Restatement Cessie - Direktorat Hukum dan HAM

. Dua putusan menerapkan unsur intuitif kepastian hukum
1. Putusan MA No. 1510 K/Pdt/2006 tanggal 10 Januari 2007, dengan kaidah
hukum: penggugat tidak memiliki bukti untuk membuktikan dalil
gugatannya terhadap tergugat.
2. Putusan MA No. 1724 K/Pdt/2005 tanggal 7 April 2006, dengan kaidah hukum:
bantahan terhadap suatu perbuatan haruslah disertai dengan buktibukti
yang akurat.
3. Klasifikasi Legal Standing
Bahwa dalam penelitian ini ditemukan 11 Putusan Mahkamah Agung yang memutus
masalah legal standing penggugat, karena tidak memenuhi kriteria pasal 613.
KUH Perdata:
a. Putusan MA No. 859 K/Pdt/2008, tanggal 11 September 2008,
dengan kaidah hukum: gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO)
karena pemberi cessie tidak menjadi pihak dalam perkara dan tentang
pengalihan atas nama dari para tergugat belum beralih secara
cessie kepada penggugat.
b. Putusan MA No. 1496 K /Pdt/2008 tanggal 18 Desember 2008, dengan
kaidah hukum: penggugat telah mengundurkan diri dari jabatan
direktur oleh karenanya tidak berhak mewakili penggugat II dan III
mengajukan gugatan terhadap pengalihan piutang yang dilakukan
para tergugat.
c. Putusan MA No. 294 PK/Pdt/2008 tanggal 11 Februari 2009, dengan
kaidah hukum: dalam proses pengalihan piutang dari BPPN kepada
terbantah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah
ditetapkan oleh BPPN. Tahap pendaftaran sebagai peserta lelang
karena dalam program penjualan asset tersebut hanya digunakan
untuk investor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan pihak
debitur dan pihak terafiliasinya.
d. Putusan MA No. 2403 K/Pdt/2000 tanggal 13 Juli 2007, dengan kaidah
hukum: penanggungan (bortocht) tidak memerlukan bentuk tertentu,
hanya dipersyaratkan pernyataan yang tegas.
e. Putusan MA No. 364 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2007, dengan kaidah
hukum: berdasarkan Pasal 2 Cessie No. 7 tanggal 29 Agustus 1992,
Penjelasan Hukum tentang Cessie 77
isi5-ok.indd 77 12/12/2010 4:21:26 PM