Download (209Kb)

BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat diberikan kesimpulanberupa:1. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalammenangani kepemilikan mainantidak tepat karena airsoft gun bukanmerupakan senjata api. Unsur-unsur yang ada di dalam senjata api tidakdapat disamakan dengan unsur-unsur yang ada dalam airsoft gun karenaairsoft gun merupakan mainan atau alat olahraga dan hobi seseorang.Penyalahgunaan terhadap airsoft gun merupakan gejala masyarakat yangterus berkembang dan airsoft gun hanya digunakan sebagai alat untukmelakukan menakut-nakuti korban sehingga tindak pidana dapatdilakukan.2. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan danpenyalahgunaan mainan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu upayapreventif kearah pencegahan penyalahgunaan airsoft gun, dan upayarepresif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukumterhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun.Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangikepemilikan dan penyalahgunaan mainan airsoft gun yaitu kendala darisegi preventif berupa Kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang76

77sifat, bentuk dan fungsi dari pada airsoft gun, dimana airsoft gun hanyaberupa mainan atau alat olahraga, Respon masyarakat yang sudahcenderung menilai bahwa airsoft gun merupakan senjata berbahayasehingga paradigma ini sulit untuk diubah, Sulit untuk mengetahui jumlahkepemilikan airsoft gun yang beredar di kalangan masyarakat, Masyarakatkurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada pihak kepolisianterhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yangmencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainanairsoft gun. Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisianyaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikandan penyalahgunaan airsoft gun sehingga masih ada pihak kepolisian yangmenganalogikan airsoft gun dengan senjata api, Penerapan UU SenjataApi yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap airsoft gundengan senjata api.B. SaranDari penulisan hukum ini adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:1. Pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan atau regulasi mengenaikepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun sehingga tidak pihak-pihakyang dirugikan dalam penerapan UU Senpi. Dalam hal ini komunitas yangmenggunakan airsoft gun dengan benar yaitu sebagai mainan, alatolahraga ataupun sebagai hobi, dapat menggunakan airsoft gun dengantenang, tanpa harus resah dicurigai sebagai seorang pelaku tindak pidana.

782. Masyarakat tidak boleh melakukan suatu generalisasi dalam menilaiseseorang ataupun kelompok yang menggunakan airsoft gun dalamkegiatan mereka. Komunitas airsoft gun selalu menjaga aturan yang ada didalam komunitas dan tidak pernah menganggap airsoft gun sebagai senjatakarena airsoft gun hanya sebagai penyalur hobi bagi para penggemarairsoft gun. Adanya image yang sudah dibangun oleh masyarakat bahwapengguna airsoft gun adalah kelompok yang brutal dan suka kekerasanmerupakan suatu penilaian yang salah dan harus diberikan bimbingan danarahan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKABUKU:Anwar, Yesmil, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Jakarta____________, 2010, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan SosiokulturalKriminologi, Hukum, dan HAM, Refika Aditama, Jakarta____________, 2011, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, &Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, WidyaPadjajaran, BandungAtmasasmita, Romli, 1997, Kriminologi, Mandar Maju, BandungBonger, W.A., 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pustaka Utama, JakartaDjaja, Ermansjah, 2011, Tipologi Tindak Pidana di Indonesia, Mandar Maju,BandungHamzah, Andi, 2012, Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangannya diIndonesia, Sofmedia, JakartaMaramis, Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajawaliPers, JakartaMoeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta________, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, JakartaMustofa, Muhammad, 2013, Metodologi Penelitian Kriminologi, Prenada MediaGroup, JakartaNuraeny, Henny, 2012, Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan,Gramata, BandungRukmini, Mien, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah BungaRampai, Alumni, BandungSantoso, Topo, 2005, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta79

80Sianturi , S.R., 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,Alumni, JakartaSoekanto, Soerjono, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,Raja Grafindo Persada, JakartaSudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, BandungSyani, Abdul, 1995, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat: suatu interpretasi kearah realitas, Dunia Pustaka Jaya, JakartaWidiyanti, Ninik dan Panji Anaroga, 1987, Perkembangan Kejahatan danMasalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, PradnyaParamita, JakartaWiyanto, Roni, 2012, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Mandar Maju,BandungPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUndang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002NOMOR 2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 4168)Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan SenjataApi dan Senjata Tajam (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 78 TAHUN 1951)INTERNET:Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft diakses pada 12 Februari2013, pkl.12.30 WIB

81Kidstoyonline, http://www.kidstoyonline.com/airsoft-gun.htm, diakses padatanggal 15 November 2012, pkl. 19.20 WIBWikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia umum,http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft, diakses pada tanggal 23Januari 2013, pkl.12.34Aunimart dalam www.aunimart.com/airsoft gun/history, 15 November 2009,23:42:54