Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

More documents

Recommendations

Info

Laporan Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Regional III (Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) Grand Clarion Hotel Makassar, 10‐13 Oktober 2011 Bappenas Kemitraan Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan agenda aksi di daerah, dokumen RAN PK disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya sejak tahun 2006, Bappenas mulai mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di daerah.Hingga akhir tahun 2010, terdapat 22 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah menyusun RAD PK baik atas fasilitasi Bappenas maupun atas inisiatif sendiri. Seiring upaya mendorong percepatan pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi di atas, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan bahwa salahsatu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya RAD PK di provinsi/kabupaten/kota (Bab VIII: Hukum dan Aparatur, Sub Bab: Sasaran). Mengacu pada RPJMN 2010-2014 ini, maka pemerintah daerah diharapkan menyusun dan melaksanakan RAD PK yang merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. 1 Secara konseptual, RAD PK berfungsi sebagai 2 : � Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan daerah secara lebih terukur dan akuntabel; � Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah; � Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan piñatas system administrasi pemerintahan daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah; � Dokumen kontrak politik bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan Korupsi di daerah 1 Hal 10, Buku Pedoman Umum RAD PK. Direktorat Hukum dan HAM Bappenas, 2010 2 Hal 20, Buku Pedoman Umum RAD PK. Direktorat Hukum dan HAM Bapenas, 2010 6
Laporan Pelatihan Fasilitator Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Regional III (Kalimantan, Sulawesi dan Maluku) Grand Clarion Hotel Makassar, 10‐13 Oktober 2011 Bappenas Kemitraan Memahami fungsi RAD PK di atas, maka sosialisasi dan pembelajaran yang terus-menerus perlu dilakukan agar upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui penyusunan dan pelaksanaan RAD PK dapat berkembang menjadiagenda bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Upaya membangun agenda setting bersama ini mensyaratkan pelibatan berbagai komponen masyarakat di daerah, terutama para pegiat anti korupsi. Oleh karena itu, Bappenas memandang perlu ada langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan kebijakan tentang RAD PK maupun mengembangkan daerahdaerah contoh (pilot project) untuk proses pembelajaran tentang penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD PK. Berkaitan dengan kerangka strategi ini maka tahap awal yang hendak dilakukan adalah mengembangkan forum share learning di antara jejaring anti korupsi baik di internal pemerintah maupun antar organisasi masyarakat sipil anti korupsi di daerah melalui pelatihan bersama. Secara teknis, pelatihan bersama ini dikemas dalam satu tajuk kegiatan berjudul “ Pelatihan untuk Fasilitator RAD PK” yang dilaksanakan di tiga region yakni : Regional I : Wilayah Jawa dan Sumatera Regional II : Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua Regional III : Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN PELATIHAN Pelatihan ini dimaksudkan untuk membangun kerangka pemahaman bersama para pegiat anti korupsi di daerah, termasuk di dalamnya membangun kapasitas teknis dalam memfasilitasi dan melakukan pengawalan pada seluruh tahapan dalam siklus RAD PK.Dengan demikian, pada gilirannya nanti jejaring anti korupsi di daerah masing-masing dapat mendorong upaya penyusunan dan pelaksanaan RAD PK di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 7
Page 1 and 2: Tim Fas silitator LAKK : - Fridol l
Page 3 and 4: Laporan Pelatihan Fasilitator Pedom
Page 5: Laporan Pelatihan Fasilitator Pedom
Page 11 and 12: Lap poran Pelatihan Fasilitator Ped
Page 37 and 38: Peserta Laporan Pelatihan Fasilitat
Page 57 and 58:
Laporan Pelatihan Fasilitator Pedom
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Kelompok 2 Kelompok 3 . Laporan Pel
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Lap poran Pelatihan Fasilitator Ped
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
No Laporan Pelatihan Fasilitator Pe
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Daftar Alamat Peserta PELATIHAN UNT
Page 115 and 116:
BAPPENAS Lampiran 4 Parade Foto GRA
Page 117 and 118:
Page 119:
show all

Laporan Kegiatan Pelatihan Fasilitator RAD PK REGIONAL III

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?