PUTUSAN Nomor 18 K/N/2000 ...

PUTUSAN
Nomor 18 K/N/2000
===============================
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara niaga dalam tingkat. kasasi telah mengalami putusan sebagai berikut dalam
permohonan kepailitan dari:
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Bank
Danamon Lantai 24 dan 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav: 45-46 Jakarta 12930, dalam hal ini
memberi kuasa kepada SUDARAWERTI S. KRAMADIBRATA, SH. Dkk., Advokat dan
Penasehat Hukum Kramadibrata & Partners beralamat di Gedung Artha Graha lantai 7 Kawasan
Niaga Terpadu, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 April 2000, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;
melawan
PT. SUMI ASIA, berkedudukan di Wisma Standart Chartered Bank lantai 17 Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 33 A Jakarta 10220, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOTMAN PARIS
HUTAPEA-1. SH. Dkk., Pengacara dan Konsultan Hukum Hotman Paris Hutapea & Partners
beralamat di Gedung Summitmas Tower 1, lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta
12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2000, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Termohon Pailit;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai
Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit dimuka Persidangan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil;
bahwa Pemohon (BPPN) bertindak dalam kapasitas (qualitate qua) selaku pemegang hak atas
piutang: PT. Bank Pelita berdasarkan perjanjian penyerahan dan pengalihan hak atas tagihan
(Cessie) antara PT. Bank Pelita dengan BPPN tanggal 12 Maret 1999 (bukti P-1), dan PT. Bank
Umum Nasional Tbk (BUN), berdasarkan perjanjian penyerahan hak atas tagihan (Cessie) antara
BUN dengan BPPN tanggal 12 Maret 1999 (bukti P-2), sehingga secara umum "Pemohon sah
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk

(BUN) melakukan tindakan hukum termasuk melakukan penagihan utang dan mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon;
bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam berita negara tanggal 24 September 1982, dan telah menerima fasilitas
pinjaman dari Bank Pelita berdasarkan:
a. Perjanjian membuka kredit No. 009/LC/BP/95 tanggal 15 Juni 1995 sebesar US$
2,700,000.00 (dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diperpanjang dengan
perjanjian perpanjangan kredit tanggal 7 Juni 1996, dan perjanjian perpanjangan penerbitan
letter of credit tanggal 28 April 1997 dan keduanya telah jatuh tempo tanggal 26 Maret 1998
(bukti P-3a, P-3b, dan P-3c);
b. Akta perjanjian kredit No. 41 tanggal 5 Maret 1996 untuk pinjaman sebesar US$ 3,000,000.00
(tiga juta dollar Amerika Serikat) dengan perpanjangan kredit tanggal 28 April 1997 dan telah
jatuh tempo tanggal 26 Maret 1998 (bukti P-4a, dan P-4b);
c. Perjanjian Kredit No. 034/PBB/PK/VI/96 tanggal 7 Juni 1996 untuk pinjaman sebesar US$
500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) diperpanjang oleh perjanjian
perpanjangan kredit tanggal 11 Agustus 1996 dan perjanjian perpanjangan kredit tanggal 28
April 1997 dan telah jatuh tempo tanggal 6 Maret 1998 (bukti P-5a, P-5b, dan P-5c);
d. Perjanjian kredit No. 499/PDRR/KPO/BP/X/S57 tanggal 14 Oktober 1997 untuk jumlah
pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) telah jatuh tempo
tanggal 14 Desember 1997 (bukti P-6 pasal 2);
bahwa Termohon telah pula menerima fasilitas pinjaman dari PT. Bank Umum Nasional Tbk
(BUN) berdasarkan akta perjanjian kredit dengan pemberian jaminan No. 43 tanggal 26 Juli
1996 untuk sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) semula jatuh
tempo tanggal 26 Juli 2002, karena ada pelanggaran yang dilakukan maka berdasarkan pasal 9
perjanjian kredit menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih (bukti P-7);
bahwa meskipun utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun Termohon tidak juga
melunasi kewajibannya sehingga dengan demikian Termohon telah lalai membayar utang dan
melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon yang untuk sementara jumlah keseluruhan dalam
mata uang rupiah sebesar Rp. 73.937.907.920,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh
tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan dalam mata uang
Dollar US$ 6,728,523.98 (enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga
dollar Amerika Serikat sembilan puluh delapan sen);
bahwa Termohon juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada:
Standart Chartered Bank, The Hongkong dan Shanghai Banking dan PT. Bank Meincorp;
bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan pernyataan pailit a quo
telah memenuhi syarat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena itu Termohon
patut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad-Hoq,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Setiawan, SH, atau Elijana,
SH. diangkat sebagai Hakim Ad-Hoq pada Pengadilan Niaga berdasarkan Keppres No. 71/M
tahun 1999 dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

ahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon guna mencegah Termohon melakukan
hal yang dapat merugikan Pemohon, mohon diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan
Termohon baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
baru akan ada dikemudian hari;
berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan Kepailitan ini dengan memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Menunjuk Hakim Ad-Hoc sebagai anggota Majelis guna memeriksa dan memutuskan
permohonan pernyataan Kepailitan dari Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon (PT. Sumi Asih) pailit, dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut;
5. Menunjuk sebagai kurator Eddy E. Lubis, SH., SE., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 54-55, Jakarta 12190;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil
putusan, yaitu putusan tanggal 27 April 2000 No. 22/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:
Menolak Permohonan Kepailitan BPPN terhadap PT. Sumi Asih tersebut diatas;
Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah);
bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon
pada tanggal 2 Mei 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2000 diajukan permohonan kasasi secara
tertulis pada tanggal 3 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
014/Kas/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo. No. 022/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt. Pst. yang dibuat
oleh panitera Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2000 hari itu juga;
bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 4 Mei 2000 telah disampaikan salinan
permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori
kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2000.
Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan
kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori
kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
1. bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hal 29 alinea 4, 5, 6 dan hal 30 alinea 1 dan 2 telah
keliru dalam menerapkan hukum, karena sebetulnya yang menjadi pihak dalam cessie itu

adalah PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk disatu pihak dan BPPN dilain
pihak, tetapi PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk sesuai dengan apa yang
disebut dalam kompirasi perjanjian cessie diwakili oleh BPPN berdasarkan kewenangan eks
pasal 37 A ayat 3 huruf g Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan diubah
dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, serta pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun
1992 tentang BPPN, sehingga BPPN dalam perjanjian cessie itu bertindak dalam dua kualitas
yaitu sebagai BPPN sendiri dan sebagai PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk,
BPPN selaku PT. Bank Pelita diwakili oleh Ezifrianos, dan selaku PT. Bank Umum Nasional
Tbk, diwakili oleh Henry Halomoan Sitanggang, keduanya memperoleh kuasa dari Ketua
BPPN.
Dilain pihak BPPN dalam perjanjian cessie (bukti P-1) diwakili oleh R.C. Eko Santoso
Budianto dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua BPPN, bertindak dan untuk atas nama BPPN.
Jadi jelas terbukti bahwa perjanjian cessie telah ditandatangani oleh kedua pihak yang
berwenang dan berdiri sendiri (incasu PT. Bank Pelita dengan BPPN), sehingga perjanjian
cessie tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Judex Factie. Begitu juga
untuk perjanjian cessie (P-2) antara PT. Bank Umum Nasional Tbk, dengan BPPN, dibuat
dengan konstruksi hukum yang sama, dimana pihak PT. Bank Umum Nasional Tbk diwakili
oleh Henry Halomoan Sitanggang dan BPPN diwakili oleh R.C. Eko Santoso Budianto;
2. bahwa dalam pertimbangan hal 30 alinea 3 Judex Factie telah salah menerapkan hukum
pembuktian, karena BPPN telah mengumumkan diberbagai media masa, bahwa pada tanggal
21 April 1999 PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk telah dilikuidasi, sehingga
dengan demikian tidak perlu lagi dibuktikan di depan Judex Factie;
3. bahwa Judex Factie dalam pertimbangan pada hal. 30 alinea 4, 5, dan 6 telah salah
menerapkan hukum, karena BPPN mempunyai hak untuk menerima pengalihan tagihan dari
Bank beku operasi (incasu PT. Bank Pelita dan PT: Bank Umum Nasional Tbk) tanpa
diperlukan persetujuan dari debitur, oleh karenanya cessie yang dilakukan (bukti P-1, dan P-
2) adalah sah dan mengikat debitur, walaupun tidak ada pemberitahuan kepada debitur
(Termohon Kasasi). Lagipula cessie eks pasal 37A ayat 3 huruf f Undang-undang No. 7 tahun
1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan pasal 13
huruf c Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur,
karena sebenarnya syarat cessie eks pasal 613 BW telah terpenuhi. Dengan adanya ketentuan
tersebut berlaku azas khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum;
4. bahwa begitu juga dalam pertimbangan hal 31 alinea 1, Judex Factie telah salah menerapkan
hukum karena dalam cessie yang diatur dalam pasal 613 BW yang utama adalah adanya
pengalihan tagihan, baik tagihan yang ada sekarang maupun yang akan datang, jadi tidak
harus ditetapkan besarnya jumlah tagihan;
5. bahwa sudah menjadi fakta umum bahwa PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional Tbk
telah berada dalam program penyehatan BPPN, bukan hanya sekedar asumsi atau seolah-olah.
Keberadaan kedua Bank tersebut dalam program BPPN merupakan peristiwa notoir yang
menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi.
Bahwa cessie tersebut oleh Judex Factie dianggap cacat hukum sehingga Pemohon Kasasi
tidak berkualitas sebagai kreditur dalam permohonan kepailitan ini, akan tetapi dalam
permohonan kepailitan ini, akan tetapi dilain pihak Judex Factie mengakui adanya

kewenangan BPPN untuk bertindak mewakili direksi PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum
Nasional Tbk atas dasar pasal 40 (a) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 sehingga disini
terlihat jelas ketidak konsistenan Judex Factie dalam membuat pertimbangan yang
bertentangan satu sama lain. Pemohon Kasasi dalam membuat Cessie (bukti P-1, P-2) telah
menggunakan hak dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. bahwa pengertian utang yang dinyatakan oleh Judex Factie jelas bertentangan dengan tujuan
dibentuknya Undang-undang kepailitan, karena Undang-undang Kepailitan tidak membuka
kemungkinan bagi debitur yang nakal untuk mengingkari kewajibannya untuk melunasi
utangnya. Pasal 104 Undang-undang No. 4 tahun 1998 telah menentukan suatu cara untuk
melakukan pencocokan utang, yang dikenal dengan rapat verifikasi, sehingga jika ada
perbedaan mengenai jumlah utang, maka hal tersebut harus diselesaikan dalam rapat
verifikasi, setelah adanya putusan pailit. Dengan demikian tidak relevan bila Judex Factie
mempermasalahkan adanya jumlah utang yang harus dibuktikan dulu;
7. bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili
permohonan pailit dari Pemohon Kasasi, maka amarnya seharusnya Judex Factie menyatakan
menolak permohonan pailit Pemohon, jika menolak berarti Judex Factie menyatakan dirinya
berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit Pemohon Kasasi;
Menimbang:
mengenai keberatan ad. 1, 3, 4 dan 5:
bahwa Keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah
menerapkan hukum, lagipula sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, Akta Cessie tidak sesuai dengan
pasal ketentuan yang mengatur tentang cessie yaitu pasal 613 KUHPerdata, yang antara lain
tidak diberitahukan kepada pihak debitur atau pihak yang berhutang. Sehingga dengan demikian
keabsahan Akta Cessie tersebut masih harus dipermasalahkan. Disamping itu dalam Akta Cessie
harus jelas berapa besar piutang yang dialihkan. Kalau belum ada maka diperlukan pembuktian
yang rumit dan tidak sederhana;
mengenai keberatan ad. 2:
bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan
hukum, namun hal ini perlu adanya pembuktian melalui litigasi;
mengenai keberatan ad. 6 dan 7:
bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan
hukum, namun dalam hal adanya perbedaan pendapat atau perselisihan atas jumlah utang secara
pasti, maka perlu pembuktian secara cermat dan teliti, tidak dapat dilakukan pembuktian secara
sederhana atau sumir, sehingga masalah ini tidak dapat diperiksa dalam beracara dalam perkara
kepailitan yaitu dengan pembuktian secara sederhana sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undangundang
No. 4 tahun 1998, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, tetapi
kewenangan Pengadilan Negeri. Namun demikian Majelis Kasasi merasa perlu menambahkan
pertimbangan sebagai berikut:
bahwa ketentuan pasal 40 (a) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang menentukan
peralihan segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris pemegang saham dan Rapat Umum
Pemegang Saham Bank dalam penyehatan kepada BPPN, tidaklah berarti bahwa badan hukum

yang bersangkutan (in casu PT. Bank Pelita dan PT. Bank Umum Nasional) dengan sendirinya
menjadi dilikuidasi atau tidak eksis lagi. Sebab kedua badan hukum tersebut secara yuridis masih
tetap eksis dan belum dilikuidasi;
bahwa dengan demikian yang mengajukan pailit adalah tetap PT. Bank Pelita dan PT. Bank
Umum Nasional, namun direksinya diwakili oleh BPPN sesuai dengan ketentuan pasal 40 (a)
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tersebut diatas;
bahwa selain daripada itu, suatu perbuatan hukum cessie harus tetap dilakukan sesuai dengan
pasal 613 KUHPerdata dan tidak dapat serta tidak diartikan bahwa hal itu disimpangi oleh pasal
40 (a) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, sehingga oleh karenanya, setidaknya cessie
masih harus dipermasalahkan;
bahwa dengan demikian, pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secara
sederhana atau sumir (vide pasal 6 ayat 3 Undang-undang Kepailitan) sebab eksistensi adanya
utang dengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaan melalui
proses perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata
bahwa putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau
Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipihak yang kalah, harus membayar biaya
perkara yang jatuh dalam tingkat kasasi;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14
Tahun 1985 dan PERPU No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang
dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan;
Mengadili:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL (BPPN) yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUDARAWERTI S.
KRAMADIBRATA, SH. Dkk tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: KAMIS
TANGGAL 08 JUNI 2000 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS EFFENDI
LOTULUNG, SH. dan NY. HJ. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang
tersebut dengan dihadiri PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan NY. HJ.
SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Hakim-hakim Anggota, dan RAHMI MULYATI, SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim - Hakim Anggota
Ketua
ttd
PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
Biaya-biaya:
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 1.993.000,-
Jumlah Rp. 2.000.000,-
ttd
H. SOEHARTO, SH.
ttd
NY. HJ. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.
Panitera Pengganti
ttd.
RAHMI MULYATI, SH.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga
I GDE KETUT SUKARATA S H
NIP. 040012856