10 Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Bandung, SWARA ...

B A N D U N G B E R M A R T A B A T
EDISI 4 / 2009
10 PENGHARGAAN
PEMKOT BANDUNG
Kota Langit Biru
Adipura 2009 Best Effort
Terbaik II Metropolitan Besar
Mapicab Terbaik Pramuka
Pena Mas Laskar Pelangi
Penghargaan Peduli Lansia
Bandung Ke-II Pemungutan PBB
Juara I Website Pemerintah
Penghargaan Peduli Anjal
Piagam Riset dan Iptek

EDISI 4 / 2009
DAFTAR ISI
25
30
DARI REDAKSI 3
BAH ADUNG 4
ALBUM KOTA 28
SWARA WARGA 50
LAPORAN UTAMA
Kota Langit Biru 5
Adipura 2009 Best Effort 6
Terbaik II Metropolitan Besar 7
Mapicab Terbaik Pramuka 8
Pena Mas Laskar Pelangi 9
Penghargaan Peduli Lansia 10
Bandung Ke-II Pemungutan PBB 11
Juara I Website Pemerintah 12
Penghargaan Peduli Anjal 13
Piagam Riset dan Iptek 12
28
LINTAS KOTA
Bandung Berawal dari Surat Usul Daendels 15
Percontohan Penanganan Penyandang Cacat 23
Bulan Dana PMI Kota Bandung 26
TP PKK Elemen Pemberdayaan Keluarga 28
Kota Bandung Masih Butuh 200.000 Rumah 30
Kerajinan Khas Bandung 32
Kampung Pengrajin Boneka Kain 34
Wali Kota Buka Rakerda MUI Kota Bandung 36
PARLEMENTARIA
Data Anggota DPRD Kota Bandung 22

EDISI 4 / 2009
DARI REDAKSI
SWARA
BINA KOTA
PELINDUNG :
Walikota Bandung
Wakil Walikota Bandung
Ketua DPRD Kota Bandung
Sekda Kota Bandung
PEMIMPIN REDAKSI/
PENANGGUNG JAWAB:
Drg. Bulgan Alamin
REDAKTUR UTAMA :
Drs. H. Dicky Kuswara
WAKIL REDAKTUR UTAMA :
Subardi
REDAKTUR SENIOR :
Drs. Yuyus Suhaya R., M.M.
Aos Wijaya Bintang, S.E., M.Si.
Adriani Heriati, SH.
Hj. Eulis Karmani, SE
REDAKTUR :
Drs. Yuyun Yunizir
Drs. Maman Suparman
Ariesta Ds.
REDAKTUR BAHASA:
Dra. Peni Setiati
STAF REDAKSI :
Drs. Edi Ubaidillah
Endjang Tajiri
Yuyun Yuhaemi, S.T.
FOTOGRAFER :
Meiwan Kartiwa, S.Sos.
Koestara Koeswara
TATA LETAK :
Hana Ganrina SS.
NurRizky Gunawan
DOKUMENTASI & RISET :
Karto .
Furqon Hanafi, S.Si.
DESAIN VISUAL :
Tohir Latief
Wein Sepridjal
Okta Porforiko
SIRKULASI :
Abdul Malik
Hidayat Syarif
Dedi
PENERBIT :
Badan Komunikasi dan Informatika
(Bakominfo) Kota Bandung
AlAMAT REDAKSI :
Jalan Wastukancana No. 2
Telp. (022) 4234892
E-MAIL :
disinkom@bandung.go.id.
4 Bulan 10 Penghargaan
DALAM empat bulan terakhir, Mei, Juni, Juli hingga Agustus 2009,
Pemkot Bandung berhasil meraih 10 piagam penghargaan secara
berturut-turut dari berbagai pihak. Penghargaan diberikan karena
prestasi Pemkot Bandung di berbagai bidang ini sungguh mendapat
pujian dan apresiasi dari pihak luar yang menilai kota ini layak untuk
diberikan penghargaan atas prestasinya.
Kesepuluh penghargaan tersebut masing-masing untuk lingkungan
hidup meraih Adipura (Best Effort) Kota Metropolitan, bidang sosial
penghargaan Peduli Lansia, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)
mendapat penghargaan “Pengelola Website Pemerintahan” terbaik,
penghargaan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dari Menristek,
penghargaan “Kota Langit Biru”, penghargaan Adiupaya Puritama dari
Menteri Perumahan Rakyat, di bidang pendidikan Penghargaan Pena
Mas Laskar Pelangi, penghargaan pengumpul pajak bumi dan bangunan
(PBB) terbaik ke-2, pembina dan pemerhati anak-anak jalanan
(anjal), dan ke-10 penghargaan dari Gerakan Pramuka yang menilai
Wali Kota Bandung sebagai Majelis Pembina Cabang Gerakan Pramuka
terbaik.
Tentu saja penghargaan ini selain harus disyukuri, juga harus direnungi.
Disyukuri, karena penghargaan ini adalah sebuah prestasi yang
membanggakan. Prestasi hasil kompetisi yang tentu saja tidak semua
orang atau lembaga bisa meraihnya. Maka ketika Kota Bandung meraihnya,
ini adalah sesuatu yang membanggakan.
Namun seperti yang sering dikatakan Wali Kota Bandung Dada Rosada,
kemenangan ini bukan karena buah karyanya sendiri melainkan
juga dukungan berbagai pihak, termasuk seluruh lapisan warga Bandung
dan stakeholder. Untuk itu, wali kota kerap meminta warga Kota
Bandung untuk terus mendukung berbagai programnya karena semua
untuk kepentingan masyarakat.
Benar apa yang dikatakan Wali Kota Bandung, tanpa dukungan warga
mustahil kiranya apa yang dilakukan Pemkot Bandung akan berjalan
baik. Namun tentu saja harus diakui, di kota besar ini masih
banyak oknum-oknum warga yang tidak peduli atau bahkan tidak
bertanggung jawab. Tidak peduli dengan kenyamanan, tak peduli dengan
keamanan, tak peduli dengan kebersihan.
Buktinya, dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang K-3, trotoar atau
kaki lima dilarang dijadikan tempat berdagang, kenyataannya hingga
kini mereka para pedagang kali lima (PKL) masih membandel. Juga
soal lingkungan hidup, buang sampah seenaknya, menebang pohon
seenaknya, masih kerap dilakukan segelintir orang.
Oleh karenanya, dengan beruntunnya mendapat piagam penghargaan,
lantas tidak harus membuat kita semua lengah. Pemkot Bandung
dan jajarannya harus lebih terus melakukan berbagai upaya untuk
menyelesaikan semua program-program pembangunannya. Ingat,
bukan untuk meraih penghargaan melainkan semata-mata untuk kepentingan
umum. Nantinya ada atau tidak ada piagam penghargaan
tentu soal lain, biarlah mereka yang menilai.**
3

EDISI 4 / 2009
BAH ADUNG
4

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
KOTA LANGIT BIRU
KOTA Bandung, Kota Jakarta Barat, Kota
Jakarta Utara, Kota Tanggerang dan Kota Yogyakarta,
menerima penghargaan “Kota Langit
Biru” dari Meneg Lingkungan Hidup RI, Rachmat
Witoelar. Penghargaan dalam bentuk piagam disertai
hadiah kendaraan ramah lingkungan (sepeda
tenaga listrik), diserahkan pelaksana tugas
(Plt) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian,
Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati mewakili
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Ruang
Semeru Jakarta Internasional Expo-Kemayoran,
Jumat (24/7).
Penghargaan ini diberikan karena upaya peningkatan
kualitas udara yang dilakukan Pmekot
Bandung telah berhasil. Bahkan kata Wali Kota
Bandung H. Dada Rosada, di antara program untuk
membersihkan udara Bandung yakni dengan
melakukan rintisan uji emisi gas buang
kendaraan bermotor, melakukan penghijauan
dengan penanaman pohon.
Untuk penguatan upaya program ”Udara Bersih
Langit Biru”, Dada menuturkan keinginannya,
wajib uji emisi gas buang kendaraan bermotor
menjadi persyaratan penpanjangan STNK sece -
pat nya diwujudkan. Namun untuk payung hu -
kumnya dibutuhkan bantuan Pemerintah Pusat
menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk
dasar pembuatan peraturan daerah (Perda).
Aksi nyata lain yang juga pernah dilakukan,
Pemkot Bandung kerja sama dengan asosiasi
bengkel kendaraan bermotor Indonesia (Asbekindo)
telah menetapkan 33 bengkel sebagai pelaksana
uji emisi gas buang kendaraan. “Bengkel
pelaksana uji emisi ini akan kita tambah terus
tapi juga terbatas, dihitung disesuaikan dengan
ratio jumlah kendaraan yang ada. Kita hitung berapa
banyak yang kita butuhkan,” kata wali kota.**
5

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
ADIPURA 2009 BEST EFFORT
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung meraih
piagam penghargaan Adipura 2009 Best Effort
untuk kategori metropolitan dan SMP Negeri 7
Bandung meraih anugerah Adiwiyata sebagai
sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup
3 tahun berturut-turut. Penghargaaan Adipura
diterima Wali Kota Bandung, H Dada Rosada dan
Adiwiyata diterima Kepala SMP Negeri 7 Bandung,
Nandi Supriyadi. Diserahkan Menteri Lingkungan
Hidup RI, Rachmat Witoelar pada puncak acara
peringatan hari lingkungan hidup 2009 tingkat
nasional, di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat
(5/6).
Penghargaan diberikan karena Kota Bandung
memenuhi skala nilai Adipura ini disyukuri Wali
Kota Bandung H.dada Rosada. Wali Kota menilai
penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas upaya
keras yang kita lakukan selama ini. “Mudahmudahan
menjadi dorongan lebih baik lagi bagi
kita, berupaya lebih keras lagi. Kalau bisa kita
harus meningkatkan pencapaiannya sehingga
tahun depan bisa meraih Piala Adipura," harap
Dada.
Dada juga menyatakan, kondisi lingkungan
yang tertib, bersih, dan indah merupakan kebutuhan
yang harus dipenuhi. Penghargaan yang
diterima, merupakan hasil dari upaya bersama
pemerintah dan masyarakat dalam. "Ada ataupun
tidak ada penilaian, Kota Bandung harus tertib,
bersih dan indah. Kita sudah sangat butuh kota
yang tertib, bersih dan nyaman," tandas Dada.
Dada bertekad, selain lebih memantapkan 5
gerakan lingkungan hidup, yaitu gerakan penghijauan
sejuta pohon, Cikapundung bersih, sejuta
bunga untuk Bandung, udara bersih dan gerakan
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan
Pohon (GP4LH), akan menuntaskan persoalan
sampah secara bertahap dengan mewujudkan
PLTSa yang dipadukan dengan pola 3R
(reduce, reuse, recycle).**
6

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
TERBAIK II METROPOLITAN BESAR
KOTA Bandung terpilih sebagai kota terbaik kedua
setelah Kota Batam Kepulauan Riau sehingga
berhak atas penghargaan Adiupaya Puritama kategori
Kota Metropolitan Besar. Penghargaan diterima
Wali Kota Bandung, H Dada Rosada langsung
dari Menteri Negara Perumahan Rakyat
(Menpera) RI, Mohammad Yusuf Ashary dalam
acara peringatan hari perumahan nasional
(Hapernas) 2009 di Ballroom Birawa Hotel
Bidakara, Jakarta, Kamis (20/8) malam lalu.
Dada bersyukur dan menyampaikan terima
kasih, penghargaan yang diterimanya hakekatnya
merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku
kepentingan dan warga kota Bandung. “Penghargaan
Adiupaya Puritama ini merupakan apresiasi
Kemenpera terhadap upaya pemerintah daerah
yang telah melaksanakan program pengembangan,
pembangunan perumahan dan pemukiman
bagi masyarakat,”.
Penghargaan hanya terbaik kedua ini diberikan
karena Kota Bandung berbeda dengan Kota
Batam. Bandung belum memiliki regulasi setingkat
peraturan daerah (Perda) yang mengatur
tentang rumah susun hak milik (rusunami)
maupun rumah susun sewa (rusunawa), sedangkan
Batam sudah memilikinya sehingga meraih
penghargaan terbaik kesatu.
Meski pengaturannya dalam bentuk Perda
belum ada, kata Dada, dalam rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD), terutama
dalam aspek pembiayaan untuk kebutuhan
masyarakat kecil khususnya pengadaan lahannya,
pihaknya bisa mengajukan ke DPRD untuk
bisa dianggarkan.
“Beberapa rencana proyek pembangunan
rusunami atau rusunawa ini bakal terus kita dilanjutkan.
Satu di antaranya, pembangunan
rusunawa bagi pegawai Pemkot Bandung dan pegawai
swasta lainnya yang belum memiliki rumah
tinggal. Untuk lokasinya telah kita rencanakan di
kawasan Rancacili Gedebage Bandung Timur,”
katanya.**
7

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
MAPICAB TERBAIK PRAMUKA
SEJAK Mei hingga Agustus 2009, tercatat 7
penghargaan sudah diterima Kota Bandung, yaitu
penghargaan Pena Emas Keluarga Mahasiswa
Bandung (KMB) atas penganggaran dana pendidikan
lebih dari 50 % di APBD, penghargaan
Adipura (Best Effort) dari Menteri Negara
Lingkungan Hidup RI, penghargaan peduli Lansia
dari Menteri Sosial dan Pemprov Jabar, penghargaan
pengelolaan website pemerintahan terbaik
tingkat nasional dari Universitas Guna Dharma,
Penghargaan Kota Langit Biru dari Meneg LH.
Penghargaan ketujuh dari Gerakan Pramuka,
Wali Kota Bandung dinilai sebagai Majelis Pembina
Cabang atau Mabicab terbaik Gerakan Pramuka.
Penghargaan diberikan Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono pada upacara puncak
peringatan Hari Gerakan Pramuka Tingkat Nasional,
di Lapang Gajah Mada Taman Rekreasi
Wiladatika, Cibubur Jakarta Timur baru-baru ini.
Dada dinilai cukup berhasil membangun dan
memajukan Gerakan Pramuka di Kota Bandung.
Ke depan Dada berharap, pembinaan Gerakan
Pramuka dalam menjalankan fungsi pendidikannya,
harus lebih meningkat dan lebih baik dari sebelumnya.
“Kita dorong dengan bantuan fasilitasi
dan penganggaran di APBD yang terus
meningkat. Di APBD 2009 ini, anggaran pembinaan
pramuka sudah mencapai Rp 2,5 milyar
dari tahun-tahun sebelumnya yang awalnya Rp
500 ribu,” ujarnya.
Anggaran tersebut, ujar Dada, dipergunakan
untuk berbagai kegiatan Gerakan Pramuka. Mulai
dari bakti sosial, kegiatan pelatihan, kursus
kepemimpinan dan berbagai kegiatan lingkungan.
“Kontribusi Gerakan Pramuka di Kota Bandung
selama ini, telah menunjukan kontribusi
besar dalam menunjang 7 agenda prioritas,
khusunya di bidang pendidikan dalam membentuk
karakter bangsa yang unggul dan mandiri,
cinta sesama dan cinta lingkungan hidup.”**
8

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENA MAS LASKAR PELANGI
PENGURUS Pusat Keluarga Mahasiswa Bandung
(KMB) menilai Kota Bandung di bawah
kepemimpinan Dada Rosada, telah sangat
bersungguh-sungguh memajukan pendidikan,
dibuktikan dengan signifikansi dana pendidikan
Rp 1,1 triliun atau 52 % dari total APBD 2009. Hal
lainnya, kontinuitas kenaikan anggaran pendidikan
juga terus meningkat secara gradual sejak
2003, jumlah siswa yang dibebaskan dari biaya
sekolah sejak 2005 - 2009 meningkat, serta
inovasi pemberian insentif atau tunjangan kepada
guru honorer dan guru-guru lain, juga
meningkat.
“Ini hal-hal yang patut kami apresiasi. Dada
Rosada telah membawa perubahan Kota Bandung
menuju pendidikan yang lebih baik. Perubahan
Indonesia juga akan berawal dari Kota Bandung,”
kata Ketua Umum KMB, Andri Gunawan,
dalam acara penganugerahan Pena Emas kepada
Wali Kota Bandung, di lapang RT 03 RW 04 Sukahaji
Kecamatan Babakan Ciparay Bandung, Selasa
malam (19/5).
Menurut Andri, KMB memberikan penghargaan
bukan karena pupujieun atau ingin mendapat
pujian. ‘Ketika pemerintah kota atau lembaga legislatif
melakukan sesuatu kekeliruan, seringkali
kami kelompok mahasiswa berdemionstrasi di
jalan. Kita demonstrasi, kita macetkan jalan, kita
kritik habis-habisan. Hari ini, ketika pemerintah
kota melakukan sesuatu yang positif, adalah sebuah
tanggung jawab akademik ketika kita memberikan
penghargaan itu. Artinya memberikan
sesuatu yang proporsional,” katanya.
Di tengah-tengah nuansa dekorasi merah putih,
panggung dan tenda sederhana tapi khidmat,
penghargaan diserahkan Sayib Cep Purnama
siswa MTs Babussalam dan Putri Mawar Gustiani
siswa SD Pasundan 3, mewakili rekan-rekannya
pelajar se-Bandung. Penyerahan disaksikan sejumlah
anggota DPRD Kota Bandung, jajaran
Muspida, tokoh masyarakat, komunitas pendidikan
dan masyarakat umum.**
9

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENGHARGAAN PEDULI LANSIA
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, H Dada
Rosada menerima penghargaan “Peduli Lansia”
dari Menteri Sosial RI Bahtiar Chamsyah, S.E.
Penghargaan diberikan dalam peringatan Hari
Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2009 tingkat Nasional,,
di Puspitek, Serpong-Tanggerang, Minggu
(31/5). Penghargaan diberikan karena Wali Kota
Bandung dinilai memiliki perhatian, rasa hormat,
penghargaan dan upayanya, serta telah memberikan
kepedulian dan pengabdiannya yang besar
dalam penanganan sosial lansia di Kota Bandung.
Penghargaan ini dikatakan Dada, adalah hasil
upaya bersama yang dilakukan semua unsur di
pemerintah kota Bandung dan masyarakat dalam
pelayanan social lansia, termasuk pelayanan
penyandang cacat dengan program rehabilitasi
penyandang cacat bersumber daya masyarakat
(RBM) di Kota Bandung. “Bagaimanapun kita
tidak akan ada tanpa keberadaan orang tua. Kita
yang muda sudah sewajarnya menghormati dan
memberikan perhatian khusus kepada orang tua,
keberadaan Lansia harus dihargai dan diakui.
Suatu saat, semua orang pun akan menjadi Lansia,”
ujarnya.
Dalam penanganan social Lansia, Dada menyebutkan,
di Kota Bandung terdapat Pos Bindu
Lansia sebanyak 706 tersebar di 151 kelurahan,
Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 240 kelompok
dan 1 Taman Lansia untuk kegiatan rekreatif.
Sementara dari 360.000 Lansia, sebanyak 1.870
di antaranya tergolong telantar. Pemkot mengupayakan
bantuan yang disebut program bantuan
wali kota khusus (Bawaku), yaitu bantuan bina
usaha berupa modal usaha gratis, rehab rumah
tidak layak huni atau rumah kumuh keluarga
lansia miskin (benah imah) dan bina lingkungan
tertib sehat.
“Untuk benah imah Lansia ini, sementara kita
laksanakan baru di 2 Kecamatan yaitu Cibiru dan
Mandalajati. Bagi lansia terlantar dan tidak mau
di tampung pada panti sosial, bantuan diberikan
dalam bentuk bantuan permakanan melalui
tetangga terdekatnya. Sedangkan untuk pantipanti
social yang di Bandung jumlahnya ada 51
yayasan, sudah dua tahun ini kita berikan bantuan
15 juta rupiah perpanti pertahun, yang sebelumnya
tidak ada, ” tuturnya. **
10

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
BANDUNG KE-II PEMUNGUTAN PBB
PEMERINTAH Kota Bandung raih peringkat II
pada kelompok V (target pajak di atas Rp 75 miliar)
atas keberhasilannya dalam pemungutan dan
pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan
(PBB)sektor perdesaan dan perkotaan tahun
anggaran 2008.
Penghargaan di terima Wakil Wali Kota Bandung
Ayi Vivananda, S.H. dari Gubernur Jawa
Barat, Ahmad Heryawan, pada acara penyerahan
penghargaan dan bantuan keuangan kepada
pemerintah kabupaten/kota dan kantor
pelayanan pajak (KPP) pratama yang berhasil
dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi
pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor
perdesaan dan perkotaan, di halaman Gedung
Sate, Jumat (17/4).
Menurut Ayi penghargaan serupa pernah di raih
Bandung pada tahun 2007 sebagai peringkat ke-
II dan tahun 2006 peringkat pertama. "Tentu saja
kita merasa bersyukur atas di terimanya penghargaan
ini, dan mengucapkan terima kasih kepada
seluruh warga yang telah mendukung Pemerintah
Kota Bandung," ungkap Ayi.
Ayi mengungkapkan target penerimaan PBB
Kota Bandung tahun 2008, sebesar Rp
214.635.486.000,00 dan realisasinya sebesar Rp
180.096.051.735,00 (83,91 %). "Untuk tahun depan
targetnya Rp 238.028.025.000,00 kita
berharap dapat mencapai target tersebut dan
mendapat peringkat yang lebih baik lagi, tetapi
tentu saja kita butuh kerja keras untuk dapat
meraihnya, " ucapnya.**
11

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
JUARA I WEBSITE PEMERINTAH
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung raih
juara pertama untuk kategori website Pemerintah
Daerah Tk. II pada ajang UG ICT (Universitas
Gunadarma Information Communication
Technology) Award 2009, yang diselenggarakan
oleh Universitas Gunadarma. Selain penghargaan
Pemkot Bandung juga menerima hadiah
uang sebesar Rp 10.000.000,00.
Website Pemkot Bandung dinilai lebih baik
dari 242 web Pemerintah Daerah Tingkat II lainnya
yang mengikuti perlombaan. Hal ini bisa
dilihat dari isi, tampilan, jumlah file bentuk pdf,
dan banyaknya yang mengunjungi web tersebut.
Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah
Kota Bandung, Dr. Edi Siswadi M.Si., yang diserahkan
oleh Rektor Universitas Gunadarma,
Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E., M.M., pada saat
lokakarya penciptaan hubungan Link & Match
dengan Industri dan Pemda., di auditorium
Kampus D, Universitas Gunadarma, Jl. Margonda
Raya, No 100, Depok, Kamis (23/7).**
12

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENGHARGAAN PEDULI ANJAL
KETUA K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan
Sosial) Kota Bandung, Ny. Nani Dada Rosada
mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Penghargaan
diberikan karena Ny. Nani dinilai sebagai
tokoh yang peduli, pemerhati, penyantun dan
pemberi bantuan kepada anak-anak jalanan
(anjal), penghuni panti serta anak keluarga yang
belum beruntung.
Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa
Barat, pada peringatan Hari Anak Nasional
Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2009, di halaman
parkir Gedung Sate, Jln. Diponegoro,
Kamis (30/7). Selain Ny. Nani, penghargaan
serupa juga diterima Drs. H. Dedem Ruchlia,
M.Si., Dra. Yusi Riska Yustiana M.Pd., H. Yanto
Mulya Pibiwanto, Hj. Sri Hartini Soetjipto S.Sos.
Sedangkan untuk lembaga penghargaan serupa
di antaranya diterima oleh PT. Bio Farma, PT
Abbot, PT Frisian Flag.
Menanggapi penghargaan yang diperolehnya,
Ny. Nani merasa bersyukur mendapatkan piagam
tersebut, meskipun dirinya tidak
menyangka akan mendapatkannya. "Yang pasti
pertama-tama tentu saja saya mengucapkan
syukur alhamdulillah atas diraihnya penghargaan
ini, meskipun tadinya saya sama sekali
tidak menyangka," ujar Ny. Nani.**
13

EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PIAGAM RISET DAN IPTEK
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung kembali
bangga, setelah website Pemkot Bandung yang
dikelola Badan Komunikasi dan Informatika mendapat
penghargaan dari Universitas Gunadarma,
kini Kementerian Negara Riset dan Teknologi pun
memberikan penghargaan kepada Pemkot Bandung
atas perhatian pada bidang riset ilmu
pengetahuan dan teknologi kategori pada lembaga
pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek). Penghargaan berupa piagam
dan piala diserahkan Menteri Negara Komunikasi
dan informatika M. Nuh yang diterima Wakil Wali
Kota Bandung, Ayi Vivananda, S.H., pada acara
puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional ke-14 tahun 2009, di Auditorium Badan
Pengkajian dan Penerapan (BPP) Teknologi, Jalan
MT. Tamrin No. 8, Jakarta, Senin (10/8).
Atas penghargaan yang diterimanya tersebut,
Ayi merasa bersyukur dan mengucapkan terima
kasih kepada masyarakat Kota Bandung beserta
jajaran Pemkot Bandung atas dukungannya selama
ini.**
14

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
BANDUNG BERAWAL DARI
SURAT USUL DAENDELS
LAHIRNYA suatu kota
biasanya berhubungan erat
dengan asal-usul dan atau arti
nama daerah yang bersangkutan.
Demikian pula halnya dengan
lahirnya Kota Bandung, jauh
sebelum berdirinya Kabupaten
dan Kota Bandung, kata
"Bandung" itu sendiri banyak
versi dan arti lain. Salah satunya
adalah asal kata dari "bendung"
atau danau besar pada zaman
prasejarah yang terdapat
di daerah bagian tengah
Priangan.
Pendapat mengatakan bahwa nama Bandung berasal
dari kata "bendung" hal ini dikaitkan dengan peristiwa
terbendungnya aliran Sungai Citarum akibat
meletusnya Gunung Tangkuban Parahu pada zaman prasejarah
kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Sebagian lahar
dari gunung itu menyumbat aliran sungai di tempat yang
disebut Sanghyang Tikoro. Akibatnya daerah di sebelah
barat dan daerah di sebelah timur sungai Citarum, yaitu
daerah Batujajar sampai Padalarang dan dataran Bandung
sampai Cicalengka sekarang, permukaannya tergenang air
sehingga menjadi sebuah danau besar (Bemmelen, 1949 :
643 cf.Kusumadinata, 1959) yang kemudian dijuluki
"Danau Bandung".
Kapan nama Bandung mulai digunakan sebagai nama
daerah bekas " Danau Bandung " Sejak kapan daerah itu
menjadi pemukiman Kedua hal tersebut belum diketahui
secara pasti. Boleh jadi kata Bandung menjadi nama
15

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
wilayah yang terbentang antara Gunung
Tangkuban Perahu hingga Soreang (50 KM.) ,
dan antara Padalarang hingga Cicalengka (30
km.) , karena wilayah ini bekas "Danau Bandung"
dan arealnya sangat luas atau besar.
Menurut naskah Sejarah Bandung, semula
daerah Bandung (setelah dibeberapa tempat
terdapat pemukiman/kehidupan manusia)
merupakan daerah kerajaan Timbanganten, sebuah
kerajaan kecil yang berada dibawah Hegemoni
kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1.450 M.
Kerajaan Timbanganten dengan pusat pemerintahan
(Ibu Kota) Tegal Luar (Tegal Mantri) diperintah
oleh Ujang Euken alias Ujang Talaga yang
kemudian dikenal dengan gelar Prabu Pandan
Ukur. Nama daerahnya pun kemudian disebut
Bumi Ukur atau Tatar Ukur.
Prabu Pandan Ukur kemudian diganti oleh
putranya bernama Dipati Agung dan Ibu kota
kerajaan dipindahkan ke Bayabang, sebuah
tempat ditepi Sungai Citarum. Kedudukan Dipati
Agung sebagai raja selanjutnya digantikan
oleh menantunya, Raden Wangsanata yang
lebih dikenal dengan nama Dipati Ukur.
Di bawah pemerintahan Dipati Ukur, wilayah
Tata Ukur sangat luas karena mencakup daerah
Karawang, Pamanukan dan Ciasem (de la
faille, l895 : 18-20ff, cf. De Haan, lll, 1912 : 53 ).
Sementara itu, Kerajaan Pajajaran runtuh
(1579/1580) dan tak lama kemudian muncul
kerajaan Sumedang Larang di daerah Kota
Sumedang sekarang dengan raja pertama Prabu
Geusan Ulun (l580 s/d 1608). Kerajaan dengan
Ibu Kota Kutamaya ini wilayahnya mencakup
sebagian besar Tatar Ukur. Ketika pemerintahan
dipegang oleh Rd. Aria Suryadiwangsa
(l608 s/d l620), anak tiri Geusan Ulun, kerajaan
dan wilayah Sumedang larang , termasuk Tatar
Ukur, jatuh ke bawah kekuasaan Sultan Agung
Raja Mataram (1613 s/d 1645) sejak tahun
1620. Sejak itu daerah itu dinamai Priangan
dan status Sumedang Larang berubah dari kerajaan
menjadi kabupaten (Kabupaten Vassal
Mataram), diperintah oleh Raden Aria Suriadiwangsa
sebagai Bupati, merangkap Bupati
Wedana (Bupati Kepala) daerah priangan (1620
-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol
Kusumadinata yang dikenal sebutan Rangga
Gempol I (Widjadjakusuma, 1961 :23 dan Kem,
1898 :12).
16

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Ketika jabatan Bupati Wedana dipegang oleh
Pengeran Dipati Rangga Cede, adik Rangga
Gempol I, Sumedang diserang oleh pasukan
Banten. Pangeran Dipati Rangga Cede tidak
mampu mengatasi serangan tersebut, oleh
karena itu, ia mendapat hukuman dari Sultan
Agung berupa penahanan atas dirinya di
Mataram.Sementara itu, jabatan Bupati
Wedana Priangan diserahkan oleh Sultan
Agung kepada Dipati Ukur (1624 1631), dengan
syarat ia bersedia membantu usaha Mataram
mengusir kompeni dari Batavia. Pada tahun
1628 Sultan Agung menugasi Dipati Ukur membantu
pasukan Mataram menyerang Kompeni
di Batavia. Namun ternyata Dipati Ukur gagal
melaksanakan tugasnya. Rupanya Dipati Ukur
berpikir dari pada ia mendapat hukuman berat
dari Sultan Agung, lebih baik memberontak terhadap
Mataram. Pemerintah Dipati Ukur beserta
pengikutnya berlangsung kurang lebih 3
tahun (1628-1631).
Pihak Mataram berusaha keras menumpas
pemberontak Dipati Ukur, dengan bantuan beberapa
kepala daerah di Priangan, antara lain Ki
Astamanggala, Umbul Cihaurbeuti, akhirnya
pemberontak itu dapat dipadamkan. Menurut
versi Mataram, Dipati Ukur ditangkap dan dihukum
mati, sebaliknya versi Priangan menyatakan
bahwa orang yang tertangkap dan dihukum
mati itu bukan Dipati Ukur, melainkan
orang yang dikira oleh pihak Mataram adalah
Dipati Ukur. Sultan Agung kemudian memecah
daerah Priangan (di luar Sumedang dan Galuh)
menjadi 3 Kabupaten, yakni Bandung, Sukapura
(sekarang Tasikmalaya) dan Parakan
Muncang (sekarang desa di daerah Cicalengka).
Pembentukan ketiga kabupaten itu ditandai
dengan pengangkatan Ki Astamandala sebagai
Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung
Wiraangunangun, Tumenggung Wiradaha sebagai
sebagai Bupati Sukapura dan Tumenggung
Tanubaya sebagai Bupati Parakan Muncang.
Pelantikan ketiga orang bupati itu berlangsung
di ibu kota Mataram dan dinyatakan dalam "Piagem
Sultan Agung" tertanggal 9 Muharam
tahun Alif. Piagam tersebut merupakan sejarah
yang kuat dan sumber primer yang menyatakan
adanya nama daerah bernama Bandung dan di
daerah itu dibentuk pemerintah Kabupaten.
Dengan kata lain tanggal 9 Muharam tahun Alif
17

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
itulah Hari Jadi Kabupaten Bandung.
Menurut penafsiran F.De Haan seorang ilmu -
wan Belanda berjudul Priangan; De Preanger Re -
gentschappen Onderhet Hederlandsch Bostuur-
Tot 1811, jilid 111 (1912), tanggal 9 Muharam
tahunAlif bertepatan dengan tanggal 16 Juli
1633 (Widjadja Kusumah 1961.227 dan Brandes
TBG, XXXII, 1888 : 353 356) setelah ketiga orang
bupati tersebut diatas dilantik oleh Sultan Agung
di Ibu Kota Mataram, Mereka kem ba li ke daerah
masing-masing dan mencari tempat untuk ibu
kota kabupaten. Tumenggung Wiraangunangun
menjadikan daerah Karapyak/Bojong Asih
(Dayeuh Kolot sekarang) sebagai ibu kota Kabupaten
Bandung. Di tempat itu Pemerintah Kabupaten
Bandung berlangsung hingga abad ke-19.
Bupati yang memerintah Kabupaten Bandung
dengan ibu kota Karapyak berjumlah 6 orang secara
turun menurun yaitu Tumenggung Wiraangunangun
(hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi
Kusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadireja
I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar
Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung
Anggadiredja III alias
R.A.Wiranatakusumah I (1763 1794), dan R.A.
Wiranatakusumah II (1794-1829), (Volks Almanak
Soenda 1922 dan Encyclopedie Van Nederlandsch
Indie 1927 : 355 358).
Sementara itu, pada akhir tahun 1799
kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir sebagai
akibat VOC bangkrut. Kekuasaan di Nusantara
diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan
Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Perancis.
Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh
perwakilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah
Hindia Belanda, dipimpin oleh seorang
Gubernur Jenderal.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama
adalah H.W. Daendels (1808-1811). Tugas utama
Daendels adalah mempertahankan Pulau
Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris
yang waktu itu telah menduduki India. Untuk
kepentingan tugasnya itu Daendels membangun
Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari
Anyer ke Panarukan. Di daerah Kabupaten
Bandung dan Parakan Muncang ternyata jalan
itu berjauhan dengan Kabupaten. Oleh karena
itu Daendels dengan surat tanggal 25 Mei 1810,
meminta kepada kedua bupati yang bersangkutan
agar memindahkan ibu kota kabupaten
18

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
masing-masing ke dekat jalan raya, yakni Ibu
kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke tepi
Sungai Cikapundung (pusat Kota Bandung
sekarang) dan Ibu kota Kabupaten Parakan
Muncang ke Andawadak (daerah Tanjungsari
sekarang).
Kapan Ibu Kota Kabupaten Bandung yang
baru dibangun
Menurut naskah Sadjarah Bandung, pada
tahun 1809 Bupati Bandung R.A
Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya
pindah dari Karapyak ke daerah Bandung
bagian utara, dalam rangka mencari kemudian
membuka lahan untuk membangun kota baru.
Lahan dimaksud adalah daerah tepi barat Sungai
Cikapundung (Pusat Kota Bandung
sekarang) yang masih berupa hutan-hutan.
Dalam rangka membangun tempat tersebut sebagi
Ibukota Kabupaten Bandung, Bupati tinggal
di daerah sebelah utara Jalan Raya Pos yang
sedang dibangun, tetapi tidak tinggal di suatu
tempat, melainkan pindah-pindah tempat. Mula-mula
ia tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti
sekarang), kemudian Bupati pindah ke Balubur
Hilir, agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk
memimpin sejumlah idenya membangun
"Kota". Namun Balubur Hilir pun dirasakan
masih cukup jauh dari Sungai Cikapundung,
maka bupati pindah lagi ke kampung Bogor
(sekarang Kebon Kawung).
Menurut naskah sejarah Bandung, di tiga
tempat tersebut, Bupati R.A.Wiranatakusumah
II tinggal selama kurang lebih dua setengah
tahun. Selanjutnya ia pindah ke "Kota" baru
(Kota Bandung) yang sudah dapat berfungsi sebagai
ibu kota kabupaten dan pemukiman,
sekalipun situasi dan kondisinya masih sederhana.
Kapan pindahnya bupati itu, belum diketahui
secara jelas.
Tulisan Raden Natanegara berjudul "Sadjarah
Soemedang ti Djaman Kompeni Toeg nepi ka Kiwari".
Dimuat dalam Volks Almanak Soenda
tahun 1938 dan 1939 (Tulisan berseri) antara
lain berisi informasi berdirinya Kota Bandung
diresmikan melalui besluit (Surat Keputusan)
tanggal 25 September 1810. Hal ini tersurat dan
tersirat dalam tulisan tersebut yang dimuat
dalam Volks Almanak Soenda 1938 (Hal.96), sebagai
berikut (ejaannya diubah menjadi EYD) :
Koelantaran aya jalan besar anyer beunang
19

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
ngahadean jeung ngagedean tea, dayeuh Bandung
dipindahkeun ti Dayeuh Kolot kasisi jalan
gede sisi Cikapundung, ari Dayeuh Parakan
Muncang dipindahkeun ka kampung Anawedak
bareng jeung dipindahkeun eta dua dayeuh dina
sabisluit keneh tanggal 25 September 1810 diangkat
kana patih Parakan Muncang, Raden
Surya, Patinggi Cipacing, ngaganti Raden
Wirakusumah nu dilirenkeun lantaran kurang
cakep jeung kedul (Garis bawah dari peneliti).
Dengan adanya jalan besar baru hasil perbaikan
dan pelebaran, ibu kota (kabupaten) Bandung
dipindahkan dari Dayeuh Kolot ke dekat
jalan-jalan besar di tepi Cikapundung, sedangkan
ibu kota (Kabupaten Parakan Muncang di pindahkan
ke kampung Anawedak). Bersamaan dengan
dipindahkannya ke dua ibukota itu dalam
bisluit yang sama tanggal 25 September 1810.
Raden Suria petinggi Cipacing, diangkat menjadi
Patih Parakan Muncang menggantikan Raden
Wirakusumah yang diberhentikan karena kurang
cakap dan malas.
Uraian di atas menunjukan adanya tiga alternatif
momen atau tanggal yang dapat dipilih sebagai
"tonggak" berdirinya Kota Bandung. Pertama
tanggal 25 Mei 1810 : Kedua Momen pindahnya
Bupati RA.Wiranatakusumah II ke "Kota" baru
yang kemudian bernama Kota Bandung : Ketiga,
tanggal 25 September 1810. Tentu salah satu di
antaranya harus dipilih dan ditetapkan sebagai
hari jadi Kota Bandung.
Pertimbangan Hari Jadi Kota Bandung
Pencarian dan pemilihan tanggal yang tepat sebagai
hari jadi Kota Bandung telah dilakukan
melalui kegiatan seminar (10 Maret 1997), sarasehan
(22 Januari 1998), ditidak lanjuti oleh beberapa
kali diskusi. Kegiatan tersebut melibatkan
pakar dari berbagai bidang atau profesi yaitu sejarah,
pemerintahan, budaya dan lain-lain, serta
diikuti pula oleh sejumlah tokoh masyarakat dari
berbagai kalangan.
Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga
buah sumber tertulis, yaitu surat Daendels
bertanggal 15 Mei 1810, naskah Sadjarah Bandung
dan tulisan Raden Asik Natanegara dalam
Volks Almanak Soenda 1938. Telah disebutkan,
bahwa ketiga sumber itu masing-masing memuat
alternatif tanggal yang dapat dipilih sebagai hari
jadi Kota Bandung. Berdasarkan metode sejarah
(kritik ekstrem dan kritik intern terhadap sumber)
ketiga sumber itu merupakan sumber sejarah
lahirnya Kota Bandung yang akurat. Hasil pembahasannya
sebagai berikut :
Alternatif Pertama : Tanggal 25 Mei 1810
Surat Daendels 25 Mei 1810 kepada bupati
Bandung dan Bupati Parakan Muncang merupakan
sumber yang sifatnya akurat dan primer,
memuat informasi tentang permohonan usul pihak
Pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan
Ibu kota Kabupaten Bandung ke
dekat Jalan Raya Pos. Akan tetapi bila tanggal
surat itu dianggap sebagai titik tolak hari jadi Kota
Bandung, apalagi dianggap sebagai hari jadi
Kota tersebut, nilai kesejarahannya lemah. Pertama,
isi surat tersebut adalah permohonan/usul
Gubernur Jenderal Daendels agar kedua Bupati
yang disebut dalam surat itu memindahkan Ibu
kota kabupaten masing-masing ke dekat jalan
Raya Pos. Walaupun kata permohonan/usul
dalam surat tersebut diartikan sebagai bahasa
halus dari konstruksi, namun hal itu berarti bahwa
pada tanggal 25 Mei 1810 "Kota Bandung"
belum berdiri. Kedua, isi surat Daendels nilai kesaksiannya
lemah bila dibandingkan dengan data/informasi
dalam sumber kedua dan ketiga.
Alternatif Kedua : Momen Pindahnya Bupati
Bandung RA.Wiranatakusumah II ke Ibukota
Kabupaten Yang Baru.
Naskah Sadjarah Bandung merupakan sumber
kuat/akurat, bahkan termasuk primer, karena
ditulis pada zamannya. Sumber ini menyatakan
bahwa pada tahun 1809, Bupati Bandung
R.A.Wiranatakusumah II pindah dari Karapyak ke
daerah sebelah utara Jalan Raya Pos mendekati
lahan yang akan dibangun menjadi Kota baru.
Bila informasi ini dihubungkan dengan isi
suarat-surat Daendels, hal itu berarti surat daendels
dibuat beberapa waktu lamanya setelah Bupati
Bandung meninggalkan Karapyak. Dengan
kata lain, jauh sebelum Daendels mengeluarkan
surat tanggal 25 Mei 1810, Bupati Bandung telah
pindah ke Krapyak. Informasi tentang pindahnya
Bupati Bandung dari Krapyak tahun 1809 mengandung
arti/makna pertama, tanggal 25 Mei
1810 tidak dipilih sebagai hari jadi Kota Bandung,
kedua bahwa gagasan memindahkan ibukota
Kabupaten Bandung itu boleh jadi berasal dari
Bupati Bandung sendiri. Daendels melalui surat
tanggal 25 Mei 1810 hanya mengharapkan dengan
sangat atau menegaskan agar pemindahan
20

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
ibukota Kabupaten Bandung ke dekat Jalan Raya
Pos yang sedang dibangun benar-benar dilaksanakan.
Akan tetapi sangat disayangkan, nilai intrinsik
dan informasi tentang waktu pindahnya Bupati
Bandung R.A.Wiranatakusumah II ke ibukota kebupaten
yang baru adalah lemah, karena tidak
menyebutkan tanggal, bulan dan tahunnya secara
jelas. Tahun pindahnya Bupati Bandung ke
Kota baru, hanya disebutkan secara samar, yaitu
setelah Bupati tinggal di tempat sementara selama
dua setengah tahun. Dengan demikian dalam
menentukan hari jadi Kota Bandung, alternatif
kedua pun tidak dipilih.
Alternatif Ketiga : Tanggal 25 September 1810
Oleh karena alternatif pertama dan kedua tidak
dapat dipilih, maka pilihan jatuh ke alternatif
ketiga seperti yang dinyatakan dalam kutipan dan
sumbernya yang cukup kuat sebagai sumber sejarah,
yaitu sumber berupa besluit (surat keputusan)
yang dinyatakan dalam Volks Almanak Soenda
(1938), tanggal 2 September 1810 adalah tanggal
besluit (Surat Keputusan tentang pengang -
katan pejabat pribumi di daerah administratif tertentu).
Namun demikian di dalamnya dinyatakan
pula bahwa tanggal 25 September 1810 adalah
tanggal pindahnya Ibukota Kabupaten Bandung
"Kota" yang baru yaitu Kota Bandung.
Hal ini ditunjukkan oleh kalimat (pernyataan
penulis artikel) : "Bareng jeung dipindahkeun eta
dua dayeuh, dina sabisluit keneh tanggal 2 September
1810 diangkat kana Patih Parakan
Muncang Raden Suria, Patinggi, Cipacing, ngagantikeun
Raden Wirakusumah.....". Dua dayeuh
yang dimaksud adalah Ibu Kota Kabupaten Bandung
dan Ibu Kota Kabupaten Parakan Muncang.
Perlu dikemukakan, bahwa sangat disayangkan,
arsip yang diduga arsip besluit dimaksud
(terdapat di arsip nasional Jakarta) tidak dapat
dibaca dan difotokopi karena kondisinya sudah
sangat parah (hancur dimakan usia). Namun
demikian, hal ini kiranya tidak mengurangi kekuatan
data/informasi tentang adanya besluit tersebut.
Dasar pertimbangannya adalah pertama, informasi
tentang adanya besluit itu berasal dari
tulisan Raden Asik Natanegara berjudul Sadjarah
Soemedang 7 Djaman Kompeni Toeg Nepi Ka Kiwari.
Dilihat dari gelarnya, Asik Natanegara
adalah orang terpelajar dan dari tulisannya menunjukkan
bahwa ia menguasai permasalahan
yang ditulisnya, serta memiliki pengetahuan tentang
teknis menulis karya ilmiah. Ia tidak
mungkin menyebutkan adanya besluit tanggal 25
September 1810 bila ia tidak mengetahui tentang
hal itu, atau bahkan melihat dan membacanya.
Dari segi metode sejarah tepatnya kritik sumber
yakni kritik intern yang menyoroti/menilai pengarang
dan sumber yang bersangkutan hal itu dapat
dipertanggungjawabkan. Kedua tulisan tersebut
dimuat dalam Volks Almanak Soenda 1938
dan 1939. Dan segi metode sejarah (kritik sumber/kritik
ekstrem), sumber ini cukup akurat,
karena sumber itu asli, memuat informasi yang
dimaksudkan secara jelas dan tegas dan uraiannya
utuh (belum diubah-ubah).
Berdasarkan hasil analisis terhadap lintasan
lahirnya Kota Bandung yang bertumpuh pada
sumber-sumber tersebut diatas, dapat ditarik beberapa
kesimpulan.
Pertama, Kota Bandung berdiri (dibangun)
melalui kronologi peristiwa sebagai berikut :
* Tahun 1809 (), Bupati Bandung
RA.Wiranatakusumah II (1794-1829) pindah dari
Karapyak, ibu kota Kabupaten Bandung, ke daerah
Bandung bagian utara, dalam rangka usaha
dan persiapan membangun ibu kota baru ditepi
Sungai Cikapundung, dekat jalan Raya Pos yang
sedang dibangun.
* Di tempat tinggal sementara (daerah Cikalintu,
Balubur Hilir dan Kampung Bogor), Bupati Bandung
menetap selama dua setengah tahun () sementara
itu, pembangunan Kota Bandung diba -
wah pimpinan Bupati RA.Wiranatakusumah II.
* Tanggal 25 September 1810, Kota Bandung
diresmikan sebagai Ibu kota Kabupaten Bandung.
Boleh jadi peresmian Kota itu dilakukan
setelah di "Kota" baru itu berdiri Pendopo Kabupaten
sebagai kantor Bupati.
Kedua, Data/informasi dalam naskah Sadjarah
Bandung mengenai pindahnya Bupati
RA.Wiranatakusumah II dari Karapyak, mengandung
arti/makna bahwa boleh jadi gagasan pencarian
tempat untuk membangun Ibu kota kabupaten
yang baru, berasal dari Bupati Bandung
sendiri, dengan alasan lokasi Karapyak tidak
strategis sebagi Ibu kota kabupaten, karena tempat
itu berada di bagian sisi wilayah kabupaten
Bandung bagian selatan. Sementara itu daerah
Karapyak sering terancam banjir, karena daerah
itu berada di tepi sungai Citarum. **
21

EDISI 4 / 2009
PARLEMENTARIA
DATA ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
MASA JABATAN TAHUN 2009-2014
NO. NAMA PARTAI
1. GUGUM GUMBIRA PARTAI GERINDA
2. H.C. HENDARWAN, SH.,MM PARTAI GERINDA
3. EKO YULIANT PARTAI GERINDA
4. ODED MUHAMAD DANIAL PKS
5. AHMAD KUNCARANINGRAT,ST PKS
6. ASEP RODI PKS
7. Ir. NURANI ESTI LESTARI PKS
8. DENI NURSANI PKS
9. TEDDY SETIADI, S.Sos PKS
10. HARU SUANDHARU,S.Si.,M.Si PKS
11. BUDI HARYANA,S.Si PKS
12. TEDY RUSMAWAN AT PKS
13. Drs. H. NANANG SUGIRI, MH PAN
14. AAT SAPAAT KHODIJAT PARTAI GOLKAR
15. H. ADJAT SUDRADJAT PARTAI GOLKAR
16. Drs. ASEP DEDY RUYADI, SH.,Msi PARTAI GOLKAR
17. JHONNY HIDAYAT PARTAI GOLKAR
18. Drs. TATANG SURATIS PARTAI GOLKAR
19. H. EDWIN SANJAYA, SE PARTAI GOLKAR
20. EGA MEGANTARI, SH PPP
21. YOSEP SAEPUL AKBAR M, S.Ag PPP
22. LIA NOER HAMBALI PPP
23. CHRISTIAN DICKY S PDS
24. RIEKE SURYANINGSIH, SH PDI PERJUANGAN
25. RIANTONO, ST.,M.Si PDI PERJUANGAN
26. H. ISA SUBAGJA PDI PERJUANGAN
27. TROYADI G. LUKAS PDI PERJUANGAN
28. ACHMAD NUGRAHA DH, SH PDI PERJUANGAN
29. YESSA D. SIDDIQ PDI PERJUANGAN
30. H. KUSMANA PDI PERJUANGAN
31. TETEN GUMILAR RAMAYANA PARTAI DEMOKRAT
32. UNTUNG MULYANTO PARTAI DEMOKRAT
33. Dra. ANI SUMARNI PARTAI DEMOKRAT
34. DEDE HERMAWANSYAH PARTAI DEMOKRAT
35. Drs. KATMADJA PARTAI DEMOKRAT
36. WIEKE WIWIK PURWATI PARTAI DEMOKRAT
37. ANTARIA PULWAN PARTAI DEMOKRAT
38. Ir. H. AGUS GUNAWAN PARTAI DEMOKRAT
39. DENI RUDIANA PARTAI DEMOKRAT
40. Hj. WIEN BASTIAH PARTAI DEMOKRAT
41. DONNY KUSMEDI GN, SH.,MBA PARTAI DEMOKRAT
42. ERWAN SETIAWAN PARTAI DEMOKRAT
43. SRI SUCI KARYANI, S. Ag PARTAI DEMOKRAT
44. HERI HERYAWAN PARTAI DEMOKRAT
45. Drs. KADAR SLAMET PARTAI DEMOKRAT
46. ENTANG SURYAMAN, SH PARTAI DEMOKRAT
47. YUNI NABILA PARTAI DEMOKRAT
48. H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH., MH PARTAI DEMOKRAT
49. Hj. HENNY SRI BURHAENIE PARTAI DEMOKRAT
50. RB. EKO SESOTYO, SE PARTAI DEMOKRAT
Catatan : Apabila ada perubahan nomor HP mohon segera diinformasikan ke Bagian Umum (Tlp.4221484)
Keterangan : Jumlah anggota laki-laki = 41 orang, anggota perempuan = 9 orang
22

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Bandung Jadi Percontohan
Penanganan Penyandang Cacat
UNTUK bisa berperan secara lebih produktif
dan mandiri, penyandang cacat sebagai
warga negara dengan segala kekurangannya,
mempunyai hak dan perlakuan yang
sama dengan warga lainnya termasuk keikut
sertaannya berkiprah dalam pembangunan.
Terlebih sebagai objek dan subjek pembangunan,
terutama dalam rehabilitasi dan pemberdayaannya.
Keberhasilan Kota Bandung dalam upaya
penyetaraan hak para penyandang cacat, menjadi
salah satu kota terbaik di Indonesia yang
mempunyai pusat Rehabilitasi Bersumber Daya
Masyarakat (RBM) bagi penyandang cacat (penca)
yang sangat aktif melakukan dukungan
sosialisasi, pendampingan maupun pendataan.
23

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Ketua Umum tim RBM Kota Bandung, Hj.
Nani Dada Rosada mengatakan hal tersebut.
”Guna meningkatkan kualitas hidup, Kota Bandung
menggunakan pola rehabilitasi bersumber
daya masyarakat, dan pentingnya pemahaman
masyarakat terhadap penyandang cacat menjadi
kunci sukses program rehabilitasi ini,” ujar
Nani saat menyambut kunjungan peserta program
pelatihan rehabilitasi ”Third Country
Trainning Program on Vocational Rehabilitation
Person with Disabelites”. Acara berlangsung di
ruang tengah Balai Kota Bandung, Jln.
Wastukancana 2, Rabu (22/7) lalu.
Dikatakan, agar perlakuan terhadap penca
tidak mengalami diskriminatif dan tidak malu
apabila ada keluarganya yang cacat, diperlukan
pola komunikasi dan interaksi secara intensif
kepada masyarakat agar mau melaporkan
adanya penca dilingkungannya.
Tim RBM mencatat penca di Kota Bandung
ada 10.200 orang, sedangkan binaan RBM saat
ini 2.314 orang yang terbagi di RW binaan, diikuti
30 peserta kader RBM dari 30 kecamatan
di Kota Bandung, agar mampu memonitoring.
Dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap
penca, menurut Nani sangat besar. “Capaian
penanganan penca dari tahun ke tahun selalui
meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
24

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Di antaranya pada tahun 2008, sebanyak 296
penca berat telah mendapatkan bantuan jaminan
sosial sebesar Rp 300.000,00/bulan dari
Departemen Sosial. Tahun ini sebanyak 284
penca akan memperoleh hak yang sama,”
katanya.
Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, S.H, MSi
dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Bandung, Dr. H. Edi
Siswadi, M.Si mengucapkan selamat datang,
terima kasih atas keperdulian dan perhatian pada
peserta program pelatihan, serta menjelaskan
Pemerintah Kota Bandung melindungi
hak-hak dasar masyarakat Bandung termasuk
10.200 orang penca dengan memberikan fasilitas
kepada mereka sesuai dengan kemampuan
pemerintah kota.
Kota Bandung menjadi percontohan peserta
program pelatihan yang diikuti negara-negara
berkembang dari 8 negara, di antaranya Pakistan,
Palestina, Vietnam, Fhilipina, Nepal, Timor
Leste, Thailand dan Zimbabwe. Program
pelatihan rehabilitasi penyandang cacat ini dilaksanakan
selama 42 hari dengan melakukan
kunjungan kerja ke kota Solo, Yogyakarta, Bandung
dan Bali dalam rangka melihat upaya pemerintah
dalam penanggulangan rehabilitasi
penca di Indonesia.**
25

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Bulan Dana PMI Kota Bandung
Targetkan Perolehan Rp 900 Juta
KEBERADAAN Palang
Merah Indonesia (PMI)
sebagai organisasi sosial
kemanusiaan, merupakan mitra
pemerintah yang sangat strategis.
Kinerjanya selama ini mampu
menunjukan kontribusi besar
dalam membantu pelayanan
sosial, kesehatan, bencana
alam, pengelolaan transfusi
darah, dan tugas-tugas kemanusiaan
lainnya. Kelancaran
operasional pelayanannya, sangat
bergantung pada sumber
daya dan pendanaan.
Pernyataan tersebut dikemukakan
Wali Kota Bandung
H.Dada Rosada,S.H.,M.Si., pada
amanatnya dalam pencanangan
Bulan Dana PMI Kota Bandung
di Plaza Balai Kota Jln.
Wastukancana 2 Bandung
Senin (6/7) lalu. Ia pun menegaskan,
“Sesuai kesempatan
dan kemampuan masing-masing,
Saya percaya nilai-nilai solidaritas
dan sikap kesetiakawanan
sosial yang selama ini
kita miliki, akan menjadi sumber
daya PMI lebih berkiprah”.
Pencanangan ditandai penyerahan
kartu derma dan kupon
Tanda Terima Sumbangan (TTS)
kepada Samsat Bandung Timur
dan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda). Pengukuhan Keluarga
Donor Darah (KDD) Pemkot
Bandung.
Menurut Dada, kegiatan Bulan
Dana PMI bukan sematamata
untuk menghimpun dana
masyarakat, melainkan lebih
26

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
pada upaya memupuk jiwa dan
semangat kegotong royongan
membantu meringankan penderitaan
sesama. “Bulan dana
PMI adalah sarana memelihara
nilai-nilai solidaritas sosial dan
kesetia kawanan sosial. Kebersamaan
ini harus selalu dijaga.
Saya minta seluruh jajaran
Pemkot Bandung menjadi pelopor
dalam kegiatan sosial kemanusiaan
ini,” tandasnya.
Diungkapkan Walikota, pero -
lehan dana di tahun sebelumnya
(2008), PMI Cabang Kota Ban -
dung berhasil menghimpun Rp
970 juta atau 114 % dari target
Rp 850 juta. Prestasi ini memantapkan
posisi Kota Bandung sebagai
daerah yang selalu mencapai
hasil terbesar di Jawa Barat.
Dada juga mengungkapkan
rasa prihatinnya, pasalnya warga
Kota Bandung yang tinggal di
daerah rawan bencana pada
2008 meningkat menjadi 4.386
dibanding tahun sebelumnya
(2007) yang hanya 2.302 orang.
Kondisi ini menurutnya merupakan
isyarat, potensi bencana
masih mengancam sebagian
warga Bandung. Karenanya peran
PMI ke depan akan lebih berat
dalam menentukan langkah
preventif, antara lain melalui
pembinaan Korps Sukarela
(KSR) dan Palang Merah Remaja
(PMR), pembentukan KDD
dalam peningkatan pelayanan
transfusi darah.
Ketua Umum Bulan Dana PMI
Kota Bandung 2009, Hj. Nani
Dada Rosada mengemukakan,
selama 3 bulan mulai 1 Juli
hingga 30 September 2009 panitia
menetapkan target perolehan
bersih Rp. 900 juta. Sebagai alat
operasioal bulan dana PMI, selain
menyediakan kartu derma
bagi para pengusaha dan donatur,
panitia pun menyiapkan
kupon TTS nominal Rp 500,00,
Rp. 1.000,00, Rp 5.000,00, dan
Rp 10.000,00. Sedangkan penjaringan
dana dibagi dalam 8
bidang sasaran.
Bidang 1 (sumber pendapatan)
melalui sektor hiburan,
perhotelan dan rumah makan,
pajak reklame. Bidang 2
(BUMN/BUMD) melalui pelanggan
PDAM, listrik, telepon,
penumpang kereta api berkelas.
Bidang 3 (perpasaran,
pelayanan akte kelahiran) pedagang
pasar, pelayanan pembuatan
akte kelahiran, rekanan
pemkot, gabungan pengusaha,
pengusaha pompa bensin,
pelayanan mamsyarakat di kecamatan,
toko umum, pengusaha
menengah dan PKL resmi,
factory outlet dan mall.
Untuk bidang IV (perizinan)
melalui pemohon SIM, pajak
kendaraan bermotor dan bea
balik nama, kir mobil dan
bongkar muat, pemohon paspor,
pelayanan sertifikat tanah
dan pelayanan satu atap.
Bidang V. (PNS) melalui kolektor
DPC Korpri, unit ranting dan
sub unit Korpri. Bidang VI
(siswa sekolah negeri dan
swasta) melalai TK. SD, SMP,
SMA, SMK. Bidang VII (bidang
kesehatan) melalui apotek, laboratorium,
balai pengobatan
swasta, rumah sakit negeri dan
swasta, klinik bersalin. Bidang
VIII yaitu TNI dan PNS nya.**
27

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
TP PKK Harus Menjadi Elemen
Pemberdayaan Keluarga
TATANAN keluarga yang
utuh, mandiri, tangguh,
berkualitas dan terpenuhinya
kebutuhan dasar,
merupakan tugas pokok sekaligus
tantangan berat dan cukup
pelik bagi pembinaan kesejahteraan
keluarga. Karena faktanya,
di Kota Bandung masih
terdapat sekira 82.000 keluarga
miskin yang dikategorikan
kemiskinan terstruktur.
“Keberadaan tim penggerak
pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga harus menjadi elemen
pemberdayaan keluarga
yang benar-benar nyata, sekaligus
memiliki kekayaan nilai-nilai
dan motivasi sebagai sumber
keteladanan bagi keluarga dan
masyarakat,” kata Wali Kota
Bandung H. Dada Rosada dalam
amanatnya usai melantik jajaran
pengurus TP. PKK. Kota
Bandung masa bakti 2008-
2013, di Ruang Serbaguna
Bermartabat Balai Kota, Jln.
Wastukancana 2 Bandung,
Senin (22/6).
Hadir dalam pelantikan, Wakil
Wali Kota Bandung Ayi Vivananda,
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Bandung H. Edi Siswadi,
sejumlah pejabat publik dan
para camat se Kota Bandung.
Acara ditandai pemberian pi-
28

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
agam penghargaan, cincin dan
bros emas kepada pengurus
lama yang telah mengabdi dan
menyatakan istirahat tidak lagi
jadi pengurus.
Dada menandaskan, peran
TP. PKK .dalam pemberdayaan
kesejahteraan keluarga merupakan
strategi paling mendasar
dan penting dalam
meningkatkan ketahanan keluarga.
“Keluarga yang rapuh
berpotensi memunculkan problema
sosial dan daya juang keluarga.
Yang kita takutkan adalah
jika rasa hormat, sikap saling
menghargai dan rasa bangga diantara
sesama anggota keluarga
sudah tidak ada,”.
Sebagai mitra pemerintah kota
dalam memperjuangkan kese -
jah teraan masyarakat, kata Dada,
TP PKK memiliki segmen
garapan pasti yang terkait langsung
dengan 7 agenda prioritas
pembangunan Kota Bandung.
“Insya Allah, melalui pemenuh -
an norma 10 program pokok
PKK yang konsisten, secara ber -
tahap seluruh keluarga di Kota
Bandung akan meraih status
keluarga sejahtera yang tingkat
kemandirian dan kesejahteraannya
dapat diandalkan,”.
Dada berharap pengurus TP
PKK yang baru dilantik, mampu
membangun sinergitas yang
harmonis dengan berbagai pihak,
baik Pemkot dengan SKPD
nya, maupun dengan lembaga
swasta dan masyarakat.
Ketua Umum TP PKK Kota
Bandung, Hj Nani Dada Rosada
menuturkan, TP PKK dalam
meraih optimalisasi perannya ke
depan, akan lebih mempertajam
pada ketahanan kesehatan,
ekonomi, lingkungan hidup dan
agama. “Sebagai fasilitator dan
motivator pemberdayaaan keluarga,
kader-kader PKK Kota
Bandung disemua tingkatan
mutlak dibekali wawasan
pengetahuan. Lebih dari itu,
mereka juga harus memahami
karakteristik sosial binaannya.
Karena tanpa pengenalan dan
pendalaman karakter, pemberdayaan
akan sulit dilakukan,”
tuturnya.
Jajaran pengurus yang dilantik,
Hj Wiwi Priana (Wakil ketua
I), Erika Ayi Vivananda (Wk Ketua
II), Hj Gita Edi Siswadi (Wk
Ketua III), Hj Yetna Maman Suparman
(Wk Ketua IV), Aisyah
Tjutju Nurdin (Sekretaris), Hj
Eulis Kiki Akhmad Zakiah (Wk
Sekretaris I), Tubagus Agus
Mulyadi (Wk Sekretaris II), Popin
Martawijaya (Bendahara), Hj Jaja
Sutardja (Wk Bendahara I),
Cecep Karsidi (Wk Bendahara
II), Hj Oim Sulaeman (Ketua
Pokja I), Hj Yetti N Sujana (Ketua
Pokja II), Hj Kusnadi Ardi (Ketua
Pokja III), Hj Ida Gunadi S
Bhinekas (Ketua Pokja IV).**
29

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Kota Bandung Masih
Butuh 200.000 Rumah
JUMLAH penduduk yang besar dengan
tingkat kepadatan yang tinggi dan lahan
terbatas, selain akan menekan berat upaya
penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), juga
rawannya perkembangan kawasan pemukiman
kumuh yang tidak layak huni.
“Dari lebih kurang dua setengah juta penduduk
(Kota Bandung), hunian yang ada baru
350 ribu rumah. Padahal idealnya dengan jumlah
penduduk sebesar ini, dibutuhkan sedikitnya
500 ribu hunian. Jadi Kota Bandung kekurangan
150 sampai 200 ribu hunian,” kata Wali
Kota Bandung H.Dada Rosada disela peresmian
topping off apartement bersubsidi di Buah Batu
Park, Jln. Adhiyaksa – Terusan Buah Batu Kecamatan
Bandung Kidul. Peresmiannya sendiri
dilakukan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera)
Mohamad Yusuf Ashari, Jumat (3/7) lalu.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah hunian
sekaligus mengupayakan keberadaan RTH, Pe-
30

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
merintah Kota Bandung berencana mengembangkan
rumah hunian vertikal, baik rumah
susun sederhana sewa (rusunawa) maupun
rumah susun sederhana milik (rusunami). “Bagi
Kota Bandung tampaknya lebih cenderung
pada pengembangan rusunawa dan rusunami,
tidak bentuk apartemen,” kata wali kota.
“Kota Bandung sudah memiliki model rumah
tinggal vertikal rusunawa di Cingised Arcamanik
dan di Jln. Industri Dalam Kecamatan
Cicendo. Kita juga sudah merencanakan pembangunan
rumah susun ini namun dilakukan
secara bertahap, antara lain di Jamika,
Tamansari dan Sekeloa,” tambah wali kota.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat
H. Akhmad Heryawan mengatakan, pembangunan
kawasan hunian baru sangat tidak diharapkan
berkembang menjadi atau merupakan
perpindahan kawasan hunian kumuh lama ke
tempat yang lain. Rusunawa ataupun rusunami
harus benar-benar dikelola dengan baik,”
katanya.
Pembangunan perumahan atau hunian di
Jawa Barat yang penduduknya seperlima penduduk
Indonesia atau lebih dari 42 juta jiwa,
perlu harmonisasai. Gubernur menyarankan
harus diupayakan nuansa pedesaan yang baik
dan tidak kumuh. Dibuat model pembangunan
desa yang baik sehingga warga desa tidak urban
ke kota. “Pada 2010 kita merencanakan kehadiran
rusunawa dan rusunami dibangun di Jawa
Barat,” katanya.
Terkait program 1.000 tower yang digelindingkan
kementerian perumahan rakyat, Menpera
Yusuf Ashari menuturkan, Pemerintah
telah meningkatkan subsidi menjadi Rp 2,5 triliun
dari sebelumnya Rp 22 miliar, sebesar Rp
800 miliar di antaranya diperuntukan bagi
rusunami.
Menpera berharap, pembangunan 5 tower
apartemen Buah Batu Park seluas 1,2 hektare
dengan 1.500 unit hunian tipe 21 dan 36, direalisasikan
tidak terlalu lama. “Rusunawa dan
rusunami ini juga perlu dibentuk kelembagaan,
seperti persatuan penghuni rumah susun untuk
pengelolaan keberadaan hunian sesuai
kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah,”
kata Menpera.
Yusuf mengingatkan para Gubernur agar benar-benar
memperhatikan daerah-daerah perbatasan
di antaranya perbatasan dengan
Provinsi DKI Jakarta dan Banten, jangan sampai
yang semula merupakan kota penyangga
berubah menjadi kota mandiri.
Terkait kependudukan di rusunami,Yusuf juga
meminta para kepala daerah memikirkan
pembangunan rusunami tahap kedua. Rusunami
ini penting terutama bagi penghuni yang
setelah 5 tahun yang menyebabkan anggota
keluarganya bertambah. ”Kehadiran anak-anak
yang terus tumbuh dan bertambah usia perlu
pengaturan agar mereka bisa pindah dari unit
yang semula kecil ke unit yang lebih luas. Ini
perlu dirumuskan pengaturannya,” pinta Menpera.**
31

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Kerajinan Khas Bandung
Belum Banyak Dikenal
DEWAN Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda) Kota
Bandung menyelenggarakan
pameran Kriya Pesona Bandung
(KPB) bertema “Pameran
Kerajinan Cantik Urang Bandung”.
Pameran berlangsung
selama 4 hari dari tanggal 9
hingga 12 Juli 2009, di Graha
Manggala Siliwangi Jalan Aceh
Bandung.
Ketua Dekrasnasda Kota
Bandung, Ny. Nani Dada
Rosada menyatakan, pameran
KPB ini sudah pernah dilakukan
tahun-tahun sebelumnya,
yang bertujuan untuk
lebih memperkenalkan
hasil kerajinan kepada khalayak
ramai. “Kriya pesona
tahun ini merupakan pameran
yang ke-4 kali diselenggarakan
oleh Dekranasda Kota Bandung,”
ujar Ny. Nani saat pembukaan
Pameran Kriya Pesona
Bandung IV, Kamis (9/7).
Menurut Ny. Nani pameran
kali ini diikuti 70 pengrajin, 44
pengrajin merupakan binaan
lama Dekranasda sedang
sisanya merupakan pengrajin
binaan baru. “Para peserta
pameran ini merupakan hasil
seleksi dari berbagai pengrajin
yang ada di Kota Bandung dan
sekitarnya,” kata Ny. Nani.
Sementara itu Wali Kota Bandung,
H. Dada Rosada, S.H.
M.Si., mengharapkan pameran
ini menumbuhkan motivasi pada
kreator dan inovator untuk
menghasilkan produk-produk
kriya yang bernilai ekonomi
tinggi, serta berjalan
berkesinambungan.
“Sampai saat ini Bandung
lebih dikenal karena produk
kuliner dan tekstil, sedangkan
produk kerajinan khas Kota
Bandung belum banyak dikenal,
oleh karena itu dibutuhkan
terobosan yang cerdas,”
ujar Dada.
Wali kota juga meminta
kepada Dinas Koperasi, UKM,
Perindustian dan Perdagangan
dan Bagian Perekonomian agar
melakukan evaluasi kegiatan
pameran. “Setelah pameran ini
kita jadwalkan waktu untuk
32

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
membahas perkembangan industri
kreatif di Kota Bandung
dengan melibatkan peserta
pameran, pedagang di
kawasan Cigondewah,
Cibaduyut, Cihampelas, Suci,
Binong Jati, Cibuntu, Sukajadi
dan Braga,” katanya.
Dada juga berharap, para
pengrajin untuk mengisi 7
kawasan yang telah disediakan
Pemerintah Kota Bandung untuk
dikembangkan. “Silakan
mengisi tempat-tempat yang
akan kita kembangkan, kita
sudah membeli tanah untuk
kegiatan para pedagang pengrajin
di Cigondewah, kita sudah
menyediakan tanah di Binong
Jati, dan kita pun akan
membeli tanah untuk kegiatan
promosi lainnya di suci,”
katanya.
Wali kota mengungkapkan,
Pemerintah Kota Bandung
telah menyusun beberapa program
dan kebijakan yang dirumuskan
oleh SKPD terkait, Dewan
Pengembangan Ekonomi
Kota Bandung dan Forum Pemasaran
Kota Bandung, mengenai
agenda pengembangan
kerajinan yang implementasinya
segera digulirkan.
“Dalam bingkai kebijakannya,
Pemerintah Kota Bandung
mendudukan kerajinan sebagai
salah satu primadona
ekonomi kreatif, karena secara
konkret Kota Bandung memiliki
potensi kreativitas yang sangat
tinggi, terutama dengan semakin
kuatnya dukungan perguruan
tinggi dan perbankan,”
ujar Dada.**
33

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Sukajadi Jadi Kampung
Pengrajin Boneka Kain
UNTUK mendorong pertumbuhan ekonomi
kota berbasis produk unggulan daerah,
Wali Kota Bandung H. Dada Rosada
meresmikan sentra industri dan perdagangan
kampung boneka kain Sukajadi, di Babakan
Caringin Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi
Bandung, Rabu (1/7) lalu.
“Kehadiran sentra ini akan memberi identitas
positif yang diharapkan memicu para pengrajin
memajukan kegiatan usahanya sehingga mampu
bangkit meraih kejayaan usahanya. Pemerintah
kota sangat apresiatif. Sesuai fungsi fasilitasi, kita
sengaja mengundang beberapa pengusaha retail
dan perbankan untuk membantu baik permodalan,
pemasaran maupun bimbingan teknis,”
tutur Dada.
Walikota berharap, kehadiran sentra industri
kampung boneka kain Sukajadi, menjadi motivasi
bagi warga Bandung mengembangkan kreativitas
lain yang bernilai sosial ekonomi tinggi. Bahkan
Dada menyatakan, salah satu produk kampung
boneka Sukajadi, yaitu boneka badak putih
berkostum pakaian tradisional Sunda akan dijadikan
ikon Kota Bandung.
“Boneka ini akan kita jadikan cinderamata bagi
tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota
34

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
maupun even-even penting di Kota Bandung,” kata
Dada. Ia juga memerintahkan Kepala Bagian
Umum, Sekpri dan Sub Bag Protokol merealisasikan
rencananya ini.
Tokoh masyarakat setempat yang juga pengrajin,
H. Atang menuturkan, kegiatan usaha kerajinan
boneka kain Sukajadi kini berada pada kondisi
tidak stabil. Jumlah pengrajin mengalami pe nu -
runan tajam akibat terkendala permodalan, pe -
masaran dan infrastruktur lainnya termasuk jalan.
“Yang masih mampu bertahan kini tinggal 17
dari sebelumnya 68 pengrajin ketika masa
jayanya di tahun 1997. Di masa jaya, seorang
pengrajin teman kami H. Dede dalam tiga bulan
mampu membeli mobil. Para pengrajin juga saat
itu mampu membangun masjid,” tutur Atang
mengisahkan.
Ketua koperasi pengrajin boneka kain Sukajadi,
Yanto Rukmana menambahkan, apresiasi Wali
Kota Bandung Dada Rosada menjadikan boneka
kain badak putih sebagai cinderamata khas Kota
Bandung, merupakan angin segar dan akan menjadikan
para pengrajin lebih bergairah. Terlebih
fasilitasi menghadirkan mitra usaha kalangan
pengusaha dan perbankan yang dapat memberikan
bantuan kredit usaha bunga ringan
maupun promosi.
Agar nantinya booming dan benar-benar menjadi
ikon Kota Bandung, Yanto berharap, setiap
kegiatan atau kunjungan tamu Kota Bandung,
boneka badak putih benar-benar menjadi welcome-nya
Kota Bandung. “Pak wali bisa pesan
dengan jumlah yang banyak, dan kami-kami yang
memproduksi. Bahkan tidak menutup kemungkinan
dijual dipasaran dengan berbagai macam
kostum khas Jawa Barat. Ini cinderamata khas
Bandung lho! Bentuknya bisa hiasan gantungan
kunci, hiasan di mobil ataupun bantal,” katanya.
“Bagi kami para pengrajin sangat sependapat,
untuk kemajuan sebaiknya pengrajin tidak jalan
sendiri-sendiri, baik dalam mengusahakan permodalan,
kegiatan promosi, standarisasi mutu
maupun jenis produksi. Kita juga bersyukur ada
bank yang bisa menyediakan kredit bunga rendah,
kita bisa manfaatkan koperasi yang sudah
kita miliki,” tambah Yanto.**
35

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Wali Kota Buka Rakerda MUI Kota Bandung,
“Jangan Sisakan Ruang
Gerak Kemaksiatan”
WALI Kota Bandung
H.Dada Rosada mengatakan
degradasi
akhlaq pada sebagian
masyarakat, merupakan problema
besar dan pelik. Tidak jarang
muncul konsepsi menyebutkan
nilai dan norma agama dianggap
usang manakala menghalangi
kebebasan dalam pemenuhan
kepuasan. Penyimpangan
tata nilai agama dan etika
sosialpun terjadi, diindikasikan
dengan munculnya
sejumlah penyakit masyarakat,
seperti perjudian, porno aksi,
prostitusi, penyalah gunaan
minuman keras dan narkoba.
“Persoalan penyakit
masyarakat ini harus diseriusi
karena menjadikan muramnya
wajah kota. Untuk itu konsepsi
7 agenda prioritas pembangunan
Kota Bandung dan implementasinya,
diupayakan pada
pencapaian mantapnya iklim
keagamaan yang kondusif,” kata
Walikota dalam arahannya
saat membuka Rapat Kerja
Daerah Majelis Ulama Indonesia
( Rakerda MUI) Kota Bandung,
di gedung sekretariatnya Jln.
Sadangserang 13 Bandung,
Sabtu (25/7) lalu.
Rakerda juga diisi dengan
diskusi panel. Hadir selaku
pembicara Wakil Kepala Kepolisian
Wilayah Kota Besar
(Kapolwiltabes) Bandung AKBP
Akhmad Dofiri yang mengetengahkan
prasaran “Strategi
Pengamanan Pelaksanaan UU
Pornografi”, Kepala Bappeda
Kota Bandung, H.Taufik Rahman
dengan prasaran “Langkah
Strategis Implementasi Bandung
Agamis, dan Kepala Subdin
Pemberantasan Penyakit Dinas
Kesehatan Kota Bandung,
dr. Ferita berjudul “Bandung
Bebas Flu Influenza A Baru
H1N1 dan Vaksin Maningitis.
Menurut Dada, mengiringi
pembinaan dan bimbingan
keagamaan, Pemkot Bandung
akan senantiasa mempercepat
pembangunan infrastruktur
keagamaan di Kota Bandung
36

EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
termasuk aktivitas dalam
mengembangkan dakwah dan
syiar Islam. “Kita telah membebaskan
15 rumah atau lebih kurang
4 ribu meter persegi di
kawasan Saritem. Kawasan ini
nantinya kita jadikan pusat
kegiatan agama. Kita dirikan
bangunan untuk ormas-ormas
Islam yang belum punya sekretariat.
Ini sebagai penguatan
sekaligus aktualisasi Bandung
Agamis,” ujarnya.
Dalam kondisi aktual, Bandung
yang saat ini telah menjadi
kota internasional, tambah Dada,
pihaknya memerlukan konstruksi
pikir dan kebijakan yang
lebih konkret lagi, sehingga
Bandung sebagai kota jasa yang
agamis, tidak menyisakan ruang
bagi tumbuh suburnya kemaksiatan.
“Pengaturan minuman beralkohol
perlu tegas tapi tidak
menimbulkan dampak yang
melemahkan aktivitas ekonomi
kota. Dari rakerda ini, rekomendasi
MUI seperti apa setelah
rekomendasi tidak boleh adanya
Saritem karena kita sepakat
menyelamatkan bangsa ini dari
perbuatan maksiat termasuk
minuman keras yang dapat
memicu perbuatan kriminal,”
ujarnya.
Di sela-sela kegiatan rakerda,
penggunaan vaksin Maningitis
pencegahan radang otak menjadi
pembicaraan cukup hangat.
Ketua MUI Jabar K.H. Hafidz
Usman menuturkan, MUI Pusat
memutuskan vaksin maningistis
boleh dipakai untuk kepentingan
orang beribadah.
Diakuinya, berdasar keterangan
pabriknya di Belgia, vaksin
meningitis memang mengandung
enzim babi. Karena
barangnya najis maka hukumnya
haram jika dikonsumsi. Namun
MUI bukan menolak, tapi
membolehkan untuk dipakai
sepanjang tidak ada vaksin lain
selain jenis itu. Termasuk untuk
keselamatan orang beribadah,
jamaah haji boleh
memakainya. “Halnya mengobati
penyakit, sepanjang tidak
ada obat lain, yang ada boleh dipakai.
Tapi boleh dipakai tidak
berarti barangnya menjadi suci.
Tidak, itu barangnya tetap najis.
Boleh dipakai dan tidak
berdosa,” jelasnya.
”Bagi jamaah haji yang berangkat
melaksanakan kewajiban
ibadah haji, itu boleh..
Tapi bagi jamaah yang tiap
tahun berangkat, jelas tidak
boleh. Haji wajibnya ’kan sekali.
Tapi pemerintah coba
mengumpulkan para akhli
analis untuk membiayai pencarian
vaksin alternatif lain,” imbuhnya.**
37