2.1 rencana strategis direktorat jenderal penataan ruang

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAStrategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat KegiatanLokal (PKL).2. Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Antisipasi TerhadapPerubahan Iklim (Climate Change)Kebijakan pembangunan Infrastruktur ke depan harus mampu mendorongpeningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunankonstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastrukturpekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harusmemenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangkapanjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalahmenerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (greenbuilding dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatanprosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya,mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan,mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalianlingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaanumum dan permukiman.3. Strategi Peningkatan TurbinwasDalam kaitan dengan tugas pengaturan, disamping menyelenggarakan urusanyang menjadi tugasnya, Kementerian PU diharuskan untuk menetapkan norma,standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan urusanwajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan denganpelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman. Dalam kaitan dengantugas pembinaan, Kementerian PU juga berkewajiban melakukan pembinaankepada pemerintah daerah untuk mendukung kemampuan pemerintah daerahdalam menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan permukiman,sehingga akan tumbuh kemandirian daerah dalam penyelenggaraanpembangunan di bidang pekerjaan umum dan permukiman sejalan denganpelaksanaan otonomi daerah dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaituluas, nyata, dan bertanggung jawab.Selain itu, pengawasan dan pengendalian secara nasional terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan dan NSPK juga harus ditingkatkan mengingattuntutan penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukimanLAKIP 2011 – Direktorat Jenderal Penataan Ruang31