Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
IJIN USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013
1

PASAL 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
“…… MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN DAN
TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH”.
MEMBERIKAN LANDASAN ILMIAH BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MEMBERIKAN ARAH,
DAN MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN
PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BANDUNG
2

A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA
MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA
KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.
B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN
PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA
YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN
USAHA PERKEBUNAN.
C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI
PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.
4

A. KAJIAN KEPUSTAKAAN,
(LIBRARY RESEARCH).
B. KAJIAN PARTISIPATIF.
C. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD
RESEARCH).
D. PENGAMATAN
NEED ASSESSMENT
KONDISI EKSISTING
PENELITIAN :
- Desk Study
- Field Study
- Benchmark Study
PEMAPARAN FAKTA :
- Fakta Empiris
- Fakta Hukum
- Fakta Sosial
Expert
Meeting
IDENTIFIKASI MASALAH
ISU STRATEGIS
SOLUSI STRATEGIS
FGD
Expert
Meeting
MATERI MUATAN
FGD
PRINSIP PENORMAAN
NASKAH AKADEMIK
5

CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA
PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI
EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM,
KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS.
A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN.
C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN
USAHA PERKEBUNAN.
MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA
PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN
KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI
SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA
PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA
6

A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang
No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan.
B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini
sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha
pertambangan/Kehutanan.
C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan
kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui
Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian
dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/Menhut-
VII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak
menerbitkan IU Perkebunan yang lokasinya berada di kawasan hutan.
Selain itu pemegang IU Perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan
diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin
pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7

A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI
ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN.
B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI
DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN
YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM
BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3478).
C.ASAS DAN TUJUAN :
•ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN
•ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
•ASAS KEPROFESIONALAN
8

A.KONSIDERAN : PERDA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PERUNDANGAN
DAN PERATURAN YANG DIPAYUNGI OLEH UUD 1945, SERTA PERUNDANGAN
LAINNYA YANG CAKUPANNYA LEBIH UMUM DAN LUAS.
B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA : SESUAI DENGAN
YANG DIPERSYARATKAN DI DALAM KONSIDERAN, BAHWA ADA TIGA FUNGSI
PERKEBUNAN, YAKNI :
• EKONOMI, YAITU PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SERTA PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DAN
NASIONAL,
• EKOLOGI, YAITU PENINGKATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR, PENYERAP
KARBON, PENYEDIA OKSIGEN, DAN PENYANGGA KAWASAN LINDUNG,
• SOSIAL BUDAYA, YAITU SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.
C. RUANG LINGKUP PENGATURAN : PERENCANAAN, PENGGUNAAN
TANAH, PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PWNGWMBANGAN SDM, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
D. JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN : USAHA PERKEBUNAN
TERDIRI ATAS BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DAN/ATAU USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN.
9

E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : SETIAP PELAKU
USAHA PERKEBUNAN WAJIB MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH KERUSAKANNYA.
F. PENYIDIKAN : PENENTUAN PERATURAN MENGENAI TATACARA PENYIDIKAN
JIKA TERJADI PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA
YANG BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH.
G. KETENTUAN PIDANA : PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA
KEPADA PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN,
BAIK DIKARENAKAN TIDAK MEMILIKI IJIN USAHA PERKEBUNAN, MAUPUN
KARENA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN DAN
ATAU KEBAKARAN, BAIK DISENGAJA MAUPUN KARENA KELALAIANNYA.
H. KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PERALIHAN DIPERLUKAN APABILA
MATERI HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH PERNAH DIATUR.
KETENTUAN PERALIHAN HARUS MEMUAT PEMIKIRAN TENTANG
PENYELESAIAN MASALAH/KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG SUDAH ADA
PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BARU.
I. KETENTUAN PENUTUP : KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN
PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU MULAI
PELAKSANAAN SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG.
J. PENUTUP : PENUTUP MERUPAKAN BAGIAN AKHIR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
10

BAB I : KETENTUAN UMUM.
BAB II : ASAS DAN TUJUAN
BAB III : JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA
BAB IV : SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN
BAB V : SURVEY LAPANGAN
BAB VI : KEMITRAAN
BAB VII : PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN
KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA
BAB VIII : IJIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)
BAB IX : MASA BERLAKU IJIN
BAB X : KEWAJIBAN PEMILIK IJIN
BAB XI : SANKSI-SANKSI
BAB XIII : KETENTUAN PIDANA
BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV : KETENTUAN PENUTUP
11