10.07.2015 Views

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat ... - Bank Indonesia

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat ... - Bank Indonesia

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat ... - Bank Indonesia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No.7/61/DASP Jakarta, 30 Desember 2005SURAT EDARANPerihal: <strong>Pengawasan</strong> <strong>Penyelenggaraan</strong> <strong>Kegiatan</strong> <strong>Alat</strong> Pembayaran DenganMenggunakan KartuSehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> Nomor7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang <strong>Penyelenggaraan</strong> <strong>Kegiatan</strong> <strong>Alat</strong>Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik <strong>Indonesia</strong>Tahun 2005 Nomor 148 , Tambahan Lembaran Negara Republik <strong>Indonesia</strong> Nomor4538), untuk menjaga efisiensi, kecepatan, keamanan, dan kehandalan dalampenyelenggaraan kegiatan <strong>Alat</strong> Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu,dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pengawasan terhadap penyelenggaraankegiatan <strong>Alat</strong> Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Surat Edaran <strong>Bank</strong><strong>Indonesia</strong>.I. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALATPEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)A. Obyek <strong>Pengawasan</strong><strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bagian<strong>Pengawasan</strong> Sistem Pembayaran, melakukan pengawasan terhadap :1. Penyelenggara APMK (Prinsipal, Penerbit, dan Acquirer)2. Perusahaan Personalisasi;3. Penyelenggara…


- 2 -3. Penyelenggara kegiatan kliring APMK;4. Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK; dan5. Perusahaan Switching dalam hal Perusahaan Switching tersebutbekerja sama dengan Penerbit dan/atau Financial Acquirer,BCDFokus <strong>Pengawasan</strong><strong>Pengawasan</strong> terhadap penyelenggaraan APMK difokuskan padakepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraanAPMK antara lain meliputi :1. penerapan aspek manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatanAPMK;2. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan3. penerapan aspek perlindungan nasabah.Tujuan <strong>Pengawasan</strong><strong>Pengawasan</strong> bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatanAPMK dilakukan secara efisien, cepat, aman, dan handal denganmemperhatikan prinsip perlindungan nasabah.Metode <strong>Pengawasan</strong><strong>Pengawasan</strong> terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukanterutama melalui pengawasan tidak langsung dan apabila diperlukan dapatdilakukan pengawasan langsung.1. <strong>Pengawasan</strong> Tidak Langsung<strong>Pengawasan</strong> tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis,dan evaluasi atas laporan berkala dan insidentil yang disampaikanoleh, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud padabutir I.A. Di samping itu, pengawasan tidak langsung dapat jugadilakukan…


- 3 -dilakukan atas dasar data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> dari pihak lain.2. <strong>Pengawasan</strong> Langsung<strong>Pengawasan</strong> langsung dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukandengan cara melakukan pemeriksaan (on the spot) terhadap pihakpihaksebagaimana dimaksud pada butir I. A.Dalam rangka pengawasan langsung, pihak-pihak sebagaimanadimaksud pada huruf A wajib memberikan :a. keterangan, data transaksi dan data nasabah dalam bentuk hardcopy dan/atau soft copy ;b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsungterhadap sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database;c. hal-hal lain yang diperlukan.<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> melaksanakan pengawasan secara langsung.II.LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMKDalam rangka pengawasan tidak langsung, pihak-pihak sebagaimana dimaksudpada butir I.A wajib menyampaikan laporan tertulis atas penyelenggaraankegiatan APMK kepada <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> secara berkala dan atau insidentil.A. Laporan Berkala1. Laporan berkala merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikansecara benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimanadimaksud pada butir I.A sesuai dengan periode masing-masinglaporan…


- 4 -laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan dan laporantriwulanan.2. Jenis Laporan BerkalaLaporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihaksebagaimana dimaksud pada butir I.A meliputi :a. PrinsipalLaporan Bulanan Prinsipal dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran 1.b. Penerbit1) Laporan Bulanan Transaksi APMK terdiri dari :a) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit denganformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a.b) Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atauKartu Debet dengan format sebagaimana tercantumdalam Lampiran 2b.c) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Prabayar denganformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2c.2) Laporan Bulanan Fraud dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran 3.3) Laporan Bulanan Tukar Menukar Informasi DataPemegang Kartu Antar Penerbit dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.Khusus…


- 5 -Khusus untuk Penerbit Selain <strong>Bank</strong> di samping laporan bulanantersebut di atas, Penerbit wajib menyampaikan :1) Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit denganformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 denganklasifikasi :a) Lancar, apabila pembayaran tepat waktu,perkembangan rekening baik dan tidak adatunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;b) Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapattunggakan pembayaran pokok dan atau bungasampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;c) Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakanpembayaran pokok dan atau bunga yang telahmelampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan120 (seratus dua puluh) hari;d) Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaranpokok dan atau bunga yang telah melampaui 120(seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratusdelapan puluh) hari;e) Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan ataubunga yang telah melampaui 180 (seratus delapanpuluh) hari.2) Laporan Triwulanan Penanganan dan PenyelesaianPengaduan Nasabah dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran 6.c. Acquirer…


- 6 -c. AcquirerLaporan Bulanan Acquirer dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran 7.d. Perusahaan PersonalisasiLaporan Triwulanan Perusahaan Personalisasi dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.e. Penyelenggara <strong>Kegiatan</strong> Kliring APMK dan/atau <strong>Kegiatan</strong>Penyelesaian Akhir APMKLaporan Triwulanan Penyelenggara <strong>Kegiatan</strong> Kliring APMKdengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.f. Perusahaan SwitchingLaporan Triwulanan Perusahaan Switching dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran 10.3. Waktu PenyampaianWaktu penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut :a. Prinsipal, Penerbit dan Acquirer wajib menyampaikan laporanbulanan secara benar, akurat dan tepat waktu kepada <strong>Bank</strong><strong>Indonesia</strong>. Laporan bulanan tersebut wajib sudah diterima oleh<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulanberikutnya setelah periode laporan.b. Penerbit, Acquirer, Perusahaan Personalisasi, PerusahaanSwitching dan Penyelenggara <strong>Kegiatan</strong> Kliring APMK dan/atau<strong>Kegiatan</strong> Penyelesaian Akhir APMK wajib menyampaikanlaporan triwulanan secara benar, akurat dan tepat waktu kepada<strong>Bank</strong>…


- 7 -<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong>. Laporan triwulanan wajib sudah diterima oleh<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodelaporan.Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari liburmaka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya.B. Laporan Insidentil1. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajibdisampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksudpada butir I.A kepada <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> baik atas permintaan <strong>Bank</strong><strong>Indonesia</strong> maupun atas inisiatif pihak-pihak tersebut di atas.2. Jenis Laporan Insidentila. Laporan terkait implementasi teknologi pengamananpenyelenggaraan APMK.Laporan tersebut antara lain laporan implementasi penggunaanteknologi chip pada APMK dan laporan penggantian mesinEDC / ATM dengan pengaturan waktu sebagaimana diatur padabutir II.B.3. Laporan tersebut wajib disampaikan oleh masingmasingPenerbit.b. Laporan terkait Kartu KreditLaporan terkait Kartu Kredit wajib disampaikan oleh pihakpihaksebagaimana dimaksud pada butir I.A dengan pengaturansebagai berikut:1) Penerbit…


- 8 -1) Penerbit Kartu KreditPenerbit Kartu Kredit menyampaikan hal-hal sebagaiberikut:a) Ketentuan pemberian Kartu Kredit meliputi :(1) usia minimum Pemegang Kartu;(2) pendapatan minimum Pemegang Kartu;(3) batas maksimum kredit Pemegang Kartu;(4) persentase minimum pembayaran olehPemegang Kartu; dan(5) kebijakan penetapan pemberian kartu kredityang dikategorikan sebagai ”tanpa batas”(infinite) sebagaimana diatur dalam SuratEdaran <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> mengenai prinsipperlindungan nasabah dan kehati-hatian .b) Standard Operating Procedure (SOP) meliputi :(1) prosedur pemberian persetujuan kepada calonpemegang kartu;(2) prosedur otorisasi;(3) prosedur pembukuan transaksi;(4) prosedur penghitungan biaya bunga dandenda;(5) prosedur pemberian penambahan limit kredit;(6) prosedur persetujuan pelampauan batas limitkredit;(7) prosedur…


- 9 -(7) prosedur penagihan piutang, penanganankredit macet dan penghapusan piutang;(8) prosedur pencantuman nasabah ke dalamNegative List;(9) prosedur pengamanan kartu (mulai daripengawasan pemesanan bahan kartu,pencetakan, proses pengiriman danpersonalisasi kartu);(10) prosedur pemilihan dan penetapanmerchant (termasuk standar perjanjian);(11) prosedur penunjukan agen pemasaran danagen penagihan atau debt collector (termasukstandar perjanjian);(12) prosedur sistem deteksi dan penangananfraud;(13) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.(14) prosedur perencanaan darurat (DisasterRecovery Plan/DRP) dan kesinambunganusaha (Business Continuity Plan/BCP) ; dan(15) prosedur layanan konsumen antara lainmeliputi :(a) layanan informasi dan fasilitas; dan(b) penanganan keluhan konsumen.c) Informasi tertulis yang disampaikan Penerbit kepadaPemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi :(1) hak…


- 10 -(1) hak dan kewajiban Pemegang Kartu;(2) persentase minimum pembayaran olehPemegang Kartu;(3) produk yang diterbitkan, antara lain informasimengenai prosedur dan tata cara penggunaankartu, fasilitas yang melekat pada kartu, tatacara pembayaran kartu dan risiko yangmungkin timbul dari penggunaan produktersebut;(4) tata cara penghitungan bunga;(5) tata cara penghitungan denda;(6) tata cara pengajuan pengaduan atas kartu yangdiberikan dan perkiraan lamanya waktupenanganan pengaduan tersebut;(7) jenis dan besarnya biaya administrasi yangdikenakan; dan(8) Formulir lembar penagihan (BillingStatement).2) Financial Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikanSOP sekurang-kurangnya meliputi :a) prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi sertaotorisasi;b) prosedur penyelesaian pembayaran;c) prosedur pemilihan dan penetapan merchanttermasuk standar perjanjian;d) prosedur…


- 11 -d) prosedur pengendalian risiko keuangan dalam halterjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu;e) prosedur penyediaan sarana pengganti (back-upsystem) dalam hal terjadi gangguan pada perangkatkeras dan jaringan komunikasi;f) prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi;g) prosedur penatausahaan arsip; danh) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.3) Technical Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikanSOP sekurang-kurangnya meliputi :a) prosedur penyediaan sarana pengganti (back-upsystem) dalam hal terjadi gangguan pada perangkatkeras dan jaringan komunikasi; danb) prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.4) Perusahaan Personalisasi Kartu Kredit wajibmenyampaikan :a) Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atauPrinsipalb) SOP sekurang-kurangnya meliputi :(1) prosedur pengamanan kartu;(2) prosedur operasional kegiatan personalisasi;dan(3) prosedur pengamanan kerahasiaan data.5) Penyelenggara…


- 12 -5) Penyelenggara <strong>Kegiatan</strong> Kliring Kartu Kredit, wajibmenyampaikan Perjanjian Kerjasama dengan Peserta danSOP sekurang-kurangnya meliputi :a) persyaratan kepesertaan;b) prosedur operasional kegiatan kliring;c) prosedur mekanisme dan pembukuan kliring;d) prosedur penyelesaian transaksi;e) prosedur DRP dan BCP; danf) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.6) Perusahaan Switching Kartu Kredit, wajib menyampaikan:a) persyaratan kepesertaan, penetapan penerbit, danstandar perjanjian dengan Penerbit;b) SOP sekurang-kurangnya meliputi :(1) prosedur mekanisme dan pembukuan transaksiserta otorisasi;(2) prosedur penyelesaian pembayaran;(3) prosedur DRP dan BCP; dan(4) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.c. Laporan terkait Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar,wajib menyampaikan :a) SOP sekurang-kurangnya meliputi :(1) Ketentuan…


- 13 -(1) Ketentuan mengenai persyaratan calonpemegang kartu;(2) prosedur pemberian kartu kepada calonPemegang Kartu, termasuk didalamnya :(a) penerimaan dan pemrosesan aplikasi;(b) penetapan batas maksimum nilaitransaksi dan penarikan tunai;(c) penetapan batas maksimum nilai yangtersimpan pada kartu, khusus untukKartu Prabayar.(3) prosedur pengamanan kartu (mulai daripengawasan pemesanan bahan kartu,pencetakan, proses pengiriman danpersonalisasi kartu);(4) prosedur sistem deteksi dan penangananfraud;(5) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal;(6) prosedur penunjukan merchant termasuklampiran perjanjian; dan(7) prosedur layanan konsumen(a) layanan informasi dan fasilitas; dan(b) penanganan keluhan konsumen.b) Perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Switching;c) Perjanjian dengan Pemegang kartu;d) Informasi…


- 14 -d) Informasi tertulis yang disampaikan penerbit kepadaPemegang Kartu sekurang-kurangnya meliputi :(1) produk yang diterbitkan antara lain informasimengenai prosedur dan tatacara penggunaankartu, fasilitas yang melekat pada produk, danrisiko yang mungkin timbul dari penggunaanproduk tersebut; dan(2) tata cara pengajuan pengaduan atas produkyang diberikan dan perkiraan lamanya waktupenanganan pengaduan tersebut.2) Financial Acquirer Kartu ATM, Kartu Debet, dan KartuPrabayar wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnyameliputi :a) prosedur mekanisme transaksi dan otorisasi;b) prosedur pembukuan transaksi;c) prosedur penyelesaian pembayaran;d) prosedur pemilihan dan penetapan merchant(termasuk lampiran perjanjian);e) prosedur penunjukan Perusahaan Switching;f) prosedur pengaturan risiko keuangan dalam halterjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.g) prosedur penyediaan sarana pengganti (back-upsystem) dalam hal terjadi gangguan pada perangkatkeras dan jaringan komunikasi;h) prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi;dani) prosedur…


- 15 -i) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.3) Technical Acquirer, wajib menyampaikan SOP sekurangkurangnyameliputi :a) prosedur penyediaan sarana pengganti (back-upsystem) dalam hal terjadi gangguan pada perangkatkeras dan jaringan komunikasi; danb) prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.4) Perusahaan Personalisasi Kartu ATM, Kartu Debet, danKartu Prabayar wajib menyampaikan :a) Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atauPrinsipal;b) SOP sekurang-kurangnya meliputi :(1) prosedur pengamanan kartu;(2) prosedur operasional kegiatan personalisasi;dan(3) prosedur pengamanan kerahasiaan data.5) Perusahaan Switching Kartu ATM, Kartu Debet, danKartu Prabayar, wajib menyampaikan : :a) persyaratan kepesertaan, penetapan penerbit, danstandar perjanjian dengan Penerbit;b) SOP sekurang-kurangnya meliputi :(1) prosedur mekanisme dan pembukuantransaksi serta otorisasi;(2) prosedur penyelesaian pembayaran;(3) prosedur…


- 16 -(3) prosedur DRP dan BCP; dan(4) prosedur pelaporan kepada manajemen danpengawasan internal.3. Waktu PenyampaianLaporan sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.a. wajibdisampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak implementasiteknologi peningkatan pengamanan APMK.Laporan sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.b. dan II.B.2.cwajib disampaikan untuk pertama kali dan harus sudah diterima oleh<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya SuratEdaran ini. Selanjutnya apabila terdapat perubahan atas laporantersebut, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitungsejak terjadinya perubahan.4. Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan kegiatanpenyelenggaraan APMK, <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> berwenang meminta data,informasi, dan atau laporan diluar laporan-laporan sebagaimanadimaksud pada angka II.C. Penyampaian Laporan1. Laporan Berkala wajib disampaikan kepada:Tim Manajemen Informasi dan AdministrasiBiro Pengembangan Sistem Pembayaran NasionalDirektorat Akunting dan Sistem Pembayaran<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong>, Gedung D Lantai 8Jl. MH Thamrin No.2Jakarta 10010Laporan…


- 17 -Laporan Berkala disampaikan dalam bentuk hard copy sampaidengan adanya pemberitahuan tertulis dari <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> mengenaiperubahan penyampaian bentuk laporan.Untuk Penerbit <strong>Bank</strong>, Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kreditpenyampaian laporan dilakukan sebagaimana diatur dalam SuratEdaran <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> mengenai penilaian kualitas aktiva <strong>Bank</strong>Umum sedangkan penyampaian Laporan Triwulanan Penanganandan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dilakukan sebagaimana diaturdalam Surat Edaran <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> mengenai penyelesaianpengaduan nasabah.2. Laporan Insidentil wajib disampaikan kepada:Bagian <strong>Pengawasan</strong> Sistem PembayaranDirektorat Akunting dan Sistem Pembayaran<strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong>, Gedung D Lantai 9Jl. MH Thamrin No.2Jakarta 10010III. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYARDalam hal <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> mengenakan sanksi kewajiban membayar terhadap<strong>Bank</strong> terkait penyelenggaraan kegiatan APMK, sanksi kewajiban membayartersebut dilakukan oleh <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong> dengan cara mendebet rekening giro<strong>Bank</strong> di <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong>.Sanksi kewajiban membayar yang dikenakan terhadap Lembaga Selain <strong>Bank</strong>terkait penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan Direktorat Akunting danSistem Pembayaran dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksikewajiban…


- 18 -kewajiban membayar kepada Lembaga Selain <strong>Bank</strong> tersebut yang antara lainberisi informasi jumlah sanksi kewajiban membayar dimaksud dan tata carapembayarannya kepada <strong>Bank</strong> <strong>Indonesia</strong>.Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik <strong>Indonesia</strong>.Demikian agar Saudara maklum.BANK INDONESIA,MOHAMAD ISHAKDIREKTUR AKUNTINGDAN SISTEM PEMBAYARAN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!