Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

Laporan Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD PK) Regional III (Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)
Grand Clarion Hotel Makassar, 10‐13 Oktober 2011
� WARUNG PELEMBAGAAN
1) Mekanisme :
o Dokumen RAD PK
o Konsultasi KDH I, KDH II (draft)
o ACC
2) Hal penting : Legalisasi Pergub/ Perbup
3) Forum multi stakeholder (Inspektorat, Perguruan Tinggi, LSM, Kelompok Jurnalis)
� Kerangka pengembangan
� Mekanisme dan agenda
� review
4) Sosialisasi
� Kelompok kerja
� Metode
5) Sasaran
*) tanggapan :
- saran untuk legalitas melalui perwali.
- mengapa ada sosialisasi ?
+ karena ditujukan pada masyarakat yang awam.
- masalah anggaran ?
+ karena melibatkan Inspektorat, perhuruan tinggi dan jurnalis
Bappenas
Kemitraan
� WARUNG PELAKSANAAN
1) Mekanisme :
� Penetapan SKPD pelaksana program pemberantasan korupsi
� Sinkronisasi program PK dengan program SKPD
� RAD PK masuk dalam proses musrembang
� Program PK masuk dalam Renja SKPD
� Proses penganggaran (RAPBD)
� Membentuk tim monev pelaksana PK
2) Hal penting :
o Pengejawantahan RAD PK ke dalam RTL yang disesuaikan dengan penganggaran dan
kegiatan SKPD.
o Penetapan priotitas kebutuhan dan aktivitas/ belanja pada masing-masing SKPD.
3) Yang terlibat adalah semua SKPD terkait, stakeholder.
4) Komitmen (dukungan kebijakan yang terintegrasi dan sistematis) : legislatif dan eksekutif.
*) tanggapan :
- keterlibatan FGD, workshop tentang PK dengan forum multi stakeholder.
- bagaimana sinkronisasi antara program menaggulangi korupsi melalui RAD PK dengan program
SKPD ?
+ sebelum adanya program RAD PK dan program SKPD, ditetapkan dahulu SKPD mana yang
sesuai dengan program RAD PK sehingga dapat disinkronkan antara program RAD PK dengan
program SKPD yang ada.
65