kepada masyarakat 

tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyelenggaran atas 

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh volume kegiatan OPD yang diikuti oleh 

unsur-unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) dan capain kinerja 

tersebut didukung oleh tersedianya bahan-bahan berita dari OPD yang dinilai layak 

untuk disebarluaskan atau dipublikasikan ke masyarakat (dalam bentuk Press Release) 

melalui media masa, artinya pelaksanaan publikasi dan pemberitaan kegiatan 

Pemerintah Daerah itu bersifat dinamis sesuai dengan kegiatan dan out put OPD dan 

para Pimpinan. Sehingga secara umum capaian kinerja yang dilaksanakan pada 

dasarnya telah mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilaksankan oleh OPD. 


Tabel 44 


Terfasilitasinya Kegiatan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 


% 

Realisasi 


Capaian 2011 2010 

Fasilitasi kegiatan penerimaan 

100% 100% 100% 100% 100% 

kunjungan 



100% 100% 100% 100% 100% 



Rata-Rata 100% 100% 100% 


Capaian kinerja sasaran ini tercapai 100 %, capaian ini didasari dengan 

terlaksananya kegiatan penerimaan kunjungan kerja dan fasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bersifat 

fasilitasi dengan target kuantitatif sesuai kebutuhan/permohonan baik secara internal 

maupun eksternal, sehingga jumlah capaian dan realisasi indikator sasaran ini 

dipengaruhi oleh permintaan atau kebutuhan yang bersifat dinamis. Pada tahun 2012 

kegiatan fasilitasi penerimaan kunjungan dilaksanakan sebanyak 200 Penerimaan, bila 

dibandingkan dengan jumlah penerimaan kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 220 

kali kegiatan penerimaan kunjungan, dan pada tahun 2010 sebanyak 200 Kali 

penerimaan kunjungan, dapat disimpulkan adanya penurunan atas penerimaan 

kunjungan. Jumlah kegiatan upacara dan acara ceremonial lainnya pada tahun 2012 

yang dilaksanakan sebanyak 369 kali kegiatan, bila dibandingkan tahun 2011 yang 

terlaksana sebanyak 180 kali kegiatan dan tahun 2010 sebanyak 220 kali kegiatan, 

terlihat adanya peningkatan kegiatan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya 

kuantitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung dalam rangka 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. 


Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan 

Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 







Tabel 45 


Meningkatnya Kualitas kualitas dukungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 


% 

Realisasi 

Capaian 2011 2010 

Jumlah pelayanan jasa 3 keg, 12 3 keg 100% 100% 100% 

komunikasim sumberdaya bulan 

air, dan listrik 

Jumlah kegiatan jasa sewa 193 keg 193 keg 100% 100% 100% 


kantor 

Jumlah bahan dan jasa 100 jenis, 100 jenis, 100% 100% 100% 

pelayanan kebersihan 81 orang 81 orang 

selama 1 th 

Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100% 100% 100% 

Jumlah barang cetakan dan 54 Jenis 54 Jenis 100% 100% 100% 

penggandaan 

Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100% 100% 100% 

Jumlah makan minuman 15 kegiatan 15 kegiatan 100% 100% 100% 

penunjang kegiatan 

penerimaan tamu dan rapat 

dinas 

Jumlah kendaraan dinas roda 1 jenis 1 jenis 100% 100% 100% 

4 

Jumlah perlengkapan gedung 10 jenis 10 jenis 100% 100% 100% 

kantor 

Jumlah Perlengkapan rumah 4 jenis 4 jenis 100% 100% 100% 

jabatan 

Jumlah peralatan gedung 3 jenis 3 jenis 100% 100% 100% 

kantor 

Jumlah meubeuleuir 40 buah 40 buah 100% 100% 100% 

Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 6 unit 100% 100% 100% 

Jumlah 

kegiatan 2 keg 2 keg 100% 100% 100% 


jabatan 

Jumlah 

kegiatan 3 keg 3 keg 100% 100% 100% 


dinas 

Jumlah 

kegiatan 2 jenis 2 jenis 100% 100% 100% 

pemeliharaan rutin gedung 

kantor 

Jumlah pemeliharaan rutin 2 jenis 2 jenis 100% 100% 100% 


mobil jabatan 

Jumlah pemeliharaan 104 104 100% 100% 100% 

kendaraan mobil dinas kegiatan kegiatan 




peralatan 

rumah 

jabatan/dinas 

Jumlah pemeliharaan rutin 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 100% 100% 


Jumlah pemeliharaan 3 jenis 3 jenis 100% 100% 100% 

meubeulair 

Jumlah pengadaan pakaian 117 jenis 117 jenis 100% 100% 100% 




Tujuan 2 Sasaran 3 diukur melalui 31 indikator kinerja sasaran, dengan capaian 

hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rat 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya 

mengukur realisasi dari target kinerja tahun berjalan, hal ini disebabkan karena secara 

umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini merupakan kegiatan yang 

bersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put 

kegiatan yang dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan. 

Tabel 46 

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 (Subag Keuangan) 


daerah 


% 

Realisasi 

Capaian 2011 2010 

Jumlah laporan administrasi 36 lap 36 lap 100% 100% 100% 

keuangan 

Jumlah laporan keuangan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100% 


semesteran 

Jumlah 

laporan 2 laporan 2 laporan 100% 100% 100% 

keuanganKDH/WKDH dan 

Setda akhir tahun 




hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rat 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya 




ersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put 

kegiatan yanh dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan. 

Tabel 47 

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 1 (Subag Kepegawaian) 


daerah 



kesehatan 





sekretariat ke luar daerah 


kerja 



sekretariat di dalam daerah 

% 

Capaian 

Realisasi 

2011 2010 

3 keg 3 keg 100% 100% 100% 

65 buku 47 buku 72% 100% 100% 

3 kegiatan 3 kegiatan 100% 100% 100% 

130 

pembayara 

n jasa 

130 

pembayara 

n jasa 

100% 100% 100% 

342 keg. 342 keg. 100% 100% 100% 




hasil kerja yang sangat baik yaitu rata-rata 99,8%. Capaian kinerja sasaran ini hanya 



bersifat pelayanan internal. Sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada out put 

kegiatan yang dilakukan/dihasilkan pada tahun berjalan. 

C. Analisis Capaian Keuangan 

Pada tahun anggaran 2012, alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp. 50.433.661.245 ,-(Lima Puluh Milyar Empat 

Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat 


Puluh Lima Rupiah), dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagaimana 

tabel berikut. 

Tabel 48 

Rincian Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Belanja 

No Uraian Alokasi Realisasi % 

1. Belanja Tidak Langsung : 

a. Belanja tidak langsung 761.528.000,- 759.676.433,- 

KDH/WKDH 

b. Belanja tidak langsung PNS 13.618.095.189,- 12.750.530.626,- 

2. Belanja Langsung 50.433.661.245,- 48.212.734.205,- 


Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung Sekretariat Daerah dikelola 

langsung oleh Bendahara Sekretariat Daerah pada Bagian Umum Setda, sedangkan 

Anggaran Belanja Langsung, merupakan anggaran pembiayaan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola pada 10 Bagian di lingkup Sekretariat 

Daerah dengan rincian alokasi anggaran per-Bagian adalah sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 49 

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Per-Bagian 

No Nama Bagian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.) % 

1. Bagian Pemerintahan Umum 3.109.861.235,- 3.022.167.681,- 97,18 

2. Bagian Hukum 1.449.840.000,- 1.401.353.900,- 96,66 

3. Bagian Otonomi Daerah 1.670.000.000,- 1.554.146.000,- 93,06 

4. Bagian Koordinasi Perekonomian 1.950.000.000,- 1.940.778.115,- 99,53 

5. Bagian Koordinasi Sosial 1.450.000.000,- 979.270.000,- 67,54 

6. Bagian Pembangunan 1.337.500.000,- 1.233.997.205,- 92,26 

7. Bagian Umum 34.212.272.500,- 33.577.962.854,- 98,15 

8. Bagian Humas 2.661.018.310,- 2.232.059.150,- 83,88 

9. Bagian Aset 1.340.000.000,- 1.116.851.050,- 83,35 

10. Bagian Organisasi 1.253.169.200,- 1.154.148.250,- 92,10 

JUMLAH 50.433.661.245,- 48.212.734.205 95,60 


Realisasi anggaran belanja langsung yang dikelola oleh seluruh Bagian pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dari total anggaran 

sebesar Rp. 50.433.661.245,- terealisasi sebesar Rp. 48.212.734.205,- atau sebesar 

95,60 %. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Bagian Koordinasi Ekonomi 

sebesar 99,53%, dan realisasi anggaran terendah terdapat pada Bagian Koordinasi 


Sosial yaitu sebesar 67,54%. Realisasi anggaran pada Bagian Koordinasi Sosial 

hanya mencapai 67,54%, dikarenakan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok 

Pesantren (Pospeda) yang merupakan kegiatan tambahan dalam rencana pada 

anggaran perubahan tidak dapat dilaksanakan. Terbatasnya waktu efektif yang 

tersedia setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran perubahan tidak 

mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Pospeda dimaksud. 

Uraian lebih lanjut tentang realisasi anggaran menurut program di lingkup 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, adalah sebagaimana tabel terlampir. 


BAB IV 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalisasi 

peran dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, 

membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Bandung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian 

penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan 

perwujudan Visi Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan 

Berdaya Saing. 

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 

2012, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out 

come dari program-kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 146 indikator kinerja 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan di awal tahun 2012 adalah sebesar 107 %, 

dari hasil tersebut terdapat 6 indikator dengan capaian diantara 80% - 99%, 111 

indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, dan 20 indikator 

berhasil mencapai lebih dari 100%, namun masih ada 9 indikator kinerja yang di bawah 

75%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat 

memperbaiki capaian kinerja tersebut. 

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah tahun 

2012 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata 

kelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk 

membangun dan melaksanakan AKIP tatanan SAKIP secara lebih komprehensif di 

seluruh sisi bidang penyelengaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai 

kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang 

perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu 

kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi 

yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi 

nyelenggaraan pemerintahan. 

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian 

target kinerja pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah antara lain adalah : 


1. Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis baik dalam penetapan 

maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya 

di daerah. 

2. Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena 

terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan 

permasalahan pemerintahan daerah. 

3. Masih belum terkoordinasinya perencanaan Bagian-Bagian pada lingkup 

Sekretariat Daerah secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan 

perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap 

tercapainya impact (dampak) dari program kegiatan Sekretariat Daerah belum 

maksimal. 

4. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan 

indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis 

dan tidak dapat menunjukan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya. 

5. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga 

masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, 

perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan 

kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya 

peran, fungsi, dan kualitas kinerja Sekretariat Daerah sebagai core Pemerintah 


B. Langkah kedepan 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat daerah Kabupaten 

Bandung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan 

antara lain adalah : 

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan 

regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan 

maupun pengaturannya. 

2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh SKPD, untuk memaksimalkan 

kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam 

akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, 

karakteristik, potensi dan permasalahan daerah. 


3. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja sekretariat daerah melalui 

koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati 

indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian 

sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran 

yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada 

peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah sebagai contoh dan tauladan bagi 

SKPD. 

4. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan pelatihanpelatihan, 

pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan 

pendidikan, guna meningkatkan kulitas pengetahuan dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat 

Daerah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang 

akuntabilitas capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2012. 


DAFTAR PERBUP 

PERATURAN BUPATI TAHUN 2011 

No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

Ket. 

1 1 tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada 

Nomor 30 tahun 2010 tentang Dispensasi 

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi 

Penduduk yang Kelahirannya Melampaui Batas 

Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun 

2 2 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada 

Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 


3 3 tahun 2011 Komisaris dan Direksi PT.Citra Bangun Selaras 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada 

4 4 tahun 2011 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan 3 Januari 2011 3 Januari 2011 ada 

Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan 

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 

Bandung TA.2011 

5 5 tahun 2011 Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 3 Januari 2011 3 Januari 2011 

Keputusan dan Surat-surat Bidang 

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 

Kab.Bandung 

6 6 tahun 2011 Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4 Januari 2011 4 Januari 2011 ada 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Pada Pemerintah Kabupaten Bandung 

7 7 tahun 2011 Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 6 Januari 2011 6 Januari 2011 ada 

Pengawas Pemerintah Daerah di Lingkungan 

Inspektorat Kabupaten Bandung 

8 8 tahun 2011 Pedoman Tata Cara Pengawasan 6 Januari 2011 6 Januari 2011 ada 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh 

Pejabat Pengawas di Lingkungan Inspektorat 


9 9 tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 12 Januari 2011 12 Janari 2011 ada 

Kab.Bandung 

10 10 tahun 2011 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Wajib dan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 

Mendesak Untuk Pencairan Dana BOS, Dana 

Sertifikasi dan Tambahan Perbaikan 

Penghasilan Bagi Guru di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung TA.2011 

11 11 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Penerangan Jalan 

12 12 tahun 2011 Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

13 13 tahun 2011 Pedoman Operasional Pemeriksaan di 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Lingkungan Inspektorat Kab.Bandung 

14 14 tahun 2011 Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Dalam 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Rangka Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 

15 15 tahun 2011 Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Daerah Kabupaten Bandung 

16 16 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Pajak Parkir 


Pajak Restoran 

18 18 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 

Pajak Hiburan 

19 19 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan 


Pajak Hotel 


21 21 tahun 2011 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengelolaan 18 Februari 2011 18 Februari 2011 ada 

Pajak Reklame 

22 22 tahun 2011 

23 23 tahun 2011 

24 24 tahun 2011 

25 25 tahun 2011 

26 26 tahun 2011 

27 27 tahun 2011 Implementasi Sistem e-Procurement di 24 Februari 2011 24 Februari 2011 ada 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

28 28 tahun 2011 Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 14 Maret 2011 14 Maret 2011 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 

29 29 tahun 2011 Petunjuk Teknis Perlombaan Desa Terpadu di 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 


30 30 tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 


31 31 tahun 2011 Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 

Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

32 32 tahun 2011 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 14 Maret 2011 14 Maret 2011 

Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

33 33 tahun 2011 Buku Administrasi Kelurahan di Kabupaten 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 

Bandung 

34 34 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 14 Maret 2011 14 Maret 2011 

Kab.Bandung Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan 

Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di 


35 35 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 14 Maret 2011 14 Maret 2011 

Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan 

Keuangan dan Belanja Tak Terduga di 


36 36 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan 14 Maret 2011 14 Maret 2011 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Lingkungan 


37 37 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Bandung 

38 38 tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai 14 Maret 2011 14 Maret 2011 ada 

Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten 

Bandung 

39 39 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan 24 Mei 2011 24 Mei 2011 ada 

Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Balita Gizi 

Buruk, Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang 

Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin di 


40 40 tahun 2011 Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di 24 Mei 2011 24 Mei 2011 


41 41 tahun 2011 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 31 Mei 2011 31 Mei 2011 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 

42 42 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Tingkat 31 Mei 2011 31 Mei 2011 

Dasar Program Jaminan Persalinan (Jampersal) 


43 43 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 31 Mei 2011 31 Mei 2011 

Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jamkesmas dan 

Jamkesda Bagi Peserta Pemegang SKTM 

Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemkab 


Bandung 

44 44 tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Program Penguatan 21 Juni 2011 21 Juni 2011 ada 

Pembangunan Perdesaan (P4) untuk 

Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa 

(PLID) di Wilayah Kabupaten Bandung 

45 45 tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 21 Juni 2011 21 Juni 2011 ada 

Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

46 46 tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung 27 Juni 2011 27 Juni 2011 ada 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penataan 

Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan 


47 47 tahun 2011 

48 48 tahun 2011 

49 49 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 24 Agustus 2011 24 Agustus 2011 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2011 

50 50 tahun 2011 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 24 Agustus 2011 24 Agustus 2011 ada 


51 51 tahun 2011 

52 52 tahun 2011 

53 53 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 5 September 5 September ada 

Penerangan Jalan Umum 

2011 

2011 

54 54 tahun 2011 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan 21 September 21 September 

Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan 2011 

2011 

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

Cicalengka TA 2011 

55 55 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten 

Bandung 

56 56 tahun 2011 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 

2011 

57 57 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 


tentang Pengendalian Pengolahan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 

58 58 tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 

59 59 tahun 2011 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 

Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 


60 60 tahun 2011 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan 6 Oktober 2011 6 Oktober 2011 

Dari Bupati Kepada Camat 

61 61 tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Layanan 17 Oktober 2011 17 Oktober 2011 

Informasi Publik di Lingkungan -Pemerintah 


62 62 tahun 2011 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 

Bantuan Keuangan dan Biaya Tidak Terduga 

Yang Bersumber dan APBD di Kabupaten 

Bandung 

63 63 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kab.Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 



Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air 

atau Sumber Air 

14 Nopember 

2011 

14 Nopember 

2011 

14 Nopember 

2011 

14 Nopember 

2011 

14 Nopember 

2011 

14 Nopember 

2011 

65 65 tahun 2011 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 17 Nopember 17 Nopember 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 2011 

2011 

66 66 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 17 Nopember 17 Nopember 


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2011 2011 

10 Tahun 2011 tentang Irigasi 

67 67 tahun 2011 Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di 30 Nopember 30 Nopember 


2011 

2011 


No 

Seri 

No Perbup Perihal Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2010 Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat 

dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk 

Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah 

Kab Bandung TA 2010 

2 2 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 

Peraturan Daerah Kab Bandung Nomor 23 

Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Pada RSUD Kab bandung 

3 3 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2010 Tentang Penyediaan Belanja 

Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang 

Bersifat Wajib Untuk Kepentingan 

Penyelenggaraan Pemerintah Kab Bandung 

TA 2010 

4 4 tahun 2010 Penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti 

Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) di 


5 5 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 

Peraturan Daerah Kab Bandung No 1 Tahun 

2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kab Bandung 

18 Januari 2010 18 Januari 2010 

15 Februari 

2010 

15 Februari 

2010 

15 Februari 2010 


15 Feb 2010 15 Feb 2010 

25 Feb 2010 25 Feb 2010 

6 6 tahun 2010 Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi 25 Feb 2010 25 Feb 2010 

Pelaporan Keuangan Daerah 

7 7 tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 25 Feb 2010 25 Feb 2010 

Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi PNS di 

Lingkungan Pemerintah Kab Bandung 

8 8 tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) 

Bagi Keluarga Miskin Daerah (gakinda) di 


25 Feb 2010 25 Feb 2010 

9 9 tahun 2010 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 9 April 2010 9 April 2010 

Belanja Daerah TA 2010 

10 10 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 9 April 2010 9 April 2010 

Peraturan Daerah Kab Bandung No 8 tahun 

2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru 

Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kab 

Bandung 

11 11 tahun 2010 Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) 

Kab.Bdg. 

9 April 2010 9 April 2010 

12 12 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan 9 April 2010 9 April 2010 

Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR) 

13 13 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 9 April 2010 9 April 2010 

Peraturan Daerah Kab Bandung No 7 tahun 

2009 tentang Pencegahan dan 


Penanggulangan Bahaya Kebakaran 

14 14 tahun 2010 Rencana Pembangunan dan 9 April 2010 9 April 2010 

Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 

Daerah (RP4D) di Kab.Bandung 

15 15 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 9 April 2010 9 April 2010 

Kab bandung No 9 Tahun 2009 Tentang Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah 

Kab Bandung 

16 16 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 9 April 2009 9 April 2009 


tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah 

Kab.Bandung 

17 17 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung 4 Mei 2010 4 Mei 2010 

Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak 

Restoran 


Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak 



Nomor 2 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana 

Perimbangan Desa di Kab.Bandung 

sebagaimana telah diubah dengan Perda 


Perubahan atas Perda Kab.Bandung Nomor 

2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana 

Perimbangan Desa di Kab.Bandung 

20 20 tahun 2010 Pedomana Pengelolaan Keuangan Desa Di 20 Mei 2010 20 Mei 2010 

Kab Bandung 

21 21 tahun 2010 Pelaksanaan Program Penguatan 24 Mei 2010 24 Mei 2010 

Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah 

Kab Bandung 

22 22 tahun 2010 Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame 24 Mei 2010 24 Mei 2010 

dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame 

sebagai Dasar Perhitungan pajak Reklame 

23 23 tahun 2010 Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 24 Mei 2010 24 Mei 2010 

Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan 

Perikanan di Kab.Bandung Tahun 2010 

24 24 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bdg 24 Mei 2010 24 Mei 2010 

Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Susun (RUSUN) 

25 25 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bdg 24 Mei 2010 24 Mei 2010 

Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Sampah 

26 26 tahun 2010 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 31 Mei 2010 31 Mei 2010 

27 27 tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Perbup Bdg Nomor 7 Juni 2010 7 Juni 2010 

16 Tahun 2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perda Kab.Bdg Nomor 25 

Than 2007 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan 

Usaha Kecil di Kab.Bdg 

28 28 tahun 2010 Pendelegasian Wewenang 7 Juni 2010 7 Juni 2010 

Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat 

Bidang Kepegawaian di Lingkungan 


29 29 tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 2 juli 2010 2 juli 2010 

Kab Bandung No.20 Tahun 2009 Tentang 

Pembangunan, Penataan dan Pengendalian 

Pasar 

30 30 tahun 2010 Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran 2 Juli 2010 2 Juli 2010 


31 31 tahun 2010 Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai 

Negeri Sipil Republik Indonesia di Kab 

Bandung 

32 32 tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk, 

Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi 

Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin di Kab 

Bandung 


Kab Bandung Nomor 16 Tahun 2009 

Tentang Tata Bangunan 


Nomor 7 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 

Diniyah Takmiliyah 

19 Juli 2010 19 Juli 2010 

21 Juli 2010 21 Juli 2010 

9 Agustus 2010 9 Agustus 2010 

19 Agustus 

2010 

19 Agustus 2010 

35 35 tahun 2010 Mekanisme/Tatacara Pendirian PT Citra 

Bangun Sarana Kab Bandung 

36 36 tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah 


Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD 

Kab.Bandung 

37 37 tahun 2010 Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan 

Aparat di Lingkungan Pemkab Bandung 

19 Agustus 

2010 

19 Agustus 

2010 

24 Agustus 

2010 




38 38 tahun 2010 Pedoman Teknis Pembiayaan Usaha Mikro 

Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro Non 

Perbankan di Kab Bandung 

39 39 tahun 2010 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Serta Penyampaiannya 

40 40 tahun 2010 Perubahan atas Perbup Bandung No.9 

Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD 

TA.2010 

24 Agustus 

2010 

24 Agustus 

2010 

31 Agustus 

2010 




41 41 tahun 2010 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan 31 Agustus 31 Agustus 2010 

Strategis Kota Baru Tegalluar 

2010 

42 42 tahun 2010 Pakaian Dinas di Lingkungan Kab.Bandung 31 Agustus 31 Agustus 2010 

2010 

43 43 tahun 2010 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 14 September 14 September 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2010 

2010 

44 44 tahun 2010 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 14 September 14 September 

Bantuan Keuangan dan Belanja Tak 2010 

2010 

Terduga di Kab.Bandung 

45 45 tahun 2010 Pendayagunaan Website di Lingkungan 27 Oktober 27 Oktober 2010 


2010 

46 46 tahun 2010 Buku Saku, Buku Harian Camat dan Buku 27 Oktober 27 Oktober 2010 

Register Kecamatan di Kabupaten Bandung 2010 

47 47 tahun 2010 Pedoman Pemberdayaan Masyarakat 5 November 5 November 2010 

Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat 2010 

Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna di 

Lingkungan Pemkab Bandung 

48 48 tahun 2010 Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan 

Pemanfaatan Open Source Software (OSS) 

di Lingkungan Pemkab Bandung 

49 49 tahun 2010 Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah TA. 2009 

5 November 

2010 

29 November 

2010 

5 November 2010 


50 50 tahun 2010 Penjelasan Perubahan Anggaran 29 November 29 November 2010 


Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2010 2010 


Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota 

Jamkesmas dan Gakinda Bagi Peserta 

Pemegang SKTM Bidang Kesehatan di 

Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung 

52 52 tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 28 tahun 2008 tentang penetapan 

Jabatan Fungsional di Lingkungan 

Pemerintah Kab.Bandung 

53 53 tahun 2010 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kab.Bandung 

30 November 

2010 

30 November 

2010 

30 November 

2010 

54 54 tahun 2010 Penetapan Iur Biaya Peserta Askes Pada 30 November 

Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Bandung 2010 

55 55 tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil 30 November 

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 

2010 

56 56 tahun 2010 Pedoman Administrasi Desa di Kabupaten 30 November 

Bandung 

2010 








No 

Seri No Perbup 

Perihal 

D 

1 1 tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kab 

Bandung 

2 2 tahun 2009 Pengeluaran Belanja yang Bersifat 

Meningkat dan Belanja yang Bersifat 

Wajib sebelum ditetapkan APBD TA 2009 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 


15 Jan 2009 15 Jan 2009 

3 3 tahun 2009 Petunjuk Operasional RTRW 2 Mar 2009 2 Mar 2009 

4 4 tahun 2009 Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemkab Bandung 

2 Maret 2009 2 Maret 2009 

5 5 tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Rapat di 

Lingkungan Pemkab bandung 

1 April 2009 1 April 2009 

6 6 tahun 2009 Prosedur dan Tata Cara Permintaan 

Serta Pembayaran Uang Makan Bagi 

PNS di Lingkungan Pemkab Bandung 

1 April 2009 1 April 2009 

7 7 tahun 2009 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 


8 8 tahun 2009 Pendelegasian Wewenang Penjatuhan 

Hukuman Disiplin Bagi PNS di 


9 9 tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Perda kab 

Bandung No. 7 tahun 2006 Tentang 

Badan Permusyawatan Desa 

10 10 tahun 2009 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

11 11 tahun 2009 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan 

Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja 

Tak Terduga di Kab Bandung 

12 12 tahun 2009 Pendelegasian Wewenang Pemberian 

cuti PNS di Lingkungan Pemkab Bandung 

13 13 tahun 2009 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang 

di Kab Bandung 

20 April 2009 20 April 2009 

20 April 2009 20 April 2009 

22 April 2009 22 April 2009 

22 April 2009 22 April 2009 

24 April 2009 24 April 2009 

27 April 2009 27 April 2009 

27 April 2009 27 April 2009 


14 14 tahun 2009 Standar Dokumen Barang dan Jasa 27 April 2009 27 April 2009 

15 15 tahun 2009 Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 1 Mei 2009 1 Mei 2009 


16 16 tahun 2009 Pemberian Uang Jasa Pengabdian 

Direksi dan Dewan Pengawas 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

1 Mei 2009 1 Mei 2009 

Raharja Kab Bandung 

17 17 tahun 2009 Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (KUKM) dengan Penyediaan 

1 Mei 2009 1 Mei 2009 

Dana Penyertaan Modal di Kab Bandung 

18 18 tahun 2009 Pedoman Tugas Belajar Bagi PNS di 


1 Mei 2009 1 Mei 2009 

19 19 tahun 2009 Perubahan Atas Perbup No. 20 tahun 

2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi 

3 Juni 2009 3 Juni 2009 

Dana Perimbangan Desa di Kab Bandung 

20 20 tahun 2009 Pelaksanaan Program Penguatan 

Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah 5 Juni 2009 5 Juni 2009 

Kab Bandung 

21 21 tahun 2009 Tambahan Penghasilan Bagi PNS di 


3 Juli 2009 3 Juli 2009 

21 A 21 A tahun Perubahan Atas Perbup Bandung No 20 

2009 

Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan 

Program Penguatan Pembangunan 

3 Juli 2009 3 Juli 2009 

Perdesaan (P4) di Wilayah Kab Bandung 

22 22 tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Pemberian 

Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) 

Bagi Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Ibu 

Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari 

6 Juli 2009 6 Juli 2009 

Keluarga Miskin di Lingkungan Kab 

Bandung 

23 23 tahun 2009 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kab Bandung Tahun 2010 

7 Juli 2009 7 Juli 2009 


Kesehatan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) 7 juli 2009 7 juli 2009 

bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) di 


25 25 tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 

9 September 9 September 

Operasional Tiga Pilar Desa di Kab 

09 

2009 

Bandung TA 2009 

26 26 tahun 2009 Penjabaran Realisasi 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10 Sept 2009 10 Sept 2009 

TA 2009 

27 27 tahun 2009 Penataan Pelayanan Kesehatan Pada 

Dinas Kesehatan Kab Bandung 

23 Okt 2009 23 Okt 2009 

28 28 tahun 2009 Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan 

Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan 27 Okt 2009 27 Okt 2009 

Tenaga Medis 

29 29 tahun 2009 Perubahan Atas Perbup No 61 tahun 

2008 tentang Juklak Perda Kab Bandung 

No 25 Th 2007 Tentang Penyertaan 29 Okt 2009 29 Okt 2009 

Modal Pemda Kepada Koperasi dan 

Usaha Kecil di Kab Bandung 

30 30 tahun 2009 Pelayanan Kesehatan Tertentu di Dinas 

Kesehatan Kab bandung 10 Nop 2009 10 Nop 2009 


31 31 tahun 2009 Perubahan Kedua Perbup Bandung No 

20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2006 

Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa 


32 32 tahun 2009 Perubahan Atas Perbup Bandung No 7 

Tahun 2009 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan belanja 

Daerah TA 2009 

33 33 tahun 2009 Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan 

Kepada Masyarakat Musibah Bencana 

Gempa Bumi Tanggal 2 Sept 2009 di Kab 

Bandung 

34 34 tahun 2009 Perubahan Bupati Bandung tentang 

Perubahan atas Perbup Bandung No 21 

Tahun 2009 Tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi PNS di Kab Bandung 

26 Nop 2009 26 Nop 2009 

1 Des 2009 1 Des 2009 

2 Des 2009 2 Des 2009 

10 Des 2009 10 Des 2009 


No 22 Tahun 2009 Tentang 

Pembangunan dan Penataan Menara 10 Des 2009 10 Des 2009 

Telekomunikasi Seluler Bersama di Kab 

Bandung 

36 36 tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Bupati No 11 

Tahun 2009 Tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 23 Des 2009 23 Des 2009 

Bantuan Keuangan dan Belanja Tak 

Terduga di Kab bandung 

37 37 tahun 2009 Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Kab bandung Th 

28 des 2009 28 Des 2009 

2010 


Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

30 Des 2009 30 Des 2009 

Umum Daerah Kab Bandung 

39 39 tahun 2009 Tata Kelola RSUD Majalaya Kab 

Bandung 

30 Des 2009 30 Des 2009 

40 40 tahun 2009 Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD 

Majalaya Kab Bandung 

30 Des 2009 30 Des 2009 

41 41 tahun 2009 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Pada BLUD RSUD Majalaya Kab 30 Des 2009 30 Des 2009 

bandung 

42 42 tahun 2009 Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalaya 

Kab Bandung 

30 Des 2009 30 Des 2009 

43 43 tahun 2009 Tata Kelola RSUD Soreang Kab bandung 31 Des 2009 31 Des 2009 

44 44 tahun 2009 Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD 

Soreang Kab Bandung 

31 Des 2009 31 Des 2009 

45 45 tahun 2009 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Pada BLUD RSUD Soreang Kab bandung 

31 Des 2009 31 Des 2009 

46 46 tahun 2009 Rencana Strategis Bisnis RSUD Soreang 

Kab Bandung 

31 Des 2009 31 Des 2009 



No 

Seri 

D 

No Perbup 

Perihal 

1 1 tahun 2008 Pengeluaran Belanja Yang Bersifat 

Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib 


2 2 tahun 2008 Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat 

Tetap Dari APBD Kab Bandung Untuk 

Bulan Januari 2008 

3 3 tahun 2008 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 

Kab Bandung Th 2007 


Sekretariat Daerah dan Sekretaiat DPRD 

Kab Bandung 


Dinas Daerah Kab Bandung 


Lemtekda Kab Bandung 


Kec/Kel Kab Bandung 

8 8 tahun 2008 Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat 

tetap dari APBD Kab Bandung Untuk 

Bulan Maret 2008 

9 9 tahun 2008 Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

10 10 tahun 2008 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab 

Bandung 

11 11 tahun 2008 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah di kab 

bandung Th 2008 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 


22 Januari 

2008 

23 Januari 

2008 

22 Januari 

2008 

23 Januari 

2008 

26 Feb 2008 26 Feb 2008 

26 Feb 2008 26 Feb 2008 

26 Feb 2008 26 Feb 2008 

26 Feb 2008 26 Feb 2008 

4 Maret 2008 4 Maret 2008 

24 Maret 2008 24 Maret 2008 

24 Maret 2008 24 Maret 2008 

24 Maret 2009 24 Maret 2009 

12 12 tahun 2008 Penjabaran APBD Th 2008 1 April 2008 1 April 2008 

13 13 tahun 2008 Penyelenggaraan Perizinan Terpadu di 

Kab Bandung 

1 April 2008 1 April 2008 

14 14 tahun 2008 Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Penandatanganan Perizinan dan Non 

Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kab 

Bandung 

1 April 2008 1 April 2008 

15 15 tahun 2008 Kawasan Tanpa Asap Rokok di Wilayah 

Kab Bandung 

17 April 2008 17 April 2008 

16 16 tahun 2008 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab 

Bandung No 25 Th 2007 Tentang 

Penyertaan Modal Pemda Kepada 17 April 2008 17 April 2008 

Koperasi dan Usaha Kecil di Kab 

Bandung 

17 17 tahun 2008 Perubahan Atas Perbup Bandung No. 20 

Th 2007 Tentang Perkuatan Permodalan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 17 April 2008 17 April 2008 

(KUKM) Dengan Penyediaan Dana 

Penyertaan Modal Di Kab Bandung 

18 18 tahun 2008 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 17 April 2008 17 April 2008 

19 19 tahun 2008 Pedoman Pembinaan Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat 17 April 2008 17 April 2008 

Desa/Kelurahan di Wilayah Kab Bandung 

20 20 tahun 2008 Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Th 

2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan 

9 Mei 2008 9 Mei 2008 


Desa di Kab Bandung 

21 21 tahun 2008 Tata Cara Pembagian Biaya 

Pemungutan/Insentif Pajak Daerah di 


22 22 tahun 2008 Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan 

Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja 

Tidak Terduga di Kab Bandung 

23 23 tahun 2008 Penetapan Tarif Angkutan Penumpang 

Umum di Wilayah Kab Bandung 

24 24 tahun 2008 Pembentukan Satuan Pelaksana 

Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi ( Satlak PB ) 

25 25 tahun 2008 Pelaksanaan Program Pembangunan 

Prasarana Desa (P2D) di Wilayah Kab 

Bandung Th 2006 

26 26 tahun 2008 Tanda Anggota Satuan Pertahanan 

Sipil/Perlindungan Masyarakat 

27 27 tahun 2008 Perubahan Atas Perbup Bandung No.22 Th 

2007 Tentang Komisi Penanggulangan Aids 

(KPA) Kab Bandung 

28 28 tahun 2008 Penetapan Jabatan Fungsional di 


29 29 tahun 2008 Rencana Kerja Pemda (RKPD) Kab 

Bandung 

30 30 tahun 2008 Ketentuan Hari dan Jam Kerja SKPD di 


31 31 tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Kesehatan 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi 

Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) di 


32 32 tahun 2008 


Th 2008 Tentang Tata Cara Pemberian 

Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan 

Keuangan dan Belanja Tak Terduga di 

Kab Bandung 

34 34 tahun 2008 Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penegakan 

Disiplin Satu Atap Bagi PNS Pemkab 

Bandung 

35 35 tahun 2008 Master Plan Pendidikan Kab Bandung Th 

2008 – 2025 

36 36 tahun 2008 Ketentuan Pelaksanaan Pengoptimalan 

Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu 

Kerja Pada Sektor Industri di Kab 

Bandung 

37 37 tahun 2008 Pengamanan Sarana dan Prasarana 

Pemerintah di Wilayah Kab Bandung 

38 38 tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa 


Th 2008 Tentang Penjabaran APBD TA 

2008 

40 40 tahun 2008 Penetapan Pembayaran Gaji PNS, 

Anggota DPRD dan Tenaga Kontrak 

Kerja di Lingkungan Pemkab Bandung 

41 41 tahun 2008 Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa 


9 Mei 2008 9 Mei 2008 

15 Mei 2008 15 Mei 2008 

27 Mei 2008 27 Mei 2008 

28 Mei 2008 28 Mei 2008 

28 Mei 2009 28 Mei 2009 

28 Mei 2008 28 Mei 2008 

16 Juni 2008 16 Juni 2008 

16 Juni 2008 16 Juni 2008 

20 Juni 2008 20 Juni 2008 

25 Juni 2008 25 Juni 2008 

25 Juni 2008 25 Juni 2008 

29 Juli 2008 29 Juli 2008 

29 Juli 2008 29 Juli 2008 

1 Agustus 

2008 

1 Agustus 

2008 

1 Agustus 

2008 

1 Agustus 

2008 

1 Sept 2008 1 Sept 2008 

1 sept 2008 1 sept 2008 

15 Sept 2008 15 Sept 2008 

19 Sept 2008 19 Sept 2008 

25 Sept 2008 25 Sept 2008 



Pelaksanaan APBD TA 2007 

25 Sept 2008 25 Sept 2008 

43 43 tahun 2008 

44 44 tahun 2008 Tata Cara Pemilihan Persero 

7 Oktober 

Swasta/Masyarakat Pada PT Citra 7 Oktober 2008 

2008 

Bangun Sarana 


Th 2008 Tentang Pelaksanaan Program 

Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di 

17 Okt 2008 17 Okt 2008 

Wilayah Kab Bandung Th 2008 

46 46 tahun 2008 Penjabaran Perubahan APBD 5 Nop 2008 5 Nop 2008 

47 47 tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Pemberian 

Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) 

Bagi Balita Gizi Buruk dari Keluarga 

Miskin di Kab Bandung 

48 48 tahun 2008 Tata Cara Penyerahan Pembiayaan, 

Personil Perlengkapan dan Dokumentasi 

Dalam Rangka Pembentukan Desa 

1 Desember 08 

1 Desember 08 

1 Desember 

08 

1 Desember 

08 

Warjabakti Kec Cimaung Kab Bandung 


Barang dan Jasa Pemerintah di Kab Bdg 15 Des 2008 15 Des 2008 

50 50 tahun 2008 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemkab 

Kepada Lurah 

51 51 tahun 2008 Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan 

Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan 

Tenaga Medis 

52 52 tahun 2008 Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air 

Minum PD Air Minum Tirta Raharja Kab 

Bandung 

53 53 tahun 2008 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kab Bandung 

54 54 tahun 2008 Alur Penandatanganan Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan PNS di 


15 Des 2008 15 Des 2008 

17 Des 2008 17 Des 2008 

23 Des 2008 23 Des 2008 

23 Des 2008 23 Des 2008 

24 Des 2008 24 Des 2008 

55 55 tahun 2008 Tata Cara Penyerahan Urusan 

Pemerintahan Kab Bandung Yang 

Pengaturannya Diserahkan kpd Desa 

56 56 tahun 2008 Pendelegasian Wewenang 


Bidang Kepegawaian di Lingkungan 


30 Desember 08 30 Des 08 

31 Desember 08 31 Des 08 



No 

Seri 

D 

No Perbup 

Perihal 

1 1 tahun 2007 Tambahan Penghasilan Bagi 

Pejabat/Aparat di Lingkungan Pemkab 


2 2 tahun 2007 Pengeluaran Belanja Yang Bersifat 

Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib 


3 3 tahun 2007 Penataan Pemeliharaan Unggas di 

Pemukiman Kab Bandung 



5 5 tahun 2007 Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Bupati Kepada Wakil Bupati di 


6 6 tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Th 

2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan 

Desa di Kab Bandung 

7 7 tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana 

Kelurahan di Kab Bandung 

8 8 tahun 2007 Penetapan Rincian Alokasi Dana 

Perimbangan Desa dan Kelurahan TA 

2007 di Kab Bandung 

9 9 tahun 2007 Penataaan Desa di Kabupaten Bandung 


Barang/Jasa Pemerintah di Kab Bandung 

Th 2007 

11 11 tahun 2007 Pengembangan Otonomi Daerah di Kab 

Bandung 

12 12 tahun 2007 Penandatanganan Keputusan dan Surat- 

Surat Mengenai Bidang Kepegawaian 

13 13 tahun 2007 Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kab Bandung Th 2008 

14 14 tahun 2007 Pembangunan dan Penataan Menara 

Telekomunikasi di Kab Bandung 

Tanggal 

Disahkan 

4 Januari 2007 



Tanggal 

Diundangka 

n 

4 Januari 

2007 

8 Januari 

2007 

14 Februari 

07 

2 Maret 2007 2 Maret 2007 

5 Maret 2007 5 Maret 2007 

7 Maret 2007 7 Maret 2007 

12 Maret 2007 

12 Maret 2007 

12 Maret 2007 

12 Maret 2007 

22 Maret 2007 

12 Maret 

2007 

12 Maret 

2007 

12 Maret 

2007 

12 Maret 

2007 

22 Maret 

2007 

9 April 2007 9 April 2007 

28 Mei 2007 28 Mei 2007 

8 Juni 2007 8 Juni 2007 

No 

Seri 

D 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

15 15 tahun 2007 Pembentukan Lembaga Penyiaran 

Televisi Publik Lokal Kab Bandung 

16 16 tahun 2007 Pembentukan Lembaga Penyiaran Radio 

Publik Lokal Kab Bandung 

17 17 tahun 2007 Kerjasama Penyelenggaraan Program 

Transmigrasi Bupati Barito Timur Propinsi 

dan Bupati Bandung Prop Jabar 


Transmigrasi Bupati Gunung Mas dan 

Bupati Bandung Prop Jabar 


Transmigrasi Bupati Muna Propinsi 

12 Juni 2007 12 Juni 2007 

12 Juni 2007 12 Juni 2007 

20 Juni 2007 20 Juni 2007 

20 Juni 2007 20 Juni 2007 

20 Juni 2007 20 Juni 2007 


Sulawesi Tenggara dan Bupati Bandung 

Prop Jabar 

20 20 tahun 2007 Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(KUKM) Dengan Penyediaan Dana 

Penyertaan Modal di Kab Bandung 

21 21 tahun 2007 Trayek Angkutan Penumpang Umum 

Jurusan Perum Manglayang Regency - 

Cileunyi – Buahbatu/Desa Cipagalo Via 

Tol Padaleunyi 

22 22 tahun 2007 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab 

Bandung 



24 24 tahun 2007 Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Direksi PD Air Minum 

Tirta Raharja Kab Bandung 

28 Juni 2007 28 Juni 2007 

9 Juli 2007 9 Juli 2007 

10 Juli 2007 10 Juli 2007 

24 Agustus 

2007 

24 Agustus 

2007 

5 Okto 2007 5 Okto 2007 

25 25 tahun 2007 Penjabaran Perubahan APBD TA 2007 20 Nop 2007 20 Nop 2007 

26 26 tahun 2007 Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (SKPD) Kab Bandung 3 Desember 08 

3 Desember 

08 


No 

Seri 

D 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2006 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung 

No 9 Th 2006 Tentang Zakat, Infaq, 

Shodaqoh 

2 2 tahun 2006 Penjabaran APBD TA 2006 

3 3 tahun 2006 Penyempurnaan Perbup Bdg No. 7 Th 2005 

Tentang Strategi dan Rencana Tindak 

Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Kab 

Bandung 

4 4 tahun 2006 Perubahan Atas Perbup No 39 th 2005 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 

Pengelolaan Keuangan Serta Pengelolaan 

Barang dan Jasa Daerah di Lingkungan 


5 5 tahun 2006 Juklak Perda No.2 Th 2006 Tentang Alokasi 

Dana Perimbangan Desa Di Kab Bandung 

6 6 tahun 2006 Penetapan Rincian Alokasi Dana 

Perimbangan Desa Th 2006 di Kab Bandung 

7 7 tahun 2006 Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

Pengendalian Lingkungan Hidup di 


8 8 tahun 2006 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kebersihan di Lingkungan Pemkab Bandung 

9 9 tahun 2006 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemkab 

Bandung 

10 10 tahun 2006 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Th 2006 

Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di 

Kab Bandung 

20 Feb 2006 20 Feb 2006 

9 Maret 2006 

9 Maret 

2006 

10 Maret 06 10 Maret 06 

10 Maret 2006 

10 Maret 

2006 

4 April 2006 4 April 2006 

4 April 2006 4 April 2006 

7 Juni 2006 7 Juni 2006 

7 Juni 2006 7 Juni 2006 

7 Juni 2006 7 Juni 2006 

8 Juni 2006 8 Juni 2006 


11 11 tahun 2006 Badan Narkotika Kab Bandung 26 Juni 2006 26 Juni 2006 

12 12 tahun 2006 Perubahan Atas Kepbup Bandung No 24 Th 

2002 Tentang Pakaian Dinas PNS di 


6 Juli 2006 6 Juli 2006 

13 13 tahun 2006 Perubahan Atas Kepbup Bandung No 25 Th 

2002 Tentang Pakaian Dinas Tenaga 

Kontrak Kerja di Lingkungan Pemkab 

Bandung 

14 14 tahun 2006 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 

Kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemda 

Kab Bandung 

15 15 tahun 2006 Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban 


16 16 tahun 2006 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung 

No 45 Th 2002, Tentang Rincian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPRD Kab bandung 



Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

di Lingkungan Pemkab bandung 



Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah di Lingkungan Pemkab 

bandung 

19 19 tahun 2006 Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan 

Pemkab bandung 


Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan 

Pemkab bandung 

21 21 tahun 2006 Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Pada Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

6 Juli 2006 6 Juli 2006 

14 Juli 2006 14 Juli 2006 

20 Juli 2006 20 Juli 2006 

24 Juli 2006 24 Juli 2006 

24 Juli 2006 24 Juli 2006 

24 Juli 2006 24 Juli 2006 

24 Juli 2006 24 Juli 2006 

24 Juli 2006 24 Juli 2006 

22 Agustus 

2006 

22 Agustus 

2006 


No 20 Th 2004, Tentang Pembentukan Tim 

Likuidasi 10 (Sepuluh) Perusahaan Daerah 

BPR Kab Bandung 

23 23 tahun 2006 Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan 

Kab Bandung 

24 24 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Rapat Teknis, Rapat 

Koordinasi Teknis, Rapat Koordinasi 

Terbatas, Rapat Koordinasi Daerah dan 

Briefing di Lingkungan Pemkab Bandung 


No 34 Th 2004, Tentang Pembentukan Staf 

Ahli di Lingkungan sekretariat Daerah Kab 

Bandung 


No 35 Th 2004, Tentang Pembentukan Jenis, 

Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional 

Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kab 

Bandung 

27 27 tahun 2006 Petunjuk Pelaksanaan Perda No.8 Th 2006 

Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan 

22 Agust 2006 

23 Agustus 

2006 

24 Agust 2006 

12 Sept 2006 

12 Sept 2006 

26 Sept 2006 

22 Agust 

2006 

23 Agustus 

2006 

24 Agust 

2006 

12 Sept 

2006 

12 Sept 

2006 

26 Sept 

2006 


dan Pemberhentian Kepala Desa 

28 28 tahun 2006 Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan 

Insentif 

27 Sept 2006 

29 29 tahun 2006 Keputusan Bersama Bupati Rejang Lebong 

Dengan Bupati Bandung Tentang Kerjasama 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi 

30 30 tahun 2006 Penjabaran Perubahan APBD TA 2006 29 Nopem 

31 31 tahun 2006 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 


32 32 tahun 2006 Pengelolaan Dana Bantuan di Lingkungan 

Pemkab Bandung Th 2007 


No 06 Th 2003 Tentang Rincian Tugas 

Jabatan Fungsional Daerah di Lingkungan 

Perangkat Daerah Kab Bandung 

27 Sept 

2006 

2 Okto 2006 2 Okto 2006 

2006 

30 Nopem 

2006 

29 Nopem 

2006 

30 Nopem 

2006 

22 Des 2006 22 Des 2006 

26 Des 2006 26 Des 2006 


No 

Seri 

D 

No Perbup Perihal Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2005 Penjabaran APBD TA 2005 4 Februari 05 20 Feb 2006 

2 2 tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Industri 15 Feb 2005 

dan Perdagangan di Kab Bandung 

9 Maret 2006 

3 3 tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan 16 Feb 2005 

Perkoperasian dan UKM di Kab Bandung 

10 Maret 06 

4 4 tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan 17 Feb 2005 

Pertanian di Kab Bandung 

10 Maret 2006 

5 5 tahun 2005 Format Data Bahan Penyusunan Laporan 21 Feb 2005 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 

Sesuai Dengan Rancang Bangun Sistem 

4 April 2006 

Pelaporan dan Sistem Evaluasi Pelaporan 


6 6 tahun 2005 Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah 

Kab Bandung 

7 7 tahun 2005 Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan 

Kemiskinan (SRTPK) 

8 8 tahun 2005 Ketentuan dan Tata Cara Perpindahan PNS 

Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 


9 9 tahun 2005 Penatausahaan Kepegawaian di Lingkungan 


10 10 tahun 2005 Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame 

Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame 

11 11 tahun 2005 Penjabaran Realisasi Pertanggungjawaban 


12 12 tahun 2005 Perubahan Atas Perbup Bandung Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 

Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa 

Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung 

13 13 tahun 2005 Perubahan Atas Perbup Bandung No 1 Th 

2005 Tentang Penjabaran APBD TA 2005 

10 Maret 2005 

14 Maret 2005 

26 April 2005 

28 Juni 2005 

5 Juli 2005 

6 Juli 2005 

21 Juli 2005 

21 Juli 2005 

4 April 2006 

7 Juni 2006 

7 Juni 2006 

7 Juni 2006 

8 Juni 2006 

26 Juni 2006 

6 Juli 2006 

6 Juli 2006 

14 14 tahun 2005 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa 21 Juli 2005 14 Juli 2006 


Lingkungan Hidup dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan 

15 15 tahun 2005 Pencabutan Keputusan Bupati Bandung No 

51 Th 2002 Tentang Pengaturan Pemberian 

Insentif Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 

21 


Tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab 

Bandung 

17 17 tahun 2005 Tata Cara Pemberian Surat Ijin Operasional 

Pengelolaan Pasar Badan Hukum / 

Perorangan / Swasta/Desa di Kab Bandung 


Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan 

Umum di Kab Bandung 


Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 

20 20 tahun 2005 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja PDAM Tirta Raharja Kab 

Bandung 

21 21 tahun 2005 Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 


22 22 tahun 2005 Pelayanan Air Bersih PD Air Minum Tirta 


23 23 tahun 2005 Pembagian Jasa Produksi Dari Laba Bersih 

PD Air Minum Tirta Raharja Kab Bandung 

24 24 tahun 2005 Penghasilan dan Dana Representatif Direksi 

PDAM Tirta Raharja Kab Bandung 

25 25 tahun 2005 Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan 


22 Juli 2005 

15 Agustus 

2005 

18 Agust 2005 

20 Juli 2006 

15 Agustus 

2005 

18 Agust 

2005 

14 Sept 2005 14 Sept 2005 

14 Sept 2005 14 Sept 2005 

15 Sept 2005 15 Sept 2005 

15 Sept 2005 15 Sept 2005 

15 Sept 2005 15 Sept 2005 

15 Sept 2005 15 Sept 2005 

15 Sept 2005 15 Sept 2005 

20 Sept 2005 20 Sept 2005 

26 26 tahun 2005 Penjabaran Perubahan APBD TA 2005 7 Okt 2005 7 Okt 2005 

27 27 tahun 2005 Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum 

25 Okt 2005 25 Okt 2005 

di Wil Kab Bandung 

28 28 tahun 2005 Rencana Terperinci/Detail Tata Ruang Kota 

Banjaran 


Ciwidey 


Pangalengan 

31 31 tahun 2005 Keputusan Bersama Gubernur Jabar, Bupati 

bandung dan Bupati Sumedang Tentang 

Penataan Lingkungan Pada Ruas Jalan Raya 

Cicalengka-Nagreg 

32 32 tahun 2005 Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

33 33 tahun 2005 Pelaksanaan Reformasi Bidang Pengadaan 

Barang/Jasa di Kab Bandung 

34 34 tahun 2005 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kab Bandung 

35 35 tahun 2005 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Bandung 

No 2 th 2005 Tentang Pengendalian 

Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air 

36 36 tahun 2005 Pendelegasian Wewenang Kpd Pejabat 

Eselon II Untuk Mengesahkan Surat 

Keterangan/Pernyataan Tenaga Honorer di 


26 Okt 2005 26 Okt 2005 

26 Okto 2005 26 Okto 2005 

26 Okto 2005 26 Okto 2005 

26 Okto 2005 26 Okto 2005 

28 Okto 2005 28 Okto 2005 

28 Okt 2005 28 Okt 2005 

1 Des 2005 1 Des 2005 

5 Des 2005 5 Des 2005 

6 Des 2005 6 Des 2005 


37 37 tahun 2005 Pembentukan Badan Pengelola Persampahan 

Bersama di Metropolitan Bandung 

38 38 tahun 2005 Mekanisme Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Pemkab Bandung 

39 39 tahun 2005 Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 

Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa di 

Daerah di Lingkungan Pemkab Bandung 

6 Des 2005 6 Des 2005 

9 Des 2005 9 Des 2005 

12 Des 2005 12 Des 2005 

KEPUTUSAN BUPATI YANG MENGATUR TAHUN 2004 

No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 





2 2 tahun 2004 Penetapan Jaringan Trayek Angkutan 


Penumpang Umum di wilayah Kab.Bandung 


3 3 tahun 2004 Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas 11 Februari 

Perhubungan Kab.Bandung 

2004 


4 4 tahun 2004 Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk 

24 Februari 

Rakyat Miskin (RASKIN) PKPS-BBM di 

2004 

Kabupaten Bandung Tahun 2004 


5 5 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi 

Lahan Kritis 

8 Maret 2004 8 Maret 2004 

6 6 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan dan Rincian Program 

Kegiatan Tugas Pembantuan Kepada 17 Maret 

Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah 


2004 

17 Maret 2004 

7 7 tahun 2004 Pedoman Rincian Kewenangan Desa di 


24 Maret 2004 24 Maret 2004 

8 8 tahun 2004 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati 

Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah 24 Maret 2004 24 Maret 2004 


9 9 tahun 2004 Penandatanganan Keputusan dan Surat- 


24 Maret 2004 24 Maret 2004 

10 10 tahun 2004 Penjabaran Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 

30 Maret 2004 30 Maret 2004 

11 11 tahun 2004 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung 

Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 30 Maret 2004 30 Maret 2004 

Daerah Tk II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 

tentang Pajak Reklame 

12 12 tahun 2004 Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame 

dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame 30 Maret 2004 30 Maret 2004 

sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame 


Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2003 30 Maret 2004 30 Maret 2004 

tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame 


Cileunyi 

31 Maret 2004 31 Maret 2004 


Rancaekek 

31 Maret 2004 31 Maret 2004 



31 Maret 2004 31 Maret 2004 


Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2001 31 Maret 2004 31 Maret 2004 

tentang Penyediaan Tanah untuk 


Pemakaman Umum oleh Perusahaan 

Pembangunan Perumahan 

18 18 tahun 2004 Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan 

Pengawasan Daearah Kab.Bandung 

5 April 2004 5 April 2004 

19 19 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18 

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 7 April 2004 7 April 2004 

Penanaman Modal di Kab.Bandung 

20 20 tahun 2004 Pembentukan Tim Likuidasi 10 (sepuluh) 

Perusahaan Daerah BPR (PD BPR) 15 April 2004 15 April 2004 

Kab.Bandung 

21 21 tahun 2004 Pedoman Tugas Belajar 5 Juli 2004 5 Juli 2004 

22 22 tahun 2004 Pedoman Operasional Audit Badan 

Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung 

12 Juli 2004 12 Juli 2004 

23 23 tahun 2004 Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah Metropolitan Bandung 

13 Juli 2004 13 Juli 2004 


Penanggulangan Bencana dan Penanganan 16 Juli 2004 16 Juli 2004 

Pengungsi (Satlak PBP) 

25 25 tahun 2004 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung 

Nomor 9 tahun 2004 tentang 

Penandatanganan Keputusan dan Surat- 

19 Juli 2004 19 Juli 2004 


26 26 tahun 2004 Penjabaran Perubahan APBD Kab.Bandung 23 Agustus 


TA.2004 

27 27 tahun 2004 Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang dan 

Jasa Pemerintah Kab.Bandung 

28 28 tahun 2004 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) 

dan Kartu Jaminan Garansi Dalam Bahasa 

Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi 

dan Elektronika serta Penandatanganan 

Pendaftaran Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat Kepada 

Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kab.Bandung 

29 29 tahun 2004 Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak 

Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab 

Bandung 

30 30 tahun 2004 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang 

Pendidikan 

31 31 tahun 2004 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang 

Kesehatan 

32 32 tahun 2004 Pelaksanaan Peningkatan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 

Harian Lepas,Borongan dan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi 

33 33 tahun 2004 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintahan Desa di Kab.Bandung 

34 34 tahun 2004 Pedoman Teknis Pelaksanaan dan 

Pembinaan Administrasi Desa 

35 35 tahun 2004 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan 

Stimulan Bupati pada Kegiatan Bantuan 

Pembangunan Prasarana Desa (P2D) di 


36 36 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 

Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa 

Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kab.Bandung 

37 37 tahun 2004 Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Bandung 

Nomor 7 tahun 2004 tentang Perubahan 

2004 

1 September 

2004 

9 September 

2004 

27 September 

2004 

28 September 

2004 

28 September 

2004 

24 Desember 

2004 

27 Desember 

2004 

27 Desember 

2004 

27 Desember 

2004 

28 Desember 

2004 

28 Desember 

2004 

1 September 2004 


27 September 

2004 

28 September 

2004 

28 September 

2004 

24 Desember 2004 







atas Perda Nomor 16 tahun 2000 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Administrasi Kependudukan dan Akta 

Pencatatan Penduduk 


No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2003 Harga Eceran Minyak Tanah di Pasaran 3 Januari 2003 3 Januari 2003 

2 2 tahun 2003 Penjabaran APBD TA 2003 7 Januari 2003 7 Januari 2003 

3 3 tahun 2003 Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten 


Bandung 


4 4 tahun 2003 Pendelegasian Wewenang untuk 

Menetapkan Pemberhentian PNS dengan 

Pemberian Hak Pensiun dan atau tanpa 27 Januari 2003 27 Januari 2003 

Pemberian Hak Pensiun di Lingkungan 


5 5 tahun 2003 Tata Cara Pengadaan Pegawai Tidak 

Tetap/Kontrak Kerja di Lingkungan 3 Februari 2003 3 Februari 2003 


6 6 tahun 2003 Rincian Tugas Jabatan Fungsional di 

Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bandung 

7 7 tahun 2003 Penyerahan Urusan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan 

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Pedesaan/ Perkotaan Buku II Kepada 

Camat 

8 8 tahun 2003 Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung 

9 9 tahun 2003 Penetapan Tarif Baru Pelayanan Air Minum 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja 


10 10 tahun 2003 Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi 

11 11 tahun 2003 Tata Cara Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Kabupaten Bandung 

12 12 tahun 2003 Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran 

Pendapatan Kegiatan Proyek APBD TA 

2002 


Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi (Satlak PBP) 

14 14 tahun 2003 Pedoman Umum dan Pelaksanaan APBD 

Kab.Bandung TA 2003 



16 16 tahun 2003 Laporan Pembahasan Draft Mengenai 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tugas 

Belajar Bagi PNS dan Pedoman 

Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta 

Pendidikan dan Latihan PNS di Lingkungan 


10 Februari 

2003 

20 Februari 

2003 

28 Februari 

2003 

28 Februari 

2003 

28 Februari 

2003 






27 Maret 2003 27 Maret 2003 

14 April 2003 14 April 2003 

16 April 2003 16 April 2003 

16 April 2003 16 April 2003 

28 April 2003 28 April 2003 

5 Mei 2003 5 Mei 2003 

17 17 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan 6 Mei 2003 6 Mei 2003 


Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

18 18 tahun 2003 Petunjuk Teknis Pengendalian dan 

Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di 

Wilayah Kabupaten Bandung 


No 2 Tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan 

Tanah di Kab.Bandung 

20 20 tahun 2003 Pendelegasian Kewenangan 

Penandatanganan Surat Pengangkatan, 

Surat Pemindahan dan Surat Pemberhentian 

Guru Bantu serta Surat-surat Lainnya 

kepada Kepala Dinas Pendidikan 

21 21 tahun 2003 Pembentukan Tim Koordinasi Program 

Raskin di Kabupaten Bandung 

22 22 tahun 2003 Penyempurnaan Kepbup Bdg Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Penugasan Guru 

Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala 

Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan 

23 23 tahun 2003 MPKT (Musyawarah Perencanaan Kegiatan 

Tahunan) Kabupaten 

24 24 tahun 2003 MPKT (Musyawarah Perencanaan Kegiatan 

Tahunan) Desa 

25 25 tahun 2003 Penetapan dan Penatausahaan Serta 

Pertanggungjawaban Keuangan pada 

Rumah Sakit Daerah di Lingkungan 

Kab.Bandung 

26 26 tahun 2003 Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Pada 

Taman Kanak-kanak dan Sekolah 

27 27 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan 

Dana Bergulir Melalui Pola Syariah 

28 28 tahun 2003 Rencana terperinci/detail tata ruang Kota 

Soreang 

29 29 tahun 2003 Penandatanganan Keputusan dan suratsurat 

Mengenai Bidang Kepegawaian 

30 30 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan 

Keuangan Kepada UKM Generasi Muda 

Melalui Pola Perguliran dengan System 

Syariah 

30A 30A tahun 2003 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bandung 

Nomor 29 tahun 2003 tentang 



20 Mei 2003 20 Mei 2003 

28 Mei 2003 28 Mei 2003 

16 Juni 2003 16 Juni 2003 

18 Juni 2003 18 Juni 2003 

18 Juni 2003 18 Juni 2003 

27 Juni 2003 27 Juni 2003 

27 Juni 2003 27 Juni 2003 

30 Juni 2003 30 Juni 2003 

1 Juli 2003 1 Juli 2003 

1 Juli 2003 1 Juli 2003 

7 Juli 2003 7 Juli 2003 

30 Juli 2003 30 Juli 2003 

15 Agustus 

2003 

29 Agustus 

2003 

31 31 tahun 2003 Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 8 September 

2003 

32 32 tahun 2003 Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Gabungan Perkumpulan 

Petani Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai 

16 September 

“Tirta Galura” Desa Parung Serab, Desa 

2003 

Sekarwangi, Desa Katapang Desa 

Gandasari, Kecamatan Katapang dan Desa 

Kopo Kecamatan Soreang Kab.Bandung 

33 33 tahun 2003 Tanda Anggota Satuan Perlindungan 

Masyarakat 

34 34 tahun 2003 Pembentukan Organisasi Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di 



Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin 

Pelayanan Ketenagakerjaan 

29 September 

2003 




16 September 

2003 

29 September 

2003 

5 Oktober 2003 5 Oktober 2003 

13 Nopember 

2003 

13 Nopember 2003 

36 36 tahun 2003 Pembentukan Organisasi Proyek Rincian 5 Desember 5 Desember 2003 


Tugas Pokok dan Fungsi District 

Implementation Unit (DIU) Kab.Bandung 

37 37 tahun 2003 Himpunan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk 

Teknis Kepbup Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Bupati kepada Camat di Lingkungan 


38 38 tahun 2003 Penyempurnaan Kepbup Bandung Nomor 

30.A Tahun 2003 tentang Penandatanganan 

Keputusan dan Surat-surat Bidang 

Kepegawaian 

39 39 tahun 2003 Petunjuk Teknis Penyusunan /Pelaksanaan 

APBD Kab.Bandung 

2003 

8 Desember 

2003 

15 Desember 

2003 

22 Desember 

2003 





No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2002 Penjabaran APBD TA 2002 2 Januari 2002 2 Januari 2002 

2 2 tahun 2002 Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran 



3 3 tahun 2002 Pembentukan Tim Bantuan Perumahan PNS 

di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung 


4 4 tahun 2002 Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan 28 Januari 2002 28 Januari 2002 

5 5 tahun 2002 Penetapan Pemberian Bantuan 

Kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan 28 Januari 2002 28 Januari 2002 



14 Februari 

Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Ketentuan 

2002 

Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kab.Bandung 


7 7 tahun 2002 Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang/Jasa 25 Februari 


2002 


8 8 tahun 2002 Susunan Organisasi Pajak Peningkatan 25 Februari 

Pendapatan Asli Petani Nelayan Kecil (P4K) 2002 


9 9 tahun 2002 Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di 25 Februari 


Lingkungan Kab.Bandung 

10 10 tahun 2002 Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk 

Rakyat Miskin (RASKIN) di Kab.Bandung 

11 11 tahun 2002 Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Satuan Perlindungan 

Masyarakat Perangkat Daerah 

12 12 tahun 2002 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Perlindungan Masyarakat Desa 

13 13 tahun 2002 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 31 Tahun 

2000 tentang Kebersihan, Keindahan, 

Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan 

14 14 tahun 2002 Pendelegasian Wewenang 

Penandatanganan Ijin Pengambilan air 

Bawah Tanah 

15 15 tahun 2002 Pelimpahan Wewenang Penandatanganan 

Keputusan Bupati Bandung Kepada Wakil 

Bupati dan Sekretaris Daerah 

16 16 tahun 2002 Pembentukan Jenis, Jenjang dan Jumlah 

Jabatan Fungsional di Lingkungan 

2002 

27 Februari 

2002 


1 Maret 2002 1 Maret 2002 

1 Maret 2002 1 Maret 2002 

5 Maret 2002 5 Maret 2002 

8 Maret 2002 8 Maret 2002 

8 Maret 2002 8 Maret 2002 

11 Maret 2002 11 Maret 2002 


Perangkat Daerah Kab.Bandung 

17 17 tahun 2002 Tata Kearsipan Pemerintah Kab.Bandung 18 Maret 2002 18 Maret 2002 

18 18 tahun 2002 Penjabaran Perhitungan Anggaran 

Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA 2 Mei 2002 2 Mei 2002 

2001 

19 19 tahun 2002 Penetapan Tarif Angkutan Umum di Wilayah 

Kab.Bandung 

15 Mei 2002 15 Mei 2002 

20 20 tahun 2002 Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian 

Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam 

Bidang Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 

15 Mei 2002 15 Mei 2002 

(IMB) untuk Rumah Tinggal 

21 21 tahun 2002 Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Pada 

Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun 3 Juni 2002 3 Juni 2002 

Pelajaran 2002-2003 

22 22 tahun 2002 Mekanisme Perencanaan Pembangunan 

Tahunan Kab.Bandung 

17 Juni 2002 17 Juni 2002 

23 23 tahun 2002 Uraian Tugas Jabatan Struktural di 

Lingkungan Sekretariat Daerah 2 Juli 2002 2 Juli 2002 

Kab.Bandung 

24 24 tahun 2002 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 


4 Juli 2002 4 Juli 2002 

25 25 tahun 2002 Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Kerja di 


4 Juli 2002 4 Juli 2002 


No.19 tahun 2001 tentang Pemberian Ijin 

Undian (Promosi Produk Barang/Jasa) 

8 Juli 2002 8 Juli 2002 

Kab.Bandung 


No 20 tahun 2001 tentang Pemberian Ijin 8 Juli 2002 8 Juli 2002 

Pengumpulan Uang/Barang di Kab.Bandung 

28 28 tahun 2002 Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan 

Sekolah Dasar 

8 Juli 2002 8 Juli 2002 


No.24 tahun 2001 tentang Retribusi 

Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan 

8 Juli 2002 8 Juli 2002 

Koperasi 

30 30 tahun 2002 Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil 

sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan 8 Juli 2002 8 Juli 2002 

Dinas Pendidikan 

31 31 tahun 2002 Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan 

Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan 

Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris 15 Juli 2002 15 Juli 2002 

Sementara dan Notaris Pengganti Kepala 

Sekretaris Daerah Kab.Bandung 


Nomor 29 tahun 2000 tentang Ijin Usaha 6 Agustus 2002 6 Agustus 2002 

Perikanan di Kab.Bandung 

33 33 tahun 2002 Batas Pensiun Bagi Pejabat Struktural di 28 Agustus 



34 34 tahun 2002 Pembentukan Staf Ahli Sekretaris Daerah 

Kab.Bandung 

35 35 tahun 2002 Pembentukan Jenis dan Jenjang Fungsional 

Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah 

Kab.Bandung 

36 36 tahun 2002 Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kab.Bandung 


Nomor 25 tahun 2001 tentang Ketentuan Ijin 

2002 

28 Agustus 

2002 

6 September 

2002 

17 September 

2002 



17 September 

2002 



Usaha Kebudayaan dan Pariwisata 

38 38 tahun 2002 Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan 

dan Proyek APBD TA 2002 

39 39 tahun 2002 Susunan Organisasi Proyek Peningkatan 

Pendapatan Bagi Nelayan Kecil (PAK) 

40 40 tahun 2002 Pelimpahan Wewenang Penandatanganan 

Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Ijin 

Usaha Pertambangan 



1 Nopember 

2002 

41 41 tahun 2002 Buku Harian Camat dan Register Kecamatan 5 Nopember 

2002 

42 42 tahun 2002 Penyempurnaan Keputusan Bupati Bdg 

No.15 tahun 2002 tentang Pelimpahan 

4 Desember 

Wewenang Penandatanganan Keputusan 

2002 

Bupati Kepada Wakil Bupati Bandung dan 

Sekretaris Daerah 

43 43 tahun 2002 Rincian Tugas Staf Ahli di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Kab.Bandung 

44 44 tahun 2002 Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah 

(BAS) 


Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kab.Bandung 


Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kab.Bandung 


Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan 


48 48 tahun 2002 Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja 

Bagi Pekerja pada Perusahaan di 

Kab.Bandung 

49 49 tahun 2002 Prosedur Pelayanan Perijinan di 

Kab.Bandung 

50 50 tahun 2002 Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat 


16 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

20 Desember 

2002 

31 Desember 

2002 













No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 1 tahun 2001 Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran 




2 2 tahun 2001 Tata Cara Kontrak Kerja 12 Januari 2001 12 Januari 2001 

3 3 tahun 2001 Juknis Pengadaan Barang 8 Pebruari 2001 8 Pebruari 2001 

4 4 tahun 2001 Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Kontruksi 20 Pebruari 

di Kab.Bandung 

2001 

20 Pebruari 2001 



Pendapatan Kegiatan dan Proyek 


6 6 tahun 2001 Standarisasi Rumah Dinas dan Kendaraan 

Dinas di Lingkungan Pemkab.Bandung 

5 Juni 2001 5 Juni 2001 

7 7 tahun 2001 Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 tahun 

2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair 

21 Juni 2001 21 Juni 2001 

8 8 tahun 2001 Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan 5 Juli 2001 5 Juli 2001 

9 9 tahun 2001 Tarip Angkutan Penumpang Umum 

Kota/Perdesaan di Wilayah Kab.Bandung 

5 Juli 2001 5 Juli 2001 


10 10 tahun 2001 Ketentuan dan Hari dan Jam Kerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kab.Bandung 

11 11 tahun 2001 Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya 

Peningkatan Lingkungan (UKL) Upaya 

Pemantauan Lingkungan (PLL) dan Surat 

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 


No.22 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Pemeriksaan Hewan/Ternak, Hasil Ternak 

dan Hasil Ikutannya 


tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan 

Bangunan 

14 14 tahun 2001 Petunjuk Teknis Pengendalian dan 

Penertiban Pengambilan Air Tanah di 

Wilayah Kab.Bandung 

15 15 tahun 2001 Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan 

dan Penambahan APBD TA 2001 

16 16 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pertambangandan Energi Kab.Bandung 

17 17 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU 

Pengairan Kab.Bandung 

18 18 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian 

dan Tanaman Pangan Kab.Bandung 

19 19 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU 

Pengairan Kab.Bandung 


Permukiman dan Tata Wilayah Kab.Bandung 

21 21 tahun 2001 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 

Kepada Camat 

22 22 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip 

Daerah Kab.Bandung 

23 23 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Perpustakaan Daerah Kab.Bandung 

24 24 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pendidikan dan Latihan Kab.Bandung 

25 25 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 



27 27 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU Bina 

Marga 

28 28 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan 

dan Perikanan 

29 29 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kebudayaan dan 

Pariwisata 

30 30 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalulintas 

dan Angkutan Jalan 

31 31 tahun 2001 Standarisasi Ruang Kantor dan 

Perlengkapan Kantor di Lingkungan 



Nomor 6 tahun 2001 tentang Ijin 

Penyelenggaraan Reklame 

33 33 tahun 2001 Penetapan Tarip Rawat Inap Kelas I 

VIP/Paviliun danTarip Peserta Askes di Unit 

Swadana Daerah PSU Cibabat, Majalaya 

dan RSUD Soreang 

20 Agustus 

2001 

30 Agustus 

2001 

31 Agustus 

2001 

31 Agustus 

2001 

31 Agustus 

2001 

3 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 







20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 

20 September 

2001 













12 Oktober 

2001 

12 Oktober 2001 


34 34 tahun 2001 Pemberlakuan Kepbup Nomor 2/SK.137- 

Um/1989 tentang Penjualan Rumah Daerah 

Golongan III dan tanah tanahnya milik 


35 35 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 


36 36 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Administrasi Keuangan Daerah 

Kab.Bandung 


Penanggulangan Bencana Penanganan 

Pengungsi 

38 38 tahun 2001 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Satlak Penggulangan Bencana 

dan Penanggulangan Pengungsi 


PUPUSDALOPS-DBP 


Satgas Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) 

41 41 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di 


42 42 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana 

Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi 


Pendapatan Daerah Kab.Bandung 


Pengembangan Informasi Daerah 

Kab.Bandung 

45 45 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 

Kab.Bandung 

46 46 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum Kebersihan Kab.Bandung 

47 47 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Kab.Bandung 

48 48 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kab.Bandung 


Perindustrian dan Penanaman Modal 

Kab.Bandung 


Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 

Kab.Bandung 


Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban 

Kab.Bandung 


Perencanaan Daerah Kab.Bandung 


Pengawasan Daerah Kab.Bandung 


Pengembangan Otonomi Desa 

Kab.Bandung 

16 Oktober 

2001 

16 Oktober 

2001 

16 Oktober 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

11 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 






















55 55 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan 31 Desember 

Kependudukan dan Casip Kab.Bandung 

2001 


56 56 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan 31 Desember 

Lingkungan Hidup Kab.Bandung 

2001 


57 57 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD 31 Desember 31 Desember 2001 


Kab.Bandung 2001 

58 58 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah 

31 Desember 

2001 

59 59 tahun 2001 Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di 31 Desember 


2001 

60 60 tahun 2001 Tata Naskah Dinas Perangkat Daerah di 31 Desember 


2001 

61 61 tahun 2001 Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 

2000 tentang Tata Cara Pembentukan, 31 Desember 

Pemecahan, Penghapusan dan 2001 

Penggabungan Kelurahan 

62 62 tahun 2001 Penataan Wilayah Kecamatan 31 Desember 

63 63 tahun 2001 Tata Laksana Pelayanan Umum di 

Kecamatan 


27 tahun 2000 tentang Pelaksanaan 

Pengembalian dan Retribusi Ijin Pemakaman 

di Wilayah Kab.Bandung 

2001 

31 Desember 

2001 

31 Desember 

2001 









No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

1 1 tahun 2000 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan 


1A 1A tahun 2000 Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD 

Kab.Bandung Tahun 2000 


Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Badan Perwakilan Desa 


Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 

Pemecahan, Penghapusan dan 



Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, 





Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa 



Pemilihan dan atau Pengangkatan 

Perangkat Desa 


Nomor 7 Tahun 2000 tentang Keuangan 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

11 11 tahun 2000 Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan 

Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa 


Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan 

Desa 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 

1 April 2000 1 April 2000 

1 April 2000 1 April 2000 

24 April 2000 24 April 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 



Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

13A 13A tahun 2000 Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka 

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 

14 14 tahun 2000 Tarif Angkutan Penumpang Umum di 



Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan 

Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Kab.Bandung Menjadi Unit Swadana 


16 16 tahun 2000 Penyempurnaan Kepbup Bandung Nomor 2 

Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perda Kab Bandung Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Badan Perwakilan 

Desa 


Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah TA 

1999/2000 


dan Proyek Perubahan APBD TA 2000 



19 Mei 2000 19 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

14 Juni 2000 14 Juni 2000 

20 Juni 2000 20 Juni 2000 

30 Juni 2000 30 Juni 2000 

30 Agustus 

2000 



30 Desember 

2000 



No 

Seri 

No Perbup 

Perihal 

1 1 tahun 1999 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Pemadam Kebakaran Pada Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bandung 

2 2 tahun 1999 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran 

pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 

Kabupaten DT II Bandung 

2A 2A tahun 1999 Pelimpahan Sebagian Tugas Bupati Kepada 

Direktur Unit Swadana Daerah Rumah Sakit 

Umum Cibabat Cimahi Untuk Mengelola 

Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah 

3 3 tahun 1999 Petunjuk Pelaksanaan 


Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, 









Pemilihan dan atau Pengangkatan 

Tanggal 

Disahkan 

Tanggal 

Diundangkan 




4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 

4 Mei 2000 4 Mei 2000 




Nomor 7 Tahun 2000 tentang Keuangan 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

9 11 tahun 2000 Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan 

Peresmian Anggota Badan Perwakilan Desa 


Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan 

Desa 


Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan 


12 13A tahun 2000 Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka 

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan 

13 14 tahun 2000 Tarif Angkutan Penumpang Umum di 



Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan 

Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Kab.Bandung Menjadi Unit Swadana 


4 Mei 2000 4 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

19 Mei 2000 19 Mei 2000 

14 Juni 2000 14 Juni 2000 

20 Juni 2000 20 Juni 2000 

No No/ Tahun Tentang 

DAFTAR PERDA 

PERDA TAHUN 2012 

1 01 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Raharja Kabupaten 

Bandung 

2. 02 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten 

Bandung 

3. 03 / 2012 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada PT. Citra Bangun Selaras 


4 04/2012 Penyertaan Modal Kepada Lembaga 

Keuangan Mikro Non Perbankan di 


5 05/2012 Pembentukan Dana Cadangan Untuk 

Pemilihan Kepala Daerah 

6 06/2012 Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana 

dan Utulitas Perumahan Dari 

Pengembang Kepada Pemerintah 

Tanggal 

ditetapkan 

2 Januari 

2012 

2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


Tanggal 

diundangkan 

2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


No. 

Seri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



7 07/2012 Ijin Lokasi 2 Januari 


8 08/2012 Perijinan Perdagangan di Kabupaten 

Bandung 

9 09/2012 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung 

2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


2 Januari 


10 10/2012 10 

11 11/2011 10 Agustus 

2011 

12 12/2011 10 Agustus 

2011 

13 13/2011 10 Agustus 

2011 

14 14/2011 10 Agustus 

2011 

15 15/2011 29 

September 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

29 

September 

2011 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 


PERDA TAHUN 2011 

Tgl 

ditetapkan 

1 01 / 2011 Pajak Daerah 10 Januari 

2011 

2. 02 / 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Dana 

Cadangan Untuk Pembebasan Lahan 

Untuk Pembangunan Jalan 

3. 03 / 2011 Perubahan atas Peraturan Daerah 


2006 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 

2006 

4 04/2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 

5 05/2011 Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten 

Bandung 

18 Februari 

2011 

18 Februari 

2011 

11 Maret 

2011 

20 Juni 

2011 

Tgl 

diundangkan 

10 Januari 

2011 

18 Februari 

2011 

18 Februari 

2011 

11 Maret 

2011 

No. 

Seri 

1 

2 

3 

4 

20 Juni 2011 5 

6 06/2011 Penataan Organisasi Dan Kelembagaan 20 Juni 20 Juni 2011 6 


Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 

Majalaya Kabupaten Bandung 

7 07/2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025 

2011 

20 Juni 

2011 

8 08/2011 Pengelolaan Air Tanah 20 Juni 

2011 

9 09/2011 Pengelolaan Usaha Pertambangan 20 Juni 

2011 

20 Juni 2011 7 

20 Juni 2011 8 

20 Juni 2011 9 

10 10/2011 Irigasi 20 Juni 11 20 Juni 11 10 

11 11/2011 Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 

10 Agustus 

2011 

12 12/2011 Perijinan Industri di Kabupaten Bandung 10 Agustus 

2011 

13 13/2011 Penyelenggaraan Penanaman Modal 

Daerah di Kabupaten Bandung 

10 Agustus 

2011 

14 14/2011 Ijin Usaha Jasa Kostruksi (IUJK) 10 Agustus 

2011 

15 15/2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik 

Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit 

16 16/2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 


2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung 

17 17/2011 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010 

18 18/2011 Perubahan Keempat atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana 



19 19/2011 Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

29 

September 

2011 

29 

September 

2011 

3 Oktober 

2011 

14 

Nopember 

2011 

16 

Nopember 

2011 

20 20/2011 Retribusi Rumah Potong Hewan 7 

Desember 

2011 

21 21/2011 Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah Bidang Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Bandung 

7 

Desember 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

10 Agustus 

2011 

29 

September 

2011 

29 

September 

2011 

3 Oktober 

2011 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

14 Nopember 

2011 18 

16 Nopember 

2011 

7 Desember 

2011 

7 Desember 

2011 

22 22/2011 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 7 7 Desember 22 

19 

20 

21 


Desember 

2011 

23 23/2011 Retribusi Ijin Gangguan 7 

Desember 

2011 

2011 

7 Desember 

2011 23 


No No/ Tahun Tentang Tgl 

ditetapkan 

1 01 / 2010 Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kab Bandung 

2. 02 / 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta Raharja Kab Bandung 



Perkreditan Rakyat Kab Bandung 

4 04 / 2010 Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 25 

tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan 

Usaha Kecil di Kab Bandung 

5 05 / 2010 Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kab Bandung TA 2010 

6 06 / 2010 Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

7 07 / 2010 Pengendalian Pembuangan Air Limbah 

ke Air Atau Sumber Air 

8. 08 / 2010 Tata Cara Pembentukan Peraturan 


9. 09 / 2010 Perubahan Atas Perda Nomor 3 tahun 

2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan 

Penggunaan Minuman Beralkohol 

10. 10 / 2010 Pencabutan Peraturan Daerah Kab 

Bandung No 27 Tahun 2001 Tentang 

Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat 

11 11 / 2010 Pembentukan Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kab 

Bandung 

12 12 / 2010 Perubahan Atas Perda Nomor 20 tahun 

2007 Tentang Pembentukan Organisasi, 

Dinas Daerah Kab Bandung 

11 Feb 

2010 

29 mar 

2010 

29 mar 

2010 

29 mar 

2010 

08 apr 

2010 

Tgl 

diundangkan 

11 Feb 2010 

29 mar 2010 

29 mar 2010 

29 mar 2010 

08 apr 2010 

3 mei 2010 3 mei 2010 

30 Juni 

2010 

30 Juni 2010 

6 Sept 2010 6 Sept 2010 

6 Sept 2010 6 Sept 2010 

6 Sept 2010 6 Sept 2010 

20 Sept 

2010 

20 Sept 

2010 

20 Sept 2010 

20 Sept 2010 

No. 

Seri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


13 13 / 2010 Perubahan Atas Perda Kab.Bandung 

Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan PT.Citra Bangun Selaras 

(PERSERO) di Kab.Bandung 

14 14 / 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada PT.Citra Bangun Selaras 

Kab.Bandung 

29 Oktober 

2010 

29 Oktober 

2010 

15 15 / 2010 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 18 

November 

2010 

16 16 / 2010 Pedoman Perencanaan Pembangunan 

Desa di Kab.Bandung 

17 17 / 2010 Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan 

Anggaran Dasar dan Pembubaran 

Koperasi di Kab.Bandung 

18 18 / 2010 Pedoman Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) 

19 19 / 2010 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

TA 2009 

18 

November 

2010 

18 

November 

2010 

18 

November 

2010 

26 

November 

2010 

20 20 / 2010 Perubahan APBD TA 2010 26 

November 

2010 

29 Oktober 

2010 

13 

29 Oktober 

2010 14 

18 November 

2010 15 

18 November 

2010 16 

18 November 

2010 17 

18 November 

2010 18 

26 November 

2010 19 

26 November 

2010 20 


No 

No/ Tahun Tentang Tgl 

ditetapkan 

1 1 / 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 


2007 Tentang Pembentukan Dana 





Perkreditan Rakyat (Pd. Bpr) Di 


3. 3 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di 


19 maret 

09 

23 maret 

09 

30 maret 

09 

Tgl 

diundangkan 

No. 

Seri 

19 maret 09 1 

23 maret 09 2 

30 maret 09 3 


4 4 / 2009 Pembubaran Dan Konsolidasi 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (Pd. Bpr) Di Kabupaten Bandung 

02 april 09 02 april 09 4 

5 5 / 2009 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 06 april 09 06 april 09 5 

6 6 / 2009 Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2009 

7 7 / 2009 Pencegahan Dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran 

8 8 / 2009 Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan 

Anak Balita (Kibbla) Di Kabupaten 

Bandung 

17 april 09 17 april 09 6 

29 april 09 29 april 09 7 

04 mei 09 04 mei 09 8 

9 9 / 2009 Izin Penyelenggaraan Reklame 04 mei 09 04 mei 09 9 

10 10 / 2009 Jaminan Kesehatan Di Kabupaten 

Bandung 

15 juli 09 15 juli 09 10 

11 11 / 2009 Dokumen Pengelolaan Lingkungan 15 juli 09 15 juli 09 11 

12 12 / 2009 Perubahan Atas Peraturan Daerah 


2007 Tentang Pembentukan Kecamatan 

Kutawaringin 

13 13 / 09 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 


14 14 / 09 Pengelolaan Dan Pengendalian Izin 

Penyelenggaraan Pemakaman Di 

Wilayah Kabupaten Bandung 

15 juli 09 15 juli 09 12 

5 agust 09 5 agust 09 13 

20 agust 09 20 agust 09 14 

15 15 / 09 Rumah Susun (Rusun) 20 agust 09 20 agust 09 15 

16 16 / 09 Tata Bangunan 20 agust 09 20 agust 09 16 

17 17 / 09 Pajak Restoran 20 agust 09 20 agust 09 17 

18 18 / 09 Pajak Penerangan Jalan 20 agust 09 20 agust 09 18 

19 19 / 09 Pajak Reklame 20 agust 09 20 agust 09 19 

20 20 / 09 Pembangunan, Pengendalian Dan 

Pengelolaan Pasar 

20 agust 09 20 agust 09 20 

21 21 / 09 Pengelolaan Sampah 20 agust 09 20 agust 09 21 

22 22 / 09 Penataan Dan Pembangunan Menara 

Telekomunikasi Seluler Bersama Di 


23 23 / 09 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 

24 24 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 

2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana 

Perimbangan Desa 

20 agust 09 20 agust 09 22 

20 agust 09 20 agust 09 23 

24 agust 09 24 agust 09 24 

25 25 / 09 Perubahan Atas Perda Kab Bandung No. 24 agust 09 24 agust 09 25 


5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit 

Umum Daerah Kab Bandung 

26 26 / 09 Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di 

Kab Bandung 

24 agust 09 24 agust 09 26 


No/ Tahun Tentang Tgl 

ditetapkan 

Tgl 

diundangkan 


Daerah TA 2008 31 Mar 08 31 Mar 08 1 

2. 02 / 2008 Pembentukan Desa Warjabakti Kec 

Cimaung Kab Bandung 

3. 03 / 08 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab 

Bandung Th 2007 s/d 2027 

4 04 / 08 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah 

TA 2007 

No. 

Seri 

19 Agust 08 19 Agust 08 2 

19 Sept 08 19 Sept 08 3 

19 Agust 08 19 Agust 08 4 

5 05 / 08 Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bandung 22 Agust 08 22 Agust 08 5 

6 06 / 08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab 

Bandung No 23 Th 2007 ttg 

Pembentukan Dana Cadangan Untuk 

Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan 

Jalan 

7 Okt 08 7 Okt 08 6 

7 07 / 08 Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah 9 Okt 08 9 Okt 08 7 

8 08 / 08 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

kepada Perusahaan Daerah Bank 

13 Okt 08 13 Okt 08 8 

Perkreditan Rakyat 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

9 09 / 08 

Belanja Daerah 4 Nop 08 4 Nop 08 9 

10 10 / 08 Penanggulangan Kemiskinan di Kab 

Bandung 

5 Nop 08 5 Nop 08 10 



ditetapkan 



2. 02 / 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 


Tgl 

diundangkan 

No. 

Seri 

1 Mar 07 1 Mar 07 1 

28 Mar 07 28 Mar 07 2 


3. 03 / 07 Pengelolaan Barang Milik Daerah 28 Mar 07 28 Mar 07 3 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

4 04 / 07 

Kepada PT.Bank Jabar, PD.Air Minum, 

PD. BPR dan Atau Lembaga Keuangan 

Lainnya 

28 Mar 07 28 Mar 07 4 

5 05 / 07 Pembentukan Dana Cadangan Untuk 

Pemilihan Kepala Daerah 

6 06 / 07 Perubahan Kedua Atas Perda No.8/2004 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab 

Bandung 

28 Maret 

07 

28 Maret 07 5 

28 Mar 07 28 Mar 07 6 

7 07 / 07 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 22 Agust 07 22 Agust 07 7 


Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

8 08 / 07 

Swasta Di Kab Bandung 8 

9 09 / 07 

10 10 / 07 

11 11 / 07 

12 12 / 07 

13 13 / 07 

14 14 / 07 

15 15 / 07 

16 16 / 07 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan Desa dan Perubahan 

Status Desa menjadi Kelurahan 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang 

Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa 


29 okt 07 29 okt 07 9 

29 okt 07 29 okt 07 10 

Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa 

dan Perangkat Desa 29 okt 07 29 okt 07 11 

Lembaga Kemasyarakatan 

29 okt 07 29 okt 07 12 

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 

Penyusunan Peraturan Desa 29 okt 07 29 okt 07 13 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

29 Okt 07 29 Okt 07 14 

Pembentukan, Penghapusan dan 

Penggabungan Kelurahan 29 Okt 07 29 Okt 07 15 


Belanja Daerah TA 2007 20 nop 07 20 nop 07 16 

17 17 / 07 Urusan Pemerintahan Kab Bandung 12 Des 07 17 Des 07 17 

18 18 / 07 

Pembentukan Kecamatan Kutawaringin 12 Des 07 17 Jan 08 18 

Pembentukan Organisasi Sekretariat 

19 19 / 07 

Daerah dan Sekretariat DPRD Kab 

Bandung 

17 Des 07 9 Jan 08 19 

20 20 / 07 

21 21 / 07 

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 20 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Kab Bandung 17 Des 07 9 Jan 08 21 

22 22 / 07 

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 17 Des 07 9 Jan 08 22 


23 23 / 07 

24 24 / 07 

25 25 / 07 

Kelurahan di Wilayah Kab Bandung 

Pembentukan Dana Cadangan Untuk 

Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan 

Jalan 

27 Des 07 27 des 07 23 

Penyertaan Modal Pemda Kepada PD Air 

Minum Tirtaraharja Kab Bandung 27 Des 07 27 Des 07 24 

Penyertaan Modal Pemda Kepada 

Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kab 

Bandung 

27 Des 07 27 Des 07 25 



ditetapkan 

Tgl 

diundangkan 

No. 

Seri 

Perubahan atas Perda No 8 / 2004 ttg 

1 01 / 2006 

kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan Anggota DPRD Kab Bandung 

16 Feb 06 16 Feb 06 1 

2. 02 / 2006 

3. 03 / 06 

4 04 / 06 

5 05 / 06 

6 06 / 06 

7 07 / 06 

8 08 / 06 

9 09 / 06 

10 10 / 06 

11 11 / 06 

12 12 / 06 

Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab 

Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 2 

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah 

Kab Bandung 16 Feb 06 16 Feb 06 3 


Daerah Kab Bandung TA 2006 8 Mar 06 8 Mar 06 4 

RPJMD 

Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab Bandung 

th 2006 s/d 2016 

10 Mei 06 17 Mei 06 5 

10 Mei 06 10 Mei 06 6 

Badan Permusyawaratan Desa 

10 Mei 06 10 Mei 06 7 


Pemberhentian Kepala Desa 10 Mei 06 10 Mei 06 8 

Pembentukan PT. Citra Marga Sarana 

(PERSERO) Kab. Bandung 10 Mei 06 10 Mei 06 9 

Perubahan Atas Peraturan Daerah No.7 

Th 2002 ttg Pembentukan Perangkat 

Daerah Kab Bandung 

Perubahan Atas Perda No. 8/2002 ttg 


Daerah dan Sekretariat DPRD Kab 

Bandung 

Perubahan Atas Perda No. 9/2002 ttg 


Kab Bandung 

10 Mei 06 10 Mei 06 10 

10 Mei 06 10 Mei 06 11 

10 Mei 06 10 Mei 06 12 


13 13 / 06 

14 14 / 06 

15 15 / 06 

16 16 / 06 

17 17 / 06 

Perubahan Atas Perda No.10/2002 ttg 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 


10 Mei 06 10 Mei 06 13 

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi 

Pamongpraja 10 Mei 06 10 Mei 06 14 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 



Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, 

Gang, Gedung, Taman dan Tempat 

Rekreasi di Wilayah Kab bandung 

18 Juli 06 18 Juli 06 15 

15 nop 06 15 nop 06 16 


Belanja Daerah TA 2006 29 nop 06 29 nop 06 17 



ditetapkan 

1 01 / 2005 

2. 02 / 2005 

3. 03 / 2005 

4 04 / 05 

5 05 / 05 

6 06 / 05 

7 07 / 05 

8 08 / 05 

9 09 / 05 

10 10 / 05 

Tgl 

diundangkan 


Daerah Kab.Bandung TA.2005 2 Feb 2005 2 Feb 2005 1 

Pengendalian Pembuangan Air Limbah 

ke Sumber Air 6 Juni 2005 6 Juni 2005 2 

Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 

2002 tentang Retribusi Jasa Umum di 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 

2002 tentang Retribusi Perijinan di 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

No. 

Seri 

6 Juni 2005 6 Juni 2005 3 

6 Juni 2005 6 Juni 2005 4 

Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA 

RAHARJA Kab.Bdg 6 Juni 2005 6 Juni 2005 5 

Pembentukan Kelurahan Sulaeman 

Kecamatan Margahayu 6 Juni 2005 6 Mei 2005 6 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

TA 2004 

30 Juni 

2005 

30 Juni 2005 7 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) 22 Juli 2005 22 Juli 2005 8 

Zakat, Infaq dan Shadaqoh 

Perubahan APBD TA 2005 

29 Sept 

2005 

29 Sept 

2005 

29 Sept 2005 9 

29 Sept 2005 10 




1 01 / 2004 

2. 02 / 2004 

3. 03 / 2004 

4 04 / 2004 

5 05 / 2004 

6 06 / 2004 

7 07 / 2004 

8 08 / 2004 


Daerah Kab.Bandung TA.2004 

Perhitungan APBD TA 2003 

Tgl 

ditetapkan 

21 Januari 

2004 

25 Maret 

2004 

Tgl 

diundangkan 

21 Januari 

2004 

25 Maret 

2004 

Pelarangan Peredaran dan Penggunaan 

Minuman Beralkohol 1 Juni 2004 1 juni 2004 

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di 

Kab.Bandung 1 juni 2004 1 juni 2004 

Perubahan APBD TA.2004 

Transparansi dan Partisipasi dalam 

Penyelenggaraan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah di 

Kab.Bandung 

Perubahan Atas Perda No.16 Tahun 2000 

tentang Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Administrasi Kependudukan dan 

Akta Pencatatan Sipil 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bandung 

20 Agustus 

2004 

20 Agustus 

2004 

20 Agustus 

2004 

10 

Desember 

2004 

20 Agustus 

2004 

20 Agustus 

2004 

20 Agustus 

2004 

10 Desember 

2004 

No. Seri 

1 seri D 

11 seri 

D 

23 seri 

D 

24 seri 

D 

28 seri 

D 

29 seri 

D 

C no 1 

36 seri 

D 



1 01 / 2003 

2. 02 / 2003 

3. 03 / 2003 

4 04 / 2003 

5 05 / 2003 

6 06 / 2003 


Daerah TA.2003 

Sisa Perhitungan APBD TA 2002 

Retribusi Ijin Pemanfaatan Hutan 


Pemecahan Kelurahan Jelekong 

Pemecahan Desa Ciheulang dan Desa 

Tgl 

ditetapkan 

7 Januari 

2003 

10 April 

2003 

21 Mei 

2003 

8 

september 

2003 

2 Oktober 

2003 

Tgl 

diundangkan 

7 Januari 

2003 

No. Seri 

2 seri D 

10 April 2003 13 seri D 

21 Mei 2003 1 seri B 

8 September 

2003 

2 Oktober 

2003 

33 seri D 

38 seri D 

2 Oktober 2 Oktober 38 seri D 


7 07 / 2003 

8 08 / 2003 

9 09 / 2003 

10 10 / 2003 

11 11 / 2003 

Babakan Kecamatan Ciparay serta Desa 

Sindang Panun Kecamatan Banjaran 

Kab.Bandung 

Pembentukan Kecamatan Cangkuang 

dan Cihampelas 

Pengelolaan Usaha Pertambangan 

Umum 

Pengelolaan Air Bawah Tanah 

Ijin Penyelenggaraan Reklame 

Pelarangan Prostitusi 

2003 2003 

2 Oktober 

2003 

17 Des 

2003 

17 Des 

2003 

17 Des 

2003 

17 Des 

2003 

2 Oktober 

2003 

39 seri D 

17 Des 2003 44 seri D 

17 Des 2003 45 seri D 

17 Des 2003 46 seri D 

17 Des 2003 47 seri D 



1 01 / 2002 

2. 02 / 2002 

3. 03 / 2002 

4 04 / 2002 

5 05 / 2002 

6 06 / 2002 

7 07 / 2002 

8 08 / 2002 

9 09 / 2002 

10 10 / 2002 

11 11 / 2002 


Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pelantikan dan 


Retribusi Rumah Potong Hewan, 

Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Kab.Bdg 

Retribusi Jasa Umum di Bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 

Kewenangan Kabupaten Bandung 


Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Bdg 


Kab.Bandung 

Pembentukan Organisasi Dinas daerah 

Kab.Bandung 

Perubahan pertama Perda Kab.Bandung 

Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak 

Tgl 

ditetapkan 

Tgl 

diundangkan 

No. Seri 

1 Mei 2002 1 Mei 2002 18 seri D 

1 Agustus 

2002 

1 Agustus 

2002 

1 Agustus 

2002 

1 Agustus 

2002 

1 Agustus 

2002 

14 Agustus 

2002 

14 Agustus 

2002 

14 Agustus 

2002 

14 Agustus 

2002 

14 Agustus 

2002 

5 Agustus 

2002 

5 Agustus 

2002 

5 agustus 

2002 

5 Agustus 

2002 

5 Agustus 

2002 

20 Agustus 

2002 

20 Agustus 

2002 

20 Agustus 

2002 

20 Agustus 

2002 

29 Agustus 

2002 

33 seri D 

1 seri B 

1 seri C 

2 seri B 

3 seri B 

35 seri D 

36 seri D 

37 seri D 

37 seri D 

1 seri A 



12 12 / 2002 

13 13 / 2002 

14 14 / 2002 

15 15 / 2002 

16 16 / 2002 

17 17 / 2002 

18 18 / 2002 

Perubahan APBD TA.2002 

Pajak Parkir 

Pajak Hotel 

Pajak Restoran 

Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar 

Pada Perusahaan Industri 

Perijinan Industri di Kabupaten Bandung 

Penanaman Modal Daerah 

30 Sept 

2002 

30 Okt 

2002 

30 Okt 

2002 

30 Okt 

2002 

30 Okt 

2002 

30 Okt 

2002 

30 Okt 

2002 

7 Okt 2002 43 seri D 

7 Nov 2002 2 seri A 



7 Nov 2002 2 seri C 

7 Nov 2002 3 seri C 

7 Nov 2002 4 seri c 



1 01 / 2001 

2. 02 / 2001 

3. 03 / 2001 

4 04 / 2001 

Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) 

Kab.Bandung Tahun 2001 sampai thn 

2010 

Tgl 

ditetapkan 

Tgl 

diundangkan 

No. 

Seri 

3 Feb 2001 7 Feb 2001 D3 

Ijin Pemanfaatan Tanah di Kab.Bandung 

3 Feb 2001 7 Feb 2001 C1 

Ijin Undang-undang Gangguan (HO) 

3 Feb 2001 7 Feb 2001 C2 

Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kelas C 3 Feb 2001 7 Feb 2001 B1 

5 05 / 2001 

6 06 / 2001 

7 07 / 2001 

8 08 / 2001 

9 09 / 2001 

10 10 / 2001 

11 11 / 2001 

Ijin Pembuangan Limbah Cair 

Ijin Penyelenggara Reklame 

Pembentukan Organisasi Perangkat 


Pembentukan Organisasi Perangkat 


Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 



3 Feb 2001 7 Feb 2001 C3 

3 Feb 2001 7 Feb 2001 C4 

27 April 

2001 

27 April 

2001 

27 April 

2001 

27 April 

2001 

27 April 

2001 

30 April 2001 D6 

30 April 2001 D7 

30 April 2001 C5 

30 April 2001 D8 

30 April 2001 D15 


12 12 / 2001 

13 13 / 2001 

14 14 / 2001 

15 15 / 2001 

16 16 / 2001 

17 17 / 2001 

18 18 / 2001 

19 19 / 2001 

20 20 / 2001 

21 21 / 2001 

22 22 / 2001 

23 23 / 2001 

24 24 / 2001 

25 25 / 2001 

26 26 / 2001 

27 27 / 2001 

28 28 / 2001 

29 29 / 2001 

Perubahan atas Perda Kab.Bandung No. 

1 tahun 2001 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Bandung 

tahun 2001 s.d. 2010 

27 Agustus 

2001 

27 Agustus 

2001 

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 

2001-2005 8 Okt 2001 12 Okt 2001 D40 

Program Pembangunan Daerah 

(PROPEDA) Kab.Bdg tahun 2001-2005 2 Nov 2001 5 Nov 2001 D41 

Rencana Strategis Kab.Bandung 

7 Des 2001 11 Des 2001 D51 

Perijinan di Lingkup Perdagangan dan 

pengelola pasar 7 Des 2001 11 Des 2001 C6 

Pelaksanaan ketentuan izin usaha jasa 

konstruksi di Kabupaten Bandung 7 Des 2001 11 Des 2001 C7 

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada unit/ 

Instalasi Kesehatan Pemerintah 

Kab.Bandung di luar Rumah Sakit 

D16 

7 Des 2001 11 Des 2001 B2 

Pemberian Izin Undian (Promosi Produk 

Barang/ Jasa) 7 Des 2001 11 Des 2001 C8 

Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau 

Barang 7 Des 2001 11 Des 2001 C9 

Retribusi Uang Cetak Tulis (leges) 

Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman 

Umum Oleh Perusahaan Pembangunan 

Perumahan 

7 Des 2001 11 Des 2001 B3 

7 Des 2001 11 Des 2001 D52 

Penyelenggaraan Kearsipan di 

Lingkungan Pemkab Bandung 7 Des 2001 11 Des 2001 D53 

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan 

Koperasi 7 Des 2001 11 Des 2001 B4 

Ketentuan Usaha Kebudayaan dan 

Pariwisata 7 Des 2001 11 Des 2001 C10 

Retribusi Ijin Pelayanan Ketenaga 

Kerjaan 7 Des 2001 11 Des 2001 B5 

Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat 

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan 

Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan 

Potensi Daerah dan Pembangunan 

Penetapan APBD Kab.Bdg TA 2002 

7 Des 2001 11 Des 2001 B6 

7 Des 2001 11 Des 2001 C11 

7 Des 2001 7 Des 2001 D57 




ditetapkan 

Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

1 01 / 2000 

Peralatan Dan Perbengkelan Dinas PU 

28 Feb 

Bina Marga Kab.Bdg menjadi Unit 

2000 

Swadana Daerah 

2. 02 / 2000 

3. 03 / 2000 

4 04 / 2000 

5 05 / 2000 

6 06 / 2000 

7 07 / 2000 

8 08 / 2000 

9 09 / 2000 

10 10 / 2000 

11 11 / 2000 

12 12 / 2000 

13 13 / 2000 

14 14 / 2000 

15 15 / 2000 

16 16 / 2000 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Kab.Bdg 

Pembentukan, Pemecahan, 

Penghapusan dan Penggabungan Desa 

Pembentukan, Pemecahan, 

Penghapusan dan Penggabungan 

Kelurahan 

Tata Cara Pencalonan, Pemilih, 

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 

Desa 

Tata Cara Pemilihan dan/ atau 

Pengangkatan Perangkat Desa 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 


Susunan Organisasi Pemerintahan Desa 

(Pedoman Organisasi) 

Pedoman Pembentukan Badan 

Perwakilan Desa 

Pemberdayaan, Pelestarian dan 

Pengembangan Adat Istiadat dan 

Lembaga Adat 

Lembaga Kemasyarakatan di Desa 

Peraturan Desa 

Sumber Pendapatan dan Belanja Desa 


Kerjasama antar Desa 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Administrasi Kependudukan dan Akta 

Pencatatan Penduduk 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

28 Feb 

2000 

31 Maret 

2000 

Tgl 

diundangkan 

No. 

Seri 

28 Feb 2000 D1 

28 Feb 2000 C1 

28 Feb 2000 D2 

28 Feb 2000 D3 

28 Feb 2000 D4 

28 Feb 2000 D5 

28 Feb 2000 D6 

28 Feb 2000 D7 

28 Feb 2000 D8 

28 Feb 2000 D9 

28 Feb 2000 D10 

28 Feb 2000 D11 

28 Feb 2000 D12 

28 Feb 2000 D13 

28 Feb 2000 D14 

31 Maret 

2000 

C2 


17 17 / 2000 

18 18 / 2000 

19 19 / 2000 

20 20 / 2000 

21 21 / 2000 

22 22 / 2000 

22 22 / 2000 

23 23 / 2000 

24 24 / 2000 

25 25 / 2000 

26 26 / 2000 

27 27 / 2000 

28 28 / 2000 

29 29 / 2000 

30 30 / 2000 

31 31 / 2000 

32 32 / 2000 

APBD TA 2000 

Sisa Perhitungan APBD TA 1999/2000 

Perubahan APBD Kab.Bandung TA 2000 

Tata Cara Pembentukan dan Teknik 

Penyusunan Perda 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha 


Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak 


Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak 


Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga 

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran di 

wilayah Kab.Bandung 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 

Pelaksanaan Pengendalian dan Retribusi 

Ijin Pemakaman di Wilayah Kab.Bandung 

Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum 

Ijin Usaha Perikanan di Kab.Bandung 

Pengujian Hasil Mutu Perikanan 

Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan 

Kesehatan Lingkungan 

APBD Kab.Bdg TA 2001 

31 Maret 

2000 

28 Agustus 

2000 

31 Maret 

2000 

28 Agustus 

2000 

D15 

D31 

3 Okt 2000 3 Okt 2000 D32 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

30 Nov 

2000 

23 Des 

2000 

30 Nov 2000 D35 

30 Nov 2000 B1 

30 Nov 2000 B2 

30 Nov 2000 B2 

30 Nov 2000 B3 

30 Nov 2000 B4 

30 Nov 2000 C3 

20 Nov 2000 B5 

30 Nov 2000 C4 

30 Nov 2000 C6 

30 Nov 2000 C6 

30 Nov 2000 C7 

30 Nov 2000 C8 

23 Des 2000 D36 


SK BUPATI TAHUN 2011 

Nomor - Tanggal 

No 

Urut Keputusan 

1 954/Kep.1-DPPK/2011 


2 954/Kep.2-DPPK/2011 


3 954/Kep.3-DPPK/2011 


4 954/Kep.4-DPPK/2011 


5 900/Kep.5-DPPK/2011 


6 954/Kep.6-DPPK/2011 


7 931/Kep.7/DPPK/2011 


8 954/Kep.8-DPPK/2011 


9 954/Kep.9-DPPK/2011 


10 954/Kep.10-DPPK/2011 


T E N T A N G 

Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) Pemerintah Kab.Bandung TA.2011 

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah 

(BUD) Pemerintah Kab.Bandung TA.2011 

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kab.Bandung TA.2011 

Penunjukan Pejabat Yang Berwenang 

Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) TA.2011 


Menandatangani Cek/Giro Untuk Pengeluaran 

Kas Daerah TA.2011 


Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah 

TA.2011 


Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 

UP/GU dan Mengesahkan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan TA.2011 

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kab.Bandung TA.2011 


Menandatangani Dokumen/Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembayaran Gaji PNS Pemerintah 


Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai 

Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Belanja Tidak Langsung Pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan TA.2011 

K E T 



No 


11 700/Kep.11-Inspektorat/2011 


12 954/Kep.12-DPPK/2011 


T E N T A N G 

Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan (TLHP) BPK ri pada Pemerintah 

Kab Bandung 


Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) 

atas Nama Bupati Bandung TA.2011 

K E T 

12A 

900/Kep.12A-DPPK/2011 


Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Melakukan 

Pengujian atas Tagihan Pembayaran 

13 954/Kep. 13-Kel/2011 


14 954/Kep. 14-DISHUB/2011 


15 954/Kep. 15-BPMP/2011 


16 954/Kep.16-Setda/2011 



Kantor Kelurahan Baleendah Kecamatan 

Baleendah Kab. Bandung TA.2011 

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada 

Dinas Perhubungan Kab Bandung TA 2011 


Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kab 



Sekretariat Daerah Kab.Bandung TA.2011 

Tdk 

ada 

16A 

130.04/Kep.16A- 

Pemum/2011 


Pembentukan Tim Pelaporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kab.Bandung Tahun 2010 

TA.2011 

17 954/Kep. 17- 

Dispertasih/2011 


18 954/Kep. 18-Kec/2011 


19 954/Kep. 19-Kec/2011 


20 954/Kep. 20- 

Kesbanglinmas/2011 


21 954/Kep. 21-DBM/2011 



Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan 

Kebersihan Kab Bandung TA 2011 


Kantor Kecamatan Cicalengka Kab Bandung TA 

2011 


Kantor Kecamatan Katapang Kab Bandung TA 

2011 


Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kab Bandung TA 2011 


Dinas Bina Marga Kab Bandung TA 2011 

Tdk 

ada 


No 

Urut 


Keputusan 

22 954/Kep. 22- 

BAPPEDA/2011 


23 954/Kep. 23-Kec/2011 


24 954/Kep. 24-BPMPD/2011 


T E N T A N G 


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab 



Kantor Kecamatan Ibun Kab Bandung TA 2011 


Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bandung 

TA 2011 

K E T 

24A 

426.23/Kep.24A- 

Dispopar/2011 


Standar Harga Sewa Stadion Si Jalak Harupat 


25 954/Kep. 25-RSUD SRG/2011 


26 954/Kep. 26-Kec/2011 


27 954/Kep. 27-Dispopar/2011 


28 954/Kep. 28-BAPAPSI/2011 


29 954/Kep. 29- 

Diskoperindag/2011 


30 954/Kep. 30-Kec/2011 


31 954/Kep. 31-BPLH/2011 


32 954/Kep. 32-Kec/2011 


33 954/Kep. 33-Kec/2011 



RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011 


Kantor Kecamatan Cilengkrang Kab Bandung TA 

2011 


Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab 



Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan 

Sistem Informasi Kab Bandung TA 2011 


Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kab Bandung TA 2011 


Kecamatan Pacet Kab Bandung TA 2011 


Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab 



Kantor Kecamatan Arjasari Kab Bandung TA 

2011 


Kantor Kecamatan Ciwidey Kab Bandung TA 

2011 


No 

Urut 


Keputusan 

34 954/Kep. 34-Kec/2011 


35 954/Kep. 35-Kel/2011 


36 954/Kep. 36-Disdikbud/2011 


37 954/Kep. 37- 

Dinsosdukcasip/2011 


38 954/Kep. 38-Kec/2011 


39 411.4-BKBPP/2011 


40 954/Kep. 40- 

Inspektorat/2011 


41 050/Kep. 41-Bappeda/2011 


42 050/Kep. 42-Bappeda/2011 


43 050/Kep.44-BKPPP/2011 


44 954/Kep. 44-BKPPP/2011 


44A 

954/Kep.44A-DBM/2011 


45 954/Kep. 45-Kec/2011 


T E N T A N G 


Kantor Kecamatan Cimaung Kab Bandung TA 

2011 


Kantor Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah 



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung 

TA.2011 


Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 



Kantor Kecamatan Arjasari Kab.Bandung 

TA.2011 

Pembentukan Tim Pembina Program Terpadu 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat 

Kab.Bandung TA 2011 


Inspektorat Kab Bandung TA 2010 

Pembentukan Tim Penyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kab.Bandung Tahun 2005-2025 


Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kab.Bandung Tahun 2011-2015 

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.Bandung 


Pembentukan Tim Koordinasi Pagu Beras Untuk 

Rumah Tangga miskin (Raskin) Kab.Bandung 

Penunjukan Personil Satuan Kerja Program 

Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah 

(P2TPD) Kab.Bandung Tahun 2011 


Kantor Kecamatan Ciparay Kab Bandung TA 

2011 

K E T 

Tdk 

ada 


No 

Urut 


Keputusan 

46 584/Kep.46-DPPK/2011 


47 700/Kep. 47- 

Inspektorat/2011 


48 027/Kep.48-Pemb/2011 


49 501/Kep. 49-BKPPP/2011 


50 810/Kep. 50-Pemb/2011 


51 440/Kep.51-Dinkes/2011 


52 954/Kep.52-Kel/2011 


53 300/Kep.53- 

Kesbangpolinmas/2011 


54 130.04/Kep.54- 

Bappeda/2011 


55 954/Kep. 55-Kec/2011 


55A 

954/Kep.55A-Kec/2011 


56 954/Kep. 56-Setwan/2011 


57 954/Kep. 57-Kec/2011 


T E N T A N G 

Penunjukan Kas Umum Daerah pada PT.Bank 

Jabar Banten Cab.Soreang sebagai Bank 

Operasional dan PT.BRI Cab.Soreang, PT.BRI 

Cab.Majalaya, PT.BRI Cab.Kopo, PT.BNI KCP 

Soreang, PT.Bank Mandiri KCP Soreang sebagai 

Bank Persepsi Rekening tempat Penampungan 

Penerimaan Pendapatan Pemkab.Bandung 

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT) Inspektorat Kab.Bandung TA.2011 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa (ULPBJ) di Lingkungan Pemkab 

Bandung 

Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) 

di Kab.Bandung Tahun 2011 

Pembentukan Susunan Organisasi Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) 

Kab.Bandung 

Pembentukan Satuan Pelaksanaan (Satlak) 

Jaminan Kesehatan Kab.Bandung 2011 


Kantor Kelurahan Pasawahan Kec.Dayeuhkolot 


Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah dan 

Dewan Pembina Komunitas Intelejen Daerah 

(KOMINDA) Kab.Bandung 

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010 


Kantor Kecamatan Baleendah Kab.Bandung 

TA.2011 


Kantor Kec.Solokanjeruk Kab.Bandung TA.2011 


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab 



Kantor Kecamatan Pangalengan Kab Bandung TA 

2011 

K E T 

Tdk 

ada 



No 


58 954/Kep. 58-Kec/2011 


59 954/Kep.59-RSUD 

CCLK/2011 


60 954/Kep. 60-Kec/2011 


61 954/Kep. 61-Kec/2011 


62 954/Kep.62-Kec/2011 


63 954/Kep. 63-Kec/2011 


64 954/Kep. 64-Satpol PP/2011 


65 260/Kep.65-GOW/2011 




67 260/Kep. 67-PKK/2011 


68 954/Kep. 68-Kec/2011 


69 954/Kep. 69-Kec/2011 


70 954/Kep. 70-BPBD/2011 


71 954/Kep. 71-Dispopar/2011 


T E N T A N G 


Kantor Kecamatan Cikancung Kab.Bandung TA 

2011 


Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka 



Kecamatan Cangkuang Kab Bandung TA 2011 


Kecamatan Rancabali Daerah Kab Bandung TA 

2011 


Kantpr Kecamatan Cileunyi Kab.Bandung 

TA.2011 


Kantor Kecamatan Majalaya Kab Bandung TA 

2011 


Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bandung TA 

2011 

Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita 

(GOW) Kab.Bandung Periode 2010-2015 

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) 

Pembentukan Pengurus Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(TP.PKK) Kab.Bandung Masa Bhakti 2010-2015 


Kantor Kecamatan Paseh Kab Bandung TA 2011 


Kantor Kecamatan Kutawaringin Kab Bandung 

TA 2011 


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab 


Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten 

Bandung 

K E T 

Tdk 

ada 


72 584/Kep.72-DPPK/2011 


No 

Urut 


Keputusan 

73 584/Kep. 73-DPPK/2011 


74 954/Kep. 74-Disnakan/2011 


75 954/Kep. 75-Kec/2011 


76 954/Kep. 76-DSDAPE/2011 


77 954/Kep. 77-Kec/2011 


78 648/Kep. 78- 



79 648/Kep. 79- 



80 648/Kep. 80- 



81 954/Kep. 81-Disnaker/2011 


82 954/Kep. 82- 

RSUD.MJL/2011 


83 954/Kep. 83-Kec/2011 


Penunjukan Pembukaan Rekening Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemkab Bandung 

pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang 

T E N T A N G 

Penunjukan Pembukaan Rekening Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemkab.Bandung 

pada BRI Cabang Soreang, BRI Cabang Kopo, 

BRI Cabang Majalaya dan BNI Cabang Majalaya 


Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Bandung TA 

2011 


Kantor Kecamatan Kertasari Kab Bandung TA 

2011 


Dinas Sumber Daya air, Pertambangan dan Energi 



Kantor Kecamatan Margaasih Kab Bandung TA 

2011 

Penetapan Lokasi Untuk Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) di Lingkungan Perumahan dan 

Pemukiman Kab Bandung 

Penetapan Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus 

(DAK) untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum (PSU) di Lingkungan Perumahan dan 

Permukiman di Kab.Bandung 

Penetapan untuk 5 (lima) Lokasi di Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman Kumuh di 

Kab.Bandung 


Dinas Tenaga Kerja Kab.Bandung TA.2011 


Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya 

Kab.Bandung 2011 


Kantor Kecamatan Pameungpeuk Kab Bandung 

TA 2011 

Tdk 

ada 

K E T 

83A 954/Kep.83A.Kec/2011 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Pada 

Kantor Kec.Nagreg Kab.Bandung TA 2011 


84 954/Kep. 84-/2011 


85 954/Kep. 85- 

Distanbunhut/2011 


No 

Urut 

86 648/Kep.86-Dispertasih/2011 



Kantor Kecamatan Pasirjambu Kab.Bandung 

TA.2011 


Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab 


Nomor - Tanggal T E N T A N G K E T 

Pembentukan Tim Pengelola Rumah Sederhana 

Sewa (RUSUNAWA) 

Tdk 

ada 

87 954/Kep. 87-Kel/2011 


88 954/Kep. 88-BKPP/2011 


89 954/Kep. 89-BKBPP/2011 


90 121.1/Kep. 90-Humas/2011 




92 551.11/Kep.92- 

DISHUB/2011 


93 002.6/Kep.93- 

Disdikbud/2011 


94 593.1/Kep. 94-Aset/2011 


95 027/Kep. 95-Pemb/2011 


96 593.3/Kep. 96-Aset/2011 



Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kab 



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 



Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Penyusun Naskah 

Sambutan/Pengarahan Bupati Tahun 2011 

Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) APBN untuk SD,SDLB,SMP,SMP 

Terbuka,SMPLB Swasta di Kab.Bandung 

TA.2011 

Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah 

Kab.Bandung 

Pemberian Penghargaan Kepada Wakaf dan Wakif 

SD Negeri Martadinata Desa Bojong Kecamatan 

Majalaya Kab.Bandung 

Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah 

Kab.Bandung yang berlokasi di Desa Cingcin 

Kecamatan Soreang seluas + 3.500 m2 untuk 

digunakan Lahan Parkir Rumah Makan Ampera 

Penunjukan Admin Agency e-Procurement Pada 

Bagian Pembangunan Setda Kab.Bandung 

Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah 

Daerah Kab.Bandung untuk Pembangunan Kantor 

Pemerintah Desa Pangalengan seluas + 500m2 

yang terletak di Desa Pangalengan Kecamatan 

Pangalengan Kab.Bandung 

Tdk 

ada 


97 900/Kep.97-Disdikbud/2011 



No 


98 954/Kep. 98-Dinkes/2011 


99 900/Kep.99-Disdikbud/2011 


100 423.7/Kep.100- 



101 954/Kep.101-BKPPP/2011 


102 954/Kep.102-Kec/2011 


103 900/Kep.103-Um/2011 


104 030/Kep.104-Aset/2011 

25 Pebruari 2011 

105 954/Kep.105-DBM/2011 


Penetapan Penerima Tunjangan Profesi 

(Sertifikasi) Guru di Lingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bandung 

TA.2011 

T E N T A N G 


Dinas Kesehatan Kab.Bandung TA.2011 

Penetapan Penerima Tambahan Perbaikan 

Penghasilan (TPP) Guru di Lingkungan Disdikbud 


Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian 

Nasional SD/MI/SDLB dan Ujian Nasional 

SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, SMK Tahun 

Pelajaran 2010/2011 Tingkat Kabupaten Bandung 


Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten Bandung TA.2011 


Kantor Kecamatan Rancaekek Kabupaten 


Penetapan Besaran Tunjangan Operasional bagi 

Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2011 

Pembentukan Tim Penertiban 

Aset/BMD/Kendaraan Dinas Milik Pemkab 


Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.21- 

DBM/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga 


K E T 

Tdk 

ada 

105A 

954/Kep.105A-Kel/2011 



Kantor Kelurahan Sulaiman Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung TA.2011 

106 954/Kep.106-Kec/2011 

10 Maret 2011 

107 954/Kep.107-Kec/2011 

10 Maret 2011 


Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung 

TA.2011 

Penujukan Pengelola Keuangan Daerah pada 

Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 

Tahun Anggaran 2011 


108 521/Kep.108-BKPPP/2011 

10 Maret 2011 

Pembentukan Tim Teknis Bantuan Sosial 

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat (LDPM) Kab.Bandung Tahun 2011 


No 


109 521/Kep.BKPPP/2011 

10 Maret 2011 

110 951/Kep.110-DPPK/2011 

10 Maret 2011 

T E N T A N G 

Pembentukan Tim Teknis Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Bandung 

Tahun 2011 

Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan 


K E T 

110A 

954/Kep.110A-Kec/2011 

10 Maret 2011 


Kantor Kecamatan Dayeuhkolot Kab.Bandung 

TA.2011 

111 954/Kep.111-Setda/2011 

11 Maret 2011 

112 900/Kep.112-DPPK/2011 

17 Maret 2011 

113 954/Kep.113-Kec/2011 

16 Maret 2011 

114 954/Kep.114-Kec/2011 

16 Maret 2011 

115 954/Kep.115-Kel/2011 

17 Maret 2011 

116 954/Kep.116-Dispopar/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung 

Nomor 954/Kep.16-Setda/2011 tentang 

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada 

Sekretariat Daerah Kab.Bandung TA.2011 

Uang Persediaan SKPD TA 2011 di Kabupaten 

Bandung 

Penujukan Pengelola Keuangan Daerah pada 

Kantor Kecamatan Margahayu Kabupaten 

Bandung Tahun Anggaran 2011 


Kantor Kecamatan Bojongsoang 

Perubahan Atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.105A-Kel/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor 

Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu 

Kabupaten Bandung TA.2011 

Perubahan Atas Kepbup Bandung No.954/Kep.27- 

Dispopar/2011 tentang PEnunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bandung TA.2011 

Tdk 

ada 

116A 

954/Kep.116A- 

BAPPEDA/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan atas Kepbup Bandung Nomor 

954/Kep.22-BAPPEDA/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Pada Badan Perencanaan 


117 954/Kep-Satpol PP/2011 

17 Maret 2011 


No 


118 954/Kep.118-DSDAPE/2011 

17 Maret 2011 

119 954/Kep.119-DBM/2011 

17 Maret 2011 

120 954/Kep.120-BPMP/2011 

17 Maret 2011 

121 954/Kep.121-BKPP/2011 

17 Maret 2011 

122 954/Kep.122-BPMPD/2011 

17 Maret 2011 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 

TA.2011 

Perubahan Atas Kepbup Bandung No 954/Kep.64- 

Satpol PP/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kab.Bandung TA.2011 

T E N T A N G 

Perubahan Kedua atas Kepbup Bdg Nomor 

954/Kep.76-DSDAPE/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Sumber 

Daya Air, Pertambangan dan Energi Kab.Bandung 

TA.2011 

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.21-DBM/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Bina 

Marga Kabupaten Bandung TA.2011 


BPMP/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada BPMP Kabupaten 



BKPP/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian 

Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bandung 

TA.2011 


BPMPD/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada BPMPD Kabupaten 


Tdk 

ada 

K E T 

Tdk 

ada 

122A 

976/Kep.122A-Perek/2011 

17 Maret 2011 

Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Dana 

Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)dan 

Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten 


123 954/Kep.123-Kec/2011 

17 Maret 2011 

124 954/Kep.124-Kec/2011 

17 Maret 2011 


Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 

TA.2011 

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.114-Kec/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor 

Kecamatan Bojongsoang 


125 954/Kep.125-Kec/2011 

17 Maret 2011 

126 954/Kep.126-Kec/2011 

17 Maret 2011 

127 954/Kep.127-Kec/2011 

17 Maret 2011 


No 


128 954/Kep.128-Kec/2011 

17 Maret 2011 

129 954/Kep.129-Kec/2011 

17 Maret 2011 

130 584.3/Kep.130-BPR/2011 

17 Maret 2011 

131 954/Kep.131-Bapapsi/2011 

17 Maret 2011 

132 954/Kep.132-Kec/2011 

17 Maret 2011 


Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada Kantor Kecamatan 

Cangkuang Kabupaten Bandung TA.2011 



Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan 

Majalaya Kab.Bandung TA.2011 



Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Pacet 


T E N T A N G 




Rancabali Kab.Bandung TA.2011 




Pangalengan Kab.Bandung TA.2011 

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

(PD.BPR) Kab.Bandung Tahun 2011 


Bapapsi/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Badan Perpustakaan, 

Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi 





Solokan Jeruk Kab.Bandung TA.2011 

K E T 

Tdk 

ada 

132A 

954/Kep.132A-Setwan/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan Kedua atas Kepbup Bandung Nomor 

954/Kep.56-Setwan/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah Pada Setwan 


133 954/Kep.133-DBM/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan atas Kepbup Bandung Nomor 

954/Kep.44A-DBM/2011 tentang Penunjukan 

Tdk 

ada 


Personil Satuan Kerja Program Prakarsa 

Pembahasan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) 


134 954/Kep.134-Kec/2011 

17 Maret 2011 

135 954/Kep.135-ASET/2011 

17 Maret 2011 


No 


136 594.3/Kep.136-BPN/2011 

17 Maret 2011 

137 978/Kep.137-Dinkes/2011 

17 Maret 2011 

138 441/Kep.138-Dinkes/2011 

17 Maret 2011 

139 954/Kep.139-Kel/2011 

17 Maret 2011 

140 954/Kep.140-Kec/2011 

17 Maret 2011 

141 188/Kep.141-huk/2011 

17 Maret 2011 

142 414.4/Kep.142- 

BPMPD/2011 

17 Maret 2011 

No 

Urut 


Keputusan 

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.83 

A-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan Nagreg 


Penunjukan Petugas Penyimpan dan Pengurus 

Barang di Lingkungan Pemerintah Kab.Bandung 

TA.2011 

T E N T A N G 

Kelompok Kerja Lintas Sektor Kabupaten 

Bandung Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak atas 

Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan 

Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas 

Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan di 


Penetapan Pengelola Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan Kesehatan (BOK) pada 

Dinkes Kab.Bandung sebagai Tugas Pembantuan 

TA.2011 

Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) di Wilayah 

Kab.Bandung 


Kantor Kelurahan Manggahang Kecamatan 

Baleendah Kab.Bandung TA.2011 

Perubahan atas Kepbup Bandung No.954/Kep.110 

A-Kec/2011 tentang Penunjukan Pengelola 


Dayeuhkolot Kab.Bandung TA.2011 

Pembentukan Tim asistensi Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah Kab.Bandung Tahun 

2011 

Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa 

Terpadu Tingkat Kab.Bandung TA.2011 

T E N T A N G 

Tdk 

ada 

K E T 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

K E T 


143 954/Kep.143-Kel/2011 

17 Maret 2011 

144 954/Kep.144-Kec/2011 

17 Maret 2011 

145 954/Kep.145-satpol PP/2011 

17 Maret 2011 


Kantor Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah 


Perubahan atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.113-Kec/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor 

Kecamatan Margahayu Kab.Bandung TA.2011 


Satpol PP/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kab.Bandung TA.2011 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

145A 

954/Kep.145A-DPPK/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan Atas Kepbup Bandung Nomor 

900/Kep.5-DPPK/2011 tentang Penunjukan 

Pejabat Yang Berwenang Menandatangani 

Cek/Giro untuk Pengeluaran Kas Daerah TA.2011 

146 800/Kep.146-BKBPP/2011 

17 Maret 2011 

147 130/Kep.147-Org/2011 

17 Maret 2011 

Pembentukan tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Penyuluh KB Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kab.Bandung Periode Tahun 2011-2013 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah 

Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, 

Bantuan Keungan dan Belanja Tidak Terduga di 

Kabupaten Bandung TA.2011 

148 560/Kep. 148-Disnaker/2011 

17 Maret 2011 

Tdk 

ada 

149 121.1/Kep. 149-Humas/2011 

17 Maret 2011 

150 954/Kep.150-Disdik/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan Kepbup No. 121.1/Kep.90-Humas/ 

2011 Ttg Pembentukan Tim Penyusun Naskah 

Sambutan/Pengarahan Bupati Th 2011 


Disdikbud/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kab.Bandung TA.2011 

Tdk 

ada 



Keputusan 

151 024/Kep. 151-Aset/2011 

17 Maret 2011 

No 

Urut 


17 Maret 2011 

T E N T A N G 

Persetujuan Pinjam Pakai Penggunaan Kendaraan 

Dinas Milik Pemkab Bandung Kepada Ketua PMI 

Cabang Kab Bandung Th 2011 


Dispertasih/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan 

Penataan Ruang dan Kebersihan Kab.Bandung 

TA.2011 

K E T 

tdk 

ada 

152 

A 

954/Kep.152 A-Kel/2011 

17 Maret 2011 


Kel/2011 tentang Penunjukan Pengelola 

Keuangan Daerah pada Kelurahan Jelekong Kec 

Baleendah Kab.Bandung TA.2011 

153 954/Kep.153-Kel/2011 

17 Maret 2011 



Keuangan Daerah pada Kantor Kelurahan 

Manggahang Kecamatan Baleendah Kab.Bandung 

TA.2011 

153 

A 

954/Kep.153 A- 


17 Maret 2011 

Pembentukan Kelompok Kerja Teknis 

(POKJANIS) Penyusunan Strategi Pembangunan 

Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 

154 030/Kep.154-Aset/2011 

17 Maret 2011 

155 594.1/Kep.155-Pemum/2011 

17 Maret 2011 

156 954/Kep.156-DPPK/2011 

17 Maret 2011 

Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-Barang 

Inventaris dan BArang Lainnya Milik Pemkab 

Bandung Tahun 2011 

Pembentukan Tim Koordinasi Pemrosesan 

Penetapan Lokasi di Kab Bandung 


DPPK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna 

Anggaran / Pengguna Barang Pada DPPK 


157 954/Kep.157-Kec/2011 Perubahan atas Kepbup Bdg Nomor 954/Kep.107- 

17 Maret 2011 



Soreang Kab.Bandung TA.2011 

158 Tdk 

159 954/Kep.159-Setda/2011 

17 Maret 2011 

Perubahan Kedua Atas Kepbup Bandung Nomor 

954/Kep.16-Setda/2011 tentang Penunjukan 

Pengelola Keuangan Daerah pada Setda 


ada 



No 


160 900/Kep.160-Dinkes/2011 

17 Maret 2011 

161 954/Kep.161-Kel/2011 

31 Maret 2011 

T E N T A N G 

Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang 

Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Tugas 

Pembantuan untuk Atas Nama Menteri Kesehatan 

Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 

Dalam Pengelolaan Anggaran Kementrian 

Kesehatan Tingkat Kab.Bandung TA.2011 


Kantor Kelurahan Cibeunying Kecamatan 

Cimenyan Kab.Bandung TA.2011 

K E T 

161 

A 

411.4/Kep.161 A- 

BKBPP/2011 

31 Maret 2011 

Penetapan Desa Tanjungwangi Kec Pacet Sbg 

Lokasi Desa Binaan Untuk Pelaksanaan Program 

Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tk Kab 


162 466/Kep.162-Disdikbud/2011 

31 Maret 2011 


1 April 2011 

164 466/Kep.164-Disdikbud/2011 

4 April 2011 

165 054/Kep.165-Bappeda/2011 

4 April 2011 

166 973/Kep.166-DPPK/2011 

4 April 2011 

167 140/Kep.167-BPMPD/2011 

4 April 2011 

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) APBD Provinsi Jabar 

dan APBD Kab.Bandung TA.2011 

Perubahan Kedua atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.17-Dispertasih/2011 tentang 

Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada 

Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan 


Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) APBD Provinsi Jabar dan APBD 

Kab.Bandung untuk SD,SDLB,SMP,SMP 

Terbuka dan SMPLBN serta 

SD,SDLB,SMP,SMPLB dan PDS Swasta di 


Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kab.Bandung 

Penunjukkan Pejabat Yang Berwenang 

Melakukan Penelitian Atas Surat Setoran Pajak 

Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (SSPD BPHTB) 

Pembentukan Tim Koordinasi dan Kesekretariatan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan Kab.Bandung 

TA.2011 

168 978/Kep.168-BPMPD/2011 Penetapan Lokasi dan Alpkasi Dana Daerah 


4 April 2011 Urudan Bersama (DDUB) Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan 


169 250/Kep.169-Disnaker/2011 

4 April 2011 

Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kab 

Bandung Periode 2011 – 2014 

Tdk 

ada 


Keputusan 

No 

Urut 

170 421.2/Kep.170- 


4 April 2011 

171 024/Kep.171-ASET/2011 

4 April 2011 

172 521.33/Kep.172- 


4 April 2011 

173 566/Kep.173-Disnaker/2011 

11 April 2011 

174 566/Kep.174-Disnaker/2011 

11 April 2011 

175 560/Kep.175- 

Disnaker/2011 

11 April 2011 

176 564/Kep.176-Disnaker/2011 

11 April 2011 

177 900/Kep.177-BPMPD/2011 

11 April 2011 

178 800/Kep.178-Org/2011 

11 April 2011 

T E N T A N G 

Penggabungan SDN Cisero II dan Cisero I 

menjadi SDN Cisero yang terletak di Kampung 

Ciseke Desa Sudi Kec.Ibun Kab.Bandung Tahun 

2011 

Persetujuan Pinjam Pakai Penggunaan Kendaraan 

Dinas Milik Pemerintah Kabupaten kepada 

Komando Distrik Militer 0609 Kab.Bandung 

Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga 

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 

Kebutuhan Pertanian Tanaman Pangan, 

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 

2011 

Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan 

Pelaksana Norma Ketenagakerjaan Tk. Kab 



Dengan Kecelakaan Nihil ( Zero Accident) Tk. 



Sebagai Pembina Tenaga Kerja Wanita Teladan 

Tk. Kab Bandung Th 2011 


Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan (P2) 

HIV/AIDS di tempat kerja Tk. Kab Bandung Th 

2011 

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa 

Bagi Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari dan 

Desa Bojongsalam KEcamatan Rancaekek 

TA.2011 

Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja di Lingkungan Pemkab Bandung TA 

2011 

K E T 

Tdk 

ada 


179 900/Kep.179-BKBPP/2011 

11 April 2011 

180 002.6/Kep.180-BKPP/2011 

11 April 2011 

181 434/Kep.181-BPMPD/2011 

11 April 2011 

182 900/Kep.182-BPMPD/2011 

11 April 2011 

183 146.2/Kep.183-OTDA/2011 

11 April 2011 

Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Bantuan 

Sosial Operasional Distribusi Beras Untuk 

Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kab Bandung 

Th 2011 

Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan 

Pada SKPD di Lingkungan Pemkab Bandung 

Penetapan Juara Pasanggiri Biantara Basa Sunda 

Antar Kepala Desa Perwakilan Kec. Tk Kab 


Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa 

Bagi Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu dan 

Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan TA.2011 

Pembentukan Tim Evaluasi Pelimpahan Sebagian 

Urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat di 



No 


184 146.2/Kep.184-OTDA/2011 

11 April 2011 

185 146.2/Kep.185-OTDA/2011 

11 April 2011 

186 521.33/Kep.186- 


11 April 2011 

187 027/Kep.187-Pemb/2011 

11 April 2011 

188 135/Kep.188-Pemum/2011 

11 April 2011 

189 592/Kep.189-Pemum/2011 

11 April 2011 

190 030/Kep.190-Aset/2011 

11 April 2011 

T E N T A N G 

Pembentukan Tim Teknis Penataan Desa di Kec 

Margahayu, Dayeuhkolot dan Kec Soreang Kab 


Pembentukan Tim Teknis Kajian Pemekaran Desa 

Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab Bandung 

Th 2011 

Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

Peternakan dan Perikanan di Kab bandung TA 

2011 

Perubahan Atas Kepbup No. 027/Kep.48- 

Pemb/2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) di Lingk. Kab 

Bandung 

Pembentukan Tim Pelaksana Penegasan Batas 


Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembagunan Utk kepentingan Umum 

Pembentukan Tim Penyusun RKBMD, 

RKPBMD, DKBMD, DKPBMD Kab Bandung 

K E T 


191 024/Kep.191-Aset/2011 

11 April 2011 

192 030/Kep.192-Aset/2011 

11 April 2011 

193 521.1/Kep.193-BKPPP/2011 

11 April 2011 

194 518/Kep.194- 


11 April 2011 

Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai 

Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemkab 

Bandung Merk Nisan X-Trail Model Minibus No 

Polisi D.1189 V Kepada Komando Distrik Militer 

0609 Kab Bandung 

Penetapan Kepala Bagian Pengelolaan Aset 

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah 

di Lingkungan Pemkab Bandung TA 2011 

Penetapan Lokasi Desa Mandiri Pangan di Kab 


Penetapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non 

Perbankan Sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro 

Kecil Th 2011 di Kab Bandung 

Tdk 

ada 

Nomor - Tanggal Keputusan T E N T A N G K E T 

No 

Urut 

195 148/Kep.195-Pemum/2011 

14 April 2011 

Pembentukan Penetapan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) Non 

Perbankan Sebagai Lembaga 

Pembiayaan Mikro Kecil Th 2011 di 

Kab Bandung 

196 465.1/Kep.196-Dinsosdukcasip/2011 

15 April 2011 

197 460/Kep.197-Pemb/2011 

15 April 201 

198 800/Kep.198-BKPP/2011 

15 April 201 

199 978/Kep.199-Perek/2011 

15 April 201 

200 002.6/Kep.200-Humas/2011 

19 April 201 

Komisi Lanjut Usia Kabupaten 

Bandung 

Pembentukan Panitia Fasilitasi 

Penyaluran Dana Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Jabar 

Banten Kab Bandung 

Pembentukan Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan 

(Baperjakat) Pemkab Bandung 

Pembentukan Panitia Pelaksana 

Kegiatan Pengendalian Manajemen 

Pelaksanaan Kebijakan Kepala 

Daerah (Koordinasi Penyaluran 

Bantuan Keuangan Pada 

Masyarakat) di Kab Bandung TA 

2011 

Pemberian Penghargaan Kepada 

Para Pemegang Lomba Fotografi 

Lingkungan Dlam Rangka 

Peringatan HUT Ke-370 Kab 

Tdk 

ada 


Bandung dan Hari Pers Nasional 

(HPN) Th 2011 

201 500/Kep.201-Perek/2011 

19 April 201 

202 539/Kep.202-PDAM/2011 

25 April 201 

203 539/Kep.203-PDAM/2011 

25 April 201 

204 140/Kep.204-BPMPD/2011 

25 April 201 

205 594.1/Kep.205-Pert/2011 

25 April 201 

Pembentukan Tim Kompilasi Data 

Produk Unggulan Daerah Kab 


Pengesahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Raharja Kab Bandung 


Pengesahan Rencana Strategi Bisnis 

5 (lima) Tahunan (Business 

Plan/Corporate Plan) PDAM Tirta 

Raharja Kab Bandung Thn 2011- 

2015 

Penetapan Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) sebagai Pengelola Dana 

Bantuan Langsung masyarakat 

(BLM) PNPM Mandiri Pedesaan 


Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk 

Pengadaan Tanah SDN Ciaro I Yang 

Terletak di Desa Ciherang Kec 

Nagreg Seluas 3.000 m2 a.n Pemkab 

Bandung cq DPPK Kab bandung 

Tdk 

ada 

206 518/Kep.206- 


25 April 201 

207 593.3/Kep.207-Aset/2011 

25 April 2011 

208 424/Kep.208-Disdikbud/2011 

27 April 2011 

209 642/Kep.209-Disdikbud/2011 

29 April 2011 

Penetapan Usaha Mikro-Kecil Penerima 

Bantuan Sosial di Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian 

Tanah Arcamanik 

Penetapan Guru, Kepala Sekolah dan 

Pengawas Berprestasi/Berdedikasi Tk. Kab 

Bandung Thn 2011 

Penetapan Lokasi Sekolah Penerima 

Bantuan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi 

Ruang Kelas dan Paket Alat-alat Sekolah 

dari Dana Bantuan Alokasi Khusus (DAK) 

Thn 2010 Bidang Pendidikan Untuk SMP 

di Kab bandung TA 2011 

Tdk 

ada 

210 978/Kep.210- Pembentukan Tim Penelitian dan 



29 April 2011 

211 954/Kep.211-Kec/2011 

2 Mei 2011 

212 130.2/Kep.212-Dispertasih/2011 

2 Mei 2011 

213 978/Kep.213- 


2 Mei 2011 

214 584.3/Kep.214-Perek/2011 

2 Mei 2011 

215 411/Kep.215-BPMPD/2011 

6 Mei 2011 

216 521.33/Kep.216- 


6 Mei 2011 

217 463 /Kep.217-BKBPP/2011 

6 Mei 2011 

218 660.1/Kep.218-BPLH/2011 

6 Mei 2011 

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi 

Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

di Tk Kab Bdg Th 2011 


Kec/2011 Tentang Penunjukan Pengelola 


Ciwidey Kab.Bandung TA.2011 

Penunjukkan Penanggungjawab 

Operasional Kegiatan (PJOK) Kegiatan 

PNPM Mandiri Perkotaan/Progam 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) TA 2011 

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik TA 2011 

Pembentukan Tim Inventarisasi dan 

Verifikasi Aset 12 (Duabelas) Perusahaan 

Daerah BPR Kab Bandung Dalam 

Likuidasi 

Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat Tk. Kab 


Perubahan Atas Kepbup No. 

521.33/Kep.172-Distanbunhut/2011 Tentang 

Kebutuhan, Penyaluran, dan Penetapan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 

Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian 

Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan 

dan Perikanan Thn 2011 

Pembentukan Gugus Tugas Kab Layak 

Anak di Kab Bandung 

Persetujuan Dokumen Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

Pembangunan Terowongan (Cut and 

Cover) Jalan Lingkar Nagreg Jabar 

Sepanjang 775 m2 Oleh Direktorat Bina 

Teknik Dirjen Bina Marga Dept. PU di 

Desa Nagreg dan Desa Ciherang Kec. 

Nagreg Kab Bandung Prop Jabar 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 


219 461/Kep.219- 


11 Mei 2011 

Pembentukan Forum Komunikasi 

Keluarga Dengan Anak Cacat Kab 

Bandung Masa Bhakti 2011-2014 

220 414.43/Kep.220-BPMPD/2011 

11 Mei 2011 

221 954/Kep.221-Kel/2011 

11 Mei 2011 

Penetapan Juara Perlombaan Desa Terpadu 

Tk. Kab Bandung Th 2011 

Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah 

Pada Kantor Kelurahan Wargamekar Kec 

Baleendah Kab Bandung TA 2011 

222 Tdk 

ada 

223 900/Kep.223-BPMPD/2011 Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan 

18 Mei 2011 

Kepala Desa Bagi Desa Ciwidey Kec 

Ciwidey TA 2011 

224 521/Kep.224-Distanbunhut/2011 

18 Mei 2011 

225 660.1/Kep.225-BPLH/2011 

20 Mei 2011 

226 412.5/Kep.226-BPMPD/2011 

25 Mei 2011 

227 900/Kep.227-RSUDSRG/2011 

25 Mei 2011 

228 466/Kep.228-Disdikbud/2011 

25 Mei 2011 

229 466/Kep.229-Dinkes/2011 

27 Mei 2011 

230 954/Kep.230-Kel/2011 

27 Mei 2011 

231 466/Kep.231-Disdikbud/2011 

27 Mei 2011 

Pembentukan Tim Teknis PUAP Kab 


Pembentukan Tim Penilai Perlombaan RW 

Ku Bersih, Hijau dan Teduh Penunjang 

Program Adipura Kota Soreang TA 2011 

Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana 

Perimbangan Desa di Kab Bandung TA 

2011 

Penunjukkan Pejabat Pengelola Kegiatan 

Dana Tugas Pembantuan APBN Pada 

RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Manajemen BOS 

Provinsi Utk SD/SDLB/MI/Salafiah 

Ula/Sekolah Keagamaan Non Muslim 

Setara SD,SMP,SMPLB/SMPT/SMP 

SATAP/MTs/Salafiah Wustho Tk. Kab 

Bdg TA 2011 

Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. 



Kel/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan 

Keuangan Pada Kantor Kelurahan Wargamekar 

Kec Baleendah Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Manajemen BOS 

APBD Kab Bandung TA 2011 

Tdk 

ada 


231 A 050/Kep.231 A-Disnaker/2011 

27 Mei 2011 

232 061/Kep.232-Org/2011 

27 Mei 2011 

233 445.8/Kep.233-BPMPD/2011 

27 Mei 2011 

234 954/Kep.234-Kel/2011 

27 Mei 2011 


Kerja Strategis (Renstra) Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kab Bandung Thn 2011- 

2015 

Pembentukan Tim Teknis Pengkaji dan 

Penyusun Pedoman Indikator Kinerja 

Utama Bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah 


Pembentukan Kelompok Kerja 

Operasional Pos Pelayanan Terpadu 

(POKJANAL POSYANDU) Tk.Kab 


Perubahan Kedua Atas Kepbup No. 

954/Kep.35-Kel/2011 Tentang Penunjukkan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kantor 

Kelurahan Jelekong Kec Baleendah Kab Bandung 

TA 2011 

235 Tdk 

ada 

236 954/Kep.236-Kec/2011 Perubahan Atas Kepbup No. 954/Kep.26- 

27 Mei 2011 

Kec/2011 Tentang Penunjukkan Pengelolaan 

Keuangan Pada Kantor Kec Cilengkang Kab 


237 954/Kep.237-Bapapsi/2011 

27 Mei 2011 


1 Juni 2011 

239 422/Kep.239-Disdikbud/2011 

1 Juni 2011 

240 954/Kep.240-DBM/2011 

1 Juni 2011 

241 954/Kep.241-DBM/2011 

1 Juni 2011 


954/Kep.28 -Bapapsi/2011 Tentang Penunjukkan 

Pengelolaan Keuangan Pada BAPAPSI Kab 


Perubahan Ketiga Atas Kepbup No. 

954/Kep.17-Dispertasih/2011 Tentang Penunjukkan 

Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang dan Kebersihan Kab Bandung TA 

2011 

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Thn Pelajaran 2011-2012 di 



954/Kep.76-DSDAPE/2011 Tentang Penunjukkan 

Pengelolaan Keuangan Pada Dinas SDAPE Kab 


Perubahan Ketiga Atas Kepbup No. 

954/Kep.21-DBM/2011 Tentang Penunjukkan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Bina 

Marga Kab Bandung TA 2011 

Tdk 

ada 


242 954/Kep.242-DBM/2011 

1 Juni 2011 

243 135/Kep.243-Pemum/2011 

1 Juni 2011 

244 500/Kep.244-Perek/2011 

1 Juni 2011 

245 466/Kep.245-Disdikbud/2011 

1 Juni 2011 

246 466/Kep.246-Disdikbud/2011 

1 Juni 2011 

247 954/Kep.247-Kec/2011 

1 Juni 2011 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati 

Bandung Nomor 954/Kep.44.A- 

DBM/2011 tentang Penunjukan Personil 

Satuan Kerja Program Prakarsa 

Pembaharuan Tata Pemerintahan daerah 

(P2TPD) Kab Bandung Ta 2011 

Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan 

Teknis Hukum Pertanahan Kab Bandung 

Penetapan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 

Pengendalian Manajemen Pelaksana 

Kepala Daerah (Pengembangan Sarana 

Prasarana Perekonomian) di Kab Bandung 

TA 2011 

Penetapan Lokasi BOS APBD Kab 

bandung Untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs, 

SMPLB dan PPS Negeri dan Swasta di 


Penetapan Sekolah Penerima BOS APBD 

Provinsi Jabar Untuk SD/MI, SDLB, PPS 

ULA, SMP/ SMPLB/ SMPT/ SMP 

SATAP/MTs/ Salafiah Wustho Tk.Kab 




Keuangan Daerah Pada Kantor Kec Cimenyan Kab 


248 954/Kep.248-Kel/2011 

1 Juni 2011 

Tdk 

ada 

249 954/Kep.249-Kec/2011 

1 Juni 2011 

250 445.8/Kep.250-BPMPD/2011 

1 Juni 2011 



Keuangan Daerah Pada Kantor Kec Rancaekek Kab 


Pembentukan Tim Penilai dan Recheking 

Lomba Posyandu Tk Kab Bandung Th 

2011 

251 Tdk 

ada 

252 140/Kep.252-Pemum/2011 Penetapan Lomba Kelurahan 

Tdk 

6 Juni 2011 

ada 

253 593/Kep.253-Aset/2011 

6 Juni 2011 

Tim Penaksir/Penilai Harga Sewa Aset 

Tdk 


254 593/Kep.254-Aset/2011 

6 Juni 2011 

255 973/Kep.255-DPPK/2011 

6 Juni 2011 

256 523.31/Kep.256-Disnaker/2011 

6 Juni 2011 

257 593/Kep.257-Aset/2011 

6 Juni 2011 

258 027/Kep.258-Aset/2011 

14 Juni 2011 

259 465/Kep.259- 


14 Juni 2011 

260 411.65/Kep.260 - 


14 Juni 2011 

261 460/Kep.261 - 


14 Juni 2011 

262 591.4/Kep.262-Pert/2011 

14 Juni 2011 

263 591.4/Kep.263-Pert/2011 

14 Juni 2011 

264 900/Kep.264-BPMPD/2011 

14 Juni 2011 

Milik Pemkab Bandung 

Pembentukan Tim Penertiban Aset Tanah 

dan Bangunan di Wil. Pemkab Bandung 

Perhitungan Besaran Insentif Pajak Daerah 


Pembentukan Unit Pelayanan 

Pengembangan (UPP) Perikanan Kab 

Bandung Periode 2011-2013 

Persetujuan Penghapusan Bangunan Bekas 

Pasar Darurat di Pasar Banjaran Kec 

Banjaran Kab Bandung 

Penetapan Penggunaan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD Kab Bandung Selaku 

Pengguna Barang Milik Daerah TA 2011 

Penetapan Pengurus Koordinator Kegiatan 

Kesejahteraan Sosial (KKKS) 

Penetapan Karang Taruna Berprestasi Tk 


Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat 

(PSM) Berprestasi Tk Kab Bandung Th 

2011 

Persetujuan Penetapan Lokasi Utk 

Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran 

Drainase dan Bangunan Pengamanan 

Jalan Yang Terletak di Desa Cibeureum 

Kec Kertasari Kab Bandung seluas 5.000 

m2 a.n Pemprov Jabar cq Dinas Bina 

Marga Kab Bandung 

Persetujuan Penetapan Lokasi Utk 

Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Raya 

Bojongsoang Yang Terletak di Desa 

Cipagalo, Lengkong dan Bojongsoang Kab 

Bandung seluas 8.000 m2 a.n Pemprov 

Jabar cq Dinas Bina Marga Kab Bandung 

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan 

Kepala Desa Bagi Desa Margamekar Kec. 

Pangalengan TA 2011 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 


265 002.6/Kep.265-BPLH/2011 

15 Juni 2011 

266 978/Kep.266-Satpol PP/2011 

15 Juni 2011 

Pemberian Penghargaan Kepada Para Juara 

Lomba Dalam Rangka Memperingati Hari 

Lingkungan Hidup Sedunia Th 2011 

Penunjukkan Pengelola Bantuan Keuangan Untuk 

Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah, 

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat Pada Satpol PP Kab Bandung 

267 410/Kep.267-BPMPD/2011 

22 Juni 2011 

268 978.4/Kep.268-BPMPD/2011 

23 Juni 2011 

269 523/Kep.269-BKPPP/2011 

23 Juni 2011 

270 900/Kep.270-Org/2011 

23 Juni 2011 

270 A 523/Kep.270 A-BKPPP/2011 

23 Juni 2011 

271 360/Kep.271-Sosial/2011 

23 Juni 2011 

272 424/Kep.272-Sosial/2011 

27 Juni 2011 

273 954/Kep.273-Setda/2011 

27 Juni 2011 

Pembentukan Tim Pembina Program 

Penguatan Pembangunan Pedesaan (P4) Untuk 

Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa 

(PLID) Tingkat Kab bandung TA 2011 

Penetapan Nama-nama Desa Lokasi dan 

Alokasi Dana Bantuan Keuangan Melalui 

Program Penguatan Pembangunan Prasarana 

Pedesaan (P4) Untuk Pemantapan Lembaga 

dan Infrastruktur Desa (PLID) TA 2011 

Penetapan Juara Kelompok Usaha Pembenihan 

Rakyat (UPR) Tingkat Kab Bandung Th 2011 

Perubahan Ketiga Atas Kepbup Bdg 

No.900/Kep. 367-Org/2009 Tentang Penetapan 

Besaran dan Tata Cara Mekanisme Pencairan 

Tambahan Penghasilan Bagi PNS di 

Lingkungan Pemkab Bdg TA 2009 

Penetapan Penyuluh, Penyuluh Pendamping 

(PP) PUAP, Gapoktan Penerima PUAP dan 

Kelompok Berpartisipasi Tk Kab Bdg Th 2011 

Penetapan Penggunaan Pos Belanja Tidak 

Terduga Untuk Pasca Bencana Angin Putting 

Beliung di Kab Bandung Th 2011 

Penetapan Nama-nama Guru Diniyah 

Takmiliyah Penerima Bantuan Hibah dari 

APBD Kab bandung TA 2011 

Perubahan Ketiga Atas Kepbup Bandung 

No.954/Kep.16-Setda/2011 Tentang 


Pada Setda Kab Bandung TA 2011 

Tdk 

ada 

274 978/Kep.274-BPMPD/2011 

27 Juni 2011 

Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan 

Dalam Rangka Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Dari Pemerintah Prov Jabar TA 


2011 

275 445.8/Kep.275-BPMPD/2011 

30 Juni 2011 

276 423.7/Kep.276- 


1 Juli 2011 

277 900/Kep.277-BPMPD/2011 

4 Juli 2011 

278 061/Kep.278-Org/2011 

4 Juli 2011 

279 424/Kep.279-Disdikbud/2011 

4 Juli 2011 

280 900/Kep.280-BPLH/2011 

6 Juli 2011 

281 451/Kep.281-Sosial/2011 

6 Juli 2011 

282 584.3/Kep.282-Perek/2011 

14 Juli 2011 

283 421.2/Kep.283- 


14 Juli 2011 

283 A 954/Kep.283 A-DPPK/2011 

14 Juli 2011 

284 421.2/Kep.284- 


14 Juli 2011 

285 511.2/Kep.285- 


15 Juli 2011 

286 594.1/Kep.286-Pert/2011 

18 Juli 2011 

Penetapan Juara lomba Posyandu dan Kader 

Posyandu Terbaik Tk. Kab Bandung Th 2011 

Pembentukan Panitia Ujian Nasional Program 

Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, 

Program Paket C dan Program Paket C 

Kejuruan Th 2011 Tk Kab Bandung 

Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala 

Desa Bagi Desa Banjaran Wetan Kec Banjaran 

dan Desa Tegalluar Kec bojongsoang TA 2011 

Pembentukan Tim Penataan Organisasi dan 

Kelembagaan Perangkat Daerah Serta Penataan Uraian 

Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kab Bandung 

Penetapan Guru SMK dan Pengawas SMP 

Berprestasi Tk. Kab Bandung Th 2011 

Penetapan PD Jaya Mandiri Yang Berlokasi di 

Desa Cipaku Kec Paseh Kab Bandung Sebagai 

Penerima Bantuan Modal Kerja Pengusaha 

Limbah Industri Th 2011 

Pembentukan Panitia Launching dan 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Magrib 

Mengaji Tk. Kab Bandung Th 2011 

Perubahan Atas Kepbup Bandung No. 

584.3/Kep.413-Perek/2009 Tentang 

Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan 

Daerah BPR Kab Bandung 

Pembentukan Sekolah Menengah Pertama 

Negeri (SMPN) 3 Cikancung Kab Bandung 

Penunjukkan Bendahara Pengeluaran 

Pembiayaan Pada DPPK Kab Bandung TA 

2011 

Pembentukan Sekolah Menengah Pertama 

Negeri (SMPN) 2 Pameungpeuk Kab Bandung 

Pembentukan tim Pengendalian dan 

Pengawasan Pasar 

Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan 

Tanah Untuk Normalisasi Sungai Cikeruh 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 


287 594.1/Kep.287-Pert/2011 

18 Juli 2011 

288 511.2/Kep.288- 


18 Juli 2011 

289 445/Kep.289-RSUD/2011 

18 Juli 2011 

290 445/Kep.290-RSUD 

SRG/2011 

18 Juli 2011 

291 973/Kep.291-DPPK/2011 

18 juli 2011 

292 973/Kep.292-DPPK/2011 

18 Juli 2011 

293 978/Kep.293-BPMPD/2011 

18 Juli 2011 

294 978/Kep.294-BPMPD/2011 

18 Juli 2011 

295 973/Kep.295-DPPK/2011 

18 Juli 2011 

296 973/Kep.296-DPPK/2011 

18 Juli 2011 

297 445/Kep.297-RSUD 

MJL/2011 

18 Juli 2011 

Yang Terletak di Desa Cibiru Hilir, Cimekar, 

cileunyi Kulon Kec Cileunyi dan Desa Tegal 

Sumedang Kec Rancaekek Kab Bandung 

Seluas 6000 m2 a.n Kementrian PU Dirjen 

SDA Balai Besar Wil Sungai Citarum 

Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Kegiatan 

Pengadaan Tanah Pembangunan Laboratorium, 

Balai Lingkungan Keairan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan SDA Yang Terletak di Desa 

Nanjung Kec Margaasih seluas 381 m2 a.n 

Kementrian PU Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan SDA 

Pemindahan Pasar Cileunyi 

Pembentukan Tim Pembina RSUD Kab 

Bandung 

Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD 

Soreang Kab Bandung 

Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan (SKB) Kab bandung 

Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Sektor 

Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan 

WP Besar Kab bandung 

Penetapan Nama-nama Pemerintah Desa Yang 

Diusulkan Mendapatkan Kendaraan Bermotor 

Roda 2 Bantuan Gubernur Jabr Th 2011 

Penetapan Nama-nama Pemerintah Desa 

Penerima Kendaraan Bermotor Roda 2 

Bantuan Gubernur Jabr Th 2011 

Penetapan Besarnya dan Pembagian Biaya 

Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan (SKB) Kab bandung 

Penetapan Besarnya dan Pembagian Biaya 

Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, 

Perhutanan, Pertambangan dan WP Besar Kab 

bandung 

Perubahan Atas Kepbup No. 445/Kep.239-RSUD 

MJL/2011 ttg Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD 

Pada RSUD Majalaya Kab Bandung 

Tdk 

ada 


298 414.21/Kep.298- 


27 Juli 2011 

299 440/Kep.299-BKBPP/2011 

27 Juli 2011 

300 002.6/Kep.300- 


27 juli 2011 

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan 

Program (TKPP) Prog. Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KD) Kab 


Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin Melalui Program Gakinda 

Kab Bandung 

Pemberian Penghargaan Kepada Koperasi 

Berprestasi Tk Kab Bandung Th 2011 

Tdk 

ada 

301 456/Kep.301-Sosial/2011 

27 juli 2011 

302 978/Kep.302-Disdikbud/2011 

27 Juli 2011 

303 530/Kep.303- 


27 juli 2011 

Penunjukkan Tim Pemandu Haji Daerah 

(TPHD) Kab Bandung 

Penetapan Lembaga Penerima Bantuan 

Keuangan Untuk Peningkatan Layanan 

Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender 

dan Pendidikan Prov Jabar di Kab Bandung Th 

2011 

Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kab. Bandung Periode Tahun 2011- 

2016 

304 560/Kep.304-Disnaker/2011 

27 juli 2011 

305 061/Kep.305-Org/2011 

10 Agust 2011 

306 954/Kep.306-BKBPP/2011 

10 Agust 2011 

307 954/Kep.307-DPPK/2011 


308 954/Kep.308-DPPK/2011 


Penetapan Desa Lokasi Kegiatan Padat Karya 

Produktif dan Teknologi Tepat guna Program 

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan 

Kerja Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Teknis Pengkaji dan 

Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 



BKBPP/2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada BKBPP Kab Bandung TA 2011 

Perubahan Kedua Atas Kepbup No.954/Kep.3- 

DPPK/2011 Ttg Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang Pada DPPK 

Penunjukkan Pejabat Yang Bewenang 

Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah TA 

2011 


309 954/Kep.309-Inspektorat/2011 


310 954/Kep.310-RSUD 

SRG/2011 


311 954/Kep.311-Dinkes/2011 

18 Agust 2011 

312 900/Kep.312-Disdikbud/2011 

22 Agust 2011 

312 A 954/Kep.312 A-Setda/2011 

22 Agust 2011 

313 900/Kep.313-Disdikbud/2011 

24 Agust 2011 

314 900/Kep.314-Disdikbud/2011 

24 Agust 2011 

315 061/Kep.315-Org/2011 

24 Agutus 2011 

316 954/Kep.316-Bapapsi/2011 

24 Agust 2011 

317 954/Kep.317-BKPPP/2011 

24 Agust 2011 

318 954/Kep.318-Bappeda/2011 

24 Agust 2011 

319 426.23/Kep.319- 

Dispopar/2011 

6 Sept 2011 

320 002.6/Kep.320-Dispopar/2011 

9 Sept 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.309- 

Inspektorat/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola 

Keuangan Daerah Pada 

Inspektorat TA 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.25-RSUD 

SRG/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada RSUD Soreang Kab Bandung TA 2011 


Dinkes/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Dinkes Kab Bandung TA 2011 


Terduga untuk Pengembalian Dana Tambahan 

Penghasilan Guru PNSD Th 2010 di Kab 

Bandung 

Perubahan Keempat Atas Kepbup 

No.954/Kep.16-Setda/ 2011 Ttg Penunjukkan 

Pengelola Keuangan Daerah Pada Setda Kab Bandung 

TA 2011 

Penetapan Penerima Tunjangan Profesi 

(Sertifikasi) Guru di Lingkungan Disdikbud 


Penetapan Penerima Tambahan Perbaikan 

Penghasilan (TPP) Guru di Lingkungan 

Disdikbud Kab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Teknis Pengkajian dan 

Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan 

Minimal di Lingkungan Pemkab Bandung 

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.954/Kep.28- 

Bapapsi/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Bapapsi Kab Bandung TA 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.101-BKPPP/ 

2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah 

Pada BKPPP Kab Bandung TA 2011 


Bappeda/ 2011 Ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Bappeda Kab Bandung TA 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.426.23/Kep.24 A- 

Dispopar/2011 Ttg Standar Harga Sewa Stadion Si Jalak 

Harupat Kab Bdg Th 2011 

Penghargaan insan Olahraga Berprestasi Kab 

Bandung Dalam Rangka Haornas ke XXVIII 

Tdk 

ada 


321 954/Kep.321-Disnakan/2011 

9 Sept 2011 

322 954/Kep.322-Kec/2011 

24 Agust 2011 

323 978/Kep.323-BKPPP/2011 

9 Sept 2011 

324 978/Kep.324-BKPPP/2011 

9 Sept 2011 

325 456/Kep.325-Sosial/2011 

12 Sept 2011 

326 900/Kep.326-Org/2011 

12 sept 2011 

326 A 522/Kep.326 A- 


12 sept 2011 

327 030/Kep.327-Aset/2011 

12 sept 2011 

328 030/Kep.328-Aset/2011 

12 sept 2011 

329 030/Kep.329-Aset/2011 

12 sept 2011 

Th 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.74-Disnakan/ 


Pada Disnakan Kab Bandung TA 2011 

Perubahan Atas Kepbup No.954/Kep.75-Kec/ 


Pada Kantor Kec Kertasari Kab Bandung TA 2011 

Penunjukkan Pengelola Bantuan Keuangan 

Gubernur Jabar TA 2011 Utk Biaya 

Operasional Penyuluh Pertanian, Penyuluh 

Perikanan, Penyuluh Kehutanan dan Bantuan 

Transportasi Tenaga Harian Lepas Tenaga 

Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) 

Penetapan Nominatif Yang Berhak 

Mendapatkan Bantuan Keuangan Gubernur 

Jabar TA 2011 Utk Biaya Operasional 

Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, 

Penyuluh Kehutanan dan Bantuan Transportasi 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh 

Pertanian (THLTBPP) 

Penetapan Biaya Yang Menjadi 

Tanggungjawab Calon Jemaah Haji diluar 

Komponen BPIH Musim Haji 2011 M/1432 H 

Pembentukan Tim Koordinasi Teknis 

Pengkajian Tambahan Penghasilan Bagi PNS 


Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan 

Penanaman Masal dalam Rangka Kegiatan 

Green School dan Green Province Kab 

Bandung 

Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas 

Milik Pemkab Bdg Nopol. D 1577 V 

Merk/Jenis Toyota Kijang dan Nopol D 7003 S 

Jenis Bus Merk Isuzu 100 PS Hino 

Persetujuan Hibah Kendaraan Dinas Milik 

Pemkab Bdg Nopol. D 7003 S Jenis Bus Merk 

Isuzu 100 PS Hino Kepada Badan Pembina 

Olahraga Cacat (BPOC) Kab Bandung 

Persetujuan Hibah Kendaraan Dinas Milik 

Pemkab Bdg Nopol. Ex D 1015 S Menjadi 

Nopol D 1577 V Merk/Jenis Toyota Kijang 

Tdk 

ada 


Kepada Yayasan Bhakti Pertiwi Kab Bandung 

330 954/Kep.330-Dishub/2011 

12 sept 2011 


12 Sept 2011 

332 593/Kep.332-Aset/2011 

12 Sept 2011 

333 466/Kep.333-Disdikbud/2011 

12 Sept 2011 

334 978/Kep.334- 


12 Sept 2011 

335 954/Kep.335-BKBPP/2011 

22 sept 2011 

336 561/Kep.336-Disnaker/2011 

22 sept 2011 

337 250/Kep.337-Disnaker/2011 

22 Sept 2011 

338 463/Kep.338-Dinkes/2011 

22 Sept 2011 

339 900/Kep.339-RSUD 

SRG/2011 

22 sept 2011 


Dishub/2011 ttg Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Dinas Perhubungan Kab Bandung TA 2011 

Penetapan Lokasi Penerima dan Alokasi 

Khusus (DAK) Untuk Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) di Lingkungan Perumahan dan 

Pemukiman di Kab Bdg 


Aset/2011 

Ttg Pembentukan Tim Penertiban Aset Tanah 

dan Bangunan di Wil Kec Baleendah Kab 

Bandung 

Penunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai Pejabat Yang Berwenang 

Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD) Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di Kab Bdg 

Bantuan Insentif Bagi Anggota 

Hansip/Linmas/Periode Siap Desa/Kelurahan 

di Wilayah Kab Bandung Thn 2011 


BKBPP/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah 

Pada BKBPP Kab Bandung TA 2011 

Penetapan Anggota Dewan Pengupahan dan 

Anggota secretariat Dewan Pengupahan Kab 

Bandung Periode 2011-2014 

Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit 

Kab Bdg Periode 2011 -2014 

Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak 

Nasional Tk Kab Bandung Th 2011 

Perubahan Kepbup No.900/Kep.227-RSUD 

SRG/2011 

Ttg Penunjukkan Pejabat Pengelola Kegiatan 

Dana Tugas Pembantuan APBN Pada RSUD 

Soreang Kab Bandung TA 2011 

340 510/Kep.340- 


22 Sept 2011 

Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri (TP3DN) Kab Bandung 

341 594.1/Kep.341-Pert/2011 Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan 


22 Sept 2011 Tanah Untuk Pembangunan Relokasi Jalan 

Desa Terletak di Desa Bumiwangi Kec 

Ciparay Kab Bandung Seluas 1.250 m2 a.n 

Pemerintah Kab Bandung cq.Dinas Bina 

Marga Kab Bandung 

342 

Tdk 

ada 

343 002.6/Kep.343- 


30 Sept 2011 

344 002.6/Kep.344-Disnaker/2011 

30 Sept 2011 

345 954/Kep.345-Bappeda/2011 

30 Sept 2011 

346 973/Kep.346-DPPK/2011 

30 Sept 2011 

347 954/Kep.347-Dispopar/2011 

3 Okt 2011 

348 121.1/Kep.348-Humas/2011 

3 Okt 2011 

349 978/Kep.349-Dispertasih/ 

2011 


350 524.13/Kep.350- 

Disnakan/2011 

3 Okt 2011 

Pemberian Penghargaan Kepada Pengembang 

Perumahan dalam Rangka Hari Perumahan 

Nasional Tk. Kab Bandung 

Penghargaan bagi Anggota Dewan 

Pengupahan dan Anggota Lembaga Triparit 

Kab Bandung Periode 2008-2011 

Perubahan Ketiga Atas Kepbup No.954/Kep.22- 

Bappeda/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Bappeda Kab Bandung TA 2011 


DPPK/2011 Ttg Perhitungan Besaran Insentif Pajak 

Daerah di Kab Bandung TA 2011 


Dispopar/2011 Penunjukkan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Dispopar Kab Bandung TA 2011 


121.1/Kep.90-Humas/2011 Ttg Pembentukan Tim 

Penyusun Naskah Sambutan/Pengarahan Bupati Th 

2011 

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 

Anggaran 2011 Yang Bersumber Dari Bantuan 

Gubernur Jawa Barat 

Unit Manajemen Program Swasembada 

Daging Sapi dan Kerbau di Kab Bandung 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

351 511.2/Kep.351- 


6 Okt 2011 

352 443.32/Kep.352-Dinkes/2011 

10 Okt 2011 

Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang 

Pasar Cileunyi Lama Ke Lokasi 

Pengembangan Pasar Sehat Cileunyi di Desa 

Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi 

Pembentukan Tim Pelaksanaan Kampanye 

Imunisasi Campak dan Polio Tambahan 2011 


353 594.1/Kep.353-Pert/2011 

10 Okt 2011 

354 594.1/Kep.354-Pert/2011 

10 Okt 2011 

Tk. Kab dan Tk. Kecamatan di Kab Bandung 


Tanah Untuk Pembangunan Pasar Banjaran 

Yang Terletak di Desa Banjaran Kec. Banjaran 

seluas 22.500 m2 a.n. Pemkab Bandung cq. 

Dinas Koperasi UKM Indag 

Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk 

Pengadaan Tanah Pembangunan Reservoar 

Yang Terletak di desa Panundaan Kecamatan 

Ciwidey Kabupaten Bandung Seluas + 1.218 

m 2 atas Nama Pemerintah Kabupaten Bandung 

cq. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan 

Kebersihan 

Tdk 

ada 

355 594.1/Kep.355-Pert/2011 

10 Okt 2011 

356 440/Kep.356-Bappeda/2011 

10 Okt 2011 


19 Okt 2011 


Tanah Untuk Redislokasi Pangkalan Yonzipur 

3 Dayeuhkolot Terletak di Kelurahan 

Manggahang dan Jelekong Kecamatan 

Baleendah Kabupaten Bandung seluas + 

30.000 m 2 atas Nama Markas Besar Angkatan 

darat Direktorat Zeni 

Pembentukan Forum Kab Bandung Sehat 2012 

Periode 2011 - 2016 

Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Daerah 

Urusan Bersama (DDUB) Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan 

Th 2011 

358 SK TIM PENYUSUNAN JUKLAK / JUKNIS 

STANDAR HARGA 

359 539/Kep.359-PDAM/2011 

19 Okt 2011 

Pengangkatan Dewan Pengawas PD. PDAM 

Tirta Raharja Kab Bandung Periode 2011-2014 

serta Pemberhentian Dewan Pengawas PDAM 

Tirta Raharja Kab Bandung Periode 2008 - 

2011 

Tdk 

ada 

360 900/Kep.360-DPPK/2011 Penunjukkan Pembukaan Rekening Kas 

Umum Daerah Pada Bank BTN sebagai Bank 

Persepsi Tempat Penampungan Penerimaan 

Pendapatan Pemerintah Kab Bandung 

361 054/Kep.361-Bappeda/2011 

19 Okt 2011 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kab Bandung 


362 593.1/Kep.362-Aset/2011 

28 Okt 2011 

363 642/Kep.363-Disdikbud/2011 

28 Okt 2011 

Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik 

Pemeriantah Kabupaten Bandung Yang 

Berlokasi di Desa Jatisari Kecamatan 

Kutawaringin, Desa Cingcin Kecamatan 

Soreang, Desa Soreang Kecamatan Soreang, 

Desa Majasetra Kecamatan Majalaya, Desa 

Panyadap Kecamatan Majalaya, Desa Solokan 

Jeruk Kecamatan Solokanjeruk, Kelurahan 

Baleendah Kecamatan Baleendahdan 

Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah 

Penetapan Lokasi sekolah Dasar Penerima 

Bantuan Rehabilitasi SD Sumber dana APBD 

Bid. Pendidikan di Kab Bandung TA 2011 

364 642/Kep.364-Disdikbud/2011 

28 Okt 2011 

365 642/Kep.365-Disdikbud/2011 

28 Okt 2011 

366 183.41/Kep.366-Huk/2011 

28 Okt 2011 

Penetapan Lokasi sekolah Menengah Pertama 

Negeri dan swasta Penerima Bantuan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Bid. Pendidikan di 


Penetapan Lokasi sekolah Dasar Penerima 

Bantuan DAK Bid. Pendidikan di Kab 


Penetapan Peseta Penyuluhan /Kadarkum Kab 

Bandung th 2011 

367 871/Kep. 367-BKPP/2011 

28 Okt 2011 

368 138/Kep.368-Pemum/2011 

28 Okt 2011 

369 130/Kep.369-Pemum/2011 

28 Okt 2011 

370 487/Kep.370-BAPAPSI/2011 


371 900/Kep.371-DPPK/2011 

28 Okt 2011 

Pembentukan Tim Perumusan Jumlah 

Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemkab 


Pembentukan Tim Teknis Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

Pembentukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja 

Kec. Tk Kab Bandung 2011 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di 


Penunjukkan Petugas Operator Entry Data 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIPKD) di Kab Bandung 

372 Tdk 


ada 

373 1 nop 2011 Standar Hrga Belanja 

374 Nop (3 SK) Konpensasi Sekdes PNS, Pilkades, 

Santunan Kematian 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

375 592/Kep.375-Aset/2011 


376 027/ Kep.376-Pemb/2011 

14 Nop 2011 

377 130/Kep.377-Sosial/2011 


378 954/Kep.378-Dinsos/2011 


Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan 

Kegiatan Revaluasi/Appraisal Barang Milik 

Daerah Pemerintah Kab Bandung TA 2011 

Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kab 

Bandung TA 2012 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolah 

Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan 

Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 

Terduga di Kabupaten Bandung TA 2012 


Dinas Sosial Kabupaten Bandung TA 2011 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

379 954/Kep.379-Disdukcasip/ 

2011 


380 900/Kep.380-Disdikbud/2011 

16 Nov 2011 

381 002.6/Kep.381- 


18 Nop 2011 

382 593/Kep.382-Pert/2011 

18 Nop 2011 

383 411.4/Kep.383-BKBPP/2011 

18 Nop 2011 

384 978/Kep.384-BPMPD/2011 



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bandung TA 2011 

Perubahan Atas Kepbup No. 900/Kep. 313- 

Disdikbud/ 2011 Ttg Penetapan Penerima 

Tunjangan Profesi (Serifikasi) Guru di 

Lingkungan Disdik Kab Bandung TA 2011 

Pemberian Penghargaan Terhadap Masyarakat/ 

Tokoh Masyarakat dan Kelompok Tani Yang 

Perduli dan Berperan Aktif Dalam 

Rehabilitasi Lahan Serta Pelestarian Hutan dan 

Lingkungan Kabupaten Bandung Tahun 2011 


Tanah untuk Pembangunan SD Negeri 1 dan 2 

Setragalih Yang Terletak di Desa Cangkuang 

Kec Cangkuang Kab Bandung seluas 2.620 m2 

a.n Pemkab Bandung cq. Disdik Kab Bandung 

Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak PKK – 

Keluarga Berencana (KB) – Kesehatan Tk. 

Kab Bandung Tahun 2011 


Nomor 978/Kep.293-BPMPD/2011 Tentang 


Penetapan Nama-Nama Pemerintah Desa Yang 

Diusulkan Untuk Mendapatkan Kendaraan 

Bermotor Roda 2(dua) Bantuan Gubernur Jawa 

Barat Tahun 2011 

385 141.1.11/Kep.385- 

BPMPD/2011 


386 978/Kep.386-BKPPP/2011 


387 501/Kep.387-BKPPP/2011 


388 511.2/Kep.388- 


22 Nop 2011 

389 421.2/Kep.389- 


24 Nop 2011 

390 421.2/Kep.390- 


25 Nop 2011 

391 360/Kep.391-Sosial/2011 


392 954/Kep.392- 


Penetapan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala 

Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, 

Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Desa 

Katapang Kecamatan Katapang, Desa 

Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Desa 

Cipaku Kecamatan Paseh, Desa Panundaan 

Kecamatan Ciwidey dan Desa Baros 

Kecamatan Arjasari TA 2011 

Bantuan Keuangan Untuk Optimalisasi 

Ketahanan Pangan Berupa Fasilitasi Lumbung 

Pangan Masyarakat 

Penerima Bantuan Keuangan desa Mandiri 

Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 

Pemindahan/Relokasi Pedagang Pasar 

Cicalengka ke Lokasi Tempat Penampungan 

Pasar Sementara (TPPS) di Jalan Pasar Timur, 

Pasar Utara sampai Jalan Dipatiukur dan 

Sebagian Alun-alun Cicalengka 

Penetapan Tim Teknis Bantuan Keuangan 

Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru di 

Jabar Dalam Kerangka Penyuksesan Program 

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bandung Th 

2011 

Penetapan Penerima Dana Bantuan Keuangan 

Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jabar 

Dalam Kerangka Penyuksesan Program Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar Th 2011 di Kab 

Bandung 


Terduga Untuk Bantuan Santunan Tempat 

Penampungan Pasar Sementara (TPPS) dan 

Rumah Tempat Tinggal Pasca Musibah 

Kebakaran di Kecamatan Cicalengka Serta 

Pasca Bencana Angin Puting Beliung dan 

Musibah Kebakaran Lainnya di Wilayah Kab 

Bandung 


Kesbangpolinmas/2011 Ttg Penunjukan 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 


25 Nop 2011 Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor 

Kesbangpolinmas Kab Bandung TA 2011 

393 414.16/Kep.393- 

BPMPD/2011 

25 Nop 2011 

394 954/Kep.394-Bappeda/2011 

25 Nop 2011 

395 954/Kep.395-Setda/2011 


396 570/Kep.396-BPMP/2011 


397 141.31/Kep.397- 

BPMPD/2011 


398 141.3/Kep.398-BPMPD/2011 


399 141.1/Kep.399-BPMPD/2011 


400 594.1/Kep.400-Pert/2011 


401 518/Kep.401- 



402 466/Kep.402-Disdikbud/2011 

1 Des 2011 

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional 

(POKJANAL) Kegiatan Penyusunan dan 

Pendayagunaan Data Profil Desa dan 

Kelurahan Tk Kab 

Perubahan Keempat Atas Kepbup 

No.954/Kep.22-Bappeda/2011 Ttg 


Pada Bappeda TA 2011 

Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati 

Bandung Nomor 954/Kep.16-Setda/2011 

Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten 


Pembentukan Tim Teknis Kegiatan 

Penyusunan Basis Data Penanaman Modal di 


Pemberhentian Sekretaris Desa Yang Habis 

Masa Jabatannya Dan Tidak Memenuhi Syarat 

Diangkat Menjadi PNS di Wilayah Kabupaten 

Bandung dan Pemberian Kompensasinya Dari 

APBD Kabupaten Bandung TA 2011 

Pemberian Bantuan Tunjangan Bagi Aparat 

Desa Yang Meninggal Dunia di Wilayah 


Pemberian Penghargaan Kepada Para Mantan 

Kepala Desa Yang Telah Mendharmabaktikan 

Tenaga dan Pikirannya Kepada Pemerintah 


Persetujuan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah 

Pembangunan SMK Negeri 1 Soreang Yang 

Terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang 

Kabupaten Bandung Seluas + 20.034 m 2 Atas 

Nama Pemerintah Kabupaten Bandung cq. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Penetapan Koperasi Penerima Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten 


Perubahan Kepbup Bandung No. 466/Kep. 91- 

Disidkbud/2011 Ttg Penetapan Alokasi 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN 

Untuk SD, SDLB, SMP, SMP Terbuka, 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 


SMPLB dan SATAP Negeri Serta SD, SDLB, 

SMP dan SMPLB Swasta di Kab Bandung TA 

2011 



404 954/Kep.404-BPBD/2011 


405 130/Kep.405-Org/2011 


406 954/Kep.406-Setwan/2011 

1 Des 2011 

407 138/Kep.407-OTDA/2011 


408 027/Kep.408-Aset/2011 

5 Des 2011 

409 643.2/Kep.409-Disdikbud/ 

2011 


Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati 

Bandung Nomor 954/Kep.17-Dispertasih/2011 

tentang Penunjukan Pengelola Keuangan 

Daerah Pada Dinas Perumahan, Penataan 

Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung 

TA 2011 


Nomor 954/Kep.70-BPBD/2011 Tentang 


Badan Penanggulangan Bencana Daerah 



Nomor 130/kep.147-Org/2011 tentang Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Pengolah 

Rekomendasi Pemberian Hibah, Bantuan 

Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak 

Terduga di Kabupaten Bandung TA 2011 

Perubahan Keempat Atas Kepbup No.954/Kep. 

56-Setwan/2011 Ttg Penunjukkan Pengelola 

Keuangan daerah Pada Setwan DPRD Kab 


Pembentukan Tim Penyusunan Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Urusan 

Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di 



Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

(DKPBMD) Pemkab Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Koordinasi Program 

Pembangunan Gedung Kesenian di 


Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

410 Tdk 

ada 

411 Tdk 

ada 

412 978.4/Kep.412-BPMPD/2011 Perubahan Kepbup No.978.4/Kep. 268- Tdk 


5 Des 2011 BPMPD/2011 Ttg Penetapan Nama-nama 

Desa Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan 

Melalui Program Pembangunan Prasarana 

Desa (P4) Untuk Pemantapan Lembaga dan 

Infrastruktur Desa (PLID) TA 2011 

ada 

413 140/Kep.413-BPMPD/2011 


414 910/Kep.414-DPPK/2011 


415 591.4/Kep.415-Pert/2011 

20 Des 2011 

416 978.4/Kep.416-BPMPD/2011 


Penetapan Rincian Besaran Luncuran Alokasi 

Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2010 

Kepada Desa di Kabupaten Bandung TA 2011 

Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah 

daerah (TAPD) Kabupaten Bandung 


Tanah Untuk Pembangunan Pusdiklat, 

Pembangunan Karakter Perhubungan Yang 

Terletak di Desa Cibodas Kec Pasirjambu Kab 

Bandung seluas 420.000 m2 an. Kementrian 

Perhubungan Badan Pengembangan SDM 

Perhubungan 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati 

Bandung Nomor 978.4/Kep.268-BPMPD/2011 

tentang Penetapan Nama-nama Desa Lokasi 

dan Alokasi Bantuan Keuangan Melalui 

Program Pembangunan Prasarana Desa (P4) 

Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur 

Desa (PLID) TA 2011 

Tdk 

ada 

417 Tdk 

ada 

418 Tdk 

ada 

419 138/Kep.419-Pemum/2011 

27 Des 2011 

420 138./Kep.420-Pemum/2011 

27 Des 2011 

Penentuan Peringkat Penilaian Sinergitas 

Kinerja Kec Tingkat Kab Bandung Th 2011 

Penghargaan Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk 

Kab Bandung Th 2011 (PATEN) 

Tdk 

ada 

Tdk 

ada 

421 002.6/Kep.421-Pemum/2011 


Penetapan Peringkat Sinergitas Kinerja 

Kecamatan Tingkat Kabupaten Bandung 



DATA INDIKATOR KINERJA SETDA 



37 Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan 

0% 

Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren 

Daerah (Pospeda) 

1 keg 0 keg 

81 Jumlah SPM yang diregulasikan 15 SPM 4 SPM 27% 

63 Jumlah Total Petani Tembakau yang 

3252 KK 1200 KK 

telah mengikuti Sosialisasi 

37% 

104 Jumlah pemberkasan sertifikasi aset 

tanah Pemda 

77 Jumlah Target dan Realisasi PAD dari 

PT. CBS 

74 Peningkatan Status Hukum 


25 berkas 10 berkas 

250.000.000 105.000.000 

2 Perda 1 Perda 

143 Jumlah bahan bacaan dan 

65 buku 47 buku 


30 Jumlah raperda pemekaran desa 4 dok 3 dok 75% 

66 Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam 

Pameran 

110 Jumlah kunjungan kerja internal 


44 Jumlah 40 % pengadaan barang dan 

jasa dilaksanakan melalui e-proc 

39 Jumlah monitoring dan evaluasi 

penerima hibah sarana dan prasarana 

keagamaan (Masjid, Pontren, MD, 

MT) 

103 Jumlah penyelesaian permasalahan 

aset pertanahan 

53 - Jumlah persentase saranaprasarana 

perekonomian yang baik 

64 - Target dan Realisasi Penyerapan 

DBH CHT Kabupaten 

24 Kali 18 Kali 

31 kecamatan 26 kecamatan 

Rp. 

979.895.278.676,00 

704 peoposal 614 proposal 

9 Permasalahan 8 Permasalahan 

80% 72% 

3.199.002.389 3.041.354.465 

Rp. 

342.249.502.536,00(34,93 %) 

65 - Target dan Realisasi Penyerapan 

400.000.000 399.908.000 

DBH CHT untuk Kegiatan Sosialisasi 

100% 

97 - Persentase jumlah aset ternilai 100% 99,99% 100% 

1 Jumlah kegiatan lomba perangkat 

100% 

1 keg 1 keg 

daerah(kelurahan) 

2 Jumlah bimtek pelayanan publik 2 keg 2 keg 100% 

3 Jumlah laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (LPPD) 

4 Jumlah Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 


2 laporan 2 laporan 


5 Jumlah fasilitasi rapat Muspida 100% 100% 100% 

6 Jumlah fasilitasi kerjasama daerah 100% 100% 100% 

7 Jumlah sosialisasi pemilu kepala 

daerah 

1 keg 1 keg 

40% 

42% 

50% 

72% 

75% 

84% 

87% 

87% 

89% 

90% 

95% 

100% 

100% 

100% 


8 Jumlah fasilitasi proses penetapan 

lokasi pengadaan tanah instansi 

pemerintah 

9 Jumlah bimtek penyuluhan hukum 

pertanahan bagi aparatur 

kewilayahan 

100% 100% 

1 keg 1 keg 

10 Jumlah dokumen peta batas wilayah 1 dok 1 dok 100% 

12 Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan 20 20 100% 

13 Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan 25 25 100% 

14 Terlaksananya program legislasi 

100% 

1 keg 1 Keg 

daerah 

18 Jumlah penyelesaian legal opinion 8 LO 8 LO 100% 

19 Jumlah diseminasi RANHAM di 

100% 

2 kec 2 Kec 

kecamatan di kecamatan 

20 Jumlah Kadarkum 15 kec 15 kec 100% 

21 Jumlah Pengukuhan RANHAM 

1 keg 1 keg 

100% 

22 Jumlah kodifikasi produk hukum 

100% 

daerah dan pusat: 

23 Jumlah sosialisasi produk hukum 21 keg 21 keg 100% 

24 Jumlah fasilitasi dan konsolidasi 

penanganan potensi panas bumi 

25 Jumlah dokumen kajian potensi dan 

optimalisasi PAD 

26 Jumlah laporan inventarisasi nama 

rupabumi 

27 Jumlah bimtek toponimi bagi para 

kasi sosbud kecamatan 

28 Jumlah dokumen kajian potensi dan 

optimalisasi PBB-P2 

29 Jumlah sosialisasi persiapan 


31 Jumlah dokumen kajian pemekaran 

desa 

32 Jumlah bimtek pengembangan 

aparatur kecamatan 

33 Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil 

pemekaran 

1 keg 1 keg 

1 dok 1 dok 


1 keg 1 keg 

1 dok 1 dok 

2 keg 2 keg 

3 dok 3 dok 

1 keg 1 keg 

3 keg 3 keg 

34 Jumlah pelaksanaan kegiatan 

100% 

dialog/audensi antara KDH dengan 

tokoh masyarakat, pimpinan 7 keg 7 keg 

/anggota organanisasi sosial dan 

masyarakat. 

35 Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100% 

36 Jumlah dokumen data hasil 

pendataan sarana dan prasarana 

keagamaan 

38 Jumlah fasilitasi kejadian bencana 

dan pasca bencana 

40 Jumlah monitoring dan evaluasi 

penerima bantuan sosial 

1 dok 1 dok 

148 kejadian 148 kejadian 

9 proposal 9 proposal 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


41 Jumlah pedoman pengadaan barang 

dan jasa melalui e-proc 

42 Jumlah fasilitasi pengadaan 

barang/jasa secara elektronik kepada 

Pokja ULP SKPD 

43 Jumlah sosialisasi tentang regulasi 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

45 Jumlah pedoman standar belanja 

daerah 

46 Jumlah keg monitoring, terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh SKPD 

47 Jumlah lokus monitoring pelaksanaan 

kegiatan bantuan Gubernur 

48 Jumlah dokumen hasil kegiatan 

monitoring kegiatan pembangunan 

49 Jumlah kegiatan evaluasi dan 

pelaporan 

pelaksanaan 

kegiatan/pekerjaan 

yang 


50 Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks 

bantuan Gubernur dan DAK 

51 Jumlah lokus pengendalian, 

pelaporan keg pembangunan dana 

CSR 

52 - Jumlah dok hasil pendataan sarana 

prasarana perekonomian 

54 - Jumlah verifikasi dan rekomendasi 

proposal permohonan bantuan 


55 - Jumlah monitoring pemanfaatan 

bantuan keuangan 

57 - Jumlah Unit Usaha Pertanian 

yang dikembangkan 

58 - Jumlah Fasilitasi Pembinaan 

Manajemen Usaha dan Peningkatan 

Kelembagaan yang dilakukan 

60 - Data Potensi Produktivitas 

Tembakau dan Kelompok Petani 

Tembakau 

62 - Jumlah Kegiatan Sosialisasi 

Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau 

69 Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada 

UMKM Produk Unggulan 

71 Jumlah Dokumen Penyusunan Aset 

Awal PD. BPR 

72 Jumlah Dokumen Penyusunan Aset 

PD. BPR Dalam likuidasi 

73 Jumlah Penyelesaian PD. BPR Dalam 

Likuidasi 

1 pedoman 1 pedoman 

71 Pokja ULP 71 Pokja ULP 

1 kegiatan 1 kegiatan 

1 pedoman 1 pedoman 

71 SKPD 71 SKPD 


1 dok 1 dok 



31 Kec 31 Kec 

1 Dokumen 1 Dokumen 

717 Penerima 717 Penerima 

3 kali 3 kali 

9 Jenis 9 Jenis 

4 kali 4 Kali 


32 Kali 32 kali 

2 Kali 2 Kali 



1 Kegiatan 1 Kegiatan 


2.200.000.000 2.200.000.000 

PDAM 

100% 

78 Jumlah regulasi ketatalaksanaan 4 Perbup 4 Perbup 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


79 Jumlah sosialisasi penetapan IKU 

SKPD 

80 Jumlah pendampingan SPM yang 

dilaksanakan 

82 Jumlah fasilitasi penyusunan SOP 

SKPD 

83 Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian 

CPP dan CBAN 

84 Jumlah Perda pembentukan/ 



85 Jumlah Perbup penetapan/ 


86 Jumlah dok laporan penyelenggaraan 

pemerintahan 

1 Keg 1 Keg 

15 Bidang 15 bidang 

1 Perbub 1 Perbup 

1 keg 1 keg 

3 Perda 3 Perda 

3 Perbup 3 Perbup 

4 dok 4 dok 

87 Jumlah SKPD menyampaikan LAKIP 32 SKPD 32 SKPD 100% 

89 Jumlah ABK SKPD 32 Dok 32 dok 100% 

92 Jumlah dokumen pelaporan 


93 Jumlah dokumen DKBMD dan 

DKPBMD tahun 2012 

1 dok 1 dok 

2 dok 2 dok 

94 Jumlah RKBMD dan RKPBMD tahun 

100% 

2 dok 2 dok 

2013 

98 - Persentase jumlah aset tercatat 100% 100% 100% 

99 - Jumlah dok penilaian dan 


101 Jumlah dokumen hasil kegiatan 

rekonsiliasi pelimpahan aset tetap 

dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung 

Barat 

102 Jumlah Penaksiran / penilaian atas 

aset tanah Pemda 

105 Jumlah pendataan penggunaan 

kendaraan dinas milik Pemerintah 


107 Persentase pelayanan administrasi 

surat-menyurat Sekretariat 

109 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 

pejabat Pemerintah Daerah 

111 Jumlah kunjungan kerja dengan 

Pememerintah Pusat dan Pemerintah 


1 dok 1 dok 

1 dok 1 dok 

17 bidang 17 bidang 


100% 100% 

4 Rakorda 4 Rakorda 

3 Kunker 3 kunker 

112 Jumlah penyediaan jenis bahan 

68 jenis 68 Jenis 

bacaan 

100% 

114 Fasilitasi kegiatan kunjungan 100% 100% 100% 

115 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 

upacara dan acara ceremonial 


116 Jumlah pelayanan jasa komunikasi 

sumberdaya air, dan listrik 

117 Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan 

dan perlengkapan kantor 

100% 100% 

3 keg, 12 bulan 3 keg 

193 keg 193 keg 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


118 Jumlah bahan dan jasa pelayanan 

100% 

100 jenis, 81 orang 100 jenis, 81 orang 

kebersihan selama 1 th 

119 Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100% 

120 Jumlah barang cetakan dan 

100% 

54 Jenis 54 Jenis 

penggandaan 

121 Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100% 

122 Jumlah makan minuman penunjang 

100% 

kegiatan penerimaan tamu dan rapat 

dinas 


123 Jumlah kendaraan dinas roda 4 1 jenis 1 jenis 100% 

124 Jumlah perlengkapan gedung kantor 10 jenis 10 jenis 100% 

125 Jumlah Perlengkapan rumah jabatan 

4 jenis 4 jenis 

100% 

126 Jumlah peralatan gedung kantor 3 jenis 3 jenis 100% 

127 Jumlah meubeuleuir 40 buah 40 buah 100% 

128 Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 6 unit 100% 

129 Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin 

rumah jabatan 


rumah dinas 


gedung kantor 

132 Jumlah pemeliharaan rutin mobil 

jabatan 

133 Jumlah pemeliharaan kendaraan 

mobil dinas 

134 Jumlah pemeliharaan rutin 


135 Jumlah pemeliharaan rutin peralatan 

rumah jabatan/dinas 

2 keg 2 keg 

3 keg 3 keg 






136 Jumlah pemeliharaan rutin peralatan 

100% 


gedung kantor 

137 Jumlah pemeliharaan meubeulair 3 jenis 3 jenis 100% 

138 Jumlah pengadaan pakaian dinas 

KDH, WKDH, Setda 

139 Jumlah laporan administrasi 

keuangan 

140 Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH 

dan Setda semesteran 


36 lap 36 lap 


141 Jumlah laporan keuanganKDH/WKDH 

100% 


dan Setda akhir tahun 

142 Jumlah cakupan pelayanan kesehatan 3 keg 3 keg 100% 

144 Jumlah kegiatan perjalanan dinas 

pimpinan dan sekretariat ke luar 

daerah 

145 Jumlah pembayaran kontrak kerja 130 pembayaran 

jasa 

146 Jumlah kegiatan perjalanan dinas 

pimpinan dan sekretariat di dalam 

daerah 


342 keg. 342 keg. 

130 pembayaran jasa 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


70 Jumlah Keikutsertaan SKPD dalam 

Pameran 


PD. BPR 

67 Jumlah Jenis Produk Unggulan 


59 - Realisasi Perkembangan Keuangan 

Bantuan Program GEMAR 

61 - Jumlah Kecamatan yang 

mempunyai Potensi Pertanian 

Tembakau 

24 Kali 18 Kali 

1.200.000.000 1.250.000.000 

81 Produk 85 Produk 

3.772.370.000 4.013.118.000 

15 Kecamatan 16 Kecamatan 

107% 

88 Jumlah ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110% 

17 Jumlah penyelesaian perkara hukum 15 PH 17 PH 113% 

113 Jumlah penyediaan sarana 


Pembuatan Press release untuk 

dimuat di Media masa & Media 

Elektronik 

180 223 

56 - Jumlah Anggota Gapoktan 239 Anggota 301 Anggota 126% 

15 Jumlah Penetapan Perda 23 32 139% 

68 Sebaran Wilayah Pemasaran Produk 

Unggulan 

95 Jumlah Inventarisasi pengumpulan 

data barang milik daerah menurut 

SKPD di lingkungan Pemda 

108 Jumlah penyusunan sambutan 


96 Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang 

Milik Daerah 

90 Jumlah Penetapan Perbub atas 


91 Jumlah Penetapan Kepbub atas 


4 Wilayah 6 Wilayah 

3 dok 5 dok 

240 406 

210 orang 193 orang 

1 Perbup, 2 Perbup 

1 Kepbub 2 Kepbub 

101% 

104% 

105% 

106% 

124% 

150% 

167% 

169% 

193% 

16 Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240% 

11 Jumlah penerbitan produk hukum : 253% 

100 Jumlah aset/barang yang dihapuskan 33 buah 120 buah 364% 

106 Jumlah pendapatan dari sewa tanah, 

penghapusan barang milik daerah, 

dan pendapatan lain-lain yang sah 

Rp. 280.000.000,- Rp.1.420.729.888,- 

507% 

200% 

200% 


REKAPITULASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH 

BERDASARKAN ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 

REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 

BELANJA KDH / WKDH DAN SEKRETARIAT DAERAH 64.813.284.434,00 61.722.941.264,00 95,23% 

1.20.02.00.00.5 BELANJA KDH / WKDH 761.528.000,00 759.676.433,00 99,76% 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 761.528.000,00 759.676.433,00 99,76% 

1.20.02.00.00.5.1 BELANJA PEGAWAI 761.528.000,00 759.676.433,00 99,76% 

1.20.02.00.00.5.1.1. GAJI DAN TUNJANGAN 161.528.000,00 159.676.433,00 98,85% 

1.20.02.00.00.5.1.1.03. 

BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

SERTA KDH/WKDH 

600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

BELANJA SEKRETARIAT DAERAH 64.051.756.434,00 60.963.264.831,00 95,18% 

1.20.1.20.03.00.00.5.1 BELANJA PEGAWAI 13.618.095.189,00 12.750.530.626,00 93,63% 

BELANJA LANGSUNG 50.433.661.245,00 48.212.734.205,00 95,60% 

1.20.1.20.03. 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.518.014.750,00 10.040.711.880,00 95,46% 

1.20.1.20.03. 01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 830.136.200,00 649.355.700,00 78,22% 

1.20.1.20.03. 01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 942.374.000,00 848.145.960,00 90,00% 

1.20.1.20.03. 01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.126.679.000,00 1.117.040.600,00 99,14% 

1.20.1.20.03. 01.04. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS 50.000.000,00 5.000.000,00 10,00% 

1.20.1.20.03. 01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 663.000.000,00 648.041.850,00 97,74% 

1.20.1.20.03. 01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 764.160.000,00 760.850.960,00 99,57% 

1.20.1.20.03. 01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.392.500,00 191.348.800,00 96,45% 

1.20.1.20.03. 01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.746.000,00 271.963.150,00 97,57% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 



600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 01.12. 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor 

445.840.000,00 434.080.660,00 97,36% 

1.20.1.20.03. 01.15. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 116.040.200,00 115.915.200,00 99,89% 

1.20.1.20.03. 01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.065.800.850,00 3.056.470.000,00 99,70% 

1.20.1.20.03. 01.18. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.671.108.000,00 1.593.615.000,00 95,36% 

1.20.1.20.03. 01.19. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 135.738.000,00 118.934.000,00 87,62% 

1.20.1.20.03. 01.20. Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Dalam Daerah 230.000.000,00 229.950.000,00 99,98% 

1.20.1.20.03. 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 24.222.362.650,00 23.890.726.374,00 98,63% 

1.20.1.20.03. 02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.349.520.150,00 16.241.768.775,00 99,34% 

1.20.1.20.03. 02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 341.200.000,00 326.527.200,00 95,70% 

1.20.1.20.03. 02.08. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 600.395.000,00 585.125.900,00 97,46% 

1.20.1.20.03. 02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 857.495.000,00 842.775.000,00 98,28% 

1.20.1.20.03. 02.10. Pengadaan Mebeuler 94.367.500,00 89.398.500,00 94,73% 

1.20.1.20.03. 02.11. Pengadaan Alat - Alat Komunikasi 87.765.000,00 86.874.000,00 98,98% 

1.20.1.20.03. 02.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan 301.316.000,00 260.807.825,00 86,56% 

1.20.1.20.03. 02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 250.564.000,00 172.332.000,00 68,78% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 



600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.208.120.000,00 1.199.750.170,00 99,31% 

1.20.1.20.03. 02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 233.500.000,00 230.947.850,00 98,91% 

1.20.1.20.03. 02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.716.500.000,00 2.675.982.654,00 98,51% 

1.20.1.20.03. 02.25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan 382.800.000,00 382.800.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 02.27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan 455.400.000,00 455.400.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 295.000.000,00 293.521.500,00 99,50% 

1.20.1.20.03. 02.29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair 48.420.000,00 46.715.000,00 96,48% 

1.20.1.20.03. 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 284.100.000,00 278.413.000,00 98,00% 

1.20.1.20.03. 03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Dengan Perlengkapannya 284.100.000,00 278.413.000,00 98,00% 

1.20.1.20.03. 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 65.000.000,00 64.540.000,00 99,29% 

1.20.1.20.03. 05.03. BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 65.000.000,00 64.540.000,00 99,29% 

1.20.1.20.03. 06. 

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

240.160.700,00 217.336.700,00 90,50% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 

1.20.1.20.03. 06.01. 



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

172.189.200,00 149.369.200,00 86,75% 

1.20.1.20.03. 06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 33.564.000,00 33.560.000,00 99,99% 

1.20.1.20.03. 06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 34.407.500,00 34.407.500,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH 1.768.567.560,00 1.546.097.450,00 87,42% 

1.20.1.20.03. 16.01. 

1.20.1.20.03. 16.02. 

Dialog / Audensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota 

Organisasi Sosial dan Masyarakat 

PenerimaanKunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Non 

Departemen 

150.000.000,00 150.000.000,00 100,00% 

615.000.000,00 614.770.000,00 99,96% 

1.20.1.20.03. 16.03. Rapat Koordinasi Unsur Muspida 400.000.000,00 398.667.200,00 99,67% 

1.20.1.20.03. 16.04. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 65.526.500,00 81,91% 

1.20.1.20.03. 16.05. Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH / WKDH 248.160.000,00 41.753.750,00 16,83% 

1.20.1.20.03. 17. 

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

1.515.000.000,00 1.268.694.050,00 83,74% 

1.20.1.20.03. 17.02. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang / Jasa 175.000.000,00 151.843.000,00 86,77% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 



600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 17.13. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 550.800.000,00 439.056.050,00 79,71% 

1.20.1.20.03. 17.16. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 789.200.000,00 677.795.000,00 85,88% 

1.20.1.20.03. 20. 

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 

4.674.435.000,00 4.249.211.595,00 90,90% 

1.20.1.20.03. 20.03. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.674.435.000,00 4.249.211.595,00 90,90% 

1.20.1.20.03. 25. 

1.20.1.20.03. 25.01. 

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH 

DAERAH 

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan 

pelayanan publik 

697.274.350,00 668.452.200,00 95,87% 

200.000.000,00 198.219.200,00 99,11% 

1.20.1.20.03. 25.06. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 497.274.350,00 470.233.000,00 94,56% 

1.20.1.20.03. 26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.721.320.000,00 3.509.884.575,00 94,32% 

1.20.1.20.03. 26.01. 

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - 

undangan 

163.600.000,00 163.600.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 26.02. 

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - 

undangan 

995.740.000,00 894.843.900,00 89,87% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 



600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 18.740.000,00 18.740.000,00 100,00% 

1.20.1.20.03. 26.04. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.457.072.000,00 1.400.834.575,00 96,14% 

1.20.1.20.03. 26.06. 

Kajian Per Undang - Undangan Daerah Terhadap Peraturan Daerah 

Terhadap Per UU Yang Baru Lebih Tinggi Dari Keserasian Antara 

Peraturan Perundangan Daerah 

886.168.000,00 851.680.150,00 96,11% 

1.20.1.20.03. 26.07. Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 200.000.000,00 180.185.950,00 90,09% 

1.20.1.20.03. 27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1.800.000.000,00 1.729.885.673,00 96,10% 

1.20.1.20.03. 27.03. 

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi 

Antar Daerah 

650.000.000,00 638.130.673,00 98,17% 

1.20.1.20.03. 27.05. Pembinaan Pengembangan dan Aparatur 270.000.000,00 265.100.000,00 98,19% 

1.20.1.20.03. 27.06. 

Program Fasilitasi Penataan Desa di Kecamatan Wilayah Kabupaten 

Bandung 

880.000.000,00 826.655.000,00 93,94% 

1.06.1.20.03. 21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 105.000.000,00 103.599.000,00 98,67% 

1.06.1.20.03. 21.12. 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) 

105.000.000,00 103.599.000,00 98,67% 



REALISASI 

S/D SAAT INI 

% 






1.20.02.00.00.5.1.1.03. 



600.000.000,00 600.000.000,00 100,00% 

1.09.1.20.03. 16. 

PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN 

PEMANFAATAN TANAH 

322.426.235,00 307.181.708,00 95,27% 

1.09.1.20.03. 16.01. Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah 82.426.235,00 72.477.735,00 87,93% 

1.09.1.20.03. 16.02. Penyuluhan Hukum Pertanahan 240.000.000,00 234.703.973,00 97,79% 

1.19.1.20.03. 18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 500.000.000,00 338.000.000,00 67,60% 

1.19.1.20.03. 18.01. 

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan 

Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

350.000.000,00 338.000.000,00 96,57% 

1.19.1.20.03. 18.04. Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) 150.000.000,00 - 0,00%

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?