Perka BNPB 14-2010 Pedoman Pembentukan Pos ... - GITEWS

PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 14 TAHUN 2010TENTANGPEDOMANPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 14 TAHUN 2010TENTANGPEDOMANPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana tentang Pembentukan PosKomando Tanggap Darurat Bencana;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723);2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4828);3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008tentang Pendanaan dan Pengelolaan BantuanBencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 nomor 43, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentangBadan Nasional Penanggulangan Bencana.MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMANPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURATBENCANAPasal 1Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanasebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakanpelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.Pasal 2Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi PelaksanaKomando Tanggap Darurat Bencana.Pasal 3Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 September 2010KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN :PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR : 14 TAHUN 2010TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2010A. Latar BelakangBAB IPENDAHULUANSebagian besar wilayah Indonesia berpotensi rawan dan seringmengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana nonalam,maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkankeadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dankesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapatmenimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknyaprasarana dan sarana publik. Untuk itu diperlukan penanganan yangcepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yang lebihburuk.Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi kesimpang-siuran datadan informasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulitpengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggapdarurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuandan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau denganbaik, sehingga kemajuan hasil kegiatan tanggap darurat bencanakurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebutdisebabkan antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansiterkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadipusat komando kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dantingkatan bencana. Pos komando tanggap darurat bencana dapatdilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggapdarurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana, yangmerupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap daruratbencana. Untuk dapat membentuk pos komando tanggap daruratbencana yang efektif dan efisien serta akuntabel, perlu disusunsebuah pedoman.

B. Maksud dan Tujuan1. MaksudPedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalampembentukan pos komando tanggap darurat dan pos komandolapangan ataupun pos pendukung di lokasi bencana.2. Tujuana. Tersedianya acuan pembentukan pos komando tanggapdarurat bencana, pos komando lapangan tanggap daruratbencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana.b. Tersedianya acuan tata hubungan kerja diantara pos komandotanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggapdarurat bencana, dan pos pendukung tanggap daruratbencana dalam rangka peningkatan koordinasi, pengendalian,pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan tanggapdarurat bencana.C. Landasan Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah dalam Penanggulangan Bencana.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Bencana Daerah.8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja BNPB.9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang PedomanPembentukan BPBD.

10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang PedomanKomando Tanggap Darurat Bencana.D. PengertianDalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan :1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ataufaktor nonalam maupun faktor manusia, sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaianupaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yangberisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,tangap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.4. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentuyang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.5. Pos Komando Kedaruratan adalah pos komando yang dibentukpada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat,tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ketahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggapdarurat dan atau pos komando lapangan dan pos pendukungyang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.6. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah institusi yangberfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap daruratbencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantaudan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.7. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanamerupakan institusi yang bertugas melakukan penanganantanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

8. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah pos yangmembantu kelancaran akses dan mobilisasi/distribusi bantuantanggap darurat bencana.9. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah,mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau danmengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.10. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsisektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dansaling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana.11. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komandotanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalampelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaanpenanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh datadan informasi sebagai bahan memberikan arahan.13. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatantanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggapdarurat bencana, pos komando lapangan maupun pospendukung tanggap darurat bencana.14. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atauperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.16. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentukbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi,atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang menjalankan jenis usaha tetap dan terusmenerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.17. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasimasyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganankedaruratan bencana.

18. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalamlingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atauyang menjalankan tugas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.19. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasiinternasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dantidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasiinternasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negaradimana organisasi itu didirikan.E. Ruang Lingkup1. Pedoman ini membahas pembentukan pos komando tanggapdarurat bencana, pos komando lapangan tanggap daruratbencana, pos pendukung tanggap darurat bencana, danmekanisme hubungan kerja.2. Pedoman ini berlaku bagi pemerintah dan pemerintah daerahdalam pembentukan pos komando kedaruratan bencana, sertadapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga usahauntuk berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana.F. SistematikaPedoman ini disusun dengan sistematika : pendahuluan;pembentukan pos komando tanggap darurat bencana; pembentukanpos komando lapangan tanggap darurat bencana; pembentukan pospendukung tanggap darurat bencana; mekanisme hubungan kerja,dan penutup.

BAB IIPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAA. Kedudukan1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Nasionalberkedudukan di ibu kota negara, Pos Komando TanggapDarurat Bencana Provinsi berkedudukan di ibu kotaprovinsi, Pos Komando Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kotaatau di tempat lain sesuai kondisi yang ada.2. Pada bencana skala nasional dapat dibentuk Pos KomandoTanggap Darurat Aju di provinsi dan pada bencana skalaprovinsi dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Ajudi kabupaten/kota yang terkena bencana.3. Jangka waktu keberadaan pos komando tanggap daruratbencana bersifat sementara selama masa tanggap darurat danberoperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari sertadapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai denganpelaksanaan tanggap darurat.B. Persyaratan Lokasi1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat menempatibangunan atau tenda.2. Bangunan atau tenda pos komando tanggap daruratbencana menempati lokasi yang strategis dengan kriteria:a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalamkegiatan tanggap darurat bencana.b. aman dan terbebas dari ancaman bencana.c. memiliki lahan parkir yang memadai.d. luas lahan sekurang-kurangnya 500 m 2 .C. Proses PembentukanPembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dapatdilakukan pada tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadisecara berangsur-angsur, seperti banjir dan gunung meletus, atausegera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yangterjadi secara tiba-tiba, seperti tanah longsor, gempa dan tsunami.Untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur,pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan cara

meningkatkan status Pusat Pengendali Operasi Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jenis bencana yang terjadi secaratiba-tiba, proses pembentukan pos komando tanggap daruratbencana, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harusdilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistemkomando yang terpadu, yaitu:1. Informasi Kejadian Awal BencanaInformasi awal data kejadian bencana dapat diperoleh melaluiberbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait,media massa, masyarakat, dan internet. Kebenaran informasitersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa,kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yangditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhanyang mendesak.2. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencanaa. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD/SATLAKPB dan atau BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRCBNPB/BPBD/SATLAK PB) tanggap darurat bencana, untukmelaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, sertamemberikan dukungan pendampingan dalam rangkakegiatan tanggap darurat.b. Hasil pelaksanaan tugas TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB tanggapdarurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkaitmerupakan bahan pertimbangan bagi:1) Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota untukmengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangkamenetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.2) Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepadaGubernur dalam rangka menetapkan status/tingkatbencana skala provinsi.3) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RIdalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.3. Penetapan Status/Tingkat Bencanaa. Berdasarkan usul sesuai butir 2b di atas maka :1) Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skalakabupaten/kota.

2) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skalaprovinsi.3) Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.b. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut,maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapatmenunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggapdarurat bencana sesuai status/tingkat bencana skalanasional/daerah.4. Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat BencanaPresiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuaistatus/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat Bencana.b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan danlogistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/ataumasyarakat.c. Meresmikan pembentukan Pos Komando Tanggap DaruratBencana.d. Bilamana pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tidak adaBPBD, maka yang melaksanakan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat adalah instansi/ Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang menangani bencana.D. Pengorganisasian1. Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana merupakanorganisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komandoserta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapatdikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satukesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semuatingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota,provinsi maupun tingkat nasional.2. Struktur organisasi pos komando tanggap darurat terdiri atasKomandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum,secara lengkap terdiri dari:a. Komandan Tanggap Darurat Bencana

. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencanac. Staf Komando:1) Sekretariat2) Hubungan Masyarakat3) Keselamatan dan Keamanan4) Perwakilan instansi/lembagad. Staf Umum:1) Bidang Operasi2) Bidang Perencanaan3) Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan4) Bidang Administrasi Keuangan3. Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan.4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapatdibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.Bagan struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencanadan perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait dapat dilihatpada lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokokuntuk:a. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakanpertanyaan sebagaimana tersebut pada butir C.1 danperkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunanrencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkatkabupaten/ kota/provinsi/nasional.b. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap daruratbencana.c. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.d. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganantanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif danefisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggapdarurat.e. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada KepalaBNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota.

5. Keselamatan dan Keamanana. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawabuntuk:1) Menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatanseluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencanadalam menjalankan tugasnya.2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencanaserta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatukeadaan yang berbahaya.3) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asingb. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawablangsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.6. Perwakilan Instansi/Lembagaa. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantuKomandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan denganpermintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkandari instansi/lembaga.b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencanaatas pelaksanaan tugasnya dan secara administratifbertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembagaterkait.7. Bidang Operasia. Bidang Operasi bertugas melaksanakan operasi pencarian,penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihanprasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien danefektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakanpenanganan tanggap darurat bencana.b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Tanggap Darurat Bencana.8. Bidang Perencanaana. Bidang Perencanaan bertugas mengumpulkan,menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana)yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi,menganalisis data dan informasi yang berhubungan denganpenanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkandokumen rencana operasi tanggap darurat.

. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsungkepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.9. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuana. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, bertugas:1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan sertaperlengkapan tanggap darurat.2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusiandan transportasi bantuan logistik dan peralatan.3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum,air bersih dan sanitasi umum.4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.b. Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuanbertanggung jawab langsung kepada Komandan TanggapDarurat Bencana.10. Bidang Administrasi Keuangana. Bidang Administrasi Keuangan bertugas:1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganantanggap darurat bencana yang terjadi.3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangkakomando tanggap darurat bencana yang terjadi4) Mempertanggung jawabkan penggunaan keuanganb. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.G. Prasarana dan Sarana1. PrasaranaPrasarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berupabangunan/ gedung atau tenda dengan fasilitas atau fungsiruangan untuk :a. Ruang komandanb. Ruang wakil komandanc. Ruang Kepala-Kepala Bidangd. Ruang Perwakilan Dinas/Lembagae. Ruang Keamananf. Ruang Logistikg. Ruang Rapat

h. Ruang bagian adminsitrasii. Ruang data, informasi, dan komunikasij. Ruang/Kamar tidurk. Ruang dapurl. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)m. Tempat Ibadahn. Ruang Media Centero. Ruang pelayanan kesehatan.2. SaranaH. Pembiayaana. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat),mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .b. Seperangkat komputer dan multimedia : website, e-mail,teleconference.c. Televisi, radiod. Pengeras suarae. Sarana transportasi darat, laut dan udaraf. Alat-alat tulis kantorg. Media presentasi: lcd projectorh. Papan nama (Plang)i. Papan data (daerah, data korban, ….mengacu ke TRC/SRCPB)j. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)k. Peta Lokasi (geografi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi)l. Peta/Data Logistik (pangan dan nonpangan)m. Peta/Data Personiln. Peta/Data bantuano. Peta/Data Kebutuhanp. Peta/Data Peralatanq. Peta/Data NGO lokal dan asingr. Jam dinding (waktu lokal, nasional, dan internasional)s. Buku jurnalt. Dan lain-lainBiaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari:1. APBD Kabupaten/Kota2. APBD Provinsi3. APBN4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB IIIPEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURATBENCANAA. Kedudukan1. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanamerupakan tempat berkoordinasi berbagai sumber dayapenanganan kedaruratan bencana pada kesatuan wilayahlokasi bencana atau titik bencana, yang dikendalikan olehkomandan Posko Lapangan.2. Wilayah kerja masing-masing Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana mencakup satu kesatuan wilayahdimana bencana terjadi atau membawahi sebanyakbanyaknyadua kesatuan wilayah bencana jika salah satukesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan totalakibat bencana.3. Jangka waktu keberadaan pos komando lapangan tanggapdarurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24(dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap daruratbencana, serta dapat diperpanjang atau di perpendek sesuaidengan kebutuhanB. Persyaratan LokasiPos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dapatmenempati bangunan yang ada atau menempati tenda yangdidirikan pada lokasi yang idealnya memenuhi kriteria sebagaiberikut :1. Tempat yang cukup luas yang bisa menampung beberapatenda.2. Berdekatan dengan akses jalan utama memasuki wilayahbencana3. Berdekatan dengan lokasi pengungsian4. Lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana.C. Proses PembentukanPos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk olehKomandan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten/Kota. Jikapemerintah kabupaten/kota tersebut tidak berfungsi akibat bencana,

maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos KomandoTanggap Darurat Provinsi. Bila Pemerintah Provinsi tersebut tidakberfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan olehKomandan Pos Komando Tanggap Darurat Nasional.Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat dilakukansesegera mungkin setelah kejadian bencana.D. Tugas PokokTugas Pokok Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanaadalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagaipihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasibencana.E. FungsiPos komando lapangan tanggap darurat bencana berfungsi :1. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untukmelaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos KomandoLapangan.2. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan danmensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yangdilakukan oleh instansi/organisasi terkait;3. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatantanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadiwilayah kerja Pos Komando Lapangan.F. Uraian TugasUraian tugas Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanaadalah:1. Melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencanayang telah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat;2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasikorban bencana;3. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagikorban bencana;4. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yangrentan;5. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yangmengungsi;

3) Menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait ke dalam bidang-bidang yang relevan.4) Memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan,mengkoordinasikan, mensinergikan danmensinkronisasikan operasi bidang-bidang.5) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yangdilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untukmenyusun rencana kegiatan berikutnya.c. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanabertanggungjawab kepada Komandan Tanggap DaruratTingkat Kabupaten/Kota.2. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap DaruratBencanaa. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsurPemda, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yangditunjuk oleh Komandan Pos Komando Lapangan.b. Uraian Tugas Wakil Komandan Posko Lapangan :1) Membantu Komandan Posko Lapangan dalammerencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengendalikan operasi tanggap darurat bencana.2) Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakupsub bagian Data, Informasi dan Komunikasi, Sub BagianLayanan Internal, dan Sub Bagian Administrasi umum,keuangan intern dan pelaporan3) Mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan.c. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat Bencana bertanggungjawab langsung kepadaKepala Pos Komando Lapangan.3. Sekretariata. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu KepalaSub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan Kepala SubBagian Administrasib. Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangandari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian Wilayah setempat.c. Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasiditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemdaatau BPBD, dengan staff dari unsur penyelenggara radiokomunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain.

d. Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapastaff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsurBPBD/SATLAK PB.e. Uraian Tugas Sekretariat:1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data daninformasi tentang kronologis dan dampak bencana, sertamenilai kerugian bencana secara cepat.2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi sertamenyebarkan informasi tentang bencana tersebut sertapenanggulangannya ke media massa cetak dan elektronikserta masyarakat luas.3) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, danpersonil.4) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personilbidang-bidang operasional Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana.f. Tanggungjawab :1) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada KomandanPosko Lapangan2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasibertanggungjawab langsung kepada Sekretaris3) Kepala Sub Bagian Administrasi bertanggungjawablangsung kepada Sekretaris.4. Bidang SARa. Bidang SAR dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjukoleh Komandan Posko Lapangan dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangSAR, beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidangSAR.b. Uraian tugas koordinator bidang SAR1) Membuat rencana operasi SAR2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawandibidang SAR3) Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, danevakuasi korban bencana4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang SAR bertanggung jawab langsungkepada Komandan Posko Lapangan.

5. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)a. Bidang DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yangditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangDapur Umum Lapangan. Bidang Dapur Umum Lapanganberanggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang DUMLAP.b. Uraian tugas koordinator bidang DUMLAP1) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawandibidang DUMLAP2) Memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korbanbencana.3) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang DUMLAP bertanggung jawablangsung kepada Komandan Posko Lapangan.6. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuana. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpinoleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh KomandanPosko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yangbergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat.Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuanberanggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatantanggap darurat dan para relawan yang mengabdikan dirimembantu tugas-tugas bidang logistik, peralatan danpengelolaan bantuan.b. Uraian tugas koordinator bidang Logistik- Peralatan danPengelolaan Bantuan1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan sertaperlengkapan tanggap darurat.2) Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkanbantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korbanbencana.3) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.4) Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korbanbencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencanatingkat kab/Kota5) Mendukung penyelenggaraan Bidang DUMLAP, air

ersih dan sanitasi umum.6) Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Logistik-Peralatan danPengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsungkepada Komandan Posko Lapangan.7. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososiala. Bidang Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorang koordinatoryang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangpelayanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana.Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial beranggotakanpara petugas dari instansi/dinas/lembaga/ organisasi yangbergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial sertapara relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugasbidang pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korbanbencana.b. Uraian tugas koordinator bidang Layanan Kesehatan danPsikososial1) Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan danPsikososial2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan dan Psikososial3) Memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososialbagi korban bencana.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososialbertanggung jawab langsung kepada Komandan PoskoLapangan.8. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vitala. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vitaldipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk olehKomandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital. Bidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital beranggotakan para petugas dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerakdibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.b. Uraian tugas koordinator bidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital

1) Menyusun rencana kerja di bidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital3) Memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana danSarana Vital.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Pemulihan Darurat Prasarana danSarana Vital bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Posko Lapangan.9. Bidang Keselamatan dan Keamanana. Bidang Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorangkoordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan.b. Uraian tugas koordinator bidang Keselamatan dan Keamananadalah:1) Menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dankeamanan2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang keselamatan dan keamanan3) Menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawantanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, danmasyakata serta lokasi bencana.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Keselamatan dan Keamananbertanggung jawab langsung kepada Komandan PoskoLapanganI. Prasarana dan SaranaPrasarana dan Sarana Pos Komando LapanganTanggap DaruratBencana :1. PrasaranaPosko Lapangan didirikan untuk melaksanakan kegiatanpengendalian operasi tanggap darurat bencana, dengan fasilitasatau fungsi ruangan sebagai berikut:a. Ruang komandan dan wakil komandanb. Ruang Koordinator Bidang-Bidangc. Ruang Perwakilan dan Penghubung (LO),d. Ruang sekretariate. Ruang logistik

f. Ruang rapatg. Ruang data, informasi, dan komunikasi (termasuk mediacenter)h. Ruang/Kamar tiduri. Ruang dapurj. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)k. Tempat Ibadah2. Saranaa. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat),mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.b. Seperangkat komputer dan multimedia : website, e-mail,teleconference.c. Televisi, radiod. Pengeras suarae. Sarana transportasi darat, laut dan udaraf. Alat-alat tulis kantorg. Media presentasi: lcd projectorh. Papan nama (Plang)i. Papan data (daerah, data korban, kerusakan, kebutuhanmendesak, mengacu pada hasil kaji cepat TRC PB)j. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)k. Peta Lokasil. Peta/Data Logistikm. Peta/Data Personiln. Peta/Data bantuano. Peta/Data Kebutuhanp. Peta/Data Peralatanq. Peta/Data NGO lokal dan asingr. Jam dindings. Buku jurnalJ. PembiayaanBiaya operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanabersumber dari:1. APBD Kabupaten/Kota2. APBD Provinsi3. APBN4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

C. Tugas PokokTugas Pokok Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalahmemberikan dukungan akses dan mobilisasi sumberdaya kepada PosKomando Tanggap Darurat Bencana dan Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana.D. FungsiPos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk :1. Mengelola logistik dan peralatan mulai dari penerimaan,pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos KomandoTanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atasperintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanauntuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;2. Mengelola sumber daya manusia mulai dari penerimaan,pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos KomandoTanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atasperintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanauntuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;3. Memfasilitasi bantuan internasional baik dari LembagaInternasional, Lembaga Asing Non Pemerintah maupun militerasing. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri denganPeraturan Kepala BNPB.E. StrukturStruktur Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana terdiri atas :1. Komandan Pos Pendukung2. Wakil Komandan Pos Pendukung3. Sekretariat4. Bidang Logistik dan Peralatan5. Bidang Sumberdaya manusiaBagan struktur organisasi Pos Pendukung Tanggap DaruratBencana dapat dilihat pada lampiran 9.F. Prasarana dan SaranaPrasarana dan Sarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana1. PrasaranaPosko Pendukung yang didirikan di bandara, pelabuhan ataupangkalan militer, menggunakan prasarana hangar, depo atau

perkantoran, yang lokasinya berdekatan dengan Pos KomandoTanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan TanggapDarurat. Prasarana tersebut memiliki fasilitas :a. Ruang komandan dan wakil komandanb. Ruang Sekretariatc. Ruang Logistikd. Ruang Tamu dan media centere. Ruang rapatf. Ruang Liasion Officer (LO)g. Ruang istirahath. Pantryi. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)j. Tempat Ibadah2. Saranaa. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit, mesin fax,radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.b. Sarana multimedia : komputer, website, e-mail,teleconference.c. Sarana transportasid. Alat-alat tulis kantore. Papan nama (Plang)f. Peta Lokasig. Peta/Data Logistikh. Peta/Data Personili. Peta/Data bantuanj. Peta/Data Kebutuhank. Peta/Data Peralatanl. Peta/Data NGO lokal dan asingm. Peta rute pengirimann. Jam dindingo. Buku jurnalG. PembiayaanBiaya operasional Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana sesuaidengan pihak yang memfasilitasi pendiriannya, dapat bersumberdari:1. APBN2. APBD Provinsi3. APBD Kabupaten/Kota4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

A. Bencana Skala NasionalBAB VMEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT1. Mekanisme hubungan kerja antara BNPB dengan BPBD provinsidan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber dayaa. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat (Poskolap TD)mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupasumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/provinsi/nasional, berdasarkan atas kekurangan sumberdayayang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Provinsic. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimeneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Nasional3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/Provinsi/Nasional melakukan analisispermintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasionalmengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko TanggapDarurat Provinsi atau secara langsung ke Posko LapanganTanggap Darurat Bencana dengan didampingi PejabatPosko Tanggap Darurat Provinsi dan Kabupaten/Kota.2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko TanggapDarurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke PoskoLapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingiPejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.3) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secaralangsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :

1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasionalmemerintahkan Komandan Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana Nasional untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Provinsi.2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimemerintahkan Komandan Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.3) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota memerintahkan Komandan PosPendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotauntuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke PoskoLapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPDKabupaten/Kota dan Komandan Posko tanggap DaruratProvinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaanbantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan TanggapDarurat Bencana yang berada di wilayahnya.c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikanlaporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan Komandan PoskoTanggap Darurat Bencana Nasional tentang rekapitulasipermintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh PoskoTanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotad. Komandan Posko Tanggap Darurat Nasional memberikanlaporan kepada Kepala BNPB tentang rekapitulasi permintaandan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua PoskoTanggap Darurat Bencana Provinsi.

B. Bencana Skala Provinsi1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD provinsi denganBPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber dayaa. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukanpermintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdayamanusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan PoskoTanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi dan BNPB,berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia dilokasi dan tingkat kewenangannya.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Provinsic. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimeneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/Provinsi dan BNPB melakukan analisispermintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :1) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui PoskoTanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke PoskoLapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingiPejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi danKabupaten/Kota.2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko TanggapDarurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke PoskoLapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingiPejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.3) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secaralangsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimemerintahkan Komandan Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.

2) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota memerintahkan Komandan PosPendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotauntuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke PoskoLapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPDKabupaten/Kota dan Komandan Posko Tanggap DaruratProvinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaanbantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan TanggapDarurat Bencana yang berada di wilayahnya.c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikanlaporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan BNPB tentangrekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuansumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/KotaC. Bencana Skala Kabupaten/Kota1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota dengan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat Bencana bersifat komando.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya :a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukanpermintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdayamanusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan PoskoTanggap Darurat Kabupaten/ kota/BPBD provinsi dan BNPB,berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia dilokasi dan tingkat kewenangannya.

. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBDProvinsic. Kepala BPBD Provinsi meneruskan permintaan bantuansumber daya kepada BNPB3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/BPBD Provinsi dan BNPB melakukan analisispermintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :1) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui BPBDProvinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan TanggapDarurat Bencana dengan didampingi Pejabat BPBDProvinsi dan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.2) BPBD Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melaluiPosko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secaralangsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanadengan didampingi Pejabat Posko Tanggap DaruratKabupaten/Kota.3) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secaralangsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, makaKomandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotamemerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap DaruratBencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/ BPBDProvinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD

Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi tentang rekapitulasipermintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya olehsemua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yangberada di wilayahnya.c. BPBD Provinsi memberikan laporan kepada BNPB tentangrekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuansumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/KotaMekanisme hubungan kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencanasebagaimana diuraikan diatas, disajikan dalam bentuk bagan yang dapatdilihat dalam lampiran 10, 11 dan 12.

BAB VIPENUTUPPedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana disusununtuk dijadikan acuan bagi BNPB/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota,dalam pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, PosKomando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dan Pos PendukungTanggap Darurat Bencana di lokasi bencana, sehingga kegiatan tanggapdarurat bencana akan lebih terkoordinasi, terarah, terpantau dan dapatdievaluasi secara lebih objektif.KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADR. SYAMSUL MAARIF,

Lampiran 1BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAKABUPATEN/KOTABupati/ WalikotaKepala BPBD/Satlak PB Kabupaten/KotaDinas/ LembagaTeknis/ OrganisasiterkaitKomandanWakil KomandanSekretariatPerwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi terkaitHumasKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan &PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando

Lampiran 2PERWAKILAN DINAS/LEMBAGA TEKNIS/ORGANISASI TERKAITDALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota2. Komando Distrik Militer (KODIM)3. Kepolisian Resort (POLRES) atau Kepolisian Kota Besar (POLTABES)4. Dinas Kesehatan5. Dinas Pendidikan6. Dinas Sosial7. Dinas Perhubungan8. Dinas Pertambangan dan Energi9. Dinas Pekerjaan Umum10. Dinas Permukiman dan Perumahan11. Kantor Departemen Agama12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air13. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral14. Dinas Kehutanan15. Dinas Komunikasi dan Informatika16. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah18. Satuan Polisi Pamong Praja19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah20. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi21. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika22. Kantor SAR23. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)24. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, danlain-lain)25. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dan lainlain)26. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI,PII, dan lain-lain)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 3BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAPROVINSIGubernurKepala BPBDProvinsiDinas/ LembagaTeknis/ OrganisasiterkaitKomandanWakil KomandanSekretariatPerwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi terkaitHumasKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan &PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando

Lampiran 4PERWAKILAN DINAS/LEMBAGA TEKNIS/ORGANISASI TERKAIT DALAMPOSKO TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi2. Komando Daerah Militer (KODAM) atau Komando Resort Militer (KOREM)3. Kepolisian Daerah (POLDA)4. Dinas Kesehatan5. Dinas Pendidikan6. Dinas Sosial7. Dinas Perhubungan8. Dinas Pertambangan dan Energi9. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air11. Dinas Permukiman dan Perumahan12. Dinas Pasar13. Kantor Wilayah Departemen Agama14. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan16. Dinas Kehutanan17. Dinas Olah Raga & Pemuda18. Dinas Komunikasi dan Informatika19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)20. Badan Lingkungan Hidup Daerah21. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah22. Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah23. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah24. Satuan Polisi Pamong Praja25. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah26. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi27. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika28. Kantor SAR29. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, REDCROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)30. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)31. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, danlain-lain)32. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dan lainlain)33. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI,PII, dan lain-lain)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan kebutuhan

Lampiran 5BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANANASIONALPresidenKepala BNPBDepartemen/Badan/Lembaga/Organisasi terkaitKomandanWakil KomandanSekretariatHumasPerwakilan Dep/Badan/lembaga/Organisasi terkaitKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan & PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando

Lampiran 6PERWAKILAN DEPARTEMEN/ LEMBAGA/ ORGANISASI TERKAITDALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA NASIONAL1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)2. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat3. Kementrian Informasi dan Komunikasi4. Departemen Dalam Negeri5. Departemen Luar Negeri6. Departemen Sosial7. Departemen Pekerjaan Umum8. Departemen Kesehatan9. Departemen Perhubungan10. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral11. Kepolisian Negara RI (POLRI)12. Tentara Nasional RI13. Departemen Agama14. Deperatemen Pendidikan15. Departemen Kehutanan16. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan17. Badan SAR Nasional18. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika19. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)20. Badan Intelejen Nasional (BIN)21. Ditjen Bea Cukai-Depkeu22. Ditjen Imigrasi23. Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, REDCROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)24. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, REDCROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)25. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)26. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, MPBI, TAGANA,dan lain-lain)27. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, Pusat-Pusat KajianBencana di Perguruan Tinggi UKM, dan lain-lain)28. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI,PII, dan lain-lain)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 7BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANAKomandanWakil KomandanSekretariatSub Bagian Data,Informasi & KomuniasiSub BagianAdministrasiBidang SARBidangDUMLAPBidang Logistik-Peralatan &Pengelola BantuanBidang LayananKesehatan &Psiko-sosialBidang PemulihanDarurat SarPrasVitalBidangKeselamatan& KeamananKeterangan :Garis KomandoGaris Koordinasi

Lampiran 8LEADING SECTOR DAN KEANGGOTAAN PADA POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANANo. Bidang/Sektor Pelayanan Leading Sector Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait Keterangan1. Sub Bagian Data, Informasi Dinas Informasi dan Dinas Informasi dan Komunikasi& KomuniasiKomunikasi ORARI RAPI TNI POLRI2. Sub Bagian Administrasi Unsur PelaksanaBPBD3. SAR BASARNAS TNI, POLRI Kantor SAR Daerah4. Dapur Umum Lapangan(DUMLAP)5. Logistik, Peralatan danPengelolaan Bantuan Dinas Sosial Dinas Sosial (logistikdan pengelolaanbantuan) Dinas PU(peralatan) Unsur Pelaksana BPBD Staf Sekretariat Kecamatan Unsur Masyarakat Profesional/ LSM Dinas Sosial, PMI, Dinas Kesehatan TNI POLRI Dinas Sosial Dinas PU Organisasi masyarakat/LSM TNI POLRILeadingsectorterbagi duauntuklogistic danperalatan

No. Bidang/Sektor Pelayanan Leading Sector Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait Keterangan Aparat Kecamatan Aparat desa/kelurahan6. Layanan Kesehatan dan Dinas KesehatanPsikososial Dinas Sosial7. Bidang Pemulihan DaruratSarana Prasarana Vital8. Bidang Keselamatan &Keamanan Dinas Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia Ikatan Profesi Pekerjaan Sosial Ikatan Psikologi Terapan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)Perguruan Tinggi. TNI POLRI PMI Kantor Depag Dinas PU Dinas PU Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Kehutanan TNI POLRI PLN TELKOM Badan Badan KesbangpolinmasKesbangpolinmas TNI, POLRI, PMILeadingsectorterbagi duauntukkesehatandanpsikososial

Lampiran 9BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPOS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANAKomandan PoskoTanggap DaruratBencanaKomandan PosPendukung TanggapDarurat BencanaWakil KomandanSekretariatBidang Logistikdan PeralatanKeterangan :Bidang SumberDaya ManusiaGaris Komando0

Lampiran 10BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANANASIONALBNPBPusdalopssPosko TDNasionalPos PendukungTD NasionalBPBD ProvinsiPusdalopsPoskoTDProvinsiPos PendukungTD ProvinsiBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPosko TDKab/KotaPos PendukungTD Kab/KotaPoskoLapangan TDKeterangan : Garis Komando :Garis KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan1

Lampiran 11BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAPROVINSIBNPBBPBD ProvinsiPusdalopsPoskoTDProvinsiPos PendukungTD ProvinsiBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPosko TDKab/KotaPos PendukungTD Kab/KotaKeterangan :PoskoLapangan TDGaris KomandoGaris KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan2

Lampiran 12BNPBBAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAKABUPATEN/KOTABPBD ProvinsiBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPosko TDKab/KotaPos PendukungTD Kab/KotaPoskoLapangan TDKeterangan :Garis KomandoGaris KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan3

PEDOMAN PEMBENTUKAN POS KOMANDOKEDARURATAN BENCANABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJAKARTA20094

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR : TAHUN 2009TANGGAL :BAB IPENDAHULUANG. Latar BelakangSebagian besar wilayah Indonesia berpotensi rawan dan seringmengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana nonalam,maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkankeadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatandan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapatmenimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknyaprasarana dan sarana publik. Untuk itu diperlukan penangananyang cepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yanglebih buruk.Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi simpang-siur data daninformasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulit dalampengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggapdarurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuandan pelayanan yang kurang cepat, kurang merata, sulit terpantaudengan baik, serta kemajuan hasil kegiatan tanggap daruratbencana kurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebutdisebabkan antara lain karena kurang adanya koordinasi antarinstansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadipusat komando kedaruratan bencana, sesuai dengan lokasi dantingkatan bencana pos komando tanggap darurat bencana dapatdilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggapdarurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana, yangmerupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap daruratbencana. Untuk dapat membentuk pos komando kedaruratanbencana yang efektif dan efisien serta akuntabel, perlu disusunsebuah pedoman.5

H. Maksud dan Tujuan1. MaksudPedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalampembentukan pos komando tanggap darurat dan pos komandolapangan ataupun pos pendukung di lokasi bencana.2. Tujuana. Tersedianya acuan pembentukan pos komando tanggapdarurat bencana, pos komando lapangan tanggap daruratbencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana.c. Tersedianya acuan tata hubungan kerja diantara poskomando tanggap darurat bencana, pos komando lapangantanggap darurat bencana, dan pos pendukung tanggapdarurat bencana dalam rangka peningkatan koordinasi,pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatanpenanganan tanggap darurat bencana.I. Landasan Hukum11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana.13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah dalam Penanggulangan Bencana.16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Bencana Daerah.18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja BNPB6

19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang PedomanPembentukan BPBD20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentangPedoman Komando Tanggap Darurat BencanaJ. PengertianDalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan :20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ataufaktor nonalam maupun faktor manusia, sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.21. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaianupaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yangberisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,tangap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputikegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.23. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentuyang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.24. Pos Komando Kedaruratan adalah pos komando yang dibentukpada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat,tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ketahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggapdarurat dan atau pos komando lapangan dan pos pendukungyang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.25. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah institusi yangberfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap daruratbencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantaudan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.7

26. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanamerupakan institusi yang bertugas melakukan penanganantanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.27. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah pos yangmembantu kelancaran akses dan mobilisasi/distribusi bantuantanggap darurat bencana.28. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah,mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau danmengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.29. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsisektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dansaling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana30. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komandotanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalampelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaanpenanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh datadan informasi sebagai bahan memberikan arahan.32. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatantanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggap daruratbencana, pos komando lapangan maupun pos pendukungtanggap darurat bencana.33. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.34. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atauperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.35. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentukbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi,atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang menjalankan jenis usaha tetap dan terusmenerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.8

36. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasimasyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganankedaruratan bencana.37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalamlingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atauyang menjalankan tugas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.38. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasiinternasional yang terorganisasi secara fungsional bebas daridan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasiinternasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negaradimana organisasi itu didirikan.K. Ruang Lingkup1. Pedoman ini membahas pembentukan pos komando tanggapdarurat bencana, pos komando lapangan tanggap daruratbencana, pos pendukung tanggap darurat bencana, danmekanisme hubungan kerja.2. Pedoman ini berlaku bagi pemerintah dan pemerintah daerahdalam pembentukan pos komando kedaruratan bencana, sertadapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga usahauntuk berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana.L. SistematikaPedoman ini disusun dengan sistematika : pendahuluan;pembentukan pos komando tanggap darurat bencana;pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana; pospendukung tanggap darurat bencana; mekanisme hubungan kerja,dan penutup.9

BAB IIPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURATBENCANAI. Kedudukan4. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Nasionalberkedudukan di ibu kota negara, Pos Komando TanggapDarurat Bencana Provinsi berkedudukan di ibu kotaprovinsi, Pos Komando Tanggap Darurat BencanaKabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kotaatau di tempat lain sesuai kondisi yang ada.5. Pada bencana skala nasional dapat dibentuk Pos KomandoTanggap Darurat Aju di provinsi dan pada bencana skalaprovinsi dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Ajudi kabupaten/kota yang terkena bencana.6. Jangka waktu keberadaan pos komando tanggap darurat bencanabersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasiselama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapatdiperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai denganpelaksanaan tanggap darurat.J. Persyaratan Lokasi Pos Komando Tanggap DaruratBencana3. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat menempatibangunan atau tenda.4. Bangunan atau tenda pos komando tanggap darurat bencanamenempati lokasi yang strategis dengan kriteria:a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalamkegiatan tanggap darurat bencana.b. aman dan terbebas dari ancaman bencana.c. memiliki lahan parkir yang memadai.d. luas lahan sekurang-kurangnya 500 m 2 .10

C. Proses PembentukanPembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dapatdilakukan pada tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadisecara berangsur-angsur, seperti banjir dan gunung meletus, atausegera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yangterjadi secara tiba-tiba, seperti tanah longsor, gempa dan tsunami.Untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur,pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan carameningkatkan status Pusat Pengendali Operasi WilayahProvinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jenis bencana yangterjadi secara tiba-tiba, proses pembentukan pos komando tanggapdarurat bencana, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harusdilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistemkomando yang terpadu, yaitu:5. Informasi Kejadian Awal Bencana:Informasi awal data kejadian bencana dapat diperoleh melaluiberbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait,media massa, masyarakat, dan internet. Kebenaran informasitersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa,kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yangditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhanyang mendesak.6. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencanac. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD/SATLAKPB dan atau BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRCBNPB/BPBD/SATLAK PB) tanggap darurat bencana, untukmelaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, sertamemberikan dukungan pendampingan dalam rangka kegiatantanggap darurat.d. Hasil pelaksanaan tugas TRC BNPB/BPBD/SATLAK PBtanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembagaterkait merupakan bahan pertimbangan bagi:4) Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota untukmengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangkamenetapkan status/tingkat bencana skalakabupaten/kota.11

5) Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepadaGubernur dalam rangka menetapkan status/tingkatbencana skala provinsi.6) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RIdalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.3. Penetapan Status /Tingkat Bencanac. Berdasarkan usul sesuai butir 2b di atas maka :4) Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skalakabupaten/kota.5) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skalaprovinsi.6) Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.d. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut,maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapatmenunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggap daruratbencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah.4. Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat BencanaPresiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul KepalaBNPB/BPBD Provinsi/ BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kotasesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :e. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat Bencana.f. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan danlogistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/ataumasyarakat.g. Meresmikan pembentukan Pos Komando Tanggap DaruratBencana.h. Bilamana pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tidak adaBPBD, maka yang melaksanakan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat adalah instansi/ Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang menangani bencana.12

D. Pengorganisasian5. Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana merupakanorganisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komandoserta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapatdikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satukesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semuatingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota,provinsi maupun tingkat nasional.6. Struktur organisasi pos komando tanggap darurat terdiri atasKomandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum,secara lengkap terdiri dari:a. Komandan Tanggap Darurat Bencanab. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencanac. Staf Komando:1) Sekretariat2) Hubungan Masyarakat3) Keselamatan dan Keamanan4) Perwakilan instansi/lembagad. Staf Umum:1) Bidang Operasi2) Bidang Perencanaan3) Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan4) Bidang Administrasi Keuangan7. Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan.8. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapatdibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada dibawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.Bagan struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencanadan perwakilan instansi/ lembaga/ organisasi terkait dapat dilihatpada lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.13

E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokokuntuk:g. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakanpertanyaan sebagaimana tersebut pada butir C.1 danperkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunanrencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.h. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap daruratbencana.i. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.j. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantaupengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap daruratbencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien sertamengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat.k. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada KepalaBNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota.l. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana danpenanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalahmengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikanseluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untukpencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, sertapemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saatstatus siaga darurat dan tanggap darurat.F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi1. Komandan Tanggap Darurat Bencanad. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil denganpangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam KomandoTanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dankewenangannya.e. Komandan bertugas:6) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat PengendalianOperasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando TanggapDarurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB,sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.14

7) Dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) dilokasi bencana di bawah komando Pos Komando TanggapDarurat Bencana BPBD Kabupaten/ Kota/Provinsi atauBNPB.8) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan,melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggapdarurat bencana.9) Melaksanakan komando dan pengendalian untukpengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik danpenyelamatan serta berwenang memerintahkan parapejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yangterkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganantanggap darurat bencana.10) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yangdilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untukmenyusun rencana kegiatan berikutnya.f. Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Tanggap DaruratBencana bertanggung jawab langsung kepada Presiden,Gubernur, Bupati/Walikota melalui Kepala BNPB/BPBDProvinsi/ SATLAK PB Kabupaten/Kota.2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Wakil KomandanTanggap Darurat Bencana adalah personil denganpangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam KomandoTanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.c. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:4) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalammerencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengendalikan komando tanggap darurat bencana.5) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas,keselamatan dan keamanan serta perwakilaninstansi/lembaga.6) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabilaKomandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap DaruratBencana.15

3. SekretariatSekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personilKomando Tanggap Darurat Bencana.b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada KomandanTanggap Darurat Bencana.4. Hubungan Masyarakata. Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:4) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yangterjadi.5) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi sertamenyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke mediamassa dan masyarakat luas atas persetujuan komandantanggap darurat.6) Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada KomandanTanggap Darurat Bencana.5. Keselamatan dan Keamanana. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawabuntuk:4) Menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatanseluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencanadalam menjalankan tugasnya.5) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencanaserta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatukeadaan yang berbahaya.6) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asingd. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawablangsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.6. Perwakilan Instansi/Lembagac. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantuKomandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan16

permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkandari instansi/lembaga.d. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencanaatas pelaksanaan tugasnya dan secara administratifbertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.7. Bidang Operasic. Bidang Operasi bertugas melaksanakan operasi pencarian,penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihanprasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien danefektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakanpenanganan tanggap darurat bencana.d. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Tanggap Darurat Bencana.8. Bidang Perencanaanc. Bidang Perencanaan bertugas mengumpulkan,menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana)yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi,menganalisis data dan informasi yang berhubungan denganpenanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkandokumen rencana operasi tanggap darurat.d. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsungkepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.9. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuana. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, bertugas:5) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan sertaperlengkapan tanggap darurat.6) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusiandan transportasi bantuan logistik dan peralatan.7) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, airbersih dan sanitasi umum.8) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.17

. Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuanbertanggung jawab langsung kepada Komandan TanggapDarurat Bencana.10. Bidang Administrasi Keuangana. Bidang Administrasi Keuangan bertugas:5) Melaksanakan semua administrasi keuangan.6) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganantanggap darurat bencana yang terjadi.7) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangkakomando tanggap darurat bencana yang terjadi8) Mempertanggung jawabkan penggunaan keuanganb. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawablangsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.G. Prasarana dan Sarana3. PrasaranaPrasarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berupabangunan/ gedung atau tenda dengan fasilitas atau fungsiruangan untuk :a. Ruang komandanb. Ruang wakil komandanc. Ruang Kepala-Kepala Bidangd. Ruang Perwakilan Dinas/Lembagae. Ruang Keamananf. Ruang Logistikg. Ruang Rapath. Ruang bagian adminsitrasii. Ruang data, informasi, dan komunikasij. Ruang/Kamar tidurk. Ruang dapurl. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)m. Tempat Ibadahn. Ruang Media Centero. Ruang pelayanan kesehatan.4. Saranau. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat),mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .18

v. Seperangkat komputer dan multimedia : website, e-mail,teleconference.w. Televisi, radiox. Pengeras suaray. Sarana transportasi darat, laut dan udaraz. Alat-alat tulis kantoraa. Media presentasi: lcd projectorbb. Papan nama (Plang)cc. Papan data (daerah, data korban, ….mengacu ke TRC/SRCPB)dd. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)ee. Peta Lokasi (geografi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi)ff. Peta/Data Logistik (pangan dan nonpangan)gg. Peta/Data Personilhh. Peta/Data bantuanii. Peta/Data Kebutuhanjj. Peta/Data Peralatankk. Peta/Data NGO lokal dan asingll. Jam dinding (waktu lokal, nasional, dan internasional)mm. Buku jurnalnn. DllH. PembiayaanBiaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari:5. APBD Kabupaten/Kota6. APBD Provinsi7. APBN8. Bantuan lain yang tidak mengikat.19

BAB IIIPEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAPDARURAT BENCANAA. Kedudukan4. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanamerupakan tempat berkoordinasi berbagai sumber dayapenanganan kedaruratan bencana pada kesatuan wilayahlokasi bencana atau titik bencana, yang dikendalikan olehkomandan Posko Lapangan.5. Wilayah kerja masing-masing Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana mencakup satu kesatuan wilayahdimana bencana terjadi atau membawahi sebanyakbanyaknyadua kesatuan wilayah bencana jika salah satukesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan totalakibat bencana.6. Jangka waktu keberadaan pos komando lapangan tanggapdarurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24(dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap daruratbencana, serta dapat diperpanjang atau di perpendek sesuaidengan kebutuhanB. Persyaratan LokasiPos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dapatmenempati bangunan yang ada atau menempati tenda yangdidirikan pada lokasi yang idealnya memenuhi kriteria sebagaiberikut :1. Tempat yang cukup luas yang bisa menampung beberapatenda.2. Berdekatan dengan akses jalan utama memasuki wilayahbencana3. Berdekatan dengan lokasi pengungsian4. Lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana.20

C. Proses PembentukanPos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk olehKomandan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten/Kota. Jikapemerintah kabupaten/kota tersebut tidak berfungsi akibatbencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan PosKomando Tanggap Darurat Provinsi. Bila Pemerintah Provinsitersebut tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannyadilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Nasional.Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat dilakukansesegera mungkin setelah kejadian bencana.D. Tugas PokokTugas Pokok Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanaadalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagaipihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasibencana.E. FungsiPos komando lapangan tanggap darurat bencana berfungsi :4. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untukmelaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja PosKomando Lapangan.5. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan danmensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yangdilakukan oleh instansi/organisasi terkait;6. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatantanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadiwilayah kerja Pos Komando Lapangan.F. Uraian TugasUraian tugas Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencanaadalah:7. Melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencanayang telah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat;8. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasikorban bencana;21

9. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagikorban bencana;10. Memberikan perlindungan terhadap korban bencanayang rentan;11. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;12. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengansegera.G. StrukturStruktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat sekurangkurangnyaterdiri atas:11. Komandan Posko,12. Wakil Komandan Posko13. Perwakilan instansi/lembaga14. Sekretariat yang membawahi :a. Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasib. Sub Bagian Administrasi15. Bidang SAR16. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP),17. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan18. Bidang Layanan Kesehatan dan Psiko-sosial.19. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital20. Bidang Keselamatan dan KeamananStruktur tersebut masih bisa ditambah atau dikurangi sesuaidengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota yangmengalami bencana. Bagan struktur Pos Komando LapanganTanggap Darurat, leading sector dan keanggotaannya dapatdilihat pada lampiran 7 dan 8.H. Uraian Tugas Jabatan dan Tanggungjawab1. Komandan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat BencanaKomandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalahsalah seorang pejabat dari unsur Pemda atau TNI atauKepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan22

Pos Komando Lapangan yang ditunjuk oleh Komandan PoskoTanggap Darurat.a. Uraian Tugas Komandan Posko Lapangan:6) Mengaktifkan Pos Komando Lapangan sebagai PusatPengendalian Operasi (Pusdalops) Tanggap Daruratdi satu titik lokasi bencana.7) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan,melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggapdarurat bencana.8) Menempatkan petugas perwakilaninstansi/lembaga/organisasi terkait ke dalam bidangbidangyang relevan.9) Memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan,mengkoordinasikan, mensinergikan danmensinkronisasikan operasi bidang-bidang.10) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasiyang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehariuntuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.b. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanabertanggungjawab kepada Komandan Tanggap DaruratTingkat Kabupaten/Kota.2. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat BencanaWakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap DaruratBencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda,TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk olehKomandan Pos Komando Lapangan.a. Uraian Tugas Wakil Komandan Posko Lapangan :4) Membantu Komandan Posko Lapangan dalammerencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengendalikan operasi tanggap darurat bencana.5) Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat23

mencakup sub bagian Data, Informasi dan Komunikasi,Sub Bagian Layanan Internal, dan Sub BagianAdministrasi umum, keuangan intern dan pelaporan6) Mewakili Komandan Posko Lapangan apabilaberhalangan.b. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat Bencana bertanggungjawab langsung kepadaKepala Pos Komando Lapangan.3. Sekretariata. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu KepalaSub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan Kepala SubBagian Administrasi1) Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan PoskoLapangan dari unsur Pemda, TNI atau KepolisianWilayah setempat.2) Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi danKomunikasi ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangandari unsur Pemda atau BPBD, dengan staff dari unsurpenyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI,dan lain-lain.3) Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi besertabeberapa staff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangandari unsur BPBD/SATLAK PB.b. Uraian Tugas Sekretariat:5) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data daninformasi tentang kronologis dan dampak bencana, sertamenilai kerugian bencana secara cepat.6) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi sertamenyebarkan informasi tentang bencana tersebutserta penanggulangannya ke media massa cetak danelektronik serta masyarakat luas.7) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, danpersonil.24

8) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personilbidang-bidang operasional Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana.c. Tanggungjawab :1) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada KomandanPosko Lapangan2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasibertanggungjawab langsung kepada Sekretaris3) Kepala Sub Bagian Administrasi bertanggungjawablangsung kepada Sekretaris4. Bidang SARd. Bidang SAR dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjukoleh Komandan Posko Lapangan dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangSAR, beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidangSAR.e. Uraian tugas koordinator bidang SAR5) Membuat rencana operasi SAR6) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawandibidang SAR7) Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, danevakuasi korban bencana8) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang SAR bertanggung jawab langsungkepada Komandan Posko Lapangan.5. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)a. Bidang DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yangditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangDapur Umum Lapangan. Bidang Dapur Umum Lapangan25

eranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidang DUMLAP.b. Uraian tugas koordinator bidang DUMLAP4) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawandibidang DUMLAP5) Memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korbanbencana.6) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang DUMLAP bertanggung jawablangsung kepada Komandan Posko Lapangan.6. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuand. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpinoleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh KomandanPosko Lapangan dari instansi/ dinas/lembaga/organisasiyang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggapdarurat. Bidang Logistik-Peralatan dan PengelolaanBantuan beranggotakan para petugas dariinstansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidanglogistik dan peralatan tanggap darurat dan para relawan yangmengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang logistik,peralatan dan pengelolaan bantuan.e. Uraian tugas koordinator bidang Logistik- Peralatan danPengelolaan Bantuan1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan sertaperlengkapan tanggap darurat.2) Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkanbantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korbanbencana.3) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatandari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.4) Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korbanbencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencanatingkat kab/Kota5) Mendukung penyelenggaraan Bidang DUMLAP, air26

ersih dan sanitasi umum.6) Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat.f. Koordinator Bidang Logistik-Peralatan danPengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsungkepada Komandan Posko Lapangan.13. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososiala. Bidang Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorangkoordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangandari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerakdibidang pelayanan kesehatan dan psikososial untuk korbanbencana. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososialberanggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan danpsikososial serta para relawan yang mengabdikan dirimembantu tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan danpsikososial bagi korban bencana.b. Uraian tugas koordinator bidang Layanan Kesehatan danPsikososial1) Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan danPsikososial2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan dan Psikososial3) Memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososialbagi korban bencana.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososialbertanggung jawab langsung kepada Komandan PoskoLapangan14.Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vitala. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vitaldipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk olehKomandan Posko Lapangan dari27

instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidangPemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital. BidangPemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vitalberanggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidangPemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.b. Uraian tugas koordinator bidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital1) Menyusun rencana kerja di bidang Pemulihan DaruratPrasarana dan Sarana Vital2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital3) Memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana danSarana Vital.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Pemulihan Darurat Prasarana danSarana Vital bertanggung jawab langsung kepadaKomandan Posko Lapangan15. Bidang Keselamatan dan Keamanana. Bidang Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorangkoordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan.b. Uraian tugas koordinator bidang Keselamatan dan Keamananadalah:1) Menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dankeamanan2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang keselamatan dan keamanan3) Menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawantanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, danmasyakata serta lokasi bencana.4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.c. Koordinator Bidang Keselamatan dan Keamanan28

ertanggung jawab langsung kepada Komandan PoskoLapanganI. Prasarana dan SaranaPrasarana dan Sarana Pos Komando LapanganTanggap DaruratBencana :1. PrasaranaPosko Lapangan didirikan untuk melaksanakan kegiatanpengendalian operasi tanggap darurat bencana, dengan fasilitasatau fungsi ruangan sebagai berikut:l. Ruang komandan dan wakil komandanm. Ruang Koordinator Bidang-Bidangn. Ruang Perwakilan dan Penghubung (LO),o. Ruang sekretariatp. Ruang logistikq. Ruang rapatr. Ruang data, informasi, dan komunikasi (termasuk mediacenter)s. Ruang/Kamar tidurt. Ruang dapuru. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)v. Tempat Ibadah3. Saranat. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat),mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .u. Seperangkat komputer dan multimedia : website, e-mail,teleconference.v. Televisi, radiow. Pengeras suarax. Sarana transportasi darat, laut dan udaray. Alat-alat tulis kantorz. Media presentasi: lcd projectoraa. Papan nama (Plang)bb. Papan data (daerah, data korban, kerusakan, kebutuhanmendesak, mengacu pada hasil kaji cepat TRC PB)cc. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)dd. Peta Lokasiee. Peta/Data Logistikff. Peta/Data Personilgg. Peta/Data bantuan29

hh. Peta/Data Kebutuhanii. Peta/Data Peralatanjj. Peta/Data NGO lokal dan asingkk. Jam dindingll. Buku jurnalJ. PembiayaanBiaya operasional Pos Komando LapanganTanggap DaruratBencana bersumber dari:1. APBD Kabupaten/Kota2. APBD Provinsi3. APBN4. Bantuan lain yang tidak mengikat.30

BAB IVPEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TANGGAP DARURATBENCANAH. Kedudukan5. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana merupakan posyang membantu akses bantuan tanggap darurat gunamendukung keberadaan Pos Komando Tanggap DaruratBencana.6. Keberadaan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana:a. Pada bencana skala nasional berkedudukan di Bandaraatau pelabuhan Internasional dan pangkalan militerb. Pada bencana skala provinsi berkedudukan di bandaraatau pelabuhan di provinsi yang mengalami bencana, danpangkalan militerc. Pada bencana skala kabupaten/kota berkedudukan dibandara atau pelabuhan atau lokasi yang dekat danmudah diakses oleh Pos Komando Tanggap DaruratBencana atau mudah diakses oleh Pos KomandoLapangan Tanggap Darurat Bencana.7. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana yangberkedudukan di bandara atau pelabuhan dan pangkalanmiliter, menggunakan fasilitas tempat berupa hanggar,depo, gudang, atau fasilitas perkantoran.8. Jangka waktu keberadaan pos pendukung tanggap daruratbencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (duapuluh empat) jam setiap hari selama tanggap darurat bencana,serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengankebutuhan.B. Proses PembentukanPembentukan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dilakukansetelah terbentuknya Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.4. Pada skala bencana kabupaten/kota, Pos Pendukung dibentukoleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota5. Pada skala bencana Provinsi, Pos Pendukung dibentuk olehKomandan Tanggap Darurat Bencana Provinsi.31

6. Pada skala bencana nasional, Pos Pendukung dibentuk olehKomandan Tanggap Darurat Nasional.C. Tugas PokokTugas Pokok Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalahmemberikan dukungan akses dan mobilisasi sumberdaya kepadaPos Komando Tanggap Darurat Bencana dan Pos KomandoLapangan Tanggap Darurat Bencana.D. FungsiPos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk :1. Mengelola logistik dan peralatan mulai dari penerimaan,pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos KomandoTanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atasperintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanauntuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;2. Mengelola sumber daya manusia mulai dari penerimaan,pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos KomandoTanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atasperintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanauntuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;3. Memfasilitasi bantuan internasional baik dari LembagaInternasional, Lembaga Asing Non Pemerintah maupun militerasing. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri denganPeraturan Kepala BNPB.E. StrukturStruktur Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana terdiri atas :6. Komandan Pos Pendukung7. Wakil Komandan Pos Pendukung8. Sekretariat9. Bidang Logistik dan Peralatan10. Bidang Sumberdaya manusiaBagan struktur organisasi Pos Pendukung Tanggap DaruratBencana dapat dilihat pada lampiran 9.32

F. Prasarana dan SaranaPrasarana dan Sarana Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana1. PrasaranaPosko Pendukung yang didirikan di bandara, pelabuhan ataupangkalan militer, menggunakan prasarana hangar atau depoatau perkantoran, dan yang berlokasi berdekatan dengan PosKomando Tanggap Darurat Bencana atau Pos KomandoLapangan Tanggap Darurat menggunakan prasarana gedungperkantoran. Kedua prasarana tersebut memiliki fasilitas :k. Ruang komandan dan wakil komandanl. Ruang Sekretariatm. Ruang Logistikn. Ruang Tamu dan media centero. Ruang rapatp. Ruang Liasion Officer (LO)q. Ruang istirahatr. Pantrys. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)t. Tempat Ibadah2. Saranap. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit, mesinfax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.q. Sarana multimedia : komputer, website, e-mail,teleconference.r. Sarana transportasis. Alat-alat tulis kantort. Papan nama (Plang)u. Peta Lokasiv. Peta/Data Logistikw. Peta/Data Personilx. Peta/Data bantuany. Peta/Data Kebutuhanz. Peta/Data Peralatanaa. Peta/Data NGO lokal dan asingbb. Peta rute pengirimancc. Jam dindingdd. Buku jurnal33

G. PembiayaanBiaya operasional Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencanasesuai dengan pihak yang memfasilitasi pendiriannya, dapatbersumber dari :5. APBN.6. APBD Provinsi7. APBD Kabupaten/Kota8. Bantuan lain yang tidak mengikat.34

BAB VMEKANISME HUBUNGAN KERJA POS KOMANDO TANGGAPDARURATA. Bencana Skala Nasional1. Mekanisme hubungan kerja antara BNPB dengan BPBD provinsidan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber dayad. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat (Poskolap TD)mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupasumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/provinsi/nasional, berdasarkan atas kekurangan sumberdayayang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Provinsif. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimeneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Nasional3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/Provinsi/ Nasional melakukan analisispermintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasionalmengerahkan bantuan sumberdaya melalui PoskoTanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke PoskoLapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingiPejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi danKabupaten/Kota.2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimengerahkan bantuan sumberdaya melalui PoskoTanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsungke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengandidampingi Pejabat Posko Tanggap DaruratKabupaten/Kota.35

3) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdayasecara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :4) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasionalmemerintahkan Komandan Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana Nasional untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Provinsi.5) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimemerintahkan Komandan Pos Pendukung TanggapDarurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.6) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota memerintahkan Komandan PosPendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotauntuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke PoskoLapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPDKabupaten/Kota dan Komandan Posko tanggap DaruratProvinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaanbantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan TanggapDarurat Bencana yang berada di wilayahnya.c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikanlaporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan Komandan PoskoTanggap Darurat Bencana Nasional tentang rekapitulasipermintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya olehPosko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotad. Komandan Posko Tanggap Darurat Nasional memberikanlaporan kepada Kepala BNPB tentang rekapitulasipermintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya olehsemua Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi.36

B. Bencana Skala Provinsi1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD provinsi denganBPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber dayad. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukanpermintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdayamanusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan PoskoTanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi dan BNPB,berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia dilokasi dan tingkat kewenangannya.e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya ke PoskoTanggap Darurat Bencana Provinsif. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimeneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/Provinsi dan BNPB melakukan analisispermintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :4) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui PoskoTanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke PoskoLapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingiPejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi danKabupaten/Kota.5) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimengerahkan bantuan sumberdaya melalui PoskoTanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsungke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengandidampingi Pejabat Posko Tanggap DaruratKabupaten/Kota.6) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdayasecara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsimemerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap37

Darurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.4) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota memerintahkan Komandan PosPendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotauntuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke PoskoLapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPDKabupaten/Kota dan Komandan Posko Tanggap DaruratProvinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaanbantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan TanggapDarurat Bencana yang berada di wilayahnya.c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikanlaporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan BNPB tentangrekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuansumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/KotaC. Bencana Skala Kabupaten/Kota1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota dengan Pos Komando Lapangan TanggapDarurat Bencana bersifat komando.2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya :d. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukanpermintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdayamanusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan PoskoTanggap Darurat Kabupaten/ kota/BPBD provinsi dan BNPB,berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia dilokasi dan tingkat kewenangannya.38

e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotameneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBDProvinsif. Kepala BPBD Provinsi meneruskan permintaan bantuansumber daya kepada BNPB3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdayaa. Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota/BPBD Provinsi dan BNPB melakukananalisis permintaan bantuanb. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :4) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui BPBDProvinsi atau secara langsung ke Posko LapanganTanggap Darurat Bencana dengan didampingi PejabatBPBD Provinsi dan Posko Tanggap DaruratKabupaten/Kota.5) BPBD Provinsi mengerahkan bantuan sumberdayamelalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atausecara langsung ke Posko Lapangan Tanggap DaruratBencana dengan didampingi Pejabat Posko TanggapDarurat Kabupaten/Kota.6) Komandan Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdayasecara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kotamemerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap DaruratBencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuansumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.4. Mekanisme pelaporanSetelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnyaselambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masatanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencanamelaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepadaKomandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/ BPBDProvinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yangditerima dan digunakan.b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kotamemberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPDKabupaten/Kota dan BPBD Provinsi tentang rekapitulasi39

permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya olehsemua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yangberada di wilayahnya.c. BPBD Provinsi memberikan laporan kepada BNPB tentangrekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuansumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat BencanaKabupaten/KotaMekanisme hubungan kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencanasebagaimana diuraikan diatas, disajikan dalam bentuk bagan yangdapat dilihat dalam lampiran 10, 11 dan 12.40

BAB VIPENUTUPPedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencanadisusun untuk dijadikan acuan bagi BNPB/BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota, dalam pembentukan Pos Komando Tanggap DaruratBencana, Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dan PosPendukung Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana, sehinggakegiatan tanggap darurat bencana akan lebih terkoordinasi, terarah,terpantau dan dapat dievaluasi secara lebih objektif.41

Lampiran 1.BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAKABUPATEN/KOTABupati/ WalikotaKepala BPBD/Satlak PB Kabupaten/KotaDinas/ LembagaTeknis/ OrganisasiterkaitKomandanWakil KomandanSekretariatPerwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi terkaitHumasKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan &PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando42

Lampiran 2.PERWAKILAN DINAS/ LEMBAGA TEKNIS/ ORGANISASITERKAITDALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANAKABUPATEN/KOTA27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten/Kota28. Komando Distrik Militer (KODIM)29. Kepolisian Resort (POLRES) atau Kepolisian Kota Besar(POLTABES)30. Dinas Kesehatan31. Dinas Pendidikan32. Dinas Sosial33. Dinas Perhubungan34. Dinas Pertambangan dan Energi35. Dinas Pekerjaan Umum36. Dinas Permukiman dan Perumahan37. Kantor Departemen Agama38. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air39. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral40. Dinas Kehutanan41. Dinas Komunikasi dan Informatika42. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup43. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan MasyarakatDaerah44. Satuan Polisi Pamong Praja45. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah46. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi47. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika48. Kantor SAR49. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)50. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI,TAGANA, dll)51. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM,UKM, dll)52. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI,IPSPI, HIMPSI, PII, dll)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengankebutuhan43

Lampiran 3.BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAPROVINSIGubernurKepala BPBDProvinsiDinas/ LembagaTeknis/ OrganisasiterkaitKomandanWakil KomandanSekretariatPerwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi terkaitHumasKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan &PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando44

Lampiran 4.PERWAKILAN DINAS/ LEMBAGA TEKNIS/ ORGANISASI TERKAITDALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi35. Komando Daerah Militer (KODAM) atau Komando ResortMiliter (KOREM)36. Kepolisian Daerah (POLDA)37. Dinas Kesehatan38. Dinas Pendidikan39. Dinas Sosial40. Dinas Perhubungan41. Dinas Pertambangan dan Energi42. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga43. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air44. Dinas Permukiman dan Perumahan45. Dinas Pasar46. Kantor Wilayah Departemen Agama47. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral48. Dinas Pertanian Tanaman Pangan49. Dinas Kehutanan50. Dinas Olah Raga & Pemuda51. Dinas Komunikasi dan Informatika52. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)53. Badan Lingkungan Hidup Daerah54. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan MasyarakatDaerah55. Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah56. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDaerah57. Satuan Polisi Pamong Praja58. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah59. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi60. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika61. Kantor SAR62. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP,UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)63. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)64. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI,TAGANA, dll)65. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM,UKM, dll)66. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI,IPSPI, HIMPSI, PII, dll)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan kebutuhan45

Lampiran 5.BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANANASIONALPresidenKepala BNPBDepartemen/Badan/Lembaga/Organisasi terkaitKomandanWakil KomandanSekretariatHumasPerwakilan Dep/Badan/lembaga/Organisasi terkaitKeselamatan &KeamananBidangPerencanaanBidangOperasiBidang Logistik,Peralatan & PengelolaanBantuanBidangAdministrasiKeuanganSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiSeksiKeterangan :Garis Komando46

Lampiran 6.PERWAKILAN DEPARTEMEN/ LEMBAGA/ ORGANISASITERKAITDALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA NASIONAL29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)30. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat31. Kementrian Informasi dan Komunikasi32. Departemen Dalam Negeri33. Departemen Luar Negeri34. Departemen Sosial35. Departemen Pekerjaan Umum36. Departemen Kesehatan37. Departemen Perhubungan38. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral39. Kepolisian Negara RI (POLRI)40. Tentara Nasional RI41. Departemen Agama42. Deperatemen Pendidikan43. Departemen Kehutanan44. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan45. Badan SAR Nasional46. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika47. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)48. Badan Intelejen Nasional (BIN)49. Ditjen Bea Cukai-Depkeu50. Ditjen Imigrasi51. Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP,UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)52. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP,UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)53. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)54. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI,RAPI, MPBI, TAGANA, dll),55. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM,Pusat-Pusat Kajian Bencana di Perguruan Tinggi UKM, dll)56. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana(IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dll)Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengankebutuhan47

Lampiran 7.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANAKomandanWakil KomandanSekretariatSub Bagian Data,Informasi & KomuniasiSub BagianAdministrasiBidang SARBidangDUMLAPBidang Logistik-Peralatan &Pengelola BantuanBidang LayananKesehatan &Psiko-sosialBidang PemulihanDarurat SarPrasVitalBidangKeselamatan& KeamananKeterangan :Garis KomandoGaris Koordinasi48

Lampiran 8.LEADING SECTOR DAN KEANGGOTAAN PADA POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURATBENCANANo. Bidang/Sektor Pelayanan Leading Sector Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait Keterangan1. Sub Bagian Data, Informasi & Dinas Informasi dan Dinas Informasi dan KomunikasiKomuniasiKomunikasi ORARI RAPI TNI POLRI2. Sub Bagian Administrasi Unsur Pelaksana BPBD Unsur Pelaksana BPBD Staf Sekretariat Kecamatan3. SAR BASARNAS TNI, POLRI Kantor SAR Daerah Unsur Masyarakat Profesional/ LSM4. Dapur Umum Lapangan Dinas Sosial Dinas Sosial,(DUMLAP) PMI, Dinas Kesehatan TNI POLRI5. Logistik, Peralatan dan Dinas Sosial (logistik Dinas SosialLeadingPengelolaan Bantuandan pengelolaan Dinas PUsector terbagibantuan) Organisasi masyarakat/LSMdua untuk Dinas PU (peralatan) TNIlogistic dan POLRIperalatan Aparat Kecamatan Aparat desa/kelurahan49

No. Bidang/Sektor Pelayanan Leading Sector Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait Keterangan6. Layanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Dinas KesehatanLeadingPsikososial Dinas Sosial Ikatan Dokter Indonesiasector terbagi Ikatan Profesi Pekerjaan Sosialdua untuk Ikatan Psikologi Terapankesehatan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)danPerguruan Tinggi.psikososial TNI POLRI PMI Kantor Depag7. Bidang Pemulihan Darurat Dinas PU Dinas PUSarana Prasarana Vital Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Dinas Kehutanan TNI POLRI PLN TELKOM8. Bidang Keselamatan &Keamanan Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas TNI, POLRI, PMI50

Lampiran 9.BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPOS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANAKomandan PoskoTanggap DaruratBencanaKomandan PosPendukung TanggapDarurat BencanaWakil KomandanSekretariatBidang Logistikdan PeralatanBidang SumberDaya ManusiaKeterangan :Garis Komando

Lampiran 10.BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANANASIONALBNPBPusdalopssPosko TDNasionalPos PendukungTD NasionalBPBD ProvinsiPusdalopsBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPoskoTDProvinsiPosko TDKab/KotaPoskoLapangan TDPos PendukungTD ProvinsiPos PendukungTD Kab/KotaKeterangan : Garis Komando :Garis KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan

Lampiran 11.BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAPROVINSIBNPBBPBD ProvinsiPusdalopsPoskoTDProvinsiPos PendukungTD ProvinsiBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPosko TDKab/KotaPos PendukungTD Kab/KotaPoskoLapangan TDKeterangan :Garis KomandoGaris KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan

Lampiran 12.BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJAPOS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANAKABUPATEN/KOTABNPBBPBD ProvinsiBPBD /OPDKab/KotaPusdalopsPosko TDKab/KotaPos PendukungTD Kab/KotaPoskoLapangan TDKeterangan :Garis KomandoGaris KoordinasiGaris permintaan bantuanGaris Mobilisasi bantuanGaris pelaporan