(Renstra) Inspektorat Tahun 2009-2013 - Pemerintah Kota Bandung

BAB IP E N D A H U L U A N1.1 LATAR BELAKANGTerciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, danberwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengansosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikanpelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran daripenyelenggaraan negara 2009-2013. Sementara itu dalam arah kebijakanbidang aparatur negara tahun 2009 hingga tahun 2013, salah satunyaadalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalambentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatapemerintahanyang baik (good governance) pada semua tingkat dan linipemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberatberatnyabagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku danpeningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dansinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasilpengawasan dan pemeriksaan.Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparaturNegara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yangbertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan danaudit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP)RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 1

dalam mewujudkan aparatur yang bersih.Sasaran yang akan dicapaiadalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitaskinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan carameningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan auditinternal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata danmenyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedurpengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur;menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasanyang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistempengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasanberbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa;mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat PengawasFungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasilpengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala ataskinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antaraparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasanbaik internal maupun eksternal.Selain itu dengan adanya PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentangJabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diDaerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi paraRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 2

aparatur pengawasanuntuk lebih meningkatkan kinerjanya melaluipeningkatan kualitas pengawasan.Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satupelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan.Pengertianpengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintahdan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatanyang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiappejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalammewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. PenyusunanRencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakanpemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugasdalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangkamensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnyaaspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota BandungNomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Serta dengan telah terbitnyaPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri DalamRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 3

pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah KotaBandung.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Bandungselaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyaifungsi :1. Perencanaan program pengawasan;2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandungdituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) denganberpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atasprinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang sertamemperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaansumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggarantidak terjadi. Ruang lingkup dari PKPT meliputi Pemeriksaan Reguleryaitu : pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusipendidikan; serta pemeriksaan Non Reguler yang terdiri dari : PemeriksaanTertentu yaitu : pemeriksaan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrakpengadaan barang dan Jasa, serta kas opname dan persediaan barang;Pendampingan Tindak Lanjut yaitu : BPK-RI dan Inspektorat Kota Bandung;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 5

Reviu Laporan Keuangan yaitu : reviu laporan keuangan SKPD, reviulaporan keuangan pemerintah Kota Bandung; Evaluasi yaitu : evaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA SKPD,evaluasi renstra SKPD; dan Pemeriksaan Khusus yaitu : baik pengaduanmasyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintahWalikota Bandung melalui pengaduan via SMS. Dalam melaksanakanpengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektoratberkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, selaku unsurpengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional PejabatPengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat KotaBandung yang didasarkan kepada Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan padaInspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanJabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diDaerah dan Angka Kreditnya. Pemerintah Kota Bandung dalam hal iniInspektorat Kota Bandung telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuanpengangkatan staf dan Kepala Seksi di Inspektorat melaluipenyesuaian/inpassing sejumlah 41 orang, sesuai dengan pasal 30 ayat (1)RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 6

dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 830/541/A.4/IJ tanggal 21 April 2011 perihal PenetapanPenyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pejabat PengawasUrusan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata KerjaInspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan ApabilaJabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuaiperaturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawahInspektorat Pembantu dihapus. Didasarkan kepada ke 2 (dua) peraturanperundangan tersebut maka dilakukan penyesuaian dengan dihilangkannyajabatan Kepala Seksi dengan telah terbitnya Keputusan Walikota BandungNomor 700/Kep.697-BKD/2011 Tanggal 14 September 2011 tentangPenyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan AngkaKreditnya pada Inspektorat Kota Bandung. Berdasarkanhal itu makaperaturan perundangan yang berkaitan dengan susunan organisasi dalamproses revisi yang disesuaikan dengankedua peraturan perundangantersebut.1.2 LANDASAN HUKUMSebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas InspektoratKota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4614);13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 9

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi danKabupaten/Kota;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentangPedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa JabatanKepala Daerah;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentangPedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di LingkunganDepartemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang NormaPengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 10

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang PedomanPelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditya;28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2007 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2009-2013;31. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 249 Tahun 2008 tentangRincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Satuan OrganisasiInspektorat Kota Bandung.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN1.3.1 MAKSUDRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 11

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung Tahun2009-2013 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakanpengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misiKepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.1.3.2 TUJUANTujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) InspektoratKota Bandung adalah :1.3.2.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersihserta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);1.3.2.2 Terwujudnya aparatur yang profesional, handal danakuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publikyang optimal.1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung disusunberdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :BAB I PENDAHULUANMenjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan,serta sistematika penulisan.BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota BandungMemuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat KotaBandung, struktur organisasi Inspektorat Kota Bandung, serta uraian tugas danRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 12

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat Kota Bandung.2.2 Sumber Daya SKPDMemuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPDdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota BandungBagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bandungberdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kota Bandung periodesebelumnya.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDBagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan danpeluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Bandung pada limatahun mendatang.BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananInspektorat Kota BandungPada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan InspektoratKota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah TerpilihBagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandung yangterkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Bandung,dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan InspektoratKota Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah danwakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satubahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Kota Bandung.3.3 Telaahan Renstra K/L dan RenstraBagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktorpendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahanpelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupunRenstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategisPada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorongdari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjaudari implikasi RTRW dan KLHS.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 13

3.5 Penentuan Isu-isu StrategisPada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yangmempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:1. gambaran pelayanan SKPD;2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPDSelanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuanisu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasitentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahunrencana.BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimanadihasilkan pada B.2.1.74.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangkamenengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan TujuanPelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran PelayananJangka Menengah SKPD). Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPDbeserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.4.3 Strategi dan Kebijakan SKPDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPDdalam lima tahun mendatang.BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFPada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12.(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMDPada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsungRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 14

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatangsebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD iniditampilkan dalam Tabel 6.1.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 15

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota BandungInspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja PerangkatDaerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiInspektorat Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan di daerah. Inspektorat Kota Bandung merupakan unsurpengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpinoleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawablangsung kepada Walikota Bandung dengan tugas pokok membantuWalikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusandan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknisadministratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat KotaBandung telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiInspektorat Kota Bandung sebelum di revisi, dengan susunanorganisasi sebagai berikut :1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi ;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 16

2. Sekretaris, membawahkan :a.Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;c.Sub Bagian Administrasi dan Umum.3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wil. IV.7. Kelompok Jabatan Fungsional.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 17

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 332Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah KerjaInspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut InspektoratKota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif ataspenyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan danpenyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukanpembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yangberada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Hal tersebutdilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah KotaBandung yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai denganmotto juang “Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT”.Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri,harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayananpublik yang prima tanpa membedakan status. Dalam artian KotaBandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikanmanfaat bagi warga Kota Bandung khususnya, Jawa Barat danNasional pada umumnya.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 18

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi:1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah,hijau dan berbunga;2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dandinamis;3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapaikemakmuran ekonomi warganya;4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi,berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk;5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)NO NAMA/NIP PANGKAT / GOL1 Drs. SUKARNO,MM Pembina Utama Muda IV/c19520620 197706 1 0022 Drs. FAJAR KURNIAWAN,Msi Pembina IV/a19690718 199403 1 0033 ADANG MUHIDIN,S.Sos Penata III/c19600327 198203 1 0124 SRIPATONAH,A.Md Penata Muda III/a19750317 199803 2 0055 CUCU KURNIASIH,S.Sos Penata Muda Tk I III/b19641112 199202 2 0016 Drs, TAUFIK HIDAYAT,M.Si Pembina IV/a19630421 198903 1 0127 MELANIE,SE,Ak Penata Muda III/a19770409 201001 2 0038 RIYADI Penata Muda III/a19600128 198208 1 0019 A J U D Juru I/d19650410 200701 1 01210 JUAH SARIPUDIN Juru Tk I I/d19660106 199703 1 00211 GAGAN RAMDAN GINANJAR,SH Penata Muda19820712 20010 1 003 III/a12 HARI HILMAN,SE Penata MudaRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 19

36 Drs. R WAHYU YUDIANA Auditor Ahli Madya19620327 198903 1 007 Pembina - IV/a37 Drs. YEDI YARTADHI Auditor Ahli Muda19620529 199403 1 001 Penata Tk I - III/d38 BAGUS SUKMA SUWARNO,S.Sos Auditor Pertama19700730 199703 1 002 Penata - III/c39 YUSHERLIANTI,SE Auditor Pertama19590514 198203 2 006 Pena Tk I - III/d40 ANESIH,SE Auditor Pertama19630112 199703 2 002 Penata Tk I - III/d41 Drs. YUDI SUDARYA Pengawas Pemerintahan Madya19630831 198910 1 002 Pembina Tk I - IV/b42 Drs.RIKI PAHDIAR ISKANDAR,Msi Pengawas Pemerintahan Madya19661215 19902 1 001 Pembina Tk I - IV/b43 ROHMAT,AP Pengawas Pemerintahan Madya19741011 199311 1 001 Penata Tk I - III/d44 Drs. HERI AHMAD BUCHORI, AB Pengawas Pemerintahan Muda19590825 198903 1 004 Penata Tk I - III/d45 R.HENDRAWAN,SE.SH.Msi Pengawas Pemerintahan Muda19671209 199703 1 002 Penata Tk I - III/d46 RIKE IRAWATY,SH Pengawas Pemerintahan Muda19740115 19901 2 001 Penata - III/c47 SUHERMAN,SP Pengawas Pemerintahan Muda19620415 199203 1 007 Penata - III/c48 Drs. OSMAN RAHMAN Pembina19601404 198503 1 007 ( IV/a )49 H. DADANG IRIANA,SH.M.Si (IRBAN III) Pembina19620102 198609 1 003 IV/a50 NUNUNG DINCE MINTARSIH,SE Auditor Pertama19671011 199603 2 002 Penata Tk I - III/d51 ANSELMUS.S,SE.MM Auditor Pertama19690421 199003 1 008 Penata Tk I - III/d52 TB.M.CHAMDANI S,SH Auditor Pertama19621206 198403 1 003 Penata Tk I - III/d53 MASDA GINTING,S.Sos Auditor Trampil19710618 199403 1 003 Penata Muda Tk. I- III/b54 MOHAMAD SOBAR Auditor Pelaksana Lanjutan19600419 198603 1 008 Penata Muda Tk. I- III/b55 Drs. HASANUDIN Pengawas Pemerintahan Madya19560820 198403 1 004 Penata Tk I - III/d56 EVISOLAPIAH,SH Pengawas Pemerintahan Madya19621231 199103 2 024 Penata Tk I - III/d57 NURY IKAWATI,SH Pengawas Pemerintahan Madya19610821 198603 2 011 Penata Tk I - III/d58 Dra, AINETHA KUNRAD,MM Pengawas Pemerintahan Madya19630501 198909 2 001 Pembina - IV/a59 MINI RUKMINI.,S.Sos Pengawas Pemerintahan MudaRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 21

19560702 198003 1 004 Penata - III/ c60 ENDANG SUGIONO,SH Pengawas Pemerintahan Muda19560314 198503 1 005 Penata - III/ c61 IMANUDIN,A.Md Pengatur197407282 200901 1 003 ( II/ c )62 EDI FARIADI RANGGA,SH Pembin Tk I19570210 198603 1 008 (IV/b )63 Drs. SATRIA MUHARAMSYAH Auditor Ahli Muda19640518 199503 1 002 Pembina - IV/a64 Dra.SUSAN SUPRIHATI Auditor Pertama19631212 199202 2 002 Penata Tk I - III/d65 LILIS YULIA,SH Auditor Pertama19620701 198608 2 010 Penata Tk I - III/d66 ASEP SYARIPUDIN,S.IP Auditor Pertama19710415 199803 1 008 Penata - III/c67 IIN DARWANI Auditor Pelaksana19610413 198501 2 003 Penata Muda Tk. I- III/b68 Dra. ATIN SRIYATIN.Msi Pengawas Pemerintahan Madya19650128 199203 2 005 Pembina - IV/a69 H.RAHMAT,BA.SIP Pengawas Pemerintahan Madya19581 008 197910 1 004 Penata Tk I - III/d70 Drs. ASEP NURSOLEH Pengawas Pemerintahan Madya19620126 198903 1 007 Penata Tk I - III/d71 EMAN SUHERMAN, SE Pengawas Pemerintahan Muda19680811 199703 1 005 Penata Tk I - III/d72 MUMUH MIPTAHUDIN,SIP Pengawas Pemerintahan Muda19630311 198503 1 017 Penata Tk I - III/d73 IMAM SUSANTO,S.Sos Pengawas Pemerintahan Muda19610708 198403 1 005 Penata - III/ c74 Hj. ROLINAH,S.Sos Pengawas Pemerintahan Pertama19580602 198103 1 008 Penata Muda Tk I - III/b75 Drs. TRIS TATANG SUPRIATNA Pengawas Pemerintahan Muda19630409 199203 1 003 Pembina ( IV/a )76 AGUS DUDIYONO,SH Pengawas Pemerintahan Pertama19740426 200901 1 005 Penata Muda ( III/a)2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2011Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga yangmenyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan danRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 22

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untukmampuberperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitaspengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapatmewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuandapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuranwarga kota (welfare state).Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandungtahun 2011, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat melakukanpengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dilingkungan pemerintahan Kota Bandung dengan mengacu kepadaberbagai peraturan perundangan dalam rangka membentuk sistemsehingga memperkecil adanya kesempatan dalam rangka mengurangitingkat kebocoran anggaran sehingga tujuan mensejahterakan rakyatdapat terwujud.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalamMisi ke-5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien,Akuntabel, dan Transparansi Dalam Upaya Meningkatkan KapasitasPelayanan Kota Metropolitan. Yang dapat digunakan dan selarasRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 23

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan InspektoratKota Bandung, yaitu:Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah;- Program peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem danprosedur pengawasan;- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan.Sasaran program : Meningkatnya peran dan fungsi pengawasaninternal pemerintah daerah.Indikator : Tingkat kinerja pengawasan dan tingkat pelayananpengaduan masyarakat.2.4. Evaluasi Pencapaian KinerjaPrioritas Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2011diarahkan padaProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, ProgramPeningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan dengan memperhatikan SnapshotRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 24

Tahun 2011 serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun2010.Inspektorat Kota Bandung pada tahun 2010 telah melaksanakan 3(tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja.Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi denganmembandingkan antara rencanadengan realisasi baik anggaranmaupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.Dengan anggaran sebesar Rp. 6,001,150,000.00 ; proporsirealisasi anggaran sebesar 87,9 % Indikator programnya adalah :Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah :a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indikatoroutput kegiatannya adalah :- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler,Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,2 %b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah,indikator output kegiatannya adalah :- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan non reguler.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 25

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 44,1 %c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah,indikator output kegiatannya adalah :- Sosialisasi undang-undang pengawasan;- Terlaksananya pemantauan pendapatan asli daerahPemerintah Kota Bandung;- Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporankeuangan.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 66,1 %d. Inventarisasi temuan pengawasan, indikator output kegiatannyaadalah :- Tersusunnya laporan hasil pra pemutakhiran data.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, indikator outputkegiatannya adalah :Tersusunnya laporan hasil :- Pra pemutakhiran data;- Pemutakhiran data.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 26

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97,5 %f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, indikator outputkegiatannya adalah :Terlaksananya :- Reviu laporan keuangan;- Rapat pakta integritas;- Rapat koordinasi pengawasan;- Rapat TPTGR- Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;- Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;- Workshop Satuan Tugas Sistem Pengendalian InternPemerintah;- Diagnostic Asessment (DA);- Pelaksanaan Kegiatan.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 79,7 %g. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, indikator outputkegiatannya adalah :- Tersusunnya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan(RAKORWAS);RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 27

- Teridentifikasinya Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan.Dengan anggaran sebesar Rp. 984,423,000.00 ; proporsirealisasi anggaran sebesar 79,7 % Indikator programnya adalah :Tersedianya tenaga pemeriksa yang memenuhi standar pemeriksa.Kegiatan yang dilaksanakan adalah :a. Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikatoroutput kegiatannya adalah :Tersedianya Sumber Daya Manusia pengawasan dan JabatanFungsional Auditor yang profesional dan handal :- Bimbingan teknis Reviu Laporan Keuangan;- Pendidikan dan latihan bidang pengawasan.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 73 %b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparat PengawasanFungsional; indikator output kegiatannya adalah :Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan :RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 28

- Sumber Daya Manusia yang diikutsertakan dalam peningkatanwawasan Aparat Pengawas Fungsional;- Sumber Daya Manusia yang diikutsertakan dalam pembinaanAparat Pengawas Fungsional.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %c. Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor; indikatoroutput kegiatannya adalah :- Terlaksananya penilaian angka kredit Pejabat FungsionalAuditor;Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem danProsedur Pengawasan.Dengan anggaran sebesar Rp 125,000,000.00 ; proporsirealisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah :Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan.Kegiatan yang dilaksanakan adalah :Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; indikatoroutput kegiatannya adalah :- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 29

- Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP);- Program Kerja Pemeriksaan (PKP);- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);- Tertatanya arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, surat keluarmasuk;- Rekapitulasi apel pagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatandibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %2.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yangtelah ditetapkan :Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yangdihadapi adalah :1. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dalam pencapaian target belumsesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi dikarenakankegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat diprediksi waktupelaksanaan kegiatannya. Begitu pula dengan realisasaianggarannya antara lain seperti kegiatan pelatihan untukpengiriman peserta bimbingan teknis/kursus yang diselenggarakanoleh instansi diluar instansi pembina, kegiatan pemeriksaan kasus,penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 30

2. Anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepatwaktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidakdapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalampertanggungjawabannya.Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategisebagai berikut :1. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakansebelumnya diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan paguanggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besarananggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karenaketidaksesuaian tersebut;2. Diharapkan besaran Uang Persediaan (UP) prosentasenyaditingkatkan, sehingga dapat meamberikan kebebasan dalammerealisasikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggarankegiatannya.2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat KotaBandungUPAYA-UPAYA PENINGKATAN KINERJA1. PENINGKATAN KINERJA YANG TELAH DICAPAI1.1 PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGISPEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKANINSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2004 TENTANGRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 31

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG :a) Membangun integritas aparatur melaluipenandatanganan Pakta Integritas mulai dari Walikotasampai dengan pejabat struktural dan fungsional sertapemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintahKota Bandung;b) Menyusun dan merumuskan pembentukan lembagaKoordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diLingkungan Pemerintah kota Bandung sebagaimanadiatur dalam Keputusan Walikota Nomor :356/Kep.450. Inspektorat/ 2008;c) Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritaspemerintah Kota Bandung sebagai PedomanPelaksanaan Pakta Integritas;d) Membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuanuntuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas;e) Fasilitasi Forum Komite Integritas/Pemantau IndependenTingkat Nasional periode Nopember 2008 s/d Oktober2009, yang diketuai oleh Walikota Bandung;f) Fasilitasi pembentukan Forum Pakta Integritas JawaBarat, yang pembentukannya terhitung mulai tanggal 23Desember 2009 s/d Sekarang yang diketuai olehWalikota Bandung;g) Fasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Pimpinandan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2013RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 32

1.2 PENATAAN DAN PENINGKATAN EFEKTIVITASKELEMBAGAAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNGBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKATDAERAH :a) Memberikan kontribusi usulan rancangan kelembagaanInspektorat Kota Bandung ke Departemen Dalam Negeric.q. IrJen Depdagri untuk mempertahankan keberadaanjabatan struktural eselon IVa di bawah InspekturPembantu yang direalisasikan dengan terbitnyaPermendagri No. 64 Tahun 2007 Tentang PedomanTeknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi,Kabupaten/Kota yang substansinya sesuai denganusulan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) KotaBandung;b) Bersama-sama dengan DPRD Kota Bandungmerumuskan untuk penetapan Peraturan Daerahkelembagaan Inspektorat sebagaimana tertuang dalamPeraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 TentangPembentukan dan susunan Organisasi Inspektorat kotaBandung yang merupakan pembentukan KelembagaanInspektorat pertama di seluruh Indonesia.1.3 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DANKUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)APARATUR INSPEKTORAT :a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditordan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKPPerwakilan Jawa Barat;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 33

) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik bagi Auditordan Tenaga Pemeriksa di lingkungan Inspektorat KotaBandung.1.4 PENINGKATAN ANGGARAN INSPEKTORAT KOTABANDUNG SEBAGAI SKPD KHUSUS :a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagiPejabat Fungsional Auditor melalui kebijakanRemunerasi berupa tunjangan Perbaikan PenghasilanPNS;b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasaranapenunjang pengawasan;c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan;d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KepalaDaerah;e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan danpenyempurnaan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan melalui penyusunan dan perumusanPedoman Operasional Pengawasan (POP) dan DaftarMateri Pengawasan (DMP);f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yanglebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaanPakta Integritas;g) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut HasilPengawasan baik Internal maupun eksternal;h) Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan yangberstandar ISO 9001 : 2000RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 34

1.5 KONTRIBUSI TERHADAP PELAKSANA-ANREVITALISASI TINDAK LANJUT PERCEPATANPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNGa. Menyusun Sistem dan Prosedur PenangananPengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah KotaBandung dalam Program Reformasi Birokrasi;b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yangmeliputi :- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;- Hambatan dalam pelayanan masyarakat;- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN);- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.2. PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DICAPAIa) Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi, Monitoring danEvaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Rencana AksiDaerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Bandung2009-2013 Berdasarkan Peraturan Walikota No.;b) Mengimplementasikan program Islands of Integrity menujuterwujudnya wilayah bebas korupsi;c) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 35

d) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangkapencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);e) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional PejabatPengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor15 Tahun 2009;f) Membangun kegiatan pemantauan Sistem PengawasanDaerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yangtransparan dan akuntabel meliputi :1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiridari :a. Hasil Pengawasan Reguler;b. Hasil Pemeriksaan khusus;c. Hasil Pemeriksaan Tertentu;d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat;e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi :a. Pengaduan masyarakat;b. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduanmasyarakat.g) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas UrusanPemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melaluipembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :I = I N T E G R I T A SN = N O R M A T I FS= S O L U S IRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 36

PE= P R O F E S I O N A L= E F E K T I F dan E F I S I ENK = K O N S I S T E NT= T U N T A SO = O B Y E K T I FR = R E S P O N S I FA = A N T I S I P A T I FT= T E R P E R C A Y Ah) Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yangberstandar ISO 9001 : 2000 di lingkungan Inspektorat yanglebih komprehensif;i) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasipenunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitaspelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasaranagedung dan kantor yang representatif;j) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai danmeningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :1. Tunjangan kelangkaan profesi;2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan;3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;4. Penanganan pengaduan;5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau ataspermintaan.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 37

RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 38

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Inspektorat Kota BandungBerdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 332 Tahun2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah KerjaInspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraanpemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut InspektoratKota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif ataspenyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan danpenyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukanpembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yangberada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung.Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga yangmenyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan danpenyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperansebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasanpelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupunpemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapatRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 39

memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran wargakota (welfare state).Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalam Misike-5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien,Akuntabel, dan Transparansi Dalam Upaya Meningkatkan KapasitasPelayanan Kota Metropolitan. Yang dapat digunakan dan selarasdengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan InspektoratKota Bandung, yaitu:Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah;- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem danprosedur pengawasan;- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan.Sasaran program : Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internalpemerintah daerah.Indikator: Tingkat kinerja pengawasan dan tingkat pelayananpengaduan masyarakat.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 40

3.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepaladaerah TerpilihFaktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misikepala daerah1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai denganDaftar Materi Pemeriksaan (DMP);b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan denganobyek pemeriksaan;c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusanPemerintahan Daerah dari instansi pembina (Depdagri).2. SARANA PRASARANA :a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologiinformasi penunjang pelaksanaan pengawasan;b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaanpengawasan;c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedungdan kantor yang representatif.3. ANGGARAN :Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 %dari APBD Kota Bandung sesuai kebijakan penagawasanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melaluikerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dan BPK-RI;2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan KepegawaianDaerah Kota Bandung untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagiRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 41

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan JabatanFungsional Auditor (JFA);3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Jawa Baratuntuk optimalisasi :a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yangbersifat strategis;d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;e. Membangun Sistem Pengendalian Intern.4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengankompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);5. Mengajukan ke Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri untukpelaksanaan Inpassing dan Diklat kompetensi khusus bagi P2UPD;6. Mengikutsertakan Bimbingan teknis teknologi Informasi bagi tenagapemeriksa untuk persiapan pelaksanaan Sistem InformasiPengawasan Daerah (SIMWASDA) sesuai dengan kemampuananggaran;7. Merumuskan perencanaan kebutuhan sarana penunjang teknologiinformasi untuk persiapan pelaksanaan SIMWASDA;8. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untukmengoptimalkan status kepemilikan lahan dan gedung InspektoratKota Bandung di Jalan Tera No. 20 Bandung;9. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerjatenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat KotaBandung;10. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiaptahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yangRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 42

didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun2009-20133.3 Penentuan Isu-Isu StrategisIsu strategis adalah permasalahan utama yang disepakatiuntuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahunmendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranyaadalah:1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara 2009-2013;2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun2009 hingga tahun 2013;3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra inidan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunanberikutnya adalah tentang perlunya:1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa,profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasiRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 43

dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsipengawasan.2. Terjalinnya koordinasi antar aparat penegak hukum untukmenindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupuneksternal.3. Terjalinnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsionalpemerintah baik intern maupun ekstern.4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akanmanfaat pembinaan dan pengawasan.5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusandan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjangoperasional pengawasan.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 44

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA BANDUNGVisi Inspektorat Kota Bandung adalah:“Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yangBERMARTABAT melalui Pengawasan yang Profesional danBertanggungjawab”Misi Inspektorat Kota Bandung adalah:1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan danpenyelenggaraan pemerintahan di daerah;2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabelyang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangkukepentingan (stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan.4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORATKOTA BANDUNG4.2.1 TujuanUntuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periodeperencanaan, Inspektorat Kota Bandung merumuskan tujuan yangterkait dengan misi, yaitu :4.2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.4.2.1.1 Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalamRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 45

angka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.4.2.2 SASARANPerumusan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada masingmasingtahun dan indikator sasarannya, terdiri dari:4.2.2.1 Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapatmengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;Indikator sasaran: Cakupan pemeriksaan reguler (%). Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP (%). Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan(Dokumen). Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (%). Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%).4.2.2.2 Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintahdan sarana penunjang operasional dalam meningkatkankualitas pengawasan;Indikator sasaran: Persentase pengawas lulus sertifikasi (%).RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 46

Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasanyang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaanpengawasan (Orang). Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasanyang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani (Orang). Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional (%).4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG4.3.1 STRATEGI4.3.1.1 Tersedianya sumber daya manusia yang profesional,bertanggung-jawab, komitmen, dedikasi dan integritasyang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsipengawasan;4.3.1.2 Terjalinnya hubungan/kerjasama yang baik antarpejabat pengawas pemerintah sehingga terbentuksatu kesatuan aparat pengawas yang handal, danmemiliki norma dan kode etik pengawasan;4.3.1.3 Tersusunnya sistem pengawasan yang terarah danterukur sesuai dengan peraturan perundangundangandi bidang pengawasan yang telahditetapkan;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 47

4.3.1.4 Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan SKPDdi lingkungan Pemerintah Kota Bandung akanmanfaat pembinaan dan pengawasan;4.3.1.5 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yangmenunjang operasional pengawasan.4.3.2 KEBIJAKAN4.3.2.1 Pelaksanaan pengawasan memperhatikan prioritasyaitu terhadap objek-objek pemeriksaan yangstrategis dan dianggap rawan antara lain SKPDpenghasil PAD dan SKPD yang mengelola asset dankekayaan daerah;4.3.2.2 Pengawasan atas pelaksanaan urusanpenyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalamrangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisserta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan;4.3.2.3 Pengawasan terhadap Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah diarahkan dalam rangkamenilai keselarasan peraturan dengan kepentinganumum, peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi dan peraturan daerah lainnya;RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 48

4.3.2.4 Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) diarahkan terhadapPemeriksaan Keuangan dan Kebijakan KeuanganPemerintah Daerah;4.3.2.5 Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publikyang strategis;4.3.2.6 Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakanoleh SKPD;4.3.2.7 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen HasilPemeriksaan berbasis komputer;4.3.2.8 Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memilikisertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas;4.3.2.9 Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklatdan Bimbingan Teknis;4.3.2.10 Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaanpembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasfungsional eksternal.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 49

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF5.1 RENCANA PROGRAMDalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yangtelah dirumuskan pada Bab IV, dilakukan dengan menetapkanprogram-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalamMisi ke-5 yang dapat digunakan dan selaras dengan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bandung,yaitu : Program Pengawasan Pembangunan Daerah.Selain program tersebut di atas, terdapat program yang bersifatpenunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi InspektoratKota Bandung, meliputi:1. Program administrasi perkantoran.2. Program peningkatan sarana dan prasarana pendukungoperasional.3. Program peningkatan disiplin aparatur.5.2. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DANPENDANAANINDIKATIFRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 50

Kegiatan-kegiatan yang selaras dengan program yangdilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung digambarkan sebagaiberikut :NO.PROGRAMKEGIATAN1 2 31. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik3. Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja8. Penyediaan Alat Tulis Kantor9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan10.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan12.Penyediaan Makanan dan Minuman13.Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah2. Peningkatan Sarana dan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan OperasionalPrasarana2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4. Pengadaan Mebelair Kantor5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional7. Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor8. Pemeliharaan Rutin/Berkala MebelairRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 51

NO.PROGRAMKEGIATAN1 2 33. Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengka-Aparaturpannya2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan besertaPerlengkapannya3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu beserta Perlengkapannya4. Pengawasan Pembangunan 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secaraDaerah.Berkala2. Penanganan Kasus Pengaduan di LingkunganPemerintah Daerah3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KebijakanKepala Daerah4. Inventarisasi Temuan Pengawasan5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan5. Pembinaan, Pengembangan dan 1. Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan AparaturPeningkatanPengawasanKapasitas Aparatur.2. Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional3. Penilaian Angka Kredit Jabatan FungsionalAuditor4. Penyusunan Naskah Akademik KebijakanSistim dan Prosedur Pengawasan5. Penyusunan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasanKelompok sasaran kegiatan-kegiatan Inspektorat Kota Bandungberdasarkan kelompok program sebagai berikut:ProgramKelompok Sasaran1. Pelayanan administrasiperkantoran.Pegawai Inspektorat Kota Bandung.2. Peningkatan sarana prasarana. Pegawai Inspektorat Kota Bandung.3. Peningkatan disiplin aparatur. Pegawai Inspektorat Kota Bandung.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 52

4. Pengawasan pembangunandaerah.5. Pembinaan, pengembangandan peningkatan kapasitasaparatur.Seluruh SKPD yang menjadi obyekpemeriksaan Inspektorat KotaBandung.Pegawai Inspektorat Kota Bandung.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 53

BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMDIndikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yangmengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telahdisepakati dan ditetapkan.Dalam dokumen Rencana Strategis ini, sasaran pertama“Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakankorupsi, kolusi dan nepotisme” dengan 4 (empat) indikator yang mengacupada RPJMD. Indikator sasaran Rencana Stratejik Inspektorat KotaBandung meliputi: Cakupan pemeriksaan reguler (%). Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP (%). Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan (Dokumen). Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan (%). Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%).Indikator tersebut selaras dengan sasaran program “Meningkatnyaperan dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dengan indikatoryang meliputi: Tingkat kinerja pengawasan (%). Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%).Untuk melihat tingkat kinerja pengawasan, harus dilihat dari cakupanpemeriksaan reguler, cakupan evaluasi kinerja, dan persentase tindak lanjutRENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 54

temuan pemeriksaan. Sedangkan untuk mengukur kinerja pelayananpengaduan masyarakat, harus dilihat dari tindak lanjut/tanggapan ataspengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung yangharus diklarifikasi oleh Inspektorat Kota Bandung.RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013 55