Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

Laporan Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD PK) Regional III (Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)
Grand Clarion Hotel Makassar, 10‐13 Oktober 2011
Beberapa hal menarik yang didiskusikan pada sessi ini antara lain :
Bappenas
Kemitraan
� Pemberantasan korupsi telah menjai agenda prioritas seluruh komponen
bangsa. Namun salah satu problem besar yang dihadapi bangsa ini
adalah mengenai korupsi politik dan kelemahan penegakan hukum.
� Diungkapkan pula bahwa, ada ekses negatif dari Otonomi Daerah karena
seringkali agenda pemberantasan korupsi hanya menjadi lips service
ketika menjelang Pilkada namun setelah itu tidak ada implementasi yang
serius.
� Pemerintah memang menargetkan capaian IPK pada tahun 2014 pada
point 5.0 sementara saat ini IPK nasional masih berada pada nilai 2.8. Hal
ini membutuhkan kerja keras semua pihak terutama birokrasi karena akar
masalah korupsi adalah pada pelayanan publik dan sistem birokrasi.
� Dalam rangka mendorong pencapaian IPK yang baik maka perbaikan
pelayanan publik dan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi harus
menjadi prioritas bersama. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak
hanya bekerja sendiri namun melibatkan masyarakat secara aktif. Di sisi
lain, masyarakat terutama OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) harus pula
melakukan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka membangun
budaya anti korupsi.
Setelah membahas materi tentang arah kebijakan pencegahan dan
pemberantasan korupsi di Indonesia, materi pelatihan dilanjutkan dengan sessi
khusus tentang RAD PK mulai dari Konsep Dasar RAD PK, Siklus RAD PK, Teknik
Fasilitasi & Fasilitator RAD PK. Pada sore hari, agendapelatihan sudah mulai
memasuki bagian pengembangan kapasitas teknis fasilitator dengan metode
penugasan dan simulasi memfasilitasi FGD penentuan isu prioritas dalam RAD PK.
Secara khusus pada sessi tentang Konsep Dasar RAD PK, dibahas beberapa
prinsip RAD PK sebagai berikut :
� RAD PK tidak boleh dipahami dalam kerangka proyek atau program tertentu
dari pemerintah pusat melainkan harus menjadi inisiatif daerah.
� Agar menjadi inisiatif daerah maka dibutuhkan komitmen yang sungguh dari
semua pihak untuk melakukan pengawalan penyusunan RAD PK.
� Seringkali daerah mempersoalkan landasan hukum termasuk di dalamnya
punish and reward atas pelaksanaan suatu kebijakan padahal yang lebih
penting justru melihat urgensi dan manfaat bagi daerah.
14