Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 579 -U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESASUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH1.PemerintahanDesa danKelurahan1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan nasional.2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur dan kriteriapenyelenggaraan pemerintahandesa dan kelurahan skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.2. Penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA1. Penetapan kebijakandaerah skala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraanpemerintahan desa dankelurahan skalakabupaten/kota.2. AdministrasiPemerintahanDesa danKelurahan1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan administrasipemerintahan desa dan kelurahanskala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan administrasipemerintahan desa dankelurahan skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalakabupaten/kota.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi penyelenggaraanadministrasi pemerintahan desadan kelurahan skala nasional.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi penyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalaprovinsi.2. Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanadministrasi pemerintahandesa dan kelurahan skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 583 -3. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pengelolaan keuangandan aset desa skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pengelolaankeuangan dan aset desa skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Pembinaan, pengawasandan supervisi pengelolaankeuangan dan aset desaskala kabupaten/kota.4. Monitoring dan evaluasipengelolaan keuangan dan asetdesa skala nasional.4. Monitoring dan evaluasi sertapelaporan pengelolaankeuangan dan aset desa skalaprovinsi.4. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpengelolaan keuangan danaset desa skalakabupaten/kota.6. PengembanganKapasitasPemerintah Desadan Kelurahan1.a.Penetapan pedomanpengembangan kapasitaspemerintah desa dan kelurahanskala nasional.1.a.Penetapan pedomanpengembangan kapasitaspemerintah desa dankelurahan skala provinsi.1.a.Penetapan pedomanpengembangan kapasitaspemerintah desa dankelurahan skalakabupaten/kota.b.—b.—b.Penyelenggaraanbimbingan, konsultasi,pelatihan dan pendidikanbagi pemerintah desa dankelurahan skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 584 -2. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kapasitaspemerintah desa dan kelurahanskala nasional.3. Monitoring dan evaluasipengembangan kapasitaspemerintah desa dan kelurahanskala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Koordinasi dan fasilitasipengembangan kapasitaspemerintahan desa dankelurahan skala provinsi.3. Monitoring dan evaluasi sertapelaporan pengembangankapasitas pemerintah desadan kelurahan skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Pembinaan, pengawasan,supervisi dan fasilitasipengembangan kapasitaspemerintah desa dankelurahan skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasiserta pelaporanpengembangan kapasitaspemerintah desa dankelurahan skalakabupaten/kota.2. PenguatanKelembagaan danPengembanganPartisipasiMasyarakat1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan skalanasional.2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaandan pengembangan partisipasimasyarakat skala nasional.1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur, dankriteria di bidang penguatankelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat skala provinsi.1. Penetapan kebijakandaerah skala kabupaten/kota.2. Penetapan pedoman,norma, standar, prosedur,dan kriteria di bidangpenguatan kelembagaandan pengembanganpartisipasi masyarakatskala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH2. Pemantapan DataProfil Desa danProfil Kelurahan- 585 -1. Koordinasi dan fasilitasipemantapan data profil desa danprofil kelurahan skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipemantapan data profil desa danprofil kelurahan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pemantapan dataprofil desa dan profil kelurahanskala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI1. Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profil desadan profil kelurahan skalaprovinsi.2. Pembinaan dan supervisipengolahan data profil desadan profil kelurahan skalaprovinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengolahan dataprofil desa dan profilkelurahan skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA1. Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profildesa dan profil kelurahanskala kabupaten/kota.2. Pelaksanaan pegolahandata profil desa dan profilkelurahan skalakabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengolahan dataprofil desa dan profilkelurahan skalakabupaten/kota.3. PenguatanKelembagaanMasyarakat1. Koordinasi dan fasilitasi penguatankelembagaan masyarakat skalanasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenguatan kelembagaanmasyarakat skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipenguatan kelembagaanmasyarakat skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipenguatan kelembagaanmasyarakat skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipenguatan kelembagaanmasyarakat skala provinsi.2. Penyelenggaraanpenguatan kelembagaanmasyarakat skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 586 -3. Monitoring dan evaluasi penguatankelembagaan masyarakat skalanasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penguatankelembagaan masyarakatskala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Monitoring, evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpenguatan kelembagaanmasyarakat skalakabupaten/kota.4. PelatihanMasyarakat1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan pelatihanmasyarakat skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraan pelatihanmasyarakat skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pelatihanmasyarakat skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraan pelatihanmasyarakat skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraan pelatihanmasyarakat skala provinsi.2. Pelaksanaan pelatihanmasyarakat skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pelatihanmasyarakat skala nasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpelatihan masyarakat skalanasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpelatihan masyarakatskala kabupaten/kota.5. PengembanganManajemenPembangunanPartisipatif1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan manajemenpembangunan partisipatifmasyarakat skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipengembanganmanajemen pembangunanpartisipatif masyarakatskala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 588 -3. Monitoring dan evaluasipeningkatan peran masyarakatdalam penataan danpendayagunaan ruang kawasanperdesaan skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Monitoring, evaluasi danpelaporan peningkatan peranmasyarakat dalam penataandan pendayagunaan ruangkawasan perdesaan skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpeningkatan peranmasyarakat dalampenataan danpendayagunaan ruangkawasan perdesaan skalakabupaten/kota.3. PemberdayaanAdat danPengembanganKehidupan SosialBudayaMasyarakat1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan nasional.2. Penetapan pedoman, norma,standar, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan adat danpengembangan kehidupan sosialbudaya masyarakat skala nasional.1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur, dankriteria di bidangpemberdayaan adat danpengembangan kehidupansosial budaya masyarakatskala provinsi.1. Penetapan kebijakandaerah skala kabupaten/kota.2. Penetapan pedoman,norma, standar, kriteriadan prosedur di bidangpemberdayaan adat danpengembangan kehidupansosial budaya masyarakatskala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH2. PemberdayaanAdat Istiadat danBudayaNusantara- 589 -1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan adat istiadat danbudaya nusantara skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan adat istiadat danbudaya nusantara skala nasional.3. Monitoring dan evaluasipemberdayaan adat istiadat danbudaya nusantara skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan lembaga adatdan budaya skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan lembaga adatdan budaya skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemberdayaanlembaga adat dan budayaskala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan lembagaadat dan budaya skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan lembagaadat dan budaya skalakabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemberdayaanlembaga adat dan budayaskala kabupaten/kota.3. PemberdayaanPerempuan1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan perempuan skalanasional.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemberdayaanperempuan skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaanpemberdayaan perempuanskala kabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan perempuan skalanasional.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan pemberdayaanperempuan skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaanpemberdayaan perempuanskala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH4. Pemberdayaandan KesejahteraanKeluarga (PKK)- 590 -3. Monitoring dan evaluasipemberdayaan perempuan skalanasional.1. Koordinasi dan fasilitasi PKK skalanasional.2. Pembinaan dan supervisi PKKskala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpemberdayaan perempuanskala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan PKK skalaprovinsi.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan PKK skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpemberdayaan perempuanskala kabupaten/kota.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan gerakan PKKskala kabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan gerakan PKKskala kabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasi PKK skalanasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan PKKskala provinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaangerakan PKK skalakabupaten/kota.5. PeningkatanKesejahteraanSosial1. Koordinasi dan fasilitasipeningkatan kesejahteraan sosialskala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipeningkatan kesejahteraansosial skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipeningkatan kesejahteraan sosialskala nasional.2. Pembinaan dan supervisipeningkatan kesejahteraansosial skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 591 -3. Monitoring dan evaluasipeningkatan kesejahteraan sosialskala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Monitoring, evaluasi danpelaporan peningkatankesejahteraan sosial skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpeningkatan kesejahteraansosial skala kabupaten/kota.6. Pengembangandan PerlindunganTenaga Kerja1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan dan perlindungantenaga kerja skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan danperlindungan tenaga kerjaskala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan perlindungantenaga kerja skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipengembangan dan perlindungantenaga kerja skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipengembangan danperlindungan tenaga kerjaskala provinsi.2. Pembinaan dan supervisipelaksanaan perlindungantenaga kerja skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasipengembangan dan perlindungantenaga kerja skala nasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengembangan danperlindungan tenaga kerjaskala provinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanperlindungan tenaga kerjaskala kabupaten/kota.4. PemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakat1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan nasional. 1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.1. Penetapan kebijakandaerah skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 592 -2. Penetapan pedoman, norma,stándar, prosedur dan kriteriapemberdayaan usaha ekonomimasyarakat skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Penyelenggaraanpemberdayaan usaha ekonomimasyarakat skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Penyelenggaraanpemberdayaan usahaekonomi masyarakat skalakabupaten/kota.2. PemberdayaanEkonomiPenduduk Miskin1. Koordinasi dan fasilitasipemberdayaan ekonomi pendudukmiskin skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalaprovinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipemberdayaan ekonomi pendudukmiskin skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalaprovinsi.2. Penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasipemberdayaan ekonomi pendudukmiskin skala nasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalaprovinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpemberdayaan ekonomipenduduk miskin skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH3. PengembanganUsaha EkonomiKeluarga danKelompokMasyarakat- 593 -1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan usaha ekonomikeluarga dan kelompokmasyarakat skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipengembangan usaha ekonomikeluarga dan kelompokmasyarakat skala nasional.3. Monitoring dan evaluasipengembangan usaha ekonomikeluarga dan kelompokmasyarakat skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalaprovinsi.2. Pembinaan dan supervisipengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalaprovinsi.3. Monitoring evaluasi danpelaporan pengembanganusaha ekonomi keluarga dankelompok masyarakat skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakatskala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakatskala kabupaten/kota.3. Monitoring evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpengembangan usahaekonomi keluarga dankelompok masyarakatskala kabupaten/ kota.4. PengembanganLembagaKeuangan MikroPerdesaan1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan lembaga keuanganmikro perdesaan skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 594 -2. Pembinaan dan supervisipengembangan lembaga keuanganmikro perdesaan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasipengembangan lembaga keuanganmikro perdesaan skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala provinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Penyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpengembangan lembagakeuangan mikro perdesaanskala kabupaten/kota.5. PengembanganProduksi danPemasaran HasilUsahaMasyarakat1. Koordinasi dan fasilitasipengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipenyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasilusaha masyarakat skalakabupaten/kota.2. Pembinaan dan supervisipengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala nasional.2. Pembinaan dan supervisipenyelenggaraanpengembangan produksi danpemasaran hasil usahamasyarakat skala provinsi.2. Penyelenggaraanpengembangan produksidan pemasaran hasilusaha masyarakat skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 596 -3. Monitoring dan evaluasipengembangan pertanian pangandan peningkatan ketahananpangan masyarakat skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pengembanganpertanian pangan danpeningkatan ketahananpangan masyarakat skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Monitoring, evaluasi danpelaporanpenyelenggaraanpengembangan pertanianpangan dan peningkatanketahanan panganmasyarakat skalakabupaten/kota.5. PemberdayaanMasyarakatdalamPengelolaanSumber DayaAlam danTeknologi TepatGuna1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan nasional.2. Penetapan pedoman, norma,standar, prosedur dan kriteriapenyelenggaraan pemberdayaanmasyarakat dalam pengelolaansumber daya alam dan teknologitepat guna skala nasional.1. Penetapan kebijakan daerahskala provinsi.2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepatguna skala provinsi.1. Penetapan kebijakandaerah skala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologitepat guna skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH2. FasilitasiKonservasi danRehabilitasiLingkungan- 597 -1. Koordinasi dan fasilitasi konservasidan rehabilitasi lingkungan skalanasional.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi konservasi danrehabilitasi lingkungan skalanasional.3. Monitoring dan evaluasipenyelengaraan konservasi danrehabilitasi lingkungan skalanasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI1. Koordinasi dan fasilitasikonservasi dan rehabilitasilingkungan skala provinsi.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi konservasi danrehabilitasi lingkungan skalaprovinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraankonservasi dan rehabilitasilingkungan skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan konservasidan rehabilitasilingkungan skalakabupaten/kota.2. Pelaksanaan fasilitasikonservasi dan rehabilitasilingkungan skalakabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanfasilitasi konservasi danrehabilitasi lingkunganlingkup skala kabupaten/kota.3. FasilitasiPemanfataanLahan dan PesisirPedesaan1. Koordinasi dan fasilitasi terhadapfasilitasi pemanfataan lahan danpesisir pedesaan skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipemanfataan lahan danpesisir pedesaan skalaprovinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipelaksanaan pemanfaatanlahan dan pesisirpedesaan skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 598 -2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi peraturan kebijakannasional dalam fasilitasipemanfataan lahan dan pesisirpedesaan skala nasional.3. Monitoring dan evaluasipenyelengaraan fasilitasipemanfataan lahan dan pesisirpedesaan skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pelaksanaanpemanfaatan lahan danpesisir pedesaan skalaprovinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanpemanfaatan lahan danpeisisr di pedesaan skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Pelaksanaan pemanfaatanlahan dan pesisirperdesaan skalakabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanpemanfaatan lahan danpesisir pedesaan skalakabupaten/kota.4. FasilitasiPrasarana danSarana Pedesaan1. Koordinasi dan fasilitasi prasaranadan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.1. Koordinasi dan fasilitasipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalaprovinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipemeliharaan prasaranadan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersihdan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 599 -2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi fasilitasi pemeliharaanprasarana dan sarana pedesaanserta pemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.3. Monitoring dan evaluasi fasilitasipemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalanasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan serta pemeliharaanair bersih dan penyehatanlingkungan skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanpemeliharaan prasarana dansarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih danpenyehatan lingkungan skalaprovinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Pembinaan, pengawasandan supervisipemeliharaan prasaranadan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersihdan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan penyelengaraanfasilitasi pemeliharaanprasarana dan saranapedesaan sertapemeliharaan air bersihdan penyehatanlingkungan skalakabupaten/kota.5. FasilitasiPemetaanKebutuhan danPengkajianTeknologi TepatGuna1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaankebutuhan teknologi tepat gunadan pengkajian teknologi tepatguna skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipemetaan kebutuhanteknologi tepat guna danpengkajian teknologi tepatguna skala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasikebutuhan teknologiteknologi tepat guna skalakabupaten/kota.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH- 600 -2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi kebutuhan teknologitepat guna skala nasional.PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI2. Pembinaan dan supervisikebutuhan teknologi tepatguna skala provinsi.PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA2. Pembinaan dan supervisipemanfaatan teknologitepat guna skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasikebutuhan teknologi tepat gunaskala nasional.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan kebutuhanteknologi tepat guna skalaprovinsi.3. Monitoring, evaluasi danpelaporan pemanfaatanteknologi tepat guna skalakabupaten/kota.6. Pemasyarakatandan KerjasamaTeknologiPedesaan1. Koordinasi dan fasilitasipemasyarakatan dan kerjasamateknologi pedesaan skala nasional.1. Koordinasi dan fasilitasipemasyarakatan dankerjasama teknologi pedesaanskala provinsi.1. Koordinasi dan fasilitasipemasyarakatan dankerjasama teknologipedesaan skalakabupaten/kota.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pemasyarakatan dankerjasama teknologi pedesaanskala nasional.2. Pembinaan, pengawasan dansupervisi pemasyarakatandan kerjasama teknologipedesaan skala provinsi.2. Penyelenggaraanpemasyarakatan dankerjasama teknologipedesaan skalakabupaten/kota.3. Monitoring dan evaluasipemasyarakatan dan kerjasamateknologi pedesaan skala nasional.3. Monitoring evaluasi danpelaporan pemasyarakatandan kerjasama teknologipedesaan skala provinsi.3. Monitoring evaluasi danpelaporan pemasyarakatandan kerjasama teknologipedesaan skalakabupaten/kota.

- 601 -