Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk
menetapkan nilai pabean apabila:
a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke
Daerah Pabean,
b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan
sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang
sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang
obyektif dan terukur, dan/atau,
d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif
dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan
nilai transaksi.
bahwa Terbanding dalam suratnya Nomor : SR-121/BC.8/2011 tanggal 31
Januari 2011 menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang
impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean yakni Pemohon Banding
tidak melampirkan bukti-bukti pendukung kebenaran harga transaksi berupa
Purchase Order, bukti pembayaran dan bukti korespondensi dengan pihak
bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam KEP-64/BC/1999, dengan
demikian harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya
sebagai harga transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.
bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian data pembanding pada
DBH I, tidak ditemukan data barang identik maupun serupa untuk dijadikan
sebagai data pembanding (test value) dan berdasarkan Risalah KPPBC
diketahui bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan jenis barang yang diimpor
hanya satu jenis barang yaitu “Marble Stone Slabs Special Red”, sehingga
Terbanding menetapkan nilai Pabean sesuai penetapan KPPBC.
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan berpendapat bahwa KEP-
64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999 sebagai dasar hukum koreksi
Terbanding telah dicabut dengan PMK Nomor : PMK 146/PMK.04/2007
tanggal 22 November 2007, sedangkan importasi dilakukan pada tahun 2010.
bahwa Terbanding berpendapat, permasalahan dalam sengketa ini adalah data
lengkap yang harus diserahkan, dimana Terbanding melihat persyaratan yang
cukup lengkap diatur dalam KEP-64/BC/1999, walaupun telah di cabut tetapi
persyaratan yang diperlukan untuk melihat kebenaran nilai transaksi terdapat
dalam keputusan dimaksud.
bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh
karena KEP-64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dinyatakan dicabut dengan
PMK Nomor : PMK 146/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007, maka
KEP-64/BC/199 tersebut sejak tanggal 22 November 2007 tidak berlaku atau
tidak dapat digunakan bagi Terbanding.
bahwa namun demikian Terbanding berpendapat data yang disampaikan oleh
Pemohon Banding tidak lengkap yakni tidak melampirkan purchase order,
bukti pembayaran dan bukti korespondensi dengan pihak bank sehingga
Terbanding tidak meyakini kebenaran harga yang diberitahukan sebagai
harga transaksi.
bahwa berdasarkan surat Terbanding Nomor : SR-121/BC.8/2011 tanggal 31
Januari 2011 diketahui bahwa berdasarkan Lembar Penelitian Risalah
Penetapan Klasifikasi/Nilai Pabean/Cukai/Sanksi Administrasi, Terbanding
menetapkan Nilai Pabean dengan menggunakan metode II, namun dalam
analisanya Terbanding juga menyatakan bahwa berdasarkan penelitian data
pembanding pada DBH I, tidak ditemukan data barang identik maupun serupa
untuk dijadikan sebagai data pembanding dan bahwa dalam persidangan
Terbanding menyatakan menggunakan data harga pasar.