Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

Tim Fas silitator LAKK 

: 

- Fridol lin Berek 

- Abdul l Aziz 

- Dewi Haryani 

- ED. Viissa 

Laporaan 

Pelattihan 

Fasilitato F or Pedooman 

Umum 

Rencan na Aksi DDaerah 

Pembera P antasan KKorupsi 

(RAD 

PK) Reegional 

II II (Kalimmantan, 

SSulawesi 

dan Malluku) 

Grand Cla arion Hotel Makassar, , 10-13Oktoober 

2011 

Kementeriaan 

Perencaanaan 

Pemb bangunan NNasional/

Lap poran Pelatihan 

Fasilitator Pedoman Ummum 

Rencana AAksi 

Daerah PPemberantasan 

Korupsi (RAAD 

PK) Regionnal 

III (Kalimaantan, 

Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 

Hotel Maakassar, 

10‐133 

Oktober 2011 

BBAPPENAS 

LAAPORAN 

PELATI IHAN FASILITATOR 

PPEDOMANN 

UMUM RENCANA 

AKSI A 

DDAERAH 

PEEMBERANTASAN 

KOORUPSI 

(RRAD 

PK) 

REGIIONAL 

III ( (KALIMANTTAN, 

SULA AWESI DANN 

MALUKUU) 

TTim 

Fasillitator 

LAK L : 

- Fridoolin 

Bereek 

- Abdul 

Aziz 

- Dewwi 

Haryan ni 

- EDD. 

Vissa 

GRAND CLARIONN 

HOTELMAKASSAAR 

100-13OKTTOBER 

2011 2 

Bappenas 

Kemitraaan

Laporan Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan 

Korupsi (RAD PK) Regional III (Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) 

Grand Clarion Hotel Makassar, 10‐13 Oktober 2011 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

LAPORAN NARATIF 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

DAFTAR ISI 

Maksud, Tujuan dan Hasil yang diharapkan 

Waktu, Tempat dan Peserta Pelatihan 

Fasilitator dan Narasumber 

Jadwal Acara 

II. PELAKSANAAN PELATIHAN 

III. PENUTUP 

Hari Pertama: Senin, 10 Oktober 2011 

Hari Kedua: Selasa, 11 Oktober 2011 

Hari Ketiga: Rabu, 12 Oktober 2011 

Hari Keempat: Kamis, 13 Oktober 2011 

Capain Umum Pelatihan 

Pokok-Pokok Pembelajaran 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Undangan Peserta 

Notulensi 

Daftar Peserta, Fasilitator dan Narasumber 

Parade Foto 

Bappenas 

Kemitraan 

3



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

BAPPENAS 

LAPORRAN 

NAR RATIF 

PELA ATIHAN FFASILITATTOR 

RENNCANA 

AKKSI 

DAERRAH 

PEMBEERANTASAAN 

KORU UPSI (RAAD 

PK) 

REGION NAL III (KKALIMANNTAN, 

SULAWESI 

DDAN 

MAL LUKU) 

GRAND CLARIONN 

HOTEL MAKASSSAR 

100-13OKTTOBER 

2011 2 

Bappenas 

Kemitraaan




I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bappenas 

Kemitraan 

Berdasarkan Diktum 11 Butir 3, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa : 

“....MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004- 

2009 (RAN-PK) berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi; 

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini juga, para Gubernur dan 

Bupati/Walikotadiperintahkan untuk: 

� Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dilingkungan 

pemerintah daerah. 

� Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam 

pelaksanaannya. 

� Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan 

pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Mengacu pada instruksi tersebut, Bappenas telah menyusun Rencana Aksi 

Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004-2009.Dokumen RAN PK 

disusun oleh 92 Unit Kerja Eselon I yang berasal dari 18 Kementerian; 14 Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, bersama KPK; Komisi Ombudsman; PPATK; dan 

Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) 

RAN PK menekankan kepada upaya: 

1. Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi 

2. Penindakan Terhadap Perkara Korupsi 

3. Pencegahan dan penindakan korupsi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

NAD dan Sumatera Utara 

4. Monitoring dan Evaluasi 

5




Bappenas 

Kemitraan 

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi 

bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, untuk 

mendorong percepatan agenda aksi di daerah, dokumen RAN PK disosialisasikan 

ke daerah-daerah. Selanjutnya sejak tahun 2006, Bappenas mulai mendorong 

penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di 

daerah.Hingga akhir tahun 2010, terdapat 22 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang 

telah menyusun RAD PK baik atas fasilitasi Bappenas maupun atas inisiatif sendiri. 

Seiring upaya mendorong percepatan pelaksanaan aksi pemberantasan 

korupsi di atas, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 

menyebutkan bahwa salahsatu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya RAD PK di 

provinsi/kabupaten/kota (Bab VIII: Hukum dan Aparatur, Sub Bab: Sasaran). 

Mengacu pada RPJMN 2010-2014 ini, maka pemerintah daerah diharapkan 

menyusun dan melaksanakan RAD PK yang merupakan dokumen penyearah 

implementasi komitmen daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi.Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas 

pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi 

pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. 1 

Secara konseptual, RAD PK berfungsi sebagai 2 : 

� Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki 

pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem 

administrasi pemerintahan daerah secara lebih terukur dan akuntabel; 

� Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program 

pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem 

administrasi pemerintahan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi 

di daerah; 

� Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan 

publik pengelolaan keuangan daerah dan piñatas system administrasi 

pemerintahan daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah; 

� Dokumen kontrak politik bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan 

Korupsi di daerah 

1 Hal 10, Buku Pedoman Umum RAD PK. Direktorat Hukum dan HAM Bappenas, 2010 

2 Hal 20, Buku Pedoman Umum RAD PK. Direktorat Hukum dan HAM Bapenas, 2010 

6




Bappenas 

Kemitraan 

Memahami fungsi RAD PK di atas, maka sosialisasi dan pembelajaran yang 

terus-menerus perlu dilakukan agar upaya percepatan pemberantasan korupsi 

melalui penyusunan dan pelaksanaan RAD PK dapat berkembang menjadiagenda 

bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. 

Upaya membangun agenda setting bersama ini mensyaratkan pelibatan 

berbagai komponen masyarakat di daerah, terutama para pegiat anti korupsi. Oleh 

karena itu, Bappenas memandang perlu ada langkah-langkah strategis dalam 

mensosialisasikan kebijakan tentang RAD PK maupun mengembangkan daerahdaerah 

contoh (pilot project) untuk proses pembelajaran tentang penyusunan, 

pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD PK. 

Berkaitan dengan kerangka strategi ini maka tahap awal yang hendak 

dilakukan adalah mengembangkan forum share learning di antara jejaring anti 

korupsi baik di internal pemerintah maupun antar organisasi masyarakat sipil anti 

korupsi di daerah melalui pelatihan bersama. 

Secara teknis, pelatihan bersama ini dikemas dalam satu tajuk kegiatan 

berjudul “ Pelatihan untuk Fasilitator RAD PK” yang dilaksanakan di tiga region 

yakni : 

Regional I : Wilayah Jawa dan Sumatera 

Regional II : Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua 

Regional III : Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku 

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN PELATIHAN 

Pelatihan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka pemahaman bersama 

para pegiat anti korupsi di daerah, termasuk di dalamnya membangun kapasitas 

teknis dalam memfasilitasi dan melakukan pengawalan pada seluruh tahapan dalam 

siklus RAD PK.Dengan demikian, pada gilirannya nanti jejaring anti korupsi di 

daerah masing-masing dapat mendorong upaya penyusunan dan pelaksanaan RAD 

PK di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

7




Secara khusus, pelatihan untuk fasilitator RAD PK ini ditujukan untuk : 

Bappenas 

Kemitraan 

� Berbagai pemahaman dan pengalaman tentang metodologi pendidikan 

orang dewasa (POD) dan pembelajaran partisipatif 

� Bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang upaya pemberantasan 

korupsi di daerah 

� Membangun kesamaan pemahaman tentang Rencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi (RAD PK) 

� Mengembangkan ketrampilan teknis untuk melakukan pengawalan proses 

penyusunan RAD PK 

� Membangun kerangka pemahaman tentang pengembangan forum multi 

stakeholder untuk pengawalan RAD PK 

Sesuai maksud dan tujuan di atas maka, melalui pelatihan ini diharapkan 

tercapai beberapa hal sebagai berikut : 

� Peserta memiliki kesamaan pemahaman tentang konteks Rencana Aksi 

Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) 

� Peserta memahami kebutuhan-kebutuhan dalam melakukan pengawalan 

RAD PK 

� Peserta menguasai ketrampilan teknis dalam memfasilitasi proses teknis 


� Peserta dapat merumuskan rencana tindak lanjut untuk : 

o mendorong proses penyusunan RAD PK di daerah peserta masingmasing 

o mengembangkan forum multistakeholderdi daerah 

1.3 WAKTU,TEMPAT DAN PESERTA PELATIHAN 

Pelatihan untuk fasilitator RAD PK di regional III dilaksanakan pada hari 

Senin s/d Kamis,10-13 Oktober 2011 bertempat di Grand Clarion Hotel Makassar. 

8




Bappenas 

Kemitraan 

Peserta pelatihan 3 di regional III berjumlah 21 orang berasal dari beberapa 

daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalmantan Timur, 

Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Gorontalo. 

Jumlah ini cukup banyak karena hanya 9 orang yang tidak hadir dari 30 peserta 

yang diundang. Berdasarkan komposisi organisasi perbandingan antar peserta dari 

pemerintah (Bappeda) dan dari OMS sangat seimbang; masing-masing 10 orang 

ditambah 1 orang dari lembaga tambahan negara yakni Ombudsman Makassar. 

Hanya saja, dari sisi jenis kelamin, tidak ada peserta perempuan. 

Hal ini juga menjadi catatan bagi penyelenggara agar di lain kesempatan 

diupayakan ada perwakilan peserta perempuan. 

1.3 FASILITATOR DAN NARASUMBER 

Seluruh proses pelatihan selama 4 hari dibantu oleh Tim Fasilitator dari 

Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK) yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang 

perempuan. 3 orang berperan secara teknis memandu seluruh sessi pelatihan dan 

seorang lagi secara khusus bertugas mendokumentasikan proses pelatihan. 

Pada pelatihan di region III ini juga dihadirkan 2 orang narasumber utama 

yakni : 

1) Ibu Dr.Diani Sadiawati, S.H, LLM dari Direktorat Hukum dan HAM Bappenas 

2) Bapak Gunawan Sunendar, dari Deputi Pengawasan Masyarakat dan 

Pemberantasan Korupsi pada Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 

Sedianya, diharapkan ada juga narasumber dari KPK namun hingga 

pelaksanaan kegiatan ini, pihak Direktorat Hukum dan HAM tidak mendapatkan 

konfirmasi kehadiran narasumber dari KPK. 

3 Daftar Peserta Pelatihan, terlampir 

9




1.4 JADWAL ACARA 

Bappenas 

Kemitraan 

Secara detail, keseluruhan acara pelatihan 4 hari ini diatur dalam jadwal 

sebagai berikut : 

No Jam Kegiatan/ Sessi Narasumber/Fasilitator 

Hari Pertama : Senin, 10 Oktober 2011 

1. 12.00-18.00 WITA Check in peserta Panitia 

2. 18.00-19.00 WITA Makan Malam Panita 

3. 19.00-19.30 WITA 

Pembukaan 

� Sambutan Bappenas 

Perkenalan 

� Perkenalan 

4. 19.00-20.30 WITA � Penjelasan Alur Pelatihan 

� Kontrak Belajar 

� Pre test 

Hari Kedua : Selasa, 11 Oktober 2011 

Bappenas 

Fasilitator 

5. 06.00-08.00 WITA Sarapan Pagi Panitia 

6. 08.00-10.00 WITA 

Memahami Arah Kebijakan Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 

Diskusi Panel 

Narasumber : 

KPK, Kemenpan, Bappenas 

7. 10.00-10.30 WITA Rehat Kopi Panitia 

8. 10.30-12.00 WITA Memahami Konsep Dasar RAD PK Fasilitator 

9. 12.00-13.00 WITA I s h o m a Panitia 

10. 13.00-14.30 WITA Memahami Siklus RAD PK Fasilitator 


12. 15.00-16.00 WITA Teknik Fasilitasi RAD PK Fasilitator 

13. 16.00-18.00 WITA 

Penugasan dan Latihan I 

Menyiapkan FGD Penentuan Isu Prioritas 

& Praktek FGD Penentuan Isu Prioritas 

Fasilitator dan Kelompok 

yang bertugas 

14. 18.00-malam Ishoma Panitia 

Hari Ketiga : Rabu, 12 Oktober 2011 


16. 08.30-09.00 WITA Review Hari II Fasilitator 

17. 

09.00-12.00 WITA 

Penugasan dan Latihan II 

Menyiapkan Workshop 

Penyusunan Draft RAD PK dan & Praktek 

Workshop Penyusunan Draft RAD PK 

Fasilitator & kelompok yang 

bertugas 

18. 12.00-13.00 WITA Istirahat dan Makan Siang Panitia 

19. 13.00-15.00 WITA 

Penugasan dan Latihan III 

Menyiapkan dan Memfasilitasi Workshop 

Penyempurnaan Dokumen RAD PK 



21 15.30-17.00 WITA 

Pengembangan Forum Multi Stakeholder 

untuk Pengawalan RAD PK 


22. 17.00-19.00 WITA 

Teknik Loby, Koordinasi dan Konsultasi 


Publik 

Hari Keempat : Kamis, 13 Oktober 2011 


24. 08.00-08.30 WITA Review Hari III Fasilitator 

25. 08.30-10.00 WITA Merencanakan Penyusunan RAD PK Fasilitator 


27. 10.15-12.00 WITA RTL , Post test& Evaluasi Fasilitator 

28. 12.00-13.00 WITA Penutupan & Check Out Panitia 

10



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

II. PEELAKSAANAAN 

PPELATIHAN 

2.1 HARI PERTAMA: SEENIN, 

10 OKTTOBER 

2011 

KKegiatan 

paada 

hari pertama 

dimuulai 

pada pukul p 20.05 WITA. Pembukaan 

ini 

diawali penyampaian 

kataa 

sambutaan 

secara resmi olehh 

Ibu Dian ni Sadiawaati, 

selaku Direktur Hukum dan HAAM 

Bappenaas 

dan Ibu Natalia Heera 

Setyawaati 

dari Kem mitraan. Keegiatan 

pembukaan 

iini 

berlangssung 

samppai 

pukul 21.30 WITTA 

diisi den ngan perkeenalan, 

pennjelasan 

alur 

dan jadw wal pelatihaan, 

pemetaaan 

harapaan 

dan kekhawatiran 

ppeserta 

serrta 

penetapan 

aturan bbersama 

daan 

pre test. 

HHasil 

pre-teest 

mengungkap 

gammbaran 

pe engetahuann 

peserta yang cukuup 

variatif. Meskipun gambarann 

hasil pre re test ini tidak melibbatkan 

sem mua pesertta 

karena bbeberapa 

peserta p barru 

datang ppada 

hari keedua.Hal 

inni 

karena kendala 

jaraak 

dan lamanya 

perjalanan 

ke lokasi 

pelatihhan. 

No 

1 

2 

3 

Judul Pookok 

Bahasaan 

AArah 

Kebijakkan 

Pencegahann 

Dan 

Pembarantaasan 

KKorupsi 

Di 

Indonesia. 

Konsep dassar 

& 

Siklus RAD PK. 

TTeknik-Tekn 

nik 

Fasilitasi. 

1 

TTidak 

PPaham 

4 

7 

5 

HASILL 

PRE TEST 

Nilai (skor 

1 sampai 

5) 

2 3 4 

KKurang 

Cukup Paham 

PPaham 

Paham 

6 

6 

7 

6 

2 

4 

0 

0 

2 

Bappenas 

Kemitraaan 

5 

Sangat 

Paham 

1 

0 

0

4 

5 



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

MMemfasilitassi 

Penyusunan 

RAD PK. 

aa) 

FGD Pennentuan 

6 

Isu Priorittas. 

bb) 

Workshopp 

Penyusunnan 

6 

Draft RADD 

PK. 

cc) 

Workshopp 

penyemppurnaan 

4 

dokumenn 

RAD 


MMengembanngkan 

Agend da Setting UUntuk 

Pengawalan 


aa) 

Pengembbangan 

Forum Multi 

Stake Hoolder. 

bb) 

Merencannakan 

Penyusunnan 


2.2 HAARI 

KEDUA : 

: SELASA, 1 

4 

4 

11 OKTOBEER 

2011 

KKegiatan 

ppada 

hari kedua diaawali 

Diskkusi 

Panell 

yang menghadirkaan 

narasum mber dari Direktorat Hukum dan HAM Bappenaas 

serta KKementeriaan 

Pendaya agunaan Aparatur 

Neggara 

& Refoormasi 

Birookrasi. 

6 

5 

5 

6 

5 

MMateri 

pertaama 

disamppaikan 

olehh 

Ibu Diani Sadiawati. . Dalam peenjelasannyya 

Ibu Diaani 

menya ampaikan bahwa 

pada aawalnya 

BBappenas 

hanya 

ditugask kan untuk menyusunn 

RAN 

PK se ebagaimana 

diamaanatkan 

dalam diktum 11 butir 3 Inpres 

5/2004 nnamun 

dala am perjalan nannya 

dipandang 

peenting 

untuk 

mendoro ong daerahh 

menyusu un dan 

melaksaanakan 

Re encana Aks si Derah uuntuk 

Pemmberantasan 

Korupsi (RAD PKK). 

Gagasan 

ini kemud dian diperkuuat 

dalam RRPJMN 

201 10-2014. 

6 

4 

3 

5 

6 

1 

0 

1 

3 

0 

Bappenas 

Kemitraaan 

0 

0 

0 

1 

0




Bappenas 

Kemitraan 

Ibu Diani juga menyampaikan bahwa pada tahun 2009 dan 2010, Direktorat 

Hukum dan HAM Bappenas telah melaksanakan review di beberapa daerah yang 

menyusun dan melaksanakan RAD PK.Salah satu rekomendasi penting adalah 

mengenai pedoman bagi daerah. Oleh karena itu, Direktorat Hukum dan HAM 

Bappenas telah meluncurkan Pedoman RAD PK pada bulanDesember 2010. 

Ditegaskan pula bahwa, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya mendorong 

inisiatif daerah dalam menggunakan pedoman tersebut dalam rangka mempercepat 

capaian penyusunan dan pelaksanaan RAD PK sebagaimana diamanatkan dalam 

RPJMN 2010-2014. 

Materi selanjutnya tentang “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan 

Korupsi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” disampaikan oleh Bapak 

Gunawan Sunendar, dari Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan 

Korupsi pada Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

Dalam paparannya, Bapak Gunawan menyampaikan bahwa peta korupsi di 

Indonesia mencakup beberapa hal yakni political corruption (korupsi politik), 

actor/pelaku korupsi, bureaucratic corruption (korupsi di lingkungan birokrasi) dan 

judicial corruption (korupsi dalam lembaga peradilan). Oleh karena itu dalam 

kerangka pemberantasan korupsi dinyatakan bahwa perlu ada komitmen yang kuat 

dari semua pihak baik aparat pemerintah dan masyarakat dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Pak Gunawan menjelaskan bahwa sesungguhnya bentuk 

penindakan korupsi hanya berimpact kecil apabila tidak disertai dengan upaya 

pencegahan. Oleh karena itu harus ada sinergitas antara upayapencegahan dan 

penindakan agar dapat berefek jangka panjang dalam mencapai pemerintahan yang 

baik dan bebas korupsi. 

Secara khusus, disampaikan pula bahwa peran Kementerian PAN & RB 

dalam upaya pencegahan korupsi, terdiri dari : 

1. Mengubah sistem yang kebal korupsi 

2. Mengkoordinasikan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap upaya 

percepatan pencegahan korupsi. 

3. Melaksanakan reformasi birokrasi secara khusus pada sistem birokrasi yang 

dilaksanakan oleh PNS. 

4. Mendorng pencapaian 8 area perubahan birokrasi 

13




Beberapa hal menarik yang didiskusikan pada sessi ini antara lain : 

Bappenas 

Kemitraan 

� Pemberantasan korupsi telah menjai agenda prioritas seluruh komponen 

bangsa. Namun salah satu problem besar yang dihadapi bangsa ini 

adalah mengenai korupsi politik dan kelemahan penegakan hukum. 

� Diungkapkan pula bahwa, ada ekses negatif dari Otonomi Daerah karena 

seringkali agenda pemberantasan korupsi hanya menjadi lips service 

ketika menjelang Pilkada namun setelah itu tidak ada implementasi yang 

serius. 

� Pemerintah memang menargetkan capaian IPK pada tahun 2014 pada 

point 5.0 sementara saat ini IPK nasional masih berada pada nilai 2.8. Hal 

ini membutuhkan kerja keras semua pihak terutama birokrasi karena akar 

masalah korupsi adalah pada pelayanan publik dan sistem birokrasi. 

� Dalam rangka mendorong pencapaian IPK yang baik maka perbaikan 

pelayanan publik dan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi harus 

menjadi prioritas bersama. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak 

hanya bekerja sendiri namun melibatkan masyarakat secara aktif. Di sisi 

lain, masyarakat terutama OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) harus pula 

melakukan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka membangun 

budaya anti korupsi. 

Setelah membahas materi tentang arah kebijakan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi di Indonesia, materi pelatihan dilanjutkan dengan sessi 

khusus tentang RAD PK mulai dari Konsep Dasar RAD PK, Siklus RAD PK, Teknik 

Fasilitasi & Fasilitator RAD PK. Pada sore hari, agendapelatihan sudah mulai 

memasuki bagian pengembangan kapasitas teknis fasilitator dengan metode 

penugasan dan simulasi memfasilitasi FGD penentuan isu prioritas dalam RAD PK. 

Secara khusus pada sessi tentang Konsep Dasar RAD PK, dibahas beberapa 

prinsip RAD PK sebagai berikut : 

� RAD PK tidak boleh dipahami dalam kerangka proyek atau program tertentu 

dari pemerintah pusat melainkan harus menjadi inisiatif daerah. 

� Agar menjadi inisiatif daerah maka dibutuhkan komitmen yang sungguh dari 

semua pihak untuk melakukan pengawalan penyusunan RAD PK. 

� Seringkali daerah mempersoalkan landasan hukum termasuk di dalamnya 

punish and reward atas pelaksanaan suatu kebijakan padahal yang lebih 

penting justru melihat urgensi dan manfaat bagi daerah. 

14




Bappenas 

Kemitraan 

� Hal penting lain yang perlu dipahami adalah bahwa secara administratif RAD 

PK didokumentasikan sebagai sebuah dokumen perencanaan, yang menjadi 

sumber dan arah kebijakan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di 

daerah. 

Catatan menarik lain pada hari ini, tim fasilitator selalu mengajak peserta 

melakukan “ice breaking” untuk memberikan semangat (energizer) kepada para 

peserta pada awal setiap sessi yang dilakukan di siang dan sore hari. Hal ini 

dipandang perlu untuk mencairkan suasana karena padatnya materi yang harus 

diserap oleh para peserta. 

Berdasarkan evaluasi harian oleh tim fasilitator, peserta cukup serius 

mengikuti sessi pelatihan. Hal ini dilihat dari keaktifan para peserta dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan tim fasilitator pada tiap sessi. 

2.3 HARI KETIGA : RABU, 12 OKTOBER 2011 

Mengawali materi pada hari ketiga, terlebih dahulu fasilitator meminta para 

peserta untuk mereview kembali materi yang telah dibahas pada hari sebelumnya. 

Berdasarkan hasil review ini terdapat beberapa catatan sebagai berikut : 

I 

ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI 

MENARIK TIDAK MENARIK/ PERLU DIPERDALAM 

Sudah bisa memberikan gambaran secara Komitmen pemerintah dalam pencegahan 

umum tentang pencegahan korupsi 

Pentingnya strategi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. 

Seharusnya bukan lagi pencegahan tetapi 

penindakan untuk memberikan efek jera 

bagi para koruptor 

Regulasi tentang RAD PK 

Dapat memahami RAN PK dan RAD PK 

sehingga dapat mensinergikan dengan 

kebijakan di daerah 

korupsi 

Arah kebijakan pencegahan korupsi yang 

kurang konsisten seiring perubahan waktu 

Penjelasan tambahan langkah konkrit arah 

kebijakan 

Adanya berbagai regulasi (UU, PP, Inpres) 

yang menyangkut PK sebagai wujud komitmen 

nasional dalam PK 

‐ Konsep dasar RAD PK 

‐ Siklus RAD PK 

‐ Arah kebijakan pencegahan korupsi 

Arah kebijakan cukup dipahami Peningkatan kualitas pelayanan publik 

Belum banyak memahami konsep 

kebijakannya 

15




Bappenas 

Kemitraan 

MENARIK 

II 

KONSEP DASAR RAD PK 

TIDAK MENARIK/ PERLU DIPERDALAM 

Komitmen pemerintah dalam mendorong 


Pentingnya RAD PK 

Penjelasan dari aspek pemberantasan Adanya komitmen multi stakeholder 

Komitmen pemerintah yang konkrit 

Konsep dasar RAD PK yang merupakan 

Konsep dasar RAD PK yang lebih ke arah 

administratif 

Lebih banyak memahami konsep-konsep 

dasar RAD PK 

Konsep yang lebih mendalam tentang RAD 

PK 

Bisa memahami apa dan bagaimana RAD 


Cukup bisa dipahami meskipun banyak 

terkait peraturan-peraturan 

konsep awal PK 

‐ Mengetahui bagaimana mengatur unsurunsur 

perbaikan dalam sektor-sektor 

‐ Pelayanan publik 

‐ Pengelolaan keuangan daerah dalam 

upaya pencegahan korupsi 

Membangun semangat/ komitmen di tingkat 

daerah agar PK lebih fokus dan terarah dalam 

implementasinya 

Harus punya komitmen 

‐ Konsep dasar RAD PK 

‐ Tata cara dasar RAD PK 

III 

SIKLUS RAD PK 


Adanya tahapan yang jelas dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan korupsi 

Tahapan RAD PK 

Siklus RAD PK masih perlu simulasi 

Siklus persiapan, perumusan, pelembagaan, 

pelaksanaan, monev berbasis partisipatif 

Siklus cukup menarik pembahasannya 

dan cukup dipahami 

Proses pengawalan RAD PK 

Adanya proses partisipatif dalam 

penyusunan RAD PK yang harus 

dipenuhi 

Dapat menentukan isu pokok dari 

Siklus RAD PK yang tergantung pada 

kebijakan Kepala Daerah 

identifikasi isu lewat debat dalam rapat 

persiapan 

Pentingnya penentuan/ strategi 

Masih perlu banyak memahami tentang siklus 


IV 

TEKNIK FASILITASI & FASILITATOR RAD PK 


Mengetahui teknik menjadi fasilitator yang 

baik 

Perlu penjelasan tambahan mengenai 

manajemen waktu bagi fasilitator dalam 

memfasilitasi 

Teknik fasilitasi dan fasilitator yang Selebihnya tergantung dari bakat ahli dari 

komunikatif dan aplikatif 

fasilitatornya 

‐ Memahami alur proses FGD 

‐ Mengetahui apa-apa yang harus 

dipersiapkan dalam memfasilitasi RAD 


Teknik dinamisasi dalam proses 

16




Hal-hal yang perlu/ wajib dimiliki oleh 

seorang fasilitator 

Prinsip-prinsip dalam memfasilitasi 

Tambah pengalaman menjadi fasilitator 

Mengetahui apa yang harus dipenuhi 

seorang fasilitator yang baik 

Bappenas 

Kemitraan 

MENARIK 

IV 

FGD PENENTUAN ISU PRIORITAS 


Simulasinya menarik 

Simulasi yang ngawur dan tidak menentu 

sesuai prinsip dasar FGD 

Membuat alur FGD 

FGD penentuan isu prioritas perlu tambahan 

simulasi 

FGD prioritas yang sangat tergantung Perlu penjelasan mengenai pendidikan peserta 

arahnya pada arah kebijakan 

Banyak melibatkan stakeholder untuk 

menentukan isu prioritas 

Mengetahui metode penggalian informasi 

dalam proses FGD 

Menemukan isu prioritas dari sejumlah isu 

yang ada 

yang diundang dalam FGD 

FGD penentuan isu prioritas pelatihan tahap II 

diadakan di Kalimantan 

Pembagian tugas dalam FGD 

Masih perlu pendalaman pada penentuan 

indikator-indikator 

Simulasi yang benar membutuhkan waktu 

lebih panjang 

Setelah review materi hari kedua, sessi pelatihan dilanjutkan dengan praktek 

dan simulasi. Pada hari ketiga ini, peserta diajak untuk melakukan dua sessi 

simulasi yakni memfasilitasi Workshop Penyusunan Draft RAD PK dan Workshop 

Penyempurnaan Dokumen RAD PK. 

Berdasarkan catatan tim fasilitator, para peserta dapat melakukan simulasi 

pada tiga sessi ini dengan baik. Meski proses simulasi yang dilakukan tidak 

sepenuhnya mengikuti alur yang disiapkan. Ini terjadi karenakendala waktu namun 

proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman berjalan dengan baik. Para 

peserta saling menilai dan memberi masukan tentang proses simulasi yang 

dilakukan maupun koreksi kepada sesama peserta yang memandu proses simulasi. 

Hal ini tentu akan berguna dalam mengembangkan kemampuan dan karakterk para 

peserta sebagai fasilitator RAD PK. 

Setelah melakukan simulasi, para peserta kemudian mulai diajak untuk 

memahami agenda setting penyusunan RAD PK. Oleh karena itu materi pelatihan 

pada sessi selanjutnya lebih diarahkan pada pengembangan sikap (ranah afeksi). 

17




Bappenas 

Kemitraan 

Tiga sessi yang ditujukan untuk memahami agenda setting penyusunan RAD PK 

meliputi Teknik Loby, Kampanye dan Konsultasi Publik, Pengembangan Forum 

Multistakeholder serta Merencanakan Penyusunan RAD PK. 

Curah pendapat tentang forum multistakeholder menghasilkan beberapa 

pemahaman sebagai berikut : 

� Forum multistakeholder untuk pengawalan RAD PK, sebaiknya diinisiasi oleh 

para pihak di luar sistem birokrasi. 

� Forum ini merupakan wahana representasi publik untuk berpartisipasi dalam 

keseluruhan tahapan pada siklus RAD PK. 

� Forum ini bersifat terbuka namun perlu diatur mekanisme kelembagaannya. 

Mekanisme kelembagaan yang dimaksud berkenaan dengan sistem 

keanggotaan, tugas dan mandat forum, kewenangan forum, mekanisme 

koordinasi da pengambilan keputusan. 

� Forum ini secara khusus berperan dalam monitoring dan atau pengawasan 

atas pelaksanaan RAD PK maupun berbagai agenda program maupun 

kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. 

Lebih jauh lagi dalam diskusi tentang Forum Multistakeholder ini muncul 

beberapa kesepakatan sebagai berikut : 

� Setiap daerah akan berusaha membangun Forum Anti Korupsi di daerah 

masing-masing, terutama pada level provinsi. 

� Forum ini tidak hanya bekerja dalam rangka mengawal penyusunan RAD PK 

tetapi lebih dari itu juga melakukan kerja-kerja pengawasan dan pelaporan 

tentang berbagi agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

� Sehubungan dengan proses pelaporan ini maka diusulkan agar dikembangkan 

sebua mekanisme yang terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah agar 

laporan dari forum anti korupsi daerah juga bolehmenjadi masukan dalam 

penyusunan “Country Report” terkait pelaksanaan UNCAC sebagaimana telah 

diratifikasi oleh pemerintah. 

Berdasarkan jadwal yang direncanakan, sedianya sessi merencanakan 

penyusunan RAD PK akan dilakukan pada hari keempat. Namun atas kesepakatan 

dengan para peserta maka sessi ini dimajukan pada hari ketiga hingga pukul 19.00 

18




Bappenas 

Kemitraan 

WITA. Sesuai alur sessi yang telah disiapkan, para peserta kemudian diminta 

membuat rencana penyusunan RAD PK untuk daerahnya masing-masing. Hasil 

pembahasan masing-masing daerah tentang agenda penyusunan RAD PK tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

A. Kelompok Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kertanegara) 

NO TAHAPAN MEKANISME/ CARA SASARAN KETERANGAN 

1 Diskusi terbatas 

2 

Lobi Bupati dan 

DPRD 

Undangan Bappeda 

Provinsi 

Audiensi 

‐ SKPD 

‐ NGO 

‐ Akademisi 

‐ Media 

‐ Bupati 

‐ DPRD 

Desember – 

minggu ke 1 

Desember – 

minggu ke 3 

3 Pembentukan tim 

Mengundang semua 

stakeholder 

Januari 2012 

4 Sosialisasi Seminar Febuari 2012 

5 Pembuatan RKA 

Diusulkan ke Bappeda 

kabupaten 

Bappeda Febuari - Maret 

Catatan : 

‐ Ada yang namanya tim 11 dan tim 11 ini yang paling berpengaruh. 

‐ Perguruan tinggi merupakan tim ahli dari akademisi. 

‐ Kesultanan Kutai yang harus kita dorong karena memegang peranan yang 

sangat penting 

‐ Diskusi terbatas: pesertanya NGO, Media sekitar desember minggu pertama. 

B. Kelompok Provinsi Kalimantan Tengah 


1 

2 

3 

Koordinasi dan 

konsultasi awal 

Rapat teknis 

dengan jajaran 

terkait 

Pembentukan tim 

penyusun RAD 


Audiensi 

Sosialisasi RAD PK 

‐ Identifikasi 

masalah 

‐ penentuan isu 

prioritas 

Bappeda 

Inspektorat 

Provinsi 

Kepala daerah 

Bappeda 

Dispenda 

Inspektorat 

NGO 

Akademisi 

Media 

Tim penyusun 


Febuari 2012 – 

minggu ke 1 

Febuari 2012 

minggu ke 3 

Maret 2012 minggu 

ke 2 s/d september 

2012 

19

4 




Draft SK kepala 

daerah 

Analisis stakeholder : 

Bappenas 

Kemitraan 

‐ Analisis dengan pendekatan teknik clip yaitu penerima manfaat RAD PK secara 

optimal adalah masyarakat umum khususnya dan dunia usaha dalam hal 

pelayanan. 

‐ Inspektorat dan Bappeda. 

‐ Forum koalisi anti korupsi diharapkan dapat mendukung proses yang dimaksud. 

‐ Perguruan tinggi. 

C. Kelompok Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala) 


1 Persiapan 

Audiensi 

Sosialisasi 

Wakil Bupati Desember 2011 

2 Penyusunan Fasilitasi kabupaten 2012 

D. Kelompok kalimantan Barat (Pontianak-Melawi) 


Persiapan Bappenas menyertai 

Walikota/ Bupati Walikota 

tentang urgensi RAD Bappeda 


Inspektorat 

1 

Sosialisasi/ lobi 

Bappeda, 

walikota 

‐ penyusunan 

rancangan awal 


‐ Kampanye 

‐ Sosialisasi 

‐ Konsultasi dengan 

tim ahli 

‐ Penyempurnaan 

rancangan RAD 


November 2012 

minggu ke 1 

Audiensi, interval Bappeda, 

meeting, kampanye 

media. 

Walikota. 

Laporan ke 

Bupati 

Bupati 

Laporan tertulis 

2 FGD inisiasi Diskusi terbatas Instansi terkait Kerangka kerja 

20




penyusunan 


3 Konsultasi publik Pertemuan 

stakeholder lebih luas 

4 

Lokakarya 

perispan RAD 


Persiapan teknis 

mendorong isu 

prioritas ke dalam 

program kerja. 

E. Kelompok Sulawesi Utara (Manado) 

Bappenas 

Kemitraan 

Stakeholder penyusunan 


DPRD 

Membangun 

LSM 

komitmen 

Instansi terkait stakeholder dan 

PT 

merumuskan isu 

Toga/ Tomas prioritas. 

Draft dokumen 

SKPD terkait RAD PK 

LSM mitra Perbup/ Perwali 



1 Persiapan 

Audiensi ke kepala 

daerah 

Bappeda, peserta Nov 2011 

2 Sosialisasi 

FGD forum multi 

stakeholder 

Multistakeholder Feb 2012 

3 Pembentukan tim 

Bappeda, LSM, 

Tomas, Toga 

Feb 2012 

Identifikasi multistakeholder : 

Walikota, DPRD, Disdik, Diskes, Dishub, Dispenduk, Dispenda, BPPT, DinasTata 

Kota,BKSUA,FKUB,Disperindag,YDRI,LBH,Walhi,Lestari,Akademisi,Media 

F. Kelompok Kota Gorontalo 


1 

2 

3 

Koordinasi dgn 

pihak terkait 

tingkat provinsi 

Sosialisasi RAD 

PK I 

Sosialisasi RAD 

PK II 

4 Penyusunan 

draft RAD PK 

Komunikasi dengan 

pemprov dan pemda 

kota Gorontalo 

Audiensi ke pemprov 

dan pemkot 

Membentuk tim 

penyusun RAD PK 

Gubernur 

Walikota 

Bappeda Prov 

Bappeda Kota 

Gubernur 

Walikota 

Bappeda Prov 

Bappeda Kota 

Bappeda Kota 

LSM 

Akademisi 

Tomas 

Toga 

Bappeda Kota 

LSM 

Akademisi 

Prov Gorontalo sudah 

punya RAD PK, 

koordinasi antara pihak 

terkait yg ada di prov dan 

kota. 

Respon positif dari 

pemprov dan pemkot 

Rapat/ diskusi dengan 

para pihak terkait 

21




5 Penyempurnaan 


6 

Legalisasi RAD 



pihak yg terlibat pd 

penyusunan draft 

RAD PK (Diskusi) 

Biro hukum 

Tomas 

Toga 

Bappeda Kota 

LSM 

Akademisi 

Tomas 

Toga 

Praktisi hukum 

Biro hukum 

Pemkot 

Legislatif 

G. Kelompok Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang) 

Bappenas 

Kemitraan 

Disetujui oleh semua 

pihak yg terlibat dalam 

penyempurnaan dan 

penyusunan draft. 


1 

2 

3 

Laporan dan 

koordinasi dgn 

pihak terkait 

Alokasi kegiatan 

dalam APBD 

2012 

Penyusunan 

RAD PK tahun 

2012. 

Laporan secara 

berjenjang kepada 

Bappeda, Sekda, 

Wakil Bupati/ Bupati. 

Koordinasi dng 

koordinator kerjasama 

(CIDA SIDS) untuk 

mengintegrasikan 

proses implementasi 

MOU CIDA SIDS 

dalam RAD PK. 

Koordinasi ke tim 

anggaran untuk 

kegiatan tamnbahan 


pada SKPD Bappeda. 

Menyusun TOR 

kegiatan penyusunan 


Menyusun rancangan 

RKA kegiatan 

penyusunan RAD PK. 

Memperoleh 

petunjuk/arahan 

KDH untuk agenda 

kegiatan APBD 

2012. 

Memperoleh info/ 

tahap 

implementasi 

MOU. 

Diharapkan 

Bappenas 

menyuruh Bupati 

untuk alokasi 

kegiatan RAD PK 

dalam APBD 2012. 

Rencana tahun 2012 

1. Persiapan : Januari-Febuari untuk integrasi proses musrenbang 

2. Perumusan : Maret-Mei 

3. Pelembagaan : Juni untuk peraturan Bupati, penyesuaian di APBD tahun 

2012 

22




4. Implementasi : Agustus-Desember 2013 

5. Monev : Desember 2012-Desember 2013 

Stakeholder yang terlibat : 

Bappenas 

Kemitraan 

� Unsur pemerintah/ SKPD terkait (DPKAD, Kesbangpol, PP, KTSP, 12 

Kecamatan, Dinas perindustrian, Dikpora, Diskes, RSU, BKD, PU, BPBD, 

Dishub, Setda, Staf ahli, Inspektorat, Bappeda) 

� NGO (LSM Sulawesi Baru + 5 LSM) 

� Jurnalis 

� Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama 

� Tim CIDA SIPS 

� Akademisi/ PT + HPM (organisasi mahasiswa) 

� Organisasi pemuda, organisasi perempuan dan ormas lainnya. 

H. Kelompok Maluku Utara 

Workplan 

23




Bappenas 

Kemitraan 

24




2.3 HARI KEEMPAT : KAMIS,13 OKTOBER 2011 

Bappenas 

Kemitraan 

Kegiatan pada hari keempat lebih merupakan agenda penutupan. Namun sebelum 

penutupan, terlebih dahulu fasilitator meminta peserta untuk bersama-sama merumuskan 

agenda tindak lanjut bersama.Berdasakan diskusi tentang rencana tindak lanjut bersama 

tersebut dirumuskan beberapa agenda sebagai berikut : 

No KEGIATAN PJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Membuat mailinglist peserta pelatihan 

(forum sharing di antara peserta) 

Perlu ada pertemuan lagi untuk 

evaluasi capaian kerja di masingmasing 

regional 

Pertemuan antar regional 1,2 dan 3 

(sharing tentang best practice : pakai 

parameter) 

Perlu ada tempat konsultasi dari daerah 

ke pusat 

Perlu ada dukungan fasilitasi dari pusat 

ke daerah karena keuangan di daerah 

juga terbatas 

Perlu ada assitensi dari fasilitator pusat 

ke daerah 

Surat dari Bappenas ke daerah asal 

para peserta (Kepala Daerah & 

Pimpinan Lembaga Para Peserta) 

Mekanisme kerja dan koordinasi 

antara pusat dan daerah (Fasilitator 

RAD PK dan sekretariat pusat) 

Kejelasan pusat koordinasi dan 

informasi 

Surat ke daerah dilampiri fotocopy 

sertifikat peserta 

Harus ada desakan dari pusat agar 

daerah bisa begerak bersama 

mencapai target 2014 

Perlu ada evaluasi dari pusat tentang 

daerah mana yang sudah menyusun 

dan yang belum menyusun RAD PK 

(diingatkan setiap tahun) 

Direktorat Hukum 

dan HAM Bappenas 

Bappenas, KPK, 

Kemenpan, 

Kemendagri 

MITRA-MITRA 

KERJASAMA 

25




III. PENUTUP 

1.1 CAPAIAN UMUM PELATIHAN 

Bappenas 

Kemitraan 

Capaian umum pelatihan dilihat dari hasil post test bagi para peserta. Secara umum 

pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan menjadi lebih baik. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Judul Pokok 

Bahasan 

1 

Tidak 

Paham 

Hasil Post test 

2 

Kurang 

Paham 

Nilai (skor 1 sampai 5) 

3 

Cukup 

Paham 

4 

Paham 

5 

Sangat 

Paham 

Arah Kebijakan 

Pencegahan Dan 

Pembarantasan 

Korupsi Di 

Indonesia 

0 0 6 7 3 

Konsep dasar & 

Siklus RAD PK 0 0 6 5 3 

Teknik-Teknik 

Fasilitasi 

0 0 6 8 1 

Memfasilitasi Penyusunan RAD PK 

d) FGD Penentuan 

Isu Prioritas 

e) Workshop 

0 0 13 9 2 

Penyusunan 

Draf RAD PK 

f) Workshop 

0 0 5 6 1 

penyusunan 

dokumen RAD 


0 0 6 6 1 

Mengembangkan Agenda Setting Untuk Pengawalan RAD PK 

c) Pengembangan 

Forum Multi 

Stake Holder 

d) Merencanakan 

1 0 8 8 2 

Penyusunan 


0 0 7 4 3 

26




1.2 POKOK-POKOK PEMBELAJARAN 

Bappenas 

Kemitraan 

Di samping capaian pelatihan, terdapat pula catatan tentang penyelenggaraan 

pelatihan yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan serupa di waktu 

mendatang. Catatan ini diperoleh dari evaluasi peserta tentang penyelenggaraan pelatihan. 

Singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan 

NO ASPEK PELATIHAN BAIK KURANG KETERANGAN 

1 

Rancangan proses pelatihan dan 

metode pelatihan 

15 - 

Waktu pelatihan masih 

kurang 

2 Fasilitator pelatihan 17 - 

3 Narasumber 16 - 

4 

Material pelatihan (alat dan 

bahan) 

15 - 

Pembagian materi yang 

step by step 

5 Peserta pelatihan 16 1 Ketidaktepatan waktu 

6 

Kepanitiaan (logistic, akomodasi, 

ruang belajar, dll) 

15 8 

Mike (pengeras suara) 

Seluruh kegiatan pelatihan kemudian ditutup secara resmi oleh Bapak Muhammad 

Isro, selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan HAM Bappenas sekaligus menjawab dan 

memberi tanggapan atas berbagai usulan Rencana Tindak Lanjut Bersama.Sama halnya 

seperti dalam pelatihan di dua region yang lain Bapak Isro menyampaikan bahwa, Direktorat 

Hukum dan HAM akan menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan ini kepada para 

kepala daerah yang diundang dalam pelatihan. Selain itu disampaikan juga bahwa semua 

peserta akan diinvite dalam “mailing list” yang dikelola oleh Direktorat Hukum dan HAM 

Bappenas sebagai langkah maintenance jaringan fasilitator RAD PK yang telah diinisiasi 

melalui pelatihan ini. 

******************************* 

27




BAPPENAS 

Lampiran 1 

Surat Undangan Peserta dan 

Kerangka Acuan Kegiatan 

GRAND CLARION HOTEL MAKASSAR 

10-13OKTOBER 2011 

Bappenas 

Kemitraan 

28




Bappenas 

Kemitraan 

29




Bappenas 

Kemitraan 

30




Bappenas 

Kemitraan 

Lampiran Surat Nomor 5878/D2/10/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Pelatihan 

Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD 

PK) Regional III 

Kepada Yth. 

1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 

2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 

3. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo 

4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 

5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 

6. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur 

7. Kepala Bappeda Kabupaten Melawi 

8. Kepala Bappeda Kabupaten Enrekang 

9. Kepala Bappeda Kota Samarinda 

10. Kepala Bappeda Kota Balikpapan 

11. Kepala Bappeda Kota Manado 

12. Kepala Bappeda Kota Gorontalo 

13. Kepala Bappeda Kota Ternate 

14. Kepala Bappeda Kota Ambon 

15. Kepala Bappeda Kota Pontianak 

16. Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya 

17. Direktur Eksekutif C-FORCE, Kalimantan Timur 

18. Ketua LSM Mo’tilanggo Lipu’u, Gorontalo 

19. Koordinator Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas 

Pembangunan, Kalimantan Selatan 

20. Ketua Ombudsman Makassar 

21. Direktur Eksekutif Suar Institut Melawi 

22. Koordinator Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas 

Pembangunan, Kalimantan Tengah 

23. Direktur Eksekutif Perak Institute, Makassar 

24. Koordinator POKJA 30, Samarinda 

25. Ketua LSM PADI, Balikpapan 

26. Ketua Yayasan Dian Rakyat, Manado 

27. Ketua LSM Lestari Madani, Gorontalo 

28. Ketua LBH Maluku Utara 

29. Koordinator Mollucas Democrazition Watch, Ambon 

30. Direktur Eksekutif Gemawan, Kalimantan Barat 

31




BAPPENAS 

Lampiran 2 

Notulensi 


10-13OKTOBER 2011 

Bappenas 

Kemitraan 

32




Hari pertama pelatihan ini terdiri 

dari 1 sesi yaitu Pembukaan, 

Kontrak Belajar & Pre Test serta 

Sambutan dari Bappenas dan 

Kemitraan. Adapun proses dari 

pelatihan hari pertama dilakukan 

dengan metode ceramah dan 

games. Perkenalan Peserta 

dipandu langsung oleh tiga orang 

fasilitator yaitu, Sdr. Frido, Sdr. 

Azis dan Sdri Dewi. 

Hari Pertama 

Bappenas 

Kemitraan 

10 OKTOBER 2011 

33



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Penganta ar Pelatihan 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Sebaggaimana 

kita ketahui bahwwa 

pemerintaah 

memiliki komitmen k yanng 

kuat untukk 

memberantaas 

nepottime, 

kolusi daan 

korupsi. KKomitmen 

ini ssalah 

satunyaa 

diwujudnyatakan 

melalui Inpres 5 tahuun 

2004 tentang Perceepatan 

Pembberantasan 

Korup psi. 

‐ Dalamm 

salah satu diktum khussus 

dalam 

Inpress 

tersebut, Presiden P meenugaskan 

Bappeenas 

untuk mmerancang 

renncana 

aksi 

nasionnalpemberant 

tasan korupsi i. 

‐ Sejak k tahun 20 006 Bappena as mulai 

‐ 

memf fasilitasi daerah 

untuk mmenyusun 

RAD PK. Dari 333 

provinsi ssudah 

22 

provinnsi 

yang menyusun 

RADD 

PK dan 

dari 5500-an 

Kabupaten/ 

Kota sudah 17 

Kabuppaten/ 

Kota mmenyusun 

RA AD PK dan 

8 Kabbupaten/ 

Kota yang sudah mmemiliki 

Peraaturan 

Kepala daerah-nya 

Selanjutnya 

kini ituu 

telah dikemmbangkan 

Straanas 

PPK(Peencegahan 

daan 

Pemberan ntasan Korupssi) 

yang bersifat jangkka 

panjang sampai 

tahun 2025 

‐ Pelatihan 

kali ini merupakan ppelatihan 

untuk 

fasilitator regional 3 ddimana 

diikut ti oleh wilayaah 

Kalimantan, 

Sulawesi, 

Maluku. 

‐ Pelatihan 

3 hari ke edepan bertujuuan 

untuk meengembangkaan 

pemahamaan 

bersama teentang 

konseep 

dasarr 

RAD PK, siklus 

RAD PK, 

sharing teentang 

bagaimmana 

menjaddi 

seorang faasilitator 

dalam 

rangk ka mendorong g daerah menyyusun 

RAD PPK. 

‐ Peserrta 

pelatihan terdiri dari kaalangan 

Pemeerintahan 

dann 

NGO untukk 

tujuan ke arrah 

yang samma 

dalam m pemberantaasan 

korupsi. 

Perkennalan 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

SESI 1 

PEMBUK P KAAN, KKONTRAKK 

BELAJJAR 

& PRE 

TESTT 

(D (Dimulai pada pukul 20.05 WWITA) 

Perken nalan dilakukkan 

denganmeembagi 

kelommpok 

menjadi 3 kelompok. SSelanjutnya 

setiap s orang 

dimint ta membuat ggambar 

pada kartu k metaplaan,kemudian 

ddikumpulkan 

ddalam 

kelomp poknya dan 

menempeelkannya 

padaa 

kertas planoo 

yang sudah disiapkan. Seelanjutnya 

fassilitator 

memin nta satu oranng 

perwakilaan 

kelompok bbercerita 

men ngenai gambaar-gambaryang 

sudah disussun 

menjadi satu s alur ceritaa 

sam mbil memperkeenalkan 

namaa 

anggota masing-masing 

kkelompok 

... ..................... ..................... ............Diskuusi 

Kelompok k.................... ...................... ............ 

Bappenas 

Kemitraaan




KELOMPOK KUNING 

KELOMPOK BIRU 

Bappenas 

Kemitraan 

‐ Anggota Kelompok : Wawan, Sukamto, 

Budi, Amat, Aru, Asram, Gunawan, Hera. 

‐ Alur cerita : tanda panah merupakan titik 

start menuju manusia yang masuk pintu 

dan keluar memandang matahari dan 

gunung, hasil pandangan dicatat dalam 

laptop dan dimasukkan ke dalam guci 

yang isinya bocor yang menggambarkan 

korupsi. 

‐ Anggota kelompok : Yahya (Ternate), 

Remmy (Manado), Haris (Gorontalo), 

Syarif (Manado), Syamsudin (Sulawesi 

Selatan). 

‐ Alur cerita : titik merupakan startingpoint 

sebagai langkah pertama untuk maju 

kedepan seperti pepatah satu langkah 

pertama menentukan seribu langkah 

kedepan. Dari starting awal kita 

berangkat menggunakan kendaraan 

untuk mencegah korupsi yang 

digambarkan dengan tikus, seperti 

contoh harga kopra yang 

rendah.Pimpinan yang bijak diperlukan 

dalam memberantas korupsi. 

35




KELOMPOK PINK 

Bappenas 

Kemitraan 

Alur cerita : pohon beserta akarnya sebagai 

bentuk kesemrawutan di negara Indonesia, 

tikus sebagai koruptor, hakim-palu dan 

tangan menceritakan tentang bagaimana 

penegakan hukum melalui tangan-tangan 

yang bersih, air yang jernih mengibaratkan 

bila korupsi diberantas dengan hukum dan 

tangan-tangan yang bersih, sehingga air 

yang jernih merupakan impian pembersihan 

korupsi. 

.......................................Perkenalan Tim Panitia dan Fasilitator....................................... 

Tujuan dan Alur Pelatihan 

Fasilitator (Azis) 

Anggota kelompok : Ramli (Pokja 30 

Samarinda), Ben (Pemda Kota Ambon), 

Linggarjati (Jari Kalimantan Tengah), 

Syafani (Jari Kalimantan Selatan), Rahmadi 

(Bappeda Kota Kalimantan Selatan). 

‐ Tujuan pelatihan : 

� Berbagai pemahaman dan pengalaman tentang metodologi pendidikan orang dewasa (POD) 

dan pembelajaran partisipatif. 

� Bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang upaya pemberantasan korupsi di daerah. 

� Membangun kesamaan pemahaman tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 

(RAD PK). 

� Mengembangkan ketrampilan teknis untuk melakukan pengawalan proses penyusunan RAD 


� Membangun kerangka pemahaman tentang pengembangan forum multistakeholder untuk 

pengawalan RAD PK. 

‐ Dalam perjalanannya menyusun RAD PK akan sulit bila mengerjakannya sendiri sehingga kita 

perlu membangun network/ jejaring. Diharapkan tiga hari kedepan kita bisa menyamakan persepsi 

tentang RAD PK dalam membentuk forum multi stakeholder di daerah masing-masing. 

‐ Output pelatihan : 

� Peserta memiliki kesamaan pemahaman tentang konteksRencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi (RAD PK). 

� Peserta memahami kebutuhan-kebutuhan dalam melakukan pengawalan RAD PK. 

� Peserta menguasai ketrampilan teknis dalam memfasilitasi proses teknis penyusunan RAD PK. 

� Peserta merumuskan rencana tindak lanjut untuk : 

o mendorong proses penyusunan RAD PK di daerah peserta masing-masing. 

o mengembangkan forum multistakeholderdi daerah 

36

Peserta 




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Pembagian materi dibutuhkan oleh peserta untuk lebih memahami apa maksud dari RAD PK 

tersebut. 


ALUR PELATIHAN 

HARI PERTAMA HARI KEDUA HARI KETIGA HARI KEEMPAT 

BAGIAN I 

Memulai Pelatihan 

� Pembukaan, Perkenalan , 

Tujuan dan Alur pelatihan, 

Harapan & Kehawatiran 

serta Kontrak belajar. 

� Konsep Dasar Pendidikan 

Orang Dewasa (POD). 

BAGIAN II 

Memahami Kebijakan 


Pembarantasan Korupsi Di 

Indonesia 

� Kerangka Kebijakan Dan 

Pemberantasan Korupsi. 

� Strategi Nasional 

Pemberantasan Korupsi. 

BAGIAN III 

Memahami Agenda Setting 


� Konsep dasar RAD PK. 

� Siklus RAD PK. 

Aspek Kognisi 

(Mengembangkan Body 

Of Knowledge) 

BAGIAN V 

Latihan Fasilitasi 

Penyusunan RAD PK 

� Langkah 1: Menyiapkan 

dan Memfasilitasi 

Diskusi Persiapan. 


dan Memfasilitasi FGD 

Penentuan Isu Prioritas. 



Workshop Penyusunan 

Draff RAD PK. 

� Langkah 4: Mengelola 

Kampanye Dan 

Konsiltasi Publik. 

BAGIAN IV 

Teknik Fasilitasi RAD 


� Prinsip dan Tujuan 

Fasilitasi. 

� Karakter sebagai 

Fasilitator RAD PK. 

Aspek Psikomotorik 

Membangun Ketrampilan 

Teknis 

� Langkah 5 : Menyiapkan 


Workshop 

Penyempurnaan RAD PK. 

BAGIAN VI 

Mengembangkan 

Agenda Setting Untuk 

Pengawalan RAD PK 

� Mengembangkan Forum 

Multi Stakeholder 

� Merencanakan 

Penyusunan RAD PK 

� Melakukan Loby , 

Koordinasi Stakeholder 

� Mengembangkan Opini 

dan Melakukan 

Konsultasi Publik 

� Mengawal Proses 

Legalisasi dan 

Sosialisasi RAD PK 

� Melakukan Pendidikan 

Anti Korupsi bagi Warga 

BAGIAN VII 

Penutup 

� Rencana 

Tindak Lanjut 

� Evaluasi 

Pelatihan 

Aspek Psikomotorik dan Afeksi 

Mengembangkan Ketrampilan dan 

Kesadaran Politis 

37




Peserta 

Mohon agenda pelatihan dipadatkan. 

Bappenas 

Kemitraan 

Peserta 

PosisiNGO rentan dengan bahaya bila kampanye tentang RAD PK, diminta perlindungan dari aparat 

hukum terhadap NGO. 

Harapan dan Kekhawatiran 

Fasilitator (Dewi) 

Peserta diminta membuat catatan tentang harapan dan kekhawatiran terhadap pelatihan yang akan 

dilakukan selama 4 hari kedepan. Fasilitator meminta peserta menuliskan harapan dan kekhawatiran 

pada kartu metaplan kemudian ditempelkan di dinding. 

HARAPAN KEKHAWATIRAN 

‐ Pelatihan dilakukan di tingkat kabupaten/ kota. ‐ Tidak dapat melakukan RAD PK di daerah. 

‐ Semoga persoalan bangsa ini bisa terselesaikan ‐ Waktu tidak cukup karena panitia dan peserta 

berdasarkan komitmen para pemimpin bangsa. tidak konsisten. 

‐ Akan ada semangat baru pemberantasan 

korupsi. 

‐ Membosankan. 

‐ Fasilitator lebih memberikan pemahaman yang ‐ Waktu tidak cukup untuk diskusi dan curah 

lebih kepada peserta terkait dengan penyusunan 


pendapat. 

‐ Sukses pelatihannya. ‐ Tersendat/ kurang implementatif/ respon. 

‐ Proses belajar berjalan santai saja. ‐ Masih minim pengetahuan tentang konteks 

korupsi. 

‐ Ada pengetahuan baru. ‐ Selama pelatihan ada panggilan mutasi. 

‐ PNS kurang respon terhadap RAD PK. 

‐ Pelatihan tepat waktu. ‐ Negeri ini makin terpuruk oleh tidak 

konsistennya para pemimpin bangsa. 

‐ Memahami tentang RAD PK yang nantinya ‐ Layar proyektor kurang bisa dibaca tulisannya 

dapat dilaksanakan di daerah kita. 

dari belakang. 

‐ Ada contoh best practise dan leason learn dari 

daerah lain. 

‐ Peserta tidak tepat waktu. 

‐ Peran rakyat meningkat. ‐ Kegiatan ini sekedar melaksanakan tugas saja. 

‐ Fasilitator sukses dan korupsi tercegah. ‐ Pelatihan tidak cukup untuk mewujudkan RAD 


‐ Terbangunnya kerjasama yang baik. ‐ RTL tidak berlanjut karena koordinasi dan 

konsolidasi yang tidak jelas. 

‐ Sesuai dengan harapan. ‐ Tidak terlaksana dengan baik. 

‐ Tersusun rencana aksi yang konkrit untuk 

menjawab korupsi. 

‐ Alur pelatihan bertele-tele. 

‐ Dapat memahami materi. ‐ Cukup sampai disini. 

38



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

PRE TEST TE 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

Sebelum memulai pellatihan, 

fasilittator 

meminnta 

para peserta 

untuk mmelakukan 

prre 

test dengaan 

mengajuk kan pertanyaaan 

: 

No 

AArah 

Kebijakann 

Pencegahan 

1 DDan 

Pembaranntasan 

Korupsi 

DDi 

Indonesia. 

Konsep dasar & 

2 

Siklus RAD PKK. 

3 TTeknik-Teknik 

Fasilitasi. 

MMemfasilitasi 

PPenyusunan 

RA AD PK. 

aa) 

FGD Penen ntuan Isu 

Prioritas. 

4 bb) 

Workshop PPenyusunan 

Draft RAD PK. 

cc) 

Workshop ppenyempurnaaan 

dokumen RAD R PK. 

5 

“Sejaauhmana 

Pem mahaman Andda 

tentang Maateri-Materi 

Beerikut 

ini?” 

Judul Pokook 

Bahasan 

MMengembangkkan 

Agenda Seetting 

Untuk Peengawalan 

RAD D PK. 

aa) 

Pengembangan 

Forum 

Multi Stake e Holder. 

bb) 

Merencanaakan 

Penyusunaan 


Hasil 

Pre test 

Nila ai (skor 1 sammpai 

5) 

1 2 3 4 

Tidak Kurang Cukup Paham 

Paham Paham Paham 

4 

7 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

7 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

2 

4 

6 

4 

3 

5 

6 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

3 

0 

Bappenas 

Kemitraaan 

5 

Sangat 

Paham 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

Dilihat daari 

hasil pre test hampir sebagian s bessar 

kurang mmengerti 

menngenai 

RAD PK.Diharapkaan 

setelah mmengikuti 

pelattihan 

tiga har ri kedepan seemua 

dapat mmengerti 

dan sstick 

note pindah 

menuju kke 

arah kanaan. 

Fasilator (Azis) 

‐ Kontraak 

belajar : 

� Hp 

silent 

� Tidak 

merokokk 

di ruangan 

� Tidak 

meningggalkan 

ruanga an lebih dari 10 

menit 

� MMenerima 

telpoon 

di luar 

Sambut tan Pembu ukaan 

Bappenas s (Ibu Diani) 

Bappenas 

Kemitraaan 

‐ dalam m rangka peelatihan 

ini, undangan regional 3 dikirimkan ke Kalimanttan, 

Sulawessi, 

Malukku.Sebelumny 

ya kita sudah melaksanakaakan 

pelatihan n untuk regionnal 

1 yaitu wilaayah 

Jawa daan 

Sumatera sserta 

regional l 2 yang terddiri 

dari wilayahh 

Bali, Nusa tenggara daan 

Papua. 

‐ Berrdasarkan 

ju udul pelatihaan 

untuk fasilittator 

penyusuunan 

RAD PK, 

akan menjaadi 

suatu hal yang menarrik 

bila Bapak/ / Ibu memaha aminya secara 

mendalam khususnya bagi daerah 

daerah yangg 

belum difassilitasi 

dan baagi 

daerah yanng 

sudah perrnah 

difasilitaasi 

akan menjadi 

lebih baik lagi. 

‐ Pelaatihan 

merupakan 

prosees 

‐ 

agar bapak/ibu meenjadi 

trainer tapi juga benar-benar 

dir resapi dan dilakukan 

secaara 

fun dengaan 

tidak lepas l dari pem mahaman yanng 

mendalam. 

Pelatihan 

ini didas sarkan pada Pedoman ummum 

RAD PK K yang merupakan 

rekommendasi 

daeraah 

terhaddap 

review RRAD 

PK ke limma 

Provinsi (AAceh, 

Jawa TTengah, 

Kalimmantan 

Timurr 

dan Sulaweesi 

Selataan) 

yang dilak kukan oleh LAAK 

pada tahunn 

2009. 

‐ Bappeenas 

dan Keemitraan 

leb bih pada meemfasilitasi 

ke ebutuhan daerah 

dalam menggunakaan 

pedomman 

umum RA AD PK. 

‐ Tujuan 

materi pelaatuihan 

dibagiikan 

step by sstep 

merupakkan 

strategi faasilitator 

dalam 

pemahamaan 

materri 

RAD PK yan ng akan diber rikan dalam peelatihan. 

‐ RAD PK lebih pada 

sisi penceggahan 

dan yaang 

dibutuhkaan 

adalah membentuk 

sebbuah 

komitmeen. 

Karen na sisi penindakan 

sudahh 

ada jalur-jaalurnya 

masing-maing 

meelalui 

KPK, kkejaksaan 

daan 

kepoliisian.



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

‐ Harappan 

kami, ad da keberlanju utan koordinaasi 

pemda ddan 

civilsocieety 

dalam meenyusun 

suaatu 

rencana 

aksi agar dapat benar-benar 

dipahaami 

dan dilak ksanakan. Pada 

pelatihan ini pemda daan 

OMS hadir bersam ma-sama sehhingga 

terbenntuk 

ikatan emosional 

agaar 

dapat memmudahkan 

daan 

mempperlancar 

penyusunan 


PK di daeraah 

masing-maasing. 

‐ Berkaaitan 

dengan pedoman ummum 

ada stepp-step 

bagaim mana menyussun, 

impleme entasi, monitoor, 

evaluaasi 

mulai da ari persiapan, , perumusan, 

pelembagaa an dan pelaksanaan 

yanng 

disesuaikaan 

dengaan 

kebutuhan daerah. 

‐ Tujuan 

pedoman untuk membbantu 

pemerintah 

daerah dalam upayya 

pemberanntasan 

koruppsi 

secaraa 

sistemik, tterarah 

dan terpadu. Dimmana 

step-ste epnya jelas bagaimana mmensinergiskaan 

upayaa-upaya 

pembberantasan 

koorupsi 

melalui 

perbaikan ppelayanan 

publik. 

Karena ppraktek-prakteek 

korupsi 

banyak teerjadi 

di areea 

pelayanann 

publik dimmana 

masyarakat 

belum mendapatkaan 

pelayaanan 

yang seeharusnya 

diberikan 

oleh kiita 

sebagai ap parat penyelenggara 

negarra. 

‐ Harappan 

kami, pelatihan 

ini dappat 

jadi suatuu 

forum berba agi pengalamaan, 

dan Bapaak-Bapak 

dappat 

berba agi pengalama an-pengalama an secara tuluus. 

‐ Selainn 

itu, melalui penyusunan RAD PK dihharapkan 

terjadi 

perbaikann 

sistem pem merintahan daan 

penceegahan 

korup psi secara berrtahap. 

Mudaah-mudahandi 

i regional 3 seluruhnya 

daapat 

melakukaan 

penyuusunan 

RAD PK P karena na anti kita akan llakukan 

evaluuasi 

dari berbaagai 

segi. 

‐ Kita harus h mewujuudkan 

komitmmen-komitmenn 

pemerintah Indonesia daalam 

rangka ppemberantasaan 

korupsi 

yang belum 

dilakukan secara 100% %. Diharapkann 

pula ada ssinergi 

upaya-upaya 

daeraah 

dalam m pemberantaasan 

korupsi dapat d diangkaat 

di level Interrnasional. 

‐ Peran n masyarakat yang cukup kuat dalam DDPR 

dalam ra angka pemanntauan 

korupssi 

sudah cukuup 

baik sehingga DP PR saat ini pun sudah mmulai 

sadar akan pentingnya 

penceg gahan korupssi. 

Marakknya 

korups si dewasa ini juga karena lem mahnya penncegahan 

dimana 

terjaadi 

ketida aktransparanaan, 

tidak ada a keterbukaan, 

ada pelua ang-peluang yang dimanffaatkan 

aparrat 

pemerintah. 

‐ Bila kita memfokkuskan 

padaa 

upaya-upaaya 

pencegaahan, 

dirasaakan 

lebih efektif karenna 

keberrlanjutan 

yangg 

dirasakan ssangat 

pentinng, 

dimana prraktek-praktekknya 

ada di tangan Bapaak 

Bapakk 

dan dampak knya dapat dirasakan 

oleh kita bersamaa. 

Kemitraan 

(Ibu Hera) 

Bappenas 

Kemitraaan 

‐ Perjuaangan 

dalam RAD PK sang gat panjang, bbagaimana 

menginternalis 

m 

asikan pence egahan menjaadi 

sebuaah 

fokus baaru 

dalam ppemberantasaan 

korupsi. 

‐ Kemittraan 

merup pakan sebuaah 

organisasi 

nirlabaa 

yang konsen 

terhadap reformasi tatta 

pemerintahan. 

Dalaam 

hal ini peelayanan 

publik 

salah satu fokuss 

pemberant tasan korupsi 

selaluu 

menjadi agenda strrategis 

untuuk 

didukuung. 

‐ Dari tahun 2006 

Kemitraaan 

bersamma 

Bappeenas 

mendoroong 

adanya ssosialisasi 

RAAD 

PK, mmemfasilitasi 

beberapa da aerah untuk mmenyusun 

RAAD 

PK. Bestt 

practice dan 

lesson learn




Bappenas 

Kemitraan 

sudah didokumentasikan dan salah satu masukan dari Indramayu adalah tahapan-tahapan dalam 

menyusun RAD PK perlu di-down to earth dan itu merupakan partisipasi dari daerah. 

‐ Ada technicality yang dapat ditransfer ke daerah bagaimana menyusun suatu RAD PK mulai dari 

formatnya, indikatornya, pelaporannya, bagaimana pemantauannya dan bagaimana kerangka 

hukumnya. Lalu muncul ide bagaimana menyusun sebuah pedoman penyusunan RAD PK, dan 

sudah berangsur disusun dan difasilitasi Bappenas. 

‐ Kemitraan memandang RAD PK bukan hanya sebuah dokumen yang terdiri dari lampiran-lampiran 

yang begitu tebal yang menjadi beban daerah melainkan kerangka yang sangat sistemik, 

komprehensif dan gradual tentang bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

‐ RAD PK merupakan wujud yang tangible dari perwujudan sistem integritas pelayanan publik. 

‐ Integritas merupakan sebuah gerakan moral yang bukan hanya kewajiban pihak-pihak tertentu 

tetapi juga mendorong perubahan moral. 

‐ RAD PK bukan hanya mendukung sistem kelembagaan pelayanan publik tapi juga manusianya. 

‐ RAD PK membutuhkan komitmen yang tinggi yang membutuhkan keberanian dan konsistensi 

dalam membuat sebuah gerakan-gerakan yang buahnya tidak dapat dilihat dalam jangka pendek 

tapi jangka panjang. 

‐ Peer group penting dikembangkan dalam membentuk sebuah circle untuk membangun suatu 

integritas. Karena bila kita sendiri tidak akan memiliki atau merasakan daya juang, tapi bila 

bersama-sama akan menjadi sebuah perjuangan dan harapan. 

‐ Indonesia masih punya resources yang cukup bagus karena masih punya KPK, Undang-Undang, 

Lembaga Penegak Hukum, dsb. Karena di Georgia saat membuat sebuah agenda, mereka harus 

memecat 10.000 polisi. Kita tidah perlu melakukan hal seperti itu karena mempunyai strategi 

birokrasi. 

‐ Korupsi berkembang dari culture, bagaimana culture tersebut tidak menjadi sebuah justifikasi sosial 

terhadap terjadinya korupsi. 

‐ Pelatihan ini membawa kita dalam sebuah kerangka sistemik baik filosofis maupun instrumentalis 

tentang bagaimana kita menjadi agent yang kuat. 

...........................Perkenalan Bappenas dan Fasilitator Yang Terlambat....................... 


‐ Malam ini selesai sampai disini dulu. Besok pagi dan selanjutnya kita akan mulai dalam sesi-sesi 

yang berkaitan dengan RAD PK secara utuh. 

Pukul 21.20 WITA 

------------------------------------------SELESAI ---------------------------------------- 

42




Bappenas 

Kemitraan 

Pelatihan dihari kedua, diawali dengan ceramah narasumber antara lain dari Direktorat Hukum dan 

Ham Bappenas‐ Ibu Diani Sadiawati, Kemenpandan RB‐ Bapak Gunawan Sunendar selanjutnya 

peserta mendiskusikan paparan dari narasumber. Pelatihan dihari kedua dibagi ke dalam beberapa 

sesi, yang masing‐masing sesi menggunakan metode belajar yang berbeda‐beda. Teknik‐teknik 

belajar yang diterapkan beragam, baik itu ceramah, diskusi kelompok, praktek, simulasi, dan games 

Hari Kedua 


43



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Untuk k mempersing gkat waktu laangsung 

kepaada 

Ibu Diani i dan Pak Guunawan 

untukk 

memaparkaan 

materri. 

Bappenas s) Ibu Diani 

SESI 2 

MEM MAHAMI I ARAH KKEBIJAK 

KAN PENNCEGAH 

HAN DANN 

PEMMBERANTTASAN 

KORUPSSI 

DI INDDONESIAA 

‐ Paparran 

singkat tentang ar rah kebijakan 

‐ 

penceegahan 

dan pemberanta asan korupssi 

dalam m rangka meningkatkan 

m 

pemahaman 

fasilitaator 


Pada buku I RPJM MN 2010-101 14, Perpes no 

5/2010 

ditegaskan n tentang perubahan 

yang 

cukup p mendasa ar dalam perencanaan 

pengaanggaran 

yyang 

berbaasis 

kinerjaa. 

‐ 

Melaluuipenganggarran 

berbasis kinerja akan 

terlihaat 

sasaran dan 

target dalamm 

menetapkan 

IPK. 

Dilihat 

dari proses penetapan inndeks 

persepssi 

korupsi 

Indonesia masih berad da pada skoor 

yang ssangat 

rendah. 

(Di imulai pada ppukul 

08.300 

WITA) 

‐ 

Bappenas 

Kemitraaan 

Tujuan pembelajaran 

: 

� Memberikan 

pengetahuan 

yang utuh kepadaa 

peserta tentang kerangka kebijakann 

� 

pencegaahan 

dan ppemberantasa 

an korupsi ddi 

Indonessia. 

Membangun 

pemahaaman 

para peeserta 

tentangg 

kerangk ka umum Straategi 

Nasional 

Pencegahann 

&pembeerantasan 

koorupsi 

dan RRencana 

Akssi 

Daerah Pemberantassan 

Korupsi. 

� Mengemmbangkan 

peemahaman 

pe eserta tentangg 

keterkaiitan 

upaya 

penceggahan 

dann 

pemberrantasan 

koorupsi 

denngan 

upayaa 

reformaasi 

birokrasi dan perbaikaan 

pelayanann 

publik




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Taget penyusunan RAD PK Kabupaten/ Kota sampai dengan tahun 2009 adalah 72.7, dan target di 

tahun 2014 adalah 100%. Sampai dengan tahun 2009 sudah 22 Provinsi dan 11Kabupaten/Kota 

difasilitasi dan melakukan penyusunan RAD PK. 

‐ Berbagai perencanaan pembarantasan korupsi yaitu : 1) Stranas, 2) Rencana strategis Revormasi 

birokrasi, 3) Grand Design Reformasi Birokrasi, 4) lain-lain pusat dan daerah. 

‐ Sinergitas dalam rencana aksi adalah terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi. 

Bagaimana mensinergiskan antara KPK maupun Bappenas dengan program-program yang 

bertujuan sama dalam sisi pencegahan korupsi menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi. 

Karena dalam penindakan sudah ada mekanismenya tersendiri. 

‐ Indeks Persepsi Korupsi adalah : 

1) Indikator agregat yang mengukur tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara berdasarkan 

persepsi pelaku bisnis dan country experts, sifatnya lebih pada mendorong dalam melakukan 

perbaikan-perbaikan walaupun baru dari sisi pelaku bisnis. 

2) Jenis korupsi yang dilihat dalam IPK adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat publik (public 

officials) dan politikus, yaitu yang berkaitan dengan DPRD yang memberikan implikasi tentang 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, peran masyarakat sangat penting untuk 

memperbaiki mekanisme yang ada. 

3) Tingkat korupsi disajikan dalam bentuk indeks dengan rentang antara 0 (nol), skor yang 

dipersepsikan sangat korup, sampai dengan 10 (sepuluh), skor yang dipersepsikan sangat 

bersih), dalam rangka IPK kita harus fokus sehingga dalam posisi yang rendah bila kita fokus 

dan bersama-sama maka pasti akan naik. 

KEMENTERIAN PPN/ 

BAPPENAS 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

2 

Perkembangan Skor Indeks Persepsi Korupsi 

1,7 

1,7 

1,9 

1,9 

1,9 

2 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia – Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) 

2,2 

2,4 

2,3 

2,6 

2,8 

2,8 

6 

45




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Dalam perkembangan skor indeks persepsi korupsi peningkatan indeks hanya beberapa point saja. 

KEMENTERIAN PPN/ 

BAPPENAS 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Target dan Capaian IPK 2010- 2014 

3 

2,8 

3 

T 

C 

A 

R 

G 

A 

P 

A 

I 

E A 

T N 

3,2 

2010 2011 2012 2013 2014 

4,5 

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia – Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) 

‐ Target dan capaian IPK 2010-1014, dilihat tingkat kesulitan yang diluar kendali 2011-3, 2012-3.2, 

2014-5.Bagaimana upaya kita untuk dapat mencapai angka 5 tersebut dibutuhkan kerja keras dan 

komitmen kita dalam mencegah korupsi. 

‐ Cara memperbaiki IPK : 

� Perubahan skor yang drastis (misalnya dari 2,8 menjadi 5 dalam 3 tahun) membutuhkan 

perubahan yang holistik dan nyata terlihat oleh publik 

� Fokus perbaikan pada komunitas bisnis, khususnya pencegahan suap, pada sektor: 

- Perijinan usaha, yang berkaitan dengan daerah masing-masing yang masih menimbulkan 

praktek-praktek suap dimana pelayanan tidak transparan. 

- Pajak, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengukur sendiri. 

- Bea cukai, TI sudah masuk dalam melakukan pengkajian pelayanan berindeks korupsi 

dimana kongkalikong banyak ditemukan diluar. 

� Penindakan koruptor yang tegas terutama pada sektor : 

- Korupsi politik 

- Penegak hukum 

‐ Apa yang dilakukan daerah untuk mendukung RAD PK sangat signifikan karena apresiasi yang 

dilakukan di daerah berkaitan dengan RAD PK. Sangat diharapkan apa yang sudah kita lakukan 

ada hasilnya, dan dengan adanya pedoman diharapkan lebih meningkat lagi bagaimana implikasi 

dalam bentuk aksinya danbagaimana dampaknya pada masyarakat. 

‐ Urgensi RAD PK : 

� esensi otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu 

peran pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik sangat penting. RAD 

PK menekankan pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

� dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya RAD PK, memperlihatkan 

komitmen Pemerintah Daerah untuk bahu membahu mendukung percepatan pemberantasan 

korupsi pada lingkup daerahnya masing-masing. 

‐ Nilai strategis RAD PK : 

5 

7 

46



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan 

� Pembenahan 

penyelenggaraan 

pelayannan 

publik peenting 

dilakukan 

agar seemakin 

tertutuup 

peeluang 

yang memungkinka 

m an terjadinya ppraktek 

koruppsi. 

� Strategi 

pemb berantasan korupsi 

dalamm 

RAD PK saat ini lebih 

banyak mmengarah 

padda 

peembenahan 

struktur, maanajemen, 

daan 

budaya kelembagaann 

Pemerintah h Daerah. IIni 

mmerupakan 

strrategi 

yang lebih 

berkelanjuutan 

dibandinng 

strategi-straategi 

represif dari pihak luar 

peemerintah 

da aerah. Kita in ngin mengajaak 

Pemda dan d OMS untuk 

melihat bersama-samma 

sttruktur 

dari peemerintahan 

uuntuk 


korupsi. 

� RRAD-PK 

yangg 

berupaya membenahi struktur, mmanajemen, 

ddan 

budaya kelembagaaan 

� 

Pemerintah 

Daaerah 

sangat t potensial unntuk 

melahirkkan 

berbagai instrumen dan 

mekanismme 

keelembagaan 

yyang 

inovatif. Instrumen innovatif 

yang ddimaksud 

misaalnya 

saja addalah 

instrumeen 

unntuk 

mengideentifikasi 

unit ccost 

pelayanaan 

publik, instrumen 

untuk menampung keluhan publiik, 

innstrumen 

unttuk 

mendorong 

transparaansi 

dan akuuntabilitas. 

RRAD-PK 

untuuk 

membenaahi 

sttruktur, 

pema anfaatan kampanya 

pilkadaa 

untuk RADD 

PK baik unttuk 

dilakukan dalam rangkka 

peerbaikan 

denggan 

catatan te etap dilakukann 

pemantauan. 

Perencanaan 

RRAD 

PK yang g tepat dan jaaminan 

penga anggaran yanng 

sesuai denngan 

ketentuaan 

huukum 

yang be erlaku merupakan 

hal-hal yang akan mendorong m pemerintah 

daerah 

untuk lebbih 

beersemangat 

mmelakukan 

peemberantasann 

korupsi, ter rutama upayaa 

pencegahann. 

Kita inginkaan 

mmasuk 

dalam RKPD atauu 

RPJMD daari 

masing-masing 

pemerrintah 

daerahh, 

kami sudaah 

beerkoordinasi 

dengan d Kemeendagri 

tentanng 

bagaimanaa 

landasan huukum 

dari RADD 

PK ini. 

‐ RAD PK merupaakan 

suatu dokumen yaang 

disusun untuk mennjadi 

Pedomaan 

Penyearaah 

implemmentasi 

komiitmen 

Pemeri intah Daerah dalam menaanggulangi 

koorupsi. 

Secaraa 

praktis, RAAD 

PK dis susun untuk menjadi m dasar 

dan pedomaan 

bagi SKPDD 

dan aparatuur 

Pemerintahh 

Daerah dalaam 

mendorong 

upaya perbaikan pelayanan 

publiik. 

‐ Fungssi 

RAD PK : 

� Pedoman 

bagi 

institusi pelayanan 

publik 

di daerah h dalam memmperbaiki 

pela ayanan publiik, 

peengelolaan 

ke euangan daerrah 

dan penaataan 

sistem aadministrasi 

ppemerintahan 

daerah secara 

leebih 

terukur daan 

akuntabel; 

� Pedoman 

untuk 

menjembatani 

koordinnasi 

daan 

integrasi program-prog gram pelayanan 

puublik 

pengeloolaan 

keuanggan 

daerah dan 

peenataan 

siste em administraasi 

pemerintahan 

daaerah 

dalam m rangka pemberantaasan 

� 

koorupsi 

di daerrah; 

Pedoman 

unttuk 

mensinergikan 

berbaagai 

peerbaikan 

di bidang pe elayanan puublik 

� 

peengelolaan 

keuangan 

dae erah dan piñaatas 

siistem 

admini istrasi pemerintahan 

daeerah 

baaik 

pada tingkkat 

pusat mauupun 

daerah; 

DDokumen 

kont trak politik ba agi masyarakkat 

dan pihak-pihak 

lain yyang 

berkepeentingan 

untuuk 

mmemantau 

pelaaksanaan 

proogram 


Koru upsi di daerahh 

‐ Fokuss 

RAD PK : 

1) Peningkatan 

KKualitas 

Pelayaanan 

Publik




Bappenas 

Kemitraan 

2) Penataan Sistem Keuangan Darah 

3) Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan 

4) Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi 

Yang paling ramai pada point ke 4 (penetapan wilayah bebas korupsi, bisa dalam pemasangan 

banner, dll). 

‐ Review pelaksanaan RAD PK : 

� 2009 : Jateng, Bali, Sulsel, Aceh, Kaltim, hasilnya pembuatan dokumen RAD PK berdasarkan 

apa yang dibutuhkan dari daerah. 

� Masih banyak hambatan dalam penyusunan, monitoring dan evaluasi. Dari 5 daerah yang 

direview menilai RAD PK secara relevan dengan kondisi saat ini, diharapkan dengan RAD PK 

langkah-langkah pencegahan akan dapat semakin baik dilakukan. 

� Perkembangan RAD PK terutama bagi daerah yang telah menuangkan RAD PK ke dalam 

Peraturan Kepala Daerah masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui dampaknya 

bagi masyarakat, karena dampak merupakan hal paling penting dalam RAD PK karena 

berjangka panjang. 

� Masih perlu strategi implementasi oleh SKPD dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. 

� Reward and punishment, mutasi pegawai di lingkungan Pemda yang tidak dibarengi dengan 

transfer of knowledge. 

� Perlunya Juklak dan Juknis, Pedoman atau Manual Penyusunan RAD PK 

‐ Pedoman umum RAD PK : 

� Berdasarkan rekomendasi review pelaksanaan RAD PK di beberapa daerah, Bappenas 

menyusun Pedoman Umum RAD PK berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Organisasi Masyarakat Sipil serta instansi terkait lainnya. 

� Pedoman umum RAD PK diharapkan akan dijadikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun dan mengimplementasikan RAD PK. 

� Pedoman Umum RAD PK telah dilaunching pada bulan Desember 2011 

� Pedoman Umum RAD PK didistribusikan secara bertahap ke Provinsi dan Kabupaten/Kota 

seluruh Indonesia serta pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi RAD PK 

‐ Urgensi pelatihan secara umum : 

� Partisipasi publik yang nyata, sebagai forum multi stakeholder bagaimana menggabungkan 

pemerintah daerah dan civil society. Diharapkan ada aktor-aktor yang dapat pula menjadi 

motifator dan fasilitator dalam upaya perkembangan partisipasi publik untuk mempercepat 

penyusunan dan pelaksanaan RAD PK. 

‐ Urgensi pelatihan secara Khusus : 

� Memandang penting bagaimana membangun pemahaman yang komprehensif. 

‐ Peserta pelatihan : 

� Pelatihan ini akan dikelola sebagai bagian dari pelaksanaan kerjasama Bappenas dengan 

Kemitraan dalam program SUCCES pada tingkat nasional. 

� Pelatihan ini direncanakan akan dilakukan3 x di tiga regional yang berbeda-beda : 

o Regional 1: Jawa dan Sumatera, bertempat di Bogor (14-17 Sept 2011) 

o Regional2: Bali, Nusa Tenggara &Papua dilaksanakan di Denpasar (27-30 Sept 2011) 

48



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan 

o Regional 3 : Sulawesi, Kalimantan K daan 

Maluku, di Makasar (10-13 

Okt 2011) ) 

� TTim 

kerja untuk 

pelaksanaa an pelatihan inni 

terdiri dari : 

o Tim Fasilitator 

( Tim penulis 

Modul PPelatihan) 

dibaantu 

oleh tim teknis yang ditentukan d oleeh 

Tim Fasilita ator. 

o Tim koordinasi 

ke daeraah: 

Bappenass 

o Tim administrasi 

& keuaangan: 

Kemitrraan 

‐ Kriteriia 

peserta pellatihan 

: 

� Beerasal 

dari daerah 

yang peernah 

difasilitaasiBappenas 

ddalam 

menyusun 


� Beerasal 

dari da aerah yang teelah 

menetapkkan 

RAD PK ssebagai 

peratturan 

kepala daerah d 

� Beerasal 

dari dari 

daerah denngan 

IPK tertinnggi 

pada tahun 

2010 

� Beerasal 

dari dari 

daerah denngan 

IPK terenndah 

pada tahhun 

2010 

� Beerasal 

dari daerah 

dengan indeks integgritas 

tertinggii 

pada tahun 2009 & 2010 

� Beerasal 

dari daerah 

dengan indeks integgritas 

terendahh 

pada tahunn 

2009 & 20100 

� Beerasal 

dari daerah 

yang memiliki besst 

practise di bidang pelaayanan 

publikk, 

pengelolaaan 

ke euangan mauppun 

perbaikann 

tata pemerinntahan. 

‐ Kesimmpulan 

dan RTTL, 

dibutuhkaan 

komitmen yyang 

selama iini 

belum ada di daerah-da aerah. 

Kementer rian Pendayyagunaan 

AAparatur 

Neggara 

dan RReformasi 

BBirokrasi 

(Bppk. 

Gunawaan 

Sunendar r) 

‐ Kemeenpan 

dan RRB 

dapat meelakukan 

monnitoring 

dan evaluasi 

pada SKPD yang mmelalaikan 

Inppres 

no 

5 taahun 

2004. Semoga dengan program 

penceegahan 

akaan 

lebih meningkatkan 

m n lagi 

pelapooran 

yang disampaikkan 

daerah dan 

menyaamakan 

subs stansi. 

‐ Peta korupsi di Indonesia tterdiri 

dari ppolitical 

corrupption, 

bureaaucratic 

corrruption, 

actoor 

dan 

judiciaal 

corruption.TTapi 

apa yangg 

dimuat dalam 

situs 

UNCAAC 

tentang akktor, 

diharapkkan 

ada penyyadaran 

dari mmasyarakat 

Indonesia 

bah hwa pemilik negara adalaah 

rakyat bukan 

kelompo ok politisi. Jaadi 

bagaimana 

kita bissa 

menempatkan 

diri sebagai 

rakyat ddimana 

meruppakan 

basis dari kebijakan 

kebijaakan 

baik dari kelompok leggislatif 

maupuun 

kelompok eksekutif. e 

‐ Kita jangan sampai 

terkecoh h dengan ppemberantasaan 

korupsi ssementara 

sskema 

dimanna 

‐ 

penguusaha-pengussaha/ 

politisi-ppolitisi 

dari luaar 

justru memperdaya 

kita. 

Hasil telaahan dari 

UNCAC ba ahwa akibat dari korupsi bisa kita lihaat 

dari bagaiimana 

dampaak 

korupsi 

pada demmokrasi, 

penndidikan, 

pemmbangunan, 

kesehatan, lingkungan, keadilan daan 

kesejaahteraan. 

Bilaa 

kita melakukan 

penggalaangan 

dimanaa 

rakyat sebaagai 

pemilik nnegara 

dan kita 

coba memasuki ppintu 


seharusnyya 

unsur-unsur 

tadi dianggkat 

menjadi suatu ukuraan 

keberrhasilan 

reforrmasi 

dalam uupaya 


koruupsi.




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Hasil penelitian dari Dougman bagaimana area korupsi terbentuk harus menjadi fokus, pertama 

penelitian tahun 2006 area korupsi ada pada pengadaan barang dan jasa , ada pula pada 

perizinan, penegakan hukum. 

‐ Pada posisi 2 tahun prioritas korupsi ada pada pelayanan publik bagus tetapi harus dilihat pula 

pandangan dari para pakar, para pelaku bisnis. 

‐ Alur pikir pemberantasan korupsi, dimana dalam pemberantasan ada pencegahan dan 

penindakan. Perbaikan RAD PK dan RAN PK bukan hanya sekedar membalikkan telapak tangan 

tapi bagaimana melakukan pencegahan dalam memberantas korupsi dan ada praktek-praktek 

favourite good goverment and governance. 

‐ Proses kampanye pilkada memang ada baiknya dilakukan dalam rangka sosialisasi RAD PK, tapi 

tetap harus dilihat kembali apa yang akan dilakukan setelah dia terpilih. 

‐ Peran Kemenpan dan RB dalam pencegahan korupsi bertumpu pada Inpres nomor 5 tahun 2004 

dan sekarang ada Inpres nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi tahun 2011. 

‐ Area-area dalam pencegahan korupsi dilihat dahulu karena ada area-area yang khusus mengenai 

pelayanan publik dimana minimal masing-masing Pemda mau terbuka dalam pelayanan publik, 

sehingga sinkron dengan Inpres dan bila membuka situs Pemda ada kemauan untuk 

mencantumkan standar dalam melakukan pelayanan publik. 

‐ Materi Inpres no 5 tahun 2004 sudah sangat diketahui bagaimana pencegahan korupsi dapat 

diterapkan melalui LHKPN. Seharusnya LHKPN ini dijadikan basis bagi KPK untuk melakukan 

analisis, serta Inspektorat berperan serta untuk menerapkan amanat-amanat terhadap prilaku SDM 

yang ada di daerahnya. 

‐ Bagaimana peran serta masyarakat dan para pihak terkait untuk ikut mengawasi kejujuran dari 

LHKPN, dan sekarang sudah ada 3 instansi pemerintah yang menerapkan wisdom blowing system 

yaitu KPK, Pertamina, Kementerian keuangan yang mudah-mudahan diikuti juga oleh instansiinstansi 

lainnya. 

‐ Butir-butir Inpres 5 diserap juga dalam Inpres no 9 tahun 2011, diharapkan dijelaskan kembali 

tentang payung hukumnnya. Tapi secara substansi Inpres 5 tahun 2004 lebih pada aturan-aturan 

yang ada di atasnya. 

‐ SKB antara Menkeu dan Bappenas bisa dinyatakan tujuan dari sebuah instansi pemerintah adalah 

menggapai impact untuk masyarakatnya. Oleh karena itu eselon satu dalam suatu instansi 

pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai outcome dari apa yang telah dia lakukan terhadap 

output yang dibangun. Oleh karenanya kalau sebuah perencanaan seperti RAD PK mengikuti pola 

pikir yang dianjurkan dalam UUD ’45 seharusnya dapat mensejahterakan masyarakatnya, dan bila 

diturunkan dalam outcome dan output harusnya dapat dijadikan basis berbagai pihak termasuk 

menjadi pedoman bagi BPK dalam melakukan evaluasi. 

‐ Bila berbagai pihak sama-sama memahami dan menghargai, ada semacam diskusi bagaimana 

sebuah Pemda yanga ada di tingkat bawah termasuk dalam pencegahan korupsi ada penetapanpenetapan 

juga sasaran tentang pencegahan korupsi, lalu indikator apa yang harus dipegang oleh 

berbagai pihak sehingga nantinya menjadi acuan bersama. 

‐ Dalam instruksi khusus Inpres no 5 tahun 2004 ada catatan dari BPK adalah adanya 

ketidakefektifan sistem dari internal tentang bagaimana pencatatan keuangan yang tidak akurat, 

50



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

bagaimana 

pengan nggaran atau perencanaann 

masih belumm 

memadai, baagaimana 

keg giatan-kegiataan 

yang dilakukan tidak 

sepenuhnnya 

berbasis kepada BPD, 

jangan sammpai 

kegiatan-kegiatan 

yanng 

dilakuukan 

tentang pencegahan korupsi tidaak 

berbasis pada p RAD PK 

yang dibangun 

bersamma 

antaraa 

masyarakat dengan ekse ekutifnya. 

‐ BPK mensinyalir kkelemahan 

pemerintah 

disebabkan 

ole eh standard overlaping pprocedure 

yanng 

belum m memadai. BBila 

gerak BP PK, Bappenass 

dan lainnyaa 

pada arah perbaikan peelayanan 

publik 

maka program penncegahan 

koruupsi 

akan terccapai. 

‐ Hakik kat dan peran inpres no 5 ddimana 

reformmasi 

birokrasii 

menjadi salaah 

satu upayaa 

kita semua di 

dalam m penguranga an tingkat koruupsi, 

fokus paada 

pelayanann 

publik, indikkator-indikator 

r yang bisa kita 

bahass 

bisa merujuk 

pada apa yang y digagas oleh Bappenaas, 

World Bannk, 

Global Reeport, 

tapi yanng 

terpennting 

basisnya a adalah komitmen. 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Point--point 

penting yang telah dipaparkan 

oleeh 

Ibu Diani dan 

Bapak Gunawan 

adalahh 

: 

� Penganggarannberbasis 

kine erja 

� In ndeks persepssi 

korupsi dimmana 

target kkita 

adalah di point 5 dan pposisi 

kita saaat 

ini ada padda 

pooint 

2.8. 

� KKorupsi 

politik yang merupaakan 

problem besar 

� OOtda 

vs korupssi 

di daerah 

� Standar 

pelaya anan publik 

� RReformasi 

birookrasi 

merupakan 

pangkal ddari 

upaya pe encegahan 

� In ndikator kinerja 

� SAKIP, 

LAKIP 

� In npres 5 tahun 2004 

� In npres 9 tahun 2011 

Peserta (B Budi- Bappeda 

Kalteng) 

Bappenas 

Kemitraaan 

‐ Ketikaa 

bicara korupsi 

konteksny ya bukan 

hanya teknis saja, 

karena 

proses korupsi menjadi 

pertanyaa an dari pussat 

sampaai 

dengan ddaerah, 

apak kah tahu 

atau ketidaktahuaan. 

Ketikaa 

kita bicara dalam konte eks tahu 

atau ketid daktahuan daari 

beberrapa 

regulasi dari pusat yaang 

harus 

bermaain 

di area abbu-abu. 

dijabarkan 

di daeraah 

‐ Tahunn 

2012 Kaltenng 

akan menyyusun 

RAD PKK. 

‐ Mengapa 

saat mem mberantas korupsi 

yang dittekan 

hanya pada p pemerintah 

saja khussusnya 

daerahh. 

‐ Berap pa persen angggota 

yang juj jur dalam pemmerintahan/ 

SKPD? 

baromeeternya 

apa? 

‐ Keboccoran 

anggara an dan mahalnya 

biaya poolitik 

merupaka an salah satu grey area. 

‐ Perlu dipikirkan daari 

aspek naasional 

sampaai 

sub nasionnal 

bahwa harus 

ada mootor 

penggeraak 

(dibuaat 

satu formasi), 

harus adaa 

satu unit yaang 

kompak dalam 33 proovinsi, 

laskarnnya 

siapa yanng 

harus dituntun olehh 

pusat.




Peserta (Yahya-LBH Maluku Utara) 

Bappenas 

Kemitraan 

‐ Proses penindakan hanya berlaku pada KPK saja, harusnya kita juga masuk pada area 

penindakan. 

‐ Dalam proses pencegahan yang paling baik kita lakukan adalah pemotongan pada mata rantai 

korupsi. 

‐ Pada proses strategi pencegahan pembinaan struktur sudah ada UU yang mengarah pada 

reformasi birokrasi TNI Plori, tapi belum bisa berubah secara totalitas. 

‐ Audit yang dilakukan BPKP, dan KPK baru sebatas adminsitrasi, tidak pernah masuk pada 

substansi yang sebenarnya. Kketika ada kasus korupsi tingkat DPR apakah kewenangan KPK 

masuk pada tingkat itu? 

‐ Prilaku individu merupakan basic dalam pencegahan korupsi. 

Peserta (Arumahi-Ombudsman Makasar) 

‐ Apakah pencegahan korupsi akan lebih efektif bila dilakukan oleh banyak instansi atau satu 

instansi yang disuport bersama? 

‐ Mengapa di tingkat pusat harus bergerak sendiri-sendiri padahal program yang diusung samasama 

dalam pencegahan korupsi. 

‐ Dengan begitu banyak daerah yang sudah difasilitasi Bappenas, sejauh mana evaluasi terhadap 

komitmen-komitmen itu dan apakah ada sanksi bagi daerah-daerah yang tidak menyusun RAD 

PK? Termasuk pula bagi peserta yang tidak dihadiri oleh dua komponen, karena suport merupakan 

biaya dari uang rakyat. 

Bappenas (Ibu Diani) 

‐ Diharapkan beberapa pertanyaan dapat bahas dalam diskusi kelompok karena ada yang 

membutuhkan bahasan dan kesepakatan bersama dan supaya tidak hanya satu arah saja dari 

Bappenas . 

‐ Pernyataan dari Kalteng banyak ungkapan bagaimana kebijakan pusat yang membuat bingung 

daerah. Harmonisasi pusat dengan pihak-pihak terkait sudah disampaikan berdasarkan isu-isu 

yang diangkat dari tiap-tiap daerah, yang terbanyak adalah masalah barang dan jasa. 

‐ Contoh dari Solo yang tidak memusingkan masalah peraturan pusat tapi apa yang dapat dia 

lakukan di daerahnya sebagai bagian dari kontribusi pada daerah yang secara langsung maupun 

tidak langsung juga berimbas pada pusat. 

‐ Kami harus juga banyak mendorong pemerintah pusat atas kebijakan-kebijakan yang diserahkan 

pada daerah, kami dorong bersama-sama dengan Kemendagri. 

‐ Dalam kaitan dengan reformasi birokrasi, Menpan tetap harus berada di depan sesuai dengan 

fungsi dan tugasnya, 

‐ Terkait pemberantasan korupsi, bila seolah-olah “heavy”nya adalah eksekutif itu salah karena 

sudah ada gerakan yang mengarah pada legislatif yang didorong oleh masyarakat. 

‐ Yang akan kita lakukan adalah melalui strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 

yang mengacu pada konvensi Internasional, yang memang memerlukan kolaborasi antara 

eksekutif-legislatif-yudikatif,OMS, media dan dunia usaha yang memang sedang disusun. 

52




Bappenas 

Kemitraan 

Bagaimana menciptakan strategi untuk pelibatan dari berbagai stakeholder, dan itu merupakan 

arahan dari setwarpres untuk dipaparkan langsung pada wapres. 

‐ ICW menyarankan fokus dalam rencana aksi tentang political corruption, ini sangat penting karena 

dengan perubahan amandemen UUD 1945 implikasinya pada sisi bahwa sekarang ini semua yang 

menentukan adalah parlemen. Tapi kenyataannya model rekruitmen partai politik juga sangat 

lemah karena DPR-nya juga merupakan anggota-anggota partai politik, dan semua harus datang 

dari masyarakat bila ingin ada perubahan-perubahan secara nyata. 

‐ Esensi daripelatihan ini adalah sharing dengan forum multi stakeholder. 

‐ NGO tidak perlu mengembor-gemborkan pemerintah daerah yang tidak datang karena nanti dia 

bisa dikoordinasikan dalam penyusunan RAD PK di daerah-daerah. 

‐ Evaluasi sudah direncanakan dari pelaksanaan TOT, sejauhmana peran CSO memberikan 

kontribusi, sejauhmana respon dari pemerintah daerah. 

‐ Sanksi yang tidak menyusun RAD PK baru sanksi moral saja, sehingga nanti bisa jadi sasaran 

KPK. 

‐ Mana yang bisa dilakukan di lingkungan masing-masing akan menjadi lebih baik karena ada 

kesadaran sendiri bukan keterpaksaan. 

‐ Proses monitoring dan evaluasi bersama Menpan akan diangkat pada kerangka nasional sehingga 

ada reward/ penghargaan suatu daerah sudah melakukan RAD PK. 

‐ Punishment yang direncanakan dilakukan dengan pemotongan anggaran, dan audit khusus dalam 

program pemberantasan korupsi. 

‐ UKP4 setuju untuk transfer of knowledge pada daerah yang akan melakukan RAD PK. 

‐ Penyampaian pelatihan regional 1-3 akan dilakukan pada pusat dan ditembuskan pada Bapak/Ibu 

di daerah, Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), Menko, sebagai penilaian dalam komitmen 

daerah pada RAD PK. 

Menpan (Gunawan) 

‐ Problem koordinasi harus dimulai dari diri kita sendiri, adakah kemauan diri kita untuk melakukan 

apa yang sudah didapat pada pelatihan ketika kita kembali ke daerah masing-masing. 

‐ Terkait pada masalah efektivitas, efisiensi, perekonomian dimana disebut dalam UU 17 

dihubungkan dengan adakah kemauan untuk melaksanakan apa yang kita dapat dalam pelatihan 

ini . 

‐ Adapun alat ukur yang biasa digunakan oleh para penyelenggara pelatihan memang belum 

ditetapkan oleh instansi pemerintah tetapi memang sebaiknya setiap kegiatan ada alat ukurnya 

termasuk pula pada kegiatan sosialisasi. Tentang bagaimana kita membangun indikator-indikator 

sosialisasi sehingga nantinya dapat diketahui indikator prosesnya seperti apa, indikator outputnya 

seperti apa, indikator outcomenya seperti apa dan masing-masing bisa kita jawab pada point 

berapa. 

‐ Pada SKB antara Bappenas atau Menkeu harus ada pernyataan tentang keberhasilan capaian 

output, outcome karena semua itu memerlukan jangka waktu. 

53




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Bappenas melalui penganggaraan berbasis kinerja harus mampu mewujudkan instansi 

pemerintahan yang ramping tapi efektif melalui pemotongan-pemotongan. Jika sebuah instansi 

tidak mampu memberikan impact, outcome ataupun output bagi masyarakat harusnya ada 

pemotongan anggaran, pemotongan distribusi, dsb. 

‐ Masalah audit harus berbasis pada transparansi, responsibility, kemampuan. Tapi pemeriksaan 

yang dilakukan BPK ada audit-audit lainnya, seperti pemeriksaan internal. Bila dikaitkan dengan 

Inpres 5 tahun 2004 KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah harus melakukan kajian atas 

kemungkinan-kemungkinan perilaku korupsi dan dalam Inpres 10 instansi pemerintah harus 

melakukan pembinaan dan pengawasan. Itu semua seharusnya dapat dilakukan melalui pintu 

pengawasan oleh Inspektorat atau Bawasda; bisa dilakukan melalui pintu perencanaan oleh 

Bappeda. 

‐ Karena bila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja dan tujuan sebuah pemerintah daerah 

harus menjadi sebuah kesepakatan bersama. Sehingga disaat BPK turun diharapkan auditnya 

dapat menghasilkan audit berbasis hasil, meskipun ada beberapa BPK yang masih berhadapan 

dengan KPK mengenai audit yang tidak benar. Jadi ada baiknya ada feedback saling mengawasi 

antar instansi selama berbasis pada aturan-aturan yang ada. 

Fasilitator (Frido) 

‐ Sedikit mengenai agenda setting : 

� Harapan di bulan akhir Oktober-November turun Peraturan Presiden tentang STRANAS PPK. 

� Ke depan, dibutuhkan komitmen dari masyarakat dan pemerintah. 

� Monitoring implementasi ada di internal pemerintah dan masyarakat melalui anti corruption 

forum. 

‐ Lebih lanjut akan ada sesi diskusi lainnya. 

Pukul 10.13 

----------------------------------COFFEE BREAK ----------------------------------- 

54



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

SESI 3 

MEMAAHAMI 

KKONSEPP 

DASARR 

RAD PKK 


‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMengembangkkan 

pemaham man yang utuhh 

tentang kon nsep dasar ddan 

arah kebijjakan 

Rencanna 

AAksi 

Daerah Pe emberantasan 

Korupsi. 

� MMembangun 

pe emahaman pe eserta tentang 

prinsip-prins sip dasar dalaam 


‐ Dalamm 

RPJMN 2010-2014 

diseebutkan 

bahwwa 

salah satu indikator pemmerintahan 

yaang 

bersih daan 

bebass 

dari KKN addalah 

terlaksaananya 

RAD PK, namun bbaru 

22 Provinnsi 

dan 11 Kaabupaten/ 

Koota 

yang ssudah 

menyuusun 


‐ Prinsip 

pokok RADD 

PK : 

� RRAD 

PK tidak boleh dipahaami 

dalam keerangka 

proyeek 

atau prograam 

tertentu ddari 

pemerintaah 

puusat 

melainka an harus menjjadi 

inisiatif daaerah. 

� AAgar 

menjadi inisiatif daera ah maka dibbutuhkan 

kommitmen 

yang sungguh darri 

semua pihaak 

unntuk 

melakukan 

pengawala an penyusunaan 


� Seringkali 

daerah 

mempers soalkan landaasan 

hukum teermasuk 

di dalamnya 

puni ish and reward 

attas 

pelaksanaaan 

suatu keebijakan 

padaahal 

yang le ebih penting justru meliha at urgensi daan 

mmanfaat 

bagi ddaerah. 

� Hal 

penting lain yang perlu p dipahami 

adalah bahwa secaara 

administrratif 

RAD PPK 

‐ 

diidokumentasikan 

sebagai sebuah dokuumen 

perenccanaan, 

yang menjadi sum mber dan araah 

keebijakan 

untuk 

pencegahann 

dan pemberrantasan 

koruupsi 

di daerahh. 

Pembbagian 

kelomp pok menjadi 3 kelompok deengan 

cara mengundi. 

.......... .............Berbaagi 

Kelompook 

& Diskusi Kelompok.... 

K ................... 

Bappenas 

Kemitraaan




Tugas kelompok : 

1 

Mengapa RAD PK disebut 

sebagai dokumen 

penyearah implementasi 

komitmen pemerintah 

daerah dalam upaya 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi? 

Jawaban : 

Bappenas 

Kemitraan 

1. Karena RAD PK yang disusun merupakan bentuk komitmen operasional dan konkrit yang disusun 

dalam rangka pemberantasan korupsi. 

� Tertuang dalam RPJMN skala nasional menjadi RAD PK. 

� Tertuang dalam RPJMD skala daerah menjadi RAD PK. 

2. - Perbaikan pelayanan publik. 

‐ Perbaikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. 

‐ Peningkatan pelaksanaan koordinasi multistakeholder. 

‐ Perbaikan sistem administrasi pemerintahan. 

‐ Mendorong adanya regulasi di tingkat daerah dalam mendukung RAD PK. 

*) Diluar ranah hukum daerah punya satu kewenangan yang dikendalikan dari pusat, di luar ranah 

hukum adalah perbaikan pelayanan publik, perbaikan sistem pengelolaan administrasi. 

3. Karena pelayanan publik merupakan pintu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

4. Tujuan dan sasaran + komitmen + formulasi +keberpihakan pada kepentingan publik (gugus 

tugas). 

1 

Apa saja landasan hukum yang 

menjadi dasar penyusunan RAD PK? 

Jawaban : 

Kelompok 1 

2 

Apa saja bentuk aksi yang 

dapat dilakukan daerah 

untuk dalam rangka 

pencegahan dan 


Kelompok 2 

3 

Mengapa perbaikan pelayanan 

publik menjadi hal penting 

dalam upaya pencegahan dan 


2 

Menurut kelompok, hal penting yang 

perlu dipahami berkenaan dengan 

landasan hukum penyusunan dan 

penetapan RAD PK? 

4 

Apa saja hal‐hal pokok 

yang perlu dipahami 

tentang RAD PK ? 

3 

Apa saja konsekuensi hukum yang 

dapat diterima daerah, berkenaan 

dengan penyusunan dan penetapan 

RAD PK? 

1. - Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

‐ Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2011 Tentang RPJMN 2010 – 2014. 

‐ Intstruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2011. 

2. - Issue/Strategi Nasional 

56




‐ Rencana Aksi 

‐ Keluaran 

‐ Target Penyelesaian 

‐ Sasaran 

‐ Instansi Penanggung jawab 

‐ Pemerintah DaerahReward 

3. Reward : Mendapat tambahan anggaran 

Sangsi :Publikasi secara nasional 

1 

Mengapa daerah harus 

menyusun RAD PK? 

Kelompok 3 

2 

Apa saja manfaat yang 

diperoleh apabila daerah 

menyusun dan melaksanakan 


Bappenas 

Kemitraan 

3 

Bagaimana masyarakat dapat 

mengetahui manfaat 

penetapan dan pelaksanaan 


Jawaban : 

1. Agar daerah mempunyai dokumen yang terususun untuk jadi pedoman penyearah implementasi 

komitmen dalam menanggulangi/ mencegah korupsi. 

2. - Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. 

‐ Terdukungnya percepatan pemberantasan korupsi di daerah. 

‐ Adanya perbaikan kualitas pelayanan publik. 

3. - Sosialisasi RAD PK sampai ke tingkat bawah. 

‐ Pelibatan seluruh elemen dalam penyusunan RAD PK. 

‐ Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan. 

‐ Publisitas laporan dan transparansi serta akuntable. 

‐ Dukungan regulasi oleh daerah. 


‐ Kelompok 1 bicara tentang apa itu RAD PK, kelompok 2 tentang landasan hukum, dan kelompok 3 

tentang manfaat dari RAD PK. 

‐ Inpres 5 yang sekarang berlaku sebentar lagi akan selesai dan dilanjutkan oleh Inpres 9 yang akan 

berlaku. Hasil review dari Kabuipaten/ Kota yang sudah melakukan rencana aksi 89,9 % PNS tidak 

pernah membaca tentang Inpres 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi tersebut. 

‐ Apa dampak dan konsekuensi hukum bila satu daerah tidak menyusun RADK PK? 

Peserta (Asram) 

‐ Bila suatu daerah tidak menyusun RAD PK pasti disana ada problem, dan terkait dengan sanksi 

mungkin anggaran bisa dipangkas atau bisa dipublikasikan secara nasional (publikasi zona 

merah). 

Peserta 

‐ Tidak cukup hanya publikasi zona merah karena kepala-kepala juga turut bertanggung jawab, bila 

kepala tidak melaksanakan sebagaimana fungsinya dengan sebagimana mestinya apapun 

57




Bappenas 

Kemitraan 

konsekuensinya tidak terlalu berpengaruh,karena implementasi pada yang dibawah adalah 

keputusan dari atas. 


‐ Apakah ada efeknya bila dilakukan sanksi baik itu publikasi nasional atau apapun? 

Peserta (Budi) 

‐ Bicara dari konteks dasar, RAD PK adalah upaya antisipasi mengikis korupsi secara bertahap 

dengan komitmen, satu formulasi, satu pelaksanaan dan satu pemahaman. Pada sisi lain ranah 

hukum berjalan, ketika tidak ada komitmen upaya jangka panjang harus dipertanyakan, apakah 

ada satu proses pembiaran, dan pertanyaannya setelah itu bagaimana? Karena ranah 

administrasi, ranah operasional, ranah komitmen harus berjalan. 


‐ Dokumen ini menjadi komitmen operasional, tapi kalau kita melihat ada RPJMN, RPJMD, 

RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, bagaimana supaya ini semua menjadi satu? 

Peserta 

‐ Dalam RPJMD ada satu point bahwa menyusun dokumen RAD PK atau upaya pemberantasan 

korupsi. Bila kita menjabarkannya perlu ditempuh langkah awal dalam bentuk koordinasi, tapi bila 

hanya menjadi satu amanah saja maka akan aman-aman saja. 

‐ Begitu pula pada lingkup nasional proses hukum berjalan dari tahun ke tahun tapi tidak pernah ada 

satu perbaikan. 

‐ Sehingga permasalahannya sama baik di lingkup nasional maupun sub nasional yaitu 

membutuhkan satu formulasi. 


‐ Di RPJMD ada tertuang tentang visi dan misi yang berbicara tentang penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Itu bisa menjadi “capstock” untuk RAD PK.. 

Peserta 

‐ Pemerintahan yang good governance bisa jadi cantolan RAD PK. 

Peserta (Azhar) 

‐ RPJMD berangkat dari visi dan misi calon. 

‐ Ada fakta Renstra SKPD tidak nyambung dengan RPJMD. 


‐ Dari sisi dokumen ada komitmen operasional, RPJMD, Good Governance, Renstra SKPD, Renja 

SKPD. 

‐ Bila bicara mengenai RAD PK sebagai sebuah dokumen secara administratif pemerintahan ada 

cantolannya. 

‐ Persoalan seriusnya ada pada implementasi karena SKPD merupakan region pemerintah dan 

bicara soal politik. 

‐ Diupayakan pada bulan november sudah ada rumah dan payung besar yaitu STRANAS PPK. 

58




Bappenas 

Kemitraan 

Peserta (Arumahi-Ombudsman Makasar) 

‐ Komitmen walikota yang kita lihat dan kita dengar sangat luar biasa, tetapi pada saat implementasi 

tidak seperti yang diharapkan. 

‐ Bicara tentang dokumen Kota Makassar ini masih kurang, terlepas dari RAD regulasi di Kota 

Makassar mulai dari Pemda tentang SOP saat penilaian dokumen pasti jadi juara tapi saat 

pelaksanaan malah paling rendah (kedua dari bawah). 

‐ Sehingga apakah yang penting disini dokumenkah atau implementasikah? 

‐ Sedikit gambaran daerah yang memiliki RAD PK, berapa banyak pejabat yang terjaring secara 

hukum dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki RAD PK, sehingga bila nanti ada publikasi 

mengenai daerah yang belum memiliki RAD PK kaitannya dengan berapa banyak pejabat yang 

terjaring dalam daerah yang sudah memiliki RAD PK, dan kita membutuhkan data-data seperti itu. 

Peserta (Sukamto) 

‐ Bicara masalah dokumen RAD PK, pemerintah biasanya paling pintar dalam membuat dokumen 

tetapi kebiasaan dari pemerintah adalah membuat laporan kepada pusat dan selesai sampai disitu. 

‐ Setelah penyusunan dokumen adalah bagaimana kita mengawal dokumen tersebut supaya dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

‐ Dalam pengawalan itu kita harus bersama-sama mengontrol,memonitoring dan mengevaluasi 

secara maksimal. 

‐ Karena kita tidak bisa menutup mata dengan banyaknya peraturan dari pusat terkadang menjadi 

tumpang tindih. 


‐ Rata-rata problem ada pada implementasi, diharapkan setelah pelatihan ini beberapa bulan ke 

depan bisa bertemu Kepala Bappeda, Kepala Bappeda lapor kepada Sekda, Sekda lapor ke 

Walikota sampai terbit SK tidak penting muncul dari RKA mana yang penting tahun depan kita bisa 

menyusun RAD PK. Sehingga tidak selalu top-down, tetapi bisa juga dilakukan dengan metode 

bottom up planing. 

‐ Apakah sudah ada gambaran tentang bagaimana kita akan menyusun RAD PK di daerah? 

Peserta (Budi) 

‐ Harus ada yang mengawal dokumen tersebut yang punya kompeten (dunia usaha/ pemerintah), 

seperti RAN HAM yang dijabarkan dalam RAD HAM dimana ada satu gugus tugas yang diketuai 

oleh Kepala Daerahmengawal dokumen itu. Kami belum melihat di daerah semacam petunjuk atau 

instruksi, sehingga perlu satu gugus tugas yang perlu dibentuk oleh daerah untuk mengawal 

dokumen RAD PK yang akan kita susun nanti. 

-------------------------ISHOMA (12.30 WITA)-------------------------- 

59



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Frido) 

Fasilitatoor 

Dewi 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMenggali 

penggetahuan 

dan pengalaman peserta dalamm 

proses pengawalan 

kebijakan. 

� MMemberikan 

pemahaman p yang y utuh tenntang 

seluruh h tahapan daan 

mekanisme e dalam sikluus 

RRAD 


‐ Dalamm 

menjadi fassilitator 

RAD PK kita haruus 

tahu tahappan-tahapan 

penyusunan RAD PK, oleeh 

karena 

itu pada sesi 

ini akan meemperjelas 

mengenai 

siklus 

dari RAD PPK 

dimana sebbelumnya 

akaan 

dilakuukan 

sharing ppengalaman 

ppara 

peserta dalam mengaawal 

suatu prroses 

penyusuunan 

kebijakaan 

di daeerah 

masing-m masing 

Fasilitatoor 

(Azis) 


......... ..........Ice Breeaking 

(Rujak k)............... 

SESI 4 

MEMMAHAMII 

SIKLUSS 


‐ Pembbagian 

kelomp pok menjadi 4 kelompok ddiskusi 

dengaan 

cara mengghitung 

satu sampai s dengaan 

empat. 

.......... ...................... ......Berbagi KKelompok..... 

..................... .................. 

Bappenas 

Kemitraaan 

Tugas kelompok 

: 

� Diskusikan 

dalam kelompok k penngalaman 

andda 

dalam men ngawal sebuah 

kebijakan aatau 

program. 

� Gunakan 

kartu metaplan 

untuk menuliskan taahapan 

dan mmekanisme 

yaang 

pernah dilakukan 

dalaam 

mengawal 

sebuah kebijakan. 

� Susunn 

menjadi sebbuah 

kerangkaa 

pikir tentangg 

proses kebij jakan. 

� Hubunngkan 

kartu-kkartu 

metaplann 

tersebut dengan 

garis ataau 

tanda panaah 

yang dapaat 

menjelaskan 

alur proses 

kebijak kan secara utu uh.

Kelompok 2 

Kelompok 3 

. 




............................Diskusi Kelompok.............................. 

Bappenas 

Kemitraan 

Berdasarkan pengalaman teman-teman yang 

kebanyakan dari Kalimantan terkait dengan proses 

pengawalan sebuah kebijakan, yang pertama 

melakukan workshop perencanaan kemudian FGD 

terkait dengan bagaimana mengawali proses 

kedepannya, kemudian konsultasi publik terkait 

dengan beberapa hal yang akan dilakukan 

kedepannya, dilanjutkan dengan expert meeting 

lalu finalisasi draft, kemudian membentuk forum 

multi stakeholder terkait dengan isu, selanjutnya 

langkah kedua dari akhir adalah kampanye diikuti 

oleh monitoring dan evaluasi 

‐ Pengalaman dari Provinsi Sulteng 

dimana kebijakan ini disampiakan 

kepada masing-masing SKPD terkait 

pula dengan masyarakat, dimana 

langkah pertama adalah forum diskusi 

dalam merumuskan kebijakan dalam 

bentuk dokumen, selanjutnya adalah 

pembentukan tim dimana disusun 

rencana kerja dan operasional dalam 

kegiatan ini, dari hasil operasional ada 

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

serta sosialisasi. Intinya bila tidak 

didukung harus ada dana untuk 

implementasinya. 

‐ Kedua adanya komitmen untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

telah direncanakan 

61

Kelompok 1 

Kelompok 4 




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Langkah pertama dalam proses 

pengawalan sebuah kebijakan 

adalah assesment kebutuhan isu 

bisa dari pemetaan dari kebutuhan 

stakeholder yang terkait dengan isu, 

kemudian bagaimana mendorong 

keterlibatan masyarakat, kemudian 

dibawa ke diskusi publik baik berupa 

FGD, workshop atau lokakarya. 

Setelah itu ada pematangan isu 

dimana isu-isu yang ada dipilih dan 

dikompilasi kembali hingga akhirnya 

sampai pada kampanye publik untuk 

mendorong masyarakat, lalu 

mendorong dalam bentuk kebijakan 

baik dilakukan lewat lobi atau 

negosiasi dalam tekanan publik. 

Pengawalan terhadap dana BOS 

sejauhmana dana BOS tersebut tepat 

sasaran, dimana tahap awal dilakukan 

identifikasi permasalahan yang kita ambil 

dari dokumen-dokumen kemudian 

ditelusuri, lalu dokumen tersebut dianalisa 

mengenai sejauhmana dana BOS tersebut 

tepat guna dan sejauhmana biaya 

operasional, kemudian monitoring program 

dari dana BOS itu sendiri, dan hasil 

monitoring tersebut kita buat rekomendasi 

kepada sekolah-sekolah atau Dinas 

Pendidikan 


‐ Dari paparan masing-masing kelompok, paling tidak ada tahapan-tahapan yang sama mulai dari 

draft awal menuju perumusan. 

‐ Dalam proses kebijakan publik ada empat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu input-prosesoutput-impact. 

62




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Bila suatu kebijakan tidak diproses dengan baik maka dapat dikatakan cacat dari segi proses, bila 

di Indonesia sebuah kebijakan tidak melalui proses dengan baik maka akan sah-sah saja tetapi di 

luar negeri bila sebuah kebijakan tidak melalui proses yang seharusnya maka dapat digugat karena 

dikatakan cacat dari segi proses. 

‐ Mengapa rencana aksi lebih condong pada pemerintah karena nanti yang diminta 

pertanggungjawabannya adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tetapi kehadiran 

teman-teman disini terkait konteks proses kebijakan sebagai forum multi stakeholder. 

Teknik Delphi 

‐ Pembagian kelompok menjadi 4 kelompok sesuai siklus RAD PK : 1) persiapan, 2) perumusan 

(formulasi kebijakan), 3) pelembagaan, 4) strategi pelaksanaan 

..................................Berbagi Kelompok............................................. 

Tugas kelompok : 

Mendiskusikan dan menjawab beberapa pertanyaan 

‐ Apa saja mekanisme dalam tahapan ini? 

‐ Hal penting apa saja yang perlu dikuasai pada tahapan ini? 

‐ Siapa saja yang harus dilibatkan dan bagaimana proses melibatkan para pihak tersebut? 

‐ Apa saja output penting pada tahapan ini? 

‐ Apa saja kendala utama yang harus diantisipasi pada tahap ini? 

...................................Diskusi Pleno (Teknik Delphi) 14.50-15.30)................................ 

� WARUNG PERSIAPAN 

1) Mekanisme dan Tahapan dalam Persiapan : 

o Diskusi terbatas 

o Sosialisasi 

o Koordinasi antar stakeholder 

o Pembentukan tim 

2) Hal penting yang perlu dikuasai : 

o Regulasi/ aturan main 

o Prosedur/ mekanisme 

o Isu strategis 

o RAN – RAD PK 

3) OMS, Pemda, Legislatif dan Media 

o FGD 

o Konsultasi Publik 

4) Output penting dalam persiapan : 

o Adanya kesamaan persepsi RADPK 

o Adanya agenda/ tahapan proses penyusunan 

o Pembentukan tim 

o Isu prioritas 

*) tanggapan : 

- Siapa yang terlibat dalam diskusi terbatas ? 

+ tergantung dari pemerintah di tingkat daerah, pertisipasi masyarakat, komitmen pemerintah 

63




Bappenas 

Kemitraan 

daerah 

- Apa yang diharapkan dari peran legislatif ? 

+ mengawal, mengawasi supaya dapat mendorong kerja-kerja politik untuk supaya secepatnya 

terbentuk tim, terwujudnya RAD PK. 

- Sosialisasi yang dilakukan kepada siapa ? 

+ kepada publik, stakeholder. 

- Siapa tim yang terlibat ? 

+ tergantung pada komitmen kepala daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi 

masyarakat, ada 2 tim yang terlibat. 

� WARUNG PERUMUSAN 

1) Mekanisme : 

o Identifikasi masalah 

o Penentuan isu prioritas 

o Penyusunan rancangan awal RAD PK 

o Kampanye dan konsultasi publik 

o Pertemuan dengan tenaga ahli 

o Penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK 

2) Hal penting : 

o Akar masalah 

o Adanya fokus isu 

o Memiliki data pendukung 

o Analisis data 

o Teknik penyusunan RAD PK/ Metodologi 

o Teknik lobi 

3) -Multi stakeholder (pemerintah, swasta, dll) 

-Diskusi (FGD, workshop, konsultasi publik) 

-Lobby (hearing) 

4) Adanya draft RAD PK yang komprehensif 


- apakah isu prioritas masuk dalam persiapan atau perumusan ? 

+ bila sudah masuk dalam perumusan artinya sudah final, biasanya dalam persiapan baru pada 

tahap memiliah. 

- apakah tenaga ahli dulu ditemui baru konsultasi publik ? 

+ lebih baik dikonsultasikan dahulu dengan tenaga ahli baru melakukan konsultasi publik. 

- siapa yang diajak lobi ? apa tujuan lobi ? 

+ semua yang berkepentingan dengan ini (multistakeholder) supaya ada penyeragaman konsep. 

- finalisasi draft mekanisme RAD PK. 

+ sebelum ada finalisasi harus dilakukan pengujian dahulu. 

64




� WARUNG PELEMBAGAAN 


o Dokumen RAD PK 

o Konsultasi KDH I, KDH II (draft) 

o ACC 

2) Hal penting : Legalisasi Pergub/ Perbup 

3) Forum multi stakeholder (Inspektorat, Perguruan Tinggi, LSM, Kelompok Jurnalis) 

� Kerangka pengembangan 

� Mekanisme dan agenda 

� review 

4) Sosialisasi 

� Kelompok kerja 

� Metode 

5) Sasaran 


- saran untuk legalitas melalui perwali. 

- mengapa ada sosialisasi ? 

+ karena ditujukan pada masyarakat yang awam. 

- masalah anggaran ? 

+ karena melibatkan Inspektorat, perhuruan tinggi dan jurnalis 

Bappenas 

Kemitraan 

� WARUNG PELAKSANAAN 


� Penetapan SKPD pelaksana program pemberantasan korupsi 

� Sinkronisasi program PK dengan program SKPD 

� RAD PK masuk dalam proses musrembang 

� Program PK masuk dalam Renja SKPD 

� Proses penganggaran (RAPBD) 

� Membentuk tim monev pelaksana PK 

2) Hal penting : 

o Pengejawantahan RAD PK ke dalam RTL yang disesuaikan dengan penganggaran dan 

kegiatan SKPD. 

o Penetapan priotitas kebutuhan dan aktivitas/ belanja pada masing-masing SKPD. 

3) Yang terlibat adalah semua SKPD terkait, stakeholder. 

4) Komitmen (dukungan kebijakan yang terintegrasi dan sistematis) : legislatif dan eksekutif. 


- keterlibatan FGD, workshop tentang PK dengan forum multi stakeholder. 

- bagaimana sinkronisasi antara program menaggulangi korupsi melalui RAD PK dengan program 

SKPD ? 

+ sebelum adanya program RAD PK dan program SKPD, ditetapkan dahulu SKPD mana yang 

sesuai dengan program RAD PK sehingga dapat disinkronkan antara program RAD PK dengan 

program SKPD yang ada. 

65



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Pertannyaan 

kelomppok 

1 pada ddiskusi 

persiaapan, 

dalam konteks k RAD PK ada 4 koomponen 

yanng 

wajib dilibatkan (peemerintah, 

CSSO, 

akademissi, 

jurnalis/ meedia), 

dalam ppenyiapan 

straanas 

yang baru 

dunia usaha dilibattkan 

secara faakultatif. 

‐ Yang ada di tim RAD PK, yyaitu 

tim yanng 

dibentuk oleh Pemda dalam RAD D PK (melipuuti 

stakeh holder) yang ddi 

SK-kan oleeh 

Kepala Daeerah, 

diajukann 

oleh Kepalaa 

Bappeda. Diimana 

susunaan 

yang bertanggung jawab adala ah Kepala DDaerah, 

leadin ng sektornya Bappeda daan 

Inspektoraat, 

pelakssana 

adalah kepala k bidangg 

Bappeda, daan 

unsur-unsu ur lain sebagaai 

anggota. 

‐ Isu pprioritas 

pada a persiapan hanya identiffikasi 

awal, pada tahapaan 

perumusann 

sudah padda 

penenntuan 

isu prioritas. 

‐ Pada konsultasi puublik 

isu priorittas 

disepakati 

dan dibahass 

dengan publlik 

secara lebiih 

luas. 

‐ Konsuultasi 

tim ahli 

dilakukan ssetelah 

tim diibentuk 

oleh kepala daeraah, 

penentuan 

isu prioritaas, 

penyuusunan 

draft. Tetapi apakkan 

akan dilakukan 

konssultasi 

dengaan 

tim ahli ddahulu 

ataukaah 

konsu ultasi publik daahulu 

tergantuung 

pada kebbutuhan 

daeraah. 

‐ Sinkroonisasi 

anggaaran 

dengan kkegiatan 

haruus 

terintegrasi 

dengan peruubahan 

perenncanaan, 

makka 

pada saat penyusuunan 

RKA suddah 

harus dimmasukkan. 

‐ Saat presentasi RKA R teman-teman 

Bappeda 

akan melih hat apakah ddidalam 

renca ana sudah adda 

prograam 

kegiatan yang dulu dijanjikan 

di daalam 


Sehingga RAD PK ini bukan sebuaah 

proyek 

baru, melaiinkan 

sudah ada pada tuppoksi. 

Karenaa 

fokus RAD PPK 

ada tiga yyaitu 

perbaikaan 

pelayaanan 

publik, pperbaikan 

keuuangan 

dan perbaikan 

tata kelola pemerrintahan. 

... ..................... ...........COFFFEE 

BREAK... ...................... ............ 

Bappenas 

Kemitraaan



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

..................EEnergizer 

(Seemut 

dan Gajjah)............... 

........ 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMenguatkan 

pemahaman peserta teentang 

tu ujuan dan prinnsip 

dasar fassilitasi. 


pemahaman 

teentang 

� 

peeran,posisi 

daan 

watak fasilitator 


MMempertegas 

kebutuhan beelajar 

para peeserta 

unntuk 

menjadi fasilitator RADD 


‐ Sesi sebelumnya s kita sudah mmempelajari 

apa 

itu 

RAD PK mulai dari persiaapan, 

perummusan, 

‐ 

pelem mbagaan sampai 

pada pelaaksanaan. 

Sesi iini 

kita akan sharing penggetahuan 

apaa 

yang 

harus dimiliki ole eh seorang fasilitator mmelalui 

pengaalaman 

bapak k-bapak dalam m melakukan suatu fasititas si. 

SESI 5 

TEKN NIK FASSILITASII 


Peserta 

Pengalamman 

fasilitasi pengungsi p di Manado pada 

konsorsiumm. 

Ketika ada peserta yangg 

tidak mamppu 

untuk me emberikan pendapat/pemikkiran 

karena tidak percayya 

diri, sehinggga 

dibutuhkkan 

bagaimanna 

fasilitator dapat mampu u menggali pe engetahuan ppeserta. 

Peserta 

‐ Seora ang fasilitatorr 

harus mengguasai 

materii 

yang akan diberikan aggar 

output ya ang diharapkaan 

dapatt 

tercapai. 

‐ Mamppu 

mengarahkan 

informas si dan mengaarahkan 

alur diskusi sesuaai 

dengan yaang 

diharapkaan 

pada peserta. 

‐ Memiliki 

keterampilan 

bagaiman na memancingg 

respon dari peserta. 

‐ Mamppu 

membaca proses, tramp pil membaca proses yang berlangsung dan mengaitkkannya 

dengaan 

materri 

yang ajarkan. 

‐ Mamppu 

memastikaan 

proses disk kusi berjalan. 

Peserta 

‐ Tergaantung 

dari ap pa yang kita aakan 

fasilitasi, 

trik-trik 

menggali 

informassi, 

jangan meenganggap 

faasilitator 

lebih mengetahui m ssemua 

yang teerjadi. 

‐ Saat memfasilitassi 

peristiwa di desa, apakah 

‐ 

masyaarakat 

desa dapat memaahami 

apa yaang 

kita 

sampaaikan 

mengingat 

backgroound 

masingg-masing 

masyaarakat 

berbed da-beda. 

Ketikaa 

mendapatka an problem, yang 

sulit adalah 

melakukann 

pengawalann. 

‐ Pendaampingan 

yanng 

tidak efektiif 

di lapangan akan menjaddikan 

pengalihhan 

isu. 

Bappenas 

Kemitraaan




Bappenas 

Kemitraan 


‐ Ada beberapa hal yang dapat diambil dari sharing pengalamanBapak-Bapak,bahwa seorang 

fasilitator harus : 

� Memiliki kecakapan informasi 

� Kemampuan teknik untuk menggali 

� Melihat peserta yang tidak berani bicara 

� Manguasai isu-isu yang sesuai dengan materi yang dibawakan 

‐ Apa yang menjengkelkan dalam melakukan sebuah fasilitasi ? 

Peserta 

‐ Bisa membawa suasana dan bisa mengajak audience untuk memberikan umpan balik 

‐ Proses penggalian tidak akan berjalan bila fasilitator tidak bisa membawa suasana 

‐ Menempatkan diri seorang fasilitator sama dengan audience 

Peserta (Asram) 

‐ Bisa membaca peserta, mengasai metode fasilitasi. 

‐ Dapat menggali pengalaman peserta (untuk mengingat kembali pengalaman) 

‐ Menguasai alat peraga 

Peserta (Trisno) 

‐ Harus bisa diterima dahulu 

‐ Setelah diterima, harus dapat dipercaya 

Peserta 

‐ Konsisten terhadap tema 

‐ Fokus terhadap alurdan proses 

Peserta 

‐ Bisa membaca timing dengan baik 

‐ Pandai membaca situasi forum 

‐ Memiliki trik dalam mencairkan situasi/ forum 


‐ Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil bahwa seorang fasilitator : 

� Derajat fasilitator dan audience sama, yaitu sebagai objek yang sama-sama belajar. 

� Memiliki kemampuan mengarahkan peserta. 

� Memiliki kemampuan informasi (membaca isu). 

� Memendang dalam kelas posisi sama antara fasilitator dan audience. 

� Memiliki kemampuan untuk memancing peserta. 

� Mampu mengajak audience untuk berbicara, berbagi. 

� Tidak menganggap dirinya yang paling tahu. 

� Mampu menciptakan suasana umpan balik sebagai dinamisasi pelatihan. 

� Memiliki kecakapan dalam komunikasi. 

� Mampu mendengarkan bahasa peserta. 

68




Tentang Fasilitator RAD PK 

Bappenas 

Kemitraan 


‐ Sejak tahun 2006 hingga sekarang, baru terdapat 22 provinsi dan 11 kabupaten/kota yang 

menyusun RAD PK. Sementara amanat RPJMN 2010-2014 menyatakan bahwa target 

penyusunan RAD PK di daerah adalah 100%. Artinya pada tahun 2014, semua provinsi dan 

kabupaten/kota harus memiliki dokumen tersebut. 

‐ Sehingga dalam menjadi fasilitator RAD PK tidak hanya dibutuhkan kemampuan teknis saja, 

karena seorang fasilitator RAD PK memiliki kedudukan, peran dan mandat. 

‐ Ada 2 jenis fasilitator RAD PK yaitu fasilitator dari internal pemerintah dan fasilitator dari eksternal/ 

non pemerintah. 

Bagi fasilitator RAD PK yang berasal dari internal pemerintah : 

◦ Mensosialisasikan agenda setting RAD PK di internal SKPD selanjutnya mengupayakan 

proses akomodasi agenda RAD PK dalam dokumen perencanaan-penganggaran daerah. 

◦ Menjadi tim teknis pada internal SKPD yang ditugaskan mengawal proses penyusunan RAD 


◦ Memastikan proses legalisasi dan sosialisasi peraturan kepala daerah tentang RAD PK. 

Bagi fasilitator RAD PK yang berasal dari eksternal/non pemerintah : 

◦ Melakukan proses edukasi kepada masyarakat tentang agenda setting RAD PK dalam rangka 

pencegahan korupsi dan perbaikan pelayanan publik. 

◦ Menginisiasi dan mengelola forum multistakeholder untuk RAD PK sebagai bentuk 

kelembagaan/mekanisme partisipasi publik yang nyata dalam keseluruha tahapan RAD PK. 

◦ Menjadi pemandu /fasilitator teknis pada tahapan-tahapan penyusunan RAD PK terutama 

pada saat : Diskusi Terbatas, FGD Penentuan Isu Prioritas, Workshop Penyusunan Draft RAD 

PK , Workshop Penyempurnaan Dokumen RAD PK. 

◦ Melakukan pengawalan pada saat penyusunan serta monitoring dan evaluasi pada saat 

pelaksanaan RAD PK. 

‐ Prinsip dasar RAD PK pure partisipatif karena semua dilibatkan dalam pembuatan/ proses 


‐ Peran utama fasilitator menjaga komunikasi yang intens karena pemerintahan tidak menutup mata 

memiliki pekerjaan rutinitas tersendiri, oleh karena itu tugas teman-teman adalah untuk 

mengingatkan. 

‐ Fasilitator, secara individual harus Capable (memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kerjakerja 

advokasi kebijakan), Visioner (memiliki pandangan dan cita-cita untuk mendorong 

pencegahan korupsi di daerah), Independen (secara personal dapat mengambil keputusan atas 

nama pribadi). 

‐ Secara bersama-sama fasilitator RAD PK merupakan “peer group ” yang secara terus menerus 

menjaga koordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan agenda untuk mengawal 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. 

‐ Watak dasar fasilitator : 

� Mampu menempatkan peserta sebagai subyek bukan sebagai obyek. 

� Mampu menghargai pengalaman peserta untuk digunakan secara sungguh-sungguh dalam 

pertemuan. 

� Menempatkan diri sebagai animator. 

� Mampu memberikan bantuan dan dukungan selama proses belajar/pertemuan berlangsung. 

69




Bappenas 

Kemitraan 

� Mampu menggunakan pengetahuan, pengalaman dan kebutuhan yang bersumber dari peserta 

sendiri. 

� Fasilitator bukanlah pemimpin, melainkan juga salah satu warga belajar/peserta pertemuan 

yang tetap membutuhkan pembelajaran. 

‐ Pengetahuan dasar fasilitator RAD PK : 

� Kerangka Kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

� Pedoman Umum RAD PK 

� Petunjuk Teknis Penyusunan RAD PK 

� Materi-materi tentang Reformasi Birokrasi 

� Kebijakan-kebijakan di bidang perencanaan-penganggaran daerah 

� Kebijakan-kebijakan tentang Pelayanan Publik 

� Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik 

� Teori dan praktek-praktek advokasi kebijakan, advokasi anggaran dan anti korupsi serta upaya 

perbaikan pelayanan publik 

‐ Daerah-daerah yang mengikuti pelatihan ini diseleksi dimana ada 10 kriteria, seperti contoh kita 

ambil Melawi dipilih karena dia punya inovasi pengembangan sistem pengelolaan aset daerah 

yang sudah berbasis IT. 

...................................istirahat................................... 

70




Bappenas 

Kemitraan 

SESI 6 

MENYIAPKAN FGD PENENTUAN ISU PRIORITAS 


‐ Tujuan pembelajaran : 

� Memberikan pemahaman kepada peserta tentang langkah-langkah awal yang penting dalam 

siklus RAD PK. 

� Membangun kemampuan teknis peserta dalam menyiapkan agenda Diskusi Persiapan dan 

FGD Penentuan Isu Prioritas. 

‐ Pembagian kelompok menjadi dua kelompok diskusi dalam menyiapkan FGD penyusunan isu 

prioritas. 

‐ Kelompok A akan simulasi FGD dan kelompok B akan memberikan penilaian terhadap hasil 

simulasi kelompok A. 

‐ Tugas Kelompok : 

� Baca materi tentang Diskusi Persiapan yang telah dibagikan. 

� Pelajari teknis fasilitasi FGD Penentuan Isu Prioritas yang telah dibagikan. 

� Tentukan satu daerah yang akan dijadikan contoh dalam latihan Fasilitasi FGD. 

� Buat kerangka acuan pelaksanaan FGD dan daftar peserta FGD. 

� Bentuk tim teknis pelaksana FGD yang terdiri dari : 

o Fasilitator 

o Notulen 

� Siapkan alur pelaksanaan FGD Penentuan Isu Prioritas sebagaimana ditunjukkan pada 

gambar berikut : 

Pembukaan, 

Perkenalan & 

Pengantar 

1 

2 3 

Memahami 

konteks 

pencegahan 

korupsi 

4 

Identifikasi jenis‐jenis 

layanan publik 

PLENO & 

DISKUSI 

KELOMPOK 

Memetakan 

masalah dalam 

layanan publik 

� Tentukan beberapa anggota kelompok untuk berperan nanti dalam sessi Praktek FGD 

sebagai : 

o Kepala Bappeda 

o Inspektur 

o Kepala Dinas Pendidikan 

o Kepala Dinas Kesehatan 

5 

5 

Menentukan 

isu prioritas 

Menyusun RTL 

untuk Penyusunan 

Rancanan RAD PK 

6 7 

71



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

o Kepalla 

Kantor/Bad dan Perizinann 

o Kepalla 

Dispenda/DDPPKA 

o Perwaakilan 

LSM (33 

orang) 

o Perwaakilan 

Perguruuan 

Tinggi 

o Perwaakilan 

Media MMasa 

(2 orangg) 

o Tokohh 

Masyarakat 

........ ...................... ...................... ..........Diskussi 

Kelompok. ..................... ..................... ............... 

Kelompok 

B (Design FGD) 

Bappenas 

Kemitraaan 

‐ Pesserta 

FGD adalah Bappeda, 

‐ 

Disspenda, 

NGOO, 

Perguruann 

Tinggi, 

Media 

dan Tokoh 

Masyarakatt. 

Keggiatan 

FGD akan 

dilaksana akan 1 

harri, 

dimana alur 

kegiatan : 

� Persiapan oleh 

Bappeda. . 

� Perkenalan dipimpin langsung 

� 

oleh fasilitatoor. 

Pengantar ddisampaikan 

fasilitator 

untuk memberikan 

ggambaran 

� 

secara um um dengan metode 

persentasi ddalam 

power point. p 

Indentifikasi isu prioritas 

secara 

keseluruhann 

(tentang pelayanan p 

publik). 

� MMemetakan 

ya ang dibawa pada diskussi 

kelompok untuk meneentukan 

manaa 

yang palinng 

prrioritas. 

� DDiskusi 

pleno uuntuk 

penetap pan isu prioritaas. 

� RRTL. 

� Penutupan. 

‐ Setelaah 

pengantar akan dibagi kkelompok 

untuuk 

mengidenttifikasi 

masalaah 

dan dilakukkan 

pleno yanng 

diturunkan 

menjadi 

isu prioritas. 

‐ Tangggapan 

kelomp pok A : 

� Bappeda 

masih 

satu level ddengan 

SKPDD-SKPD 

lain, sehingga s munngkin 

dibutuh h intervensi daari 

GGubernur 

atau satu tingkat dari d itu.




Bappenas 

Kemitraan 

SESI 7 

PRAKTEK FGD PENENTUAN ISU PRIORITAS 


‐ Tujuan pembelajaran adalah untuk membangun ketrampilan teknis peserta dalam memfasilitasi 

FGD penentuan isu prioritas 

Kelompok A (Simulasi FGD) 

(Fasilitator) 

‐ Kami mengundang dengan hormat para peserta FGD untuk mengambil tempat masing-masing. 

‐ Acara hari ini FGD dengan tema Isu pokok pada perpanjangan STNK di Kalimantan Tengah. 

(Moderator) 

‐ Peserta FGD yang saya hormati, semoga pelaksanaan FGD beberapa hari ke depan dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

‐ Sebelum memulai acara ini kami persilahkan memberikan sambutan dalam acara ini. 

(Sekda Kaltim) 

‐ Isu pokok FGD hari ini adalah perpanjangan STNK di Kalimantan Tengah 

‐ Semoga apa yang kita harapkan dalam FGD hari ini dapat tercapai dan tidak ada lagi korupsi di 

negara ini. Dengan ini acara FGD saya buka. 

73



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

(Moderato or) 

‐ Panitia 

penyelengggara 

dipersilah hkan untuk memandu 

acar ra ini. 

(Fasilitatoor) 

‐ Permaasalahan 

pokkok 

FGD adaalah 

proses yyang 

terlalu laama 

dalam pembuatan 

ST TNK dan biayya 

yang tterlalu 

mahal. . 

‐ Harappannya 

adalahh 

bisa melakuukan 

dengan ssistem 

on linee, 

transparanssi 

biaya, dan adanya a SOP. 

‐ Penje elasan terperinnci 

akan disammpaikan 

oleh Kadispenda. 

(Kadispen nda) 

‐ Kita akan a membahhas 

proses pe erpanjangan SSTNK, 

kami 

sadarri 

instansi kkami 

memilik ki beberapa kelemahan 

berda asarkan studi banding, ketterbatasan 

terjadi 

karena 

dilakuukan 

secaraa 

manual sehingga wwaktu 

yang 

‐ 

dibutuuhkan 

lebih lama, dan terjadi t keboccoran 

biaya 

karena 

terjadi praktek 

percaloan n. 

Kami minta bantuan 

dari bebeerapa 

instanssi 

untuk ikut 

serta memecahkann 

permasalahaan 

tersebut. 

‐ Kami undang sseluruh 

lapis san masyaraakat 

untuk 

membberikan 

masukannya 

dalamm 

upaya penaanggulangan 

masalah 

ini. 


‐ Sesi sselanjutnya 

taanya 

jawab. 

(Media) 

‐ Ingin bertanya pad da Kadispenda 

apa solusi untuk mempe ercepat perpaanjangan 

STNNK, 

bagaimanna 

trik yang y akan dila akukan bila ssistem 

elektroonik 

mengganntikan 

manuall 

dan mendappat 

respon daari 

masyaarakat. 

‐ Kami ingin menge etahui secaraa 

jelas berappa 

banyak keerugian 

pemeerintah 

provinnsi 

Kalimantaan 

Tengaah 

ketikan meelakukan 

denggan 

proses seecara 

manual? 

(kadispennda) 

‐ Kita sadari s bahwa a butuh usahaa 

yang kerass 

dalam men nanggulangi mmasalah 

ini, ttapi 

disaat kita 

memuutuskan 

sesuaatu 

maka pas sti ada yang ddikorbankan 

baik b itu dari sissi 

biaya mauppun 

waktu, daan 

dalam m hal itu langkkah 

yang paling 

pertama aakan 

dilakukaan 

adalah perrsiapan 

SDM, selain itu jugga 

akan dilakukan sec cara elektronikk 

sehingga waaktyu 

maupun n biaya akan ditekan seminnimal 

mungkinn. 

(Media) 

‐ Dalamm 

pengamataan 

media kammi 

yang melaakukan 

prakttek-praktek 

teersebut 

adala ah orang yanng 

berseragam, 

bagaimana 

antisipaasi 

yang dilakkukan 

Dispendda? 

(Kadispen nda) 

‐ Karen n bersifat on line kami haarapkan 

tidakk 

akan terjadii 

kembali praaktek 

percaloan 

dan tingkkat 

keboccoran 

dapat te ertekan hinggaa 

50 sampai 660%. 


Bappenas 

Kemitraaan




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Waktu telah habis, semoga FGD ini bermanfaat dan ada persamaan persepsi juga kesepakatan 

bersama dalam menyelesaikan isu prioritas yang ada. 


‐ Kita sudah lihat simulasi FGD dalam penentuan isu prioritas, tapi mengapa isu sudah terpampang 

padahal FGD ini adalah untuk menentukan isu prioritas yang harus dirumuskan. 

‐ Kelompok 2 akan melakukan penilaian terhadap simulasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 

dengan menempelkan stick notepada kolom-kolom yang sudah ditentukan. 

Unsur yang dinilai 

Baik 

Penguasaan Materi 3 

Kepatuhan pada alur proses 

fasilitasi 

Ketrampilan menggunakan media 

Kemampuan komunikasi 

7 

Cukup 

Kurang 

4 2 

2 2 

5 3 2 

5 3 2 

--------------------------------------SELESAI------------------------------------- 

Keterangan 

75




HARI KETIGA 


Bappenas 

Kemitraan 

Pelatihan dihari ketiga, peserta lebih banyak praktek daripada pasif mendengarkan ceramah 

narasumber. Peserta diarahkan untuk melakukan simulasi, pemaparan hasil kerja kelompok 

&games 

76



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

RREVIEWW 

MATERRI 

HARII 

KEDUAA 


‐ Setelaah 

mempelaja ari RAD PK ddari 

sesi 1 saampai 

sesi 6 maka kita lakkukan 

revieww 

dari beberappa 

sesi yyang 

telah dippelajari 

bersa ama dimana ppara 

peserta dapat menuliiskan 

hal yanng 

menarik daan 

hal ya ang kurang me enarik/ masih perlu diperdaalam 

dalam kertas 

metaplaant 

yang dibaggikan. 

...Peserta Menulis M Hal yang y Menarikk 

dan Kurang g Menarik dallam 

Metaplannt.... 

Bappenas 

Kemitraaan 

I 

ARAH KEBIJAKAN 

PEMMBERANTASA 

AN KORUPSI 

NO 

MENARIK 

TIDAK MENARIK/ PPERLU 

DIPERRDALAM 

1. 

Suudah 

bisa memberikan 

gammbaran 

secarra 

ummum 

tentang pencegahan korupsi 

Komitmen 

pemerintah dalam pence egahan 

korupsi 

2. 

Peentingnya 

straategi 

pencega ahan dan 

peemberantasann 

korupsi. 

Arah kebbijakan 

penceggahan 

korupssi 

yang 

kurang koonsisten 

seirinng 

perubahann 

waktu 

Seeharusnya 

bukan 

lagi penc cegahan tetappi 

Penjelasaan 

tambahan langkah konk krit arah 

3. peenindakan 

unttuk 

memberikkan 

efek jera 

baagi 

para korupptor 

kebijakann 

Re egulasi tentanng 


Adanya bberbagai 

reguulasi 

(UU, PP, Inpres) 

4. 

yang mennyangkut 

PK sebagai wujud 

komitmenn 

nasional dalam 


Da apat memahaami 

RAN PK ddan 

RAD PK ‐ Kons sep dasar RADD 


5. se ehingga dapatt 

mensinergik kan dengan ‐ Siklus 


ke ebijakan di daerah 

‐ Arah kebijakan peencegahan 

korupsi 

6. Ar rah kebijakan cukup dipahaami 

Peningka atan kualitas ppelayanan 

pubblik 

7. 

Belum baanyak 

memahhami 

konsep 

kebijakannnya




Bappenas 

Kemitraan 

NO MENARIK 

II 

KONSEP RAD PK 


1. Komitmen pemerintah dalam mendorong Pentingnya RAD PK 


2. Penjelasan dari aspek pemberantasan Adanya komitmen multi stakeholder 

3. Komitmen pemerintah yang konkrit Konsep dasar RAD PK yang merupakan 

4. Konsep dasar RAD PK yang lebih ke arah 

administratif 

5. 

Lebih banyak memahami konsep-konsep 

dasar RAD PK 

konsep awal PK 

‐ Mengetahui bagaimana mengatur unsurunsur 

perbaikan dalam sektor-sektor 

‐ Pelayanan publik 

‐ Pengelolaan keuangan daerah dalam 

upaya pencegahan korupsi 

Membangun semangat/ komitmen di tingkat 

daerah agar PK lebih fokus dan terarah 

dalam implementasinya 

Harus punya komitmen 

Konsep yang lebih mendalam tentang 

6. 


Bisa memahami apa dan bagaimana RAD 

7. 


Cukup bisa dipahami meskipun banyak 

8. 

terkait peraturan-peraturan 

III 

‐ 

‐ 

Konsep dasar RAD PK 

Tata cara dasar RAD PK 

NO MENARIK 

SIKLUS RAD PK 


Adanya tahapan yang jelas dalam upaya 

1. 

pencegahan dan pemberantasan korupsi 

Siklus RAD PK masih perlu simulasi 

Tahapan RAD PK 

2. 

Siklus persiapan, perumusan, pelembagaan, 

pelaksanaan, monev berbasis partisipasi 

Siklus cukup menarik pembahasannya dan 

3. 

cukup dipahami 

Proses pengawalan RAD PK 

Adanya proses partisipatif dalam 

4. 

penyusunan RAD PK yang harus dipenuhi 

Siklus RAD PK yang tergantung pada 

kebijakan Kepala Daerah 

Dapat menentukan isu pokok dari 

5. identifikasi isu lewat debat dalam rapat 

persiapan 

Pentingnya penentuan/ strategi 

6. 

IV 

Masih perlu banyak memahami tentang siklus 


TEKNIK FASILITASI & FASILITATOR RAD PK 

NO MENARIK TIDAK MENARIK/ PERLU DIPERDALAM 

Mengetahui teknik menjadi fasilitator yang Perlu penjelasan tambahan mengenai 

1. baik 

manajemen waktu bagi fasilitator dalam 

memfasilitasi 

Teknik fasilitasi dan fasilitator yang 

2. 

komunikatif dan aplikatif 

Selebihnya tergantung dari bakat ahli dari 

fasilitatornya 

3. ‐ Memahami alur proses FGD Teknik dinamisasi dalam proses 

78




‐ Mengetahui apa-apa yang harus 

dipersiapkan dalam memfasilitasi RAD 


Hal-hal yang perlu/ wajib dimiliki oleh 

4. 

seorang fasilitator 

5. Prinsip-prinsip dalam memfasilitasi 

6. Tambah pengalaman menjadi fasilitator 

Bappenas 

Kemitraan 

Mengetahui apa yang harus dipenuhi 

7. 

seorang fasilitator yang baik 

IV 

FGD PENENTUAN ISU PRIORITAS 

NO MENARIK TIDAK MENARIK/ PERLU DIPERDALAM 

Simulasinya menarik 

1. 

Simulasi yang ngawur dan tidak menentu 

sesuai prinsip dasar FGD 

Membuat alur FGD 

2. 

FGD penentuan isu prioritas perlu tambahan 

simulasi 

FGD prioritas yang sangat tergantung 

3. 

arahnya pada arah kebijakan 

Perlu penjelasan mengenai pendidikan 

peserta yang diundang dalam FGD 

Banyak melibatkan stakeholder untuk 

4. 

menentukan isu prioritas 

FGD penentuan isu prioritas pelatihan tahap II 

diadakan di Kalimantan 

Mengetahui metode penggalian informasi 

5. 

dalam proses FGD 

Pembagian tugas dalam FGD 

Menemukan isu prioritas dari sejumlah isu 

6. 

yang ada 

Masih perlu pendalaman pada penentuan 

indikator-indikator 

7. Simulasi yang benar 


‐ Semua hal yang menarik dan kurang menarik perlu pemahaman mendalam akan ditabulasi dan 

sebagai masukan untuk kita. Bila dikatakan simulasi masih kurang dikarenakan ini hanya sekedar 

simulasi saja karena kenyataan di lapangan FGD dilakukan minimal 2 jam. Diharapkan di dalam 

FGD seorang fasilitator dapat membawa peserta untuk menyepakati isu prioritas. 

‐ Isu prioritas disini menyangkut tiga bidang yaitu bidang perbaikan pelayanan publik, pengelolaan 

keuangan daerah dan perbaikan administrasi. 

‐ Bidang layanan terkait dengan jenis layanan publik yang dikelola oleh pemerintah, bila dalam 

pendidikan jenis layanannya apa dan seterusnya, dari sana bisa dilihat masalahnya apa dan bisa 

dibreak down menjadi isu prioritas. 

‐ Kendala dalam melakukan RAD PK, disaat kita menentukan SKPD dalam RAD PK, dia merasa 

instansinya yang paling korup, dan ini semua menjadi tarik ulur sehingga penting untuk dilakukan 

pemahaman yang mendalam. 

‐ Ketika satu bidang dikatakan sebagai isu prioritas maka dia akan defend, dan butuh keterampilan 

teman-teman untuk mengarahkan dan menegosiasikan karena sebenarnya tidak untuk 

mengatakan SKPD itu paling korup dan kita bicara tentang perbaikan pelayanan yang diperlukan 

oleh masyarakat. 

‐ Sesi selanjutnya adalah sesi simulasi penyusunan RAD PK 

79




Bappenas 

Kemitraan 

SESI 8 

MENYIAPKAN WORKSHOP PENYUSUNAN DRAFT RAD PK 


‐ Tujuan pembelajaran adalah memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan 

pelaksanaan workshop penyusunan Draft RAD PK 

‐ Tugas kelompok : 

� Pelajari materi tentang Workshop Penyusunan Rancangan Draft RAD PK terutama proses 

teknis fasilitasi Workshop Penyusunan Rancangan Draft RAD PK. 

� Bahas dan sepakati daerah yang dijadikan contoh untuk pelaksanaan latihan workshop ini 

� Jawab beberapa pertanyaan berikut ini : 

o Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan workshop ini? 

o Apa saja tantangan (dari luar) dan hambatan (dari dalam) yang perlu diantisipasi agar 

workshop ini bisa terlaksana? 

� Bentuk tim teknis pelaksana workshop yang terdiri dari : 2 orang Fasilitator,2 orang Co 

fasilitator dan 2 orang notulen dan buatlah kerangka acuan untuk pelaksanaan workshop ini 

� Buat daftar peserta workshop 

� Siapkan alur pelaksanaan workshop mengacu pada contoh berikut : 

Curah 

Pendapat 

Diskusi 

kelompok & 

pleno 

Menyepakati RTL 

untuk langkah 

selanjutnya 

Menulis Dokumen 

Naratif Draft 


Diskusi 

kelompok 

Pembukaan 

Mengisi matriks 

RAD-PK 

Workshop 

Klarifikasi isu 

rawan korupsi 

Menguraikan 

masalah 

prioritas 

Menyepakati 

Isu prioritas 

Diskusi 

kelompok 

Curah 

Pendapat 

Diskusi 

pleno 

80



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

.................. ..................... .........Diskusi 

Kelompok.. ...................... ...................... ...... 

Kelompok 

1 (Desain workshop) w 

Hasil kerjaa 

dari kelompok 

1 mengenai 

rancangan acara RAD PPK. 

Pertama-ttama 

melakukan 

persiapaan 

yang terddiri 

dari unda angan pelakssanaan, 

wakttu 

dan temppat 

pelaksanaaan, 

bahan dan d peralatan apa yang kiita 

gunakan, menghubungg 

petugas (naarasumber 

daan 

fasilitator) , time schadu ule pelaksanaan. 

Acaraa 

pokok yaitu pelaksanaan n dilakukan 2hari 

dimana pertama dilakkukan 

dengann 

menyanyikaan 

lagu Indonesia Raaya, 

pembaccaan 

doa, laporan 

panitiaa 

pelaksanaaan, 

pembukaa an, sambutan 

sambutan 

dimana diundang d Kep pala Daerah ( Gubernur, Bu upati atau Walikota). 

‐ Acaraa 

hari pertamma 

dilakukan dengan pemaparan 

maateri, 

rehat, diskusi/ FGD D isu prioritaas, 

keesimpulan 

harri 

pertama. 

‐ Acara hhari 

kedua addalah 

review hasil FGD haari 

peertama, 

pemmbentukan 

tim penyus sun dokumeen 

annggaran 

RAD D PK (penjelasan, 

penulisan 

formaat, 

peenulisan 

draftt 

dokumen, penyusunan dan finalisaasi 

dookumen 

melalui 

proses peembahasan, 

penetapan tim 

tekknis 

untuk finaalisasi 

draft dookumen). 

‐ Penutupan 

rapat, mmenyanyikan 

lagu padammu 

neegeri, 

pembaccaan 

doa. 

Taanggapan 

: 

*) Hari pertama setelah 

pem mbukaan adda 

peemaparan 

materi, 

hari kkedua 

dalamm 

penyusunaan 

dookumen 

draft ppolanya 

seperti 

apa? 

**) ) Hari perta ama tanya jawab 

masuk dalam diskussi, 

pointt 

kedua tim ya ang diundang dan dibentukk 

untuk formattur. 

**) Pembentukan 

tim penyusun RRAD 

PK dalamm 

bentuk yanng 

lebih fokuss 

(Dispenda, BKD dijadikaan 

koord dinator) yang membentuk, evaluasi, dsbb 

bersama jajaaran-jajarannyya. 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Bila kita 

membayan ngkan tim yan ng akan meruumuskan 


PK, apakah yang dimakssud 

dalam FGGD 

ini adalah 

kerja keelompok 

yangg 

kemudian akan 

diplenokaan 

untuk mennentukan 

isu prioritas? ataau 

works shop ini menja adi focus grou up disscusion lagi? 

Peserta 

‐ Sifatn nya hanya sebbagai 

komisi yyang 

akan meenentukan 

pen ngelompokkan. 

....... ............... .......Selessai 

Sessi. i............... ............. 

Bappenas 

Kemitraaan



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

SESI 9 

ME EMFASILLITASI 

WORKSH W HOP PENY YUSUNAAN 

RANCCANGANN 

DRAFTT 


Fasilitatoor 

(Azis 

‐ Tujuan 

pembelajaran 

adalah mengembang 

m kanketerampilan 

teknis ppeserta 

dalamm 

memfasilitaasi 

works shop penyusunan 

rancangaan 

draft RAD PK. 

‐ Untuk k lebih mening gkatkan pengeetahuan 

tentaang 

workshopp 

RAD PK, kitaa 

lihat simulas si kelompok 22. 

Kelompok 

2 (Simulasi 

Workshop) 

(Moderato or) 

‐ Salam m hormat 

‐ Susunnan 

acara workshop 

penyuusunan 

draft RRAD 

PK Provinsi 

Kalimantaan 

Tenggara diawali dengaan 

menyaayikan 

lagu Inndonesia 

Rayya, 

laporan paanitia, 

sambuta an-sambutan, 

pembacaan doa, penutupp. 

(Panitia) 

‐ Pagi ini 

kita berkum mpul dalam ra angka penyussunan 

RAD PK Provinsi Kalimantan K Te enggara. Keggiatan 

ini bukanlah 

ujung dari apa yang 

kita rencannakan 

melainnkan 

sebaggai 

langkah h awal ddalam 

menyusun 


bagi Proovinsi 

Kalimaantan 

Tengggara 

menjadi provinsi yang 

bisa keluarr 

dari 

segalaa 

permasalah han yang ada khususnya ddalam 

hal tin ndak pidana korupsi. Olehh 

karena itu pada 

works shop kali ini pa artisipasi dari para hadirin yang 

telah bersedia dataang 

sangat kaami 

harapkan. . 

Bappenas 

Kemitraaan 


‐ Acaraa 

selanjutnya a sambutan-s sambutan dimana 

sambuutan 

pertamaa 

akan disaampaikan 

oleeh 

Gubernur 

Kalimant tan Tenggara.




Bappenas 

Kemitraan 

(Gubernur) 

‐ Salam hormat dan ucapan selamat datang 

‐ Kalimantan Tenggara sebagai provinsi baru sehingga pelaksana negara masih import 

‐ Sesuai dengan visi dan misi pada saat Pemilukada kemarin, prioritas utama kita adalah upaya 

menurunkan korupsi, selain sebagai wilayah baru kami ingin daerah kami menjadi wilayah yang 

bebas korupsi. 

‐ Bappenas mencoba memfasilitasi daerah kami untuk menyusun program RAD PK meskipun 

sebenarnya kami belum memiliki penilaian karena masih induk. Tapi kami berharap tenaga-tenaga 

pelaksana negara bersih dari korupsi. 

‐ Fasilitator tolong gali informasi seluas-luasnya dan jangan sampai ada informasi yang tercecer 

karena disini saya berharap sekecil-kecilnya permasalahan yang muncul terutama permasalahan 

yang terkait dengan korupsi. 

(Kepala Bappenas) 

‐ Pemberantasan korupsi sudah menjadi persoalan nasional dan Bappenas mempunyai komitmen 

yang tinggi untuk itu. Pada 2014 program RAD PK ini harus bisa tercapai 100% sehingga daerahdaerah 

harus terus dipacu dalam memberantas korupsi. Harapan provinsi Kalimantan Tenggara 

dapat menyusun RAD PK dan sukses mendorong pemberantasan korupsi. 

‐ Dengan membaca basmallah, workshop pembahasan dokumen RAD PK Kalimantan Tenggara 

secara resmi dibuka. 


acara selanjutnya adalah pembacaan doa. 

(Mui) 

............pembacaan doa.............. 


‐ Acara selanjutnya saya serahkan pada moderator. 

(Moderator) 

‐ Memperkenalkan nara sumber untuk sidang pleno. 

‐ Untuk Bapak-Bapak yang sudah ada di depan dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. 

(Pakar / Akademisi) 

‐ Seperti yang diketahui bersama dimana Kalimantan Tenggara merupakan provinsi baru dimana 

baik kiranya dari awal untuk melakukan antisipasi, untuk bisa menekan praktek-praktek korupsi 

yang akan diimplementasikan dalam penyusunan RAD PK. 

‐ Dasar pelaksanaan RAD PK berdasarkan Inpres no 9 tahun 2011 tentang rencana aksi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya juga adalah Inpres nomor 5 tahun 2004 

tentang percepatan pemberantasan korupsi, merupakan dasar dalam RAD PK sesuai dengan 

aturan yang akan kita lakukan bersama khususnya di Kalimantan Tenggara ini. 

(Moderator) 

‐ Selanjutnya yang akan bicara adalah dari Direktorat Hukum dan HAM Bappenas mengenai RAN 

dan RAD PK sebagai perwujudan komitmennya. 

83




Bappenas 

Kemitraan 

(Bappenas) 

‐ Sesuai dengan arah kebijakan kedepan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

Bapak dan Ibu sekalian untuk latar belakang dari RAD PK saya kira sudah cukup mengetahui 

bersama, bagi panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini kami dari Bappenas sangat 

mengapresiasi. 

(Moderator) 

‐ Selanjutnya dari Bappeda Kalimantan Tenggara. 

(Bappeda) 

‐ Sesuai dengan undangan yang disampaikan kami harus menyampaikan tentang kondisi pelayanan 

publik dari Kalimantan Tenggara. Dari beberapa hari lalu pemerintah Kalimantan Tenggara sudah 

melakukan survey CRC untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

‐ Dari hasil survey hampir 80% masyarakat mengeluh tentang pelayanan publik mulai dari sistem 

administrasi sampai pada pungutan-pungutan yang terjadi di beberapa unit layanan publik. 

‐ Ini merupakan suatu langkah maju bagi saya. Untuk proses yang nantinya akan dihasilkan paling 

tidak bisa memberikan perubahan terhadap pelayanan publik yang ada di Kalimantan Tenggara 

khususnya soal kesehatan dan pendidikan. 

‐ Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk pemberantasan korupsi. 

(Moderator) 

‐ Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab (pre memory). 


‐ Masuk pada sesi FGD tentang penentuan isu prioritas (pre memory). 

‐ Review pelatihan, selanjutnya dilakukan sesi RTL dan penutupan oleh Kepala Bappeda. 

(Kepala Bappeda) 

‐ Setelah beberapa hari saling bertukar pendapat untuk kemajuan Kalimantan Tenggara, saya harap 

apa yang kita dapat dapat diimplementasikan dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja. 

‐ Komitmen dari SKPD-SKPD yang ada di Kalimantan Tenggara untuk dapat mendorong dan 

membantu terlaksananya RAD PK ini. 

‐ Workshop penyusunan dokumen RAD PK Kalimantan Tenggara ditutup. 


‐ Selanjutnya tanpa basa basi, penilaian dari kelompok 1 terhadap simulasi workshop yang 

dilakukan oleh kelompok 2 dapat dilakukan dengan menempelkan stick note pada plano yang telah 

tersedia. 

84




Unsur yang dinilai 

EVALUASI PRAKTEK WORKSHOP 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Penguasaan Materi 3 6 1 

Kepatuhan pada alur proses fasilitasi 2 7 2 

Ketrampilan menggunakan media 3 7 

Kemampuan komunikasi 5 5 


‐ Apa yang kurang dan harus diperbaiki dalam pelaksanaan simulasi workshop? 

Keterangan 

Bappenas 

Kemitraan 

Peserta 

‐ Yang kurang adalah keseriusan, bagaimana kita bisa serius mencegah korupsi kalau proses 

simulasi saja tidak serius. 

Peserta 

‐ Segala sesuatu harus memiliki persiapan yang lebih matang dalam melaksanakan sebuah 

workshop. 

Peserta 

‐ Alur yang tidak terpenuhi secara bertahap. 


‐ Bila isu prioritas sudah disepakati maka dalam workshop hanya tinggal klarifikasi saja. Dalam 

diskusi awal pada tahap persiapan didentifikasi isu prioritas. Selanjutnya dalam FGD penentuan 

isu prioritas disepakati kemudian pada saat workshop diklarifikasi kembali. 

‐ Untuk pelaksanaan FGD, jumlah peserta terbatas hanya kurang lebih 20 orang. 

‐ Untuk workshop; kalau pada level provinsi harus mengundang semua Kabupaten/ Kota. Peserta 

workshop minimal 50 orang dan maksimal 60 orang dan dalam seminar pada hari pertama yang 

diikuti Kepala Daerah minimal diikuti 100 orang karena merupakan sosialisasi. 

‐ Workshop dilakukan minimal 2 hari karena ada sesi pembukaan dan sesi ceremonial sebagai 

protokoler pemerintahan yang tidak bisa diabaikan. 

‐ Teman-teman Bappeda memiliki peranan penting dalam menghadirkan para pejabat-pejabat 

pemerintahan. 

‐ Yang terpenting dalam workshop adalah isu prioritas disepakati, matriksnya diisi, naskah akademik 

disusun dan rencana tindak lanjut disepakati. 

‐ Biasanya tim penyusun sudah mengerjakan draft sebelum dibawa ke workshop, dan mengapa 

dibawa ke workshop karena merupakan proses partisipatif. 

‐ Program ini bukanlah proyek karena harus dilakukan dengan proses partisipatif yang melibatkan 

pemerintah, NGO dan peran masyarakat secara langsung. 

85



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

SESI 10 

MEMMFASILITTASI 

WO ORKSHOOP 

PENYE EMPURNNAAN 

DOOKUMENN 


Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Tujuan 

pembelaajaran 

adalah 

membaangun 

‐ 

keteraamplan 

tekniss 

peserta daalam 

memfassilitasi 

Worksshop 

Penyem mpurnaan RADD 


Langkkah 

wajib dala am penyusunaan 

RAD PK, yyaitu 

: 

1. Peenentuan 

isu pprioritas 

2. Woorkshop 

peny yusunan draft 

3. Woorkshop 

peny yempurnaan ddraft 

4. Kaampanye 

dan konsultasi puublik 

5. Legalisasi 

dan ssosialisasi 

‐ Point 4 dan 5 tidaak 

dapat kita simulasikan pada 

pelatihhan 

ini karenaa 

harus langssung 

berhubuungan 

dengaan 

masyarakaat. 

‐ Sesi sekarang kita 

akan simuulasikan 

workkshop 

penyeempurnaan 

dr raft, anggap ssaja 

sudah adda 

draft RAD PK dimana ddraft 

RAD PK di Rokan Huulu 

dapatt 

dijadikan sebbagai 

contoh. 

‐ Kita bagi b dalam 4 kelompok k denngan 

menghituung 

satu sampai 

dengan empat. 

.............. ..................... ........Berbagi Kelompok... ...................... ...................... .. 

Bappenas 

Kemitraaan 

Tugas kelompok 

: 

‐ Kelom mpok 1 : Tim penyusun RAAD 

PK dan timm 

legal drafting g 

Tim penyusun 



� Bacalah 

draft dokumen RAD 

PK yang teelah 

diberikan 

� Baca 

dengan saksama s pulaa, 

petunjuk teknis 

pelaksannaan 

workshoop 

penyempurnaan 


yaang 

telah dibaagikan 

� AAnggaplah 

keloompok 

anda adalah a anggoota 

tim penyus sun RAD PK yyang 

draftnyaa 

telah jadi 

� Saat 

ini kelom mpok anda beertugas 

untukk 

mengelola pelaksanaan workshop penyempurnaaan 

drraft 

ini. Oleh kkarena 

itu, lakkukan 

langkahh-langkah 

ber rikut ini : 

�� 

Tentukan di antara anggota 

kelomppok, 

salah saatu 

orang yaang 

akan berrperan 

sebaggai 

Kepala Bappeda 

dan seeorang 

lagi seebagi 

Ketua TTim 

Teknis Baappeda 

yang ttelah 

menerimma 

tugas dari Kepala Bappe eda berdasarrkan 

perintah Walikota untuuk 

menyusun RAD PK. 

�� 

Tentukan juga 

2 orang sebagai fasilitator, 

2 orang g sebagai nottulen 

dan 2 or rang selaku tim 

teknis 

�� 

Buatlah su usunan acaraa 

untuk pelakksanaan 

work kshop ini sesuai 

dengan alur a yang telaah 

diberikan. 

�� 

Siapkan alat-alat a banntu 

dan tataa 

ruangan untuk u pelakssanaan 

simulasi 

workshoop 

penyempurnaan 


Tim Legal 

Drafting




Bappenas 

Kemitraan 

� Bacalah draft dokumen RAD PK dan draft peraturan walikota yang telah diberikan 

� Baca dengan saksama pula, petunjuk teknis pelaksanaan workshop penyempurnaan RAD PK 

yang telah dibagikan 

� Anggap bahwa kelompok anda adalah bagian hukum pada setda pemerintah kota 

� Buatkan catatan koreksi atas draft perwal yang anda baca sekarang dan siapkan bahan untuk 

disampaikan nanti pada saat simulasi workshop yang akan dipandu oleh kelompok 1 

� Tunjuk salah seorang yang akan berperan sebagai Kepala Bagian Hukum yang nantinya akan 

bebicara dalam workshop. 

‐ Kelompok 2 : Pelayanan publik 




� Telusuri dokumen naratif maupun matriks RAD PK tentang isu pelayanan publik. 

� Buatkan catatan koreksi atas draft tersebut untuk disampaikan nanti pada saat simulasi 

workshop yang akan dipandu oleh kelompok 1 

‐ Kelompok 3 : Pengelolaan keuangan daerah 




� Telusuri dokumen naratif maupun matriks RAD PK tentang isu pengelolaan keuangan daerah . 



‐ Kelompok 4 : Administrasi pemerintahan 




� Telusuri dokumen naratif maupun matriks RAD PK tentang isu administrasi 

pemerintahan/sistem dan prosedur tata pemerintahan 



‐ Kelompok 1 akan simulasi dan kelompok 2-4 akan merevisi dan mengomentari bidang-bidang yang 

sudah dibagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. 

87



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Kelompok 

1 

................... ..................... ...........Diskuusi 

Kelompokk..................... 

...................... ....... 


Dipersilahhkan 

kepada KKepala 

Bappeeda 

untuk menyampaikan 

aarahannya. 

Bappenas 

Kemitraaan 

(Bappedaa) 

‐ Berda asarkan araha an Gubernur bbahwa 

worksshop 

pada harri 

ini dengan satu tujuan penyempurnaaan 

dokummen 

RAD PK K yang akan kita susun ddengan 

upay ya untuk menncapai 

koordinasi, 

integrassi, 

sinkro onisasi dan simmplifikasi. 

‐ Dalamm 

pelaksanaan 

workshop inni 

kami sudahh 

menyiapkan alur sebagaimmana 

berikut : 

‐ Maasing-masing 

ketua 

kommisi 

saya raasa 

sudah 

meenghasilkan 

terbaik. 

yang 

‐ Kami 

minta fasilitator 

unttuk 

memfasiilitasi 

dari 

maasing-masing 

komisi.




Bappenas 

Kemitraan 


‐ Sesuai alur yang sudah dipaparkan dimana pembahasan draft oleh seluruh peserta yang dibagi 

dalam tiga kelompok dan telah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. 

‐ Sekarang saatnya untuk mempersentasikan hasil diskusi di tiap kelompok. 

(Kelompok Pengelolaan Keuangan Daerah) 

‐ Perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah setelah berdiskusi panjang maka diperoleh halhal 

yang perlu disempurnakan terutama pada bidang pelayanan pajak dan retribusi dimana adanya 

aspek yang tidak konsisten dengan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Seperti 

permasalahan kurangnya tenaga aparatur dalam pemungutan retribusi pajak, sedangkan dalam 

tindak lanjut tidak diuraikan langkah untuk peningkatan-peningkatan kualitas pelayanan. 

‐ Pada poin peningkatan kompetensi aparatur petugas untuk pemungutan retribusi. 

‐ Matrik kami usulkan ada tambahan kolom rencana anggaran kegiatan. 

‐ Pelayanan akuntansi layanan sudah dianalisis, sudah konsisten dan baik 


Apakah ada tambahan dari pengelolaan keuangan daerah? 

(kelompok Pengelolaan Keuangan Daerah) 

Sesuai dengan struktur organisasi yang baru dari Provinsi Kalimantan Tenggara dalam SKPD perlu 

disesuaikan kembali nama SKPD-nya dan ada instansi pengelolaan aset tersendiri. 


Selanjutnya dari kelompok pelayanan publik. 

(kelompok Pelayanan Publik) 

Yang perlu dikoreksi dalam penggunaan dana BOS dan transparansi dana bos yaitu dalam hal 

pelaksanaan sosialisasi dana BOS yang selama ini hanya diketahui oleh Kepala Sekolah sendiri, 

bendahara dan ketua penilik. Yang kami harapkan dalam transparansi dana BOS adalah koreksi 

komite sebagai perwakilan orang tua siswa, dimana selama ini orang tua siswa kurang memahami 

sumber-sumber dana BOS yang tidak transparan, besaran dana BOS yang keluar pertahun dan 

sasaran juga penggunaan dana BOS itu sendiri. 


‐ Selanjutnya kelompok administrasi pemerintahan 

(Kelompok Administrasi Pemerintahan) 

‐ Secara umum berdasarkan draft yang disampaikan memiliki kerangka acuan tersendiri dan masih 

perlu disempurnakan baik dari kebijakan maupun prosedur, dari segi SDM harus ditingkatkan. 

‐ Menyangkut pelayanan ada semacam kerangka acuan minimal pelayanan yang harus ditingkatkan. 

‐ Dalam penyelenggaraan harus ada penegasan dari LHKPN-nya. 

‐ Perlu peningkatan insentif need dari aparatur yang disesuaikan dengan anggaran. 

‐ Mutasi disesuaikan dengan kompetensi. 

‐ Dalam penyusunan SOP disesuaikan dengan tupoksi masing-masing unit kerja sehingga akan 

lebih bisa efektif, efisien, relevan dan akuntabel. 


89




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Dari masukkan tiap-tiap kelompok pada draft RAD PK, selanjutnya masuk pada sesi perbaikan 

naskah sesuai dengan masukkan dari tiap-tiap kelompok terhadap draft ini. 

‐ Selanjutnya masuk pada pleno pembahasan RAD PK. 

(Moderator) 

‐ Untuk mengetahui hasil rapat kita mohon kepada fasilitator untuk membacakan hasil rapat. 

‐ Selanjutnya kepada Kepala Bappeda untuk dapat menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan 

hasil rapat kita. 

(Kepala Bappeda) 

‐ Dari hasil pembahasan masing-masing gugus tugas yang sudah disinkronisasi dapat ditarik tiga 

aspek yaitu keuangan daerah khusus pada perbaikan atau penyempurnaan personil pelaksana, 

aspek pelayanan publik pada transparansi perlu mendapatkan satu perbaikan, dan aspek 

administrasi pemerintahan untuk upaya penyampaian standar pelayanan minimal, dan lapiran 

dokumen itu sudah kami terima, akan kami sampaikan pada Gubernur Kalimantan Tenggara dan 

tembusan disampaikan pada Kepala Biro Hukum untuk segera menyiapkan draft surat keputusan 

tersebut sebagai payung hukum untuk penyempurnaan draft RAD PK. 

‐ Surat keputusan kepala biro hukum akan dibahas selanjutnya. 

‐ Demikian workshop penyempurnaan draft RAD PK, terima kasih kepada semua yang sudah 

berkenan hadir. 

(Moderator) 

Kita sudah koordinasikan dengan Kepala Biro Hukum, dan dipersilahkan kepada Kepala Biro Hukum 

untuk menyampaikan naskah peraturan kepala daerah tentang RAD PK. 

(Kepala Biro Hukum) 

‐ Draft tentang rencana aksi daerah pemberantasan korupsi memang harus diperdakan melaui 

Pergub Provinsi Kalimantan Tenggara. 

‐ Saya hanya menyampaikan isi draft atau outline dari pergub tersebut yang terdiri dari judul pergub 

tentang draft rencana aksi daerah pemberantasan korupsi, dimana isinya menimbang....dst, 

mengingat....dst, memperhatikan....dst, menetapkan. 

‐ Isi bagian pertama mengenai pelayanan publik yang terdiri dari beberapa bab, bagian kedua 

mengenai keuangan daerah terdiri dari beberapa bab, bagian ketiga mengenai administrasi 

pemerintahan yang terdiri dari beberapa bab, bagian keempat adalah bagian penutup dari bab per 

bab tersebut. 

‐ Itulah isi dari draft pergub dan teknisnya nanti selanjutnya akan ditangani di Biro Hukum. 

(Moderator) 

‐ Demikian penyampaian dari Kepala Biro Hukum, terkait dengan legal aspek ini otoritasnya 

memang ada pada Biro Hukum dan bagi kita di daerah sudah ada bukti pendukung bagaimana tata 

cara penyusunan naskah peraturan daerah. Mungkin itu dari segi naskahnya dan dari segi 

muatannya mungkin nanti perlu kita diskusikan kembali. 

‐ Kita telah sampai pada sesi penutupan. Atas nama penyelenggara saya ucapkan terima kasih atas 

partisipasinya. 


90



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

‐ Dari ssisi 

metodolo ogi fasilitasi workshop w suddah 

dapat dikkuasai, 

kamppanye 

dan koonsultasi 

publik 

dimanna 

ada FGD dan d workshop, 

sosialisasi ddan 

legalisasi secara tekniss 

sudah baik juga. 

‐ Dalamm 

workshop penyempurnaa 

an yang diperrlukan 

adalah RTL SKPD. 

‐ Proseesnya 

memanng 

panjang, ssebelum 

mennyusun 

draft hharus 

dibuat dahulu dan dikirim ke Biro 

Hukumm 

karena saaat 

workshop BBiro 

Hukum haarus 

memper rsentasikan mmuatan 

dari dr raft itu. Draft iini 

juga hharus 

sudah dikirimkan ke e SKPD-SKPDD 

pelaksana karena mereka 

diminta unntuk 

menjawaab 

pertannyaan-pertanyyaan 

tadi. 

Peserta 

Terkait deengan 

pelayannan 

publik, asspek 

perizinan 

IMB prosessnya 

sudah baagus, 

apakahh 

ini masih bissa 

dimasukka an dalam renc cana aksi? 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Teori ploblem solvving, 

kalau suudah 

baik sebaiknya 

jangan 

dimasukkaan 

ke dalam rencana akksi 

(modeel 

rencana akksi 

ada 3 : yaang 

sedang bberjalan, 

yangg 

benar-benaar 

belum dilakkukan/ 

sesuaatu 

yang baru, inovasi) ). 

‐ Sebaggai 

salah satuu 

contoh salaah 

satu rencaana 

aksi padaa 

Probolinggoo 

adalah efisiensi 

anggaraan, 

dimanna 

setiap adaa 

rapat di kanntor 

konsumsi 

yang diberikkan 

tidak boleeh 

dari toko melainkan daari 

jajana an pasar. 

--------------- ----------------------------------ISSHOMA------------------------------------------------- 

................ ..................Ice e Breaking (TTebak 

Anak) ..................... ..................... ... 

Bappenas 

Kemitraaan



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMenumbuhkann 

kesadaran dan pemmahaman 

te entang pen ntingnya membangun 

m 

forum 

mmultistakeholde 

er untuk penggawalan 



kerang gka teknis untuk 

‐ 

mmenginisisasi 

aatau 

mengemmbangkan 

forrum 

multi 

sttakeholder 

RA AD PK. 

Membbagi 

Kelompo ok menjadi 4 kelompok k denngan 

cara 

menghitung 

dari saatu 

sampai emmpat. 

‐ Tugass 

kelompok : 

� Baca 

dengan saksama, s lemmbar 

kasus yanng 

diibagikan. 

� DDiskusikan 

dann 

jawablah beeberapa 

pertanyaan 

berikutt 

: 

o Siapa saja para pihak ya ang melakukaan 

pengawalaan 

terhadap kebijakan 

terseebut? 

o Apa saja ta ahapan dan langkah-langkkah 

yang merreka 

lakukan ddalam 

mengaawal 

kebijakann 

tesebut? 

o Apa saja indikator 

suks sesnya agenda 

pengawalann 

kebijakan teersebut 

dan apa 

saja faktorr 

pendukungg 

keberhasilann 

proses penggawalan 

kebijjakan 

tersebuut? 

� Berdasarkan 

hhasil 

diskusi di d atas, isilah mmatriks 

beriku ut ini: 

Kelompok 

1 : 

No Tahapan T pros ses Lanngkah 

yang 

kebijakan 

ddilakukan 

1 FD DM 

SESI 11 

MENNGEMBA 

ANGKANN 

FORUMM 

MULTII 

STAKE EHOLDER ER 

No Tahapan 

proses Langkah yangg 

Para pi ihak 

kebijakkan 

dilakukan d 

yang te erlibat 

................... ..................... ....Diskusi Keelompok....... 

...................... ...................... ....... 

Penga alaman menga awal kebijakaan 

Jamkesda ddi 

Kabupaten Sumedang 

‐ Dis skusi terbuka 

‐ Dis skusi terfokus 

‐ Perrtemuan 

perrtemuan 

infoormal 

‐ Auddiensi 

dengann 

DP PRD, 

Din nas/Lembaga 

Para ppihak 

yang 

teerlibat 

‐ LSMM 

‐ Perrwakilan 

kec camatan 

‐ DPRD 

‐ Pemmerintah 

‐ Tog ga 

‐ Tom ma 

‐ Kelompok 

Inddikator 

sukses s dan 

fakktor 

pendukun ng 

Bappenas 

Kemitraaan 

Indikator 

sukses 

dan ffaktor 

pendu ukung 

‐ Terakoomodirnya 

aspirassi 

masyarakat 

‐ Transpparansi 

‐ Partisippatif 

‐ Akuntaable




2 Perencanaan dan 

penganggaran 

pemerintah, tokoh 

masyarakat dan 

kelompok 

masyarakat lain. 

masyarakat 

Bappenas 

Kemitraan 

‐ Forum Delegasi Musrenbang (FDM) Sumedang, lahir dari proses musrenbang partisipatif. Hal ini 

bisa terus berjalan karena didukung oleh peraturan daerah. 

Kelompok 2 : 

Pengalaman mendesakkan qouta 10% jalur non akademik dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik 

Baru di Kota Bandung 

No Tahapan 

proses 

kebijakan 

1 Advokasi yang 

serius 

2 Diskusi, debat, 

workshop 

3 Penetapan SK 

Walikota 

Kelompok 3 : 

Langkah yang 

dilakukan 

‐ Penghapusan 

diskriminasi 

‐ Perlindungan 

siswa miskin 

Para pihak yang 

terlibat 

‐ APPSB/ KPKB 

‐ DPRD 

‐ Diknas 

‐ Pemkot 

‐ Ombudsman 

Pengalaman menerapkan Kartu Keluarga Miskin di Kabupaten Lombok Tengah 

No Tahapan 

proses 

kebijakan 

Langkah yang 

dilakukan 

1 RAPERDA Konsolidasi ‐ FAMB 

2 ADD Pertemuan persiapan 

3 Rapat bersama 

4 Rapat perdana tim 

5 Penyebaran 

kuesioner 

Para pihak yang 

terlibat 

‐ SULUD 

‐ Akademisi/ PT 

‐ Pemerintah Desa 

‐ Pemda (kabag 

perundangan, 

Indikator sukses 

dan faktor 

pendukung 

‐ Keluarnya SK 

Walikota (10% 

non akademik 

dan 90% 

akademik) 


dan faktor 

pendukung 

‐ Terbentuknya tim 

kecil gabungan 

‐ Bahan-bahan 

informasi 

‐ Draft naskah 

akademik 

93




6 Pembahasan hasil 

perumusan 

7 Semiloka 

8 Forum semiloka 

9 Koordinasi dan 

diskusi terbatas 

10 Semiloka II 

11 Loby, hearing 

Beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain : 

Pemdes, Dispenda) 

‐ Legislatif 

‐ Pasangan terpilih 

sebagai Bupati 

Bappenas 

Kemitraan 

‐ Hearing dengan 

legislatif/ 

eksekutif 

‐ Konsolidasi dengan pemerhati masalah-masalah sosial di masyarakat. 

‐ Pertemuan persiapan untuk mengumpulkan informasi serta teknik-teknik dan bahan pertimbangan 

guna memperlancar proses inisiasi raperda ADD. 

‐ Menggelar rapat bersama mengundang 25 orang stakeholder dengan tujuan membangun 

pemahaman awal tentang alur proses dan penyelenggaraan intisari inisiasi raperda. 

‐ Tim menggelar rapat perdana untuk menyusun langkah-langkah praktis dan strategis dalam inisiasi 

raperda. 

‐ Penyebaran kuesioner. 

‐ Pembahasan hasil perumusan dari tiap-tiap kecamatan oleh tim inisiasi raperda ADD. 

‐ Semiloka pembahasan naskah draft akademik. 

‐ Forum semiloka. 

‐ Koordinasi dan diskusi terbatas yang intens tentang raperda ADD untuk menghasilkan rumusan 

drafting. 

‐ Semiloka II 

‐ Loby, hearing. 

Kelompok 4 : 

Pengalaman Mengadukan Kasus Korupsi di Sumatera Barat 

No Tahapan proses Langkah yang Para pihak yang 

kebijakan 

dilakukan 

terlibat 

1 Identifikasi 

masalah 

2 Menyiapkan 

materi gugatan/ 

upaya hukum 

3 Pemetaan 

stakeholder 

4 Mengaitkan 

gugatan 

5 Kampanye 

6 Mengawal 

proses 

Melakukan gugatan ‐ Akademisi 

‐ CSO 

Perdata 

‐ 

‐ 

Media 

LSM 

‐ Legal studying 

‐ Somasi 

Gugatan kejaksaan 


dan faktor 

pendukung 

Vonis bersalah 

kepada anggota 

Dewan 

94





‐ Apa kira-kira yang kurang dari multistakehoder tersebut? 

Peserta 

‐ Pelibatkan media 

Bappenas 

Kemitraan 

Review Fasilitator (Frido) 

‐ Saat pulang ke daearah Bapak-Bapak akan membuat forum anti korupsi (forum multi stakeholder) 

‐ Forum yg dibentuk sebaiknya dari luar instansi pemerintahan. 

‐ Mandat forum adalah melakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi. 

‐ Mengapa kita perlu forum ini karena alasan filosofisnya menurut Archon Fung sederhana saja 

tidak ada manusia yang sempurna (ada kekurangan pengetahuan, kompetensi, sumberdaya, dll) 

sehingga harus ada check and balance. 

‐ Identifikasi aktor : 

� Expert Administrators; yakni mereka yang merupakan staff birokrasi. 

� Elected Representatives yakni MPR, DPR, DPRD 

� Professional Stakeholders; mereka biasanya dibayar/diminta bantuan untuk membantu 

kepentingan-kepentingan 

� Lay Stakeholders; (Para stakeholder awam); Yakni warga negara yang tidak dibayar yang 

mempunyai kepentingan mendalam dalam beberapa perhatian publik dan mempunyai 

keinginan untuk menginvestasikan waktu dan energi substansial untuk mewakili dan melayani 

mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan atau perspektif-perspektif yang mirip tetapi 

tidak ikut berpartisipasi. 

� Random Selection; (Pemilihan Acak); Partisipan dipilih secara acak. 

� Open, Targeted Recruiting; Partisipan dipilih dari sub kelompok yang kurang terlibat dalam 

partisipasi ataupun yang memiliki kepentingan tertentu. 

� Open, Self-Selection 

� Diffuse Public Sphere; seperti dalam diskusi melalui media massa 

‐ Otoritas dan keputusan : 

o Personal Benefits; merupakan mayoritas. Biasanya orang mau berpartisipasi jika ada manfaat 

untuk dirinya atau juga karena dipaksa untuk terlibat 

o Communicative Influence; biasanya diarahkan kepada anggota atau pejabat publik oleh 

kesaksian (testimony), tanggapan, kesimpulan atau proses yang diambilnya. Misalnya 

meskipun komisi 11/9 (National Commission on Terrorist Attacks upon the United States) 

sudah dibentuk oleh kongres AS untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat hukum, 

yang secara prinsif masih bisa didebat oleh publik luas. 

o Advise and Consult; Pejabat mempertahankan otoritas dan kekuasaan mereka tetapi 

berkomitmen untuk menerima masukan dari partisipan sebagai nasihat yang mungkin bisa 

dipertimbangkan. 

o Co-Governance ; partisipan bekerja sama dengan pejabat untuk membuat rencana-rencana 

dan kebijakan-kebijakan atau pengembangan strategi untuk tindakan publik. 

o Direct Authority partisipan memiliki otoritas luas untuk mengontrol, merencanakan atau 

mengimplementasikan proyek. 

....................................Ice Breaking......................... 

------------------------------COFFEE BREAK------------------------------ 

95



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMemberikan 

peemahaman 

te entang loby daan 

konsultasi publik. 

� MMenguatkan 

ko omitmen untuk 

dapat melakukan 

loby daan 

koordinasi maupun konssultasi 

publik 

daalam 

pengaw walan RAD PKK. 

‐ Berba agi pengalama an peserta peelatihan 

tentanng 

lobi dan ko onsultasi publiik 

yang pernaah 

dilakukan ddi 

daera ah. 

Peserta 

‐ Pengaalaman 

tenta ang resolusi kkonflik 

kabuppaten 

Melawi tentang keppemilikan 

laha an masyarakkat 

dengaan 

perusahaaan. 

‐ Perus sahaan mena anami lahan ddengan 

karett, 

lahan milik k 

pemerintah, 

perussahaan 

sebagai 

hak pakkai 

saja dan 

masyaarakat 

sebagaai 

pekerja. 

‐ Seiring 

waktu mmasyarakat 

mengklaim lahan milik k 

‐ 

pemerintah. 

Resollusi 

konflik meencari 

permasalahannya 

ddengan 

terjun 

langsuung 

pada mmasyarakat, 

lobi dengan kecamatan, 

perusahaan, 

ma asyarakat diundang dan digali 

‐ 

permaasalahnannyaa. 

Awalnnya 

masyaraakat 

tidak mmau 

mengakku, 

akhirnya 

diambbil 

celah disskusi 

secara santai dan masyarakat t 

mengakui 

permasalannya 

begitu puula 

dengan 

‐ 

perusahaan 

sehinggga 

muncul pe erjanjian. 

Tapi muncul m masaalah 

dimana pproses 

penanddatanganan 

dari d kecamataan 

sulit dengaan 

alasan tidaak 

ada koonfirmasi. 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Pertannyaan 

selanju utnya apakah yang diperlukkan 

seseorang 

(fasilitator) dalam melakuukan 

lobi ? appa 

saja kkebutuhan 

daan 

keterampiilan 

yang haarus 

dipegang g dalam lobi, , koordinasi dan konsultaasi 

publik k? 

Peserta 

‐ Mengetahui 

pokok permasalahaan 

‐ Memppelajari 

karaktter 

orang 

Peserta (S Syahwani) 

‐ Tahu siapa yang kiita 

lobi 

‐ Mentaalisme 

pelobi 

‐ Mempperhatikan 

mo oment 

‐ Mediaa/ 

perantara/ pendukung p daalam 

melakukkan 

loby 

Bappenas 

Kemitraaan 

SESI 12 

TE EKNIK LLOBY 

DAAN 

KONSSULTASII 

PUBLIKK



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Peserta 

‐ Membbangun 

strateegi 

komunikassi 

‐ Melihaat 

situasi dan kondisi 

‐ Melihaat 

faktor yang g menjadi pen ndukung 

Peserta 

‐ Percaaya 

diri yang tinggi 

‐ Perfor rmance 

‐ Mengerti 

kultur/ adat 

istiadat 

Peserta 

‐ Kemaampuan 

diplommasi/ 

menelaaah 

informasi ddari 

satu masyarakat 

Fasilitatoor 

(Frido) 

Bappenas 

Kemitraaan 

Lobi memiliki 

beberapaa 

karakteristikk 

yaitu bersiffat 

informal dalam 

berbaggai 

bentuk, ppelakunya 

jugga 

beragam, dapat melibaatkan 

pihak ketiga sebaggai 

perantara, tempat dann 

waktu fleksibel 

dengaan 

pendekatan 

satu arah oleh 

pelobi. 

Ada beberapa 

cara untuuk 

melakukann 

lobi baik yanng 

legal mauupun 

ilegal, secara terbuka 

maupuun 

tertutup/rahhasia, 

secaraa 

langsung ataupun tidaak 

langsung. 

‐ Strate egi loby : 

� WWin-Win 

� WWin-Lose 

� Loose-Lose 

� Loose-Win 

‐ Taktikk 

yang umum dilakukan dalam 

loby : 

� MMembuat 

agennda 

� BBluffing 

� MMembuat 

tengg gat waktu (deeadline) 

� GGood 

Guy Badd 

Guy 

� Th The art of Conc cesión 

� In ntimidasi 

‐ Koord dinasi lintas sektor s sangat dibutuhkan kkarena 

seringg 

kali berbentturan 

dengann 

kegiatan ruttin 

pemerintahan 

dim mana permassalahan 

yangg 

sering muuncul 

kalau dalam pem merintah dalaam 

pertemmuan 

satu daan 

selanjutnya 

yang datanng 

adalah ora ang yang berbeda-beda 

seehingga 

tranffer 

knowlledge 

jadi terggangu.



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan 

SESI 13 

ME ERENCAANAKANN 

PENYUUSUNAN 

N RAD PKK 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMembangun 

keerangka 

peng getahuan berssama 

tentang proses menggawal 

penyusunan 

RAD PKK. 


pemahamman 

tentang pentingnya upaya u mendoorong 

inisiatif daerah dalam 

mmenyusun 

RAD D PK. 

‐ Alur jaadwal 

perenca anaan dan peenganggaran 

daerah, dalamm 

uu 17 dan uuu 

25, jadwal penganggaraan 

dari bulan b januari ss/d 

desemberr, 

tapi bila dilihhat 

dari sikluss 

maka menjaadi 

30 bulan dimana d 9 bulaan 

adalah 

proses pere encanaan, 12 bulan pada ppelaksanaan, 

tahun berikuttnya 

6 bulan ppada 

evaluasi. 

Peserta (A Andri) 

‐ Bila lihat 

dari aluur 

perencanaaan 

dari Bapppeda 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur untuk 

lima tahuun 

kebelaakang 

sudah mengikuti, buulan 

novembeer 

sudah asist tensi kegiatann. 

‐ Untuk k tahun 2012, 

RAD PK su udah dimasukkkan 

dalam aanggaran, 

dimmana 

dilakuka an pengusulaan 

pada bulan Mei 2011. 

Peserta (K Kamto) 

‐ Dilakuukan 

komunik kasi dengan BBappeda 

di mmasing-masing 

daerah unttuk 

memudah hkan koordinaasi 

dalam m penganggar ran program RAD R PK. 

‐ Komuunikasi 

dengan 

Bappenas juga 

sebaiknyya 

secara intens. 

‐ Sedanngkan 

level provinsi 

untuk revisi dan pellaksanaannyaa 

saja. 

Fasilitatoor 

(Frido) 

‐ Kendaala 

anggara an bisa diisiasati 

denngan 

‐ 

menggunakan 

summber 

lain dilua ar APBD. 

Untuk k menyusun AAgenda 

Settinng, 

kita mulai dari 

mengidentifikasi 

menggunakna 

tteknik 

CLIP. 

‐ CLIP sebagai alat 

bantu dalaam 

analisis mmulti 

stakeh holder : 

� CCollaboration/ 

sttakeholders 

conflict : Relasi antara 

� Leegitimaty 

( Legitimasi) : Pengakkuan 

te erhadap hak k dan tangg gung jawab di 

mmasyarakat 

� In nterest (keppentingan) 

: kepentinngan 

te erhadap isu/ mmasalah. 

Dilih hat dari perubaahan 

tingkattan 

terhadap sstatus, 

akses. . 

� PPower 

(kekuassaan) 

: KKekuatan 

dann 

penguasaann 

sumber daaya 

(akses ekkonomi, 

politiik, 

‐ 

keekuatan 

akses 

informasi) 

Kekuaasaan 

: 

� SSetiap 

stakehholders 

dilih hat kemampuuan 

dalam 

mmengerahkan 

kekuatan, aksses 

informasi, 

atau politik. 

penguasaann 

sumber ddaya, 

peluanng 

‐ 

� MMemberi 

tandaa 

TINGGI/ SEDANG/ 

RENDDAH 

setiap sttakeholders 

seesuai 

penilaia an bersama. 

Kepenntingan 

:



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

� SSejauh 

mana masalah mmemberikan 

kkeuntuungan/ 

kerugian yaang 

mempenngaruhi 

tingkkat 

penguasaan 

st takeholders te erhadap aset penting (statu us sosial, kekkuasaan, 

aksees 

ekonomi). 

‐ Legitim masi : 

� Tingkat 

legitimasi 

setiap stakeholders 

berrdasarkan 

hukum, 

tradisi, aadat, 

atau huk kum adat. 

� Berupa 

pengaakuan 

orang lain terhaddap 

hak dann 

tanggung jawab dalamm 

masyarakaat. 

KKhususnya 

dallam 

masalah terkait. 

Diskuusi 

kelompok dengan memmbagi 

kelompook 

berdasarka an masing-maasing 

Provinsii 

asal yaitu 

Kalima antan Timur, KKalimantan 

Ba arat, Kalimanttan 

Tengah, KKalimantan 

Seelatan, 

Sulawwesi 

Selatan, 

Suulawesi 

Utaraa, 

Maluku, Gorrontalo. 

‐ Tugass 

kelompok : 

1. DDiskusikan 

dann 

sepakati dalam 

kelompokk, 

salah satu daerah yang akan dijadika an contoh untuuk 

peenyusunan 

tuugas 

ini. 

2. Id dentifikasi dan d buatkann 

daftar para pihak 

(sstakeholder) 

yang men nurut kelommpok 

anda 

beerkepentingann 

terhadap pproses 

penyuusunan 



3. GGunakan 

salah 

satu model m diagraam 

analisis 

sttakeholder 

untuk membuat 

pemettaan 

posisi 

sttakeholder 

terrsebut 

dalam proses penyusunan 



4. Berdasarkan 

hasil analisiis 

stakeholdder 

tersebut, 

buuatlah 

rancanga 

agenda uuntuk 

menginnisiasi 

proses 

peenyusunan 

RAAD 

PK. Agenda 

untuk inisiiasi 

tersebut berisi b pointerss 

sebagai berikut 

: 

� Buatkan daftar 

para pihak 

yang perlu 

diloby agaar 

agenda inisiasi 

penyussunan 


dapat diakomodir 

ke dalam 

jadwal peerencanaan-ppenganggarann. 

� Susun ranncangan 

taha apan loby dann 

koordinasi dengan paraa 

stakeholderr 

utama dalam 

proses pennyusunan 



� Gunakan tabel 

berikut untuk u menyusun 

rancangann 

agenda inisiiasi 

penyusun nan RA PK. 

No Tahapan T 

Detail Proses/ 

Mekanissme 

Sasaran/ Paara 

pihak 

terkaait 

Keterangann 

5. Buatlah 

jadwaal 

proses lobyy 

dan koordinnasi 

tersebutt 

dengan menetapkan 

inddikator-indikator 

suukses 

pada se etiap tahapan n yang telah ddirencanakan. 

6. GGunakan 

contooh 

LBB 3 unt tuk membuat RKA Kegiattan 

Penyusunnan 

RAD PK ddi 

daerah yanng 

te elah disepakati 

oleh kelomppok. 

.................... ...................... ..Diskusi Kellompok 

(1 Ja am)................ ..................... ....... 

Bappenas 

Kemitraaan




PRESENTASI MASING-MASING DAERAH 

� KELOMPOK MALUKU UTARA 

Bappenas 

Kemitraan 

100




� KELOMPOK KALIMANTAN TIMUR (KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA) 

Bappenas 

Kemitraan 


1 Diskusi terbatas Undangan Bappeda 

Provinsi 

‐ SKPD 

‐ NGO 

‐ Akademisi 

‐ Media 

Desember – minggu 

ke 1 

2 Lobi Bupati dan Audiensi ‐ Bupati 

Desember – minggu 

DPRD 

‐ DPRD 

ke 3 

3 Pembentukan tim Mengundang semua 

stakeholder 

Januari 2012 

4 Sosialisasi Seminar Febuari 2012 

5 Pembuatan RKA Diusulkan ke Bappeda 

kabupaten 

Bappeda Febuari - Maret 

‐ Ada yang namanya tim 11 dan tim 11 ini yang paling berpengaruh. 

‐ Perguruan tinggi merupakan tim ahli dari akademisi. 

‐ Kesultanan kutai yang harus kita dorong. 

‐ Diskusi terbatas : pesertanya NGO, Media sekitar desember minggu pertama. 

� KELOMPOK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 


1 Koordinasi 

dan 

konsultasi 

awal 

2 Rapat teknis 

dengan 

jajaran terkait 

3 Pembentukan 

tim penyusun 


4 Draft SK 

kepala 

daerah 

Audiensi Bappeda 

Inspektorat Prov 

Sosialisasi RAD PK Kepala daerah 

Bappeda 

Dispenda 

Inspektorat 

NGO 

Akademisi 

‐ Identifikasi masalah 

‐ penentuan isu prioritas 

‐ penyusunan rancangan 

awal RAD PK 

‐ Kampanye 

‐ Sosialisasi 

‐ Konsultasi dengan tim ahli 

‐ Penyempurnaan 

rancangan RAD PK 

Media 

Tim penyusun RAD 


Febuari 2012 – 

minggu ke 1 

Febuari 2012 

minggu ke 3 

Maret 2012 

minggu ke 2 

s/d september 

2012 

November 

2012 minggu 

ke 1 

101




Bappenas 

Kemitraan 

Analisis stakeholder : 

‐ Analisis dengan pendekatan teknik clip yaitu penerima manfaat RAD PK secara optimal adalah 

masyarakat umum khususnya dan dunia usaha dalam hal pelayanan. 

‐ Inspektorat dan Bappeda. 

‐ Forum koalisi anti korupsi diharapkan dapat mendukung proses yang dimaksud. 

‐ Perguruan tinggi. 

� KELOMPOK KALIMANTAN SELATAN (KABUPATEN BARITO PUALA) 


1 Persiapan Audiensi 

Sosialisasi 

Wakil Bupati Desember 

2 Penyusunan Fasilitasi kabupaten 2012 

� KELOMPOK KALIMANTAN BARAT (PONTIANAK-MELAWI) 


1 ‐ Persiapan ‐ Bappenas menyertai ‐ Walikota 

Walikota/ Bupati tentang ‐ Bappeda 

urgensi RAD PK. ‐ Inspektorat 

‐ Sosialisasi/ 

lobi 

Bappeda, 

walikota 

‐ Laporan ke 

Bupati 

2 FGD inisiasi 

penyusunan 


3 Konsultasi 

publik 

4 Lokakarya 

perispan RAD 


‐ Audiensi, interval 

meeting, kampanye 

media. 

‐ Laporan tertulis 

‐ Bappeda, 

Walikota. 

‐ Bupati 

Diskusi terbatas ‐ Instansi terkait 

‐ stakeholder 

Pertemuan stakeholder 

lebih luas 

Persiapan teknis 

mendorong isu prioritas ke 

dalam program kerja. 

‐ DPRD 

‐ LSM 

‐ Instansi terkait 

‐ PT 

‐ Toga/ Tomas 

‐ SKPD terkait 

‐ LSM mitra 

Kerangka kerja 

penyusunan RAD 


Membangun 

komitmen 

stakeholder dan 

merumuskan isu 

prioritas. 

‐ Draft dokumen 


‐ Perbup/ Perwali 


102




� KELOMPOK SULAWESI UTARA (MANADO) 

Bappenas 

Kemitraan 


1 Persiapan Audiensi ke kepala 

daerah 

Bappeda, peserta Nov 2011 

2 Sosialisasi FGD forum multi 

stakeholder 

Multistakeholder Feb 2012 

3 Pembentukan tim Bappeda, LSM, 

Tomas, Toga 

Feb 2012 

Identifikasi multistakeholder : 

‐ Disdik, Diskes,Dishub,Dispenduk ,Dispenda 

‐ BPPT 

‐ Dinas tata kota 

‐ Walikota 

‐ DPRD 

‐ BKSUA 

‐ FKUB 

‐ Disperindag 

‐ YDRI 

‐ LBH 

‐ Walhi 

‐ Lestari 

‐ Akademisi 

‐ Media 

� KELOMPOK KOTA GORONTALO 


1 Koordinasi dgn 

pihak terkait 

tingkat provinsi 

2 Sosialisasi RAD 

PK I 

3 Sosialisasi RAD 

PK II 

4 Penyusunan 

draft RAD PK 

Komunikasi dengan 

pemprov dan pemda 

kota Gorontalo 

Audiensi ke pemprov 

dan pemkot 

Membentuk tim 

penyusun RAD PK 

‐ Gubernur 

‐ Walikota 

‐ Bappeda Prov 

‐ Bappeda Kota 

‐ Gubernur 

‐ Walikota 

‐ Bappeda Prov 



‐ LSM 

‐ Akademisi 

‐ Tomas 

‐ Toga 


‐ LSM 

Prov Gorontalo 

sudah punya RAD 

PK, koordinasi antara 

pihak terkait yg ada 

di prov dan kota. 

Respon positif dari 

pemprov dan pemkot 

Rapat/ diskusi 

dengan para pihak 

103




5 Penyempurnaan 


6 Legalisasi RAD 



pihak yg terlibat pd 

penyusunan draft 

RAD PK (Diskusi) 

‐ Akademisi 

‐ Tomas 

Toga 


‐ LSM 

‐ Akademisi 

‐ Tomas 

Toga 

Biro hukum ‐ Praktisi hukum 

‐ Biro hukum 

‐ Pemkot 

‐ Legislatif 

� KELOMPOK SULAWESI SELATAN (KABUPATEN ENREKANG) 

terkait 

Bappenas 

Kemitraan 

Disetujui oleh semua 

pihak yg terlibat 

dalam 

penyempurnaan dan 

penyusunan draft. 


1 Laporan dan 

koordinasi dgn 

pihak terkait 

2 Alokasi 

kegiatan dalam 

APBD 2012 

3 Penyusunan 


2012. 

‐ Laporan secara 

berjenjang kepada 

Bappeda, Sekda, Wakil 

Bupati/ Bupati. 

‐ Koordinasi dng 

koordinator kerjasama 

(CIDA SIDS) untuk 

mengintegrasikan proses 

implementasi MOU CIDA 

SIDS dalam RAD PK. 

‐ Koordinasi ke tim 

anggaran untuk kegiatan 

tamnbahan penyusunan 

RAD PK pada SKPD 

Bappeda. 

‐ Menyusun TOR kegiatan 


‐ Menyusun rancangan 

RKA kegiatan 


‐ Memperoleh 

petunjuk/arahan 

KDH untuk 

agenda kegiatan 

APBD 2012. 

‐ Memperoleh info/ 

tahap 

implementasi 

MOU. 

‐ Rencana tahun 2012 : 

6. Persiapan : januari-Febuari untuk integrasi proses musrembang 

7. Perumusan : maret-mei 

8. Pelembagaan : juni untuk peraturan Bupati, penyesuaian di APBD tahun 2012 

9. Implementasi : agustus-desember 2013 

10. Monev : desember 2012-desember 2013 

Diharapkan 

Bappenas 

menyuruh Bupati 

untuk alokasi 

kegiatan RAD PK 

dalam APBD 2012. 

104




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Stakeholder yang terlibat : 

� Unsur pemerintah/ SKPD terkait (DPKAD, Kesbangpol, PP, KTSP, 12 Kecamatan, Dinas 

perindustrian, Dikpora, Diskes, RSU, BKD, PU, BPBD, Dishub, Setda, Staf ahli, Inspektorat, 

Bappeda) 

� NGO (LSM Sulawesi Baru + 5 LSM) 

� Jurnalis 

� Tomas 

� Toga 

� Tim CIDA SIPS 

� Akademisi/ PT + HPM (organisasi mahasiswa) 

� Organisasi pemuda, organisasi perempuan dan ormas lainnya. 


‐ Rata-rata tiap daerah menetapkan target tahun 2012 dan paling akhir pada Juni 2012 terwujud di 

daerah masing-masing. 

------------------------------------------SELESAI ---------------------------------------- 

105




Pelatihan dihari keempat, diawali 

dengan review hari sebelumnya ini 

dimaksudnya untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta 

terkait materi‐materi yang telah 

diberikan setelah itu peserta diminta 

untuk menyusun Rencana Tindak 

Lanjut, dan diakhiri dengan Post Test 

serta prosesi penutupan oleh 

Direktorat Hukum dan HAM, 

Bappenas. 

HARI KEEMPAT 

13 OKTOBER 

Bappenas 

Kemitraan 

106



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Fasilitatoor 

(Azis) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� Peserta 

mmenyusun 

kegiatan untuk 

� 

mmenggunakan 

hasil pelatihan 

ini di lembaga 

mmaupun 

daerahnya 

masing-masing. 

Peserta 

menyyusun 

kegiata an kerjasama 

antar 

leembaga 

maaupun 

antarr 

daerah untuk 

mmenggunakan 

hasil pelatihaan 

ini secaraa 

khusus 

unntuk 

mempe ercepat penyyusunan 



mmaupun 

kegia atan lain yanng 

berkaitan dengan 

peencegahan 

daan 

pemberant tasan korupsii. 

No 


RTL 

KERJASAMMA 

ANTAR LLEMBAGA 

DAAN 

ANTAR DDAERAH 

KEGIATAN 

1 Me embuat mailing glist peserta pelatihan 

(forum sharing di 

antara 

peserta) 

2 Peerlu 

ada pertem muan lagi untuk k evaluasi capaaian 

kerja di 

ma asing-masing re egional 

3 Peertemuan 

antar regional 1,2 dan 

3 (sharing ttentang 

best 

praactice 

: pakai pparameter) 

4 Peerlu 

ada tempatt 

konsultasi dar ri daerah ke puusat 

5 Peerlu 

ada dukung gan fasilitasi da ari pusat ke daerah 

karena 

keu uangan di daer rah juga terbattas 

6 Peerlu 

ada assiten nsi dari fasilitator 

pusat ke daerah 

7 Suurat 

dari Bappenas 

ke daerah asal para peserta 

(Kepala 

Da aerah & Pimpinnan 

Lembaga Para P Peserta) 

8 Me ekanisme kerjaa 

dan koordinaasi 

antara pusat 

dan daerah 

(Fa asilitator RAD PPK 

dan sekreta ariat pusat) 

9 Keejelasan 

pusat koordinasi k dann 

informasi 

10 Suurat 

ke daerah dilampiri d fotocoopy 

sertifikat peeserta 

11 Ha arus ada desak kan dari pusat agar daerah bbisa 

begerak 

bersama 

mencap pai target 2014 

12 Peerlu 

ada evaluasi 

dari pusat teentang 

daerah mana yang 

sud dah menyusun n dan yang belu um menyusun RAD PK ( 

diinngatkan 

setiap tahun) 

SESI 14 

RENNCANA 

TTINDAK 

K LANJUTT 

PJJ 

Direktorat HHukum 

dan 

HAM Bappeenas 

Bappenas, KKPK, 

Kemenpan, 

Kemendagrri 

Bappenas 

Kemitraaan 

MITRA-MITRAA 

KERJASAMAA



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

SESI 15 

POS ST TESTT 

DAN EVVALUASSI 

Fasilitatoor 

(Dewi) 

‐ Tujuan 

pembelajarran 

: 

� MMenilai 

tingkat penyerapan materi pelatihhan 

olleh 

peserta. 

� MMenilai 

kualitass 

penyelenggaraan 

pelatihan. 

‐ Setelaah 

tiga hari kkebelakang 

kita k mempelaajari 

tentanng 

arah keebijakan 

pencegahan 

ddan 

pembarantasan 

koorupsi 

di Inddonesia, 

konssep 

dasarr 

& siklus RAAD 

PK, teknik k-teknik fasilitaasi, 

memf fasilitasi pennyusunan 

RAD R PK ddan 

mengembangkan 

agenda setting unntuk 

pengaawalan 

RAD PK maka seekarang 

Bappak 

Bapakk 

bisa meng gisi lembar post test yaang 

sudahh 

disediakan dan dilanjutkkan 

dengan mmengisi 

lembbar 

evaluasi peyelenggaraaan 

pendidikaan 

dengaan 

menempelkan 

stick notee 

ke dalam keertas 

plano ya ang tersedia. 

.................. ....Peserta MMemberikan 

ppenilaian 

terhhadap 

capainn 

belajar........ ............. 

Bappenas 

Kemitraaan

No 




Bappenas 

Kemitraan 

“EVALUASI CAPAIAN BELAJAR” 

Apakah anda bisa menerima (menyerap) materi belajar yang diberikan selama pelatihan ini ? 

Judul Pokok 

Bahasan 

1 Arah Kebijakan 


Pembarantasan 

Korupsi Di Indonesia 

1 

Tidak 

Paham 

2 

Kurang 

Paham 

Nilai (skor 1 sampai 5) 

3 

Cukup 

Paham 

4 

Paham 

5 

Sangat 

Paham 

0 0 6 7 3 

2 Konsep dasar & 

Siklus RAD PK 

0 0 6 5 3 

3 Teknik-Teknik 

Fasilitasi 

0 0 6 8 1 

4 Memfasilitasi Penyusunan RAD PK 

d) FGD Penentuan Isu 

0 0 13 9 2 

Prioritas 

e) Workshop 

Penyusunan Draf 


f) Workshop 

penyusunan 

dokumen RAD PK 

0 0 5 6 1 

0 0 6 6 1 

5 Mengembangkan Agenda Setting Untuk Pengawalan RAD PK 

c) Pengembangan 

Forum Multi Stake 

Holder 

d) Merencanakan 

Penyusunan RAD 


1 0 8 8 2 

0 0 7 4 3 

� EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

NO ASPEK PELATIHAN BAIK KURANG KETERANGAN 

1 Rancangan proses pelatihan dan 

metode pelatihan 

15 - 

‐ Waktu pelatihan masih 

kurang 

2 Fasilitator pelatihan 17 - 

3 Narasumber 16 - 

4 Material pelatihan (alat dan bahan) 

15 - 

‐ Pembagian materi yang 

step by step 

5 Peserta pelatihan 16 1 ‐ Ketidaktepatan waktu 

6 Kepanitiaan (logistic, 

ruang belajar, dll) 

akomodasi, 

15 8 

‐ Mik 

109



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Penutupaan 

oleh Direk ktorat Hukumm 

dan 

HAM, Bapppenas 

(Muhhammad 

Isro) 

Bappenas 

Kemitraaan 

‐ Peserrta 

regional 3 lebih banyak yang 

hadir dari kalangann 

pemerintahaan 

sama 

dengaan 

suasana di 

regional 1 yaang 

dilakssanakan 

di Boogor. 

‐ Daeraah 

Kaliman ntan Tengah 

yang 

dimotoori 

oleh Paak 

Budi sebbelumnya 

sudahh 

berkonsultaasi 

dengan BBappenas 

terkaitt 

penyusunann 


2012. 

‐ Kalimantan 

Selatan S 

mencoba 

mendorong 

Barrito 

Kuala dalam 

‐ 

penyuusunan 

RAD PK P menjelangg 

Pilkada. 

Kalimantan 

Timur r mencoba mendorong Kutai Kertannegara. 

Sebeelumnya 

Bap ppenas sudaah 

melakkukan 

fasilitat tsi ke Kalimaantan 

Timur dan perlu diilihat 

sampai sejauh man na pencapaian/ 

hasilnnya. 

‐ Kalimantan 

Barat mmencoba 

men ndorong Kota Pontianak daan 

Melawi. 

‐ Kota Manado sanggat 

menekankkan 

adanya ddorongan 

darri 

pemerintah pusat baik kepada 

Provinnsi 

maupun 

Kabupatenn/Kota 

‐ Goronntalo 

akan berkoordinasi 

la agi dengan Peemprov 

karenna 

dulu pernah 

difasilitasi Bappenas B padda 

tahun 2008. 

‐ Sulaw wesi Selatan pada Kabupaten 

Enrekanng 

yang akan 

lebih cepat 

didorong kaarena 

menurrut 

informmasi 

dari Ommbudsman 

Makassar, M Bupatinya 

cukkup 

inovatif dan mudah untuk diajaak 

kerjassama. 

‐ Mailinng 

list sudah dibuat oleh Bappenas dan 

bisa langgsung 

on-line, 

sehingga kkita 

bisa salinng 

berba agi antar daeraah, 

dan bila in ngin berkoordinasi 

bisa langsung 

ke Bapppenas. 

‐ Terka ait pertemuan evaluasi reggional 

1,2 dann 

3 akan kam mi konsultasikkan 

dengan pimpinan p untuuk 

mengetahui 

perkem mbangan fasillitasi 

penyusuunan 

RAD PK K 

‐ Temp pat konsultasi langsung ke Direktorat Hukum 

dan HAM M Bappenas. 

‐ Fasilittasi 

untuk tahhun 

depan dirrencanakan 

akan 

dilakukan n ke empat daerah 

dengann 

kriteria manna 

yang kira-kira bisa kita dorong lebih cepat dan 

mana yanng 

masyarakaat 

sipilnya lebih 

bagus untuuk 

segerra 

menyusun RAD PK. 

‐ Mengenai 

asistenssi 

fasilitator daari 

pusat ke ddaerah, 

mem mang biasanyaa 

bila daerah membutuhkaan 

akan dikirim fasilitaator 

dari pusatt. 

‐ Surat dari Bappeenas 

akan diikirimkan 

keppada 

Kepala Daerah baikk 

itu Gubernu ur, Bupati ataau 

Walikoota 

yang berrisi 

tentang poin-poin p pennting 

untuk ditindak d lanjutti 

oleh Pemeerintah 

Daerah. 

Disana 

akan disebutkan 

nama-nnama 

pesertaa 

yang sudah mengikuti peelatihan 

untuk fasilitator RAAD 

PK baaik 

dari Pemdda 

maupun NGO 

agar lebiih 

mudah unttuk 

berkoordinnasi, 

selanjutnya 

surat akaan 

dikirimmkan 

dari Depputi 

disertai la ampiran laporran 

pelatihan. 

Selain itu diisertakan 

juga a surat Menteeri 

PPN/KKepala 

Bappeenas 

mengenai 

himbauan penyusunan RAD R PK




Bappenas 

Kemitraan 

‐ Dalam surat tidak dicantumkan kata-kata wajib melainkan mengharapkan karena dikhawatirkan 

daerah akan mempertanyakan lagi kewenangan-kewenangan terkait dengan otonomi daerah. 

‐ Kila perlu memanfaatan forum Musrembang di pusat dan daerah untuk menyusun RAD PK. 

‐ Koordinasi tingkat pusat antara Bappenas, KPK, Kemenpan dan Kemendagri terus dilakukan 

‐ Evaluasi kegiatan akan dilakukan kembali pertemuan, sehingga kita mengharapkan untuk terus up 

date baik sifatnya via e-mail, telepon, ataupun SMS. 

‐ Jika teman-teman daerah yang akan melakukan pertemuan dengan mengundang Bappenas 

harapan saya bisa dilakukan koordinasi terlebih dahulu baik via e-mail, telepon ataupun SMS, baru 

setelah itu bisa surat resmi menyusul. 

Pembagian Sertifikat secara simbolis 

(Pukul 09.40 WITA) 

------------------------------------------SELESAI ---------------------------------------- 

111




BAPPENAS 

Lampiran 3 

Daftar Alamat Peserta Pelatihan 

Fasilitator Pedoman Umum RAD PK 


10-13OKTOBER 2011 

Bappenas 

Kemitraan 

112

Daftar Alamat Peserta 

PELATIHAN UNTUK FASILITATOR RAD PK 

Makassar, Hotel Clarion 10-13 Oktober 2011 

No Nama Lembaga/instansi Alamat Email 

1. 

� Alamat Peserta 

Syamsuddin, S.Pt, M.Si Bappeda Kab. Enrekang Jl. Reformasi No. 149 - Enrekang matakalibulo@yahoo.com 

2. Remmy Sumilat, S.Sos Pemkot Manado Jl. Balai Kota No. 1 bappedamanadokota@yahoo.com 

3. Syafwani JARI-Kalsel Komplek HKSN Permai Blok II A No. 28 Rt. 

25 Banjarmasin 

syafwani@gmail.com 

4. Drs. Harris S Moha LSM Lestari Madani Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No. 45 A Kota harris_moha@yahoo.com 

Gorontalo 

5. Ir. E. Kalvien Khouw, M.Si Pemkot Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon kalvienkhouw@yahoo.com 

6. M. Ilyas M, SH, M.Si Bappeda Prov. Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar Ilyas_2328@yahoo.co.id 

7. Linggarjati, S.Sos JARI-Kalteng Jl. Taurus VI No. 327 linggar@presidency.com 

linggar_civil@yahoo.co.id 

8. Ramliamur, SE Pokja 30 Samarinda Kaltim Jl. Danau Maninjau 12 Kota Samarinda linknusantara@yahoo.co.id 

9. Sukamto, SE C-Force Jl. Pangeran Suryananta genjes_30@yahoo.com.sg 

sukamto_kwarda17@yahoo.com 

10. Budi Priyosutejo, SE Bappeda Kota Samarinda Jl. Arif Rahman Hakim No.16 bappeda2@gmail.com 

11. Syarief Hidayat Yayasan Dian Rakyat Indonesia Jl. TNI 8 No.86 sarce_hidayat@yahoo.co.id 

12. Drs. H. L. Arumahi Ombudsman Makassar Komp. Puri Taman Sari Blok. A15/17 

Makassar 

laodearu@yahoo.com 

13. Ir. Langen Budi Harjo Bappeda Prov. Kalteng Jl. Badak No. 10 Komp. Kehutanan P.Raya langen_budiharjo@yahoo.co.id 

14. Yahya Mahmud, S.Hi LBH Maluku Utara Jl. Melati Kel. Tanah Tinggi Barat abaya_gumira@yahoo.com 

15. Ahmad Su’udi Jawahira PADI Indonesia Jl. Mayjen Sutoyo Gg. Surya Rt.08 Rw.012 amonglumut@gmail.com 

Np.39 Balikpapan Kalimantan Timur 

16. Trisno Yuwono, SP Bappeda Kab. Melawi Nanba Pinoh 

17. Drs. Rahmadi Bappeda Kalsel Jl. Jendral Sudirman No. 19 Banjarmasin rahmadi_rahman@yahoo.co.id 

18. Hermawansyah Gemawan Jl. Dr. Wahidin Gg. Batas Pandawa hermawansyah@gmail.com




Bappenas 

Kemitraan 

Komplek Kelapa Hijau No.18 Pontianak germawan_borneo@yahoo.com 

19. Andrie Asdi, SH Bappeda Prov. Kaltim Jl. Wijaya Kusuma 3 No. 9 Samarinda andrie.asdi@bappedakaltim.com 

20. Mahlan, SH Bappeda Prov. Kaltim Jl. Sultan Alimuddin No. 1 Rt. 2 apem2_banja@yahoo.co.id 

21. M. Asram Jaya PeRAK Institute Jl.Melati VI No.3 Komp.Maizonette 

Makassar 

asramjaya@gmail.com 

26. M .Isro Bappenas Jl. Taman Suropati, No. 2, Jakarta Pusat muhammadisro@yahoo.com 

� Narasumber 

27. Gunawan Sunendar Kemenpan RB gunendar@yahoo.com 

� Tim Fasilitator 

34. Fridolin Berek, ST LAK Jl. Wartawan III No. 15A Tromann15@yahoo.com 

114

BAPPENAS 

Lampiran 4 

Parade Foto 


10-13OKTOBER 2011



Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan

Lap poran Pelatihan Fasilitator Pedoman Ummum 

Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan


Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan


Rencana AAksi 


Korupsi (RAAD 



Sulawessi 

dan Malukuu) 

Grand Clarion 


10‐133 

Oktober 2011 

Bappenas 

Kemitraaan

Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?