KAJIAN PINJAMAN DAERAH - Bappeda Depok - Pemerintah Kota ...

BAB V
KESIMPULAN
Pemerintah Kota Depok dengan cara meminjam dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali
pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah Pemerintah Kota Depok layak
atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk
menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman,
serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan saat
ini, karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pedapatan Asli Daerah seperti
pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari Pemerintah Kota
Depok untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai
dengan bunga, biaya administrasi dan denda.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kajian ini dapat dianalisis
beberapa kesimpulan yaitu :
1. Bahwa berdasarkan perhitungan DSCR (Rasio proyeksi kemampuan keuangan
daerah untuk mengembalikan pinjaman) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Depok
memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman hal ini disebabkan rasio kemampuan
Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan pinjaman adalah sebesar 7,96 %
lebih besar dari syarat DSCR ≤ 2,5%
2. Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 75%
dari total penerimaan APBD tahun 2007 yaitu sebsear Rp. 545,097,853,634.96
jadi apabila Pemerintah Kota Depok mengajukan pinjaman sebesar
Rp.131,508,600,000.00 memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 54
Tahun 2005 pasal 12
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 bahwa
defisit APBD TA 2008 adalah sebesar Rp.(95,997,891,000.00) dan hasil
perhitungan batas maksimal defisit APBD Kota Depok adalah 12,06 %
Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok 38