Perka BNPB 14-2010 Pedoman Pembentukan Pos ... - GITEWS

More documents

Recommendations

Info

meningkatkan status Pusat Pengendali Operasi Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jenis bencana yang terjadi secaratiba-tiba, proses pembentukan pos komando tanggap daruratbencana, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harusdilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistemkomando yang terpadu, yaitu:1. Informasi Kejadian Awal BencanaInformasi awal data kejadian bencana dapat diperoleh melaluiberbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait,media massa, masyarakat, dan internet. Kebenaran informasitersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa,kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yangditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhanyang mendesak.2. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencanaa. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD/SATLAKPB dan atau BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRCBNPB/BPBD/SATLAK PB) tanggap darurat bencana, untukmelaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, sertamemberikan dukungan pendampingan dalam rangkakegiatan tanggap darurat.b. Hasil pelaksanaan tugas TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB tanggapdarurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkaitmerupakan bahan pertimbangan bagi:1) Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota untukmengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangkamenetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.2) Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepadaGubernur dalam rangka menetapkan status/tingkatbencana skala provinsi.3) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RIdalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.3. Penetapan Status/Tingkat Bencanaa. Berdasarkan usul sesuai butir 2b di atas maka :1) Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skalakabupaten/kota.
2) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skalaprovinsi.3) Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skalanasional.b. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut,maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PBKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapatmenunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggapdarurat bencana sesuai status/tingkat bencana skalanasional/daerah.4. Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat BencanaPresiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuaistatus/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat Bencana.b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan danlogistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/ataumasyarakat.c. Meresmikan pembentukan Pos Komando Tanggap DaruratBencana.d. Bilamana pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tidak adaBPBD, maka yang melaksanakan pembentukan Pos KomandoTanggap Darurat adalah instansi/ Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang menangani bencana.D. Pengorganisasian1. Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana merupakanorganisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komandoserta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapatdikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satukesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semuatingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota,provinsi maupun tingkat nasional.2. Struktur organisasi pos komando tanggap darurat terdiri atasKomandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum,secara lengkap terdiri dari:a. Komandan Tanggap Darurat Bencana
Page 1: PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENA
Page 5 and 6: 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
Page 7 and 8: B. Maksud dan Tujuan1. MaksudPedoma
Page 9 and 10: 8. Pos Pendukung Tanggap Darurat Be
Page 11: BAB IIPEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGG
Page 17 and 18: 5. Keselamatan dan Keamanana. Kesel
Page 19 and 20: h. Ruang bagian adminsitrasii. Ruan
Page 21: maka pembentukannya dilakukan oleh
Page 24 and 25: d. Jabatan Kepala Sub Bagian Admini
Page 26 and 27: ersih dan sanitasi umum.6) Mengkoor
Page 28: f. Ruang rapatg. Ruang data, inform
Page 31 and 32: perkantoran, yang lokasinya berdeka
Page 33 and 34: 1) Komandan Posko Tanggap Darurat B
Page 35 and 36: 2) Komandan Posko Tanggap Darurat B
Page 37 and 38: Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi te
Page 39 and 40: Lampiran 1BAGAN STRUKTURPOS KOMANDO
Page 45 and 46: Lampiran 7BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Page 47 and 48: No. Bidang/Sektor Pelayanan Leading
Page 49 and 50: Lampiran 10BAGAN MEKANISME HUBUNGAN
Page 51 and 52: Lampiran 12BNPBBAGAN MEKANISME HUBU
Page 53 and 54: LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN N
Page 55 and 56: 19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 T
Page 57 and 58: 36. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM
Page 59 and 60: C. Proses PembentukanPembentukan Po
Page 61 and 62: D. Pengorganisasian5. Organisasi Po
Page 63 and 64:
7) Dapat membentuk Pos Komando Lapa
Page 65 and 66:
permintaan dan pengerahan sumberday
Page 67 and 68:
v. Seperangkat komputer dan multime
Page 69 and 70:
C. Proses PembentukanPos Komando La
Page 71 and 72:
Pos Komando Lapangan yang ditunjuk
Page 73 and 74:
8) Pelayanan akomodasi dan konsumsi
Page 75 and 76:
ersih dan sanitasi umum.6) Mengkoor
Page 77 and 78:
ertanggung jawab langsung kepada Ko
Page 79 and 80:
BAB IVPEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TAN
Page 81 and 82:
F. Prasarana dan SaranaPrasarana da
Page 83 and 84:
BAB VMEKANISME HUBUNGAN KERJA POS K
Page 85 and 86:
B. Bencana Skala Provinsi1. Mekanis
Page 87 and 88:
e. Komandan Posko Tanggap Darurat B
Page 89 and 90:
BAB VIPENUTUPPedoman Pembentukan Po
Page 91 and 92:
Lampiran 2.PERWAKILAN DINAS/ LEMBAG
Page 93 and 94:
Lampiran 4.PERWAKILAN DINAS/ LEMBAG
Page 95 and 96:
Lampiran 6.PERWAKILAN DEPARTEMEN/ L
Page 97 and 98:
Lampiran 8.LEADING SECTOR DAN KEANG
Page 99 and 100:
Lampiran 9.BAGAN STRUKTUR ORGANISAS
Page 101 and 102:
Lampiran 11.BAGAN MEKANISME HUBUNGA
show all

Perka BNPB 14-2010 Pedoman Pembentukan Pos ... - GITEWS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?